01540 - Likuidasi: Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam Dalam Penyelesaian Kewajiban Badan Usaha

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep likuidasi sebagai mekanisme penyelesaian kewajiban dan pembubaran badan usaha dalam perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan konseptual, artikel ini menelaah tahapan prosedural likuidasi—mulai dari keputusan pembubaran, pemberitahuan kepada kreditor, inventarisasi aset, realisasi aset, urutan prioritas pembayaran, hingga penutupan status badan hukum—serta mengintegrasikan orientasi normatif penyelesaian kepailitan ekonomi syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa likuidasi merupakan rangkaian tindakan hukum yang berfungsi sebagai jembatan antara pembubaran dan berakhirnya status badan hukum, dengan tujuan utama melindungi hak kreditor dan menegakkan keadilan distribusi. Dalam perspektif hukum Islam, likuidasi diposisikan sebagai ultimum remedium setelah opsi restrukturisasi utang tidak dapat dicapai, dengan tetap mengedepankan prinsip perlindungan hak kreditor yang sah dan keadilan. Tantangan implementasi—seperti pembubaran tanpa likuidasi, hambatan perlindungan pemegang polis, dan tumpang tindih sita—menjadi isu kritis yang perlu diatasi melalui penguatan regulasi dan transparansi prosedural.

Kata kunci: likuidasi; kepailitan; hukum Islam; perlindungan kreditor; pembubaran badan usaha

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of liquidation as a mechanism for settling obligations and dissolving business entities from the perspective of Indonesian positive law and Islamic law. Employing a normative juridical research method with a conceptual approach, the article reviews the procedural stages of liquidation—from dissolution decisions, creditor notification, asset inventory, asset realization, payment priority order, to the closing of legal entity status—while integrating the normative orientation of Islamic economic bankruptcy settlement. The findings indicate that liquidation constitutes a series of legal actions functioning as a bridge between dissolution and the termination of legal entity status, with the primary objective of protecting creditors' rights and upholding distributive justice. From an Islamic law perspective, liquidation is positioned as the ultimum remedium after debt restructuring options have been exhausted, while continuing to prioritize the protection of legitimate creditors' rights and justice. Implementation challenges—such as dissolution without liquidation, obstacles in policyholder protection, and conflicting seizure orders—constitute critical issues that must be addressed through strengthened regulation and procedural transparency.

Keywords: liquidation; bankruptcy; Islamic law; creditor protection; business entity dissolution

________________________________________

1. PENDAHULUAN

Likuidasi pada dasarnya dipahami sebagai "pemberesan" atau penyelesaian urusan dan harta kekayaan suatu badan usaha/badan hukum melalui proses mengubah aset menjadi kas untuk melunasi kewajiban, lalu—apabila masih ada sisa—mendistribusikan sisa tersebut kepada pemilik (misalnya pemegang saham) sesuai proporsinya (Paramadani, 2023; Simanjuntak, 2024; Zainudin, 2022). Dalam konstruksi ini, likuidasi berkaitan erat dengan pembubaran badan usaha: pembubaran menandai dimulainya fase pemberesan, sedangkan likuidasi merupakan rangkaian tindakan konkret untuk menyelesaikan hubungan hukum, termasuk pelunasan utang-piutang dan penyelesaian klaim kreditor (Hidayah & Firmansyah, 2020; Paramadani, 2023; Simanjuntak, 2024). Pada konteks badan usaha berbadan hukum (misalnya perseroan terbatas), pembubaran tidak serta-merta menghapus status badan hukum; status tersebut tetap melekat sampai likuidasi selesai dan pertanggungjawaban likuidator diterima (misalnya oleh RUPS atau pengadilan), karena tanpa likuidasi akan timbul problem perlindungan hak kreditor dan pemegang saham (P et al., 2020; Putri, 2022; Sumual et al., 2024).

Dalam perspektif hukum Islam—terutama ketika isu likuidasi ditempatkan dalam ranah kepailitan/insolvency ekonomi syariah—proses penyelesaian utang-piutang menempati posisi sentral: penyelesaian diarahkan untuk memastikan kewajiban finansial dipenuhi dan hak kreditor terlindungi dengan mempertimbangkan prinsip syariah dan keadilan (Ridwan et al., 2023). Literatur yang ada menegaskan bahwa penyelesaian kepailitan ekonomi syariah dapat mencakup restrukturisasi utang bila memungkinkan, dan apabila restrukturisasi gagal atau tidak mungkin, maka likuidasi aset dapat ditempuh untuk membayar utang kepada kreditor (Ridwan et al., 2023). Dengan demikian, "likuidasi menurut hukum Islam" (berdasarkan rujukan yang tersedia) paling kuat dipahami bukan sebagai rezim prosedural tunggal yang terpisah dari hukum positif, melainkan sebagai orientasi normatif—yakni penyelesaian kewajiban secara adil sesuai prinsip syariah—yang dapat terwujud melalui instrumen-instrumen penyelesaian utang (restrukturisasi hingga likuidasi) yang juga dikenal dalam praktik hukum Indonesia (A.T., 2017; Ridwan et al., 2023; Ulya & Khabib, 2023).

________________________________________

2. KONSEPTUALISASI LIKUIDASI: DARI PEMBUBARAN MENUJU PEMBERESAN (VEREFFENING)

Sumber-sumber yang ada menjelaskan likuidasi sebagai proses mengubah harta kekayaan menjadi uang tunai (cash) untuk menyelesaikan kewajiban, termasuk penyelesaian utang yang belum jelas besarnya dan pembayaran kepada para kreditor (Paramadani, 2023). Setelah seluruh kekayaan perseroan dicairkan, likuidator membayar para kreditor; apabila masih terdapat sisa kekayaan hasil likuidasi, sisa tersebut dibagikan kepada pemegang saham secara proporsional (Paramadani, 2023; Simanjuntak, 2024). Dalam proses ini, likuidator diposisikan sebagai pihak yang mengurus inventarisasi aset dan utang serta mengeksekusi pemberesan, dan dalam praktik Indonesia, tanggung jawab likuidator/kurator dilukiskan mencakup inventarisasi utang dan kekayaan serta penyusunan catatan dan laporan terkait proses pemberesan (Angelica et al., 2023; Hidayah & Firmansyah, 2020). Karena itu, likuidasi bukan sekadar "penjualan aset", melainkan rangkaian tindakan hukum yang dimaksudkan untuk menutup seluruh kewajiban dan menuntaskan status badan usaha secara tertib (Hidayah & Firmansyah, 2020; Paramadani, 2023; Simanjuntak, 2024).

