01533 - Lex Loci Contractus dalam Kerangka Hukum Islam: Titik Temu dan Titik Tegang antara Kaidah Choice of Law Modern dan Validitas Syariah

Abstract

This article examines the concept of lex loci contractus — the law of the place where a contract is made — and its problematization within the framework of Islamic law. Through a normative-analytical approach based on comparative legal literature, this article demonstrates that lex loci contractus as a connecting factor in private international law appears clearly in the codification of civil law in several Middle Eastern countries, while Islamic jurisprudence (fiqh muʿāmalāt) focuses on the validity of contracts (ʿaqd) according to Sharia rather than operating through territorial rules such as lex loci contractus. The study further shows that in contemporary cross-border practice, the place of contract conclusion is often less decisive than the governing law clause and the dispute resolution forum, particularly when forums such as English courts reject Sharia as a governing law. The tension between Sharia validity and enforceability under forum law gives rise to legal risk and Sharia non-compliance risk, which part of the literature addresses through the strengthening of arbitration mechanisms and more Sharia-friendly institutional dispute resolution designs. This article concludes that "lex loci contractus according to Islamic law" is best understood not as a standalone fiqh doctrine, but as an intersection — and frequently a point of tension — between positive law rules that may use the place of contracting as a connecting factor, fiqh muʿāmalāt that assesses the validity of contracts according to Sharia, and institutional choices of dispute resolution that determine whether Sharia functions as substantive law or merely as a business ethic in contractual documents.

Keywords: lex loci contractus; Islamic contract law; ʿaqd; choice of law; Sharia non-compliance risk; international commercial arbitration

________________________________________

Artikel ini mengkaji konsep lex loci contractus — hukum tempat di mana kontrak dibuat — dan problematisasinya dalam kerangka hukum Islam. Melalui pendekatan normatif-analitis berbasis literatur hukum komparatif, artikel ini menunjukkan bahwa lex loci contractus sebagai kaidah penghubung (connecting factor) dalam hukum perdata internasional tampil jelas dalam kodifikasi hukum perdata di sejumlah negara Timur Tengah, sementara fikih muʿāmalāt berfokus pada keabsahan akad (ʿaqd) menurut Syariah alih-alih beroperasi melalui kaidah teritorial seperti lex loci contractus. Studi ini lebih lanjut memperlihatkan bahwa dalam praktik lintas batas kontemporer, tempat kontrak disimpulkan sering kalah menentukan dibanding klausula governing law dan forum penyelesaian sengketa, khususnya ketika forum seperti pengadilan Inggris menolak Syariah sebagai governing law. Ketegangan antara validitas Syariah dan keberlakuan menurut hukum forum memunculkan risiko hukum dan risiko ketidakpatuhan Syariah, yang oleh sebagian literatur direspons melalui penguatan mekanisme arbitrase dan desain kelembagaan penyelesaian sengketa yang lebih ramah Syariah. Artikel ini menyimpulkan bahwa "lex loci contractus menurut hukum Islam" paling tepat dipahami bukan sebagai doktrin fikih yang berdiri sendiri, melainkan sebagai titik temu — dan kerap titik tegang — antara kaidah hukum positif yang dapat menggunakan tempat kontrak disimpulkan sebagai penghubung, fikih muʿāmalāt yang menilai sah tidaknya akad menurut Syariah, serta pilihan kelembagaan penyelesaian sengketa yang menentukan apakah Syariah berfungsi sebagai norma substantif atau sekadar etik bisnis dalam dokumen kontrak.

Kata Kunci: lex loci contractus; hukum kontrak Islam; ʿaqd; choice of law; risiko ketidakpatuhan Syariah; arbitrase komersial internasional

