01531 - Lex Fori dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Konseptual dan Kelembagaan dalam Sistem Hukum Indonesia

Abstract

This article examines the concept of lex fori — the law of the forum where a case is adjudicated — in the context of Islamic law and its institutional manifestation within the Indonesian legal system. Through a conceptual and doctrinal approach, this study synthesizes various scholarly sources to construct an operational understanding of lex fori according to Islamic law. The analysis reveals that lex fori in Islamic jurisprudence is best understood through two intersecting dimensions: first, the theoretical dimension of private international law (Hukum Perdata Internasional/HPI), wherein lex fori functions as the dominant law of the adjudicating forum — particularly in procedural matters — and serves as a gatekeeper mechanism through public order doctrine, lex fori qualification, and anti-fraude à la loi principles; and second, the institutional dimension within Indonesia's plural legal system, wherein the Religious Courts (Peradilan Agama) and the Mahkamah Syar'iyah in Aceh serve as Islamic adjudicative forums whose applicable law (lex fori) is constituted by national positive law internalizing Islamic norms, such as the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam/KHI) and Acehnese qanun. The choice of forum dynamics in Islamic economic disputes — particularly following Constitutional Court Decision No. 93/PUU-X/2012 — further confirms that the contest over forum is fundamentally a contest over lex fori. The study concludes that lex fori "according to Islamic law" is most appropriately understood as the intersection between conflict-of-laws theory and the design of Islamic legal institutions within a pluralistic national legal order.

Keywords: lex fori; Islamic law; Religious Courts; private international law; choice of forum; public order

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep lex fori — hukum tempat di mana pengadilan yang memeriksa perkara berada — dalam konteks hukum Islam dan manifestasi kelembagaannya dalam sistem hukum Indonesia. Melalui pendekatan konseptual dan doktrinal, kajian ini mensintesiskan berbagai sumber ilmiah untuk membangun pemahaman operasional tentang lex fori menurut hukum Islam. Analisis menunjukkan bahwa lex fori dalam yurisprudensi Islam paling tepat dipahami melalui dua dimensi yang saling berkelindan: pertama, dimensi teoretis Hukum Perdata Internasional (HPI), di mana lex fori berfungsi sebagai hukum dominan forum pengadilan — terutama dalam hal prosedural — dan berperan sebagai mekanisme penjaga gerbang melalui doktrin ketertiban umum, kualifikasi lex fori, dan prinsip anti-penyelundupan hukum; serta kedua, dimensi kelembagaan dalam sistem hukum Indonesia yang plural, di mana Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Aceh berfungsi sebagai forum peradilan Islam yang hukum terapannya (lex fori) dibentuk oleh hukum positif nasional yang menginternalisasi norma Islam, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan qanun Aceh. Dinamika choice of forum dalam sengketa ekonomi syariah — khususnya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 — semakin menegaskan bahwa pertarungan forum pada hakikatnya adalah pertarungan lex fori. Kajian ini menyimpulkan bahwa lex fori "menurut hukum Islam" paling tepat dipahami sebagai pertautan antara teori konflik hukum dan desain institusi hukum Islam dalam tatanan hukum nasional yang pluralistis.

Kata Kunci: lex fori; hukum Islam; Peradilan Agama; hukum perdata internasional; choice of forum; ketertiban umum

________________________________________

1. Pendahuluan: Memahami Lex Fori sebagai "Hukum Sang Hakim" dan Relevansinya bagi Hukum Islam

Dalam kajian hukum, lex fori lazim dipahami sebagai hukum dari forum, yakni hukum yang diterapkan oleh pengadilan tempat suatu perkara diperiksa dan diputus (sering pula dirumuskan sebagai "hukum sang hakim") (Basuki, 1996; Mayasari, 2021; Witoko & Budhisulistyawati, 2019; Zora, 2023). Pemaknaan ini menempatkan lex fori sebagai konsep kunci dalam konteks perkara yang memiliki dimensi lintas-sistem hukum — misalnya melibatkan unsur asing, perbedaan rezim hukum, atau pluralisme yurisdiksi — karena pada akhirnya pengadilan yang memeriksa perkara (forum) memiliki perangkat kaidah untuk menentukan apakah ia akan menerapkan hukumnya sendiri atau memberi ruang bagi berlakunya hukum lain, misalnya hukum asing (Basuki, 1996; Jened, 2016; Wibowo, 2018; Zora, 2023). Dengan demikian, lex fori bukan sekadar penunjuk tempat (geografis) pengadilan, melainkan merujuk pada kewenangan forum untuk menjalankan hukum yang menjadi rujukan institusionalnya, terutama dalam hal hukum acara/prosedural, dan pada situasi tertentu juga menentukan pilihan atas hukum materiil yang dipakai (Basuki, 1996; Jened, 2016; Wibowo, 2018; Zora, 2023).

