01541 - Lisensi Dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Konseptual Atas Hak Kekayaan Intelektual Dan Akad Muamalah Kontemporer

(License in Islamic Law Perspective: A Conceptual Study on Intellectual Property Rights and Contemporary Muamalah Contract)

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep lisensi dalam perspektif hukum Islam melalui pendekatan studi literatur. Lisensi, yang secara konvensional dipahami sebagai izin tertulis berbasis perjanjian dari pemegang hak kepada pihak lain untuk menggunakan hak kekayaan intelektual tertentu dengan syarat-syarat yang disepakati, memerlukan landasan normatif dalam kerangka fiqh muamalah. Kajian ini menemukan bahwa legitimasi lisensi dalam hukum Islam bertumpu pada pengakuan hak kekayaan intelektual sebagai huqūq māliyyah (hak kekayaan) dan/atau haq ibtikār yang dilindungi syara'. Prinsip kebolehan muamalah (al-ibāhah al-aṣliyyah) dan kebebasan berakad membuka ruang penerimaan lisensi sebagai akad modern (akad mustaḥdath), dengan syarat menghindari gharar, menegakkan asas amanah, keadilan, keseimbangan, dan maslahat. Royalti dalam lisensi diposisikan sebagai kompensasi yang selaras dengan keadilan distributif dan larangan memakan harta orang lain secara batil. Pelanggaran lisensi dipandang haram karena mengambil hak orang lain tanpa keridaan pemiliknya, dan sanksinya dalam konteks pidana Islam dapat bergeser ke wilayah ta'zīr serta mekanisme perdata untuk pemulihan kerugian. Artikel ini menyimpulkan bahwa lisensi dalam dunia digital dan bisnis modern berfungsi sebagai instrumen moral dan tata kelola untuk memastikan pemanfaatan hak berlangsung sah, adil, dan tidak merugikan pihak pemegang hak.

Kata kunci: lisensi; hukum Islam; hak kekayaan intelektual; huqūq māliyyah; akad muamalah; royalti

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of license from the perspective of Islamic law through a literature study approach. A license, conventionally understood as a written agreement-based permission from a rights holder to another party to use specific intellectual property rights under agreed conditions, requires a normative foundation within the framework of fiqh muamalah. This study finds that the legitimacy of licensing in Islamic law rests on the recognition of intellectual property rights as huqūq māliyyah (property rights) and/or haq ibtikār protected by Islamic law. The principle of permissibility in muamalah (al-ibāhah al-aṣliyyah) and freedom of contract open the way for accepting licenses as a modern contract (akad mustaḥdath), provided that gharar is avoided and the principles of trustworthiness, justice, balance, and public interest are upheld. Royalties in licensing are positioned as compensation consistent with distributive justice and the prohibition of unlawfully consuming another's property. License violations are considered haram as they constitute taking another's rights without the owner's consent, and in the context of Islamic criminal law, sanctions may shift to ta'zīr and civil mechanisms for loss recovery. This article concludes that licensing in the digital world and modern business serves as a moral and governance instrument to ensure that the exercise of rights occurs legally, fairly, and without prejudice to rights holders.

Keywords: license; Islamic law; intellectual property rights; huqūq māliyyah; muamalah contract; royalty

________________________________________

A. Pendahuluan

1. Makna Lisensi dan Relevansinya dalam Hukum Islam

Dalam praktik kontemporer, "lisensi" lazim dipahami sebagai izin tertulis dari pemegang hak kepada pihak lain agar pihak tersebut dapat menggunakan (melaksanakan) hak tertentu atas suatu objek kekayaan intelektual (misalnya hak cipta) dengan syarat-syarat tertentu (Millah, 2022; Naswatie & Yasin, 2022). Pemaknaan ini sejalan dengan rumusan dalam peraturan hak cipta Indonesia yang berkali-kali dikutip dalam kajian-kajian akademik: lisensi adalah izin tertulis dari pemegang hak cipta/pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaan/produk hak terkait dengan syarat tertentu (Millah, 2022; Naswatie & Yasin, 2022). Dalam konteks merek, lisensi juga dipahami sebagai izin dari pemilik merek terdaftar kepada pihak lain, berbasis perjanjian tertulis, untuk menggunakan merek terdaftar (Rahman, 2021). Sementara itu, dalam ranah desain industri dan rahasia dagang, lisensi diposisikan sebagai pemberian izin melalui perjanjian (bukan pengalihan kepemilikan) agar pihak penerima dapat menikmati manfaat ekonomi atas objek yang dilisensikan selama jangka waktu dan syarat tertentu (Setyawan, 2021; Tirtakoesoemah & Arafat, 2020). Dengan demikian, secara konseptual lisensi adalah instrumen "pemanfaatan berizin" yang membedakan penggunaan yang sah dari penggunaan yang melanggar hak, karena ia menempatkan pemanfaatan pada koridor persetujuan pemegang hak dan syarat-syarat yang disepakati (Naswatie & Yasin, 2022; Tirtakoesoemah & Arafat, 2020).

Pertanyaan "lisensi menurut hukum Islam" menjadi penting karena—sebagaimana ditegaskan oleh berbagai kajian tentang kekayaan intelektual dalam ekonomi Islam—Islam mengakui adanya hak kepemilikan (termasuk terhadap harta tidak berwujud) dan menuntut penghormatan terhadap hak orang lain dalam muamalah (......, 2020; Hijriya & Anggunsuri, 2023). Sejumlah penelitian yang membahas hak cipta dalam perspektif Islam menyebut istilah haq al-ibtikār/haq ibtikār sebagai padanan konseptual bagi hak cipta, yaitu hak khusus yang melekat pada pencipta pertama/pemilik karya (Ar, 2019; Nur & Fauziyah, 2023). Pada saat yang sama, literatur yang meninjau pelanggaran hak cipta dalam Islam menyimpulkan bahwa penggunaan karya orang lain tanpa izin merupakan perbuatan batil yang dilarang (haram) karena mengambil hak milik orang lain tanpa keridaan pemiliknya (Aryani, 2023; Kalisa, 2024). Maka, lisensi (izin resmi) dalam muamalah modern dapat dipahami sebagai mekanisme untuk mewujudkan penggunaan yang "berhak" (bi al-haqq) dan mencegah penggunaan yang "tanpa hak" (bi ghayr haqq) atas hak kekayaan intelektual (Aryani, 2023; Kalisa, 2024).

