01532 - Lex Loci: Hukum Tempat Terjadinya Peristiwa Hukum dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional dan Hukum Islam

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep lex loci sebagai asas hukum yang menghubungkan suatu peristiwa hukum dengan hukum tempat terjadinya peristiwa tersebut dalam kerangka Hukum Perdata Internasional (HPI) dan perspektif hukum Islam. Dengan menggunakan pendekatan doktrinal dan komparatif, kajian ini menelusuri varian-varian asas lex loci meliputi lex loci contractus, lex loci delicti, dan lex loci celebrationis, serta relevansinya dalam konteks perkawinan lintas negara, transaksi elektronik, dan penegakan syariat Islam di wilayah otonomi khusus seperti Aceh. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam sistem hukum modern, lex loci merupakan perangkat penting untuk mengikat peristiwa pada hukum tempat, terutama dalam ranah lintas yurisdiksi. Sementara itu, dalam hukum Islam, dimensi tempat diakui melalui kaidah perubahan hukum seiring perubahan masa, tempat, dan keadaan; pengakuan adat (al-'ādah al-muḥakkamah) sebagai dasar penetapan hukum; serta penafsiran fungsional atas konsep "tempat" dalam akad dan pembuktian. Ketegangan antara lex loci sebagai asas HPI dengan norma hukum Islam dan hukum nasional berbasis agama tampak nyata pada perdebatan perkawinan beda agama di luar negeri, pembatasan melalui ketertiban umum, dan kritik penyelundupan hukum.

Kata Kunci: lex loci; hukum perdata internasional; hukum Islam; lex loci celebrationis; pilihan hukum

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of lex loci as a legal principle that connects a legal event to the law of the place where such event occurs within the framework of Private International Law (PIL) and Islamic law perspective. Employing a doctrinal and comparative approach, this study traces the variants of the lex loci principle, including lex loci contractus, lex loci delicti, and lex loci celebrationis, along with their relevance in the context of cross-border marriages, electronic transactions, and the enforcement of Islamic law in special autonomous regions such as Aceh. The findings reveal that within modern legal systems, lex loci serves as a crucial instrument for binding events to the law of the place, particularly in cross-jurisdictional matters. In Islamic law, the spatial dimension is acknowledged through the maxim of legal change according to changing times, places, and circumstances; the recognition of custom (al-'ādah al-muḥakkamah) as a basis for legal determination; and the functional interpretation of "place" in contracts and evidence. The tension between lex loci as a PIL principle and Islamic law norms as well as religion-based national law is evident in debates over interfaith marriages abroad, limitations through public order, and critiques of legal evasion.

Keywords: lex loci; private international law; Islamic law; lex loci celebrationis; choice of law

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam wacana Hukum Perdata Internasional (HPI)/conflict of laws, istilah lex loci dipakai untuk menunjuk hukum yang berlaku pada tempat (locus) di mana suatu perbuatan hukum dilakukan atau tempat terjadinya peristiwa yang melahirkan sengketa, khususnya ketika perkara memiliki keterkaitan dengan lebih dari satu yurisdiksi sehingga hasil penyelesaiannya bergantung pada hukum mana yang diterapkan (Hirowati et al., 2023). Literatur HPI menjelaskan bahwa pengadilan, ketika menetapkan pilihan hukum (choice of law), secara umum membedakan antara penerapan lex fori (hukum forum/pengadilan yang memeriksa) terutama untuk hal-hal prosedural/acara, dan penerapan lex loci untuk hal-hal yang bersifat substantif, misalnya hukum tempat transaksi dibuat atau tempat kejadian yang menimbulkan perkara (Hirowati et al., 2023). Dalam konteks ini, lex loci berfungsi sebagai "jembatan" penghubung antara fakta lokasi peristiwa dengan otoritas norma yang mengaturnya, sehingga lokasi bukan sekadar unsur faktual, tetapi juga menjadi dasar normatif penentuan hukum yang relevan (Hirowati et al., 2023).