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam kaidah hukum perdata internasional (private international law) yang berkembang dalam sebagian kodifikasi hukum perdata negara-negara Timur Tengah, dapat ditemukan rumusan kaidah penghubung (connecting factor) bahwa kewajiban kontraktual dapat ditundukkan pada "hukum tempat kontrak disimpulkan" ketika tidak terdapat common domicile para pihak, kecuali para pihak menyepakati atau keadaan menunjukkan maksud penerapan hukum lain; rumusan ini merefleksikan gagasan lex loci contractus sebagai "hukum tempat kontrak dibuat" (Al-Umari & Alqudah, 2023). Pada saat yang sama, kerangka fikih muʿāmalāt (hukum transaksi) dalam hukum Islam cenderung dipaparkan dalam literatur sebagai kerangka yang menilai "keabsahan" (ṣaḥīḥ/bāṭil/fāsid) akad dan konsekuensi normatifnya menurut Syariah — yakni dengan fokus pada terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat akad, serta kesesuaian substansi akad dengan prinsip-prinsip Syariah — alih-alih beroperasi dengan kaidah teritorial seperti lex loci contractus (Farah & Hattab, 2020; Sirour & Abdalla, 2024). Karena itu, pembahasan lex loci contractus menurut hukum Islam perlu dipahami sebagai (i) bagaimana "tempat akad dibuat" beririsan dengan konsep akad (ʿaqd) dan prosedur pembentukan akad dalam fikih, serta (ii) bagaimana negara modern dan forum sengketa (pengadilan/arbitrase) mengoperasionalisasikan atau "menggeser" penerapan norma Syariah ketika kontrak melibatkan lintas yurisdiksi (Ercanbrack, 2019; Sirour & Abdalla, 2024).

Perbedaan kerangka ini menjadi semakin relevan dalam praktik kontrak modern, khususnya kontrak keuangan syariah, ketika para pihak — karena perbedaan kerangka regulasi dan standar — sering memilih hukum negara tertentu (misalnya hukum Inggris) sebagai hukum yang berlaku (governing law) (Fayyad, 2023; Moustafa, 2013; Nadar, 2009), sementara rujukan umum pada "prinsip Syariah" dapat diperlakukan oleh pengadilan Inggris sebagai sekadar pernyataan niat bisnis tanpa daya sebagai sistem hukum yang mengatur kontrak (Bhatti, 2019; Ercanbrack, 2019; Halimi, 2021). Dengan demikian, "tempat kontrak dibuat" dalam pengertian lex loci contractus dapat berperan besar pada tahap penentuan hukum yang berlaku oleh hukum positif suatu negara, tetapi "hukum Islam" menilai akad terutama melalui kacamata validitas Syariah, dan keterterapan norma Syariah dalam sengketa sangat dipengaruhi oleh institusi forum dan doktrin hukum yang mengaturnya (Ercanbrack, 2019; Mustapha et al., 2020; Sirour & Abdalla, 2024).

________________________________________

2. Akad (ʿAqd) dalam Hukum Islam: Kesepadanan Fungsional dengan "Contract" dan Fokus pada Validitas Syariah

Literatur perbandingan hukum kontrak menegaskan bahwa istilah "contract" dan padanannya dalam hukum Islam, yaitu "ʿaqd", secara konseptual dan fungsional tidak seharusnya dipertentangkan secara tajam karena klaim ketidaksetaraan keduanya dinilai "superfisial" dan tidak ditopang bukti kuat; justru terdapat banyak titik konvergensi pada aspek-aspek elementer seperti persetujuan para pihak dan unsur-unsur pembentukan kontrak (Farah & Hattab, 2020). Namun, sekalipun terdapat konvergensi terminologis dan fungsional tersebut, pendekatan hukum Islam yang dipotret dalam kajian tentang interpretasi kontrak Islam menekankan bahwa, berbeda dari sistem hukum modern yang sering mengaktifkan perangkat interpretasi pada saat sengketa/wanprestasi, metodologi hukum Islam memberi perhatian kuat pada penilaian "validitas kontrak sebelum sengketa" melalui kerangka rukun dan syarat yang dirumuskan fuqahāʾ (Sirour & Abdalla, 2024). Penekanan pada validitas ini menjelaskan mengapa "hukum tempat akad dibuat" bukanlah pusat analisis fikih; pusat analisisnya ialah apakah akad itu valid menurut Syariah, termasuk apakah substansinya bebas dari larangan seperti riba dan gharar yang menimbulkan konsekuensi ketidakabsahan atau void/voidable menurut fikih (Benlala, 2021; Dahlgren & Lindbekk, 2020; Tampio, 2011).