Keterkaitan pembubaran dan likuidasi juga ditegaskan dalam kajian tentang hukum perseroan: pembubaran merupakan fase awal, lalu diikuti likuidasi, dan barulah kemudian badan hukum berakhir (misalnya melalui penghapusan status badan hukum setelah pertanggungjawaban likuidator diterima) (P et al., 2020; Simanjuntak, 2024). Bahkan ketika pembubaran terjadi karena penetapan pengadilan, perseroan sejak itu dibatasi untuk hanya melakukan perbuatan hukum yang diperlukan dalam rangka likuidasi, dan status badan hukum baru hilang setelah pertanggungjawaban likuidasi diterima; argumennya adalah pencegahan masalah perlindungan hak kreditor dan pemegang saham jika badan hukum dianggap berakhir "seketika" pada saat pembubaran (P et al., 2020; Putri, 2022). Dengan cara pandang ini, likuidasi berfungsi sebagai jembatan normatif dan prosedural: ia memastikan bahwa penghentian badan usaha tidak menciptakan "kekosongan tanggung jawab" atas utang yang telah timbul (Putri, 2022; Sumual et al., 2024; "TANGGUNG JAWAB PERSEROAN TERBATAS DALAM LIKUIDASI," 2021).

________________________________________

3. KERANGKA NORMATIF HUKUM ISLAM YANG RELEVAN: PENEKANAN PADA UTANG-PIUTANG, KEADILAN, DAN OPSI RESTRUKTURISASI SEBELUM LIKUIDASI

Rujukan yang secara eksplisit mengaitkan syariah dengan kepailitan menyatakan bahwa penyelesaian kepailitan ekonomi syariah berorientasi pada prinsip hukum Islam, melindungi hak kreditor yang sah, dan memenuhi kewajiban finansial sesuai prinsip syariah dan keadilan (Ridwan et al., 2023). Di dalamnya terdapat penekanan kuat pada prinsip utang-piutang: debitur didorong tetap mematuhi kewajiban pembayaran utang, sementara kreditor diberi peluang untuk memberikan batas waktu atau mempertimbangkan restrukturisasi/penjadwalan ulang kewajiban pembayaran (Ridwan et al., 2023). Namun, apabila restrukturisasi gagal atau tidak memungkinkan, pendekatan tersebut juga membuka ruang likuidasi aset debitur untuk memenuhi kewajiban kepada kreditor (Ridwan et al., 2023). Dengan demikian, dalam bahan yang tersedia, "likuidasi menurut hukum Islam" beroperasi sebagai ultimum remedium setelah opsi penyelamatan (restrukturisasi) tidak tercapai, dengan tujuan melindungi hak kreditor dan menjaga keadilan dalam distribusi aset (A.T., 2017; Ridwan et al., 2023; Ulya & Khabib, 2023).

Selain itu, sumber yang membahas perspektif Islam tentang utang menekankan bahwa apabila memiliki utang, maka lebih baik menyegerakan pelunasan utang (Anwar et al., 2023). Walaupun pernyataan ini muncul dalam konteks pembahasan likuiditas dan utang dalam perspektif Islam, ia konsisten dengan kerangka kepailitan ekonomi syariah yang menempatkan kepatuhan membayar utang sebagai fokus utama penyelesaian (Anwar et al., 2023; Ridwan et al., 2023). Dalam konteks mekanisme jaminan, pembahasan rahn (gadai syariah) menjelaskan pola pemberesan yang analog dengan logika likuidasi: apabila terjadi wanprestasi, barang jaminan dapat dijual/lelang; hasil penjualan digunakan untuk melunasi utang dan biaya-biaya terkait, kelebihan menjadi milik pihak pemberi gadai (rahin), sedangkan kekurangannya tetap menjadi kewajiban rahin (Deandra & Wibowo, 2021). Model ini memperlihatkan prinsip distribusi yang terstruktur dan berorientasi pada pemenuhan hak pihak yang berpiutang tanpa menghapus tanggung jawab atas kekurangan pembayaran (Deandra & Wibowo, 2021), yang sejalan dengan tujuan perlindungan hak kreditor dalam penyelesaian kepailitan ekonomi syariah (Ridwan et al., 2023).

________________________________________

4. LIKUIDASI DALAM TATA KELOLA BADAN USAHA: TAHAPAN PROSEDURAL DAN RELEVANSINYA BAGI KEPATUHAN SYARIAH

4.1 Keputusan Pembubaran dan Penunjukan Pengelola Likuidasi

Dalam hukum perseroan, pembubaran perseroan sangat bergantung pada organ perseroan (misalnya RUPS sebagai organ tertinggi) yang mengambil keputusan strategis, termasuk arah kebijakan pembubaran, dan mekanisme ini menimbulkan konsekuensi hukum bagi direksi jika pembubaran dilakukan tidak sesuai ketentuan (Paramadani, 2023). Selain melalui organ internal, pembubaran juga dapat terjadi melalui penetapan pengadilan; namun pembubaran melalui pengadilan tidak langsung menghapus status badan hukum, karena status tersebut bertahan sampai likuidasi selesai (P et al., 2020; Putri, 2022). Dalam konteks kepailitan, rujukan lain menegaskan bahwa pernyataan pailit tidak otomatis membuat perseroan bubar; status badan hukum perseroan tetap eksis sampai pembubaran yang dilanjutkan likuidasi dilakukan (Sumual et al., 2024). Dengan demikian, baik jalur korporasi (RUPS) maupun jalur pengadilan mengandaikan fase lanjutan berupa pemberesan/likuidasi yang menjadi prasyarat bagi berakhirnya badan hukum dan penutupan tanggung jawab terhadap pihak ketiga (Paramadani, 2023; Putri, 2022; Sumual et al., 2024).