Di dalam praktik dan doktrin HPI, lex loci hadir dalam beberapa varian sesuai jenis peristiwa hukumnya. Untuk kontrak, dikenal lex loci contractus (hukum tempat kontrak dibuat) (Insarullah et al., 2022). Untuk perbuatan melawan hukum/delik, dikenal lex loci delicti/delictionis (hukum tempat delik terjadi). Pada peristiwa perkawinan, dikenal lex loci celebrationis (hukum tempat perkawinan dilangsungkan/diresmikan) (Asma & Taha, 2022; Fidiyani & Kamal, 2012). Bahkan dalam uraian asas-asas HPI, kerap dipakai ungkapan locus regit actum untuk menegaskan bahwa bentuk formal suatu perbuatan hukum lazimnya ditentukan oleh hukum tempat perbuatan itu dilakukan (Asma & Taha, 2022; Fidiyani & Kamal, 2012). Ragam istilah ini menunjukkan bahwa "lex loci" bukan satu kaidah tunggal yang seragam, melainkan keluarga asas yang sama-sama menempatkan lokasi terjadinya perbuatan/peristiwa sebagai titik taut utama dalam penentuan hukum yang dipakai (Asma & Taha, 2022; Insarullah et al., 2022).

________________________________________

2. Varian Asas Lex Loci dalam HPI: Dari Kontrak, Delik, hingga Perkawinan

2.1 Lex Loci Contractus

Pembahasan lex loci dalam kontrak tampak jelas pada penggunaan lex loci contractus. Dalam kajian mengenai sengketa IPB dan Amerika, dijelaskan bahwa lex loci contractus dimaknai sebagai hukum tempat dilakukannya perbuatan hukum/perjanjian; ketika tempat perjanjian berada di Indonesia, maka hukum yang dipakai adalah hukum Indonesia (Insarullah et al., 2022). Sumber lain dalam konteks yurisdiksi dan e-commerce juga menempatkan lex loci contractus sebagai salah satu opsi pilihan yurisdiksi/choice of forum yang dapat dipertimbangkan penggugat. Dengan demikian, untuk peristiwa kontraktual, lokasi pembentukan kontrak diposisikan sebagai faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan hukum yang mengatur hubungan para pihak (Insarullah et al., 2022).

2.2 Lex Loci Delicti

Untuk peristiwa delik/perbuatan melawan hukum, konsep "tempat terjadinya delik" (locus delicti) menjadi bagian penting dari penentuan kompetensi dan kerangka penegakan hukum. Dalam pembahasan locus delicti pada kejahatan siber, diuraikan pandangan bahwa locus delicti dapat dipahami sebagai lokasi pelaku melakukan tindakan dan/atau lokasi akibat langsung dari tindakan itu terjadi, bahkan untuk beberapa konteks (misalnya pembobolan perbankan) yang dijadikan locus delicti bukan tempat pelaku mengakses perangkat, melainkan tempat korban mengalami akibat/kerugian (Hidayat & RAS, 2023). Perspektif ini selaras dengan penekanan HPI bahwa lex loci lazim dipakai untuk menentukan hukum substantif pada tempat kejadian/peristiwa yang menimbulkan sengketa (Hidayat & RAS, 2023; Hirowati et al., 2023). Artinya, lex loci tidak selalu identik dengan "tempat pelaku berada", tetapi dapat bergerak mengikuti konstruksi "tempat terjadinya akibat" ketika itu dipandang lebih relevan untuk memaknai terjadinya peristiwa hukum (Hidayat & RAS, 2023; Hirowati et al., 2023).

2.3 Lex Loci Celebrationis

Dalam ranah status personal dan hukum keluarga, lex loci tampil menonjol melalui lex loci celebrationis dalam perkawinan. Sejumlah kajian menyatakan bahwa asas lex loci celebrationis dipakai untuk menentukan apakah perkawinan sah, yakni legalitas perkawinan ditentukan oleh hukum setempat di lokasi upacara perkawinan dilangsungkan (Asma & Taha, 2022; Fidiyani & Kamal, 2012). Bahkan, penjelasan mengenai locus regit actum dalam konteks perkawinan menegaskan bahwa "lokasi perkawinan" memiliki seperangkat hukum sendiri sehingga legalitas perkawinan ditentukan oleh hukum setempat yang berlaku saat perkawinan berlangsung (Asma & Taha, 2022). Dalam doktrin yang sama, syarat formil perkawinan sering diletakkan pada hukum tempat perkawinan dilangsungkan (lex loci celebrationis) (Putri et al., 2023). Dengan demikian, "lex loci" pada perkawinan bekerja terutama sebagai pengait formalitas—dan dalam diskursus tertentu juga sebagai pengait aspek materiil—kepada hukum tempat perayaan perkawinan (Asma & Taha, 2022; Putri et al., 2023).

