01534 - Lex Mercatoria Dalam Perspektif Hukum Islam: Kebiasaan Perdagangan Internasional Sebagai 'Urf Transnasional Yang Disaring Oleh Nash Dan Maslahat

Abstrak

Artikel ini mengkaji lex mercatoria—hukum kebiasaan perdagangan internasional yang berkembang di luar sistem hukum nasional—dari perspektif hukum Islam. Dengan menggunakan pendekatan konseptual-normatif, kajian ini menelaah bagaimana lex mercatoria dapat diposisikan sebagai padanan konseptual dari 'urf (kebiasaan) dalam metodologi hukum Islam, khususnya melalui kaidah al-'ādah muḥakkamah. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum Islam tidak menolak lex mercatoria secara apriori, melainkan menerimanya secara selektif: kebiasaan dagang internasional—termasuk instrumen seperti Incoterms, UCP, dan prinsip-prinsip UNIDROIT—dapat berfungsi sebagai rujukan normatif-operasional dalam transaksi lintas negara sepanjang memenuhi kriteria keselarasan dengan nash (Al-Qur'an dan Sunnah), mengandung kemaslahatan, serta tidak bertentangan dengan larangan syariah seperti riba, suap, dan ketidakjujuran. Dalam konteks arbitrase internasional, prinsip syariah dapat diterapkan sebagai norma substantif yang berdampingan dengan perangkat kebiasaan transnasional, dengan catatan bahwa penerapan kebiasaan tersebut harus konsisten dengan batas-batas syariah. Kajian ini menyimpulkan bahwa "lex mercatoria menurut hukum Islam" paling tepat diposisikan sebagai 'urf perdagangan internasional yang legitimasi dan daya berlakunya selalu bergantung pada proses penyaringan berbasis nash dan kemaslahatan.

Kata kunci: lex mercatoria, hukum Islam, 'urf, perdagangan internasional, kemaslahatan

________________________________________

Abstract

This article examines lex mercatoria—the customary law of international trade that develops outside national legal systems—from an Islamic law perspective. Using a conceptual-normative approach, this study analyzes how lex mercatoria can be positioned as a conceptual equivalent of 'urf (custom) in Islamic legal methodology, particularly through the principle of al-'ādah muḥakkamah. The findings indicate that Islamic law does not reject lex mercatoria a priori, but rather accepts it selectively: international trade customs—including instruments such as Incoterms, UCP, and UNIDROIT Principles—may serve as normative-operational references in cross-border transactions as long as they meet the criteria of conformity with the nash (Qur'an and Sunnah), contain maslahah (public interest), and do not contravene Islamic prohibitions such as riba, bribery, and dishonesty. In the context of international arbitration, Sharia principles may be applied as substantive norms alongside transnational customary instruments, provided that the application of such customs remains consistent with Sharia boundaries. This study concludes that "lex mercatoria according to Islamic law" is best positioned as 'urf of international trade whose legitimacy and applicability are always contingent upon a filtering process grounded in nash and maslahah.

Keywords: lex mercatoria, Islamic law, 'urf, international trade, maslahah

________________________________________

1. PENDAHULUAN

Dalam diskursus hukum perdagangan internasional, lex mercatoria lazim dipahami sebagai seperangkat kaidah yang lahir dari praktik para pedagang sendiri dan berkembang di luar—atau setidaknya tidak sepenuhnya bergantung pada—sistem hukum nasional tertentu (TSANI, 2021; Wibowo, 2018). Lex mercatoria sering pula dijelaskan sebagai "law of merchants" (hukum para pedagang) yang bersifat kebiasaan (customary law) dan historisnya tumbuh kuat di Eropa pada Abad Pertengahan untuk mengatur aktivitas komersial lintas komunitas dagang (TSANI, 2021; Wibowo, 2018).