________________________________________

B. Pembahasan

1. Definisi Operasional Lisensi dan Unsur-Unsur Pokoknya (Izin, Perjanjian, Syarat)

Kajian-kajian hukum positif yang sekaligus relevan bagi diskursus syariah menempatkan lisensi sebagai izin tertulis yang lahir dari perjanjian antara pemberi lisensi (pemegang hak) dan penerima lisensi (pengguna) (Millah, 2022; Naswatie & Yasin, 2022). Di bidang hak cipta, perjanjian lisensi dipahami memberi kewenangan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi pemegang hak cipta dalam jangka waktu tertentu, lazimnya disertai kewajiban pembayaran royalti, sebagaimana juga dianalisis dalam konteks penyebarluasan konten digital dan e-commerce (Naswatie & Yasin, 2022; Ulum, 2019). Dalam kajian penyiaran, lisensi juga dipandang mensyaratkan perjanjian tertulis agar pemberian izin dapat dibuktikan dan dibatasi pada ruang lingkup yang disepakati (Millah, 2022; Yustisia & Budiningsih, 2019). Pada ranah merek, definisi lisensi menegaskan unsur "izin" dari pemilik merek terdaftar kepada pihak lain berbasis perjanjian tertulis (Rahman, 2021). Pada ranah desain industri dan rahasia dagang, lisensi kembali dipahami sebagai pemberian hak menikmati manfaat ekonomi melalui perjanjian, dengan batas waktu dan syarat tertentu, dan bukan pengalihan kepemilikan penuh atas objek HKI (Setyawan, 2021; Tirtakoesoemah & Arafat, 2020). Keseragaman unsur ini menunjukkan bahwa lisensi pada intinya adalah hubungan kontraktual: ada pemilik hak, ada pengguna, ada izin, ada syarat/batasan, dan ada tujuan pemanfaatan yang sah (Naswatie & Yasin, 2022; Tirtakoesoemah & Arafat, 2020).

Dalam perspektif hukum perjanjian, literatur tentang lisensi HKI menegaskan bahwa lisensi merupakan instrumen bisnis untuk mentransfer "hak pemanfaatan" sehingga HKI dapat dikomersialisasi tanpa memindahkan kepemilikan sepenuhnya (Hadad, 2023). Karena ia berwujud perjanjian, lisensi tunduk pada logika hak dan kewajiban timbal balik para pihak yang dituangkan dalam kontrak (Hadad, 2023; Naswatie & Yasin, 2022; Ulum, 2019). Literatur tentang perjanjian lisensi (misalnya paten) menekankan relasi licensor–licensee sebagai mekanisme pemberian izin pemanfaatan teknologi/kekayaan intelektual untuk kepentingan penerima lisensi, sementara pemberi lisensi berkewajiban menjamin hak yang dilisensikan dapat digunakan sesuai spesifikasi dan informasi yang diperlukan (Gumanti, 2016). Dengan demikian, "izin resmi" dalam lisensi bukan sekadar pernyataan informal, melainkan bagian dari desain akad/perjanjian yang memuat batasan penggunaan serta tata kelola kompensasi (misalnya royalti) (Gumanti, 2016; Hadad, 2023; Naswatie & Yasin, 2022; Ulum, 2019).

________________________________________

2. Pengakuan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Islam: Dari Haq Ibtikār ke Huqūq Māliyyah

Sejumlah kajian menegaskan bahwa dalam khazanah hukum Islam, hak cipta sering dirujuk sebagai haq ibtikār, yakni hak atas kreasi/penemuan pertama yang melekat pada pemilik karya (Ar, 2019; Nur & Fauziyah, 2023). Dalam penelitian mengenai praktik re-upload video, hak cipta diposisikan sebagai hak khusus yang melekat pada pemilik video asli dan dipandang sebagai bagian dari kekayaan intelektual yang perlu dilindungi untuk menjaga kepemilikan harta (dalam kerangka maqāṣid) (Ar, 2019). Dalam studi mengenai franchise dari perspektif hukum Islam, hak cipta juga disebut sebagai haq al-ibtikār dan ditempatkan sebagai unsur penting yang dapat menjadi objek perjanjian (melalui kesepakatan penggunaan) selama isi perjanjiannya tidak bertentangan dengan nilai syariah (Nur & Fauziyah, 2023). Di sisi lain, studi tentang konsep hak cipta dalam hukum perdata dan Islam menegaskan bahwa pelanggaran hak cipta tanpa izin dipahami sebagai mengambil hak milik orang lain tanpa keridaannya, sehingga hukumnya haram (Widyani & Hediati, 2024). Rangkaian pemikiran ini memperlihatkan bahwa pengakuan atas "hak" (al-ḥaqq) atas karya dan kewajiban menghormatinya merupakan prasyarat teologis-juridis bagi legitimasi lisensi sebagai "izin pemanfaatan" (Ar, 2019; Widyani & Hediati, 2024).

