01538 - Lex Talionis dalam Hukum Pidana Islam: Konsep Qiṣāṣ, Mekanisme, dan Dimensi Restoratifnya

Abstract

This article examines the principle of lex talionis (proportional retaliation) in Islamic criminal law discourse, which is conceptually manifested through the concept of qiṣāṣ. Through a normative-juridical and comparative literature review approach, this study elaborates the definition, Quranic foundations, procedural mechanisms, and the restorative dimensions of qiṣāṣ in the Islamic legal system. The findings show that qiṣāṣ is not merely a retributive mechanism, but is integrated within a normative structure that also includes diyya (compensation), ṣulḥ (reconciliation/mediation), and 'afw (forgiveness), placing victims and their heirs as central actors in determining case resolution. However, its application is strictly limited by procedural requirements and prohibitions against extrajudicial retaliation. This article also highlights conceptual tensions—including criticism of certain physical punishments, debates on the mandatory execution of qiṣāṣ, and issues of compensation differentiation in specific jurisdictions—which demonstrate that qiṣāṣ as an expression of lex talionis in Islam must always be read alongside its procedural dimensions, restorative options, and socio-legal context.

Keywords: lex talionis, qiṣāṣ, Islamic criminal law, diyya, restorative justice

________________________________________

Artikel ini mengkaji prinsip lex talionis (pembalasan setimpal) dalam diskursus hukum pidana Islam yang secara konseptual termanifestasikan melalui konsep qiṣāṣ. Melalui pendekatan kajian kepustakaan normatif-yuridis dan komparatif, studi ini menguraikan definisi, landasan Qur'ani, mekanisme prosedural, serta dimensi restoratif qiṣāṣ dalam sistem hukum Islam. Temuan menunjukkan bahwa qiṣāṣ bukan semata mekanisme retributif, melainkan terintegrasi dalam struktur normatif yang juga mencakup diyya (kompensasi), ṣulḥ (rekonsiliasi/mediasi), dan 'afw (pemaafan), dengan menempatkan korban dan ahli waris sebagai aktor sentral dalam penentuan penyelesaian perkara. Namun demikian, penerapannya dibatasi secara ketat oleh syarat-syarat prosedural dan larangan pembalasan ekstra-yudisial. Artikel ini juga menyoroti ketegangan konseptual—termasuk kritik terhadap hukuman fisik tertentu, perdebatan tentang kewajiban pelaksanaan qiṣāṣ, serta isu diferensiasi kompensasi dalam yurisdiksi tertentu—yang menunjukkan bahwa qiṣāṣ sebagai ekspresi lex talionis Islam selalu harus dibaca bersama dimensi prosedural, pilihan restoratif, dan konteks sosial-hukumnya.

Kata Kunci: lex talionis, qiṣāṣ, hukum pidana Islam, diyya, keadilan restoratif

________________________________________

1. Pendahuluan

Prinsip lex talionis (pembalasan setimpal) dalam diskursus hukum pidana secara konseptual merujuk pada gagasan "pembalasan yang sama dan langsung" terhadap pelanggaran, yang dalam tradisi Islam dikenal sebagai qiṣāṣ (sering ditulis qisas) sebagai bentuk "retaliation in kind" atau "law of equality in punishment" (kesetaraan dalam pembalasan/pidana) (Absar, 2020; Raheem & Kasi, 2021). Dalam kajian Islam normatif, qiṣāṣ diposisikan sebagai mekanisme keadilan untuk tindak pidana yang menyerang integritas tubuh (pembunuhan dan penganiayaan), dengan penekanan pada kesepadanan (equivalence) antara perbuatan dan balasan, sekaligus membuka ruang bagi substitusi melalui kompensasi (diyya/diya) dan/atau pemaafan ('afw) sehingga spektrum respons hukumnya tidak semata-mata represif (Ahmad, 2024; Al-Badayneh et al., 2024; Platt & Gibson, 2018).

Sejumlah literatur juga menegaskan bahwa penguraian qiṣāṣ dalam hukum pidana Islam tidak dapat dilepaskan dari sumber-sumber utama (al-Qur'an dan Sunnah) serta elaborasi fikih (fiqh) yang merumuskan syarat, batas, dan tata cara penerapannya agar tidak tereduksi menjadi balas dendam tanpa prosedur (Al-Badayneh et al., 2024; Ammar, 2014; Kasuri et al., 2024; Nur, 2021).

