01537 - Lex Superior Derogat Legi Inferiori dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Hierarki Dalil dan Mekanisme Penyelesaian Konflik Norma dalam Uṣūl al-Fiqh

Abstract

This article examines the principle of lex superior derogat legi inferiori from the perspective of Islamic law, specifically through the conceptual framework of uṣūl al-fiqh. Although this Latin term is not classical internal terminology in Islamic jurisprudence, the methodological problem it seeks to resolve—how to act when two or more provisions appear to conflict—is a central issue in uṣūl al-fiqh through the theme of ta'āruḍ al-adillah and its resolution mechanisms, including al-jam' wa al-tawfīq, al-naskh, and al-tarjīḥ. Through a literature review approach, this article demonstrates that the concept closest to lex superior in Islamic law is the hierarchical structure of legal sources (adillah)—Qur'an, Sunnah, ijmā', and qiyās—combined with a graduated conflict-resolution procedure that prioritizes harmonization before resorting to abrogation (naskh) or preference (tarjīḥ). This article further shows that "derogation" in Islamic law is not automatically a total annulment; it is bounded by strict conditions such as essential contradiction, impossibility of compromise, chronological order of evidence, and the authority of the Lawgiver (syāri'). Contemporary maqāṣid-based approaches introduce a more substantive model of normative "superiority" by prioritizing holistic legal purposes over partial readings and broad naskh claims, though this direction generates ongoing methodological controversy. The conclusion affirms that lex superior derogat legi inferiori in Islamic law is best understood not as a single mechanical rule, but as a structured set of scholarly procedures requiring competence, caution, and awareness of internal debates within the tradition.

Keywords: lex superior, uṣūl al-fiqh, ta'āruḍ al-adillah, naskh, maqāṣid al-sharī'ah, hierarchy of legal sources

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji prinsip lex superior derogat legi inferiori dari perspektif hukum Islam, khususnya melalui kerangka konseptual uṣūl al-fiqh. Meskipun istilah Latin ini bukan terminologi internal klasik dalam fikih Islam, problem metodologis yang hendak diselesaikannya—yakni bagaimana bersikap ketika terdapat lebih dari satu ketentuan yang tampak bertentangan—merupakan isu yang sangat sentral dalam uṣūl al-fiqh melalui tema ta'āruḍ al-adillah beserta perangkat penyelesaiannya, meliputi al-jam' wa al-tawfīq, al-naskh, dan al-tarjīḥ. Melalui pendekatan kajian pustaka, artikel ini menunjukkan bahwa padanan paling dekat dengan lex superior dalam hukum Islam adalah struktur hierarki sumber hukum (adillah)—Al-Qur'an, Sunnah, ijmā', dan qiyās—yang dipadukan dengan prosedur penyelesaian konflik dalil secara bertahap yang mengutamakan harmonisasi sebelum beralih pada abrogasi (naskh) atau preferensi (tarjīḥ). Artikel ini lebih lanjut menunjukkan bahwa "pengesampingan" dalam hukum Islam tidak otomatis berbentuk pembatalan total, melainkan dibatasi oleh syarat-syarat ketat seperti kontradiksi yang esensial, ketidakmungkinan kompromi, kronologi dalil, serta otoritas pembuat syariat (syāri'). Pendekatan maqāṣid kontemporer memperkenalkan model "superioritas" normatif yang lebih substantif dengan memprioritaskan tujuan hukum yang holistik di atas pembacaan parsial dan klaim naskh yang luas, meskipun arah ini juga memunculkan kontroversi metodologis yang berkelanjutan. Kesimpulan menegaskan bahwa lex superior derogat legi inferiori dalam hukum Islam paling tepat dipahami bukan sebagai satu kaidah tunggal yang bekerja mekanis, melainkan sebagai rangkaian prosedur ilmiah yang menuntut kompetensi, kehati-hatian, serta kesadaran atas perdebatan internal tradisi.

Kata Kunci: lex superior, uṣūl al-fiqh, ta'āruḍ al-adillah, naskh, maqāṣid al-syarī'ah, hierarki sumber hukum

________________________________________

A. Pendahuluan

Asas lex superior derogat legi inferiori secara umum dipakai dalam teori dan praktik hukum positif untuk menyelesaikan disharmoni norma dengan menempatkan peraturan yang lebih tinggi sebagai pengesamping peraturan yang lebih rendah (Anshori, 2019). Walaupun istilah Latin ini bukan terminologi internal klasik uṣūl al-fiqh, problem yang hendak diselesaikannya—yakni bagaimana bersikap ketika terdapat lebih dari satu ketentuan yang tampak bertentangan—merupakan isu metodologis yang sangat sentral dalam kajian uṣūl al-fiqh melalui tema ta'āruḍ al-adillah (pertentangan dalil) serta perangkat penyelesaiannya seperti al-jam' wa al-tawfīq (kompromi), al-naskh (abrogasi), dan al-tarjīḥ (preferensi/penilaian kekuatan dalil) (Anshori, 2019a; Asmu'i, 2017). Karena itu, membahas "lex superior menurut hukum Islam" secara akademik lebih tepat dipahami sebagai upaya memetakan padanan konseptualnya dalam kerangka hierarki dalil dan mekanisme penyelesaian konflik dalil yang dibangun uṣūliyyūn dan mufassir (Anshori, 2019a; Asmu'i, 2017; Hassan et al., 2015).