Lebih jauh, kajian tentang kekayaan intelektual dalam ekonomi Islam menyatakan bahwa hak kekayaan intelektual dipandang sebagai kekayaan (huqūq māliyyah), sehingga dapat diperlakukan sebagai harta: dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan pemanfaatannya ("Kedudukan Hukum PT. Inter Sport Marketing Sebagai Pemegang Lisensi Hak Cipta Piala Dunia Tahun 2014 Terhadap Penyiaran Piala Dunia Tidak Berizin Oleh Pihak Ketiga," 2020). Dalam konteks Indonesia, literatur juga merujuk adanya pandangan fatwa MUI bahwa hak cipta dipandang sebagai salah satu huqūq māliyyah (hak kekayaan), sehingga ia memiliki status seperti harta yang dilindungi ("Kedudukan Hukum PT. Inter Sport Marketing Sebagai Pemegang Lisensi Hak Cipta Piala Dunia Tahun 2014 Terhadap Penyiaran Piala Dunia Tidak Berizin Oleh Pihak Ketiga," 2020). Penelitian mengenai wakaf saham HKI juga menyimpulkan bahwa HAKI dalam hukum Islam dipandang sebagai hak kekayaan (huqūq māliyyah) yang dilindungi sebagaimana mal (kekayaan), dan pemegang hak dapat memberi izin/lisensi kepada pihak lain (......, 2020). Selain itu, kajian tentang pembagian hak cipta dan hak merek sebagai harta bersama dalam perceraian Islam mengutip keputusan Majma' al-Fiqh al-Islāmī tentang al-Ḥuqūq al-Ma'nawiyyah yang menyatakan hak non-material seperti merek dagang dan hak cipta dipersamakan dengan hak material dan dilindungi syara' sehingga tidak boleh dilanggar (Hijriya & Anggunsuri, 2023). Pengakuan bahwa hak non-material adalah "harta" yang dilindungi inilah yang memberi fondasi normatif bahwa pemberian izin (lisensi) menjadi mekanisme sah untuk mengatur pemanfaatannya (......, 2020; Hijriya & Anggunsuri, 2023).

Namun, terdapat batas normatif yang juga dicatat dalam literatur: studi tentang "copyright dalam civil law dan Islam" menyatakan bahwa hanya karya yang sesuai nilai dan norma Islam yang diakui dan dilindungi; karya yang bertentangan dengan prinsip Islam tidak dipandang sebagai objek hak cipta yang diakui dalam perspektif tersebut (Mathar, 2016). Sejalan dengan itu, kajian tentang pengalihan merek melalui wakaf menekankan bahwa prinsip syariah melarang atau memandang tidak tepat (tidak halal) merek untuk makhluk hidup atau produk non-halal (Rahman, 2021). Nuansa ini penting karena menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, legitimasi "objek lisensi" tidak semata soal kepemilikan dan kontrak, tetapi juga soal kesesuaian objek/tujuan penggunaan dengan nilai syariah (Mathar, 2016; Rahman, 2021).

________________________________________

3. Lisensi sebagai Akad Muamalah: Asas Kebolehan, Kebebasan Berakad, dan Pencegahan Gharar

Kajian tentang praktik muamalah menegaskan prinsip bahwa manusia pada dasarnya bebas melakukan berbagai akad, termasuk membentuk akad yang tidak mesti terikat pada nomenklatur klasik tertentu, selama tidak melanggar ketentuan syariah (Khoirudin et al., 2022). Selaras dengan itu, riset perbandingan rahn tasjīlī dalam pembiayaan bank syariah mengutip kaidah fikih muamalah bahwa segala sesuatu pada dasarnya mubah (boleh) selama belum ada ketentuan yang mengharamkannya (Mustofa, 2017). Kerangka ini menyediakan dasar usuli bahwa lisensi—meskipun istilahnya modern dan tidak selalu ditemukan secara eksplisit dalam fikih klasik—dapat diterima sebagai akad muamalah baru (akad mustaḥdath) bila memenuhi rukun-syarat akad dan menjaga nilai-nilai syariah (Khoirudin et al., 2022; Mustofa, 2017).

Aspek penting lain adalah kebutuhan menghindari ketidakjelasan (gharar) dalam akad. Literatur tentang praktik gadai adat menegaskan bahwa objek akad harus dapat direalisasikan dan ketidakrealisasian/ketidakjelasan dikategorikan gharar (Khoirudin et al., 2022). Dalam konteks lisensi, gharar dapat muncul bila ruang lingkup izin tidak jelas (misalnya apakah penggunaan komersial atau non-komersial, apakah boleh menggandakan, apakah boleh sub-lisensi), sehingga perjanjian lisensi yang tertulis dan spesifik menjadi instrumen untuk mengurangi ketidakjelasan tersebut (Khoirudin et al., 2022; Millah, 2022; Naswatie & Yasin, 2022). Karena itu, kajian tentang validitas akad dalam perjanjian lisensi hak cipta di Indonesia menyimpulkan bahwa mekanisme lisensi melalui kontrak tertulis dapat mencerminkan penerapan asas-asas akad (kebebasan berkontrak dan konsensualisme berbasis kesepakatan, keseimbangan, amanah, keadilan, maslahat), sehingga mempertegas validitas akad lisensi sebagai aktivitas bisnis bernilai Islami (Sawitri & Dharmawan, 2021). Dengan kata lain, lisensi dapat diposisikan sebagai akad muamalah yang sah bila memenuhi kelengkapan rukun-syarat akad serta mengimplementasikan asas amanah dan keadilan dalam pembagian hak dan kewajiban (Sawitri & Dharmawan, 2021).