________________________________________

2. Definisi Lex Talionis dan Padanannya dalam Islam: Konsep Qiṣāṣ

Dalam literatur yang membahas hubungan lex talionis dengan hukum Islam, qiṣāṣ dipahami sebagai manifestasi prinsip kesetaraan dalam hukuman ("equality in punishment"), yang secara idiomatik sering dijelaskan dengan ungkapan "eye for an eye" dan "life for a life" (Badar, 2011; Platt & Gibson, 2018; Raheem & Kasi, 2021). Sejalan dengan itu, kajian semantik atas wacana normatif Islam menegaskan bahwa norma sharīʿa tentang qiṣāṣ berangkat dari prinsip lex talionis yang menuntut "komensurabilitas kualitatif penuh" antara luka yang ditimbulkan dan sanksi yang dijatuhkan, dan rujukan Qur'ani yang menonjol adalah Q. 5:45 (Raheem & Kasi, 2021).

Definisi teknis yang juga banyak dikutip menyatakan bahwa qiṣāṣ adalah penghukuman yang setara atas kejahatan yang dilakukan secara sengaja, baik terhadap jiwa (pembunuhan) maupun anggota tubuh (penganiayaan/cedera), sehingga unsur kuncinya adalah kesamaan dan kesepadanan balasan dengan perbuatan (Badar, 2011; Platt & Gibson, 2018; Yusuf, 2017). Dalam kerangka ini, literatur juga menekankan bahwa qiṣāṣ bukan sekadar "retaliation" dalam arti balas dendam sosial, melainkan "just retribution" atau "making the punishment equal (or appropriate) to the crime" (menyamakan/mensepadankan pidana dengan kejahatan) (Arafa, 2018; Platt & Gibson, 2018; Yusuf, 2017).

________________________________________

3. Landasan Nash dan Tujuan Normatif: Keadilan, Kesepadanan, dan Perlindungan Jiwa

Nash al-Qur'an yang paling sering dipakai untuk menerangkan lex talionis dalam Islam adalah Q. 5:45 yang memuat formula "life for life, eye for eye … and wounds equal for equal" sebagai ekspresi kesepadanan balasan (Badar, 2011; Hughes, 2024; Raheem & Kasi, 2021). Di samping itu, Q. 2:178 juga dikutip dalam literatur sebagai ayat yang menetapkan legal retribution untuk kasus pembunuhan ("prescribed for you is legal retribution for those murdered…") (Al-Badayneh et al., 2024; Hughes, 2024).

Literatur yang berfokus pada filosofi qiṣāṣ juga menyoroti Q. 2:179 ("dalam qiṣāṣ ada kehidupan bagimu"), yang dipahami sebagai penegasan bahwa rasionalitas normatif qiṣāṣ tidak hanya bersifat pembalasan, tetapi juga melindungi kehidupan dan mencegah spiral kekerasan (Ammar, 2014; Asfura-Heim, 2014; Genat, 2021). Selain itu, Q. 17:33 sering dirujuk untuk menegaskan adanya otoritas ahli waris/keluarga korban (wali/ahli waris darah) dalam menuntut qiṣāṣ atau memilih opsi lain, dengan batasan agar tidak melampaui batas (Alharbi & BinMasad, 2023; Alotaibi, 2021).

Dalam horizon etik yang lebih luas, al-Qur'an juga mengaitkan prinsip kesepadanan hukuman dengan rekomendasi pemaafan dan rekonsiliasi—misalnya Q. 2:194 (respons harus proporsional) dan Q. 42:40 (balasan setimpal, tetapi memaafkan dan melakukan rekonsiliasi bernilai moral tinggi)—yang menjadikan qiṣāṣ berada dalam ketegangan produktif antara retribution dan mercy (Muaygil, 2016; Nur, 2021).

________________________________________

4. Qiṣāṣ dalam Sistem Hukum Pidana Islam: Klasifikasi Jarīmah dan Karakter "Hak Individu"

Sejumlah referensi menjelaskan bahwa hukum pidana Islam lazim membagi tindak pidana dan sanksi ke dalam tiga kategori besar: ḥudūd, qiṣāṣ, dan taʿzīr (Al-Badayneh et al., 2024; Arafa & Burns, 2015; Hughes, 2024). Dalam pembagian ini, qiṣāṣ menempati wilayah delik yang menyerang integritas tubuh—pembunuhan dan penganiayaan/cedera—yang dalam beberapa uraian disebut sebagai kejahatan yang memengaruhi "physical integrity or moral dignity of the individual" dan mencakup pembunuhan serta bentuk-bentuk serangan fisik (assault and battery) (Hughes, 2024).

