01536 - Lex Specialis Derogat Legi Generali: Aturan Khusus Mengenyampingkan Aturan Umum dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Abstract

This article examines the principle of lex specialis derogat legi generali — the rule that specific provisions prevail over general ones — through the lens of Islamic law methodology and its application within Indonesia's positive legal system. Using a normative-juridical and conceptual approach, this study demonstrates that the principle finds its classical counterpart in the uṣūl al-fiqh framework, particularly in the doctrine of al-ʿām wa al-takhṣīṣ (the relationship between general and specific legal evidence). The article further shows that mechanisms such as istiḥsān (juristic preference) function analogously to the modern preference rule when jurists deviate from general rulings in favor of more contextually precise determinations. When Islamic law is transformed into positive legislation — as illustrated by the Aceh qanun, the Compilation of Sharia Economic Law (KHES), and Islamic banking regulations — lex specialis operates as a conflict-of-norms principle subject to conditions of hierarchical equivalence and regime identity, and must be read alongside lex superior and lex posterior. The findings reveal a dual structure: methodologically, the principle reflects classical Islamic reasoning on general-to-specific textual inference; institutionally, it constitutes a legal preference norm within Indonesia's pluralist legal architecture that demands systematic argumentation to ensure legal certainty and justice.

Keywords: lex specialis, uṣūl al-fiqh, al-ʿām wa al-takhṣīṣ, Islamic law, legal pluralism, Indonesia

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji prinsip lex specialis derogat legi generali — aturan yang menempatkan ketentuan khusus untuk mengenyampingkan ketentuan umum — melalui perspektif metodologi hukum Islam dan penerapannya dalam sistem hukum positif Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis dan konseptual, kajian ini menunjukkan bahwa prinsip tersebut memiliki padanan klasik dalam kerangka uṣūl al-fiqh, khususnya pada doktrin al-ʿām wa al-takhṣīṣ (relasi dalil umum dan pengkhususan). Artikel ini lebih lanjut memperlihatkan bahwa mekanisme seperti istiḥsān (preferensi yuridis) berfungsi secara analog dengan kaidah preferensi modern ketika para mujtahid mengalihkan penerapan dari ketentuan umum menuju ketentuan yang lebih tepat secara kontekstual. Ketika hukum Islam ditransformasikan menjadi legislasi positif — sebagaimana diilustrasikan melalui qanun Aceh, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan regulasi perbankan syariah — lex specialis beroperasi sebagai asas konflik norma yang tunduk pada syarat kesetaraan hierarki dan kesamaan rezim, serta harus dibaca bersama lex superior dan lex posterior. Temuan ini mengungkap struktur ganda: secara metodologis, prinsip ini mencerminkan penalaran Islam klasik tentang inferensi teks dari umum ke khusus; secara institusional, ia merupakan norma preferensi hukum dalam arsitektur hukum pluralis Indonesia yang menuntut argumentasi sistematis demi kepastian dan keadilan hukum.

Kata kunci: lex specialis, uṣūl al-fiqh, al-ʿām wa al-takhṣīṣ, hukum Islam, pluralisme hukum, Indonesia

________________________________________

A. Pendahuluan: Makna Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Horizon Hukum Islam

Ungkapan lex specialis derogat legi generali lazim dipahami sebagai asas preferensi yang menempatkan aturan yang bersifat khusus untuk mengesampingkan aturan yang bersifat umum ketika keduanya mengatur objek yang sama (Analiansyah & Abubakar, 2021; Yūsuf, 2023). Dalam tradisi hukum Islam, logika preferensi semacam ini tidak diposisikan semata-mata sebagai kaidah teknis konflik norma modern, melainkan memiliki padanan konseptual di dalam perangkat metodologi uṣūl al-fiqh dan qawāʿid (kaidah-kaidah) yang dipakai untuk menafsirkan, mengompromikan, dan/atau memprioritaskan dalil ketika terdapat generalitas lafaz atau tumpang-tindih cakupan dalil (Iman, 2021; Yūsuf, 2023).

Secara eksplisit, Mudzhar menegaskan bahwa contoh asas Barat lex specialis derogat legi generalis sebanding dengan tema dalam tradisi kaidah Islam mengenai al-ʿām wa al-takhṣīṣ (relasi dalil umum dan pengkhususan), sebagaimana contoh asas Barat lex posterior sebanding dengan tema al-nāsikh wa al-mansūkh (Yūsuf, 2023). Karena itu, membahas lex specialis "menurut hukum Islam" secara akademik menuntut pengaitan antara: (i) struktur dalil syariah yang umum-khusus; (ii) instrumen metodologis uṣūl al-fiqh yang mengelola relasi tersebut; dan (iii) praktik institusional — termasuk ketika hukum Islam ditransformasikan menjadi hukum positif (misalnya qanun Aceh, KHES, atau undang-undang perbankan syariah) dalam sistem hukum Indonesia yang plural (Analiansyah & Abubakar, 2021; Efrinaldi et al., 2023).

