01539 - Liabilitas Produk Dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Normatif Atas Tanggung Jawab Produsen Dan Mekanisme Perlindungan Konsumen Dalam Muamalah Modern

Abstract

Product liability in Islamic law is a moral-legal consequence derived from the prohibition of causing harm (la darar wa la dirar) and the obligation of honesty in muamalah transactions. This study aims to examine the normative foundations of product liability in Islamic law, identify Sharia instruments for handling defective products, and explore their synergy with positive law in Indonesia, particularly the Consumer Protection Act (UUPK). Using a normative juridical approach through literature synthesis, this study finds that Islamic law recognizes three main types of product defects—manufacturing defects, design defects, and warning/instruction defects—which can also extend to information defects that mislead consumers. The primary Sharia instrument for addressing product defects is khiyar, especially khiyar 'aib, which grants consumers the corrective right to cancel or continue a transaction upon discovering a defect not disclosed at the time of the contract. Compensation (dhaman) and peaceful settlement (sulh) serve as recovery mechanisms, while ta'zir sanctions apply when defects involve fraud or concealment of facts. In the context of Muslim consumers, "defect" also encompasses non-halal products or the absence of halal information. The UUPK provides operational procedures that are functionally convergent with Sharia mechanisms, although debates persist regarding the position of strict liability and the effectiveness of institutional implementation through BPSK.

Keywords: product liability, defective product, khiyar 'aib, dhaman, consumer protection, Islamic law

________________________________________

Abstrak

Liabilitas produk dalam hukum Islam merupakan konsekuensi moral-legal yang bersumber dari larangan menimbulkan bahaya (la darar wa la dirar) dan kewajiban kejujuran dalam transaksi muamalah. Penelitian ini bertujuan mengkaji landasan normatif liabilitas produk dalam hukum Islam, mengidentifikasi instrumen syariah untuk menghadapi produk cacat, serta menelaah sinergisitasnya dengan hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui sintesis literatur, kajian ini menemukan bahwa hukum Islam mengenal tiga tipe utama cacat produk—cacat produksi, cacat desain, dan cacat peringatan/instruksi—yang dapat pula meluas pada cacat informasi yang menyesatkan konsumen. Instrumen syariah utama untuk menangani cacat produk adalah khiyar, khususnya khiyar 'aib, yang memberikan hak korektif bagi konsumen untuk membatalkan atau meneruskan transaksi ketika cacat tidak diketahui saat akad. Pemulihan kerugian dapat diwujudkan melalui dhaman (kompensasi) dan sulh (penyelesaian damai), sedangkan sanksi ta'zir berlaku ketika cacat berkaitan dengan penipuan atau penyembunyian fakta. Dalam konteks konsumen Muslim, "cacat" juga mencakup produk yang tidak memenuhi standar halal atau ketiadaan informasi halal. UUPK menyediakan prosedur operasional yang secara fungsional bersinggungan dengan mekanisme syariah, meskipun terdapat perdebatan mengenai kedudukan strict liability dan efektivitas implementasi kelembagaan melalui BPSK.

Kata Kunci: liabilitas produk, produk cacat, khiyar 'aib, dhaman, perlindungan konsumen, hukum Islam

________________________________________

1. Pendahuluan: Urgensi Liabilitas Produk dalam Muamalah Modern

Dalam transaksi konsumsi modern, produksi massal cenderung melahirkan mass consumer consumption sehingga konsumen sering tidak mengenal siapa produsennya, sementara relasi produsen–konsumen juga kerap tidak seimbang dan rentan menimbulkan kerugian konsumen akibat produk cacat, substandard, atau berbahaya (Hutagalung et al., 2023). Literatur juga menegaskan bahwa isu keselamatan produk menjadi perhatian publik ketika penggunaan produk cacat/bahaya menimbulkan kesakitan, kecederaan, hingga kematian (Purba, 1992), sehingga perlindungan konsumen dan mekanisme pertanggungjawaban (liability) atas produk cacat menjadi kebutuhan normatif dalam sistem hukum modern (Purba, 1992).

Dalam perspektif syariah, kebutuhan ini selaras dengan gagasan bahwa Rasulullah telah meletakkan dasar-dasar perlindungan konsumen melalui kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab pelaku usaha termasuk tanggung jawab produk (product liability) (Hutagalung et al., 2023), serta bahwa ketentuan syariah mengenai halal–haram (terutama pada makanan/minuman/barang) merupakan bagian integral ajaran Islam yang terkait dengan kenyamanan dan keselamatan konsumen Muslim (Posumah, 2022). Sejalan dengan itu, kajian hukum profetik juga menegaskan bahwa meskipun fikih klasik tidak memiliki bab "perlindungan konsumen" yang berdiri sendiri, tema jaminan, kontrak, penipuan, ketidakpastian, serta penyembunyian cacat lazim dibahas dalam fikih muamalah dan dapat menjadi landasan normatif perlindungan konsumen kontemporer (A, 2020).