Dengan karakter seperti ini, lex mercatoria menjadi relevan ketika transaksi komersial melibatkan para pihak dari berbagai negara, sehingga keberagaman hukum nasional, bahasa, dan budaya berpotensi menimbulkan ketidakpastian serta risiko dalam pelaksanaan kontrak (Prajugo, 2020; Widhiyanti, 2021). Kebutuhan akan aturan yang "lebih universal" atau setidaknya lebih dapat diterima lintas negara turut mendorong perhatian pada sumber-sumber non-negara—kebiasaan, kepatutan bisnis, dan prinsip umum—yang hidup dalam praktik perdagangan internasional (Sutrisno, 1995; TSANI, 2021; Widhiyanti, 2021).

Dari sudut pandang hukum Islam, topik lex mercatoria beririsan langsung dengan konsep 'urf (kebiasaan) sebagai salah satu dasar pertimbangan normatif dalam metodologi hukum Islam, khususnya dalam ranah muamalah dan praktik sosial-ekonomi yang dinamis (Muhammad et al., 2022; Suhartono & Nurwahida, 2021). Namun, penerimaan 'urf dalam hukum Islam tidak bersifat tanpa batas: ia harus memenuhi kriteria tertentu dan tidak boleh bertentangan dengan nash (Al-Qur'an dan Sunnah) serta harus mengandung kemaslahatan (Muhammad et al., 2022; Seff, 2015).

Dengan demikian, pembahasan "lex mercatoria menurut hukum Islam" secara akademik menuntut sintesis: (i) bagaimana lex mercatoria dipahami sebagai kebiasaan/perangkat transnasional dalam perdagangan internasional; dan (ii) bagaimana hukum Islam—melalui 'urf, kaidah al-'ādah muḥakkamah (adat/kebiasaan dapat menjadi hukum), serta orientasi kemaslahatan—menilai, menyaring, dan memandu adopsinya dalam transaksi lintas negara (Muhammad et al., 2022; Suhartono & Nurwahida, 2021).

________________________________________

2. KONSEP DAN GENEALOGI LEX MERCATORIA DALAM HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Secara konseptual, lex mercatoria kerap didefinisikan sebagai suatu sistem hukum kebiasaan yang berkembang di Eropa pada Abad Pertengahan dan mengatur hubungan para pedagang dan pelaut dalam konteks komersial lintas wilayah (Wibowo, 2018). Sejalan dengan itu, literatur hukum dagang Indonesia juga menegaskan bahwa hukum perdagangan internasional "lahir dari praktik para pedagang", dan hukum yang diciptakan oleh para pedagang ini lazim disebut sebagai lex mercatoria (TSANI, 2021). Dengan menempatkan asal-usulnya pada praktik, lex mercatoria dapat dipahami sebagai "hukum yang hidup" dalam komunitas bisnis internasional: ia tumbuh dari kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang dan kemudian dipandang mengikat dalam lalu lintas perdagangan (Prajugo, 2020; Widhiyanti, 2021).

Rujukan yang lebih deskriptif mengenai faktor pertumbuhan lex mercatoria menekankan peran kebiasaan-kebiasaan yang terbentuk dalam pusat-pusat perdagangan—misalnya kebiasaan di pekan raya—, kebiasaan dalam hukum laut, kebiasaan yang muncul dari praktik penyelesaian sengketa dagang, serta peran notaris dalam layanan jasa hukum dagang (TSANI, 2021). Sejalan dengan uraian tersebut, perspektif harmonisasi hukum perdagangan internasional juga mengenal pendekatan "non-nasional" yang bermaksud membangun rezim hukum perdagangan yang otonom, yakni lex mercatoria, sebagai alternatif ketika penyerahan penuh pada hukum nasional masing-masing negara berpotensi menghambat liberalisasi dan kelancaran perdagangan (Amalia et al., 2023; Sutrisno, 1995). Kerangka ini memperlihatkan bahwa lex mercatoria bukan sekadar "kebiasaan" dalam arti sosiologis, melainkan juga diposisikan sebagai instrumen normatif yang mendukung prediktabilitas dan efisiensi transaksi lintas batas melalui standar yang lebih seragam (Amalia et al., 2023; Sutrisno, 1995).