Beberapa kajian menegaskan perbedaan penting: jika ḥudūd sering dipahami sebagai pelanggaran dengan bobot "hak Tuhan" yang ruang pemaafannya sempit, maka qiṣāṣ secara karakteristik memberi peran yang kuat kepada korban/ahli waris untuk memulai proses dan menentukan pilihan akhir antara pembalasan, kompensasi, atau pemaafan, sehingga ia memiliki dimensi "hak individu" yang menonjol (Al-Badayneh et al., 2024; Khan, 2023; Mohamed, 2024). Bahkan, dalam uraian tentang pergeseran dari kerangka "crimes against society" ke "crimes against individuals", qiṣāṣ dan diyāt (kompensasi) dipahami sebagai kategori yang secara konseptual menempatkan korban dan keluarga korban di pusat negosiasi penyelesaian perkara (Grant, 2014; Khan, 2023).

________________________________________

5. Mekanisme Qiṣāṣ: Syarat, Batas, dan Kehati-hatian Penerapan

Walaupun qiṣāṣ berkelindan dengan ide pembalasan setimpal, literatur fikih dan kajian modern yang dirujuk menekankan bahwa penerapannya dibatasi oleh syarat-syarat yang ketat. Teks pengantar hukum pidana Afghanistan (yang menjelaskan kategori qisas dalam mazhab Hanafi) merumuskan tiga syarat umum: (i) luka/kematian harus dilakukan dengan sengaja, (ii) pembalasan harus terbatas pada bagian tubuh yang sama dengan yang diserang, dan (iii) pembalasan harus praktis untuk dilaksanakan (Kuhlmann & Kury, 2018).

Kajian tentang qiṣāṣ untuk cedera badan dalam fikih Hanafi juga menegaskan syarat-syarat seperti kesetaraan cedera, kemungkinan penerapan pembalasan yang setara, kesetaraan pihak dalam status tertentu, serta penentuan bahwa cedera bersifat permanen, yang menunjukkan orientasi pada presisi kesepadanan dan pencegahan pelampauan (over-retaliation) (Kasuri et al., 2024). Literatur lain menegaskan kehati-hatian (prudence) sebagai prinsip penting ketika qiṣāṣ hendak dijatuhkan, dan bahwa tidak semua kejahatan terhadap tubuh otomatis berujung qiṣāṣ; hanya pembunuhan dan/atau penganiayaan yang disengaja yang menjadi fokus, sementara kasus lain dapat berujung pada diyāt sesuai ketentuan (Ammar, 2014; Bsoul, 2014).

Dalam ranah praktik, kajian etika-medis tentang qiṣāṣ—misalnya pada kasus pelemparan asam—menekankan bahwa negara yang menerapkan qiṣāṣ menganggap kesamaan/identitas hukuman dengan tindakannya sebagai syarat penting, sehingga muncul problem teknis dan etik untuk memastikan hukuman tidak menimbulkan cedera lebih dari yang dialami korban (Haisyi, 2023).

________________________________________

6. Prosedur, Legalitas, dan Larangan Vigilantism: Qiṣāṣ sebagai Mekanisme Hukum, Bukan Balas Dendam Pribadi

Beberapa referensi menekankan bahwa meskipun qiṣāṣ memberi ruang besar pada korban/ahli waris, hal itu tidak berarti melegitimasi pembunuhan atau pelukaan oleh keluarga korban di luar sistem peradilan. Kajian tentang yurisdiksi pidana Islam dalam kerangka ICC menyatakan secara eksplisit bahwa "retaliation" tidak berarti Islam membolehkan keluarga korban melakukan pembalasan sendiri; pelaku harus dibawa ke pengadilan pidana untuk proses penuntutan dan pemidanaan yang tepat, dan pembalasan ekstra-yudisial dipandang "lawless" serta melanggar etika legalitas Islam (Damopolii et al., 2023).

Artikel yang membahas definisi ḥudūd–qiṣāṣ–taʿzīr juga menegaskan bahwa eksekusi hukuman mati tanpa izin pengadilan dapat berujung taʿzīr karena merupakan perbuatan melawan hukum, yang mengindikasikan penegasan prinsip due process dalam konteks mencegah vigilante justice (Ahmadi et al., 2019). Dengan cara ini, literatur memosisikan qiṣāṣ sebagai perangkat yang menggabungkan kesepadanan pembalasan dengan pengekangan prosedural agar pembalasan tidak melampaui batas atau menjadi siklus kekerasan antar kelompok (Damopolii et al., 2023; Kuhlmann & Kury, 2018; Nur, 2021).