________________________________________

2. Konsep Liabilitas Produk (Product Liability) dan "Cacat Produk" sebagai Pemicu Tanggung Jawab

Dalam literatur hukum perlindungan konsumen, product liability dipahami sebagai ranah pertanggungjawaban hukum produsen/penjual untuk memberikan kompensasi kepada pembeli, pengguna, bahkan pihak lain atas kerusakan atau cedera yang timbul karena cacat pada barang yang dibeli (Gunawan, 2018). Literatur Indonesia juga menggunakan terminologi "tanggung jawab produk" atau "tanggung gugat produk" untuk menegaskan bahwa pertanggungjawaban tersebut terkait kerugian konsumen akibat penggunaan produk yang dihasilkan/diedarkan pelaku usaha (Syafrida & Marbun, 2020), termasuk kewajiban kompensasi ketika produk cacat menimbulkan kerugian (Hertanto, 2016). Dalam konteks syariah industri halal, produsen dituntut memiliki tanggung jawab produk secara hukum, etika, dan moral atas produk yang diedarkan bila terdapat cacat, membahayakan, atau tidak memenuhi standar yang diperjanjikan (Posumah, 2022), yang menunjukkan bahwa ide pertanggungjawaban atas cacat produk bukan hanya konsep legal-positif melainkan juga bernilai moral dalam muamalah (Hutagalung et al., 2023; Posumah, 2022).

Konsepsi "cacat produk" dalam rezim product liability umumnya diklasifikasikan menjadi tiga tipe utama. Pertama, cacat produk/produksi (production atau manufacturing defect), yakni kondisi produk berada di bawah tingkat harapan konsumen atau membahayakan harta, kesehatan, atau jiwa konsumen (Hertanto, 2011), dan juga dipahami sebagai kekurangan pada tahap proses produksi/pemeriksaan sehingga produk tidak memenuhi standar yang ditetapkan (Rizal et al., 2021). Kedua, cacat desain (design defect), yakni bahaya produk lebih besar daripada manfaat yang diharapkan konsumen (Hertanto, 2011) atau kecacatan yang bersumber dari rancangan/konstruksi produk (Rizal et al., 2021). Ketiga, cacat peringatan/instruksi (warning/instruction defect), yakni produk tidak dilengkapi peringatan tertentu atau petunjuk penggunaan yang memadai (Hertanto, 2011) atau tidak adanya informasi penggunaan yang jelas pada produk (Rizal et al., 2021).

Selain itu, kajian tentang jaminan halal dan pangan juga menegaskan bahwa informasi yang tidak memadai dapat dipandang sebagai bentuk "cacat produk" karena konsumen tidak memperoleh informasi yang jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang (Darnia & Dasrol, 2021). Dengan demikian, dalam kerangka Islam maupun hukum positif, "cacat" tidak semata kerusakan fisik, tetapi juga dapat berupa cacat informasi yang menyesatkan konsumen (Darnia & Dasrol, 2021).

________________________________________

3. Fondasi Normatif Islam: Larangan Menimbulkan Bahaya, Kewajiban Kejujuran, dan Perlindungan dari Penipuan

Dasar etik-normatif utama dalam muamalah adalah larangan melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun pihak lain. Kajian maslahah mursalah mengemukakan hadis Nabi SAW yang menegaskan prinsip "tidak boleh melakukan perbuatan yang berbahaya kepada diri sendiri dan juga tidak membahayakan kepada orang lain" sebagai landasan syar'i untuk menilai suatu praktik yang merugikan konsumen (Ali, 2016). Prinsip ini relevan untuk menilai peredaran produk cacat/berbahaya karena kerugian konsumen merupakan bentuk mafsadah yang harus dicegah melalui aturan dan pertanggungjawaban (Ali, 2016; Purba, 1992).

Sejalan dengan itu, studi keselamatan produk dalam perspektif syariah menekankan bahwa konsep halalan tayyiban dan maqasid shariah menjadi indikator utama dalam regulasi keselamatan produk (Purba, 1992), terutama karena produk yang mengancam salah satu dari lima nilai utama (al-kulliyyat al-khams) dinilai tidak sah penggunaannya dalam Islam (Purba, 1992). Dengan demikian, produk cacat/berbahaya bukan sekadar pelanggaran kualitas, melainkan dapat dipahami sebagai pelanggaran terhadap tujuan perlindungan kemaslahatan yang ditekankan syariah (Ali, 2016; Purba, 1992).