Di sisi epistemologis, sumber-sumber yang membahas evolusi Syariah dan fiqh menekankan pembedaan antara Syariah sebagai "hukum ideal" dan fiqh sebagai "pemahaman manusia" atas Syariah, yang historisnya berkembang melalui metodologi uṣūl al-fiqh (Cerimagic, 2010; Özdem, 2019). Selain itu, kajian tentang institusionalisasi hukum Islam dalam negara modern (misalnya Malaysia) menunjukkan bahwa pluralisme fikih (hasil ijtihād yang probabilistik dan beragam) dapat "terdesak" oleh logika institusional negara yang mengutamakan uniformitas dan kepastian (Sirour & Abdalla, 2024), dan bahkan dikonstruksi dalam bentuk "Anglo-Muslim law" yang secara metodologis mengikuti model common law Inggris sambil menginkorporasi fragmen fiqh untuk subjek Muslim (Saharuddin & Meirison, 2022). Implikasi utamanya bagi tema lex loci contractus adalah bahwa "hukum Islam" sebagai kerangka normatif akad dapat beroperasi secara berbeda ketika ia hadir sebagai (a) fikih non-negara yang plural, atau (b) norma yang telah dimediasi dan dibakukan oleh institusi negara, sehingga perangkat hukum positif (termasuk kaidah choice of law) bisa lebih menentukan "hukum yang berlaku" atas kontrak dibanding sekadar tempat kontrak dibuat (Saharuddin & Meirison, 2022; Sirour & Abdalla, 2024).

________________________________________

3. Daya Ikat Akad dan Prinsip "Kontrak sebagai Hukum Para Pihak" dalam Ekspresi Hukum Islam

Di dalam tradisi hukum Arab kontemporer, terdapat ungkapan yang mengasosiasikan daya ikat kontrak dengan prinsip pacta sunt servanda, yakni frasa "al-ʿaqd sharīʿat al-mutaʿāqidīn" (akad adalah "syariat/hukum" bagi para pihak yang berkontrak), yang ditunjukkan sebagai adaptasi fraseologis yang hidup dalam wacana hukum Arab modern sekaligus memiliki jangkar dalam literatur fikih (Bano, 2022). Literatur lain tentang prinsip-prinsip dagang dalam Islam juga mengafirmasi ungkapan sejenis ("al-ʿaqd sharīʿat al-mutaʿāqhidīn") dengan makna bahwa kontrak harus dihormati dan diperlakukan sebagai "hukum antara para pihak" (Noor et al., 2019). Pada tataran ini, sekalipun tema "tempat kontrak dibuat" penting dalam choice of law negara modern, hukum Islam menempatkan daya ikat akad sebagai fondasi etik-yuridis transaksi, sepanjang akad tidak melanggar batas-batas Syariah (Bano, 2022; Noor et al., 2019).

Namun, keberlakuan "daya ikat" ini tidak bersifat absolut dalam pengertian membenarkan klausula apa pun; dalam konteks Syariah, validitas klausula dapat ditolak bila bertentangan dengan objek akad, dengan rujukan pada hadis yang menegaskan kewajiban menghormati syarat-syarat kontrak kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal (Ercanbrack, 2019). Dengan demikian, jika lex loci contractus memusat pada pertanyaan "hukum negara mana" yang mengatur kontrak berdasarkan tempat penyimpulan, maka hukum Islam menambah lapisan pertanyaan "apakah akad (termasuk klausulanya) sah menurut Syariah" dan "apakah klausula tersebut melanggar kebijakan publik Syariah," yang kemudian berdampak pada risiko ketidakpatuhan Syariah (Sharīʿah non-compliance risk) dan risiko ketidakberlakuan di forum tertentu (Benlala, 2021; Bhatti, 2019).

________________________________________

4. "Tempat Akad Dibuat" dalam Fikih: Majlis al-ʿAqd dan Sensitivitas terhadap Locus dalam Praktik Perdagangan

Meskipun literatur yang tersedia tidak memformulasikan doktrin fikih yang eksplisit bernama lex loci contractus, sumber-sumber tentang hukum kontrak Islam menunjukkan bahwa "tempat/majelis akad" tetap relevan pada level pembentukan akad. Dalam perbandingan hukum kontrak Islam dan hukum Indonesia, misalnya, dijelaskan bahwa ijāb dan qabūl harus muttashil (bersambung/berkesinambungan) dan dilakukan dalam satu majlis ʿaqd (satu majelis/setting) agar akad sah (Elmahjub et al., 2026). Dengan demikian, "tempat" dalam fikih lebih hadir sebagai prasyarat prosedural-kontekstual untuk memastikan kesatuan pernyataan kehendak para pihak (ijab-qabul), bukan sebagai kaidah penentu "hukum negara mana yang berlaku" sebagaimana lex loci contractus dalam hukum perdata internasional (Al-Umari & Alqudah, 2023; Elmahjub et al., 2026).