Dalam perkembangan kontemporer, istilah lex mercatoria juga dikaitkan dengan "the New Lex Mercatoria" (NLM), yang dipahami sebagai kumpulan prinsip umum dan aturan kebiasaan yang berkembang secara spontan dalam perdagangan internasional tanpa merujuk pada sistem hukum nasional tertentu (Kamilah, 2010; Widhiyanti, 2021). Di titik ini, perhatian bergeser dari lex mercatoria "klasik"—yang bertumpu pada sejarah Abad Pertengahan—menuju konstruksi modern berupa prinsip-prinsip transnasional dan kodifikasi privat/antar-lembaga yang dipakai luas sebagai pedoman kontraktual maupun rujukan penyelesaian sengketa (Kamilah, 2010; Widhiyanti, 2021).

________________________________________

3. LEX MERCATORIA SEBAGAI SUMBER HUKUM DAN PRAKTIK: KONTRAK, KEBIASAAN, DAN ARBITRASE

Dalam studi hukum perdagangan internasional, lex mercatoria sering ditempatkan sebagai sumber hukum kebiasaan internasional, yakni praktik para pedagang yang dilakukan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu sehingga dipandang mengikat (Prajugo, 2020; TSANI, 2021). Pengertian ini juga sejalan dengan rumusan bahwa kebiasaan komersial internasional dapat berupa praktik komersial, kepatutan pelaku bisnis, atau ketentuan yang dikeluarkan oleh lembaga internasional (Muhammad et al., 2022; Widhiyanti, 2021).

Karena perdagangan internasional mempertemukan para pihak dengan latar sistem hukum berbeda, klausula kontrak seperti choice of law (pilihan hukum) dan choice of forum/jurisdiction (pilihan forum/yurisdiksi) menjadi instrumen penting untuk mengurangi ketidakpastian mengenai hukum mana yang berlaku dan forum mana yang berwenang menyelesaikan sengketa (Prajugo, 2020; Widhiyanti, 2021). Dalam konteks ini, lex mercatoria dapat muncul sebagai "alternatif" terhadap penerapan hukum nasional tertentu, khususnya ketika arbitrator atau para pihak memilih untuk merujuk pada kebiasaan dan kepatutan umum dunia bisnis internasional (Wibowo, 2018; Widhiyanti, 2021).

Keterkaitan lex mercatoria dengan arbitrase internasional dinyatakan secara eksplisit dalam literatur pembaruan hukum perdata internasional Indonesia: salah satu alternatif penerapan hukum oleh arbitrator, selain hukum nasional, adalah lex mercatoria (Wibowo, 2018). Hal ini menguatkan fungsi lex mercatoria sebagai "jembatan" pragmatis yang sering dipakai untuk mengelola transaksi lintas negara, terutama ketika para pihak menghendaki standar yang dipandang lebih netral atau lebih sesuai dengan praktik perdagangan internasional (Wibowo, 2018; Widhiyanti, 2021).

Pada saat yang sama, kebebasan memilih hukum dan forum tidak bersifat absolut: terdapat pembatasan agar pilihan tersebut tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan, dan ketertiban hukum yang berlaku, sebagaimana ditekankan dalam analisis mengenai keterbatasan choice of law/choice of forum dalam kontrak bisnis internasional (Prajugo, 2020; Widhiyanti, 2021). Dengan demikian, sekalipun lex mercatoria dapat berfungsi sebagai sumber normatif non-negara, penerapannya tetap bernegosiasi dengan batas-batas yang ditetapkan oleh sistem hukum—misalnya melalui konsep kepatutan, kebiasaan, dan ketertiban umum (Prajugo, 2020; Wibowo, 2018).

