01530 - Levering dalam Perspektif Hukum Islam: Sintesis Akad, Kepemilikan, dan Penyerahan dalam Muamalah

Abstract

This article examines the concept of levering (transfer of ownership) from the perspective of Islamic law (fiqh muamalah), tracing how Islamic jurisprudence structures the process of fulfilling contractual obligations through akad (contract) and qabd/taslīm (delivery/possession) so that the transfer of property rights occurs in a lawful, just, and non-exploitative manner. Using a normative-qualitative approach with a conceptual and comparative legal framework, this study synthesizes relevant literature on various Islamic transactions including sale and purchase (bay'), murabahah, hibah, rahn, wakaf, ijārah muntahiyah bi al-tamlīk (IMBT), hawalah haqq, and consignment. The findings demonstrate that levering in Islamic law is not merely a physical act of transferring an object, but constitutes part of a series of legal consequences of akad that must be framed by clarity of the object, legitimacy of the contracting parties' rights, and the principle of protection against fraud (tadlīs), including fraud in the time of delivery. Islamic law clearly distinguishes between delivery for the purpose of ownership transfer and delivery for the purpose of security (rahn), prohibiting the disguised conversion of collateral delivery into a concealed ownership transfer that harms debtors. Furthermore, in contemporary practice, the jurisprudential validity of delivery must be reinforced by administrative documentation to ensure social-legal certainty. This study concludes that levering in Islamic law represents a critical intersection of rights protection, transactional justice, and ownership certainty.

Keywords: levering, transfer of ownership, qabd, akad, fiqh muamalah, Islamic contract law

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep levering (penyerahan/pengalihan hak milik) dari perspektif hukum Islam (fiqh muamalah), dengan menelusuri bagaimana syariat menstrukturkan proses pemenuhan perikatan melalui akad dan penyerahan (qabd/taslīm) agar perpindahan hak milik berlangsung sah, adil, dan tidak memakan harta orang lain secara batil. Dengan menggunakan pendekatan normatif-kualitatif dalam kerangka hukum konseptual dan komparatif, kajian ini mensintesis literatur yang relevan tentang berbagai transaksi Islam, meliputi jual beli, murabahah, hibah, rahn, wakaf, ijārah muntahiyah bi al-tamlīk (IMBT), hawalah haqq, dan konsinyasi. Temuan menunjukkan bahwa levering dalam hukum Islam bukan sekadar tindakan fisik memindahkan benda, melainkan bagian dari rangkaian akibat hukum akad yang harus dibingkai oleh kejelasan objek, legitimasi hak para pihak, dan prinsip perlindungan dari kecurangan (tadlīs), termasuk kecurangan pada aspek waktu penyerahan. Hukum Islam memisahkan tegas antara penyerahan untuk pemindahan kepemilikan dan penyerahan untuk tujuan jaminan (rahn), serta melarang penyamaran penyerahan jaminan menjadi pengalihan kepemilikan terselubung yang merugikan debitur. Lebih lanjut, dalam praktik kontemporer, keabsahan penyerahan secara fiqh perlu diperkuat oleh dokumentasi administratif demi kepastian sosial-hukum. Kajian ini menyimpulkan bahwa levering dalam hukum Islam merupakan titik kritis perlindungan hak, keadilan transaksi, dan kepastian kepemilikan.

Kata Kunci: levering, pemindahan hak milik, qabd, akad, fiqh muamalah, hukum perikatan Islam

________________________________________

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dalam praktik hukum di Indonesia, penyerahan—sering dijelaskan dalam literatur perikatan sebagai momen faktual-yuridis berpindahnya hak milik kepada pihak penerima—dipahami sebagai tahap yang menentukan kapan kepemilikan benar-benar berpindah. Misalnya, dalam jual beli, ketika barang diserahkan kepada pembeli maka pada saat itu hak milik berpindah kepada pembeli, dan perpindahan tersebut terjadi apabila barang telah disesuaikan dengan perjanjian, misalnya diidentifikasi atau ditandai sebagai objek perjanjian (Lahuri & Alaidi, 2018).

Pada saat yang sama, literatur muamalah menempatkan pemindahan hak milik (al-tamlīk) sebagai salah satu tujuan pokok akad-akad tertentu. Konsekuensi akad melahirkan hak dan kewajiban; misalnya, dalam jual beli penjual berkewajiban menyerahkan barang sebagai hak pembeli ("Legal Aspects in Al Murabahah Financing Contract in Sharia Banking: Study at PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Kedaton Branch, Bandar Lampung," 2023).