Selain itu, kajian sejarah kontrak dan utang di Samudra Hindia menunjukkan adanya ketidaknyamanan sebagian fuqahāʾ awal terhadap transaksi yang melibatkan properti yang berada jauh dari "lokus kontrak," yang menandakan adanya sensitivitas fikih terhadap keterpisahan antara objek transaksi dan tempat akad dibuat dalam praktik perdagangan (Berrahlia, 2023). Sensitivitas ini memperlihatkan bahwa "lokus" bukanlah isu yang sepenuhnya asing dalam diskursus fikih kontrak; hanya saja, bentuk relevansinya tidak identik dengan teknik choice-of-law modern yang menggunakan tempat penyimpulan kontrak sebagai titik taut hukum (Al-Umari & Alqudah, 2023; Berrahlia, 2023).

________________________________________

5. Lex Loci Contractus sebagai Teknik Hukum Positif di Negara Muslim dan Peran "Syariah sebagai Rujukan" ketika Hukum Tertulis Diam

Di tingkat negara modern, beberapa sistem hukum sipil di kawasan Arab menampilkan model kodifikasi yang mengatur hierarki sumber hukum ketika terjadi kekosongan norma. Dalam kajian tentang kontrak jual beli e-commerce di Yordania, disebutkan bahwa Code Sipil Yordania menegaskan jika pengadilan tidak menemukan ketentuan yang relevan dalam undang-undang, maka rujukan diarahkan pada kaidah fikih yang paling sesuai, kemudian prinsip-prinsip Syariah, lalu kebiasaan setempat, dan pada akhirnya kaidah ekuitas (Ercanbrack & Ali, 2024). Pola ini memperlihatkan bahwa "tempat kontrak dibuat" (sebagai penghubung dalam konflik hukum) bisa beroperasi dalam rezim hukum positif, sementara Syariah/fiqh berfungsi sebagai rujukan substansial ketika hukum tertulis tidak memadai, bukan semata-mata sebagai "hukum tempat" (Al-Umari & Alqudah, 2023; Ercanbrack & Ali, 2024).

Sebaliknya, konteks Nigeria menunjukkan tantangan berbeda: literatur tentang risiko hukum dan ketidakpatuhan Syariah dalam industri keuangan Islam di Nigeria menyatakan bahwa yurisdiksi pengadilan Syariah tidak mencakup perkara komersial Islam (yang dibatasi pada status personal), akibat transformasi kolonial yang menggeser hukum Islam dari "hukum negeri" menjadi terbatas pada urusan personal (Kordvani, 2009). Konteks ini menggarisbawahi bahwa penerapan norma akad menurut Syariah tidak hanya ditentukan oleh tempat kontrak dibuat, melainkan juga oleh arsitektur kelembagaan yurisdiksi dan kompetensi pengadilan — yang pada gilirannya dapat membuat sengketa kontrak "Islam" diputus dengan perangkat hukum non-Syariah (Bhatti, 2019; Kordvani, 2009).

________________________________________

6. Otonomi Para Pihak, Kebijakan Publik Syariah, dan Pergeseran dari Lex Loci Contractus ke Governing Law Clause

Dalam sengketa komersial modern — khususnya transaksi lintas batas — pilihan hukum oleh para pihak sering menggeser relevansi lex loci contractus karena governing law clause menjadi penentu utama cara sengketa diputus (Nadar, 2009). Literatur mengenai arbitrase komersial internasional menegaskan bahwa pilihan hukum (choice of law) mendapatkan tempat dalam kaidah Syariah: para pihak dapat memilih aturan prosedural dan substantif untuk sengketa kontraktual mereka selama pilihan tersebut tidak melanggar kebijakan publik Syariah, dan penolakan eksekusi putusan asing dapat terjadi bila putusan bertentangan dengan ketertiban umum Syariah (Ercanbrack, 2019). Dalam perspektif ini, bahkan bila suatu sistem hukum positif memiliki kaidah default yang menyerupai lex loci contractus (hukum tempat kontrak disimpulkan) (Al-Umari & Alqudah, 2023), otonomi para pihak yang diakui (dengan batasan kebijakan publik Syariah) membuat "tempat kontrak dibuat" tidak selalu menjadi titik taut utama (Ercanbrack, 2019).