________________________________________

4. INSTRUMEN YANG MENCERMINKAN KEBIASAAN TRANSNASIONAL: INCOTERMS DAN UCP SEBAGAI CONTOH KODIFIKASI PRAKTIK

Salah satu cara memahami lex mercatoria kontemporer adalah melihat bagaimana kebiasaan dan praktik dagang diunifikasi menjadi perangkat standar. Studi mengenai Incoterms menegaskan bahwa Incoterms lahir dari hukum kebiasaan dan berkedudukan sebagai kebiasaan internasional yang menjadi sumber hukum perdagangan internasional, meskipun kekuatan mengikatnya tidak sama dengan perjanjian internasional seperti konvensi atau traktat (Dityo, 2020). Penjelasan ini penting karena memperlihatkan dua hal: pertama, adanya norma yang berakar pada kebiasaan—bukan legislasi negara—tetapi dipakai luas dalam kontrak dagang; kedua, adanya perbedaan derajat daya ikat antara "kebiasaan terstandar" dengan instrumen traktat (Dityo, 2020; Sutrisno, 1995).

Dalam ranah pembayaran perdagangan internasional, Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP) juga ditampilkan sebagai aturan yang dikeluarkan oleh International Chamber of Commerce (ICC) untuk menyesuaikan praktik Letter of Credit, dengan UCP revisi 600 dikenal berlaku sebagai pedoman sejak disebutkan sebagai revisi tahun 2007 (Alfi & Thantawi, 2015). Penelitian mengenai penyelesaian sengketa L/C ekspor-impor syariah bahkan menyatakan bahwa sebagai transaksi antarnegara, pengaturan L/C mengikuti ketentuan internasional yang diikuti semua negara di dunia melalui penggunaan UCP—dalam konteks studi tersebut disebut UCP.500—(Pradhani, 2018). Dalam sintesis lex mercatoria, UCP dapat dipahami sebagai bentuk "unifikasi kebiasaan dan praktik" (customs and practice) yang diproduksi lembaga non-negara dan kemudian diadopsi luas dalam praktik kontraktual lintas batas (Alfi & Thantawi, 2015; Pradhani, 2018), sebuah fenomena yang sejalan dengan gagasan bahwa kebiasaan komersial internasional mencakup praktik dan ketentuan yang dikeluarkan lembaga internasional (Muhammad et al., 2022; Widhiyanti, 2021).

Namun, studi-studi tersebut juga menonjolkan problem normatif ketika perangkat "praktik internasional" dihadapkan pada prinsip syariah. Analisis ekonomi Islam atas UCP 600, misalnya, menyimpulkan adanya sejumlah pasal yang dinilai bertentangan dengan hukum Islam—dinyatakan "setidaknya ada 5 artikel" yang bertentangan—(Alfi & Thantawi, 2015). Di sisi lain, kajian L/C ekspor-impor syariah menekankan prinsip bahwa ketentuan internasional dapat dipakai sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Pradhani, 2018). Dua rujukan ini menunjukkan nuansa penting: penerimaan atas "aturan praktik transnasional" dalam transaksi syariah sering mengambil bentuk conditional acceptance—diterima karena kebutuhan praktik perdagangan lintas negara, tetapi harus disaring melalui parameter kepatuhan syariah (Alfi & Thantawi, 2015; Pradhani, 2018).

________________________________________

5. TITIK TEMU LEX MERCATORIA DAN HUKUM ISLAM: 'URF, AL-'ĀDAH MUḤAKKAMAH, DAN BATAS KESELARASAN DENGAN NASH

Dalam metodologi hukum Islam, kebiasaan ('urf) dipaparkan sebagai salah satu sumber/dalil yang dapat berperan dalam pengembangan norma, termasuk dalam konteks hukum perdagangan internasional (Muhammad et al., 2022). Penekanan kuncinya adalah bahwa kebiasaan merupakan realitas sosial yang terbentuk secara alami maupun tidak disengaja dan hidup dalam masyarakat dunia; karenanya, kebiasaan tidak dapat begitu saja "dihilangkan" dari praktik kontemporer, termasuk dalam perdagangan internasional yang berkembang—misalnya perdagangan online/e-commerce disebut sebagai contoh konteks kontemporer—(Muhammad et al., 2022). Sejalan dengan kaidah fiqhiyah, kajian tentang transaksi juga menegaskan prinsip bahwa "adat kebiasaan dapat menjadi hukum" (al-'ādah muḥakkamah), yang memberi dasar teoretis bagi pengakuan kebiasaan sebagai pertimbangan normatif selama tidak menabrak prinsip syariah (Muhammad et al., 2022; Suhartono & Nurwahida, 2021).