Selain larangan bahaya, Islam secara tegas menuntut kejujuran dan melarang penipuan dalam transaksi. Dalam konteks produk cacat, literatur perlindungan konsumen atas obat nyamuk berbahaya menegaskan adanya larangan penjual menyembunyikan cacat, dan mengutip hadis Nabi SAW yang pada intinya menyatakan bahwa tidak halal bagi seorang Muslim menjual sesuatu yang memiliki cacat kepada saudaranya tanpa memberitahukannya (Brotosusilo, 2017). Penegasan anti-penipuan ini juga sejalan dengan kajian jual beli online yang menempatkan larangan gharar dan praktik penipuan sebagai instrumen perlindungan konsumen menurut hukum Islam (Sudiro, 2011), serta kajian endorsement skincare yang menekankan bahwa informasi fiktif/berlebihan dan ketidakjujuran promosi dapat mengandung unsur gharar yang merugikan konsumen dan karenanya dilarang (Azizah, 2021).

Dengan demikian, dalam Islam, produk cacat yang disembunyikan atau produk dengan informasi menyesatkan bukan sekadar wanprestasi, tetapi dapat dipandang sebagai tindakan yang mencederai prinsip kejujuran (sidiq), amanah, dan keadilan dalam muamalah sebagaimana dicontohkan Nabi (Brotosusilo, 2017; Hutagalung et al., 2023).

________________________________________

4. Instrumen Syariah untuk Menghadapi Cacat Produk: Khiyar sebagai "Remedy" Konsumen

Salah satu instrumen kunci perlindungan konsumen dalam hukum Islam adalah hak khiyar, yaitu hak memilih untuk meneruskan atau membatalkan akad yang bertujuan menjaga masyarakat dari masalah bisnis seperti produk cacat (Jalil, 2016). Studi perlindungan konsumen pada praktik jual beli preloved menegaskan bahwa khiyar merupakan metode hukum dalam naungan hukum bisnis Islam untuk mencegah kemudaratan akibat produk cacat (Jalil, 2016). Dalam pengembangan lebih spesifik, kajian e-commerce menegaskan bahwa "option right (khiyar) adalah salah satu bentuk perlindungan konsumen dalam Islam" guna menjaga kenyamanan para pihak dan mewujudkan keadilan ketika ada pihak yang dirugikan (Grady, 2020). Dengan demikian, khiyar dapat diposisikan sebagai mekanisme korektif dalam transaksi ketika kualitas/karakter barang menyimpang dari yang disepakati atau ketika cacat baru diketahui setelah akad (Grady, 2020; Jalil, 2016).

Di antara jenis khiyar yang paling relevan dengan cacat produk adalah khiyar 'aib. Literatur menyebut khiyar aib sebagai hak untuk mengajukan komplain atas cacat pada produk (Grady, 2020), dan secara definisional dipahami sebagai hak kedua belah pihak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi apabila terdapat cacat/kerusakan pada barang yang diperjualbelikan (Ariyanto et al., 2021). Kajian tentang jual beli barang kedaluwarsa yang tidak dapat dikembalikan menyatakan bahwa praktik menolak pengembalian barang cacat (kedaluwarsa) tidak dibolehkan menurut hukum Islam karena tidak sesuai dengan konsep khiyar aib: ketika barang cacat, barang dapat dikembalikan (Jamilah et al., 2020). Dengan demikian, dalam desain perlindungan konsumen syariah, khiyar aib berfungsi sebagai "jalan keluar" yang mengembalikan keseimbangan (fairness) antara penjual dan pembeli saat terjadi asimetri informasi tentang kondisi barang (Jalil, 2016; Jamilah et al., 2020).

Sejumlah literatur juga merinci syarat/parameter berlakunya khiyar aib. Studi e-commerce menyatakan bahwa syarat khiyar aib antara lain: cacat terjadi sebelum akad atau setelah akad namun belum ada penyerahan barang; pembeli tidak mengetahui cacat ketika akad/penyerahan; dan tidak ada kesepakatan yang membatasi tanggung jawab penjual atas cacat (Ariyanto et al., 2021). Studi tentang jual beli barang kedaluwarsa juga menegaskan syarat-syarat serupa: pembeli tidak mengetahui cacat saat akad, serta penjual tidak mensyaratkan sejak awal bahwa barang cacat tidak boleh dikembalikan (Jamilah et al., 2020). Pada praktik COD, penelitian menyebut pandangan ulama Syafi'i bahwa pengembalian barang karena cacat disyaratkan dilakukan segera setelah mengetahui cacat dan hak tersebut gugur bila terdapat tindakan yang menunjukkan kerelaan atas cacat (Windari, 2015). Dengan demikian, khiyar aib sekaligus menegaskan standar perilaku wajar bagi kedua pihak: penjual wajib transparan, sementara pembeli wajib bertindak proporsional segera setelah cacat diketahui (Ariyanto et al., 2021; Windari, 2015).