Dalam konteks "lex fori menurut hukum Islam", pembahasannya tidak dapat dilepaskan dari dua lapis realitas yang terekam dalam literatur rujukan: (i) lapis konseptual, yaitu bagaimana lex fori beroperasi dalam kerangka Hukum Perdata Internasional (HPI) dan konflik hukum — termasuk mekanisme "ketertiban umum" (public order) yang menjaga nilai fundamental forum (Basuki, 1996; Mayasari, 2021; Witoko & Budhisulistyawati, 2019; Zora, 2023); serta (ii) lapis kelembagaan dan praktik di Indonesia (dan wilayah khusus seperti Aceh), di mana keberadaan hukum Islam sebagai living law dan sebagai bagian dari hukum nasional termanifestasi melalui Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan instrumen seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Amrul et al., 2021; Arifin, 2017; Faisal, 2017; Sucipto, 2022). Dalam sistem semacam ini, "lex fori" ketika forum yang dipilih adalah Peradilan Agama, cenderung bermakna: hukum yang diterapkan oleh hakim dalam kerangka kewenangan Peradilan Agama, dengan rujukan pada hukum positif nasional yang memuat substansi hukum Islam dan/atau norma khusus (misalnya qanun Aceh) (Arifin, 2017; Faisal, 2017; Kamarusdiana, 2016; Phahlevy, 2014).

________________________________________

2. Lex Fori dalam Hukum Perdata Internasional: Fungsi, Batas, dan Kaitannya dengan Ketertiban Umum

Dalam HPI, lex fori tampil sebagai titik berat yang sering dipakai untuk "menarik kembali" penerapan hukum kepada hukum nasional sang hakim. Basuki menegaskan bahwa terdapat teori-teori umum HPI yang memungkinkan berlakunya hukum asing dikesampingkan sehingga hukum nasional sang hakim (lex fori) diberlakukan; faktor-faktor yang kerap disebut antara lain pertentangan dengan ketertiban umum, kualifikasi berdasarkan lex fori, serta penyelundupan hukum (Basuki, 1996). Sejalan dengan itu, pembahasan tentang public order dalam HPI menempatkan ketertiban umum sebagai mekanisme yang memiliki dua fungsi: fungsi positif untuk menjamin norma tertentu dari lex fori tetap diberlakukan, dan fungsi negatif untuk menghindari penerapan hukum asing jika melanggar konsep dasar forum (Zora, 2023). Kerangka ini menunjukkan bahwa lex fori bukan hanya "opsi", melainkan acapkali menjadi "penjaga gerbang" (gatekeeper) agar penerapan hukum — khususnya hukum asing — tidak merusak sendi-sendi fundamental yang diakui forum (Basuki, 1996; Mayasari, 2021; Witoko & Budhisulistyawati, 2019; Zora, 2023).

Literatur yang membahas konflik yurisdiksi juga mendukung posisi lex fori sebagai pilihan lazim pengadilan, terutama untuk ranah prosedural. Dalam konteks konflik yurisdiksi yang berkelindan dengan konflik hukum, dijelaskan bahwa pengadilan dapat menerapkan hukum forum (lex fori), khususnya bila menyangkut hukum prosedural/hukum acara (Jened, 2016). Dalam kontrak dagang internasional, konsep lex fori juga dikemukakan sebagai salah satu teori penentu hukum yang berlaku terhadap kontrak, berdampingan dengan teori lain seperti lex loci contractus atau lex loci solutionis (Wibowo, 2018). Dengan kata lain, lex fori adalah konsep lintas-bidang yang menghubungkan pertanyaan "pengadilan mana yang berwenang" dengan "hukum mana yang dipakai", terutama ketika pilihan tersebut tidak netral terhadap hasil akhir sengketa (Jened, 2016; Wibowo, 2018; Zora, 2023).

________________________________________

3. Lex Fori Berhadapan dengan Vested Rights, Public Order, dan "Penyelundupan Hukum": Pelajaran dari Isu Perkawinan Beda Agama

Relasi lex fori dengan konsep vested rights — hak/kewajiban yang timbul menurut hukum asing — diletakkan dalam pertanyaan: sejauh mana lex fori perlu mengakui hak yang lahir dari kaidah hukum asing. Literatur HPI menekankan bahwa pengakuan semacam itu dibatasi oleh ketertiban umum forum (Witoko & Budhisulistyawati, 2019; Zora, 2023). Witoko dan Budhisulistyawati mengaitkan pengakuan atas vested rights dengan batas ketertiban umum lex fori, yakni hak yang lahir menurut hukum asing dapat diakui selama tidak menimbulkan akibat yang bertentangan dengan ketertiban umum masyarakat forum (Witoko & Budhisulistyawati, 2019). Uraian ini koheren dengan pemetaan public order sebagai instrumen yang dapat menolak penerapan hukum asing ketika penerapan tersebut melanggar sendi pokok lex fori (Basuki, 1996; Mayasari, 2021; Zora, 2023).