________________________________________

4. Struktur Lisensi yang Selaras Syariah: Pemisahan Kepemilikan dan Hak Manfaat (Manfa'ah)

Dalam berbagai rezim HKI, lisensi secara konseptual dibedakan dari pengalihan hak (assignment) karena lisensi pada dasarnya memberikan izin pemanfaatan, bukan memindahkan kepemilikan penuh (Setyawan, 2021; Tirtakoesoemah & Arafat, 2020). Penegasan "bukan pengalihan hak" tampak jelas pada definisi lisensi desain industri, yang menyatakan lisensi adalah izin melalui perjanjian untuk menikmati manfaat ekonomi dalam jangka waktu dan syarat tertentu (pemberian hak, bukan pengalihan hak) (Setyawan, 2021). Dalam konteks hak cipta, kajian mengenai lisensi juga menegaskan bahwa pemberian izin dari pemegang hak cipta kepada orang lain itulah yang disebut lisensi, dan hubungan itu terkait pemanfaatan hak ekonomi yang tidak dapat dilepaskan dari keuntungan atas penggunaan ciptaan (Abdillah & Sopiyanti, 2022; Ulum, 2019). Konsepsi pemisahan antara "kepemilikan" dan "hak menggunakan/manfaat" ini kompatibel dengan kerangka fikih muamalah yang membedakan kepemilikan 'ayn (aset) dari manfa'ah (manfaat/ususfrukt) dan memungkinkan manfa'ah menjadi objek transaksi (misalnya ijarah) (Irianti, 2024; Nur & Fauziyah, 2023).

Kesepadanan konseptual ini tampak dalam studi-studi tentang waralaba. Penelitian mengenai kontrak waralaba dengan teori multi-akad menemukan bahwa praktik waralaba dapat memuat gabungan akad musyārakah, ijārah, dan ibtikār (hak cipta) berupa lisensi atas merek usaha yang harus digunakan sesuai ketentuan pemilik hak (Irianti, 2024). Penelitian yang sama menjelaskan bahwa penerima waralaba memperoleh "hak sewa atas merek dan manajemen" dan wajib mengikuti ketentuan penggunaan merek yang tertuang dalam MoU perjanjian (Irianti, 2024). Kajian franchise dalam perspektif hukum Islam juga menekankan bahwa perjanjian penggunaan hak cipta dalam franchise tidak bertentangan dengan hukum Islam selama didasarkan kesepakatan para pihak, serta menuntut kesetiaan dan kejujuran untuk menepati janji sebagaimana rujukan QS al-Māidah/5:1 dalam kajian tersebut (Nur & Fauziyah, 2023). Sintesisnya, dalam bingkai syariah lisensi dapat dipahami sebagai akad pemanfaatan manfa'ah atas hak (haq) kekayaan intelektual, dengan tetap menjaga kepemilikan pada pemegang hak dan mengatur batas penggunaan melalui syarat-syarat kontraktual (Irianti, 2024; Nur & Fauziyah, 2023).

Pada praktik digital, problem "apa akad yang tepat" juga muncul. Studi fikih muamalah tentang pembagian software oleh dosen kepada mahasiswa menyimpulkan bahwa kontrak yang dipakai sering dipersepsikan sebagai 'āriyah (pinjam pakai), tetapi tidak tepat bila mensyaratkan pengembalian barang yang dipinjam (karena software yang diduplikasi tidak "dikembalikan" seperti barang 'āriyah), sehingga praktik distribusi tersebut lebih tepat didekati sebagai hibah manfaat (benefit hibah) dan tetap mensyaratkan izin pemilik hak untuk menduplikasi (M.H.I. et al., 2023). Temuan ini relevan untuk lisensi: lisensi pada intinya adalah pemberian izin atas manfaat penggunaan, bukan pemindahan kepemilikan barang/hak secara total, dan karenanya harus ditempatkan dalam akad yang tepat agar tidak terjadi penyamaran akad dan pelanggaran syarat kepemilikan/izin (M.H.I. et al., 2023).

________________________________________

5. Royalti dan Keadilan dalam Lisensi: Kompensasi yang Disepakati dan Larangan "Menumpang Gratis"

Dalam literatur hak cipta, lisensi sering dikaitkan dengan kewajiban royalti sebagai kompensasi pemanfaatan hak ekonomi (Abdillah & Sopiyanti, 2022; Naswatie & Yasin, 2022; Ulum, 2019). Artikel mengenai lisensi dalam konteks ekonomi Islam menekankan bahwa hak ekonomi dapat berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan sendiri atau penggunaan pihak lain berdasarkan lisensi/perjanjian; bila pemanfaatan dialihkan kepada pihak lain, pengalihan itu dilakukan melalui lisensi tertulis dengan kewajiban pokok para pihak, di mana pemilik menerima royalti dan pemegang lisensi membayar royalti sambil memperoleh keuntungan ekonomi ("Kedudukan Hukum PT. Inter Sport Marketing Sebagai Pemegang Lisensi Hak Cipta Piala Dunia Tahun 2014 Terhadap Penyiaran Piala Dunia Tidak Berizin Oleh Pihak Ketiga," 2020). Kerangka ini juga sejalan dengan pembacaan distributive justice dalam ekonomi Islam: perlindungan hak cipta dipandang adil karena penemu/pencipta patut mendapatkan reward atas jasa dan investasinya, dan tidak adil bila pihak lain menjadi "penumpang gelap" atas biaya orang lain ("Tanggung Gugat Pemegang Hak Cipta Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta," 2019). Dengan demikian, lisensi dan royalti dapat dipahami sebagai instrumen syariah untuk mewujudkan keadilan muamalah: memberi ruang pemanfaatan, tetapi tidak menghapus hak kompensasi pemilik hak ("Kedudukan Hukum PT. Inter Sport Marketing Sebagai Pemegang Lisensi Hak Cipta Piala Dunia Tahun 2014 Terhadap Penyiaran Piala Dunia Tidak Berizin Oleh Pihak Ketiga," 2020; "Tanggung Gugat Pemegang Hak Cipta Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta," 2019).