Di dalam tradisi Islam, kebutuhan metodologi untuk menggali hukum dari sumber-sumber wahyu dijelaskan melalui fungsi uṣūl al-fiqh sebagai perangkat teoretik dalam derivasi hukum dari Al-Qur'an dan Sunnah (Asmu'i, 2017), termasuk saat seorang penafsir atau mujtahid berhadapan dengan dalil-dalil yang secara lahir tampak tidak sejalan (Asmu'i, 2017; Hassan et al., 2015). Diskursus nāsikh–mansūkh (nasakh) bahkan disebut sebagai kajian penting dalam 'ulūm al-Qur'ān, ilmu hadis, dan uṣūl al-fiqh karena diposisikan sebagai salah satu metode istinbāṭ hukum (Hassan et al., 2015), dan dalam kerangka penyelesaian konflik dalil kerap ditempatkan bersama kaidah-kaidah lain seperti 'āmm–khāṣṣ, muṭlaq–muqayyad, dan mekanisme tarjīḥ (Asmu'i, 2017; Hassan et al., 2015). Dengan demikian, "aturan lebih tinggi mengenyampingkan aturan lebih rendah" dalam perspektif hukum Islam tidak berdiri sebagai satu kaidah tunggal bernama lex superior, melainkan muncul sebagai konsekuensi dari (i) hierarki sumber/dalil dan (ii) tata cara penyelesaian konflik dalil yang telah dibakukan dalam uṣūl al-fiqh (Anshori, 2019a; Asmu'i, 2017).

________________________________________

B. Pembahasan

1. Hierarki Sumber Hukum sebagai Fondasi Superioritas Normatif

Dalam konstruksi uṣūl al-fiqh yang dinisbatkan kepada al-Syāfi'ī, fondasi adillah (dalil-dalil) hukum disistematisasi dengan menempatkan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber primer, lalu diikuti ijmā' dan qiyās (Asmu'i, 2017), serta dalam kajian tentang metode pembentukan hukum mazhab Syāfi'ī ditegaskan bahwa Al-Qur'an dan al-Sunnah diperlakukan sebagai sumber utama konstruksi hukum dan menjadi basis pembuktian (justifikasi) bagi penetapan hukum (Jalil, 2018). Penjelasan lain mengenai terbentuknya sistematika sumber hukum yang sistematis—Al-Qur'an, hadis, ijmā', qiyās—juga ditautkan dengan proses kodifikasi dan formulasi teori hukum pada fase setelah berkembangnya teori hukum, dengan al-Syāfi'ī dan karya al-Risālah sering disebut sebagai salah satu titik penting (Jalil, 2018). Struktur sumber seperti ini dengan sendirinya melahirkan gagasan "yang lebih tinggi" (lebih otoritatif) dan "yang lebih rendah" (lebih derivatif), sehingga ketika terjadi kompetisi dalil, penentuan hukum diarahkan oleh posisi dan kekuatan dalil dalam struktur tersebut (Anshori, 2019a; Asmu'i, 2017; Jalil, 2018).

Namun, tradisi uṣūl juga menunjukkan bahwa "superioritas" tidak semata ditentukan oleh label sumber (misalnya Qur'an vs qiyās), melainkan juga oleh sifat kepastian dalil (qaṭ'ī vs ẓannī) dan ruang operasinya dalam penalaran (Anshori, 2019a; Asmu'i, 2017). Dalam paparan metodologi tarjīḥ, misalnya, dinyatakan adanya perdebatan mengenai kemungkinan pertentangan dalil pada beberapa "tempat" ta'āruḍ, termasuk diskusi tentang relasi dalil qaṭ'ī dan ẓannī, serta kecenderungan mayoritas uṣūliyyūn yang menolak mempertentangkan dalil qaṭ'ī dengan dalil ẓannī karena dalil qaṭ'ī harus diutamakan (Anshori, 2019a). Pada titik ini, padanan "lex superior" dalam hukum Islam dapat dipahami sebagai prinsip metodologis: dalil yang lebih kuat (baik karena posisinya dalam hierarki sumber maupun karena tingkat kepastian maknanya) harus diutamakan atas dalil yang lebih lemah ketika keduanya tidak dapat diselaraskan melalui perangkat kompromi yang sah (Anshori, 2019a; Asmu'i, 2017).