Isu "penyelundupan hukum" memperlihatkan lex fori dalam posisi defensif: suatu perbuatan yang dilakukan di luar negeri dan sah menurut hukum setempat dapat tidak diakui oleh forum bila perbuatan itu sengaja ditujukan untuk menghindari larangan lex fori (Mayasari, 2021; Witoko & Budhisulistyawati, 2019). Mayasari menegaskan bahwa dalam pandangan HPI, perbuatan di negara asing yang dimaksudkan untuk menghindari aturan lex fori dapat dibatalkan atau tidak diakui oleh forum, dan instrumen yang biasa digunakan untuk menolak penerapan hukum asing adalah ketertiban umum (Mayasari, 2021). Basuki secara eksplisit menghubungkan "penyelundupan hukum" dengan tujuan mempertahankan dipakainya lex fori terhadap kaidah asing, sekalipun ia membedakannya dari ketertiban umum dalam hal alasan dogmatisnya (Basuki, 1996). Dengan demikian, baik ketertiban umum maupun anti-penyelundupan hukum menjadi jalur argumentatif untuk mempertahankan dominasi lex fori atas hasil-hasil yang "dibawa pulang" dari sistem hukum lain (Basuki, 1996; Mayasari, 2021; Witoko & Budhisulistyawati, 2019).

Tema perkawinan beda agama di Indonesia — terutama yang dilakukan di luar negeri — menjadi ilustrasi kuat bagaimana lex fori bekerja. Beberapa rujukan menyatakan bahwa celah Pasal 56 UU Perkawinan sering dipahami melalui asas lex loci celebrationis (perkawinan sah menurut hukum tempat perkawinan dilangsungkan), sehingga perkawinan yang dilakukan di luar negeri dapat dianggap sah secara administratif ketika kembali ke Indonesia (Hirowati et al., 2023; Insarullah et al., 2022; Mayasari, 2021; Witoko & Budhisulistyawati, 2019). Namun, rujukan yang sama juga menegaskan bahwa mekanisme ketertiban umum dan konsep penyelundupan hukum dapat dipakai untuk menolak pengakuan tersebut jika maksudnya adalah menghindari ketentuan lex fori — misalnya ketentuan UU Perkawinan yang menekankan validitas menurut agama (Hirowati et al., 2023; Insarullah et al., 2022; Mayasari, 2021; Witoko & Budhisulistyawati, 2019). Hirowati dkk. merumuskan pedoman public order dalam HPI dengan menyatakan bahwa lex fori tidak perlu menerapkan hukum asing dengan cara mengabaikan hukum domestik; penerapan hukum asing dapat ditolak bila menyebabkan pelanggaran norma lokal (lex fori) dan karenanya dapat dikesampingkan demi "kepentingan umum/ketertiban umum" (Hirowati et al., 2023). Konsistensi argumentasi ini tampak pula pada pembahasan lain yang menekankan bahwa hukum asing dapat diabaikan bila penerapannya melanggar aturan dasar hukum domestik (lex fori) (Insarullah et al., 2022; Mayasari, 2021; Zora, 2023).

________________________________________

4. Titik Temu dengan Hukum Islam: Forum Peradilan, Fiqh Qadha, dan Ide tentang "Hukum yang Diterapkan oleh Hakim"

Untuk mengaitkan lex fori dengan hukum Islam, rujukan yang tersedia menuntun pada pendekatan kelembagaan dan doktrinal-praktis, bukan semata terminologi klasik. Sucipto menegaskan bahwa dalam hukum Islam dikenal mekanisme penyelesaian sengketa seperti al-sulh (perdamaian), tahkim (arbitrase), dan wilayat al-qadha (kekuasaan kehakiman), yang menunjukkan adanya ranah "forum" dan otoritas memutus sengketa dalam tradisi hukum Islam (Sucipto, 2022). Pada saat yang sama, Sucipto juga menekankan adanya korelasi prinsip-prinsip penyelenggaraan peradilan menurut fiqh qadha dengan prinsip-prinsip dalam hukum Indonesia, terutama dalam bingkai Indonesia sebagai negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sehingga hukum Islam diposisikan sebagai living law yang berkelindan dengan institusi peradilan, khususnya Peradilan Agama (Faisal, 2017; Sucipto, 2022). Kerangka ini memungkinkan pembacaan bahwa ketika sengketa diselesaikan pada forum kehakiman Islam (wilayah qadha), maka "hukum yang dijalankan hakim" pada forum tersebut adalah hukum yang bernafaskan syariah — sebuah padanan fungsional dari ide lex fori sebagai "hukum sang hakim" (Arifin, 2017; Faisal, 2017; Sucipto, 2022).

Selain itu, Sucipto juga mengutip kaidah tentang berubahnya fatwa sesuai situasi, kondisi, waktu, dan tempat, dengan merujuk pada tujuan hukum Islam untuk mengutamakan kemaslahatan dan meniadakan kemudaratan (Sucipto, 2022). Meski rujukan ini bukan definisi lex fori secara terminologis, ia memperlihatkan bahwa hukum Islam — dalam perspektif rujukan tersebut — mengakui relevansi konteks tempat dan forum penerapan, terutama ketika keputusan hukum oleh otoritas yang berwenang diarahkan pada kemaslahatan umum (Sucipto, 2022). Dalam ranah bantuan hukum dan penegakan prinsip keadilan, Kusnadi menegaskan bahwa prinsip persamaan hak hukum dan keadilan dapat ditautkan pada dasar-dasar normatif Al-Qur'an dan hadis, serta bahwa penerapan hukum Islam perlu memperhatikan kemaslahatan — misalnya kaidah "tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan" (Kusnadi, 2015) — yang memperkuat dasar normatif bahwa forum kehakiman dalam tradisi Islam tidak netral nilai, melainkan terikat pada prinsip keadilan/kemanfaatan: nilai yang dalam HPI sering dipakai sebagai justifikasi public order lex fori (Basuki, 1996; Kusnadi, 2015; Zora, 2023).