Dalam praktik franchise, konsekuensi royalti ditegaskan secara eksplisit. Kajian franchise dalam perspektif hukum Islam menyatakan pewaralaba berhak atas fee/royalti sebagai hasil usahanya, dan bila fee/royalti tidak dibayarkan sesuai kesepakatan maka hal itu dapat disebut pelanggaran terhadap hak orang lain dan bertentangan dengan hukum Islam (Nur & Fauziyah, 2023). Kajian khusus tentang royalti penggunaan merek dalam sistem franchise juga menempatkan inti bisnis franchise pada perjanjian lisensi (pemberian izin penggunaan merek/prosedur), dan menyimpulkan bahwa fee royalti mengikuti hukum syirkah yang dibolehkan sepanjang bisnis/produk/jasa tidak dilarang syariah (Nurhayati et al., 2023). Dalam konteks pelanggaran, studi fikih muamalah tentang distribusi software menegaskan bahwa penggunaan software tanpa izin pemegang hak cipta menyebabkan pemegang hak (pengembang) tidak memperoleh royalti yang seharusnya, sehingga melanggar hak ekonomi (M.H.I. et al., 2023). Rangkaian sumber ini menunjukkan benang merah: royalti dalam lisensi bukan sekadar kebiasaan bisnis, melainkan mekanisme kompensasi yang berkaitan dengan perlindungan hak ekonomi dan keadilan dalam muamalah (M.H.I. et al., 2023; Nur & Fauziyah, 2023; Nurhayati et al., 2023).

________________________________________

6. Batas Syariah atas Objek dan Tujuan Lisensi: "Halal Content" dan Kepatutan Penggunaan

Hukum Islam tidak hanya menilai sah-tidaknya lisensi dari sisi kerelaan dan kontrak, tetapi juga dari sisi objek dan tujuan pemanfaatan. Studi tentang konsep copyright dalam hukum perdata dan Islam menyatakan bahwa hanya karya yang sesuai nilai dan norma Islam yang diterima dan dilindungi; jika karya bertentangan dengan prinsip Islam, karya tersebut tidak diakui sebagai objek hak cipta yang dilindungi dalam perspektif itu (Mathar, 2016). Dalam konteks merek, kajian pengalihan merek melalui wakaf juga menyebut bahwa prinsip syariah melarang atau memandang tidak tepat (tidak halal) merek makhluk hidup atau produk non-kosher (Rahman, 2021). Implikasinya, lisensi dalam perspektif Islam idealnya diposisikan sebagai izin pemanfaatan yang bukan hanya "sah kontraktual" tetapi juga "patut syar'i," yakni tidak mengarahkan pemanfaatan pada objek atau aktivitas yang dilarang (Mathar, 2016; Rahman, 2021).

Batas ini juga bersifat etis dan sosial. Studi pelanggaran hak cipta dalam Islam menekankan bahwa penggunaan hak milik orang lain tanpa izin pemilik resmi adalah kejahatan dan dosa, sehingga kewajiban meminta izin resmi menjadi etika fundamental penggunaan karya (Kalisa, 2024). Kajian penggunaan foto untuk kebutuhan perdagangan dalam perspektif hukum Islam menegaskan bahwa penggunaan foto untuk dagang yang melibatkan hak cipta orang lain harus didasarkan pada izin pemiliknya; distributor/agen/reseller yang memakai foto dagang tanpa izin dapat melanggar hukum Islam dan UU hak cipta (Aryani, 2023). Dengan demikian, syarat "izin" (lisensi) tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari kepatuhan syar'i untuk menghindari kezaliman dan mudarat akibat penggunaan tanpa hak (Aryani, 2023; Kalisa, 2024).

________________________________________

7. Pelanggaran Lisensi dan Konsekuensi Hukumnya dalam Islam: Dari Haram hingga Ta'zīr

Literatur yang meninjau pelanggaran hak cipta dalam Islam secara konsisten menyatakan bahwa mengambil dan memanfaatkan karya orang lain tanpa izin adalah perbuatan yang dilarang (haram) karena mengambil hak orang lain tanpa keridaan pemiliknya (Kalisa, 2024; Widyani & Hediati, 2024). Studi re-upload video menegaskan bahwa re-upload semata-mata untuk keuntungan pribadi tanpa royalti dipandang haram, dianalogikan dengan pedagang yang menjual barang milik orang lain tanpa izin atau menjual barang curian, dan merugikan pemegang hak cipta (Ar, 2019). Kajian penggunaan foto untuk perdagangan juga menegaskan bahwa penggunaan foto dagang tanpa izin melanggar hukum Islam karena mengabaikan hak ekonomi dan moral pencipta/pemilik hak (Aryani, 2023). Dengan demikian, dalam perspektif syariah, pelanggaran lisensi bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan pelanggaran terhadap prinsip menjaga harta dan larangan memakan harta orang lain secara batil, sebagaimana dimaknai dalam kajian-kajian tersebut (Ar, 2019; Aryani, 2023; Kalisa, 2024; Widyani & Hediati, 2024).

Pada ranah hukum pidana Islam, beberapa kajian memberi nuansa: studi pembajakan film via live streaming menyimpulkan bahwa pembajakan film dapat dipandang sebagai pencurian dalam perspektif hukum pidana Islam, tetapi tidak memenuhi syarat penerapan hudud potong tangan, sehingga sanksinya bergeser ke wilayah ta'zīr yang ditentukan oleh otoritas (ulil amri) (Mohammad & Sari, 2022). Kajian perlindungan lisensi game online juga menyebut bahwa pembajakan dapat dituduhkan sebagai pencurian (sariqah), namun penyelesaian pidana dan pendekatan hukum Islam dinilai tidak efektif dalam memberi ganti rugi, sehingga jalur perdata/arbitrase dianggap lebih menguntungkan karena memungkinkan kompensasi (Nasrullah, 2021). Sintesis kedua sumber ini menunjukkan bahwa dalam Islam, dimensi moral (haram/kezaliman) dapat tegas, tetapi desain sanksi institusional (terutama pemulihan kerugian ekonomi) sering memerlukan mekanisme non-hudud, termasuk ta'zīr dan/atau penyelesaian perdata untuk ganti rugi (Mohammad & Sari, 2022; Nasrullah, 2021).