Akan tetapi, penerimaan 'urf dibatasi oleh syarat-syarat: kebiasaan hanya dapat diberlakukan sebagai dasar hukum apabila memenuhi kriteria tertentu, sejalan dengan nash (Al-Qur'an dan Sunnah), dan mengandung kemaslahatan; sementara 'urf yang bertentangan dengan dalil, tidak memiliki legitimasi dalil lain, atau tidak mengandung maslahat tidak dapat dijadikan sumber hukum (Muhammad et al., 2022). Batasan ini paralel dengan uraian tentang perjanjian dalam perspektif hukum Islam yang menekankan bahwa kebolehan dan pembatasan dalam kontrak dibingkai agar tidak bertentangan dengan "kitab Allah" dan tidak ada dalil yang mengharamkan (Seff, 2015).

Dengan demikian, ketika lex mercatoria dipahami sebagai kebiasaan-kebiasaan komersial internasional yang mengikat praktik bisnis (Prajugo, 2020; Widhiyanti, 2021), maka posisinya dalam hukum Islam pada dasarnya dapat dianalogikan sebagai 'urf tijārī (kebiasaan dagang) yang potensial diadopsi, tetapi wajib melewati mekanisme penyaringan syariah berbasis nash dan kemaslahatan (Muhammad et al., 2022; Seff, 2015).

________________________________________

6. PARAMETER SYARIAH DALAM MENILAI LEX MERCATORIA: ETIKA AL-QUR'AN DAN PRINSIP MUAMALAH

Kerangka penyaringan syariah atas kebiasaan dagang internasional tidak hanya bersifat formal—sekadar "tidak bertentangan dengan dalil"—tetapi juga substantif melalui etika dan norma perdagangan yang digali dari Al-Qur'an. Kajian epistemologi etika perdagangan internasional dalam Al-Qur'an mengidentifikasi sejumlah orientasi etis, seperti kejujuran dan tanggung jawab, pencegahan suap dan korupsi, pencegahan praktik riba, penyempurnaan timbangan dan takaran, pencegahan penimbunan barang, serta pencegahan perdagangan komoditas terlarang (Cindawati, 2017). Penegasan etika tersebut relevan sebagai kriteria untuk menilai kompatibilitas norma kebiasaan dagang internasional—termasuk lex mercatoria—dengan tujuan syariah: suatu kebiasaan bisnis, meskipun dipraktikkan luas, dapat ditolak bila mengandung riba atau mendorong praktik yang tidak jujur/merusak keadilan transaksi (Cindawati, 2017; Muhammad et al., 2022).

Pada tataran lebih praktis, literatur yang membahas UCP 600 dari perspektif ekonomi Islam memperlihatkan bagaimana instrumen praktik internasional dapat dipersoalkan kesesuaiannya dengan syariah, karena di dalamnya ditemukan ketentuan-ketentuan yang dinilai tidak selaras dengan prinsip Islam—studi tersebut menyatakan terdapat beberapa artikel bermasalah—(Alfi & Thantawi, 2015). Namun, terdapat juga pendekatan yang lebih akomodatif: kajian L/C ekspor-impor syariah menekankan bahwa transaksi lintas negara tidak semata tunduk pada hukum nasional, tetapi juga pada ketentuan internasional, dengan prasyarat bahwa ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Pradhani, 2018).

Sintesis dua posisi ini mengarah pada kesimpulan metodologis: dalam praktik perdagangan internasional, syariah dapat menerima perangkat lex mercatoria sebagai "hukum kebiasaan/praktik" yang memfasilitasi transaksi, tetapi penerimaannya bersifat selektif dan korektif—diterima sejauh memenuhi parameter etika dan larangan syariah, serta ditolak/diubah ketika bertentangan (Alfi & Thantawi, 2015; Cindawati, 2017; Pradhani, 2018).