________________________________________

5. Lex Fori dalam Sistem Hukum Indonesia untuk Perkara Umat Islam: Peradilan Agama sebagai Forum dan Konsekuensi Hukumnya

5.1 Peradilan Agama sebagai Kebutuhan dan Lex Fori bagi Umat Islam

Arifin menegaskan bahwa keberadaan Peradilan Agama di Indonesia merupakan kebutuhan masyarakat Indonesia yang beragama Islam untuk melaksanakan ajaran agamanya yang berupa hukum Islam (Arifin, 2017). Faisal juga menegaskan bahwa hukum Islam merupakan living law yang empirik hidup dalam masyarakat Indonesia, dan Peradilan Agama menjadi bagian dari Peradilan Negara yang berjalan menurut mekanisme peradilan negara (Faisal, 2017). Dalam kerangka ini, ketika perkara diajukan ke Peradilan Agama, forum tersebut menyediakan "hukum sang hakim" yang khas: perangkat hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama serta rujukan hukum materiil yang berorientasi pada prinsip-prinsip Islam (Faisal, 2017; Krisnawati, 2016; Sucipto, 2022). Krisnawati menegaskan bahwa hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama pada dasarnya adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Peradilan Umum, kecuali yang diatur khusus dalam UU Peradilan Agama; kekhususan pemeriksaan dan pembuktian perceraian di Pengadilan Agama dipakai untuk mewujudkan hukum materiil Islam (Krisnawati, 2016). Hal ini memperlihatkan aspek penting lex fori: bukan hanya hukum materiil, tetapi juga desain prosedural forum yang memengaruhi bagaimana hukum ditegakkan (Jened, 2016; Krisnawati, 2016; Wibowo, 2018).

5.2 Asas Personalitas Keislaman dan Penundukan Diri: Mengapa Pilihan Forum Berarti Pilihan "Lex Fori"

Dalam sengketa ekonomi syariah dan yurisdiksi Peradilan Agama, Aryanto menekankan asas personalitas keislaman dan asas penundukan diri secara sukarela kepada hukum Islam sebagai basis argumentasi kewenangan Peradilan Agama (Aryanto, 2019). Nurjaman dan Witro juga menegaskan bahwa makna "antara orang-orang yang beragama Islam" mencakup orang atau badan hukum yang dengan kehendaknya menundukkan diri kepada ketentuan hukum Islam, dan penundukan diri ini berkaitan dengan kewenangan lembaga peradilan dalam memutus sengketa yang timbul dari perjanjian (Nurjaman & Witro, 2022). Di ranah sengketa waris orang Islam, Thohari menunjukkan bahwa dalam praktik dapat muncul persoalan pilihan forum/choice of court; ketika pihak memasukkan perkara ke sebuah peradilan, secara otomatis pihak tersebut dinyatakan tunduk pada hukum yang diterapkan pengadilan pilihannya, baik secara formil maupun materiil (Thohari, 2015). Rangkaian gagasan ini secara langsung menghubungkan pilihan forum dengan konsekuensi lex fori: memilih forum berarti memasuki rezim "hukum sang hakim" yang berlaku pada forum tersebut (Aryanto, 2019; Jened, 2016; Nurjaman & Witro, 2022; Thohari, 2015).

5.3 KHI dan Sumber Hukum Materiil: Lex Fori Peradilan Agama Berbasis Hukum Positif Bernuansa Islam

Dalam praktik peradilan, KHI kerap berfungsi sebagai rujukan hukum materiil bagi hakim Pengadilan Agama, sekalipun kedudukannya dalam tata urutan peraturan perundang-undangan dipandang "lemah" karena landasan pemberlakuannya adalah Instruksi Presiden (Amrul et al., 2021). Namun, Amrul dkk. menegaskan bahwa walaupun demikian, KHI tetap digunakan sebagai salah satu sumber hukum bagi hakim-hakim di Pengadilan Agama untuk memutus perkara, dan dapat menjadi pedoman masyarakat dalam perkara perkawinan, kewarisan, dan perwakafan (Amrul et al., 2021). Dalam tema perkawinan beda agama, Rosidah menegaskan bahwa KHI memuat larangan perkawinan beda agama — misalnya ketentuan larangan pada Pasal 40 dan Pasal 44 KHI — dan bahwa secara vertikal UU Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, dan KHI dipandang sinkron dalam melarang perkawinan beda agama (Rosidah, 2013). Dengan demikian, ketika forum yang memeriksa adalah Pengadilan Agama, lex fori yang beroperasi cenderung berupa perangkat hukum positif Indonesia yang menginternalisasi norma hukum Islam (misalnya KHI), ditopang oleh hukum acara Peradilan Agama (Amrul et al., 2021; Faisal, 2017; Krisnawati, 2016; Rosidah, 2013).