________________________________________

8. Dokumentasi (Tertulis) dan Pencatatan: Amanah, Kepastian, dan Perlindungan dari Sengketa

Sebagai izin yang berdampak pada hak ekonomi, lisensi dalam banyak kajian dipandang perlu dituangkan secara tertulis dan—dalam perspektif hukum positif—pencatatan/pendaftaran dapat menentukan akibatnya terhadap pihak ketiga (Abdillah & Sopiyanti, 2022; Adam et al., 2024; Fikri, 2022; Millah, 2022; Yustisia & Budiningsih, 2019). Studi tentang lisensi siaran Piala Dunia menekankan bahwa pencatatan perjanjian lisensi di otoritas (DJKI) menjadi syarat agar lisensi memiliki konsekuensi hukum terhadap pihak lain, dan ketidakjelasan penegakan terhadap pihak ketiga menjadi problem implementasi (Adam et al., 2024). Kajian tentang MP3 dan lisensi juga menyatakan bahwa perjanjian lisensi wajib didaftarkan agar mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga (Fikri, 2022). Dalam ranah musik sampling, kajian perjanjian lisensi menyebut bahwa izin penggunaan hak cipta orang lain dituangkan dalam perjanjian lisensi tertulis dan perlu pendaftaran agar memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga (Darmayanti et al., 2021). Sementara itu, kajian mengenai lisensi merek menekankan bahwa lisensi diberikan berdasarkan perjanjian tertulis dan pencatatan menjadi isu penting karena tanpa pencatatan dapat menimbulkan ketiadaan akibat hukum bagi pihak ketiga walaupun perjanjian tetap sah antarpara pihak (Dahen, 2021). Dengan demikian, dokumentasi dan pencatatan merupakan bagian dari tata kelola lisensi untuk mencegah pelanggaran dan memperkuat posisi hukum pemegang hak/penerima lisensi terhadap pihak lain (Adam et al., 2024; Dahen, 2021).

Dalam perspektif hukum Islam yang dibahas oleh studi validitas akad lisensi, kontrak tertulis juga dapat dipahami sebagai instrumen untuk menegakkan asas amanah, keadilan, dan maslahat dalam akad, karena ia memperjelas hak dan kewajiban serta menurunkan risiko sengketa (Sawitri & Dharmawan, 2021). Kajian tentang fikih keadilan dan kemaslahatan juga menekankan bahwa tujuan hukum Islam adalah mewujudkan maslahat dan menolak mudarat, serta menempatkan hak dan kewajiban secara seimbang (Naue et al., 2024). Bahkan, kajian tersebut mengutip prinsip "tidak boleh memberi mudarat" sebagai dasar menjauhkan kemudharatan dalam transaksi sosial (Naue et al., 2024). Maka, walaupun pencatatan formal adalah rezim negara, spirit pencatatan—yakni transparansi dan pencegahan mudarat—konsisten dengan orientasi maqāṣid dan asas amanah dalam akad muamalah sebagaimana dijelaskan dalam literatur tersebut (Naue et al., 2024; Sawitri & Dharmawan, 2021).

________________________________________

9. Aplikasi Kontemporer Lisensi dalam Muamalah Digital dan Bisnis Modern

Pada ekonomi digital, lisensi menjadi instrumen kunci untuk membedakan penggunaan sah dan tidak sah. Studi tentang pembagian software pada institusi pendidikan menunjukkan bahwa serial number dapat menjadi bukti izin penggunaan software sehingga tidak terjadi pelanggaran; sebaliknya, penggandaan dan penggunaan software tanpa izin pengembang dipandang melanggar hak ekonomi karena pengembang tidak memperoleh royalti (M.H.I. et al., 2023). Pada platform seperti YouTube, penelitian tentang re-upload menegaskan adanya dua jenis lisensi (perlindungan hak cipta yang melarang re-upload dan Creative Commons BY yang mengizinkan re-upload), dan menyimpulkan bahwa re-upload tanpa izin untuk keuntungan pribadi adalah haram karena merugikan pemegang hak dan menyamakan perbuatan itu dengan menjual barang orang lain tanpa izin (Ar, 2019). Pada konteks TikTok dan remix, kajian lisensi lagu remix menegaskan bahwa aransemen/modifikasi lagu memerlukan lisensi dari pencipta/pemegang hak cipta agar terhindar dari pelanggaran, sekaligus mengingatkan adanya pembatasan dan pengecualian (fair use/non-komersial) dalam UU hak cipta (A. Rahman et al., 2020). Pada ranah penggunaan foto untuk perdagangan, kajian hukum Islam menegaskan bahwa pemanfaatan foto milik orang lain untuk kebutuhan dagang harus berizin; jika tidak, reseller/distributor dapat melanggar hukum Islam (Aryani, 2023). Rangkaian contoh ini memperlihatkan bahwa "lisensi" dalam perspektif syariah berfungsi sebagai instrumen etik-juridis: ia mengamankan keridaan pemilik hak, menjaga keadilan kompensasi, dan mencegah kezaliman akibat penggunaan tanpa hak (Ar, 2019; Aryani, 2023; M.H.I. et al., 2023; A. Rahman et al., 2020).

Dalam bisnis modern seperti waralaba, lisensi juga menjadi pusat relasi ekonomi. Kajian franchise dalam perspektif hukum Islam mendefinisikan franchise sebagai pemberian lisensi agar franchisee dapat berusaha menggunakan merek/nama dagang franchisor dan paket dukungan, serta menegaskan kewajiban memenuhi fee/royalti sesuai kesepakatan agar tidak melanggar hak orang lain (Nur & Fauziyah, 2023). Kajian tentang royalti merek dalam franchise menegaskan bahwa inti bisnis franchise adalah perjanjian lisensi, dan fee/royalti dipandang boleh selama produk/jasa tidak dilarang syariah (Nurhayati et al., 2023). Kajian multi-akad waralaba menunjukkan bahwa lisensi atas merek dapat dibaca sebagai unsur ijarah (sewa manfaat merek/manajemen) yang dipaketkan dalam kontrak kemitraan (Irianti, 2024). Dengan demikian, lisensi dalam hukum Islam tidak hanya relevan pada perlindungan hak cipta digital, tetapi juga pada struktur akad bisnis (kemitraan, sewa manfaat, dan pengelolaan brand/know-how) yang menuntut amanah serta pemenuhan hak-hak ekonomi pihak yang memberi izin (Irianti, 2024; Nur & Fauziyah, 2023; Nurhayati et al., 2023).