________________________________________

7. LEX MERCATORIA, NEW LEX MERCATORIA, DAN HARMONISASI: UNIDROIT/CISG SEBAGAI "KEBIASAAN YANG DIPRINSIPKAN"

Perkembangan lex mercatoria modern juga terlihat melalui upaya harmonisasi hukum kontrak internasional yang mengadopsi "best practices" kebiasaan dagang dan merumuskannya dalam instrumen prinsipil. Dalam kajian harmonisasi, disebutkan bahwa dinamika hubungan bisnis internasional mendorong perkembangan hukum kontrak yang mengadopsi asas-asas universal yang dikembangkan dalam praktik kebiasaan (lex mercatorial) (Amalia et al., 2023). Dalam konteks pembaruan hukum nasional, beberapa tulisan menekankan pentingnya harmonisasi dengan instrumen seperti CISG 1980 dan UNIDROIT Principles on International Commercial Contracts (UPICCs), yang diposisikan sebagai referensi reformasi hukum kontrak agar kompatibel dengan kebutuhan transaksi lintas batas (Kamilah, 2010; Mandala, 2012). Bahkan, the New Lex Mercatoria disebut sebagai pranata hukum transnasional yang mengandung prinsip dan norma yang merepresentasikan keragaman sosial, ekonomi, dan sistem hukum lintas negara, dalam pembahasan terkait CISG dan kebutuhan pembaruan hukum kontrak nasional (Kamilah, 2010; Mandala, 2012).

Dari perspektif fungsi, UNIDROIT juga dipahami sebagai prinsip hukum kontrak komersial internasional yang dapat diadopsi untuk mendorong harmonisasi dan standarisasi prinsip kontrak, sekaligus memuat prinsip penting seperti itikad baik/transaksi jujur dan pengakuan atas kebiasaan transaksi bisnis setempat (A. A. S. Alfi & Aslami, 2022). Uraian ini bersesuaian dengan pembahasan prinsip good faith (itikad baik) dalam kontrak bisnis internasional yang dipahami sebagai kejujuran dalam perilaku dan penghormatan terhadap standar dagang yang wajar, serta menjadi kewajiban tidak hanya pada tahap penandatanganan kontrak tetapi juga pada tahap pra-kontraktual (Udpa, 2022).

Dalam sintesis hukum Islam, prinsip itikad baik dan kejujuran ini memiliki korespondensi kuat dengan etika Al-Qur'an yang menekankan kejujuran, tanggung jawab, serta penyempurnaan timbangan dan takaran dalam perdagangan (Cindawati, 2017; Udpa, 2022); sehingga adopsi "NLM" dalam bentuk prinsip-prinsip seperti UNIDROIT dapat dibaca sebagai ruang temu: lex mercatoria yang "diprinsipkan" cenderung lebih mudah dievaluasi dan disesuaikan dengan parameter syariah ketimbang kebiasaan yang cair dan tidak terdokumentasi (A. A. S. Alfi & Aslami, 2022; Muhammad et al., 2022).

________________________________________

8. LEX MERCATORIA DAN PENYELESAIAN SENGKETA SYARIAH: PERAN ARBITRASE DAN PILIHAN HUKUM

Dalam praktik, perbedaan sistem hukum antarpihak mendorong kebutuhan pada pilihan hukum dan pilihan forum sebagai klausula penting dalam kontrak dagang internasional (Prajugo, 2020; Widhiyanti, 2021). Ketika para pihak atau arbiter tidak menerapkan hukum nasional tertentu, lex mercatoria dapat berperan sebagai alternatif yang merujuk pada kebiasaan dan kepatutan umum bisnis internasional (Wibowo, 2018; Widhiyanti, 2021).