________________________________________

B. Kerangka Epistemik Hukum Islam: Sumber, Istilah, dan Posisi Kaidah sebagai Perangkat Preferensi

Dalam literatur Indonesia, penggunaan istilah "syariah", "fiqh", dan "qānūn" sering tumpang-tindih, padahal ketiganya memiliki perbedaan konseptual — baik dari segi sumber, sifat, maupun tingkat otoritas — yang berimplikasi pada cara membaca konflik norma umum-khusus (Hidayatullah & Fadillah, 2022). Hakim menunjukkan bahwa sebagian akademisi dan legislator kerap memperlakukan fiqh dan qānūn seolah-olah setara dengan wahyu (Qur'an dan hadis) sehingga keduanya dianggap berwatak absolut, padahal fiqh dan qānūn merupakan produk penalaran dan formulasi manusia atas nas (Hidayatullah & Fadillah, 2022).

Rokhmad juga menegaskan bahwa "syariah" dapat digunakan untuk menunjuk ketentuan yang langsung bersumber dari Qur'an dan Sunnah maupun ketentuan yang sudah "diintervensi" ijtihad ulama; ketika digabung dengan hasil ijtihad, syariah menyempit menjadi fiqh (Miswanto et al., 2022). Pembedaan ini penting karena lex specialis dalam perspektif Islam pada dasarnya bekerja pada wilayah penalaran (fiqh/ijtihad) yang mengelola dalil umum-khusus dan menerjemahkannya menjadi ketentuan operasional, termasuk ketika ia dikodifikasi menjadi qānūn atau regulasi (Hidayatullah & Fadillah, 2022; Miswanto et al., 2022).

Pada level metodologi, kaidah-kaidah (qawāʿid) berfungsi sebagai "prinsip umum" atau logika untuk menemukan norma ketika norma yang ada tidak tersedia atau tidak jelas (Yūsuf, 2023). Mudzhar menekankan bahwa kaidah hukum bukanlah hukum itu sendiri, melainkan prinsip-prinsip yang diterima luas untuk membantu penemuan norma, pendapat hukum, atau keputusan hukum, terutama ketika terdapat kekosongan atau ketidakjelasan norma (Yūsuf, 2023). Dengan demikian, ketika suatu persoalan berada pada irisan antara aturan umum dan aturan khusus, perangkat kaidah (misalnya tema al-ʿām wa al-takhṣīṣ) menjadi landasan metodologis yang secara fungsional mirip dengan asas preferensi lex specialis dalam teori konflik norma modern (Iman, 2021; Yūsuf, 2023).

________________________________________

C. Padanan Konseptual dalam Uṣūl al-Fiqh: Dari Dalil Umum Menuju Pengkhususan

Di dalam praktik penetapan hukum Islam, salah satu sumber problem adalah sifat nas yang kadang menunjuk makna berdasarkan "lafaz umum" (ʿumūm al-lafẓ) atau "makna umum" (ʿumūm al-maʿnā), sehingga diperlukan metodologi untuk menentukan kapan suatu ketentuan berlaku umum dan kapan ia dibatasi atau diarahkan pada konteks tertentu (Iman, 2021). Nasrullah menjelaskan bahwa suatu hukum syariah kadang diturunkan dari zahir teks Qur'an dan hadis yang mengandung generalitas lafaz atau generalitas makna; generalitas makna juga dapat ditarik melalui analogi (qiyās) (Iman, 2021). Dalam kerangka ini, "aturan umum" dalam makna analitis bukan semata pasal yang bersifat umum, melainkan dalil yang cakupannya luas; sedangkan "aturan khusus" dapat muncul dari dalil pembatas, konteks, atau penalaran yang mengarahkan penerapan dalil umum pada kasus tertentu (Iman, 2021; Yūsuf, 2023).

Maulidizen — dalam pembahasan istiṣḥāb — memberi ilustrasi metodologis yang relevan: salah satu bentuk istiṣḥāb ialah menjalankan dalil yang bersifat umum "sambil menunggu" adanya dalil lain yang membatasi (mengkhususkan) cakupannya; contoh yang ia berikan ialah tetap berlakunya ketentuan umum sampai ada dalil khusus yang menjelaskan pengecualian (Ansori et al., 2023). Pola ini memperlihatkan struktur penalaran yang sangat dekat dengan logika lex specialis: dalil/ketentuan umum tetap bekerja sebagai default, namun ketika terdapat dalil khusus yang mengatur lebih spesifik, maka dalil khusus itulah yang diprioritaskan pada ruang berlakunya (Ansori et al., 2023; Yūsuf, 2023). Dengan demikian, lex specialis dalam horizon Islam dapat dipahami sebagai ekspresi modern dari mekanisme klasik pengelolaan generalitas dalil melalui pengkhususan (takhṣīṣ) dan pembatasan cakupan penerapan (Ansori et al., 2023; Yūsuf, 2023).