________________________________________

7. Hak Korban/Ahli Waris dan Pilihan Respons: Qiṣāṣ, Diyya, Ṣulḥ, dan 'Afw

Salah satu ciri paling menonjol dari qiṣāṣ dalam banyak rujukan adalah sifatnya yang victim-centric (berpusat pada korban), yakni korban atau keluarga korban memiliki posisi dominan dalam proses, termasuk memutuskan apakah menuntut pembalasan setimpal, menerima kompensasi, atau memberi pemaafan (Ahmad, 2024; "Http://Habibiaislamicus.Com/Index.Php/Hirj/Article/View/200," 2021; Mohamed, 2024). Literatur tentang keadilan transisional di MENA menjelaskan bahwa qiṣāṣ "empowers the victim or the victim's family" dan responsnya dapat berupa pembalasan setimpal, denda/kompensasi (diyya), serta pilihan tersebut meliputi berbagai bentuk cedera fisik dan pembunuhan, baik yang bersifat sengaja maupun tidak (Hughes, 2024).

Artikel tentang diyya dalam perspektif restorative justice menegaskan bahwa korban/keluarga korban dapat meminta diyya sebagai substitusi dari penalti qiṣāṣ; bahkan apabila syarat prosedural atau substantif untuk qiṣāṣ gagal terpenuhi, diyya dapat dikenakan sebagai alternatif (Mohamed, 2024). Literatur tentang praktik di negara-negara Arab juga menegaskan pola serupa: dalam pembunuhan atau pelukaan sengaja, korban dapat menuntut qiṣāṣ, menuntut diyya, atau memaafkan pelaku dan bahkan dapat melepaskan keduanya (pembalasan dan kompensasi), dan pemaafan tersebut dipuji dalam al-Qur'an dan hadith sebagai rekonsiliasi (Ahmad, 2024). Dalam perspektif amnesti dan pemaafan, kajian fikih menempatkan prinsip proporsionalitas dan kesepadanan hukuman dalam satu tarikan napas dengan anjuran Qur'ani untuk memaafkan dan melakukan rekonsiliasi, sehingga "measure-for-measure justice" tidak dipahami sebagai satu-satunya jalan menuju pemulihan sosial (Nur, 2021).

________________________________________

8. Diyya sebagai Kompensasi: Fungsi Substitusi, Perluasan untuk Cedera, dan Persoalan Diferensiasi

Sejumlah rujukan menekankan bahwa diyya adalah kompensasi finansial yang dapat menjadi substitusi dari qiṣāṣ atau menjadi opsi ketika qiṣāṣ tidak dapat diterapkan (Ahmad, 2024; Damopolii et al., 2023; Mohamed, 2024). Artikel tentang restorative justice dalam Islam menegaskan bahwa diyya tidak terbatas pada pembunuhan, melainkan juga berlaku untuk cedera atau insiden yang menyebabkan bahaya fisik, baik sengaja maupun tidak sengaja (Mohamed, 2024). Literatur mengenai restorative justice di negara-negara Arab juga menyatakan bahwa diyya adalah pembayaran kepada korban tindak kekerasan sebagai substitusi qiṣāṣ atau ketika penalti qiṣāṣ "has failed" (Ahmad, 2024). Dalam beberapa uraian, diyya diterjemahkan sebagai "blood money" namun disebut memiliki konotasi negatif yang dapat mereduksi nilai restoratifnya; karena itu, rujukan tersebut mendorong pembacaan diyya sebagai bentuk restitusi kepada korban dari pelaku, yang analog dengan atribut-atribut restorative justice (Ahmad, 2024; Mohamed, 2024).

Namun, sejumlah referensi historis juga mencatat adanya diferensiasi nilai diyya berdasarkan gender, status, atau agama korban dalam praktik dan diskursus hukum Islam awal/klasik, yang menunjukkan bahwa implementasi diyya dapat beragam dan problematik dari sudut kesetaraan (Platt & Gibson, 2018). Studi antropologi hukum tentang sanksi pidana di Iran menyoroti adanya "formal gender gaps" dalam hukum Iran terkait kompensasi, termasuk ketentuan bahwa reparation untuk nyawa perempuan "legally half that of a man", sembari menunjukkan bahwa proses negosiasi pemaafan dan kompensasi di tingkat keluarga juga kompleks dan tidak selalu menempatkan perempuan sebagai aktor pasif (Grant, 2014).

Dengan demikian, literatur yang tersedia memperlihatkan dua hal yang harus dibedakan: (i) diyya sebagai mekanisme kompensasi yang berfungsi restoratif dan dapat menggantikan qiṣāṣ (Ahmad, 2024; Mohamed, 2024), dan (ii) persoalan keadilan substantif dalam bagaimana kompensasi itu dihitung/dibedakan dalam yurisdiksi tertentu, yang menjadi ruang perdebatan dan kritik (Grant, 2014; Platt & Gibson, 2018).