Dalam praktik, khiyar juga tampak dioperasionalkan melalui kebijakan retur/komplain, termasuk pada transaksi digital. Kajian tentang ketidaksesuaian foto produk dengan wujud asli di platform Lazada menunjukkan adanya mekanisme klaim/pengembalian (retur) ketika barang tidak sesuai/cacat sebagai bentuk khiyar syarat yang diimplementasikan melalui prosedur layanan platform (Pendi & Sutrisno, 2022). Studi tentang transaksi online di toko tertentu juga menyatakan bahwa pembatalan transaksi, ganti rugi, dan penerapan hak khiyar merupakan bentuk perlindungan konsumen dalam hukum Islam untuk menghadapi kecurangan seperti barang cacat atau tidak sesuai kualitas/kuantitas (Sudiro, 2011). Dengan demikian, perlindungan konsumen berbasis khiyar dapat dipahami bukan hanya sebagai doktrin fikih, tetapi juga dapat diterjemahkan ke kebijakan purna jual (after-sales) yang memberi ruang koreksi ketika barang cacat/menyimpang (Grady, 2020; Pendi & Sutrisno, 2022; Sudiro, 2011).

________________________________________

5. Bentuk Pertanggungjawaban Syariah: Pengembalian, Penggantian, Kompensasi, dan Sulh (Perdamaian)

Ketika produk cacat menimbulkan kerugian, literatur fikih muamalah menegaskan adanya konsekuensi penyelesaian yang dapat berupa pembatalan akad atau kompensasi. Pada praktik istishna' (pesanan pembuatan mebel), ketika produk akhir tidak sesuai spesifikasi atau cacat, penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah atau sulh; penjual/pembuat (ṣāni') menawarkan kompensasi berupa potongan harga, perpanjangan waktu pembayaran, atau perbaikan terhadap produk rusak/cacat (Fefatikha et al., 2023). Pola ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban atas "cacat" dalam muamalah tidak selalu harus berujung litigasi, melainkan dapat diselesaikan melalui mekanisme damai yang memulihkan keseimbangan kepentingan para pihak (Fefatikha et al., 2023; Grady, 2020). Dalam konteks distribusi, studi etika bisnis Islam atas pengembalian/penukaran produk kedaluwarsa menempatkan penggantian/penukaran barang cacat atau kedaluwarsa sebagai praktik yang dapat dimaknai sebagai khiyar dalam jual beli, dan menekankan prinsip tanggung jawab penjual/distributor atas barang tidak sesuai atau cacat (Ardhya, 2017).

Konsepsi ganti rugi dalam ekonomi Islam juga dibahas dengan terminologi dhaman. Studi tentang ganti rugi/dhaman menegaskan bahwa dalam sistem ekonomi Islam, ganti rugi merupakan pemenuhan kewajiban oleh pihak yang merugikan untuk mengganti hak pihak yang dirugikan; bentuknya dapat berupa mengganti barang yang sama bila tersedia di pasaran atau mengganti dengan harga semisal bila tidak ada (Evianto, 2017). Studi ini juga membedakan istilah responsibility dan liability, serta memaknai kompensasi sebagai pembayaran untuk mengganti loss atau damage (Evianto, 2017). Jika dikaitkan dengan product liability dalam industri halal, produsen secara hukum dipandang bertanggung jawab memberikan kompensasi kepada konsumen ketika produk cacat atau menyebabkan kecelakaan (Posumah, 2022), sehingga konsep dhaman menyediakan justifikasi normatif mengapa kerugian akibat cacat produk perlu dipulihkan secara proporsional (Evianto, 2017; Posumah, 2022).

Dalam kerangka tanggung jawab perdata Islam, terdapat pula penekanan pada unsur kerugian dan hubungan sebab-akibat. Studi tentang breach of contract dalam perspektif Islam menyatakan terdapat tiga pilar tanggung jawab sosial untuk wilayah perdata: adanya kesalahan, adanya pihak yang dirugikan, dan adanya korelasi kausal antara kesalahan dan kerugian (Maulana et al., 2022). Walaupun studi tersebut berfokus pada wanprestasi kemitraan, rumusan pilar ini menyediakan kerangka analitis yang dapat digunakan untuk menilai kapan penjual/produsen patut menanggung dhaman atas cacat produk: ketika ada tindakan/kelalaian (termasuk penipuan), timbul kerugian konsumen, dan terdapat kausalitas antara cacat/ketidakjujuran dengan kerugian (Brotosusilo, 2017; Maulana et al., 2022). Secara normatif, prinsip "tidak membahayakan" memperkuat bahwa ketika cacat produk memunculkan bahaya yang dapat dicegah, pertanggungjawaban menjadi instrumen pencegah mafsadah sekaligus pemulih hak (Ali, 2016; Purba, 1992).