4.2 Pemberitahuan kepada Kreditor dan Pengumuman kepada Publik

Sumber-sumber yang ada memberikan perhatian pada kewajiban pemberitahuan kepada kreditor sebagai instrumen perlindungan. Dalam praktik Indonesia yang dibahas dalam kajian likuidasi korporasi, likuidator diwajibkan memberitahukan pembubaran kepada semua kreditor dalam jangka waktu tertentu sejak tanggal pembubaran (Hidayah & Firmansyah, 2020). Dalam kajian lain, sebelum melakukan pembayaran kepada kreditor dan pemegang saham, likuidator wajib mengumumkan rencana pembagian yang memuat daftar rincian utang dan rencana pembayarannya melalui surat kabar dan berita negara (Paramadani, 2023), dan kajian mengenai pembubaran BUMN persero menegaskan pengumuman pembubaran pada surat kabar dan Berita Negara serta pemberitahuan kepada Menteri untuk dicatat bahwa perseroan berada "dalam likuidasi," dengan pengumuman yang memuat dasar hukum pembubaran serta tata cara dan jangka waktu pengajuan tagihan (Simanjuntak, 2024). Dalam perspektif perlindungan hak, model pengumuman dan pemberitahuan ini berfungsi memastikan kreditor dapat mengajukan tagihan serta menghindari penyelesaian tertutup yang berpotensi merugikan pihak yang berhak (Hidayah & Firmansyah, 2020; Paramadani, 2023; Simanjuntak, 2024), yang selaras dengan orientasi kepailitan ekonomi syariah untuk melindungi hak kreditor dan menegakkan keadilan (Ridwan et al., 2023).

4.3 Inventarisasi, Pencatatan, dan Pengumpulan Aset serta Utang

Tahap inventarisasi dipahami sebagai inti kerja likuidator. Kajian mengenai likuidasi korporasi menyatakan bahwa dalam praktik, likuidator dan kurator memiliki tanggung jawab untuk melakukan inventarisasi utang dan kekayaan perusahaan (Hidayah & Firmansyah, 2020). Dalam konteks pembubaran BUMN persero, likuidator melaksanakan kewajiban pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang, yang ditempatkan sebagai bagian dari kewajiban likuidator dalam proses likuidasi (Angelica et al., 2023). Dalam konteks perlindungan pemegang polis asuransi ketika terjadi pencabutan izin, likuidator juga diposisikan berkewajiban melakukan pencatatan dan pemberesan harta kekayaan perusahaan, termasuk menelusuri apakah ada harta dalam penguasaan perusahaan likuidasi yang sebenarnya bukan milik perusahaan dan karenanya harus dikembalikan kepada pemiliknya (Jufrin et al., 2021). Dengan demikian, secara konseptual, inventarisasi bukan semata kegiatan administratif; ia merupakan mekanisme untuk memastikan hanya harta yang sah menjadi boedel (harta pemberesan), sehingga distribusi kepada kreditor dan pihak lain tidak melanggar hak kepemilikan pihak ketiga (Angelica et al., 2023; Hidayah & Firmansyah, 2020; Jufrin et al., 2021), serta sejalan dengan tujuan perlindungan hak kreditor dalam penyelesaian ekonomi syariah (Ridwan et al., 2023).

4.4 Realisasi Aset (Penjualan/Pelelangan) dan Konversi menjadi Kas

Likuidasi secara konseptual berujung pada konversi aset menjadi kas, khususnya untuk menyelesaikan utang (Paramadani, 2023; Zainudin, 2022). Dalam konteks perbankan, likuidasi didefinisikan sebagai tindakan pemberesan terhadap harta kekayaan (aset/aktiva) dan kewajiban (passiva) sebagai tindak lanjut bubarnya perusahaan, serta tidak terbatas pada pencabutan izin usaha, melainkan mencakup pembubaran badan hukum dan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank (Adhyaksa & Utami, 2022; Amboro, 2023; Zainudin, 2022). Dalam konteks jaminan syariah (rahn), mekanisme penjualan/lelang barang jaminan dipaparkan sebagai cara memperoleh dana untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan/penyimpanan yang belum dibayar, serta biaya penjualan, dengan ketentuan tentang kelebihan dan kekurangan hasil penjualan (Deandra & Wibowo, 2021). Secara sintesis, berbagai rezim ini menunjukkan pola yang sama: realisasi aset dilakukan untuk menutup kewajiban, namun tetap perlu dikawal oleh prinsip perlindungan hak dan keadilan distribusi, yang dalam kepailitan ekonomi syariah dinyatakan sebagai tujuan utama penyelesaian sesuai syariah (Adhyaksa & Utami, 2022; Deandra & Wibowo, 2021; Ridwan et al., 2023).