________________________________________

9. Ṣulḥ (Mediasi/Rekonsiliasi) dan Penyelesaian Damai dalam Perkara Pidana

Di samping diyya dan 'afw, literatur menegaskan keberadaan mekanisme ṣulḥ (conciliation/mediation) yang dapat dipakai untuk penyelesaian sengketa, termasuk dalam perkara pidana tertentu, terutama yang terkait hak individu (Ahmad, 2024; Mohamed, 2024; Muḥammad & Salam, 2018). Studi tentang aplikasi mediasi (sulh) dalam hukum pidana Islam menyatakan bahwa sulh tidak hanya berlaku untuk perkara perdata, tetapi juga dapat diterapkan dalam perkara pidana, dan secara khusus dalam konteks qiṣāṣ dan diyāt karena keduanya melibatkan hak individu, di mana korban/ahli waris dapat meremit (memaafkan/menanggalkan) tuntutan pembalasan (Muḥammad & Salam, 2018).

Kajian komparatif restorative justice Islam–Barat juga menggambarkan bahwa Islam mendorong penyelesaian damai melalui mediasi dan arbitrase sambil tetap menuntut keadilan, fairness, dan equity, dan hal ini beresonansi dengan prinsip-prinsip restorative justice modern yang menekankan dialog, penghormatan, dan keputusan kolaboratif (Al-Badayneh et al., 2024). Dengan demikian, pilihan ṣulḥ memperlihatkan bahwa sekalipun qiṣāṣ memuat prinsip pembalasan setimpal, sistem normatifnya menyediakan jalur yang secara eksplisit mengupayakan pemulihan relasi sosial dan penghentian konflik (Ahmad, 2024; Al-Badayneh et al., 2024; Muḥammad & Salam, 2018).

________________________________________

10. Dimensi Retributif dan Restoratif: Sintesis serta Perdebatan Konseptual

Beberapa rujukan secara eksplisit menempatkan hukum pidana Islam—khususnya qiṣāṣ dan diyya—sebagai sintesis antara retributive justice dan restorative justice (Asfura-Heim, 2014; "Http://Habibiaislamicus.Com/Index.Php/Hirj/Article/View/200," 2021). Kajian tentang restorative justice dalam Islam menyatakan bahwa hukum Islam memuat komponen-komponen yang analog dengan restorative justice, termasuk qiṣāṣ (retaliation), suluh/sulh (conciliation), restitusi/kompensasi (diyya), dan pemaafan, serta menegaskan bahwa peran korban adalah "dominant and central" (Mohamed, 2024). Studi tentang keadilan restoratif di negara-negara Arab juga menyebut qiṣāṣ sebagai hukum yang "victim-centered" dan memungkinkan korban memilih pemaafan atau diyya, sehingga dipandang memenuhi tujuan-tujuan restorative justice seperti rekonsiliasi dan pemulihan (Ahmad, 2024).

Di sisi lain, literatur teori restorative justice yang membahas Islam juga memberi catatan kritis: karena qiṣāṣ dapat mencakup hukuman fisik dan bahkan eksekusi, hal itu "weakens the argument" untuk menganggap qiṣāṣ semata-mata sebagai bentuk awal restorative justice (Arafa & Burns, 2015). Nuansa ini sejalan dengan literatur etika-medis yang menyebut adanya perdebatan dan bahkan "no consensus among Muslim scholars whether qiṣāṣ should be performed on every occasion," sehingga praktik qiṣāṣ tidak bisa disamaratakan sebagai selalu harus dieksekusi tanpa mempertimbangkan syarat, konteks, dan alternatif yang tersedia (Haisyi, 2023).

________________________________________

11. Pemaafan ('Afw) dan Rahmah: Preferensi Etik untuk Memutus Siklus Pembalasan

Banyak referensi menekankan bahwa meskipun qiṣāṣ mengandung prinsip kesepadanan, Islam secara etik memberi bobot besar pada pemaafan dan rekonsiliasi. Kajian komparatif tentang restorative justice menyatakan bahwa Islam menempatkan forgiveness sebagai nilai yang menonjol, yang membatasi siklus retribusi dan retaliation yang merusak komunitas; korban didorong untuk memaafkan pelaku dan menunjukkan mercy dalam konteks qiṣāṣ dan taʿzīr (Al-Badayneh et al., 2024). Artikel tentang amnesti dan pemaafan dalam hukum Islam menggarisbawahi bahwa Qur'an mengakui prinsip equivalence/proporsionalitas, tetapi juga "espouses it with a recommendation for forgiveness," dan menghubungkan pemaafan dengan rekonsiliasi dan ganjaran moral (Nur, 2021).