________________________________________

3. Relasi Lex Loci dengan Hukum Islam: Bukan Sekadar "Menyalin" HPI, Melainkan Membaca Konteks Tempat dalam Ijtihad dan Penerapan Norma

Ketika pertanyaan diarahkan pada "lex loci menurut hukum Islam", penting untuk membedakan dua level pembahasan. Pertama, lex loci sebagai terminologi teknis HPI (yang umum dipakai dalam konflik hukum lintas negara) sebagaimana dijelaskan dalam literatur tentang choice of law dan lex fori/lex loci (Hirowati et al., 2023). Kedua, hukum Islam sebagai sistem normatif yang dalam penerapannya mempertimbangkan perubahan konteks ruang/tempat, sebagaimana terlihat dalam kaidah ushul fikih mengenai perubahan hukum seiring perubahan masa, tempat, dan keadaan (Safrijal & Sahardiani, 2018). Pada level kedua inilah diskusi "lex loci" dapat dipahami sebagai pertanyaan tentang sejauh mana hukum Islam mengakui signifikansi "tempat" dalam penetapan, adaptasi, dan implementasi hukum.

Literatur tentang fleksibilitas hukum Islam menegaskan bahwa hukum Islam memiliki karakter kelenturan dalam menghadapi persoalan masyarakat yang terus berkembang, dan salah satu justifikasi kaidahnya menyatakan: "tidaklah diingkari terjadinya perubahan hukum lantaran perubahan masa, tempat dan keadaan" (Safrijal & Sahardiani, 2018). Dalam kajian lain tentang pembuktian melalui sidik jari, ditegaskan bahwa hukum Islam bersifat dinamis sesuai tempat dan waktu sehingga alat bukti modern dapat dianalogikan dengan qarinah/petunjuk (Jened, 2016). Dua rujukan ini menunjukkan bahwa dalam perspektif fikih dan ushul fikih, "tempat" (dan perubahan kondisi lokal) adalah faktor yang dapat memengaruhi cara hukum diterapkan, sekalipun kerangka normatif dasarnya tetap mengacu pada prinsip-prinsip syariat (Jened, 2016; Safrijal & Sahardiani, 2018). Maka, jika lex loci pada HPI bermakna "hukum tempat", hukum Islam memiliki perangkat konseptual yang memungkinkan hukum beroperasi secara responsif terhadap variasi kondisi tempat melalui mekanisme kaidah, analogi, dan penalaran (ijtihad) dalam ranah yang memungkinkan (Jened, 2016; Safrijal & Sahardiani, 2018).

Selain kaidah perubahan hukum karena perubahan tempat, hukum Islam juga memiliki konsep al-'ādah al-muḥakkamah yang menegaskan bahwa adat dapat dijadikan pijakan untuk mencetuskan hukum ketika tidak ada dalil syar'i, dengan syarat tidak bertentangan dengan hukum Islam (Hasan et al., 2023). Dalam konteks ini, "tempat" menjadi relevan karena adat adalah praktik sosial yang hidup di komunitas tertentu, yakni melekat pada konteks lokal. Bahkan dijelaskan bahwa perkembangan hukum Islam dipahami sebagai penyempurnaan terhadap hukum adat, dan adat/hukum adat dapat berlaku sejauh tidak bertentangan dengan hukum Islam (Hasan et al., 2023). Dengan demikian, "hukum tempat" dalam kacamata fikih bukanlah sekadar memilih "hukum negara A atau B", melainkan juga membaca adat lokal sebagai faktor normatif sekunder yang diakui untuk mengisi ruang yang tidak diatur secara eksplisit oleh dalil, selama tetap berada dalam koridor syariat (Hasan et al., 2023; Safrijal & Sahardiani, 2018).