________________________________________

D. Pengecualian dari Aturan Umum sebagai Instrumen Ijtihad: Istiḥsān dan Rasionalitas Preferensi

Selain pengkhususan berbasis dalil, hukum Islam juga mengenal mekanisme "pengecualian kebijakan" dari ketentuan umum untuk mencapai ketepatan hukum dan kemaslahatan melalui metode seperti istiḥsān (Bintang et al., 2022; F. Wahyudi, 2019). Hidayatullah dan Fadillah menjelaskan istiḥsān sebagai "kebijakan/pengecualian" untuk tidak menerapkan aturan umum pada suatu kasus, dan sebagai gantinya menerapkan ketentuan khusus karena terdapat alasan dalil yang menuntut pengecualian itu (Bintang et al., 2022). Firdaus dkk. juga menyebutkan bahwa istiḥsān dapat dipahami sebagai transformasi seorang mujtahid dari ketentuan yang bersifat kullī (umum) menuju ketentuan juz'ī (parsial) karena adanya "argumen khusus" yang mengharuskannya; mereka juga menegaskan adanya perdebatan mazhab: sebagian menerima istiḥsān sebagai hujjah (misalnya Hanafiyah), sementara kelompok lain umumnya tidak menerimanya (misalnya al-Syāfi'iyah, Ẓāhiriyah, Mu'tazilah) (F. Wahyudi, 2019). Pada titik ini, prinsip "aturan khusus mengenyampingkan aturan umum" bukan hanya perkara konflik teks, tetapi juga produk pilihan metodologis ijtihad: kapan mengikuti generalisasi dan kapan melakukan pengecualian yang lebih tepat (Bintang et al., 2022; F. Wahyudi, 2019).

Namun, dinamika ini juga mengandung batas: pengecualian tidak boleh dilepaskan dari kerangka dalil dan tujuan syariah. Di ranah fatwa kontemporer, penggunaan metode preferensi dan pengecualian sering diletakkan dalam kerangka moderasi metodologis dan pertimbangan maṣlaḥah (Bintoro, 2015; Tarmidzi et al., 2024). Izmuddin menunjukkan bahwa DSN-MUI merespons problem ekonomi dengan metodologi yang menggabungkan pendekatan maṣlaḥah, kaidah-kaidah fiqh, dan komparasi mazhab, termasuk melalui mekanisme al-jam'u wa al-tawfīq (kompromi), tarjīḥ (penguatan dalil), dan penerapan hukum "apa adanya" untuk ketentuan yang bersifat qaṭʿī (Bintoro, 2015). Mukri dkk. menambahkan bahwa DSN-MUI menggunakan istiḥsān bi al-ʿurfī sebagai bagian dari ijtihad fatwa, disertai dalil Qur'an, hadis, ijma', qiyas, serta kaidah fiqh sebagai penguat penetapan hukum muamalah kontemporer (Tarmidzi et al., 2024). Dengan demikian, "mengutamakan yang khusus" dalam praktik ijtihad dapat muncul sebagai hasil kompromi dalil, tarjih, atau preferensi yuridis (istiḥsān), tetapi tetap dibingkai oleh sumber dan perangkat metodologis yang diakui (Bintoro, 2015; Tarmidzi et al., 2024).

________________________________________

E. Kaidah Konflik Norma Modern dan Syarat Operasional Lex Specialis: Relevansinya bagi Pembacaan Hukum Islam yang Dipositifkan

Ketika hukum Islam hadir sebagai regulasi positif, penerapan lex specialis memasuki ruang teori hierarki dan rezim peraturan. Dalam teori konflik norma modern, beberapa syarat penerapan lex specialis sering ditekankan: ketentuan umum tetap berlaku kecuali yang secara khusus diatur oleh aturan khusus; lex specialis harus setara tingkatnya dengan lex generalis; dan lex specialis harus berada dalam "lingkungan hukum (rezim) yang sama" dengan lex generalis (M. Wahyudi et al., 2021). Handayani dkk. merumuskan tiga syarat tersebut secara eksplisit dalam konteks analisis kewenangan BPSK dan peradilan umum (M. Wahyudi et al., 2021). Kerangka syarat yang sama juga diulang dalam studi Dadek dkk. tentang status darurat bencana: lex specialis menuntut pengecekan kesetaraan tingkat (law-to-law) dan kesamaan rezim agar tidak terjadi kekeliruan penerapan (Tabrani, 2018). Dengan kata lain, preferensi "khusus mengesampingkan umum" dalam negara hukum tidak berdiri sendiri, melainkan selalu beririsan dengan asas preferensi lain seperti lex superior dan lex posterior (Analiansyah & Abubakar, 2021; Tabrani, 2018; M. Wahyudi et al., 2021).