Literatur yang menautkan keadilan dengan mekanisme qiṣāṣ juga menegaskan bahwa korban dapat melepaskan hak pembalasan dan bahkan dianjurkan untuk melakukannya, sementara rekomendasi memaafkan tetap tidak menghapus keberadaan qiṣāṣ sebagai norma hukum yang menyediakan hak tersebut (Muaygil, 2016). Bahkan dalam etnografi tentang praktik Bedouin di Yordania, negosiasi diyya dan rekonsiliasi sering diiringi pidato yang meninggikan "virtues of mercy (raḥma) and forgiveness," menunjukkan bagaimana nilai rahmah bekerja dalam budaya Muslim kontemporer, meskipun praktik kompensasi tetap dapat bersifat kontestatif dan tidak selalu diterima (Rehman, 2020).

________________________________________

12. Ilustrasi Penerapan dan Variasi Konteks Negara: Pakistan, Iran, dan Malaysia

Sebagian sumber menunjukkan bagaimana qiṣāṣ dan diyāt diadopsi dalam sistem hukum negara tertentu. Artikel tentang kasus Raymond Davis menegaskan bahwa Pakistan memasukkan Qisas and Diyat law sebagai bagian dari yudisialnya, dan mengutip ayat "wa lakum fī al-qiṣāṣ ḥayāh" (Q. 2:179) sebagai dasar normatif pentingnya qiṣāṣ (Ammar, 2014). Dalam konteks Iran, artikel tentang kasus acid splash menjelaskan adanya putusan pengadilan yang menjatuhkan qiṣāṣ untuk penganiayaan (kebutaan akibat asam) dengan merujuk prinsip retribusi yang diizinkan dalam hukum Islam Iran, serta mencatat adanya kritik bahwa hukuman tersebut dianggap tidak manusiawi oleh para pengkritik (Yusuf, 2017).

Kajian etika-medis atas qiṣāṣ dalam kasus pelemparan asam juga menegaskan bahwa di beberapa negara, sistem hukum nasional meminta bantuan dokter agar hukuman dijalankan identik dan tidak melebihi cedera korban, tetapi dari perspektif etika medis dan perspektif sharīʿa, penulis berargumen bahwa pelibatan dokter perlu ditolak, sekaligus menegaskan adanya perbedaan pandangan ulama mengenai pelaksanaan qiṣāṣ dalam setiap kesempatan (Haisyi, 2023). Sementara itu, artikel yang sama tentang acid splash menyebut bahwa di Malaysia hukuman qiṣāṣ tidak dapat diterapkan karena hukum pidana Islam digunakan secara minimal, dan sebagai gantinya taʿzīr dapat berperan sebagai instrumen pemidanaan (Yusuf, 2017); hal ini sejalan dengan kajian yang menilai bahwa restorative justice dalam penghukuman tidak banyak diaplikasikan dalam praktik pengadilan syariah Malaysia (Absar, 2020).

________________________________________

13. Ketegangan Konseptual dengan Padanan "Retribution in Kind" dalam Hukum Barat dan Isu Penerjemahan

Sebagian literatur menekankan bahwa istilah "retribution in kind" dalam bahasa Inggris hanya merupakan padanan parsial bagi qiṣāṣ, karena qiṣāṣ berada dalam satu paket normatif yang juga mengakui substitusi diyya sebagai opsi yang tidak memiliki analog langsung dalam konsep retribution in kind pada tradisi hukum tertentu (Khusen, 2012). Kajian tentang penerjemahan istilah hukum Saudi ke bahasa Inggris menyatakan adanya "partial equivalent" untuk qisas sebagai "retribution in kind", tetapi menegaskan perbedaan kunci: untuk pembunuhan atau bahaya tubuh, diyya dapat menjadi substitusi bagi qisas, dan bentuk kompensasi substitutif ini tidak terdapat dalam konsep retribution in kind dalam sistem hukum Inggris (Khusen, 2012).

Kajian penerjemahan terminologi hukum ke Hausa juga menunjukkan bahwa qisas dipahami sebagai "retaliation in kind… like (an eye for an eye)" dalam dokumen-dokumen hukum dan penerjemahannya, yang memperlihatkan bagaimana konsep lex talionis melekat pada pemaknaan publik atas qiṣāṣ (Rahimian et al., 2021). Dengan demikian, sumber-sumber yang tersedia mendorong kehati-hatian metodologis: menerjemahkan qiṣāṣ semata sebagai "retaliation" berisiko menyederhanakan struktur pilihan normatifnya (retaliasi–kompensasi–pemaafan–rekonsiliasi) dan konteks proseduralnya (Khusen, 2012; Nur, 2021).