2. Ta'āruḍ al-Adillah dan Urutan Penyelesaian: dari Kompromi menuju Pengesampingan

Literatur uṣūl al-fiqh menggambarkan bahwa ketika terdapat dalil-dalil yang tampak bertentangan (ta'āruḍ al-adillah), penyelesaian yang ideal tidak serta-merta menghapus salah satunya, melainkan mendahulukan rekonsiliasi (kompromi) sebelum beralih pada prosedur lain (Anshori, 2019a; Asmu'i, 2017). Dalam pembahasan epistemologi fikih dan uṣūl al-fiqh, ditegaskan bahwa pada ta'āruḍ wa al-tarjīḥ, rekonsiliasi (al-jam') diposisikan sebagai keutamaan, dan untuk itu diperlukan perangkat seperti 'āmm–khāṣṣ, muqayyad–muṭlaq, mujmal–mubayyan, serta nāsikh–mansūkh; bila konflik menemui jalan buntu barulah dilakukan tarjīḥ (Asmu'i, 2017). Pola hierarkis solusi juga tampak dalam uraian metodologis yang menyebut empat solusi ta'āruḍ: al-jam' wa al-tawfīq (kompromi), nāsikh–mansūkh, tarjīḥ, dan tawaqquf, dengan penekanan bahwa langkah dimulai dari kompromi dan bila tidak mungkin barulah beralih ke naskh, kemudian tarjīḥ, dan seterusnya (Anshori, 2019a).

Meski demikian, tradisi uṣūl juga memperlihatkan perbedaan urutan di antara aliran-aliran metodologis. Dalam kajian komparatif tentang metode mutakallimīn dan Aḥnāf untuk menyelesaikan pertentangan dalil, disebutkan bahwa mutakallimīn memulai dengan al-jam' wa al-tawfīq, lalu tarjīḥ, lalu naskh, dan terakhir tasāquṭ al-dalīlayn; sedangkan Aḥnāf memulai dari naskh, lalu tarjīḥ, lalu al-jam' wa al-tawfīq, dan terakhir tasāquṭ. Variasi urutan ini penting bagi pemahaman "lex superior" dalam konteks Islam: pengesampingan dalil tidak selalu menjadi respons pertama; ia sering ditempatkan sebagai jalan setelah (atau bersama) upaya harmonisasi, tergantung paradigma metodologis mazhab (Anshori, 2019a).

3. Naskh sebagai Model Pengesampingan Normatif: Definisi, Syarat, dan Pembatasannya

Dalam wacana 'ulūm al-Qur'ān dan uṣūl al-fiqh, naskh dipahami sebagai mekanisme untuk mengatasi dalil-dalil yang tampak kontradiktif, dengan membedakan antara nāsikh (yang menghapus/mengganti) dan mansūkh (yang dihapus/diganti) (Syafrin, 2009). Definisi naskh dalam ranah uṣūl dirumuskan sebagai penggantian atau perubahan hukum syara' dengan dalil yang turun kemudian, sehingga unsur "datang belakangan" menjadi ciri penting pembedanya dari perangkat lain seperti takhṣīṣ (Zuhri & Mukti, 2021). Sejalan dengan itu, syarat-syarat naskh sering ditegaskan: (a) yang dinaskh dan yang menaskh sama-sama berupa hukum syar'ī, (b) dalil nāsikh harus berupa argumentasi syar'ī dan turun setelah dalil mansūkh, serta (c) harus ada kontradiksi yang esensial dan benar-benar tidak dapat dikompromikan (Syafrin, 2009; Zuhri & Mukti, 2021). Kriteria serupa juga ditegaskan dalam pembahasan mukhtalif hadis: naskh digunakan ketika dua dalil/hadis benar-benar bertentangan, tidak mungkin dikompromikan, lalu ditetapkan mana yang lebih akhir sebagai nāsikh dan yang lebih awal sebagai mansūkh (Pratomo, 2019).

Dalam perspektif metodologi, naskh juga dibatasi ruang operasinya. Dalam kajian ayat-ayat qitāl, ditegaskan bahwa naskh hanya berlaku untuk kalām insyā' (teks normatif berupa perintah/larangan yang memuat hukum), bukan kalām khabar (teks yang memberitakan realitas) (Razak & Samsudin, 2021). Pembatasan ini relevan untuk mencegah perluasan "lex superior" secara serampangan: tidak semua perbedaan redaksi atau variasi pesan dapat diubah menjadi klaim "penghapusan" (Razak & Samsudin, 2021). Selain itu, dalam pembahasan mukhtalif hadis ditegaskan pula bahwa yang berhak menghapus ketentuan hukum syara' adalah syāri' (Allah dan Nabi), sehingga naskh terjadi pada masa pembentukan syariat dan tidak terjadi setelah hukum telah mapan (ba'da istiqrār al-ḥukm) (Pratomo, 2019). Dalam analisis al-Mustashfā juga ditekankan bahwa hakikat naskh adalah "merombak hukum" dan yang berhak sebagai nāsikh adalah Allah, serta syaratnya bahwa hukum yang merombak harus datang belakangan (Arifin, 2021). Rangkaian pembatasan ini menunjukkan bahwa "pengesampingan aturan lebih rendah" dalam Islam memiliki prasyarat ketat dan dikaitkan dengan otoritas pembuat syariat serta kronologi dalil (Arifin, 2021; Pratomo, 2019).