Perspektif hukum Islam atas "tempat" juga terlihat pada penafsiran syarat ittihād al-majlis dalam akad muamalah. Dalam kajian transaksi elektronik, disebutkan bahwa syarat satu majelis tidak harus diartikan hadir dalam satu lokasi atau tempat, melainkan satu situasi dan kondisi/waktu transaksi meskipun para pihak berjauhan, dan pandangan ini dikaitkan dengan penggunaan telepon atau internet. Dengan demikian, fikih muamalah menunjukkan bahwa konsep "tempat" dapat dipahami secara fungsional: bukan semata koordinat geografis, tetapi keterhubungan situasional yang memastikan terpenuhinya syarat-syarat akad (Safrijal & Sahardiani, 2018). Ini penting untuk menjelaskan bahwa ketika membahas "lex loci" dalam diskursus Islam kontemporer, dimensi "tempat" bisa bersifat fisik maupun konseptual, tergantung pada fungsi hukum yang hendak dicapai (misalnya memastikan kejelasan ijab-kabul dalam transaksi).

________________________________________

4. Lex Loci dalam Perkawinan Lintas Negara: Titik Temu (dan Ketegangan) antara HPI, Hukum Nasional, dan Norma Hukum Islam

Bahasan lex loci dalam literatur Indonesia paling sering muncul secara eksplisit pada problem perkawinan lintas negara, terutama ketika warga negara Indonesia melangsungkan perkawinan di luar negeri. Sejumlah kajian menyatakan bahwa Pasal 56 ayat (1) UU Perkawinan kerap dipahami membuka ruang pengakuan perkawinan luar negeri: perkawinan dianggap sah "apabila dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara lokasi perkawinan itu dilangsungkan" (Fidiyani & Kamal, 2012; Putri et al., 2023). Dalam kerangka HPI, situasi ini dijelaskan melalui asas lex loci celebrationis, yakni sahnya perkawinan ditentukan oleh hukum negara tempat perkawinan dilangsungkan (Asma & Taha, 2022; Nur et al., 2024). Bahkan, secara eksplisit disebutkan bahwa dalam prinsip HPI dikenal lex loci celebrationis yang menundukkan keabsahan perbuatan hukum perkawinan kepada hukum tempat perkawinan itu dilakukan (Asma & Taha, 2022; Nur et al., 2024).

Namun, literatur yang sama juga menunjukkan adanya ketegangan: penerapan lex loci celebrationis secara penuh bagi WNI yang menikah di luar negeri dapat berhadapan dengan prinsip ketertiban umum (public order) di Indonesia (Fidiyani & Kamal, 2012; Nur et al., 2024). Dalam pembahasan HPI mengenai perkawinan beda agama, dijelaskan bahwa karena ada unsur asing (domisili/komponen luar negeri), perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri dipandang sebagai ranah HPI, tetapi unsur asing dapat dikesampingkan jika melanggar ketertiban umum, dan praktik itu juga dipandang sebagai penyelundupan hukum karena ada unsur kesengajaan untuk menghindari hukum nasional (Fidiyani & Kamal, 2012). Kajian lain juga menyatakan bahwa perkawinan beda agama di luar negeri dipahami sebagai "penyelundupan legal" yang bertentangan dengan norma tertentu dan kemudian dibaca dalam kerangka asas lex loci celebrationis (Asma & Taha, 2022). Dengan demikian, di satu sisi lex loci celebrationis dipakai untuk menjelaskan logika sahnya perkawinan menurut hukum tempat perayaan; di sisi lain, terdapat mekanisme pembatas—melalui ketertiban umum dan kritik penyelundupan hukum—yang menghambat penerapannya secara otomatis dalam konteks Indonesia (Fidiyani & Kamal, 2012; Nur et al., 2024).