________________________________________

6. Ketika Lex Fori Dipertentangkan dengan Choice of Forum: Sengketa Ekonomi Syariah dan Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012

Sengketa ekonomi syariah memperlihatkan dinamika paling eksplisit antara lex fori (kewenangan forum tertentu) dan choice of forum (kebebasan memilih forum). Imaniyati dan Badruddin menguraikan bahwa UU No. 3 Tahun 2006 memberikan kewenangan kepada Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa perbankan syariah, tetapi UU No. 21 Tahun 2008 juga membuka kemungkinan penyelesaian di Peradilan Umum, sehingga memunculkan choice of forum (Imaniyati & Badruddin, 2010). Puspitasari menegaskan bahwa ketentuan choice of forum dalam UU No. 21 Tahun 2008 memicu ketidakpastian hukum dan kontradiksi yurisprudensi kompetensi absolut Peradilan Agama (Puspitasari, 2016). Dalam kerangka ini, perdebatan forum bukan sekadar administratif, melainkan menyangkut hukum apa yang pada akhirnya dipakai sebagai lex fori untuk menilai sengketa berbasis akad syariah (Aryanto, 2019; Imaniyati & Badruddin, 2010; Puspitasari, 2016).

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, terdapat garis besar kesepahaman bahwa Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (Hadiyanto, 2020; Rasyid & Putri, 2019; Sofiani, 2015). Hadiyanto menekankan implikasi putusan tersebut sebagai penegasan bahwa tidak ada lagi choice of forum litigasi dan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama (Hadiyanto, 2020). Sofiani juga menegaskan bahwa putusan MK tersebut menyatakan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, walaupun masih menyisakan problem yuridis pada wilayah non-litigasi, khususnya eksekusi putusan Basyarnas (Sofiani, 2015). Rasyid dan Putri menyatakan putusan MK dipandang tepat karena menegaskan penyelesaian sengketa perbankan syariah harus melalui Peradilan Agama sesuai kompetensi absolutnya dan menghilangkan dualisme, tetapi sekaligus mencatat adanya perdebatan karena yang dihapus adalah "penjelasan" Pasal 55 ayat (2), bukan pasalnya (Rasyid & Putri, 2019). Nuansa perbedaan penekanan di antara rujukan-rujukan ini penting: sebagian rujukan menafsirkan putusan MK sebagai menghapus ruang choice of forum litigasi (Hadiyanto, 2020; Sofiani, 2015), sedangkan rujukan lain menegaskan perdebatan tetap ada karena konstruksi Pasal 55 ayat (2) masih dipandang membuka ruang tertentu, khususnya melalui logika kebebasan berkontrak (Rasyid & Putri, 2019; Tutik, 2016).

Kecenderungan kompromi tampak dalam pembahasan bahwa pasca putusan MK, litigasi diposisikan sebagai kewenangan absolut Peradilan Agama, sementara non-litigasi tetap memberi ragam pilihan penyelesaian — musyawarah, mediasi, arbitrase syariah — sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan/atau kesepakatan tertulis para pihak (Nurjaman & Witro, 2022; Tutik, 2016a, 2016b). Tutik menegaskan bahwa putusan MK tersebut dipahami membuka dua jalur (litigasi dan non-litigasi), dengan litigasi sebagai kewenangan absolut Peradilan Agama, sedangkan non-litigasi mengikuti pilihan para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Tutik, 2016a). Nurjaman dan Witro juga menegaskan bahwa musyawarah mufakat diposisikan sebagai jalur utama dalam fatwa DSN-MUI, sebelum para pihak memilih jalur lain, dan bila ada kesepakatan untuk tidak menyelesaikan di Pengadilan Agama maka pemilihan forum non-litigasi harus tertulis dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Nurjaman & Witro, 2022). Dari sudut lex fori, konfigurasi ini menegaskan bahwa ketika jalur litigasi ditempuh, lex fori (hukum Pengadilan Agama) memegang posisi dominan; sedangkan ketika jalur non-litigasi dipilih, hubungan antara putusan arbitrase dan forum eksekusi tetap memunculkan isu kompetensi yang dibahas sebagai problem yuridis (Sofiani, 2015; Uzma, 2017).