4. Antara Naskh dan Perangkat Non-Abrogatif: Takhṣīṣ, Taqyīd, dan Koreksi Kategorisasi

Literatur kontemporer yang meninjau ulang wacana nāsikh–mansūkh menunjukkan adanya kritik bahwa sebagian bentuk yang dahulu dikategorikan "naskh" dalam uṣūl al-fiqh sesungguhnya lebih tepat dipahami sebagai takhṣīṣ terhadap yang 'āmm atau taqyīd terhadap yang muṭlaq, bukan naskh dalam arti penghapusan hukum secara murni (Hassan et al., 2015). Klaim ini penting untuk topik lex superior, sebab ia menegaskan bahwa pengutamaan dalil tertentu tidak selalu berarti "mengenyampingkan" dalil lain secara total; sering kali yang terjadi adalah spesifikasi cakupan atau pembatasan penerapan agar dua dalil dapat tetap berfungsi secara kooperatif (Hassan et al., 2015; Syafrin, 2009). Sejalan dengan itu, dalam polemik validitas naskh juga dikemukakan kecenderungan untuk memahami kontradiksi secara proporsional berdasarkan kondisi sosial-historis, bukan dengan mengeliminasi ayat (khususnya pada klaim naskh intra-Qur'an), sehingga seluruh ayat tetap dipandang valid dan saling melengkapi (Syafrin, 2009). Dengan demikian, dalam perspektif metodologis Islam, "superioritas" dalil tidak otomatis bermakna derogasi total; ia dapat bermakna pengaturan relasi dalil (kompromi, spesifikasi, pembatasan) sebelum sampai pada opsi penghapusan (Hassan et al., 2015; Syafrin, 2009).

Nuansa ini juga berkaitan dengan perdebatan "aturan universal vs aturan partikular." Dalam refleksi epistemologis penafsiran kontemporer, disebutkan bahwa mayoritas ahli hukum Islam berpendapat bila terjadi pertentangan antara teks umum/universal dan teks partikular, teks partikular membatasi berlakunya teks umum; namun pandangan ini ditolak keras oleh al-Syāṭibī yang menegaskan bahwa aturan khusus tidak bisa membatasi aturan universal (Sa'dullah, 2022). Perbedaan posisi ini memperlihatkan bahwa "yang lebih tinggi" dalam Islam bisa dipahami secara berbeda: bagi sebagian, yang "lebih kuat" ialah yang lebih spesifik; bagi al-Syāṭibī, yang "lebih tinggi" ialah yang lebih universal dan pasti (kullī), sehingga tidak boleh dipersempit oleh partikularitas sosial tertentu (Sa'dullah, 2022). Pada level ini, padanan lex superior dalam hukum Islam dapat bergerak dari sekadar hierarki formal menuju hierarki substantif-teleologis (universalitas nilai) yang memengaruhi cara menilai "keunggulan" dalil (Sa'dullah, 2022).

5. Maqāṣid dan Dalil Holistik sebagai Bentuk Superioritas Substantif: Reorientasi Kontemporer

Sejumlah kajian maqāṣid kontemporer, khususnya pemikiran Jasser Auda, menekankan bahwa dalil holistik (al-dalīl al-kullī) diprioritaskan di atas hukum yang tunggal dan parsial, dan dari sini muncul seruan reorientasi al-nāsikh wa al-mansūkh dalam kerangka maqāṣid yang multidimensional sebagai solusi pertentangan dalil atau ayat. Dalam pembacaan ini, "yang lebih tinggi" tidak semata-mata "yang lebih akhir secara kronologis," tetapi juga "yang lebih menyeluruh secara tujuan" (purposefulness) dan "yang lebih sesuai dengan prinsip keterhubungan dan kemenyeluruhan" dalam pendekatan sistem. Konsisten dengan arah tersebut, analisis kritik terhadap kaedah naskh dalam kerangka Auda menyatakan bahwa Auda mempersoalkan basis keagamaan naskh, menilainya sering kali merupakan opini personal perawi/komentator, dan sebagai alternatif ia mendorong pertimbangan maqāṣid di balik tiap ayat ketika terdapat ketegangan antar-nash (Auliya & Gazali, 2018). Dalam bahasa lain, konsep "lex superior" dalam horizon maqāṣid bergeser: "superioritas" tidak lagi dipahami sebagai penghapusan literal terhadap teks tertentu, melainkan sebagai prioritisasi tujuan syariat yang lebih luas dalam membaca teks-teks yang tampak berkompetisi (Auliya & Gazali, 2018).

Meski demikian, literatur lain menunjukkan bahwa kritik dan reorientasi semacam ini tidak tunggal dan tidak bebas kontroversi. Dalam diskursus pembaruan uṣūl, sejumlah tulisan menandai bahwa konsep naskh memang menjadi titik debat dan memunculkan usulan revisi atau pembatasan, sehingga metode maqāṣid dan kritik matan hadis dipandang penting untuk memastikan relevansi dan validitas hukum Islam kontemporer (Bakar & Sahman, 2024). Di sisi lain, kritik juga muncul dari kalangan yang memandang serangan terhadap uṣūl al-fiqh—termasuk pada naskh—berisiko mengarah pada pelepasan diri dari kaidah-kaidah baku pemahaman Qur'an dan Sunnah (Auliya & Gazali, 2018). Dengan demikian, "lex superior" dalam bingkai Islam kontemporer berada dalam ketegangan antara (i) penegasan prosedur klasik naskh dan (ii) upaya menempatkan maqāṣid sebagai "norma lebih tinggi" yang membimbing rekonsiliasi dan prioritisasi dalil (Auliya & Gazali, 2018; Bakar & Sahman, 2024).