________________________________________

6. Sanksi dalam Hukum Islam: Ta'zir untuk Penipuan dan Perilaku Curang terkait Cacat Produk

Di samping mekanisme pemulihan (khiyar dan dhaman), Islam juga mengenal sanksi atas perilaku yang mengandung unsur penipuan dan penyembunyian fakta. Studi obat nyamuk yang mengandung bahan kimia berbahaya menyimpulkan bahwa unsur penipuan terjadi ketika bahan berbahaya tidak diketahui konsumen dan tidak diinformasikan pelaku usaha; dalam hukum Islam, sanksi bagi pelaku penipuan adalah hukuman ta'zir (Brotosusilo, 2017). Dengan demikian, ketika cacat produk berkelindan dengan kebohongan/penyembunyian cacat atau misleading information, tanggung jawab syariah tidak berhenti pada kompensasi, tetapi dapat meluas pada dimensi sanksi moral–pidana (ta'zir) sebagai instrumen pencegahan dan penegakan keadilan (Ali, 2016; Brotosusilo, 2017). Perspektif ini konsisten dengan kajian endorsement yang menilai praktik tidak jujur sebagai gharar yang merugikan konsumen dan dilarang (Azizah, 2021), serta dengan prinsip perlindungan dari bahaya yang menuntut pencegahan mafsadah (Ali, 2016).

________________________________________

7. Dimensi Halal, Keamanan Produk, dan Maqasid: Perluasan Makna "Cacat" dalam Pasar Muslim

Dalam konteks konsumen Muslim, "cacat" juga dapat muncul ketika produk tidak memenuhi standar halal atau terjadi asimetri informasi atas kehalalan. Kajian peran negara dalam perlindungan konsumen Muslim menekankan bahwa sertifikasi dan labelisasi merupakan consumer information untuk mencegah misleading information karena kesenjangan informasi (information asymmetries) membuat konsumen sulit mengevaluasi kehalalan produk (Hutagalung et al., 2023). Studi tentang makanan halal menegaskan bahwa produsen halal perlu menerapkan Halal Assurance System sebagai implementasi konsep syariah halal–haram pada makanan/minuman, dan pelanggaran atas sistem tersebut dapat menimbulkan product liability baik secara legal maupun moral (Posumah, 2022). Dalam kerangka UU Jaminan Produk Halal, produk didefinisikan mencakup barang/jasa terkait makanan, minuman, obat, kosmetik, dan barang gunaan; sedangkan "Produk Halal" adalah produk yang dinyatakan halal sesuai syariat Islam (Darnia & Dasrol, 2021). Dengan demikian, bagi konsumen Muslim, ketidakhalalan atau ketiadaan informasi halal yang semestinya dapat dipahami sebagai "cacat" yang mengganggu tujuan kenyamanan, keamanan, dan kemaslahatan konsumsi (Darnia & Dasrol, 2021; Hutagalung et al., 2023; Posumah, 2022).

Literatur keselamatan produk menegaskan bahwa regulasi keselamatan produk dan undang-undang liabilitas produk saling melengkapi dalam menjamin keselamatan pengguna, namun undang-undang liabilitas produk memiliki limitasi karena cenderung fokus pada kompensasi setelah kerusakan terjadi; karena itu, regulasi keselamatan produk menjadi kebutuhan untuk mencegah konsumen terpapar risiko yang tidak wajar, tidak dapat diterima, dan dapat dicegah (Purba, 1992). Perspektif ini sejalan dengan maqasid shariah dan halalan tayyiban sebagai indikator utama keselamatan produk dalam Islam (Purba, 1992), serta sejalan dengan gagasan bahwa produk yang beredar dalam kondisi cacat tidak dapat dibenarkan (Ustuchori & Muliya, 2022). Dengan demikian, di pasar Muslim, product liability idealnya dipadukan dengan tata kelola pencegahan (assurance, informasi, standar) agar mudarat tidak terjadi sejak awal, bukan sekadar diganti setelah terjadi (Hutagalung et al., 2023; Posumah, 2022; Purba, 1992).