Di dalam hukum keluarga Islam Indonesia, ketegangan tersebut makin nyata karena terdapat larangan normatif terhadap perkawinan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam. Kajian tentang dinamika perkawinan beda agama dan campuran menyebut larangan perkawinan Muslim dengan non-Muslim, dan menegaskan Kompilasi Hukum Islam melarang perkawinan antara pria Muslim dengan wanita non-Muslim serta melarang wanita Muslim menikah dengan pria non-Muslim (Helmi & Ihya', 2023). Dalam konteks itulah, sebagian literatur mengaitkan jalan keluar "praktis" bagi sebagian pihak melalui prinsip lex loci actus/lex loci celebrationis, yakni perkawinan yang tidak tunduk pada ketentuan agama hanya dapat dilakukan di luar wilayah hukum Indonesia (Helmi & Ihya', 2023). Akan tetapi, literatur yang menyoroti penyelundupan hukum menegaskan pula bahwa UU Perkawinan menempatkan agama sebagai unsur sangat penting: perkawinan sah apabila syarat menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing terpenuhi (Pasal 2) (Putri et al., 2023), dan karena itu perkawinan beda agama diposisikan bermasalah dalam kerangka hukum nasional yang dikaitkan dengan basis religiusitas perkawinan (Fidiyani & Kamal, 2012; Putri et al., 2023). Dengan demikian, "lex loci" dalam perkawinan lintas negara berada pada ruang tarik-menarik antara logika HPI (tempat perayaan), logika hukum nasional (syarat agama), dan logika norma fikih/kodifikasi Islam (larangan tertentu dalam KHI) (Helmi & Ihya', 2023; Nur et al., 2024; Putri et al., 2023).

Literatur juga menambahkan kompleksitas lain: selain lex loci celebrationis, terdapat asas lain seperti asas kewarganegaraan/nasionalitas dan asas domisili, yang menempatkan validitas substantif perkawinan pada sistem hukum negara kewarganegaraan atau tempat tinggal para pihak (Asma & Taha, 2022; Fidiyani & Kamal, 2012). Dalam pembahasan penyelundupan hukum dan syarat-syarat perkawinan, dijelaskan pula bahwa syarat materiil dapat dikaitkan dengan status personalitas dan asas yang menyatakan hukum materiil berdasarkan sistem hukum tempat perkawinan dilangsungkan tanpa mengabaikan syarat yang berlaku dalam sistem hukum para pihak, sedangkan syarat formil ditentukan berdasarkan hukum tempat dilangsungkannya perkawinan (locus regit actum/lex loci celebrationis) (Putri et al., 2023). Nuansa ini penting: dalam problem nyata, lex loci tidak berdiri sendiri, melainkan berinteraksi dengan prinsip-prinsip personal law yang sering menjadi pintu masuk norma-norma agama (termasuk norma hukum Islam) ke dalam penilaian sah tidaknya perkawinan bagi para pihak tertentu (Fidiyani & Kamal, 2012; Putri et al., 2023).

________________________________________

5. Lex Loci sebagai "Hukum Setempat" dalam Penerapan Syariat Islam Teritorial: Pelajaran dari Aceh (Qanun sebagai Lex Specialis)

Pembacaan "lex loci" sebagai "hukum setempat" juga dapat dijelaskan melalui pengalaman Aceh, meskipun dalam bentuk yang berbeda dari HPI klasik. Literatur tentang penegakan qanun jinayat menyebut bahwa Aceh—berdasarkan otonomi khusus—dapat membentuk qanun-qanun yang bersifat lex specialis dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus (Bahri & Elimartati, 2022). Ini menunjukkan adanya rezim normatif yang berlaku khusus dalam wilayah tertentu, sehingga "tempat" (wilayah Aceh) relevan terhadap norma apa yang berlaku sebagai hukum positif setempat (Bahri & Elimartati, 2022). Dalam kerangka tersebut, lembaga penegak syariat seperti Wilayatul Hisbah memiliki kewenangan melakukan tindakan pertama pada saat kejadian dan di tempat kejadian, termasuk berbagai tindakan penegakan hukum yang terkait proses jinayat (Bahri & Elimartati, 2022). Dengan demikian, "hukum tempat" di sini bekerja sebagai territoriality of norms: tempat kejadian (dalam yurisdiksi Aceh) diikat oleh qanun yang berlaku khusus setempat (Bahri & Elimartati, 2022; Hirowati et al., 2023).