Bagi kajian hukum Islam di Indonesia, syarat-syarat ini penting karena banyak produk "syariah" hadir sebagai aturan khusus (misalnya qanun atau PERMA), tetapi tidak selalu setara dengan undang-undang pada hierarki formal (Afandi & Bagaskoro, 2024; Nuzul, 2014). Nuzul, misalnya, mengakui keberlakuan lex superior dalam hierarki, tetapi juga menegaskan lex specialis derogat lex generalis dapat berlaku sehingga legislasi yang spesifik berpotensi mengesampingkan regulasi yang umum (Analiansyah & Abubakar, 2021). Dalam konteks serupa, Bintoro menempatkan lex specialis derogat legi generalis sebagai salah satu prinsip yang digunakan dalam konflik kewenangan dan konflik aturan terkait peradilan agama, di samping lex superior dan lex posterior (Afandi & Bagaskoro, 2024). Konsekuensinya, pembacaan lex specialis "menurut hukum Islam" di Indonesia sering kali bersifat ganda: ia sekaligus (i) padanan metodologis takhṣīṣ dalam uṣūl al-fiqh pada tingkat dalil, dan (ii) asas preferensi konflik norma pada tingkat peraturan perundang-undangan (M. Wahyudi et al., 2021; Yūsuf, 2023).

________________________________________

F. Ilustrasi Historis: Kodifikasi Ottoman dan Praktik "Khusus Mengalahkan Umum" dalam Tradisi Hukum Islam

Pada konteks sejarah hukum Islam, gagasan mengutamakan aturan khusus di hadapan aturan umum juga dapat ditemukan dalam pengalaman kodifikasi dan legislasi kekhalifahan. Alfauzi menyebut bahwa penerapan kaidah fiqh dalam legislasi telah tampak pada era Ottoman melalui Majallah al-Aḥkām al-ʿAdliyyah, yang merupakan aplikasi kaidah-kaidah fiqh dalam bidang muamalah (Mudzhar, 2022). Meirison juga menegaskan bahwa Majallah al-Aḥkām al-ʿAdliyyah merupakan kodifikasi hukum muamalah yang disusun dari mazhab Hanafi dan lahir dalam konteks reformasi dan kebutuhan kodifikasi (Mudawam, 2021). Bahkan dalam pembahasan Ekinci tentang hukum Ottoman, dinyatakan bahwa "dalam peristiwa sengketa antara hukum umum dan hukum khusus, penerapan hukum khusus adalah konvensi", disertai penjelasan eksplisit lex specialis derogat legi generali (Ekinci, 2018). Rangkaian rujukan ini menunjukkan bahwa logika preferensi "khusus diutamakan" tidak asing di tradisi legislasi Islam; ia hadir baik sebagai prinsip penalaran maupun sebagai praktik pengaturan ketika hukum diformalkan dalam bentuk kodifikasi (Ekinci, 2018; Mudzhar, 2022).

________________________________________

G. Implementasi dalam Konteks Indonesia: Pluralisme Hukum dan Transformasi Khusus-Umum

1. Aceh: Otonomi Khusus, Qanun, dan Dialektika Lex Specialis dengan Lex Superior

Aceh sering dijadikan contoh paling menonjol tentang bagaimana aturan khusus (qanun) berinteraksi dengan aturan umum nasional, dan bagaimana asas lex specialis dipakai sebagai argumen preferensi. Analiansyah dan Abubakar menjelaskan bahwa pelaksanaan qanun jinayat di Aceh menggunakan lex specialis derogat legi generali, dengan konstruksi bahwa Undang-Undang Pemerintahan Aceh menjadi dasar kekhususan yang melahirkan kewenangan qanun untuk mengesampingkan KUHP pada bidang tertentu (Meirison, 2019). Salma dkk. juga menyatakan bahwa qanun Aceh dapat diasumsikan berada di bawah prinsip lex specialis derogat legi generali dan menjelaskan perluasan jenis delik tertentu di dalam Qanun Jinayat (Suhendar & Janwari, 2023). Rani dkk. menegaskan bahwa dalam sistem hukum nasional, asas preferensi seperti lex superior, lex posterior, dan lex specialis berperan dalam harmonisasi, dan mereka mengaitkan qanun sebagai regulasi spesifik yang mengarah pada konsep lex specialis (Sunaryo & Fahmi, 2024).