6. Studi Kasus Intra-Qur'an: 'Iddah dan Perbedaan Membaca Pengesampingan

Perdebatan klasik tentang nāsikh–mansūkh dapat dilihat pada contoh ayat-ayat 'iddah. Dalam kajian kontekstual ayat 'iddah, disebutkan bahwa menurut teori naskh, hukum pada al-Baqarah ayat 240 tentang 'iddah satu tahun dinyatakan telah dibatalkan oleh al-Baqarah ayat 234 tentang empat bulan sepuluh hari, dan al-Qurṭubī ditegaskan sebagai ulama tafsir yang menerima konsep nāsikh–mansūkh dan menilai ayat empat bulan sepuluh hari sebagai penghapus bagi ketentuan satu tahun (Nasrullah, 2020). Namun pada saat yang sama, penelitian lain yang membahas ta'āruḍ al-adillah dalam ayat 'iddah mencatat adanya perbedaan pandangan: sebagian ulama memandang ayat 234 sebagai nāsikh bagi ayat 240, sementara sebagian lain menolak ada ayat Qur'an yang terhapus (mansūkh) dan membaca relasinya sebagai bentuk keringanan/penarikan kesimpulan tertentu, bukan naskh. Fakta ini menunjukkan bahwa "aturan lebih tinggi mengesampingkan aturan lebih rendah" dalam contoh Qur'ani sekalipun tidak selalu disepakati bentuknya: apakah ia naskh (pengesampingan) atau harmonisasi (kooperasi makna) sangat bergantung pada teori yang digunakan dan kemampuan kompromi dalil (Nasrullah, 2020).

Kasus 'iddah juga memperlihatkan bahwa selain naskh, terdapat perangkat takhṣīṣ sebagai jalan penyelesaian. Dalam kajian tentang 'iddah perempuan hamil yang ditinggal wafat, disimpulkan bahwa ketentuan al-Baqarah 234 (empat bulan sepuluh hari) berlaku untuk yang tidak hamil, sedangkan ath-Thalāq ayat 4 dipahami sebagai ketentuan yang lebih spesifik (takhṣīṣ) bagi perempuan hamil—yakni sampai melahirkan—sehingga pertentangan diselesaikan melalui spesifikasi, bukan eliminasi total salah satu dalil. Dengan demikian, analogi lex superior di sini tidak harus dibaca sebagai "penghapusan oleh norma lebih tinggi," melainkan dapat berupa "pembacaan struktur dalil" di mana dalil yang lebih spesifik mengatur kasus tertentu tanpa meniadakan dalil umum pada kasus lainnya (Hassan et al., 2015).

7. Studi Kasus Sosial-Politik: Ayat Damai, Ayat Perang, dan Risiko Derogasi yang Berlebihan

Salah satu medan paling sensitif dalam pembahasan "pengesampingan norma" ialah klaim bahwa ayat-ayat perang menasakh ayat-ayat damai/toleransi. Dalam diskursus naskh ayat toleransi oleh ayat perang, dipaparkan adanya perbedaan klaim tentang jumlah ayat toleransi dan ayat perang, sekaligus perbedaan posisi ulama: sebagian tokoh mengakui adanya ta'āruḍ dan menyatakan ayat toleransi telah menjadi mansūkh oleh ayat perang, sementara tokoh lain menolak asumsi pertentangan dan menegaskan ayat-ayat tersebut dapat dikompromikan melalui kajian siyāq al-kalām, munāsabah, dan historisitas (asbāb al-nuzūl) sehingga semuanya berlaku sesuai konteksnya (Firmansyah et al., 2023). Kajian lain tentang penyelesaian "ayat damai" dan "ayat pedang" menyatakan bahwa cara klasik sering memakai metode nāsikh–mansūkh dengan menjadikan ayat damai sebagai mansūkh oleh "ayat pedang," tetapi juga menekankan perlunya mendiskusikan ulang metode ini karena tidak semua ulama tafsir dan uṣūl mengakui konsep naskh dalam Al-Qur'an serta karena dampak sosialnya dalam pergaulan plural (Muhammad, 2016). Dengan demikian, penerapan logika lex superior secara simplistis—misalnya "ayat akhir menghapus seluruh ayat damai"—ditunjukkan sebagai locus kontroversi yang menuntut kehati-hatian metodologis (Firmansyah et al., 2023; Muhammad, 2016).