1.2 Urgensi Kajian

Kerangka ini penting karena transaksi Islam (muamalah) tidak hanya menilai "ada kesepakatan", tetapi juga menuntut terpenuhinya prinsip kerelaan (ridha) dan kesetaraan informasi untuk mencegah penipuan (tadlīs), termasuk penipuan pada aspek waktu penyerahan (Fashihuddin et al., 2023). Oleh sebab itu, pembahasan "levering menurut hukum Islam" secara substansial harus dibaca sebagai pembahasan tentang bagaimana syariat menstrukturkan proses pemenuhan perikatan melalui akad dan penyerahan (qabd/taḥqīq al-taslīm) agar perpindahan hak milik berlangsung sah, adil, dan tidak memakan harta orang lain secara batil (Fashihuddin et al., 2023; "Legal Aspects in Al Murabahah Financing Contract in Sharia Banking: Study at PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Kedaton Branch, Bandar Lampung," 2023).

1.3 Tujuan dan Sistematika

Artikel ini bertujuan memetakan dan mensintesis konstruksi levering dalam berbagai akad muamalah, meliputi jual beli, murabahah, hibah, rahn, wakaf, IMBT, hawalah haqq, dan konsinyasi, serta mengidentifikasi implikasinya bagi praktik hukum ekonomi Islam kontemporer di Indonesia. Pembahasan disusun secara tematik, dimulai dari fondasi konseptual akad, dilanjutkan dengan analisis lintas akad, dan diakhiri dengan sintesis menyeluruh.

________________________________________

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Sumber data primer berupa literatur fiqh muamalah klasik dan kontemporer, peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan melalui teknik deskriptif-analitis dan komparatif untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta titik temu antara konsep levering dalam hukum perdata dan konstruksi penyerahan dalam berbagai akad muamalah.

________________________________________

3. Pembahasan

3.1 Fondasi Konseptual: Akad sebagai Instrumen Pemindahan Hak dan Penyerahan sebagai Perwujudan Penguasaan

Dalam wacana fiqh muamalah kontemporer, akad dipahami sebagai inti legalitas transaksi karena akad adalah proses yang menimbulkan akibat hukum berupa lahirnya hak dan kewajiban para pihak, dan di dalamnya tercakup proses perpindahan hak milik atas objek tertentu dengan asas sukarela (Lestari, 2018). Karena itu, perpindahan hak atas suatu objek dinilai tidak sah apabila tidak melalui akad yang jelas, sehingga keabsahan akad menjadi "pintu masuk" bagi sah-tidaknya perpindahan hak milik (Lestari, 2018).

Perspektif ini sejalan dengan uraian tujuan akad dalam literatur hukum ekonomi syariah: salah satu tujuan akad bernama adalah pemindahan hak milik, baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan, di mana dalam jual beli penjual berkewajiban menyerahkan barang sebagai hak pembeli ("Legal Aspects in Al Murabahah Financing Contract in Sharia Banking: Study at PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Kedaton Branch, Bandar Lampung," 2023). Dalam diskursus prinsip akad, pemindahan hak milik diposisikan sebagai tujuan sebagian akad (misalnya jual beli dan sewa-menyewa), dan untuk menjaga hak para pihak, dokumentasi tertulis dianjurkan agar perselisihan dapat diminimalkan, dengan merujuk pada spirit pencatatan perikatan (Fuady, 1992).

Dengan demikian, "levering" dalam pengertian Islam bukanlah sekadar tindakan fisik memindahkan benda, melainkan bagian dari rangkaian pemenuhan akibat hukum akad yang harus dibingkai oleh kejelasan objek, kejelasan hak para pihak, dan prinsip perlindungan dari kecurangan (Fashihuddin et al., 2023; "Legal Aspects in Al Murabahah Financing Contract in Sharia Banking: Study at PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Kedaton Branch, Bandar Lampung," 2023; Lestari, 2018).