________________________________________

C. Simpulan

Berdasarkan sintesis literatur, lisensi—sebagaimana didefinisikan dalam kajian-kajian hukum positif—adalah izin tertulis berbasis perjanjian yang memberi pihak lain kewenangan menggunakan hak ekonomi tertentu atas objek HKI dalam batas syarat tertentu (Naswatie & Yasin, 2022; Tirtakoesoemah & Arafat, 2020). Dalam perspektif hukum Islam, legitimasi lisensi bertumpu pada pengakuan bahwa hak kekayaan intelektual merupakan hak kekayaan (huqūq māliyyah) dan/atau haq ibtikār yang dilindungi syara', sehingga pemanfaatannya oleh pihak lain mensyaratkan izin/keridaan pemilik hak (Hijriya & Anggunsuri, 2023; Widyani & Hediati, 2024). Prinsip kebolehan muamalah dan kebebasan berakad membuka ruang penerimaan lisensi sebagai akad modern, dengan syarat menghindari gharar dan menegakkan asas amanah, keadilan, keseimbangan, dan maslahat (Khoirudin et al., 2022; Naue et al., 2024; Sawitri & Dharmawan, 2021). Royalti/fee dalam lisensi diposisikan sebagai kompensasi yang selaras dengan keadilan distributif dan larangan "menumpang gratis" atas karya orang lain ("Kedudukan Hukum PT. Inter Sport Marketing Sebagai Pemegang Lisensi Hak Cipta Piala Dunia Tahun 2014 Terhadap Penyiaran Piala Dunia Tidak Berizin Oleh Pihak Ketiga," 2020; M.H.I. et al., 2023; Nur & Fauziyah, 2023; Nurhayati et al., 2023). Pada saat yang sama, hukum Islam menuntut batasan objek/tujuan lisensi agar tidak bertentangan dengan prinsip halal dan kepatutan syar'i (Mathar, 2016; F. Rahman, 2021). Pelanggaran lisensi (penggunaan tanpa izin) dipandang haram dan dapat dipahami sebagai perbuatan mengambil hak orang lain secara batil; dalam konteks pidana Islam, sanksinya dapat bergeser ke ta'zīr dan/atau mekanisme perdata untuk pemulihan kerugian (Ar, 2019; Aryani, 2023; Kalisa, 2024; Mohammad & Sari, 2022; Nasrullah, 2021; Widyani & Hediati, 2024). Dalam dunia digital dan bisnis modern, lisensi berfungsi sebagai instrumen moral dan tata kelola untuk memastikan pemanfaatan hak berlangsung sah, adil, dan tidak merugikan pihak pemegang hak (Ar, 2019; Aryani, 2023; Irianti, 2024; M.H.I. et al., 2023; A. Rahman et al., 2020).

________________________________________

Daftar Pustaka

.......... (2020). Analisis kegiatan ekonomi atas hak cipta dalam ekonomi Islam. Journal of Institution and Sharia Finance, 3(1), 51–67. https://doi.org/10.24256/joins.v3i1.1443

Abdillah, S., & Sopiyanti, D. H. (2022). Tinjauan hukum Islam terhadap sistem jual beli aplikasi Paytren pada PT. Veritra Sentosa Internasional Mitra Garut. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 1(1), 168–177. https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.239

Adam, A. R. D., Refalia, S., Hartati, M., Sabrina, B., Gultom, R. I. S., & Rahaditya, R. (2024). Definition and legal basis for patents and application of patents in the case study of decision number 1130 K/Pdt.Sus-Hki/2021 First Wave Technology SDN BHD. Aurelia Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia, 3(1), 703–707. https://doi.org/10.57235/aurelia.v3i1.1708

Ar, A. A. A. (2019). Desain industri sebagai karya yang dilindungi (HAKI). Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat, 19(1), 23–33. https://doi.org/10.30743/jhk.v19i1.1741

Aryani, K. (2023). Peranan hukum ekonomi Islam dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM di Indonesia. Indonesian Journal of Law and Justice, 1(2), 13. https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i2.2053

Dahen, L. D. (2021). Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Eksekusi, 3(2), 102. https://doi.org/10.24014/je.v3i2.13358

Darmayanti, K. D., Budiartha, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2021). Akibat hukum penggunaan logo perusahaan PT Pertamina (Persero) oleh pelaku usaha penjual bahan bakar minyak Pertamini di Kota Denpasar. Jurnal Interpretasi Hukum, 2(1), 109–114. https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3102.109-114

Fikri, I. (2022). Perlindungan hak ekonomi dalam karya adaptasi berdasarkan hukum tentang hak cipta. Ijtihad Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam, 15(2), 217. https://doi.org/10.21111/ijtihad.v15i2.6907

Gumanti, R. (2016). Perjanjian lisensi di Indonesia. Al-Mizan, 12(1), 245–260. https://doi.org/10.30603/am.v12i1.133

Hadad, A. F. (2023). Peran OJK dalam menjaga good corporate governance industri fintech kepada klien konsumen. Salam Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 10(4), 1309. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i4.33583

Hijriya, S., & Anggunsuri, U. (2023). [Judul tidak tersedia]. Nagari Law Review, 7(2), 269. https://doi.org/10.25077/nalrev.v.7.i.2.p.269-278.2023