________________________________________

14. Kesimpulan

Berdasarkan sumber-sumber yang disediakan, lex talionis dalam hukum Islam terartikulasikan terutama melalui konsep qiṣāṣ, yaitu mekanisme "kesetaraan dalam hukuman" untuk pembunuhan dan cedera fisik yang secara normatif berakar pada ayat-ayat Qur'ani seperti Q. 5:45 dan kerangka legal retribution dalam Q. 2:178, serta dipahami memiliki rasionalitas perlindungan jiwa sebagaimana ditekankan dalam Q. 2:179 (Genat, 2021; Hughes, 2024; Raheem & Kasi, 2021). Namun, qiṣāṣ dalam hukum pidana Islam tidak berdiri sebagai pembalasan buta, sebab literatur menekankan syarat-syarat penerapan yang ketat, larangan pembalasan ekstra-yudisial, dan sentralitas prosedur peradilan (Ahmadi et al., 2019; Damopolii et al., 2023; Kasuri et al., 2024; Kuhlmann & Kury, 2018).

Yang paling khas, qiṣāṣ dipadukan dengan opsi kompensasi (diyya), mediasi/rekonsiliasi (ṣulḥ), dan pemaafan ('afw), sehingga banyak kajian memaknainya sebagai ruang sintesis antara retributif dan restoratif, sekaligus menempatkan korban/ahli waris sebagai aktor kunci dalam menentukan penyelesaian akhir (Ahmad, 2024; Al-Badayneh et al., 2024; Hughes, 2024; Mohamed, 2024; Muḥammad & Salam, 2018). Meskipun demikian, literatur juga menunjukkan adanya ketegangan konseptual dan etis—misalnya kritik terhadap hukuman fisik tertentu, perdebatan tentang pelaksanaan qiṣāṣ dalam setiap kasus, serta isu diferensiasi kompensasi dalam praktik yurisdiksi tertentu—yang menandakan bahwa pembahasan qiṣāṣ sebagai lex talionis Islam selalu harus dibaca bersama dimensi prosedural, pilihan restoratif, dan konteks sosial-hukumnya (Arafa & Burns, 2015; Grant, 2014; Haisyi, 2023; Rehman, 2020).

________________________________________

Daftar Pustaka

Absar, A. A. (2020). Restorative Justice in Islam with Special Reference to the Concept of Diyya. Journal of Victimology and Victim Justice, 3(1), 38–56. https://doi.org/10.1177/2516606920927277

Ahmad, U. (2024). English-Hausa Translations of Legal Terminology. Journal of Translation and Language Studies, 5(1), 32–39. https://doi.org/10.48185/jtls.v5i1.910

Ahmadi, A. M., Majidi, S. M., & Dadashnezhad, D. (2019). Review of the legal principles of qisas in Imamieh jurisprudence: An emphasis on Ayatollah Khoyi's points of view. Gênero & Direito, 8(2). https://doi.org/10.22478/ufpb.2179-7137.2019v8n2.46512

Al-Badayneh, D. M., Al-Tarawneh, M. E., Lamchichi, A. A., & Ellamey, Y. M. (2024). Restorative Justice: Does it Work in the Arab Countries? International Journal of Religion, 5(8), 125–139. https://doi.org/10.61707/23mn6z72

Alharbi, B. F., & BinMasad, S. (2023). A Critical Analysis of Saudi Legal Terms and their English Translations. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.4472916

Alotaibi, H. A. (2021). The challenges of execution of Islamic criminal law in developing Muslim Countries: An analysis based on Islamic principles and existing legal system. Cogent Social Sciences, 7(1). https://doi.org/10.1080/23311886.2021.1925413

Ammar, N. H. (2014). Stoning Women in the Islamic Republic of Iran: Is It Holy Law or Gender Violence. Arts and Social Sciences Journal, 05(01). https://doi.org/10.4172/2151-6200.1000063

Arafa, M. A. (2018). Islamic Criminal Law: The Divine Criminal Justice System between Lacuna and Possible Routes. Journal of Forensic and Crime Studies, 2(1). https://doi.org/10.18875/2638-3578.2.104

Arafa, M. A., & Burns, J. G. (2015). Judicial Corporal Punishment in the United States?: Lessons from Islamic Criminal Law for Curing the Ills of Mass Incarceration. Indiana International & Comparative Law Review, 25(3), 385–420. https://doi.org/10.18060/7909.0032

Asfura-Heim, P. (2014). No Security Without Us: Tribes and Tribalism in Al Anbar Province, Iraq. https://doi.org/10.21236/ada604289