Akan tetapi, literatur juga memperlihatkan ketegangan nyata antara lex specialis dan lex superior. Iman menunjukkan adanya "discordance" antara prinsip lex specialis derogat legi generali dan lex superior derogat legi inferiori ketika Qanun Jinayat — sebagai produk peraturan daerah — berhadapan dengan aturan yang hierarkinya lebih tinggi; ia juga menegaskan bahwa bila pertentangan tidak terjadi antara produk hukum setingkat, maka lex specialis tidak dapat diterapkan dan rujukannya kembali pada lex superior (Nazar, 2022). Wahyudi dkk. dalam kajian koneksitas perkara TNI juga menegaskan bahwa Qanun Aceh tidak mengikat TNI dalam konteks tertentu dan pada saat konflik norma, hukum formal yang lebih tinggi diprioritaskan; mereka menilai sekalipun qanun memiliki corak lex specialis dari mandat kekhususan Aceh, ketentuan hukum lain yang lebih spesifik dengan posisi lebih tinggi dapat didahulukan (Salma et al., 2022). Bahkan Afandi dan Bagaskoro menunjukkan adanya debat konstitusional tentang posisi qanun dalam sistem Indonesia: di satu sisi argumen lex specialis dipakai untuk menopang penerapannya, tetapi di sisi lain hierarki peraturan dan pembatasan kewenangan pemidanaan menjadi isu yang terus diperdebatkan (Rani et al., 2020). Dengan demikian, dalam praktik Aceh, "aturan khusus mengesampingkan aturan umum" berlaku dalam batas-batas tertentu dan tidak otomatis menundukkan asas hierarki (Nazar, 2022; Rani et al., 2020).

2. Perbankan Syariah dan Sengketa Ekonomi Syariah: Undang-Undang Khusus, Fatwa, KHES, dan Rezim Peradilan

Dalam bidang ekonomi syariah, literatur menunjukkan penerapan lex specialis baik pada level peraturan substantif maupun pada level kelembagaan penyelesaian sengketa. Hidayatullah dan Fadillah menyatakan bahwa jika merujuk pada makna UU Perbankan Syariah dengan menggunakan lex specialis derogat legi generalis, maka ketentuan lain yang belum diatur dalam UU tersebut tetap berlaku untuk praktik perbankan, sehingga lex specialis di sini bekerja sekaligus sebagai prinsip prioritas dan prinsip "pelengkap" untuk hal-hal yang belum diatur (Bintang et al., 2022). Ansori dkk. juga menekankan bahwa KHES dan Fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai aturan khusus yang mengatur sistem operasional dan penyelesaian sengketa ekonomi Islam, dan transformasinya ke hukum positif "khusus" tunduk pada prinsip lex specialis derogat legi generalis (Hermansyah & Febriadi, 2024). Suhendar dan Janwari menguraikan prinsip preferensi yang sama dalam kerangka umum penyelesaian sengketa ekonomi syariah: bila ada dua aturan setingkat dan salah satunya khusus sedangkan yang lain umum, maka yang khusus didahulukan (Fatarib et al., 2020).

Dalam konteks peradilan dan kompetensi, F. Wahyudi (2019) menjelaskan bahwa PERMA No. 2 Tahun 2008 (KHES) diposisikan sebagai lex specialis terhadap aturan umum tertentu dalam penyelesaian perkara kepailitan/PKPU berbasis akad syariah, dan konflik norma di bidang ini dianalisis melalui sinkronisasi dan prinsip lex specialis (Shomad & Bintoro, 2018). Shomad dan Bintoro juga menegaskan bahwa konflik pengaturan eksekusi hak tanggungan dalam sengketa ekonomi syariah dapat diselesaikan dengan lex specialis derogat legi generali, dengan menempatkan peradilan agama sebagai lex specialis ketika hubungan hukumnya berbasis prinsip syariah (Mukri et al., 2023). Dalam kerangka yang lebih konseptual, Bintang dkk. menyatakan bahwa ketika hukum syariah dan hukum nasional tidak bertentangan, keduanya dapat berlaku; tetapi bila terjadi konflik, syariah diposisikan sebagai lex specialis dan hukum nasional sebagai lex generalis, sehingga doktrin lex specialis derogat legi generali dipakai (Widuhung & Machmud, 2022). Rangkaian ini menunjukkan bahwa lex specialis dalam ekonomi syariah Indonesia bukan hanya perdebatan metodologis, melainkan menjadi justifikasi pembagian rezim hukum, standar kepatuhan akad, dan kompetensi peradilan (Hermansyah & Febriadi, 2024; Widuhung & Machmud, 2022).

Namun, praktik penyelesaian sengketa juga menuntut pluralitas sumber dan argumentasi. Irawan dkk. menunjukkan bahwa dalam memutus sengketa ekonomi syariah, hakim peradilan agama tidak selalu hanya merujuk KHES, melainkan juga mengombinasikan rujukan lain termasuk kitab-kitab fiqh (kitab kuning), KHES, dan PERMA formal; mereka menegaskan bahwa KHES sendiri disusun dari berbagai sumber (Qur'an, hadis, kaidah, pendapat ulama, dan nilai lokal) tetapi tidak seluruh kaidah fiqh terartikulasikan dalam pasal-pasalnya sehingga rujukan kitab fiqh masih berlangsung (Kamali, 2022). Pola ini konsisten dengan pemahaman Mudzhar bahwa kaidah berfungsi ketika norma tidak jelas atau kurang, sehingga hakim atau mufti menggunakan perangkat kaidah sebagai logika penemuan norma (Kamali, 2022; Yūsuf, 2023). Dalam ruang inilah, "aturan khusus" terkadang tidak cukup berdiri sendiri dan membutuhkan pengayaan metodologis dari perangkat fiqh — tetapi tetap dalam koridor metode yang dapat dipertanggungjawabkan (Kamali, 2022; Yūsuf, 2023).