4.5 Urutan Pembayaran (Prioritas Kreditor) dan Prinsip Perlindungan Pihak yang Berhak

Rangkaian pembayaran dalam likuidasi tidak dilakukan secara acak, melainkan mengikuti urutan prioritas. Kajian implementasi likuidasi korporasi menjelaskan bahwa pembayaran kepada kreditor dilakukan sesuai urutan klasifikasi kreditor, dengan klasifikasi hukum yang membedakan kreditor preferen, separatis, dan konkuren (Hidayah & Firmansyah, 2020). Dalam konteks kepailitan perusahaan asuransi, pembagian boedel pailit dilakukan oleh kurator kepada para kreditor, dan sumber lain menegaskan bahwa menurut hukum kepailitan dan PKPU, kreditor dibagi menjadi separatis, preferen, dan konkuren, dengan pemegang polis ditempatkan sebagai kreditor preferen (Hidayah & Firmansyah, 2020; Juliana et al., 2023). Perlindungan posisi pemegang polis juga ditegaskan oleh sumber yang mengutip norma bahwa apabila perusahaan asuransi (termasuk asuransi syariah) dipailitkan atau dilikuidasi, hak pemegang polis/tertanggung/peserta atas pembagian harta kekayaan mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada hak pihak lainnya (Asmawardhani et al., 2024; Fatahillah, 2023). Namun, terdapat nuansa persoalan implementasi: kajian perbandingan program penjaminan polis menyoroti bahwa walaupun terdapat pengaturan yang menempatkan pemegang polis pada posisi diutamakan, pelaksanaan perlindungan dapat menghadapi hambatan, termasuk problem kedudukan pemegang polis yang dalam praktik tidak selalu terwujud sebagaimana mestinya (Nadhif, 2022; Winaldy & Putra, 2023); ini menunjukkan tantangan penerjemahan norma prioritas ke dalam realitas pemberesan aset (Asmawardhani et al., 2024; Nadhif, 2022; Winaldy & Putra, 2023).

Dalam konteks kewajiban kepada negara, rujukan tentang hak mendahulu negara atas utang pajak menyatakan adanya larangan bagi kurator/likuidator untuk membagikan harta dalam pailit, pembubaran, atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditor lain sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak (Irfansyah, 2023; Lumbanraja et al., 2021). Sumber lain juga menegaskan bahwa hak mendahulu negara atas utang pajak dalam proses kepailitan dipahami sebagai hak mendahulu yang mengungguli banyak kreditor, meskipun problem kepastian hukum implementasinya juga dicatat (Lumbanraja et al., 2021; Sosiawan, 2022). Selain pajak, pembahasan lain mengenai "kedudukan hak mendahulu" menyimpulkan bahwa upah pekerja memiliki prioritas sangat tinggi dibanding kreditor lain, dengan rujukan pada putusan Mahkamah Konstitusi dan regulasi terkait, lalu disusul kreditor separatis (misalnya bank pemegang jaminan), dan berikutnya utang pajak (Pasaribu et al., 2024); sementara kajian kepailitan asuransi juga menegaskan bahwa imbalan pekerja yang terutang diperlakukan sebagai utang boedel pailit (Asmawardhani et al., 2024). Dengan demikian, struktur prioritas pembayaran dalam praktik Indonesia memperlihatkan pengutamaan klaim tertentu (pekerja, pemegang jaminan, pajak, pemegang polis dalam konteks asuransi), yang dapat dibaca sebagai instrumen konkret untuk mencapai perlindungan pihak yang berhak—sebuah tujuan yang juga dinyatakan secara eksplisit dalam penyelesaian kepailitan ekonomi syariah (perlindungan kreditor yang sah dan keadilan) (Asmawardhani et al., 2024; Pasaribu et al., 2024; Ridwan et al., 2023).

4.6 Pembagian Sisa Kekayaan (Residual Claim) dan Penutupan Status Badan Hukum

Setelah seluruh kewajiban kepada kreditor dipenuhi, sisa kekayaan hasil likuidasi dibagikan kepada pemegang saham secara proporsional (Paramadani, 2023). Dalam kajian pembubaran BUMN persero, kewajiban pembagian sisa harta likuidasi kepada pemegang saham secara prorata juga ditegaskan apabila seluruh piutang kreditor telah dibayarkan (Simanjuntak, 2024). Pada saat yang sama, pembubaran perseroan tidak menghilangkan status badan hukum sampai likuidasi selesai dan pertanggungjawaban likuidator diterima; norma ini dipakai untuk menjelaskan bahwa organ perseroan masih memiliki peran menilai pertanggungjawaban likuidator, dan status badan hukum baru berakhir setelah tahap ini dilalui (P et al., 2020; Putri, 2022). Secara fungsional, mekanisme "penutupan" ini mencegah situasi di mana pemilik menerima sisa kekayaan sementara kewajiban tertentu belum diselesaikan, dan sekaligus mengunci akuntabilitas likuidator dalam menuntaskan pemberesan (P et al., 2020; Putri, 2022), yang konsisten dengan kepentingan umum dan pencegahan penyalahgunaan identitas badan hukum pasca-nonaktif (Putri, 2022; "TANGGUNG JAWAB PERSEROAN TERBATAS DALAM LIKUIDASI," 2021).

________________________________________

5. LIKUIDASI, KEPAILITAN, DAN RESTRUKTURISASI: POSISI LIKUIDASI SEBAGAI OPSI TERAKHIR DALAM KERANGKA PENYELESAIAN SYARIAH

Sumber-sumber yang ada mengakui keterkaitan konseptual antara kepailitan dan likuidasi: kepailitan dipahami sebagai pranata hukum untuk melakukan likuidasi aset debitur demi membayar utang kepada kreditor (Ulya & Khabib, 2023). Namun, sekaligus ditegaskan bahwa terdapat mekanisme untuk menghindari kepailitan/likuidasi melalui PKPU dan rencana perdamaian (homologasi), yang bertujuan merestrukturisasi utang—bukan melakukan likuidasi—dan setelah perdamaian disahkan, harta debitur dapat "kembali normal" sesuai ketentuan yang dirujuk (Kelvin & Haryanto, 2023; Ulya & Khabib, 2023). Kajian corporate rescue menekankan bahwa corporate rescue tersirat dalam ketentuan PKPU karena tujuan PKPU adalah restrukturisasi utang, meskipun dalam praktik para kreditor sering berfokus pada likuidasi aset debitur agar piutang mereka dibayar, sehingga proposal perdamaian lebih sering ditolak daripada disetujui (A.T., 2017). Dengan demikian, secara empiris, terdapat tensi antara orientasi "penyelamatan usaha" (restrukturisasi) dan orientasi "pemberesan cepat" (likuidasi), yang memengaruhi bagaimana proses penyelesaian utang dijalankan (A.T., 2017; Ulya & Khabib, 2023).