Badar, M. (2011). Islamic Law (Shari'a) and the Jurisdiction of the International Criminal Court. Leiden Journal of International Law, 24(2), 411–433. https://doi.org/10.1017/s0922156511000082

Bsoul, L. A. (2014). Classical and contemporary Muslim juridical views of terrorism. Politics and Religion Journal, 8(1), 19–38. https://doi.org/10.54561/prj0801019b

Damopolii, M., U, M. S., & Burga, M. A. (2023). The Phenomenon of Punishment at Pesantren in South Sulawesi: An Islamic Law and Islamic Education Approaches. Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, 7(3), 1643–1660. https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i3.18207

Genat, M. (2021). Tribal Justice and State Law in Iraq. International Journal Middle East Studies, 53(3), 507–511. https://doi.org/10.1017/s0020743821000829

Grant, A. (2014). Murder will out: Kingship, kinship and killing in medieval Scotland (pp. 193–226). https://doi.org/10.1515/9780748691517-014

Haisyi, N. (2023). Examining the Application of Al-'Urf in Islamic Financial Contracts: Insights and Implications for Modern Banking Products. At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi, 14(1), 58–73. https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v14i1.10246

http://habibiaislamicus.com/index.php/hirj/article/view/200. (2021). Habibia Islamicus, 5(3), 43–56. https://doi.org/10.47720/hi.2021.0503e04

Hughes, G. (2024). Beyond retributive and restorative justice: In search of mercy with Jordan's Bedouin. Polar Political and Legal Anthropology Review, 47(1), 37–48. https://doi.org/10.1111/plar.12559

Kasuri, M. R., Abbas, S., & al-Mustafa, R. (2024). The Nature of Islamic Criminal Procedure: Whether Adversarial or Inquisitorial, an Appraisal. Al-Qamar, 17–44. https://doi.org/10.53762/alqamar.07.01.e02

Khan, I. S. (2023). Unwilling Co-Wives and the Law of Polygamy in Pakistan. Ucla Journal of Islamic and Near Eastern Law, 20(1). https://doi.org/10.5070/n420160504

Khusen, M. (2012). From Shari'a 'Ayniyya to Shari'a Hududiyya: Shahrour's Interpretation on Quranic Legal Verses. Al-Jami'ah Journal of Islamic Studies, 50(2), 431. https://doi.org/10.14421/ajis.2012.502.431-459

Kuhlmann, A., & Kury, H. (2018). Some Considerations of Restorative Justice Before and Outside of Contemporary Western States. Kriminologijos Studijos, 5, 5–42. https://doi.org/10.15388/crimlithuan.2017.5.11731

Mohamed, N. Y. (2024). The South African Truth and Reconciliation Commission and the Meccan Amnesty: An analysis of justice, forgiveness and reconciliation. https://doi.org/10.52779/9781991260277/04

Muaygil, R. (2016). The Role of Physicians in State-Sponsored Corporal Punishment. Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics, 25(3), 479–492. https://doi.org/10.1017/s0963180116000128

Muḥammad, R. W., & Salam, K. A. (2018). The Concept of Retributive and Restorative Justice in Islamic Criminal Law with Reference to the Malaysian Syariah Court. Journal of Law and Judicial System, 1(4), 8–16. https://doi.org/10.22259/2637-5893.0104002

Nur, M. (2021). Justice in Islamic Criminal Law: Study of the Concept and Meaning of Justice in The Law of Qiṣāṣ. Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum, 55(2), 335. https://doi.org/10.14421/ajish.v55i2.1011

Platt, A. R., & Gibson, N. P. (2018). Inquiring of "Beelzebub": Timothy and al-Jāḥiẓ on Christians in the ʿAbbāsid Legal System (pp. 256–283). https://doi.org/10.1163/9789004383869_013

Raheem, A., & Kasi, A. Z. (2021). Political and constitutional aspect of Raymond Davis case in Islamic perspective of Qisas and Diyat Law. Rahat-Ul-Quloob, 73–80. https://doi.org/10.51411/rahat.5.2.2021/279

Rahimian, M., Abedini, A., & Raei, M. (2021). Payment of Diya (Blood Money) in Multiple Intentional Murders by One Murderer in the Light of the Jurisprudential Rule of Justice. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 8(5), 260. https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i5.2591

Rehman, J. (2020). Religion, human rights law and the rights of the child: complexities in applying the Sharia in modern state practices. Northern Ireland Legal Quarterly, 62(2), 153–166. https://doi.org/10.53386/nilq.v62i2.413

Yusuf, H. O. (2017). Transitional Justice in the Middle East and North Africa – Taking Account of Islam. Muslim World Journal of Human Rights, 14(1). https://doi.org/10.1515/mwjhr-2017-0010