Namun, untuk sengketa yang menuntut kepatuhan syariah, muncul problem: apakah prinsip syariah dapat dipilih sebagai hukum yang berlaku, dan bagaimana posisinya terhadap perangkat lex mercatoria? Dalam kajian mengenai sengketa keuangan Islam, ditegaskan adanya praktik pemilihan hukum tertentu dan diskursus bahwa arbitrase dapat membuka peluang penerapan prinsip syariah sebagai proper law sengketa, serta bahwa tribunal arbitrase dapat mendasarkan putusan pada prinsip umum seperti lex mercatoria ketika kewenangan memutus ex aequo et bono diakui (Harahap, 2019). Pada titik ini, arbitrase tampil sebagai ruang metodologis yang memungkinkan kombinasi: prinsip syariah sebagai norma substantif, dengan perangkat kebiasaan/prinsip transnasional sebagai sarana operasional—tentu dengan catatan bahwa penerapan kebiasaan harus konsisten dengan batas syariah (Harahap, 2019; Muhammad et al., 2022).

Literatur L/C syariah kembali menegaskan pola yang sama: transaksi lintas negara tidak semata tunduk pada hukum nasional, tetapi juga pada ketentuan internasional (UCP), dan dalam transaksinya tidak boleh bertentangan dengan syariah (Pradhani, 2018). Dengan demikian, dalam desain kontrak dan penyelesaian sengketa, pendekatan yang selaras dengan hukum Islam bukanlah menolak seluruh lex mercatoria secara apriori, melainkan menempatkannya sebagai 'urf transnasional yang dapat dipakai sepanjang memenuhi kriteria keselarasan dengan nash, kemaslahatan, serta prinsip kejujuran dan keadilan transaksi (Cindawati, 2017; Muhammad et al., 2022; Pradhani, 2018).

________________________________________

9. KESIMPULAN

Secara keseluruhan, lex mercatoria dalam hukum perdagangan internasional dipahami sebagai hukum kebiasaan para pedagang yang tumbuh dari praktik dan kepatutan komersial serta dapat berfungsi sebagai alternatif atau pelengkap atas hukum nasional, terutama dalam transaksi lintas negara dan mekanisme arbitrase (TSANI, 2021; Wibowo, 2018; Widhiyanti, 2021). Dalam hukum Islam, fenomena ini memiliki padanan konseptual yang kuat melalui 'urf dan kaidah al-'ādah muḥakkamah, yang mengakui kebiasaan sebagai salah satu dasar normatif dalam pengaturan muamalah (Muhammad et al., 2022; Suhartono & Nurwahida, 2021). Akan tetapi, penerimaan kebiasaan dalam hukum Islam bersifat selektif: kebiasaan hanya dapat menjadi dasar hukum apabila memenuhi kriteria, sejalan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, serta mengandung kemaslahatan; kebiasaan yang bertentangan dengan dalil atau tidak membawa maslahat tidak dapat dijadikan sumber hukum (Muhammad et al., 2022; Seff, 2015).

Implikasinya bagi praktik perdagangan internasional modern adalah: perangkat lex mercatoria seperti standar praktik—misalnya Incoterms atau UCP sebagai "customs and practice"—dapat digunakan untuk mendukung kepastian dan efisiensi transaksi, tetapi harus diuji kompatibilitasnya dengan prinsip syariah—misalnya larangan riba, tuntutan kejujuran, larangan suap/korupsi, dan kewajiban menjaga keadilan timbangan/takaran—(R. Alfi & Thantawi, 2015; Cindawati, 2017; Dityo, 2020). Nuansa perbedaan juga perlu diakui: ada pendekatan yang mengkritik secara tegas ketidaksesuaian bagian-bagian tertentu dari instrumen praktik internasional dengan hukum Islam (R. Alfi & Thantawi, 2015), sementara ada pula pendekatan yang menerima pemanfaatannya dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Pradhani, 2018).