Akan tetapi, literatur yang menelaah sengketa pembiayaan syariah di pengadilan Inggris menunjukkan adanya problem ketika para pihak bermaksud menundukkan kontrak pada Syariah dan hukum Inggris sekaligus. Putusan Court of Appeal Inggris dikutip menyatakan bahwa Syariah tidak dapat mengatur perjanjian keuangan Islam di Inggris, dan frasa "subject to the principles of glorious Sharīʿah" dalam klausula hukum yang berlaku dipahami hanya menunjukkan niat bertransaksi sesuai Syariah tanpa menyingkirkan penerapan hukum Inggris sebagai hukum yang mengatur (Ercanbrack, 2019). Kajian tentang risiko ketidakpatuhan Syariah dan studi tentang standar kontrak keuangan Islam juga menguatkan bahwa pengadilan Inggris memandang kontrak hanya dapat memiliki satu governing law berupa hukum suatu negara, dan rujukan umum pada prinsip Syariah dapat dinilai terlalu kabur untuk efektif sebagai inkorporasi norma (Bhatti, 2019; Halimi, 2021). Konsekuensinya, dalam praktik lintas batas, bukan lex loci contractus yang dominan melainkan pertarungan antara otonomi para pihak, doktrin choice of law forum, dan status Syariah sebagai "non-state law" di yurisdiksi tertentu (Ercanbrack, 2019; Halimi, 2021; Mustapha et al., 2020).

________________________________________

7. Pengadilan Inggris, "Syariah sebagai Non-State Law," dan Implikasi terhadap Kontrak yang Dibuat di Tempat Lain

Serangkaian kajian tentang sengketa keuangan Islam di Inggris mengonfirmasi bahwa praktik pengadilan Inggris tidak konsisten terhadap non-state law, namun untuk rujukan Syariah dalam kontrak pembiayaan Islam, terdapat kecenderungan kuat untuk mempertahankan supremasi hukum Inggris ketika klausula menyatakan kontrak tunduk pada hukum Inggris meski menyebut prinsip Syariah (Halimi, 2021; Mustapha et al., 2020). Literatur mengenai Shariah non-compliance risk membahas secara spesifik perkara Shamil Bank v Beximco dan menegaskan bahwa karena hukum Inggris yang diterapkan, pengadilan tidak perlu memeriksa apakah substansi transaksi memenuhi Syariah; akibatnya, rujukan pada Syariah menjadi tidak operasional sebagai sistem hukum yang mengatur kontrak (Bhatti, 2019). Literatur lain tentang fragmentasi standar dan pilihan hukum dalam kontrak lintas batas juga menggunakan contoh klausula Shamil Bank v Beximco untuk menekankan bahwa memilih hukum asing (misalnya Inggris) dapat memunculkan problem: pengadilan dapat tidak merujuk pada prinsip Syariah dalam putusannya (Ercanbrack, 2019; Fayyad, 2023).

Dari perspektif manajemen sengketa dan sukuk, juga dicatat adanya resistensi pengadilan Inggris untuk menerapkan Syariah pada kontrak keuangan Islam, disertai kecenderungan preferensi pada hukum Inggris dan yurisdiksi eksklusif pengadilan Inggris dalam peristiwa default (Greer, 2023). Dalam kerangka ini, "tempat kontrak dibuat" menjadi kurang menentukan dibanding (i) forum yang dipilih, (ii) klausula governing law, dan (iii) karakter Syariah yang diposisikan sebagai sistem normatif keagamaan yang tidak diakui sebagai hukum nasional yang mengatur perdagangan internasional oleh forum tertentu (Ercanbrack, 2019; Greer, 2023; Halimi, 2021). Dengan kata lain, sekalipun kontrak disimpulkan di wilayah yang kuat tradisi Syariahnya, ketika sengketa bergeser ke forum yang menolak Syariah sebagai governing law, maka "lex loci contractus" (hukum tempat kontrak dibuat) dapat kalah oleh doktrin forum dan klausula hukum yang berlaku (Al-Umari & Alqudah, 2023; Ercanbrack, 2019; Halimi, 2021).