3. Hukum Keluarga: Usia Perkawinan dan Dispensasi sebagai Contoh Interaksi Umum-Khusus

Dalam hukum keluarga, contoh yang sering dipakai ialah batas usia perkawinan dan dispensasi. Miswanto dkk. menyatakan bahwa berdasarkan teori lex specialis derogate legi generalis, batas minimal usia perkawinan merujuk pada ketentuan khusus dalam UU No. 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas minimal (sebagai aturan khusus yang berlaku dalam rezim perkawinan positif), dan mereka juga menggarisbawahi perbedaan penentuan kedewasaan dalam literatur fiqh yang berbasis tanda fisik (Hasballah et al., 2021). Efrinaldi dkk. menambahkan bahwa Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 dipahami sebagai aturan khusus yang menjelaskan hukum acara terkait permohonan dispensasi kawin, sehingga ia berfungsi sebagai aturan prosedural khusus dalam domain yang spesifik (Fakhruddin et al., 2024). Pada saat yang sama, Efrinaldi dkk. juga menyatakan bahwa penyelesaian perbedaan antara ketentuan fiqh dan ketentuan dalam UU Perkawinan dapat ditempuh melalui asas lex specialis derogat lex generalis (Fakhruddin et al., 2024). Dua rujukan ini memperlihatkan bahwa dalam praktik Indonesia, "khusus mengesampingkan umum" dipakai pada dua tingkat: (i) tingkat penentuan norma positif yang berlaku di pengadilan; dan (ii) tingkat argumen sinkronisasi antara nilai fiqh dan legislasi modern melalui kerangka asas preferensi (Fakhruddin et al., 2024; Hasballah et al., 2021).

________________________________________

H. Sintesis Metodologis: Bagaimana Prinsip "Khusus Mengalahkan Umum" Dibaca secara Islam dan secara Negara-Hukum

Berdasarkan rujukan-rujukan di atas, prinsip "aturan khusus mengenyampingkan aturan umum" dalam perspektif hukum Islam dapat disintesiskan sebagai berikut.

Pertama, pada tingkat uṣūl al-fiqh, prinsip ini berakar pada pengelolaan dalil umum-khusus (al-ʿām wa al-takhṣīṣ) yang oleh Mudzhar secara eksplisit diposisikan sebagai padanan konseptual lex specialis (Yūsuf, 2023). Nasrullah menegaskan bahwa generalitas lafaz atau makna merupakan sumber penarikan hukum dan dapat dioperasionalkan melalui qiyas; sementara Maulidizen memperlihatkan pola berlakunya dalil umum hingga hadir pembatas khusus (Ansori et al., 2023; Iman, 2021).

Kedua, pada tingkat mekanisme ijtihad, "khusus" dapat muncul sebagai pengecualian dari ketentuan umum melalui istiḥsān — yang secara eksplisit dijelaskan sebagai kebijakan pengecualian oleh Hidayatullah dan Fadillah — namun legitimasi dan batasnya diperdebatkan antarmazhab sebagaimana dipetakan Firdaus dkk. (Bintang et al., 2022; F. Wahyudi, 2019).

Ketiga, pada tingkat positivisasi, keberlakuan lex specialis harus dibaca bersama syarat-syarat konflik norma modern (kesetaraan hierarki, rezim yang sama, dan ruang lingkup pengaturan), sebagaimana ditegaskan Handayani dkk. dan Dadek dkk., dan karenanya ia dapat berbenturan dengan lex superior sebagaimana terlihat pada perdebatan Qanun Aceh dalam studi Iman dan Wahyudi dkk. (M. Wahyudi et al., 2021; Nazar, 2022; Salma et al., 2022; Tabrani, 2018).

Kerangka sintesis ini juga mengimplikasikan bahwa penyelesaian konflik norma — baik konflik dalil maupun konflik regulasi — menuntut penalaran yang sistematis dan logis. Tarmidzi dkk. menegaskan bahwa dalam banyak kasus konflik norma terjadi tanpa norma derogasi yang jelas sehingga prinsip-prinsip konflik norma (lex superior, lex specialis, lex posterior) dipakai sebagai alat legal reasoning dan argumentasi, dan penggunaannya harus sistematis-logis untuk menghasilkan argumen yang valid serta memberi kepastian hukum (Jalil et al., 2022). Dalam konteks hukum Islam yang dipositifkan, tuntutan sistematis ini sejalan dengan karakter kaidah sebagai logika penemuan norma ketika terdapat kekosongan atau ketidakjelasan, sekaligus mengharuskan kehati-hatian agar preferensi "khusus" tidak dipakai melampaui rezim dan hierarki yang semestinya (Jalil et al., 2022; M. Wahyudi et al., 2021; Yūsuf, 2023).