Kerangka kepailitan ekonomi syariah yang dirujuk juga selaras dengan logika bertahap tersebut: prosesnya mencakup penilaian utang jatuh tempo, restrukturisasi utang bila memungkinkan, dan pada situasi ekstrem, likuidasi aset untuk membayar utang (Ridwan et al., 2023). Artinya, dalam perspektif syariah yang dinyatakan oleh sumber, likuidasi dapat diposisikan sebagai langkah ketika restrukturisasi tidak dapat lagi menjamin pemenuhan kewajiban secara adil (Ridwan et al., 2023). Bahkan di dalam kepailitan, terdapat gagasan business going concern: perusahaan yang dinyatakan pailit dapat tetap beroperasi di bawah pengawasan kurator bila dinilai dapat meningkatkan nilai perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepada kreditor; namun bila nilai perusahaan terus menurun, kurator seharusnya menghentikan kegiatan usaha dan segera melakukan pemberesan harta pailit (Ramelan, 2020). Pola ini menunjukkan bahwa, baik dalam kerangka positif (PKPU/corporate rescue/going concern) maupun dalam kerangka ekonomi syariah yang dirujuk, pilihan antara restrukturisasi, kelangsungan usaha terbatas, dan likuidasi merupakan spektrum kebijakan penyelesaian utang yang berorientasi pada perlindungan hak kreditor dan efisiensi pemberesan (A.T., 2017; Ramelan, 2020; Ridwan et al., 2023).

________________________________________

6. RISIKO PENYIMPANGAN DAN RELEVANSI PRINSIP SYARIAH: KASUS "TANPA ASET" DAN KEWAJIBAN TETAP MELAKUKAN LIKUIDASI

Isu penting dalam praktik pembubaran adalah kecenderungan sebagian perseroan dibubarkan melalui keputusan RUPS tanpa diikuti likuidasi dan penghapusan nama, terutama ketika perseroan dianggap tidak memiliki aktiva atau belum beroperasi ("TANGGUNG JAWAB PERSEROAN TERBATAS DALAM LIKUIDASI," 2021). Di kalangan ahli, memang terdapat pendapat bahwa perseroan yang tidak memiliki aktiva saat pembubaran tidak perlu melakukan likuidasi (Paramadani, 2023; "TANGGUNG JAWAB PERSEROAN TERBATAS DALAM LIKUIDASI," 2021). Namun, penelitian yuridis normatif yang ada menyimpulkan sebaliknya: setiap perseroan terbatas, termasuk yang tidak pernah berusaha dan tidak memiliki aktiva saat pembubaran, wajib melakukan likuidasi dan penghapusan nama dari daftar perseroan karena berkaitan dengan kepentingan umum; perseroan yang tidak melakukan likuidasi akan tetap eksis sebagai subjek hukum dan dapat menimbulkan tanggung jawab hukum, bahkan likuidator/pemegang saham/direksi/komisaris dapat bertanggung jawab tanggung renteng atas kerugian pihak ketiga ("TANGGUNG JAWAB PERSEROAN TERBATAS DALAM LIKUIDASI," 2021). Argumentasi ini juga menyoroti risiko penyalahgunaan: ketiadaan aktiva saat pembubaran tidak selalu wajar, karena dapat terjadi direksi "mengosongkan" aset untuk menghindari kreditor sebelum pembubaran ("TANGGUNG JAWAB PERSEROAN TERBATAS DALAM LIKUIDASI," 2021).

Dalam sintesis dengan perspektif kepailitan ekonomi syariah, risiko penyalahgunaan ini relevan karena proses syariah menekankan perlindungan kreditor yang sah dan keadilan dalam penyelesaian kewajiban (Ridwan et al., 2023). Dengan demikian, kewajiban prosedural melakukan likuidasi—termasuk keterbukaan inventarisasi dan pengumuman kepada kreditor—dapat dipahami sebagai instrumen untuk memastikan tidak ada "rekayasa penghapusan tanggung jawab" yang menabrak asas perlindungan hak dan keadilan, yang menjadi tujuan eksplisit penyelesaian kepailitan ekonomi syariah (Paramadani, 2023; Ridwan et al., 2023; "TANGGUNG JAWAB PERSEROAN TERBATAS DALAM LIKUIDASI," 2021).

________________________________________

7. LIKUIDASI PADA SEKTOR-SEKTOR BERBASIS KEPERCAYAAN (TRUST): PERBANKAN DAN ASURANSI (TERMASUK SYARIAH)

Dalam sektor perbankan, sumber-sumber yang ada menekankan karakteristik khusus bank, sehingga prosedur pencabutan izin, pembubaran badan hukum, dan likuidasi tidak dapat dipersamakan dengan badan usaha selain bank (Adhyaksa & Utami, 2022; Utama et al., 2021). Likuidasi bank dipahami tidak hanya sebagai pencabutan izin dan pembubaran badan hukum, tetapi juga tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum (Amboro, 2023; Zainudin, 2022). Karena likuidasi bank berpotensi mengguncang kepercayaan masyarakat, negara membentuk instrumen perlindungan seperti LPS, dan kajian tentang LPS menegaskan bahwa ketentuan likuidasi perbankan bersifat lex specialis serta memuat tindakan LPS dalam penanganan bank gagal, termasuk pembentukan tim likuidasi dan pengamanan aset sebelum likuidasi (Adhyaksa & Utami, 2022). Kajian lain menekankan bahwa nasabah penyimpan dana mendapatkan prioritas lebih tinggi dalam urutan pembayaran kewajiban bank, dan konsep kreditor preferen vs. konkuren dipakai untuk menjelaskan pengutamaan tersebut (Amboro, 2023; Utama et al., 2021). Pada saat yang sama, sumber lain mengingatkan bahwa tuntutan pembayaran masih dapat diajukan kepada bank dalam likuidasi dari hasil pencairan aset bank, tetapi jalur ini kompleks karena hambatan penelusuran dan status aset yang dapat terkait perkara hukum (Purnamasari et al., 2022; Ramelan, 2020). Sintesisnya: likuidasi pada sektor trust menuntut tata kelola yang sangat ketat, karena tujuan perlindungan hak publik (nasabah) dipadukan dengan proses pemberesan aset dan kewajiban yang rumit (Adhyaksa & Utami, 2022; Amboro, 2023; Purnamasari et al., 2022).