________________________________________

8. Konsekuensi Substansial dalam Hukum Islam: Ketidakpatuhan Syariah, Kontrak Void/Voidable, dan Mekanisme Perbaikan (Rectification)

Dalam hukum Islam, ketidakpatuhan pada syarat-syarat validitas akad memiliki konsekuensi normatif yang dapat dikualifikasikan sebagai pemicu risiko Syariah, karena kondisi yang menyebabkan invaliditas kontrak memunculkan ketidakpastian keberlakuan akad menurut fikih (Benlala, 2021). Literatur mengenai derivasi risiko Syariah menautkan risiko tersebut pada elemen dan kondisi akad dalam hukum kontrak Islam, termasuk konsekuensi void atau voidable akibat kegagalan memenuhi kewajiban kontraktual menurut Syariah (Benlala, 2021). Kajian tentang kontrak keuangan yang dapat dibatalkan (ʿuqūd fāsidah) menekankan bahwa terdapat nuansa antar-mazhab dan — khususnya dalam pendekatan Hanafiyah — terdapat kecenderungan untuk tidak tergesa membatalkan kontrak, melainkan mencari mekanisme perbaikan dengan menghapus unsur tidak sah seperti riba (Dahlgren & Lindbekk, 2020). Dengan demikian, walaupun lex loci contractus mengarahkan "hukum apa" yang diterapkan oleh suatu sistem hukum positif (Al-Umari & Alqudah, 2023), penilaian Syariah dapat tetap menyatakan bahwa substansi akad bermasalah (misalnya karena riba/gharar), sehingga menimbulkan ketegangan antara enforceability menurut hukum forum dan "validitas Syariah" menurut fikih (Benlala, 2021; Bhatti, 2019; Dahlgren & Lindbekk, 2020).

Ketegangan ini merupakan bagian dari "legal risk" yang dibahas dalam literatur mitigasi risiko hukum pada operasi perbankan Islam: kepatuhan pada Syariah adalah sentral bagi bank Islam, tetapi hukum yang mengatur transaksi tidak selalu mempertimbangkan Syariah, sehingga menimbulkan risiko terkait kapasitas para pihak, keberlakuan, dan ketidakpastian interpretasi Syariah dalam forum sekuler (Jadalhaq & Russi, 2020). Dengan cara ini, "tempat kontrak dibuat" (atau hukum yang default-nya mungkin ditentukan oleh tempat kontrak dibuat) bukan satu-satunya variabel; variabel lain yang krusial adalah perbedaan prinsip antara Syariah dan hukum positif, serta bagaimana forum sengketa menilai klausula Syariah dalam dokumen kontrak (Bhatti, 2019; Ercanbrack, 2019; Jadalhaq & Russi, 2020).

________________________________________

9. Arbitrase sebagai Jalan Mediasi antara Otonomi Para Pihak, Syariah, dan Forum: Mengurangi Ketergantungan pada Lex Loci Contractus

Karena litigasi di forum tertentu dapat menolak Syariah sebagai governing law (Ercanbrack, 2019; Halimi, 2021), literatur tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa menempatkan arbitrase sebagai mekanisme yang potensial untuk mengakomodasi preferensi Syariah para pihak. Kajian tentang penerapan aturan keuangan Syariah dalam arbitrase menegaskan bahwa arbitrase dipandang menarik karena fleksibilitas, kecepatan, dan kerahasiaan, sekaligus memungkinkan pilihan aturan prosedural dan substantif selama tidak melanggar kebijakan publik Syariah (Ercanbrack, 2019). Kajian lain tentang pengelolaan risiko ketidakpatuhan Syariah mengusulkan penguatan arbitrase perbankan/keuangan Islam sebagai bagian dari pengaturan kelembagaan untuk mengelola risiko bahwa klausula Syariah tidak diakui di yurisdiksi lain (Bhatti, 2019). Sementara itu, kajian yang membahas upaya "mengambil" sengketa keuangan Islam dari pengadilan Inggris menekankan bahwa memilih arbitrase dan memilih seat yang tepat dapat membantu penerapan prinsip Syariah melalui klausula gabungan, serta memungkinkan para pihak menunjuk arbiter dengan kompetensi yang relevan terhadap isu keuangan Islam (Moustafa, 2013).

Di sini tampak bahwa arbitrase dapat menggeser fokus dari lex loci contractus (hukum tempat kontrak dibuat) menuju desain kelembagaan seat of arbitration, klausula pilihan hukum, dan kualifikasi arbiter, yang semuanya dapat menentukan apakah norma Syariah berfungsi secara substantif dalam putusan (Ercanbrack, 2019; Moustafa, 2013). Namun, literatur yang sama juga mengingatkan bahwa tujuan akhir arbitrase adalah eksekusi, dan eksekusi putusan asing di negara-negara Islam dapat ditolak jika bertentangan dengan kebijakan publik Syariah (Ercanbrack, 2019). Artinya, arbitrase bukan penghapusan problem choice of law, melainkan re-konfigurasi: "tempat kontrak dibuat" menjadi kurang dominan, sementara "tempat putusan akan dieksekusi" dan standar kebijakan publik Syariah menjadi variabel penentu (Ercanbrack, 2019).