________________________________________

7. Pluralisme Hukum, Forum Shopping, dan Konsekuensi Lex Fori dalam Praktik Sosial-Hukum

Pluralisme hukum dan "forum shopping" memperlihatkan bahwa dalam masyarakat dengan lebih dari satu rezim normatif, pihak yang bersengketa dapat cenderung memilih forum yang dianggap paling menguntungkan. Dalam sengketa tanah wakaf, S menegaskan bahwa praktik "forum shopping" dan "shopping forum" dipakai untuk menggambarkan tendensi pihak bersengketa memilih forum dan sistem hukum yang dianggap paling tepat untuk menyelesaikan sengketa (S, 2022). Irianto menekankan bahwa dalam kenyataan beroperasinya berbagai sistem hukum secara bersama-sama, sistem-sistem itu saling berkompetisi dan saling menyesuaikan/adopsi; dalam konteks itu konsep shopping forums menjadi relevan untuk menjelaskan dinamika pemilihan forum (Irianto, 2017). Kacamata ini membantu menjelaskan mengapa lex fori bukan hanya konsep teknis, tetapi juga konsep yang memotret strategi para pihak dalam mengakses hukum tertentu melalui pemilihan lembaga penyelesaian sengketa (Irianto, 2017; S, 2022; Thohari, 2015).

Dalam sengketa waris orang Islam, Thohari menempatkan pilihan forum (choice of jurisdiction/choice of court) sebagai persoalan praktis yang membuat pihak secara otomatis tunduk pada hukum forum yang dipilih, baik formil maupun materiil (Thohari, 2015). Pada konteks ekonomi syariah, Aryanto menunjukkan bahwa adanya opsi kompetensi — Peradilan Agama dan Peradilan Umum — dapat mengarah pada dualisme kompetensi mengadili, termasuk terkait klausul choice of forum dan choice of jurisdiction (Aryanto, 2019). Artinya, ketika ruang memilih forum tersedia atau dianggap tersedia, lex fori menjadi "hadiah" sekaligus "risiko": ia menentukan corak hukum yang dipakai untuk menilai sengketa, termasuk standar kepatuhan syariah dan batas-batas kebebasan berkontrak (Aryanto, 2019; Imaniyati & Badruddin, 2010; Puspitasari, 2016).

________________________________________

8. Kekhususan Aceh: Qanun, Mahkamah Syar'iyah, dan Lex Fori sebagai Hukum Forum Khusus

Aceh sering diposisikan sebagai contoh penting karena memiliki kekhususan melalui otonomi khusus dan penerapan syariat Islam yang diwujudkan dalam qanun. Lutfiana menegaskan bahwa Aceh memiliki kekhususan peraturan daerah (qanun) yang dipengaruhi lingkungan dan adat terkait nilai/norma hukum, dan keberlakuannya dijelaskan dapat mengesampingkan peraturan lain melalui asas lex specialis derogat lex generalis dalam konteks tertentu (Lutfiana, 2021). Kamarusdiana juga menegaskan bahwa kedudukan Qanun Jinayat Aceh dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia dipandang sesuai dengan kerangka hukum Indonesia dengan menautkannya pada Pancasila sila pertama dan Pasal 29 UUD 1945, serta menekankan relasi lex superior dan lex specialis dalam konteks Aceh (Kamarusdiana, 2016). Jamhir menegaskan bahwa pelaksanaan syariat Islam di NAD (Aceh) tidak berimplikasi pada dualisme hukum pidana dalam arti umum, karena hukum pidana Islam yang berlaku disebut masih terbatas pada beberapa qanun dan pada prinsipnya berlaku bagi masyarakat muslim; secara teoritis, otonomi khusus mengantar pada prinsip lex specialis derogat lex generalis (Jamhir, 2019). Dalam perspektif lex fori, konfigurasi tersebut berarti: ketika forum yang memeriksa adalah Mahkamah Syar'iyah/Peradilan dalam lingkungan Aceh yang menerapkan qanun, maka hukum forum (qanun) beroperasi sebagai lex fori yang khas — meski tetap berada dalam struktur negara kesatuan dan berhadapan dengan isu harmonisasi norma (Jamhir, 2019; Kamarusdiana, 2016; Phahlevy, 2014).

Namun, rujukan juga mencatat adanya problem hak asasi manusia dan kedudukan non-muslim. Phahlevy menekankan bahwa kedudukan Mahkamah Syariah di Aceh secara kelembagaan merupakan bagian dari Peradilan Agama tetapi memiliki lingkup kewenangan lebih luas, dan terdapat persoalan ketika daya ikat syariat Islam dimungkinkan dipaksakan kepada selain muslim, yang berpotensi mencederai prinsip NKRI dan perlindungan HAM (Phahlevy, 2014). Melayu dkk. menegaskan bahwa secara konseptual qanun syariat hanya berlaku bagi umat Islam di Aceh dengan pengadopsian asas personalitas dan teritorialitas, tetapi dalam praktik pengadopsian tersebut tidak total sehingga memunculkan masalah kedudukan non-muslim, dan ditekankan perlunya kajian komprehensif agar peraturan lebih adil dan tetap menjunjung prinsip fundamental Islam tentang keadilan dan penghargaan HAM (Melayu et al., 2021). Dua rujukan ini menunjukkan bahwa lex fori dalam forum khusus (Aceh) tidak hanya soal "hukum hakim", tetapi juga soal batas legitimasi pemberlakuan hukum forum terhadap subjek yang berbeda, serta kebutuhan harmonisasi nilai keadilan dan perlindungan hak (Kusnadi, 2015; Melayu et al., 2021; Phahlevy, 2014).