Lebih jauh, kajian tentang kekerasan atas nama Al-Qur'an menyoroti bahwa justifikasi kekerasan dapat bertolak dari "penganuliran (naskh) luar biasa" terhadap ayat-ayat damai dengan hanya satu atau sedikit ayat "pedang," dan status penganuliran semacam itu menjadi kontroversi panjang dalam literatur 'ulūm al-Qur'an; bahkan para ulama berpolemik bukan hanya soal ada/tidaknya penganuliran, tetapi juga mengenai ayat mana yang disebut "ayat pedang" dan sejauh mana pengaruhnya dalam formasi fikih jihād (Badruzaman & Musofa, 2018). Dalam catatan kritis tentang fungsionalisasi naskh, juga ditekankan bahwa naskh dapat digunakan dan disalahgunakan untuk kepentingan ideologis, serta terjadi kecenderungan pergeseran dari pembatalan final ke pembatalan temporal dan dari patokan kronologi ke pertimbangan logika/maslahat dan konteks (Halimang, 2020). Rangkaian ini memperlihatkan bahwa "aturan lebih tinggi mengenyampingkan aturan lebih rendah" dalam isu ayat damai–perang tidak dapat diputuskan hanya dengan slogan hierarki, melainkan harus diuji dengan syarat-syarat naskh (kontradiksi esensial, ketidakmungkinan kompromi, kronologi yang jelas) dan perangkat harmonisasi yang diakui (Badruzaman & Musofa, 2018; Firmansyah et al., 2023; Syafrin, 2009).

8. Polemik Penerimaan Naskh dan Konsekuensinya terhadap Gagasan Superioritas

Dalam kajian naskh, terdapat penerimaan mayoritas ulama klasik terhadap konsep nāsikh–mansūkh, sementara sebagian kecil menolaknya; kelompok yang menolak menekankan bahwa semua ayat memiliki konteks masing-masing dan tidak mungkin ayat Al-Qur'an "tidak dipakai lagi" (Hassan et al., 2015). Polemik ini juga digambarkan sebagai perdebatan yang terus berlanjut, termasuk dalam pertanyaan ontologis tentang makna naskh dan apakah ia benar-benar ada dalam Al-Qur'an (Mustaqim, 2016). Dalam pembahasan polemik validitas naskh intra-Qur'an dan ekstra-Qur'an, dijelaskan bahwa naskh diperdebatkan karena ketidakpastian apakah ada ayat Al-Qur'an yang benar-benar mansūkh, dan dikemukakan pula kesimpulan yang menekankan bahwa fokus naskh lebih tepat diarahkan pada pembatalan syariat terdahulu (syar'u man qablana) oleh syariat Islam (naskh ekstra-Qur'an), sedangkan ayat-ayat Al-Qur'an dipandang tetap valid dan kooperatif; bila ada kontradiksi harus dipahami proporsional berdasarkan kondisi sosio-historis, bukan dengan mengeliminasi ayat (naskh intra-Qur'an) (Syafrin, 2009). Jika pembacaan ini diikuti, maka "lex superior" dalam Islam lebih dekat pada gagasan koordinasi kontekstual ketimbang derogasi internal yang luas (Hassan et al., 2015; Syafrin, 2009).

Kritik terhadap naskh juga datang dari tokoh-tokoh tertentu dan kemudian memengaruhi cara membaca "superioritas." Misalnya, pembahasan tentang pemikiran Hasbi Ash-Shiddiqy mencatat bahwa ia memilih pandangan bahwa Al-Qur'an tidak mengandung ayat-ayat nasikh-mansukh karena tidak ada kesepakatan jumlah ayat yang dinilai nasikh-mansukh, dan baginya menetapkan adanya ayat nasikh-mansukh berarti menetapkan adanya yang batal atau salah. Pada sisi lain, sejumlah karya tetap menegaskan urgensi kajian nasikh-mansukh untuk mencegah kekacauan hukum dan salah paham dalam penetapan hukum (Hassan et al., 2015; Tajrid, 2012). Maka, padanan "aturan lebih tinggi mengenyampingkan aturan lebih rendah" di wilayah Qur'ani harus ditempatkan dalam lanskap perdebatan: ia bukan konsensus tunggal tentang seberapa jauh "pengesampingan" dapat diberlakukan, melainkan ruang ijtihad metodologis yang dipengaruhi teori penyelesaian konflik dalil yang dipilih (Hassan et al., 2015; Mustaqim, 2016; Syafrin, 2009).

9. Relasi Qur'an–Sunnah dalam Kerangka Lex Superior: Peran Hadis dan Perbedaan Posisi

Dalam tradisi mazhab Syāfi'ī, Al-Qur'an dan al-Sunnah diposisikan sebagai sumber primer konstruksi hukum, dan hadis juga dipakai sebagai sumber untuk mengidentifikasi ayat-ayat yang termasuk nāsikh dan mansūkh; naskh harus didasarkan pada bukti dan argumentasi, dan hadis memberikan bukti serta justifikasi relevansinya (Jalil, 2018). Tetapi diskursus lain menekankan keberatan jika Sunnah dianggap dapat "membatalkan" bagian dari ayat-ayat Al-Qur'an, dan hal ini dipandang aneh dalam perdebatan klasik (Sa'dullah, 2022). Pada level sejarah teori hukum, bahkan ditunjukkan bahwa posisi Ibn Surayj bahwa hanya Al-Qur'an dan bukan Sunnah yang dapat me-naskh Al-Qur'an identik dengan posisi al-Syāfi'ī, sekaligus menandai bahwa perdebatan batas-batas abrogasi antar-sumber adalah isu nyata dalam tradisi awal uṣūl (Shamsy, 2021). Nuansa ini menunjukkan bahwa "lex superior" dalam Islam bukan hanya soal "lebih tinggi mengesampingkan lebih rendah," tetapi juga soal "siapa yang berwenang mengesampingkan siapa" dalam hierarki sumber: sebagian posisi membatasi naskh Qur'an hanya oleh Qur'an, sementara posisi lain memberi peran lebih besar kepada Sunnah dalam menjelaskan atau menguatkan pemahaman nasakh (Jalil, 2018; Sa'dullah, 2022; Shamsy, 2021).