Kajian tentang penanganan ikhtilath di Kabupaten Pidie juga menunjukkan bahwa penyelesaian kasus dilakukan melalui proses hukum menurut Qanun No. 6 Tahun 2014, melibatkan penyidik, jaksa, hakim, dan saksi di tempat kejadian (Spaltani, 2020). Penekanan pada "saksi di tempat kejadian" menggarisbawahi bahwa lokasi kejadian tidak hanya penting sebagai konteks faktual, tetapi juga sebagai bagian dari mekanisme pembuktian dan prosedur penegakan hukum jinayat (Bahri & Elimartati, 2022; Spaltani, 2020). Dengan kata lain, pada konteks penegakan syariat teritorial, lex loci dapat dimaknai sebagai keterkaitan kuat antara locus peristiwa dan rezim hukum setempat yang mengatur peristiwa itu, termasuk struktur penegakannya (Bahri & Elimartati, 2022; Spaltani, 2020).

Aspek "tempat" dalam penegakan syariat Aceh juga terlihat pada isu pelaksanaan uqubah cambuk di ruang publik. Dalam kajian pengawasan pelaksanaan uqubah cambuk, disebutkan adanya ketentuan Qanun Hukum Acara Jinayat yang melarang anak-anak di bawah umur 18 tahun menghadiri pelaksanaan cambuk, namun praktiknya sering berbeda; pengawasan dilakukan dengan kehadiran hakim pengawas di lokasi pencambukan serta imbauan di lokasi eksekusi (Setiawan, 2017). Kajian psikologi tentang pelaksanaan hukuman cambuk menyebut hasil observasi bahwa meskipun petugas melarang anak-anak berada di wilayah/lokasi pencambukan, masih ada anak-anak yang dapat menyaksikan proses cambuk dari luar lokasi masjid yang tidak diawasi petugas keamanan (Rosadi & Nashrulloh, 2018). Dua studi ini menegaskan bahwa "tempat" (lokasi eksekusi) merupakan variabel kunci dalam desain norma dan efektivitas pelaksanaan syariat, karena norma prosedural dan pengawasan dipraktikkan secara spasial pada lokasi tertentu (Rosadi & Nashrulloh, 2018; Setiawan, 2017).

________________________________________

6. Batasan Lex Loci dalam Perspektif Hukum (dan Implikasinya bagi Umat Islam): Ketertiban Umum, Penyelundupan Hukum, dan Forum Shopping

Meskipun lex loci sering dipakai sebagai prinsip yang memudahkan penentuan hukum karena mengaitkan peristiwa pada satu lokasi, literatur memperlihatkan bahwa penerapannya dibatasi oleh prinsip lain. Pada kasus perkawinan beda agama luar negeri, unsur asing dalam HPI tidak selalu diterima "secara absolut" karena dapat dikesampingkan bila bertentangan dengan ketertiban umum (public order), dan dalam konteks tertentu dipandang sebagai penyelundupan hukum untuk menghindari norma nasional (Fidiyani & Kamal, 2012; Nur et al., 2024). Di sinilah muncul problem yang sangat relevan bagi pembacaan "lex loci menurut hukum Islam": jika sebuah tindakan "sah menurut hukum tempat" tetapi dipersoalkan secara normatif oleh hukum nasional yang berorientasi agama (misalnya syarat sah perkawinan menurut agama), maka lex loci tidak otomatis menyelesaikan konflik, melainkan justru memunculkan debat legitimasi yang lebih luas (Helmi & Ihya', 2023; Putri et al., 2023). Literatur penyelundupan hukum perkawinan beda agama juga menegaskan konstruksi syarat formil dan materiil perkawinan yang mengaitkan lex loci celebrationis dengan asas status personalitas, sehingga penerapan hukum tempat tetap berinteraksi dengan syarat yang melekat pada para pihak (Putri et al., 2023).