________________________________________

I. Penutup

Prinsip lex specialis derogat legi generali dapat dipahami "menurut hukum Islam" melalui dua lapisan yang saling terkait. Pada lapisan metodologis Islam, ia berpadanan dengan tema al-ʿām wa al-takhṣīṣ dalam uṣūl al-fiqh dan bekerja melalui mekanisme pengkhususan maupun pengecualian (misalnya istiḥsān) untuk mengalihkan penerapan ketentuan umum menjadi ketentuan parsial yang lebih tepat, dengan tetap berada dalam koridor dalil dan metodologi yang diperdebatkan dan dibatasi oleh tradisi mazhab (Ansori et al., 2023; F. Wahyudi, 2019; Yūsuf, 2023). Pada lapisan negara-hukum, ketika hukum Islam ditransformasikan menjadi regulasi positif, lex specialis menjadi asas konflik norma yang tunduk pada syarat kesetaraan hierarki, kesamaan rezim, serta harus dibaca bersama lex superior dan lex posterior, yang dalam praktik Aceh maupun sengketa ekonomi syariah memperlihatkan dialektika dan ketegangan yang nyata (Mukri et al., 2023; Nazar, 2022; Salma et al., 2022; Shomad & Bintoro, 2018; M. Wahyudi et al., 2021).

Karena itu, "aturan khusus mengenyampingkan aturan umum" dalam konteks Islam-Indonesia bukanlah slogan tunggal, melainkan hasil interaksi antara metodologi penalaran syariah (dalil umum-khusus dan kaidah) dan arsitektur hukum positif (hierarki, rezim, dan kelembagaan) yang memerlukan argumentasi sistematis untuk mencapai kepastian dan keadilan (Jalil et al., 2022; M. Wahyudi et al., 2021; Yūsuf, 2023).

________________________________________

Daftar Pustaka

Afandi, F., & Bagaskoro, L. R. (2024). Islam and state's legal pluralism. Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman, 19(01), 1–26. https://doi.org/10.21274/epis.2024.19.01.1-26

Analiansyah, A., & Abubakar, A. (2021). Children handling procedure in Islamic criminal offense in Aceh. Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, 21(1). https://doi.org/10.15408/ajis.v21i1.20869

Ansori, Moh. A. Z., Royani, Muhit, M., Hilmi, I., & Athoillah, M. A. (2023). Axiological harmonization of sharia economic law supremacy and DSN-MUI fatwa in Indonesia. Al Mashalih: Journal of Islamic Law, 4(2), 95–110. https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i2.215

Bintang, S., Haflisyah, T., & Fikri, F. (2022). A study on the conformity of sharia bank financing akad to sharia principles, national laws, and contract drafting techniques. Syiah Kuala Law Journal, 6(1), 40–52. https://doi.org/10.24815/sklj.v6i1.28108

Bintoro, R. W. (2015). Restrictions on the religious judiciary's authority as a result of judicial power conflict rules. Jurnal Dinamika Hukum, 15(2). https://doi.org/10.20884/1.jdh.2015.15.2.441

Efrinaldi, E., Jayusman, J., & Yenis, M. (2023). Revealing the dilemma of marriage dispensation regulations in Indonesia. Adhki: Journal of Islamic Family Law, 5(1), 31–46. https://doi.org/10.37876/adhki.v5i1.113

Ekinci, E. (2018). Fratricide in Ottoman law. Belleten, 82(295), 1013–1046. https://doi.org/10.37879/belleten.2018.1013

Fakhruddin, F., Hasan, S., Firdaus, D. H., & Hidayat, H. (2024). From fiqh al-ibadat to muamalat: Repositioning zakat management in Indonesia in the perspective of Maqāṣid al-Sharī'ah. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 8(1), 495. https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i1.19637

Fatarib, H., Qasem, M., & Meirison, M. (2020). Al-Hājat as the basis of contemporary ijtihād. Al-Adalah, 17(1), 163–186. https://doi.org/10.24042/adalah.v17i1.6209

Hasballah, K., Darna, A., Said, W., Akbar, H., Makinara, I. K., & Fauzan, F. (2021). Identifying 'Illat through munasabah in Islamic law: A perspective of Imam Al-Ghazali. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 5(2), 598. https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.10914

Hermansyah, H., & Febriadi, S. R. (2024). Juridical review of net revenue sharing and profit sharing implementation in Islamic bank. Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 8(1), 151–159. https://doi.org/10.29313/amwaluna.v8i1.3446

Hidayatullah, M. S., & Fadillah, R. (2022). Economic and legal dimensions of collateral existence in modern mudhārabah contracts: Understanding the relationship between risk management, national law, and contemporary fiqh. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 223–238. https://doi.org/10.24090/mnh.v16i2.6860

Iman, R. Q. (2021). The position of Qanun 6 of 2014 on Jinayat law toward Act 11 of 2012 on juvenile criminal justice system related to child criminal punishment. Jurnal Hukum dan Peradilan, 10(1), 65. https://doi.org/10.25216/jhp.10.1.2021.65-87