Pada sektor asuransi (termasuk asuransi syariah), isu perlindungan pemegang polis menjadi fokus penting. Beberapa sumber menegaskan bahwa kedudukan pemegang polis diutamakan (preferen) dalam pembagian harta kekayaan perusahaan asuransi yang pailit atau dilikuidasi (Asmawardhani et al., 2024; Fatahillah, 2023), dan kajian lain menyatakan pemegang polis menjadi kreditor preferen karena perikatan dengan perusahaan asuransi, serta kepailitan perusahaan asuransi hanya dapat diajukan oleh OJK ke Pengadilan Niaga (Juliana et al., 2023). Sumber yang lain menegaskan bahwa pencabutan izin usaha asuransi seharusnya diikuti pembubaran dan likuidasi untuk memenuhi hak pemegang polis, dengan likuidator melakukan pencatatan/pemberesan dan mengumumkan rencana pembagian, serta pemegang polis diberi ruang mengajukan keberatan atau gugatan terhadap likuidator bila tidak setuju (Jufrin et al., 2021). Namun, nuansa implementasi juga muncul: kajian perbandingan program penjaminan polis menyoroti problem praktik di mana posisi pemegang polis yang seharusnya preferen dapat terhambat dalam pelaksanaan, dan terdapat kritik bahwa kedudukan pemegang polis dalam praktik tidak selalu terealisasi sebagaimana diharapkan (Nadhif, 2022; Winaldy & Putra, 2023). Pada titik ini, pendekatan kepailitan ekonomi syariah yang menekankan perlindungan kreditor yang sah dan keadilan memberikan landasan normatif untuk menilai bahwa likuidasi asuransi syariah idealnya menghindari ketidakpastian dan memastikan hak peserta/pemegang polis tidak dikaburkan oleh prosedur yang tidak transparan (Jufrin et al., 2021; Nadhif, 2022; Ridwan et al., 2023).

________________________________________

8. AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN AKUNTANSI BASIS LIKUIDASI: PRASYARAT "KEADILAN PEMBERESAN" YANG KOMPATIBEL DENGAN ORIENTASI SYARIAH

Sumber tentang implementasi likuidasi korporasi menilai bahwa peraturan perseroan telah memberikan pedoman prosedur dan tanggung jawab likuidator, tetapi standar akuntansi keuangan Indonesia tidak mengatur pedoman khusus akuntansi likuidasi, sehingga pemerintah dan institusi akuntansi perlu merumuskan regulasi yang lebih komprehensif (Hidayah & Firmansyah, 2020). Sumber lain menjelaskan bahwa akuntansi basis likuidasi diterapkan sejak pembubaran (melalui RUPS/putusan pengadilan) disertai penunjukan likuidator, dan likuidasi dipahami terjadi ketika pembubaran dimaksudkan untuk tidak melanjutkan operasi bisnis (Hidayah & Firmansyah, 2020). Pada level praktik, studi tentang reksa dana terproteksi yang dilikuidasi menunjukkan penggunaan akuntansi basis likuidasi dan menekankan bahwa dalam periode pembubaran perseroan, perseroan tidak diperkenankan melakukan perbuatan hukum kecuali untuk urusan likuidasi (P et al., 2020). Sintesisnya: likuidasi menuntut rezim informasi yang mampu merekam perubahan aset bersih yang tersedia untuk didistribusikan kepada investor/penuntut lainnya selama proses likuidasi (Hidayah & Firmansyah, 2020; P et al., 2020).

Dalam konteks kepatuhan syariah, transparansi dan perlindungan hak juga disoroti dalam literatur keuangan syariah: perbankan syariah dipaparkan mengedepankan kejujuran transaksi, pengamanan hak, dan keterbukaan sesuai hukum Islam (Winaldy & Putra, 2023). Kajian mengenai pengungkapan (disclosure) dalam bank syariah menekankan bahwa meningkatnya utang dan risiko gagal bayar mendorong tuntutan pemangku kepentingan (termasuk kreditor) atas keterbukaan informasi, dan pengungkapan yang lebih luas diposisikan sebagai cara meningkatkan kepercayaan kreditor (Angelica et al., 2023). Oleh karena itu, meskipun sumber yang tersedia tidak menyajikan satu "standar syariah" khusus untuk akuntansi likuidasi korporasi, kombinasi antara kebutuhan pengungkapan yang kuat dan tujuan perlindungan hak kreditor (yang ditekankan baik dalam kepailitan ekonomi syariah maupun dalam tata kelola lembaga keuangan syariah) memperlihatkan bahwa akuntabilitas dan transparansi adalah prasyarat substantif untuk mencapai keadilan dalam likuidasi (Angelica et al., 2023; Ridwan et al., 2023; Winaldy & Putra, 2023).

________________________________________

9. PENYELESAIAN SENGKETA DAN PROBLEM TUMPANG TINDIH KEWENANGAN: IMPLIKASI TERHADAP PERLINDUNGAN KREDITOR DALAM LIKUIDASI

Dalam penyelesaian kepailitan ekonomi syariah, sumber menyebutkan bahwa prosesnya dapat melibatkan Pengadilan Agama dan, dalam kasus tertentu, juga Pengadilan Niaga, sehingga aspek yurisdiksi dan kebutuhan aturan yang lebih eksplisit masih menjadi perhatian (Ridwan et al., 2023). Pada konteks sengketa eksekusi jaminan yang terkait pembiayaan syariah (misalnya fidusia dalam konteks hukum ekonomi syariah), sumber lain menyatakan bahwa pengadilan agama/peradilan ekonomi syariah dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa untuk menilai kesesuaian proses eksekusi dengan prinsip-prinsip hukum Islam (Batubara, 2020). Nuansa ini konsisten dengan catatan mengenai pluralitas sistem (warisan hukum Barat dan kebutuhan penerapan hukum Islam secara utuh dalam lembaga keuangan syariah, termasuk penyelesaian sengketa), yang menunjukkan adanya persoalan legislasi dan jurisdiksi dalam praktik (Murtadho & Shohihah, 2024).