Di bidang yurisdiksi dan transaksi elektronik, literatur menunjukkan bahwa konflik hukum dalam kaitannya dengan yurisdiksi memunculkan fenomena seperti forum shopping, yakni salah satu pihak berusaha agar perkara diputus oleh forum yang diharapkan paling menguntungkan, termasuk dalam pelaksanaan putusan. Pada titik ini, lex loci (misalnya lex loci contractus atau lex loci delictionis) tampil sebagai opsi strategis dalam menentukan forum/hukum, bukan sekadar prinsip netral (Hirowati et al., 2023). Karena itu, bagi masyarakat Muslim, problem praktisnya bukan hanya "hukum tempat mana yang berlaku", melainkan bagaimana pilihan lex loci itu berinteraksi dengan nilai-nilai yang ingin dijaga (misalnya keterikatan pada syarat-syarat agama dalam perkawinan, atau penjagaan maslahat dalam muamalah) sebagaimana tampak dari penekanan norma agama dalam UU Perkawinan/KHI dan argumentasi tentang dinamika hukum Islam sesuai tempat dan waktu (Helmi & Ihya', 2023; Putri et al., 2023; Safrijal & Sahardiani, 2018).

________________________________________

7. Pembahasan: Sintesis "Lex Loci menurut Hukum Islam" sebagai Kerangka Membaca Lokasi, Adat, dan Otoritas Norma dalam Peristiwa Hukum

Berdasarkan sintesis rujukan di atas, "lex loci" secara teknis adalah asas HPI yang menghubungkan suatu peristiwa hukum dengan hukum tempat terjadinya peristiwa (misalnya kontrak, delik, perkawinan), dan dalam praktik Indonesia tampak pada lex loci contractus, lex loci delicti, dan lex loci celebrationis (Insarullah et al., 2022; Asma & Taha, 2022). Namun, jika diletakkan "menurut hukum Islam", fokusnya bergeser dari sekadar teknik choice of law menuju prinsip yang lebih substantif: hukum Islam memiliki perangkat yang mengakui pentingnya tempat melalui kaidah perubahan hukum karena perubahan masa-tempat-keadaan, pengakuan adat (al-'ādah al-muḥakkamah) sebagai dasar penetapan hukum ketika tidak ada dalil yang eksplisit, serta adaptasi konsep "tempat" secara fungsional dalam akad (misalnya ittihad al-majlis yang tidak harus satu lokasi fisik) (Hasan et al., 2023; Safrijal & Sahardiani, 2018).

Dalam kasus-kasus kontemporer lintas negara, ketegangan antara lex loci (HPI) dan norma Islam/hukum nasional berbasis agama tampak nyata pada perdebatan perkawinan luar negeri, pembatasan melalui ketertiban umum, dan kritik penyelundupan hukum (Fidiyani & Kamal, 2012; Helmi & Ihya', 2023; Nur et al., 2024). Sementara itu, pada konteks penerapan syariat teritorial seperti Aceh, "hukum tempat" dapat dipahami sebagai keberlakuan norma setempat (qanun sebagai lex specialis) yang mengikat peristiwa yang terjadi di wilayah tersebut dan dioperasionalkan melalui struktur penegakan yang menekankan locus kejadian, saksi di tempat kejadian, serta pengaturan spasial pelaksanaan sanksi (Bahri & Elimartati, 2022; Setiawan, 2017; Spaltani, 2020).

________________________________________

8. Penutup

Artikel-artikel yang tersedia tidak menunjukkan bahwa fikih klasik menggunakan istilah "lex loci" sebagai terminologi baku sebagaimana HPI; namun sumber-sumber ini secara konsisten mendemonstrasikan dua hal yang saling melengkapi: (i) dalam sistem hukum modern, lex loci adalah perangkat penting untuk mengikat peristiwa pada hukum tempat (terutama pada ranah lintas yurisdiksi) (Hirowati et al., 2023; Asma & Taha, 2022); dan (ii) dalam hukum Islam, dimensi tempat diakui melalui dinamika penerapan hukum, pengakuan adat, serta penafsiran fungsional atas "tempat" dalam akad dan pembuktian, sehingga "hukum tempat" dapat dibaca sebagai bagian dari cara syariat menjaga keteraturan dan kemaslahatan dalam konteks sosial yang berbeda-beda (Hasan et al., 2023; Jened, 2016; Safrijal & Sahardiani, 2018).