________________________________________

9. Penutup: Merumuskan "Lex Fori Menurut Hukum Islam" secara Operasional

Berdasarkan sintesis rujukan, "lex fori menurut hukum Islam" paling kuat dirumuskan secara operasional sebagai berikut.

Pertama, lex fori adalah hukum forum (hukum sang hakim) yang diterapkan oleh pengadilan tempat perkara diperiksa; dalam konteks konflik hukum, ia lazim dominan terutama pada hukum acara, dan dapat menjadi dasar mengesampingkan hukum asing melalui instrumen ketertiban umum, kualifikasi lex fori, dan anti-penyelundupan hukum (Basuki, 1996; Jened, 2016; Mayasari, 2021; Zora, 2023).

Kedua, dalam kerangka hukum Islam, keberadaan forum kehakiman (wilayat al-qadha) dan mekanisme penyelesaian sengketa (sulh, tahkim, qadha) menunjukkan bahwa "hukum yang diterapkan oleh hakim" pada forum Islam adalah bagian dari cara syariah ditegakkan dalam penyelesaian sengketa, dengan orientasi nilai keadilan dan kemaslahatan (Kusnadi, 2015; Sucipto, 2022).

Ketiga, dalam konteks Indonesia, ketika forum yang dipilih adalah Peradilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah di Aceh, maka lex fori berwujud pada hukum positif nasional/daerah yang menginternalisasi norma Islam — misalnya KHI dan qanun — beserta hukum acara yang mengatur bagaimana norma itu dibuktikan dan diputus (Amrul et al., 2021; Kamarusdiana, 2016; Krisnawati, 2016; Phahlevy, 2014).

Keempat, dinamika choice of forum — misalnya pada perbankan syariah — menunjukkan bahwa pertarungan forum pada hakikatnya adalah pertarungan lex fori, karena forum menentukan standar normatif, prosedural, dan pada akhirnya kepastian hukum; rujukan menunjukkan adanya kecenderungan menegaskan Peradilan Agama sebagai forum litigasi, namun juga terdapat nuansa perdebatan pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 terkait ruang non-litigasi dan implikasi norma Pasal 55 (Hadiyanto, 2020; Rasyid & Putri, 2019; Sofiani, 2015; Tutik, 2016a).

Dengan demikian, pembahasan lex fori "menurut hukum Islam" paling tepat dipahami sebagai pertautan antara teori konflik hukum — yang menempatkan lex fori sebagai hukum forum — dan desain institusi hukum Islam — yang menyediakan forum dan otoritas hakim — dalam sistem hukum nasional yang plural (Basuki, 1996; Faisal, 2017; Sucipto, 2022; Zora, 2023).

________________________________________

Daftar Pustaka

Amrul, A., Jumadil, J., & Baskam, A. (2021). Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama: Perspektif sistem hukum Indonesia. Al-Azhar Islamic Law Review, 3(1), 11–23. https://doi.org/10.37146/ailrev.v3i1.65

Arifin, A. I. (2017). Reformasi kekuasaan mengadili Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Millah Journal of Religious Studies, 16(2), 341–362. https://doi.org/10.20885/millah.vol16.iss2.art9

Aryanto, J. (2019). Dualisme yurisdiksi antara Peradilan Umum dan Peradilan Agama terhadap sengketa ekonomi syariah. Adil Jurnal Hukum, 3(1), 93–122. https://doi.org/10.33476/ajl.v3i1.836

Basuki, Z. D. (1996). Teori-teori umum Hukum Perdata Internasional yang dapat mengesampingkan berlakunya hukum asing dengan memberlakukan hukum nasional sang hakim. Jurnal Hukum & Pembangunan, 26(3), 202. https://doi.org/10.21143/jhp.vol26.no3.508

Faisal, M. (2017). Eksistensi Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa bisnis "syariah" perspektif hukum positif di Indonesia. Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan, 5(3), 398. https://doi.org/10.29303/ius.v5i3.508

Hadiyanto, R. (2020). Penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan Pengadilan Agama pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam), 3(1). https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i1.5644

Hirowati, R., Dewi, S. A., Laila, D. M., & Hanifah, S. (2023). Juridical review of international private law in interfaith marriages outside Indonesia (case study of the marriage of Dimas Anggara and Nadine Chandrawinata). Journal of Legal and Cultural Analytics, 2(4), 247–262. https://doi.org/10.55927/jlca.v2i4.6735

Imaniyati, N. S., & Badruddin, B. (2010). Choice of forum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Jurnal Hukum & Pembangunan, 40(3), 408. https://doi.org/10.21143/jhp.vol40.no3.227

Insarullah, I., Rachman, R., & Ardiansyah, E. (2022). Perspektif Hukum Perdata Internasional terhadap perkawinan beda agama bagi warga negara Indonesia. Wajah Hukum, 6(2), 269. https://doi.org/10.33087/wjh.v6i2.932