________________________________________

10. Pembahasan: Sintesis Pemahaman "Lex Loci Contractus Menurut Hukum Islam"

Berdasarkan rujukan yang tersedia, pemahaman yang paling hati-hati dan berbasis bukti adalah sebagai berikut.

Pertama, lex loci contractus sebagai kaidah bahwa kontrak tunduk pada hukum tempat disimpulkan muncul jelas sebagai teknik choice of law dalam kodifikasi hukum perdata tertentu (misalnya rumusan bahwa, tanpa common domicile, kontrak tunduk pada hukum tempat kontrak disimpulkan kecuali para pihak bermaksud lain) (Al-Umari & Alqudah, 2023).

Kedua, literatur hukum Islam yang disediakan memusat pada konsep akad (ʿaqd) dan validitas Syariah dengan perangkat rukun-syarat serta pembatasan kebijakan publik Syariah (misalnya larangan klausula yang menghalalkan yang haram) (Ercanbrack, 2019; Farah & Hattab, 2020; Sirour & Abdalla, 2024), dan menampilkan relevansi "tempat/majlis akad" terutama pada dimensi pembentukan ijab-qabul dalam satu majlis (Elmahjub et al., 2026).

Ketiga, dalam praktik kontemporer lintas batas, "tempat kontrak dibuat" sering kalah menentukan dibanding klausula governing law dan forum sengketa, khususnya ketika forum (seperti pengadilan Inggris) menolak Syariah sebagai governing law dan memperlakukan rujukan Syariah sebagai pernyataan niat yang tidak operasional (Bhatti, 2019; Ercanbrack, 2019; Halimi, 2021).

Keempat, ketegangan antara validitas Syariah dan keberlakuan menurut hukum forum memunculkan risiko hukum dan risiko ketidakpatuhan Syariah, yang oleh sebagian literatur direspons melalui penguatan mekanisme arbitrase dan desain kelembagaan penyelesaian sengketa yang lebih ramah Syariah, dengan tetap menyadari kendala kebijakan publik pada tahap eksekusi (Ercanbrack, 2019; Jadalhaq & Russi, 2020; Moustafa, 2013).

________________________________________

11. Simpulan

"Lex loci contractus menurut hukum Islam" tidak dapat dipahami — berdasarkan sumber yang tersedia — sebagai doktrin fikih yang berdiri sendiri dan bersaing langsung dengan kaidah choice of law modern. Ia lebih tepat dipahami sebagai titik temu (dan sering kali titik tegang) antara: (i) kaidah hukum positif yang dapat memakai tempat kontrak disimpulkan sebagai penghubung (Al-Umari & Alqudah, 2023); (ii) fikih muʿāmalāt yang menilai sah tidaknya akad menurut Syariah dan mempersoalkan klausula yang bertentangan dengan kebijakan publik Syariah (Benlala, 2021; Ercanbrack, 2019; Sirour & Abdalla, 2024); dan (iii) pilihan kelembagaan penyelesaian sengketa (pengadilan vs. arbitrase) yang menentukan apakah Syariah berfungsi sebagai norma substantif atau sekadar "etik bisnis" dalam dokumen (Bhatti, 2019; Ercanbrack, 2019; Halimi, 2021).

________________________________________

Daftar Pustaka

Al-Umari, M. R., & Alqudah, M. A. (2023). Contract and Aqd, are they functionally different? International Journal of Law and Management, 66(1), 11–22. https://doi.org/10.1108/ijlma-03-2023-0040

Bano, S. (2022). British Muslim Communities, Islamic Divorce and English Family Law. https://doi.org/10.5040/9781509947911.ch-012

Benlala, M. A. (2021). A scrutiny of the demand deposit (current account) through the lenses of law and Islamic jurisprudence. Law and World, 8(4), 16–33. https://doi.org/10.36475/8.4.2

Berrahlia, B. (2023). Islamic finance dispute resolutions in the English courts: past experience and an outlook for the future. Journal of International Trade Law and Policy, 23(1), 14–36. https://doi.org/10.1108/jitlp-04-2023-0014

Bhatti, M. (2019). Managing Shariah non-compliance risk via Islamic dispute resolution. Journal of Risk and Financial Management, 13(1), 2. https://doi.org/10.3390/jrfm13010002