Dengan kerangka ini, "lex mercatoria menurut hukum Islam" paling tepat diposisikan sebagai 'urf perdagangan internasional yang dapat berfungsi sebagai rujukan normatif-operasional, namun legitimasi dan daya berlakunya dalam transaksi syariah selalu bergantung pada proses penyaringan berbasis nash dan kemaslahatan, serta komitmen pada etika perdagangan Islam (Cindawati, 2017; Muhammad et al., 2022; Pradhani, 2018).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Alfi, A. A. S., & Aslami, N. (2022). Peran hukum pada transaksi bisnis internasional di era perdagangan bebas. Journal of Social Research, 1(3), 156–162. https://doi.org/10.55324/josr.v1i3.41

Alfi, R., & Thantawi, T. R. (2015). Analisis peraturan perdagangan internasional Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCPDC) revisi 600 dalam tinjauan ekonomi Islam. Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah, 1(1), 23. https://doi.org/10.30997/jn.v1i1.214

Amalia, P., Pratama, G. G., Laksono, W. A., & Ardiwinata, A. S. (2023). Instrumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional: Rezim putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018. Veritas Et Justitia, 9(1), 82–107. https://doi.org/10.25123/vej.v9i1.5714

Cindawati, C. (2017). Perkembangan perjanjian dalam praktik perdagangan (perspektif hukum Islam dan hukum positif). Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah, 7(2), 219. https://doi.org/10.18860/j.v7i2.3717

Dityo, L. W. A. (2020). Indonesia Turki Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA). Jurnal Ilmu Hukum Alethea, 3(2), 155–172. https://doi.org/10.24246/alethea.vol3.no2.p155-172

Harahap, H. M. (2019). Epistemologi etika perdagangan internasional dalam konsep Alquran. Al Quds: Jurnal Studi Alquran dan Hadis, 3(2), 221. https://doi.org/10.29240/alquds.v3i2.1148

Kamilah, L. (2010). Implementasi pasal-pasal pidana perkawinan dalam hukum materiil di Pengadilan Agama. Yuridika, 25(3). https://doi.org/10.20473/ydk.v25i3.256

Mandala, S. (2012). Pembaharuan hukum kontrak Indonesia dalam kerangka harmonisasi hukum kontrak ASEAN. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 1(2), 295. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i2.102

Muhammad, F., Umar, H., & Harun, H. (2022). Eksistensi kebiasaan ('urf) sebagai sumber hukum perdagangan internasional. Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 21(02), 133–143. https://doi.org/10.32939/islamika.v21i02.890

Pradhani, S. I. (2018). Sejarah hukum maritim Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dalam hukum Indonesia kini. Lembaran Sejarah, 13(2), 186. https://doi.org/10.22146/lembaran-sejarah.33542

Prajugo, M. S. (2020). Analisis yuridis mengenai pentingnya klausula pilihan hukum dan/atau pilihan forum dalam kontrak bisnis internasional. Argumentum: Jurnal Magister Hukum, 7(1), 27–33. https://doi.org/10.24123/argu.v7i1.3006

Seff, S. M. (2015). Contracts of selling and buying in the contracts for the international sale of goods (CISG) as the means of harmonization of the laws international trading. International Journal of Social and Local Economic Governance, 1(1), 20–27. https://doi.org/10.21776/ub.ijleg.2015.001.01.3

Suhartono, S., & Nurwahida, N. (2021). Transaksi mata uang asing (al-sharf) dalam perspektif Islam pada Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar. Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi Keuangan dan Perbankan Syariah, 5(1), 34. https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v5i1.19674

Sutrisno, N. (1995). Harmonisasi hukum perdagangan internasional: Trend lex mercatoria. Unisia, 15(26), 37–43. https://doi.org/10.20885/unisia.vol15.iss26.art4

TSANI, M. M. (2021). Hukum dagang di Indonesia. https://doi.org/10.31219/osf.io/m3ugk

Udpa, M. N. (2022). Kedudukan para pihak dalam e-contract berdasarkan prinsip iktikad baik. Sawerigading Law Journal, 1(2), 64–78. https://doi.org/10.62084/slj.v1i2.219

Wibowo, B. R. (2018). Pembaruan hukum antar tata hukum Indonesia dalam rangka mendukung perkembangan ekonomi di era globalisasi. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 7(2), 169. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i2.261

Widhiyanti, H. N. (2021). Klausula boiler plate dalam pembuatan kontrak dagang internasional. Warkat, 1(1), 16–30. https://doi.org/10.21776/warkat.v1n1.2