________________________________________

8. Sinergi dengan Hukum Positif Indonesia: UUPK sebagai Perangkat Operasional, dengan Catatan Kontroversi Strict Liability

Walaupun fokus pertanyaan adalah hukum Islam, sejumlah literatur menegaskan bahwa hukum Islam dan hukum positif di Indonesia dapat bersinergi melindungi konsumen, misalnya melalui KHES, fikih muamalah, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) (Jalil, 2016). Dalam UUPK, larangan memperdagangkan barang rusak/cacat tanpa informasi lengkap ditegaskan (misalnya dirujuk pada Pasal 8 ayat (2) UUPK dalam kajian garansi), sehingga ketiadaan informasi atas cacat dapat berdimensi pidana (Hertanto, 2016). Kajian pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 8 UUPK menunjukkan banyak pelanggaran seperti produk cacat, produk berbahaya bagi kesehatan, hingga menimbulkan kematian; pertanggungjawaban pelaku usaha dapat dimintakan berdasarkan Pasal 19 UUPK, dan selain tanggung jawab perdata juga dimungkinkan tanggung jawab pidana serta administrasi (Syafrida & Marbun, 2020). Di sisi lain, UUPK juga dipahami memfasilitasi hak konsumen untuk menuntut ganti rugi atas kerusakan/pencemaran/kerugian akibat mengonsumsi barang/jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan pelaku usaha ("Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Obat Yang Tidak Sesuai Label," 2018).

Namun, literatur Indonesia menunjukkan adanya nuansa/ketidaksepakatan dalam membaca kedudukan strict liability dalam UUPK. Sebagian kajian menyatakan bahwa, karena sulitnya pembuktian kesalahan dalam kasus produk cacat, rezim product liability cenderung menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak/strict liability dan memindahkan beban pembuktian kepada pelaku usaha (shifting the burden of proof) (Mawaddah et al., 2023; Suka et al., 2023). Kajian lain menyebut bahwa UUPK mengadopsi mekanisme pembuktian terbalik, di mana pelaku usaha dapat dibebaskan dari kewajiban ganti rugi bila dapat membuktikan kerugian terjadi karena kesalahan konsumen; ini sekaligus menegaskan logika presumption of liability dalam sengketa konsumen (Mawaddah et al., 2023). Akan tetapi, terdapat juga pandangan yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban tanpa kesalahan (liability without fault) atau strict liability "tidak diatur" dalam UUPK, dan praktik pembalikan beban pembuktian dipandang sebagai masa transisi menuju strict liability (Mawaddah et al., 2023). Bahkan, kajian transaksi daring menyebut bahwa meskipun UUPK telah mengatur strict liability dalam product liability, penerapannya di masyarakat masih kurang efektif (Sudjana, 2021). Perbedaan pembacaan ini penting dicatat, karena berimplikasi pada bagaimana beban pembuktian dan standar tanggung jawab diterapkan ketika konsumen dirugikan oleh cacat produk (Mawaddah et al., 2023; Sudjana, 2021; Suka et al., 2023).

Meski demikian, dari perspektif substansi, orientasi UUPK pada kompensasi dan perbaikan kerugian sejalan dengan mekanisme syariah seperti khiyar dan dhaman. Beberapa kajian menjelaskan bahwa bentuk tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen mencakup pengembalian uang, penggantian barang sejenis/setara nilai, atau perawatan kesehatan/santunan sesuai peraturan perundang-undangan ("Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Obat Yang Tidak Sesuai Label," 2018), yang secara fungsional beririsan dengan praktik kompensasi (potongan harga, perbaikan, pengembalian) dalam sulh pada akad istishna' (Fefatikha et al., 2023) dan praktik pengembalian/penukaran barang cacat sebagai realisasi khiyar (Ardhya, 2017; Jamilah et al., 2020). Bahkan, beberapa kajian menyebut batas waktu respons/ganti rugi dalam UUPK: produsen harus memberi tanggapan/penyelesaian dalam jangka waktu tujuh hari setelah transaksi berlangsung (dirujuk sebagai ketentuan Pasal 19 ayat (3) UUPK) (Eleanora & Ahmad, 2023; "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Obat Yang Tidak Sesuai Label," 2018). Dengan demikian, hukum positif menyediakan prosedur operasional, sementara hukum Islam menyediakan legitimasi normatif-etik dan instrumen kontraktual (khiyar/sulh) untuk memastikan transaksi tidak menzalimi pihak yang lebih rentan (Fefatikha et al., 2023; Grady, 2020; Jalil, 2016).

Pada aspek kelembagaan, UUPK menyediakan kanal penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) (Mawaddah et al., 2023). Namun, efektivitasnya dihadapkan pada masalah implementasi, misalnya ketika pelaku usaha tidak hadir; kajian BPSK menegaskan adanya persoalan kewenangan pemanggilan paksa, sehingga penegakan perlindungan konsumen dalam praktik dinilai belum sepenuhnya optimal (Nalawati et al., 2023). Catatan implementatif ini memperkuat argumentasi bahwa perlindungan konsumen—baik dalam kerangka syariah maupun hukum nasional—memerlukan dukungan struktur (lembaga), substansi (aturan), dan kultur (kepatuhan/etika) agar tanggung jawab produsen/penjual atas cacat produk benar-benar efektif (Hutagalung et al., 2023; Nalawati et al., 2023; Sudjana, 2021).