Cerimagic, S. (2010). The effects of Islamic law on business practices. Education Business and Society: Contemporary Middle Eastern Issues, 3(1), 40–47. https://doi.org/10.1108/17537981011022805

Dahlgren, S., & Lindbekk, M. (2020). Introduction. Hawwa, 18(2–3), 117–142. https://doi.org/10.1163/15692086-12341374

Elmahjub, E., Qadir, J., Mushtaq, A., Naeem, R., Ghaznavi, I., & Iqbal, W. (2026). IslamicLegalBench: Evaluating LLMs knowledge and reasoning of Islamic law across 1,200 years of Islamic pluralist legal traditions. https://doi.org/10.48550/arxiv.2602.21226

Ercanbrack, J. (2019). Islamic financial law and the law of the United Arab Emirates: Disjuncture and the necessity for reform. Arab Law Quarterly, 33(2), 152–178. https://doi.org/10.1163/15730255-12332011

Ercanbrack, J., & Ali, A. (2024). The new legalities of Islamic contractual interpretation: Institutional frameworks and the displacement of intention. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 17(6), 1196–1212. https://doi.org/10.1108/imefm-03-2024-0156

Farah, A. Q., & Hattab, R. (2020). The application of Sharīʿah finance rules in international commercial arbitration. Utrecht Law Review, 16(1), 117–139. https://doi.org/10.36633/ulr.592

Fayyad, M. (2023). Reconstructing lease-to-own contracts: A contemporary approach to Islamic banking standards. Heliyon, 9(9), e19319. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e19319

Greer, I. (2023). Angrezi shariat: Islamic law in 20th- and 21st-century Britain and its colonial antecedents. Studies in Religion/Sciences Religieuses, 53(3), 323–335. https://doi.org/10.1177/00084298231187079

Halimi, S. (2021). Arabic legal phraseology in positive law and jurisprudence: The historical influence of translation. Comparative Legilinguistics, 46(1), 37–64. https://doi.org/10.2478/cl-2021-0007

Jadalhaq, I. M., & Russi, L. (2020). Finding direction at the edge of law and life: Islamic Fiqh, correspondence, and UAE Takāful insurance regulation. Canadian Journal of Law and Society / Revue Canadienne Droit Et Société, 35(3), 477–497. https://doi.org/10.1017/cls.2020.19

Kordvani, A. (2009). A legal analysis of the Islamic bonds (sukuk) in Iran. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 2(4), 323–337. https://doi.org/10.1108/17538390911006377

Moustafa, T. (2013). Judging in God's name: State power, secularism, and the politics of Islamic law in Malaysia. Oxford Journal of Law and Religion, 3(1), 152–167. https://doi.org/10.1093/ojlr/rwt035

Mustapha, Z., Kunhibava, S., & Muneeza, A. (2020). Legal and Sharīʿah non-compliance risks in Nigerian Islamic finance industry: A review of the literature. International Journal of Law and Management, 63(2), 275–299. https://doi.org/10.1108/ijlma-03-2020-0075

Nadar, A. (2009). Islamic finance and dispute resolution: Part 1. Arab Law Quarterly, 23(1), 1–29. https://doi.org/10.1163/157302509x395623

Noor, N. S. M., Shafiai, M. H. M., & Ismail, A. G. (2019). The derivation of Shariah risk in Islamic finance: A theoretical approach. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 10(5), 663–678. https://doi.org/10.1108/jiabr-08-2017-0112

Saharuddin, D., & Meirison, M. (2022). Expel riba with Islamic transactions (analysis of Islamic financial institutions). Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat, 22(2), 275–288. https://doi.org/10.19109/nurani.v22i2.13539

Sirour, M. I. K., & Abdalla, M. A. K. (2024). The rules of Wakala contract (agency) in Sharia law and its application in Islamic finance: A comparative study. المجلة القانونية, 19(5), 3063–3082. https://doi.org/10.21608/jlaw.2024.253959.1084

Tampio, N. (2011). Constructing the space of testimony. Political Theory, 39(5), 600–629. https://doi.org/10.1177/0090591711413546

Özdem, B. H. (2019). Doğu tahkiminin İslami finans uyuşmazlıklarını İngiliz mahkemelerinin elinden alma yolundaki süreci. Public and Private International Law Bulletin, 295–323. https://doi.org/10.26650/ppil.2019.39.1.0001