________________________________________

Daftar Pustaka

Asma, N., & Taha, F. N. (2022). Kedudukan Sidik Jari dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana di Kepolisian Resor Gorontalo Perspektif Hukum Islam. Al-Mizan, 18(2), 163–186. https://doi.org/10.30603/am.v18i2.2899

Bahri, S., & Elimartati. (2022). Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama dan Campuran di Dunia Islam dan Implementasinya di Indonesia. Syaksia Jurnal Hukum Perdata Islam, 23(1), 101–114. https://doi.org/10.37035/syakhsia.v23i1.6473

Fidiyani, R., & Kamal, U. (2012). Penjabaran Hukum Alam menurut Pikiran Orang Jawa Berdasarkan Pranata Mangsa. Jurnal Dinamika Hukum, 12(3). https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.117

Hasan, Z., Saputra, P. C., Putra, L. A. A., & Indrajaya, M. D. A. R. (2023). Kebijakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor dengan Tindak Kekerasan. Jurnal Hukum Politik dan Ilmu Sosial, 2(3), 213–223. https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i3.1948

Helmi, H. J., & Ihya', R. (2023). Peranan Rekonstruksi pada Proses Penyidikan dalam Upaya Mengungkap Kejahatan. Imtiyaz Jurnal Ilmu Keislaman, 7(2), 129–150. https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v7i2.773

Hidayat, R. A., & RAS, H. (2023). Peranan Unit Jibom Korps Brimob Polri dalam Menangani Tindak Pidana Terorisme Berupa Penggunaan Bom dan Bahan Peledak. Jurnal Hukum Lex Generalis, 4(2), 170–186. https://doi.org/10.56370/jhlg.v4i2.303

Hirowati, R., Dewi, S. A., Laila, D. M., & Hanifah, S. (2023). Juridical Review of International Private Law in Interfaith Marriages Outside Indonesia (Case Study of the Marriage of Dimas Anggara and Nadine Chandrawinata). Journal of Legal and Cultural Analytics, 2(4), 247–262. https://doi.org/10.55927/jlca.v2i4.6735

Insarullah, I., Rachman, R., & Ardiansyah, E. (2022). Perspektif Hukum Perdata Internasional terhadap Perkawinan Beda Agama bagi Warga Negara Indonesia. Wajah Hukum, 6(2), 269. https://doi.org/10.33087/wjh.v6i2.932

Jened, R. (2016). Konflik Yurisdiksi dan Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual dalam Rangka Pasar Tunggal. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 28(2), 201. https://doi.org/10.22146/jmh.16730

Nur, M. A., Fadly, F., Alauddin, A., Arhan, H., & Eril, E. (2024). Kedudukan Hukum Pelaksanaan Rekonstruksi pada Tahap Penyidikan dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan di Sinjai. Jurnal Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam, 6(1), 45–53. https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v6i1.2669

Putri, L. A., Budimansyah, A., Pratama, Y. D., P.K., C. K., & Amalya, M. (2023). Penerapan Asas Lex Loci Contractus dan Lex Causae terhadap Perkara IPB dan Amerika dalam Hukum Perdata Internasional. Indonesian Journal of Law and Justice, 1(1), 9. https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i1.1984

Rosadi, A., & Nashrulloh, N. (2018). Kritik Hukum Islam atas Sanksi Pidana Pelaku Prostitusi dalam Peraturan Daerah. Al-Adalah, 14(1), 47. https://doi.org/10.24042/adalah.v14i1.2135

Safrijal, A., & Sahardiani, S. (2018). Penegakan Hukum terhadap Penyedia Fasilitas yang Memberikan Peluang Terjadinya Jarimah Maisir. Jurnal Hukum dan Keadilan Mediasi, 8(2), 100–116. https://doi.org/10.37598/jm.v8i2.894

Setiawan, F. (2017). Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) oleh Damang Kepala Adat terkait Pembuatan Sertipikat Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah: Pendekatan Konsep Al-'Adah al-Muhakkamah. Jurisdictie Jurnal Hukum dan Syariah, 8(1), 71. https://doi.org/10.18860/j.v7i3.4331

Spaltani, B. G. (2020). Peran Advokat dalam Penegakan Hukum Terorisme dengan Pendekatan Hukum Transendental. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 21(3), 397–416. https://doi.org/10.24815/kanun.v21i3.14237