________________________________________

9. Kesimpulan

Berdasarkan sintesis literatur, liabilitas produk menurut hukum Islam dapat dipahami sebagai konsekuensi moral–legal dari larangan menimbulkan bahaya dan kewajiban kejujuran dalam muamalah, terutama ketika produk cacat (termasuk cacat fisik, cacat desain, cacat peringatan/instruksi, dan cacat informasi) menimbulkan kerugian konsumen (Darnia & Dasrol, 2021; Hertanto, 2011; Rizal et al., 2021). Instrumen kunci syariah untuk menangani cacat produk adalah khiyar (khususnya khiyar aib) yang memberi hak korektif bagi konsumen untuk membatalkan atau meneruskan transaksi ketika cacat tidak diketahui saat akad (Jalil, 2016; Jamilah et al., 2020). Pemulihan kerugian dapat diwujudkan melalui dhaman/kompensasi dan penyelesaian damai (sulh) seperti pengembalian, penggantian, perbaikan, atau potongan harga (Evianto, 2017; Fefatikha et al., 2023). Bila cacat produk terkait penipuan/penyembunyian fakta, syariah juga membuka ruang sanksi ta'zir sebagai instrumen pencegahan (Brotosusilo, 2017). Dalam konteks Indonesia, kerangka ini dapat bersinergi dengan UUPK yang melarang perdagangan barang cacat tanpa informasi dan mengatur ganti rugi (Hertanto, 2016; "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Obat Yang Tidak Sesuai Label," 2018; Syafrida & Marbun, 2020), meski literatur mencatat adanya nuansa perdebatan tentang posisi strict liability dalam UUPK dan tantangan implementasi kelembagaan seperti BPSK (Mawaddah et al., 2023; Nalawati et al., 2023; Sudjana, 2021).

________________________________________

Daftar Pustaka

A, M. U. S. (2020). Perlindungan hukum korban kecelakaan penerbangan dalam memperoleh ganti rugi. Negara dan Keadilan, 8(2). https://doi.org/10.33474/hukum.v8i2.4639

Ali, M. (2016). Konsep makanan halal dalam tinjauan syariah dan tanggung jawab produk atas produsen industri halal. Ahkam Jurnal Ilmu Syariah, 16(2), 291–306. https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4459

Ardhya, S. N. (2017). Product liability terhadap smart phone tanpa fasilitas purna jual berupa garansi terkait pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 3(1), 127. https://doi.org/10.23887/jkh.v3i1.9248

Ariyanto, B., Purwadi, H., & Latifah, E. (2021). Tanggung jawab mutlak penjual akibat produk cacat tersembunyi dalam transaksi jual beli daring. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 107–126. https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v6.i1.p107-126

Azizah, M. (2021). Peran negara dalam perlindungan konsumen Muslim di Indonesia. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 4(2), 153–165. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i2.5738

Brotosusilo, A. (2017). Hak-hak produsen dalam hukum perlindungan konsumen. Jurnal Hukum & Pembangunan, 22(5), 423. https://doi.org/10.21143/jhp.vol22.no5.1011

Darnia, M. E., & Dasrol, D. (2021). Perlindungan terhadap konsumen keripik nenas yang tidak memiliki label kedaluwarsa di Desa Rimbo Panjang Kabupaten Kampar. Riau Law Journal, 5(1), 14. https://doi.org/10.30652/rlj.v5i1.7860

Eleanora, F. N., & Ahmad, A. (2023). Pembuktian tanggung jawab produk bagi konsumen terkait cacat tersembunyi. Morality: Jurnal Ilmu Hukum, 9(2), 170. https://doi.org/10.52947/morality.v9i2.338

Evianto, H. (2017). Hukum perlindungan konsumen bukanlah sekedar "keinginan" melainkan sesuatu "kebutuhan." Jurnal Hukum & Pembangunan, 16(6), 582. https://doi.org/10.21143/jhp.vol16.no6.1232

Fefatikha, A., Heryanti, B. R., & Triasih, D. (2023). Perlindungan hukum bagi konsumen terkait influencer pelaku endorsement pada media sosial Instagram berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Semarang Law Review (SLR), 4(2), 26–35. https://doi.org/10.26623/slr.v4i2.5278

Grady, N. (2020). Tanggung gugat pelaku usaha otomotif atas kerugian konsumen akibat cacat desain. Jurist-Diction, 3(2), 559. https://doi.org/10.20473/jd.v3i2.18205

Gunawan, J. (2018). Kontroversi strict liability dalam hukum perlindungan konsumen. Veritas et Justitia, 4(2), 274–303. https://doi.org/10.25123/vej.3082