Jalil, H., Yani, T. A., & Kurniawan, A. (2022). Public participation model in the preparation of sharia-based Aceh Qanun: Special focus on the role of the ulama. IIUM Law Journal, 30(2), 280–307. https://doi.org/10.31436/iiumlj.v30i2.672

Kamali, M. H. (2022). History and jurisprudence of the Maqāṣid. American Journal of Islam and Society, 38(3–4), 8–34. https://doi.org/10.35632/ajis.v38i3-4.3110

Meirison, M. (2019). Legal drafting in the Ottoman period. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 17(1), 39. https://doi.org/10.30984/jis.v17i1.806

Miswanto, M., Kautsar, M. S. A., & Mu'in, F. (2022). As-sharia maqashid review of marriage age limit in law number 16 year 2019. Al-Mizan, 18(1), 123–138. https://doi.org/10.30603/am.v18i1.2619

Mudawam, S. (2021). The uṣūl al-fiqh approach on the understanding of Islamic law in contemporary era: Source and contextualization. Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 55(2), 315. https://doi.org/10.14421/ajish.v55i2.1004

Mudzhar, M. A. (2022). The use of legal maxims in the fatwas of Indonesian Ulama Council. Jurnal Indo-Islamika, 12(1), 1–11. https://doi.org/10.15408/jii.v12i1.24343

Mukri, S. G., Harisah, H., & Shapiulayevna, A. P. (2023). Revitalization of istiḥsan bi al-'urfī in sharia financing: Fatwa study 2010–2018. Journal of Islamic Economic Laws, 1–12. https://doi.org/10.23917/jisel.v6i1.17436

Nazar, R. F. (2022). Tracking the genealogical reasoning reconstruction of Nahdlatul Ulama (NU) fiqh: From 'social fiqh' to 'civilization fiqh'. Tashwirul Afkar, 41(2), 137–162. https://doi.org/10.51716/ta.v41i2.74

Nuzul, A. (2014). The melting pot of legal systems in Indonesia (reading the legal politics of Indonesian Islamic law). Mimbar Hukum: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 25(2), 327. https://doi.org/10.22146/jmh.16088

Rani, F. A., Fikri, F., & Mahfud, M. (2020). Islam and national law: A formal legal review on sharia laws in Aceh. Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 20(1), 47. https://doi.org/10.30631/al-risalah.v20i1.521

Salma, S., Fajri, A., Hidayat, T., & Safri, E. (2022). The other side of the history of the formulation of Aceh Jinayat Qanun. Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, 22(1). https://doi.org/10.15408/ajis.v22i1.21000

Shomad, A., & Bintoro, R. W. (2018). Philosophical foundation of religious court competence towards encumbrance right execution. Jurnal Dinamika Hukum, 18(2), 222. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2018.18.2.2063

Suhendar, H., & Janwari, Y. (2023). Regulation and significance of sharia economic dispute resolution in religious courts. Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, 8(2), 304–319. https://doi.org/10.61394/jihtb.v8i2.267

Sunaryo, A., & Fahmi, A. H. (2024). Evaluation of the Maqāṣid al-Sharī'ah liberalization: An examination of the notion of 'prioritizing public interest over textual evidence'. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 1–16. https://doi.org/10.24090/mnh.v18i1.9886

Tabrani, M. (2018). Maqâshid revitalization in global era: Istidlâl study from text to context. Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 13(2), 310–333. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v13i2.1814

Tarmidzi, T., Khasanah, K., Arwani, A., Said, K., & Ramadhan, M. U. C. (2024). The pursuit of legal harmony in the integration of sharia economic law compilation, OJK regulations, and DSN-MUI fatwas. Hikmatuna: Journal for Integrative Islamic Studies, 10(1), 121–139. https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v10i1.7342

Wahyudi, F. (2019). The quo vadis of bankruptcy settlement and PKPU laws on sharia banking. Jurnal Hukum dan Peradilan, 8(1), 1. https://doi.org/10.25216/jhp.8.1.2019.1-20

Wahyudi, M., Munajat, M., & Ocktoberrinsyah, O. (2021). Legal connections for the settlement of criminal cases for TNI soldiers according to Aceh Qanun Number 7 of 2013 with military law. Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 55(1), 181. https://doi.org/10.14421/ajish.v55i1.957

Widuhung, S. D., & Machmud, A. (2022). Sharia banking position in the economic and the national legal system. International Journal of Social Service and Research, 2(9), 770–779. https://doi.org/10.46799/ijssr.v2i9.142

Yūsuf, A. D. R. (2023). Al-'adad kāmilan min al-majallah al-miṣriyyah li-'ulūm al-ma'lūmāt, mj 10, 'adad 1, abrīl 2023. Al-Majallah al-Miṣriyyah li-'Ulūm al-Ma'lūmāt, 10(1), 0–0. https://doi.org/10.21608/jesi.2023.315662