10. Pembaruan dan Pembalikan Naskh: Kontroversi Superioritas yang Direkonstruksi

Diskursus kontemporer juga mencatat munculnya gagasan yang bukan sekadar membatasi naskh, tetapi membalik logikanya. Dalam analisis pemikiran Maḥmūd Muḥammad Ṭāhā dan Abdullahi Ahmed An-Na'im, dijelaskan bahwa keduanya memandang teori naskh klasik dianggap tidak relevan, lalu menekankan nilai-nilai universal dasar yang mereka temukan pada ayat-ayat Makkiyyah, sehingga muncul gagasan bahwa ayat-ayat Makkiyyah dapat "menghapus" ayat-ayat Madaniyyah (Hassan et al., 2015). Namun kritik terhadap konstruksi ini muncul karena dalam kaidah naskh uṣūl al-fiqh yang disebut nāsikh adalah dalil yang turun belakangan; sehingga pembalikan Makkiyyah sebagai nāsikh terhadap Madaniyyah dipandang bertentangan dengan syarat kronologis naskh (Syafi'i & Subairi, 2022). Kajian kritis atas konsep naskh An-Na'im juga menilai gagasan naskh yang ia kembangkan sangat berbeda bahkan berlawanan dengan bangunan ulama klasik dan melahirkan konsepsi syariah modern yang berlainan dari "syariah historis" hasil metode naskh klasik (Zuhri & Mukti, 2021). Di sini terlihat bahwa "lex superior" dalam versi pembaruan dapat berubah dari "yang belakangan mengesampingkan yang terdahulu" menjadi "yang universal mengesampingkan yang partikular," tetapi transformasi ini diperdebatkan karena bertabrakan dengan prasyarat metodologis naskh versi uṣūl (Hassan et al., 2015; Syafi'i & Subairi, 2022; Zuhri & Mukti, 2021).

________________________________________

C. Kesimpulan

Berdasarkan sintesis literatur uṣūl al-fiqh dan 'ulūm al-Qur'ān, prinsip "aturan yang lebih tinggi mengenyampingkan aturan yang lebih rendah" dalam hukum Islam paling dekat dipadankan dengan (i) hierarki sumber/dalil (Qur'an–Sunnah–ijmā'–qiyās) dan (ii) mekanisme penyelesaian konflik dalil (ta'āruḍ al-adillah) yang bertahap, biasanya dimulai dari kompromi dan bergerak menuju naskh atau tarjīḥ ketika kompromi tidak mungkin (Anshori, 2019a; Asmu'i, 2017; Jalil, 2018). Namun, "pengesampingan" dalam Islam tidak otomatis berbentuk "pembatalan total," sebab literatur menegaskan adanya pembatasan naskh (hanya pada hukum, otoritas syāri', dan syarat kontradiksi yang tak bisa dikompromikan) serta adanya perangkat non-abrogatif seperti takhṣīṣ dan taqyīd yang sering lebih tepat daripada klaim naskh (Arifin, 2021; Hassan et al., 2015; Pratomo, 2019; Razak & Samsudin, 2021). Pada saat yang sama, perkembangan pemikiran maqāṣid kontemporer memperkenalkan model "superioritas" yang lebih substantif, yakni prioritisasi dalil holistik dan tujuan syariat di atas pembacaan parsial dan klaim naskh yang luas, walaupun arah ini juga memunculkan kontroversi baru mengenai batas-batas pembaruan metodologi uṣūl (Auliya & Gazali, 2018; Bakar & Sahman, 2024). Karena itu, "lex superior derogat legi inferiori menurut hukum Islam" bukanlah satu kaidah tunggal yang bekerja mekanis, melainkan rangkaian kaidah dan prosedur ilmiah yang menuntut kompetensi, kehati-hatian, serta kesadaran atas perdebatan internal tradisi ketika menetapkan mana dalil yang "lebih tinggi" dan bagaimana dalil lain tetap dapat difungsikan secara benar (Asmu'i, 2017; Badruzaman & Musofa, 2018; Hassan et al., 2015).