Hertanto, A. W. (2011). Urgensi pengaturan strict liability dalam rancangan amandemen Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jurnal Hukum & Pembangunan, 41(1), 1. https://doi.org/10.21143/jhp.vol41.no1.239

Hertanto, A. W. (2016). Pencantuman batasan tanggung jawab pemilik/pengelola situs dalam transaksi jual beli secara online dan dampaknya bagi konsumen. Jurnal Hukum & Pembangunan, 45(1), 106. https://doi.org/10.21143/jhp.vol45.no1.11

Hutagalung, G. A., Sunarmi, S., Devi, T. K., & Harianto, D. (2023). Tanggungjawab produsen terhadap kerugian atas produk yang dijual melalui sistem penjualan langsung (direct selling) secara multi level. Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, 3(1), 1–10. https://doi.org/10.56128/jkih.v3i1.37

Jalil, N. N. M. (2016). Keselamatan produk farmaseutikal dalam perundangan Malaysia dan syariah: Satu sorotan literatur. Journal of Shariah Law Research, 1(2), 187–200. https://doi.org/10.22452/jslr.vol1no2.2

Jamilah, A., Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2020). [Judul tidak tersedia]. Nagari Law Review, 3(2), 14. https://doi.org/10.25077/nalrev.v.3.i.2.p.14-31.2020

Maulana, D. F., Makhrus, M., & Hasanah, H. (2022). The urgency of MUI halal fatwa about food, beverage, medicine and cosmetic products for the consumer protection. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 199–214. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v5i2.6421

Mawaddah, F., Haikal, M., Saputra, F., Akbar, K., & Efendi, S. (2023). Pertanggungjawaban pidana pemalsuan merek dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam. At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, 129–149. https://doi.org/10.47498/tasyri.v15i2.1710

Nalawati, A. N., Hadi, D. K., Oktarina, O., Ronita, A. W. A., & Eryani, N. P. (2023). Sosialisasi sistem jaminan produk halal di SMKN 5 Jember. Journal of Community and Development, 4(2), 164–172. https://doi.org/10.47134/comdev.v4i2.136

Pendi, P., & Sutrisno, B. (2022). Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap perdagangan barang rekondisi elektronik di Kota Mataram. Commerce Law, 2(2). https://doi.org/10.29303/commercelaw.v2i2.2057

Perlindungan hukum terhadap konsumen atas penjualan obat yang tidak sesuai label. (2018). De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 3(2), 166–184. https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3158

Posumah, N. (2022). Legal protection for consumers of product warranty in business law. Jurnal Hukum To-Ra: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat, 8(2), 162–173. https://doi.org/10.55809/tora.v8i2.140

Purba, A. Z. U. (1992). Perlindungan konsumen: Sendi-sendi pokok pengaturan. Jurnal Hukum & Pembangunan, 22(4), 393. https://doi.org/10.21143/jhp.vol22.no4.386

Rizal, A., Mahridi, M., Rohman, R., & Mukti, M. (2021). Analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap perlindungan konsumen atas praktik jual beli barang preloved. Investi: Jurnal Investasi Islam, 2(2), 261–279. https://doi.org/10.32806/ivi.v2i2.97

Sudiro, A. (2011). "Product liability" dalam penyelenggaraan penerbangan. Jurnal Hukum & Pembangunan, 41(1), 186. https://doi.org/10.21143/jhp.vol41.no1.237

Sudjana, S. (2021). Tanggung jawab pelaku usaha terhadap penayangan iklan niaga yang menyesatkan konsumen. Dialogia Iuridica, 12(2), 1–21. https://doi.org/10.28932/di.v12i2.3488

Suka, M. S. K. G., Dungga, W. A., & Bakung, D. A. (2023). Tinjauan yuridis mengenai tanggung jawab produsen dan penjual clothing line terhadap konsumen dalam perspektif hukum perdata. Journal of Social Science (JoSS), 2(5), 1177–1184. https://doi.org/10.59188/jcs.v2i5.334

Syafrida, S., & Marbun, M. T. (2020). Pertanggung jawaban pelaku usaha melakukan perbuatan yang dilarang dalam kegiatan usaha berdasarkan Pasal 8 juncto 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. National Journal of Law, 3(2). https://doi.org/10.47313/njl.v3i2.916

Ustuchori, M. F., & Muliya, L. S. (2022). Perlindungan hukum pengguna obat nyamuk berdasarkan hukum Islam dan perlindungan konsumen. Jurnal Riset Ilmu Hukum, 1–5. https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.621

Windari, R. A. (2015). Pertanggungjawaban mutlak (strict liability) dalam hukum perlindungan konsumen. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 1(1). https://doi.org/10.23887/jkh.v1i1.5013