Di luar isu yurisdiksi, terdapat juga problem tumpang tindih sita: kajian tentang sengketa kewenangan likuidasi boedel pailit antara kurator dan kejaksaan menekankan bahwa benturan antara sita umum dalam hukum kepailitan dan sita pidana dalam hukum pidana dapat memengaruhi pemulihan aset bagi kreditor dan memerlukan konstruksi solusi demi perlindungan kreditor (Nurcahyo, 2023). Bagi tujuan "likuidasi menurut hukum Islam" sebagaimana dirumuskan sumber tentang kepailitan ekonomi syariah—yakni melindungi hak kreditor dan memastikan penyelesaian adil sesuai prinsip syariah—hambatan struktural semacam ini relevan karena dapat mengurangi efektivitas pemberesan dan mengganggu kepastian distribusi aset (Nurcahyo, 2023; Ridwan et al., 2023).

________________________________________

10. KESIMPULAN

Berdasarkan sumber-sumber yang ada, likuidasi adalah proses pemberesan harta kekayaan badan usaha/badan hukum dengan mengonversi aset menjadi kas untuk melunasi kewajiban kepada kreditor dan, apabila ada sisa, membagikannya kepada pemilik (misalnya pemegang saham) secara proporsional; proses ini merupakan fase lanjutan yang secara sistemik mengikuti pembubaran dan menjadi syarat berakhirnya status badan hukum (Paramadani, 2023; Putri, 2022; Simanjuntak, 2024). Dalam perspektif hukum Islam yang secara eksplisit dibahas dalam konteks kepailitan ekonomi syariah, penyelesaian utang-piutang diletakkan dalam kerangka prinsip syariah dan keadilan: restrukturisasi utang didorong bila memungkinkan, dan likuidasi aset dibenarkan ketika restrukturisasi gagal atau tidak mungkin, demi perlindungan hak kreditor dan pemenuhan kewajiban finansial (Ridwan et al., 2023). Karena itu, "likuidasi menurut hukum Islam" (berdasarkan rujukan yang tersedia) paling tepat dipahami sebagai praktik pemberesan yang mematuhi prosedur perlindungan kreditor, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan distribusi—nilai-nilai yang juga tampak pada kewajiban pengumuman, inventarisasi, prioritas pembayaran, dan pertanggungjawaban likuidator dalam hukum positif Indonesia (Hidayah & Firmansyah, 2020; Paramadani, 2023; Simanjuntak, 2024)—seraya tetap menyadari adanya tantangan implementasi (misalnya penyimpangan pembubaran tanpa likuidasi, hambatan perlindungan pemegang polis, serta tumpang tindih sita) yang dapat mengganggu tujuan keadilan pemberesan (Nadhif, 2022; Nurcahyo, 2023; "TANGGUNG JAWAB PERSEROAN TERBATAS DALAM LIKUIDASI," 2021).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

A.T., K. M. D. P. (2017). Status hukum peralihan hak atas tanah yang diperoleh dari lelang berdasarkan hak mendahulu negara. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, 10(3). https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.790

Adhyaksa, G. A. M. F., & Utami, P. D. Y. (2022). Pertanggungjawaban bank kepada nasabah bilamana mengalami likuidasi. Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum, 10(5), 1005. https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i05.p02

Amboro, F. Y. P. (2023). Pengaturan hukum kepailitan Indonesia: Kajian perbandingan hukum Amerika Serikat dan Inggris. Lex Prudentium Law Journal, 1(2), 62–81. https://doi.org/10.61619/lexprudentium.v1i2.6

Angelica, B. C., Gultom, E., & Mantili, R. (2023). Tinjauan yuridis pembubaran BUMN persero yang sudah tidak beroperasi berdasarkan surat kuasa khusus (SKK) Menteri BUMN. Comserva Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 3(03), 1054–1068. https://doi.org/10.59141/comserva.v3i03.841

Anwar, I. G., Mubarak, H. H., Suryanti, N., & Yuanitasari, D. (2023). Perjanjian perdamaian sebagai langkah restrukturisasi hutang dalam PKPU. Journal of Social Science (Joss), 2(6), 1834–1845. https://doi.org/10.59188/jcs.v2i6.406

Asmawardhani, D., Philona, R., Listyaningrum, N., S., B. N. D., & Syakbani, B. (2024). Hak eksklusif Bank Indonesia mencabut izin usaha, pembubaran badan hukum dan likuidasi bank (perspektif hukum perbankan nasional). Ganec Swara, 18(1), 597. https://doi.org/10.35327/gara.v18i1.803

Batubara, Y. (2020). Analisis maslahah: Pasar modal syariah sebagai instrumen investasi di Indonesia. Human Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, 7(2). https://doi.org/10.30829/hf.v7i2.7246

Deandra, C., & Wibowo, I. (2021). Penagihan pajak terhadap wajib pajak badan perseroan terbatas dalam proses pailit. Educoretax, 1(1), 37–45. https://doi.org/10.54957/educoretax.v1i1.11

Fatahillah, F. (2023). Perbandingan konsep hukum kepailitan Amerika (Chapter 11) dan hukum kepailitan Indonesia. Jurnal USM Law Review, 6(3), 1262–1278. https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7906

Hidayah, N., & Firmansyah, A. (2020). Implementasi likuidasi korporasi di Indonesia: Kajian akuntansi dan yuridis. Jurnal Wahana Akuntansi, 15(2), 184–196. https://doi.org/10.21009/wahana.15.025