Irianto, S. (2017). Sejarah dan perkembangan pemikiran pluralisme hukum dan konsekuensi metodologisnya. Jurnal Hukum & Pembangunan, 33(4), 485. https://doi.org/10.21143/jhp.vol33.no4.1425

Jamhir, J. (2019). Hukum pidana di Provinsi Aceh: Analisis terhadap dampak penerapan Qanun Syari'at. Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Perundang-Undangan dan Pranata Sosial, 4(2), 108. https://doi.org/10.22373/justisia.v4i2.5964

Jened, R. (2016). Konflik yurisdiksi dan penegakan hukum kekayaan intelektual dalam rangka pasar tunggal. Mimbar Hukum – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 28(2), 201. https://doi.org/10.22146/jmh.16730

Kamarusdiana, K. (2016). Qânûn Jinâyat Aceh dalam perspektif negara hukum Indonesia. Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, 16(2), 151–162. https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4445

Krisnawati, I. G. A. A. A. (2016). Kekhususan pengaturan pemeriksaan dan pembuktian perceraian dalam hukum acara Pengadilan Agama. Kertha Patrika, 38(3). https://doi.org/10.24843/kp.2016.v38.i03.p02

Kusnadi, D. (2015). Asas-asas bantuan hukum dan peran Hakam dalam penegakan hukum: Studi kritis atas tafsir Al-Qur'an Surat Al-Nisâ' ayat 35. Asy-Syari'ah, 18(2), 213–226. https://doi.org/10.15575/as.v18i2.661

Lutfiana, A. F. (2021). Keistimewaan qanun di Aceh dalam perspektif sociological yurisprudence menurut Eugen Ehrlich. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, 8(2), 199. https://doi.org/10.20961/hpe.v8i2.49770

Mayasari, L. D. (2021). Tinjauan yuridis terhadap penyelundupan hukum dalam perkawinan campuran. The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, 1(1), 37–58. https://doi.org/10.51675/jaksya.v1i1.140

Melayu, H. A., Abubakar, M. Z., & MohammadNasir, N. C. (2021). Minoritas di wilayah syariat: Kedudukan non-muslim dalam Qanun Hukum Jinayat Aceh. Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, 10(1), 129. https://doi.org/10.22373/legitimasi.v10i1.10521

Nurjaman, M. I., & Witro, D. (2022). Penyelesaian sengketa ekonomi syariah menurut fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 4(1), 35–62. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v4i1.6107

Phahlevy, R. R. (2014). Aceh Shariah Court in the Unitary State of the Republic of Indonesia and human rights context. Rechtsidee, 1(1), 71–84. https://doi.org/10.21070/jihr.v1i1.103

Puspitasari, R. (2016). Kontradiksi yurisprudensi kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Jurnal Dinamika Penelitian, 16(1). https://doi.org/10.21274/dinamika.2016.16.1.175-204

Rasyid, A., & Putri, T. A. (2019). Kewenangan lembaga penyelesaian sengketa perbankan syariah. Jurnal Yudisial, 12(2), 159. https://doi.org/10.29123/jy.v12i2.256

Rosidah, Z. N. (2013). Sinkronisasi peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan beda agama. Al-Ahkam, 23(1), 1. https://doi.org/10.21580/ahkam.2013.23.1.70

S, D. Y. (2022). Pluralisme hukum dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf di Indonesia. Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan, 7(1), 87–113. https://doi.org/10.25170/paradigma.v7i1.3019

Sofiani, T. (2015). Dualisme penyelesaian sengketa perbankan syariah (pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012). Jurnal Hukum Islam, 119–131. https://doi.org/10.28918/jhi.v13i2.491

Sucipto, I. (2022). Prinsip-prinsip penyelenggaraan peradilan menurut fiqh qadha dan undang-undang di Indonesia. Islamica, 6(1), 1–9. https://doi.org/10.59908/ijiiai.v6i1.3

Thohari, I. (2015). Konflik kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam menangani perkara sengketa waris orang Islam. Universum, 9(2). https://doi.org/10.30762/universum.v9i2.84

Tutik, T. T. (2016a). Kedudukan hukum perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional. Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 7(1), 1. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v7i1.1-27

Tutik, T. T. (2016b). Penyelesaian sengketa letter of credit ekspor-impor syariah pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 16(1), 43. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v16i1.43-66

Uzma, U. (2017). Pelaksanaan atau eksekusi putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sebagai kewenangan Pengadilan Agama. Jurnal Hukum & Pembangunan, 43(3), 362. https://doi.org/10.21143/jhp.vol43.no3.1496

Wibowo, B. R. (2018). Pembaruan hukum antartata hukum Indonesia dalam rangka mendukung perkembangan ekonomi di era globalisasi. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 7(2), 169. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i2.261

Witoko, P. A., & Budhisulistyawati, A. (2019). Penyelundupan hukum perkawinan beda agama di Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, 7(2), 251. https://doi.org/10.20961/hpe.v7i2.43015

Zora, Z. (2023). Konsep public order dalam Hukum Perdata Internasional. Unes Journal of Swara Justisia, 6(4), 541. https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.299