________________________________________

Daftar Pustaka

Anshori, M. (2019a). Wawasan baru kajian Nāsikh-Mansūkh: Analisis pemikiran Maḥmūd Ṭāhā dan Abdullahi Ahmed An-Naim. Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 4(2), 246–267. https://doi.org/10.32505/at-tibyan.v4i2.899

Anshori, M. (2019b). Wawasan baru kajian Nāsikh-Mansūkh: Analisis pemikiran Maḥmūd Ṭāhā dan Abdullahi Ahmed An-Naim. Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 4(2), 246–267. https://doi.org/10.32505/tibyan.v4i2.899

Arifin, S. (2021). Nasakh menurut Abu Muslim Al-Asfahani. Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam, 1(1), 52–59. https://doi.org/10.61595/aladillah.v1i1.149

Asmu'i, A. (2017). Studi kritis atas konsep Nasikh Mansukh Abdullahi Ahmed An-Na'im. Al-Rasīkh: Jurnal Hukum Islam, 6(02), 62–82. https://doi.org/10.38073/rasikh.v6i02.57

Auliya, S., & Gazali, H. A. (2018). Urgensi kajian Nasikh dan Mansukh dalam bingkai generasi kekinian: Upaya membumikan teori klasik untuk masa kini. Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies, 2(2), 181. https://doi.org/10.30983/it.v2i2.750

Badruzaman, B., & Musofa, A. (2018). Rekonstruksi epistimologi ilmu Ushul Fikih berbasis ilmu sejarah. Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama, 13(2), 195–230. https://doi.org/10.24042/ajsla.v13i2.3296

Bakar, A. A., & Sahman, S. (2024). The renewing of Usul al-Fiqh: Challenges, limitations and future directions. Indonesian Journal of Islamic Economic Law, 1(2), 105–122. https://doi.org/10.23917/ijoel.v1i2.5334

Firmansyah, H., Hizbullah, M., & Haidir, H. (2023). Telaah ayat tentang Iddah dengan pendekatan interpretasi kontekstual Abdullah Saeed dalam perspektif Maqashid Syari'ah. Al-Quds: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis, 7(2), 359. https://doi.org/10.29240/alquds.v7i2.7105

Halimang, St. (2020). Implementasi Ta'arudul Al-'Am Wal-Khas menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dalam hukum Islam. Falasifa: Jurnal Studi Keislaman, 11(2), 44–66. https://doi.org/10.36835/falasifa.v11i2.370

Hassan, W. Z. W., Alias, J., Jamsarı, E. A., Abdullah, L. C., & Abdullah, S. (2015). The approach of knowledge transfer in deriving Shafi'ite Hukum. Mediterranean Journal of Social Sciences. https://doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n1s1p260

Jalil, A. (2018). Studi analisis komparatif metode Mutakallimîn dan Ahnâf dalam menyelesaikan pertentangan dalil hukum. Islamuna: Jurnal Studi Islam, 3(2), 140–158. https://doi.org/10.19105/islamuna.v4i1.1327

Muhammad, H. (2016). Memahami maksud dan cita-cita Tuhan. Nun: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir di Nusantara, 2(2), 1–26. https://doi.org/10.32495/nun.v2i2.56

Mustaqim, A. (2016). Model penelitian tokoh: Dalam teori dan aplikasi. Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis, 15(2), 201. https://doi.org/10.14421/qh.2014.1502-01

Nasrullah, M. (2020). Pandangan Abdullah Saeed pada konsep Naskh Mansukh: Analisis Surah An-Nur ayat 2. Al-Munir: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 2(02), 111–144. https://doi.org/10.24239/al-munir.v2i02.66

Pratomo, H. (2019). Peran teori Maqasid Asy-Syari'ah kontemporer dalam pengembangan sistem penafsiran Al-Qur'an. Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah, 16(1), 92. https://doi.org/10.22373/jim.v16i1.5744

Razak, M. S. A., & Samsudin, R. (2021). Tertib al-Jam' dan al-Naskh dalam Mukhtalif al-Ḥadīth menurut Sharaf al-Quḍāh: Satu analisis. Journal of Usuluddin, 49(1), 87–128. https://doi.org/10.22452/usuluddin.vol49no1.4

Sa'dullah, S. (2022). The polemic of the validity of Naskh intra-Qur'an and extra-Qur'an. Jurnal Studi Al-Qur'an, 18(2), 209–235. https://doi.org/10.21009/jsq.018.2.03

Shamsy, A. E. (2021). Bridging the gap. Journal of the American Oriental Society, 137(3). https://doi.org/10.7817/jameroriesoci.137.3.0505

Syafi'i, I., & Subairi, S. (2022). Epistemology of Hadith in Syafi'iyyah and its effect in Istinbāṭ al-Ahkām. Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, 9(1), 109. https://doi.org/10.29300/mzn.v9i1.7687

Syafrin, N. (2009). Konstruk epistemologi Islam: Telaah bidang Fiqh dan Ushul Fiqh. Tsaqafah, 5(2), 227. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v5i2.127

Tajrid, A. (2012). Kajian epistemologis ilmu Uṣūl al-Fiqh: Studi terhadap pemikiran Abū Isḥāq Ibrāhīm al-Shīrazī al-Fayrūz Abādī. Al-Ahkam, 22(2), 139. https://doi.org/10.21580/ahkam.2012.22.2.8

Zuhri, A., & Mukti, J. (2021). Analisis pandangan Ahmad Hassan terhadap nasakh dalam Al-Qur'an. Ibn Abbas, 4(1). https://doi.org/10.51900/ias.v4i1.11106