Irianti, Y. D. W. S. (2024). Kajian hukum tentang izin aransemen lagu Tanah Papua berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Unes Journal of Swara Justisia, 8(1), 149–155. https://doi.org/10.31933/ujsj.v8i1.484

Kalisa, E. A. S. P. (2024). Analisa hukum atas kepemilikan sah bagi hak cipta lagu atau musik (Peraturan Nomor 56 Tahun 2021). Jurnal Globalisasi Hukum, 1(1), 94–113. https://doi.org/10.25105/jgh.v1i1.19846

Kedudukan hukum PT. Inter Sport Marketing sebagai pemegang lisensi hak cipta Piala Dunia tahun 2014 terhadap penyiaran Piala Dunia tidak berizin oleh pihak ketiga. (2020). Jipro Journal of Intellectual Property, 3(1), 1–30. https://doi.org/10.20885/jipro.vol3.iss1.art1

Khoirudin, A., Leliya, L., Alim, Z., & Faturrohman, F. (2022). Pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana illegal streaming di media sosial perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Al-Mustashfa Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 7(1), 41. https://doi.org/10.24235/jm.v7i1.10394

M.H.I., D., Muthmainnah, M., Agustinar, A., & Muallimah, S. (2023). Hak penggunaan foto untuk keperluan perdagangan: Perspektif hukum Islam dan Undang-Undang hak cipta. Tadayun Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 4(2), 125–144. https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i2.113

Mathar, M. (2016). Aspek hukum usaha waralaba di Indonesia. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 4(1). https://doi.org/10.30984/as.v4i1.211

Millah, I. A. (2022). Analisis pengaruh Islamic branding, harga, electronic word of mouth, dan country of origin terhadap keputusan pembelian secara online produk kecantikan dengan minat beli sebagai variabel mediasi (Studi kasus generasi Y dan generasi Z di Jawa Tengah). Ijtihad Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam, 15(2), 197. https://doi.org/10.21111/ijtihad.v15i2.6399

Mohammad, M., & Sari, I. M. D. (2022). Jaminan gadai dalam akad rahn di Pegadaian Syariah Sampang. Al-Qanun Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam, 25(1), 1–16. https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.1.1-16

Mustofa, M. (2017). Franchise in Islamic law perspectives. Al-Mizan, 13(2), 121–139. https://doi.org/10.30603/am.v13i2.738

Nasrullah, N. (2021). Royalti penggunaan merek dalam sistem franchise di Indonesia menurut hukum Islam. Al-Adl Jurnal Hukum, 13(2), 430. https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i2.5075

Naswatie, T., & Yasin, Ach. (2022). Tinjauan fikih muamalah terhadap akad 'ariyah dalam pembagian software. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(2), 2297. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.3886

Naue, K., Dungga, W. A., & Muhtar, M. H. (2024). Resonansi digital dalam pengaturan lisensi lagu remix di TikTok berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Sinergi Jurnal Riset Ilmiah, 1(6), 353–364. https://doi.org/10.62335/aqkqcv79

Nur, S. K., & Fauziyah, F. (2023). Legalitas usaha untuk perlindungan konsumen dalam perspektif hukum positif dan hukum bisnis syariah. Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis (Jimbis), 2(4), 357–367. https://doi.org/10.24034/jimbis.v2i4.6244

Nurhayati, S. H. I., Yuhelson, Y., & Nainggolan, B. (2023). Pelindungan hukum bagi penerjemah terkait dengan penerbitan buku terjemahan di Indonesia. Jurnal Multidisiplin Indonesia, 2(8), 2116–2135. https://doi.org/10.58344/jmi.v2i8.421

Rahman, A., Lubis, E., & Surachman, A. (2020). Perlindungan hak ekonomi pencipta e-book pada situs buku gratis merespon perkembangan hukum informatika dan transaksi elektronik. Jurnal Ilmiah Living Law, 12(2), 167. https://doi.org/10.30997/jill.v12i2.2624

Rahman, F. (2021). Praktik re-upload video oleh youtuber dan keabsahan pembayarannya. Al-Mudharabah Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 3(2), 38–50. https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v3i2.2011

Sawitri, D. A. D., & Dharmawan, N. K. S. (2021). Perlindungan keberadaan konten karya intelektual dalam transaksi e-commerce berbasis perjanjian lisensi. Kertha Patrika, 43(1), 50. https://doi.org/10.24843/kp.2021.v43.i01.p04

Setyawan, T. D. (2021). Perlindungan hukum bagi pemegang lisensi game online di Banten berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Journal of Legal Research, 3(2), 197–220. https://doi.org/10.15408/jlr.v3i2.19737

Tanggung gugat pemegang hak cipta terhadap perbuatan melawan hukum pelanggaran hak cipta. (2019). Jipro Journal of Intellectual Property, 2(2), 23–37. https://doi.org/10.20885/jipro.vol2.iss2.art3

Tirtakoesoemah, A. J., & Arafat, M. R. (2020). Penerapan teori perlindungan hukum terhadap hak cipta atas penyiaran. Pena Justisia Media Komunikasi Dan Kajian Hukum, 18(1). https://doi.org/10.31941/pj.v18i1.1084

Ulum, M. (2019). Fikih legal opinion (Reinterpretasi hukum gadai dalam perspektif hukum perdata dan hukum Islam). Syaikhuna Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam, 10(1), 20–34. https://doi.org/10.36835/syaikhuna.v10i1.3469

Widyani, S. A., & Hediati, F. N. (2024). Perlindungan hukum Indonesia bagi pemegang hak atas pencantuman merek terkenal pada parfum lokal. Sapientia Et Virtus, 9(1), 398–414. https://doi.org/10.37477/sev.v9i1.544

Yustisia, F., & Budiningsih, C. R. (2019). Pengalihan hak merek melalui wakaf berdasarkan hukum positif Indonesia dan prinsip syariah. Veritas Et Justitia, 5(2), 329–351. https://doi.org/10.25123/vej.3616