Irfansyah, G. A. (2023). Penyelesaian sengketa pasar modal dalam memberikan referensi perencanaan investasi saham sebagai bagian dari perlindungan terhadap investor dalam perspektif hukum Indonesia melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa (LAPS) sektor jasa keuangan. Cerdika Jurnal Ilmiah Indonesia, 3(12), 1224–1240. https://doi.org/10.59141/cerdika.v3i12.715

Jufrin, J., Kasmar, K., & Nasrullah, N. (2021). Perlindungan hukum nasabah bank terhadap adanya likuidasi. Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, 5(2), 169–191. https://doi.org/10.52266/sangaji.v5i2.696

Juliana, D., Arba, A., & Djumardin, D. (2023). Pembubaran perseroan terbatas (PT) penanaman modal asing menurut hukum positif di Indonesia. Indonesia Berdaya, 4(3), 1235–1244. https://doi.org/10.47679/ib.2023546

Kelvin, K., & Haryanto, H. (2023). Analisis pengaruh struktur modal terhadap kinerja perusahaan pada perbankan syariah di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(2), 1940. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8845

Lumbanraja, B. Y., Badriyah, S. M., & Cahyaningtyas, I. (2021). Analisis yuridis kepailitan harta yang ditinggalkan. Notarius, 14(1), 147–161. https://doi.org/10.14710/nts.v14i1.38840

Murtadho, N. A., & Shohihah, M. (2024). Pengaruh likuidasi bank terhadap perlindungan para nasabah (studi kasus BPR Legian Denpasar). Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, 4(1), 17. https://doi.org/10.53697/iso.v4i1.1827

Nadhif, F. (2022). Kepailitan perusahaan pasangan usaha berbentuk perseroan terbatas terkait penyertaan modal oleh perusahaan modal ventura. Jurist-Diction, 5(6), 2193–2204. https://doi.org/10.20473/jd.v5i6.40123

Nurcahyo, F. W. (2023). Penafsiran konsep konten Youtube sebagai bentuk aset yang bisa diikat oleh fidusia dalam tinjauan hukum ekonomi syariah. Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(2), 277–296. https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i2.7832

P, N. J., Afrizal, A., & Wahyudi, I. (2020). Analisis perbandingan pengaruh profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaan sektor properti dan konstruksi yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia dan Shariah Compliant Securities Malaysia periode 2015–2019. Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja, 5(2), 101–114. https://doi.org/10.22437/jaku.v5i2.10261

Paramadani, S. P. (2023). Tinjauan hukum pembubaran perseroan terbatas atas keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS) sesuai dengan aturan hukum Indonesia dan Malaysia. Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 5(1), 1025–1034. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2874

Pasaribu, M. K., Raffles, R., & Manik, H. (2024). Kedudukan pemegang polis dan pekerja dalam hal terjadinya kepailitan pada perusahaan asuransi. Zaaken: Journal of Civil and Business Law, 5(1), 78–83. https://doi.org/10.22437/zaaken.v5i1.31195

Purnamasari, M. I., Setyawan, F., & Jayus, J. (2022). Prinsip keadilan pengenaan pajak terhadap perseroan terbatas yang dinyatakan pailit. Jurnal Ilmu Kenotariatan, 2(2), 27. https://doi.org/10.19184/jik.v2i2.24937

Putri, C. S. (2022). Proteksi hukum bagi pemegang polis asuransi terhadap pailitnya perusahaan asuransi. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 9(2), 491–502. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i2.25112

Ramelan, Y. (2020). Perlindungan terhadap simpanan pernah tercatat pada bank, bukan suatu keniscayaan. Jurnal Hukum & Pembangunan, 49(4), 789. https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2340

Ridwan, A., Mukhlas, O. S., & Sururie, R. W. (2023). Analisis kewenangan pengadilan niaga dalam penyelesaian kepailitan asuransi syariah: Putusan Mahkamah Agung No. 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016. Strata: Social and Humanities Studies, 1(2), 176–185. https://doi.org/10.59631/sshs.v1i2.117

Simanjuntak, J. P. (2024). Pembubaran badan usaha milik negara berbentuk perseroan terbatas (BUMN persero). Jurnal Hukum To-Ra: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat, 10(1), 165–177. https://doi.org/10.55809/tora.v10i1.338

Sosiawan, M. A. (2022). Eksistensi hak mendahului negara atas hutang pajak debitor dalam proses kepailitan. Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial, 1(3), 227–239. https://doi.org/10.58540/jipsi.v1i3.36

Sumual, C. U. R., Yuhelson, Y., & Tondy, C. J. (2024). Kepastian hukum terhadap perseroan terbatas pasca berakhirnya kepailitan. Sinergi: Jurnal Riset Ilmiah, 1(8), 615–624. https://doi.org/10.62335/xm3d6981

Tanggung jawab perseroan terbatas dalam likuidasi. (2021). Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan Ke-PPAT-an, 4(2). https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.595

Ulya, H., & Khabib, N. (2023). Pengaruh corporate governance terhadap Islamic social reporting (ISR) dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating (studi kasus pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia tahun 2016–2021). Jurnal Akuntansi Syariah (Jaksya), 3(1), 11. https://doi.org/10.31958/jaksya.v3i1.8519

Utama, A. S., Iqsandri, R., Rizana, Susanty, A. P., Permana, F. A., & Zainuddin. (2021). Perlindungan negara terhadap dana simpanan nasabah pada perbankan. Jurnal Sociohumaniora Kodepena (JSK), 2(1), 48–60. https://doi.org/10.54423/jsk.v2i1.60

Winaldy, R., & Putra, M. R. S. (2023). Tinjauan yuridis terhadap permohonan kepailitan pada perusahaan asuransi jiwa Kresna. Jerumi: Journal of Education, Religion, Humanities and Multidisciplinary, 1(2), 787–792. https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1495

Zainudin, A. Z. (2022). Perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi terhadap pencabutan izin usaha asuransi. Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan, 19(3), 808–818. https://doi.org/10.53515/qodiri.2022.19.3.808-818