Konsekuensi logisnya, hukum Islam memberi perhatian besar pada status kepemilikan objek sebelum akad dan pada mekanisme penyerahan sesudah akad. Dalam konteks pembiayaan murabahah, misalnya, akad murabahah dipahami sebagai jual beli yang meniscayakan pemindahan hak milik; bila bank tidak memiliki barang yang dijual kepada nasabah maka pemindahan hak milik tidak terjadi dan transaksi tidak dapat digolongkan sebagai murabahah, karena murabahah berbasis prinsip jual beli dengan unsur pemindahan kepemilikan barang (Rosyid, 2018). Argumen yang sama ditegaskan dalam pembahasan urgensi wakalah pada murabahah: jual beli dalam hukum Islam dipahami sebagai memindahkan milik (hak milik) dengan ganti yang sah, dan salah satu syaratnya benda berada di tangan penjual; dalam murabahah, hak milik bank atas barang harus terlebih dahulu diperoleh dari perikatan yang menyebabkan perpindahan hak milik (jual beli) (Junaedi, 2023; Rosyid, 2018).

Dengan demikian, syariat menautkan keabsahan pemindahan hak milik dengan (i) legitimasi akad, dan (ii) legitimasi kepemilikan/kuasa tasharruf atas objek pada pihak yang memindahkan, sebelum penyerahan itu sendiri menjadi bermakna secara hukum (Junaedi, 2023; Rosyid, 2018).

________________________________________

3.2 Qabd/Taslīm sebagai Inti Operasional Penyerahan: Dari Penyerahan Hakiki ke Simbolik

Dalam hibah, peran qabd (penguasaan/penyerahan) muncul secara eksplisit sebagai elemen penentu kesempurnaan perpindahan. Kajian hibah di Malaysia merumuskan qabd sebagai keizinan pemberi hibah yang diwujudkan dengan penyerahan al-mauhūb kepada penerima melalui takhliah (pengosongan, peninggalan, atau pelepasan hak), dan penyerahan harus jelas; penerimaan tanpa izin dan penyerahan yang jelas dipandang tidak sah (Syakur, 2016).

Penekanan bahwa hibah adalah "pemindahan hak milik" ketika pemberi masih hidup dan tanpa imbalan juga ditegaskan dalam kajian hibah lintas agama di Pengadilan Agama; hibah didefinisikan sebagai akad penyerahan hak milik seseorang kepada orang lain saat pemberi masih hidup dan tanpa ganti (Munadi et al., 2017). Sejalan dengan itu, studi sengketa hibah tanah menjelaskan bahwa bila akad hibah telah sempurna (memenuhi rukun dan syarat) dan terjadi penyerahan serta penerimaan barang, maka harta menjadi milik penerima hibah (Mutallib, 2016).

Rangkaian ini menunjukkan bahwa dalam akad tabarru' tertentu (hibah), "levering/penyerahan" diposisikan sebagai parameter operasional yang menutup celah sengketa tentang apakah perpindahan hak milik telah nyata terjadi (Mutallib, 2016; Syakur, 2016).

Dalam konteks benda bergerak dan tidak bergerak, fiqh klasik juga mengenal pembeda bentuk penyerahan. Kajian tentang rahn menjelaskan bahwa penyerahan marhūn untuk benda bergerak dilakukan dengan serah terima hakiki dan langsung, sedangkan untuk benda tidak bergerak serah terima dapat dilakukan secara simbolik melalui penyerahan tanda penguasaan, misalnya kunci rumah (Supriatna, 2021). Prinsip bahwa penyerahan dalam transaksi dapat bersifat hakiki atau simbolik ini penting untuk memahami bagaimana syariat mengakomodasi karakter objek tanpa melepaskan tuntutan kepastian penguasaan (Supriatna, 2021; Syakur, 2016).

Dengan kata lain, "levering" dalam perspektif fiqh dapat tampil sebagai tindakan fisik atau tindakan simbolik yang secara sosial-hukum menandai beralihnya penguasaan, dan dalam hibah ia terkait langsung dengan sah-tidaknya perpindahan hak milik (Supriatna, 2021; Syakur, 2016).

________________________________________

3.3 Jual Beli sebagai Model Pokok Pemindahan Hak Milik: Syarat Kepemilikan, Kejelasan Objek, dan Penyerahan

Literatur perikatan syariah menempatkan jual beli sebagai transaksi pemindahan hak milik barang/aset kepada orang lain dalam ruang lingkup fiqh muamalah (Septiana & Mahmudah, 2018). Dalam kerangka tujuan akad, jual beli diletakkan sebagai akad pemindahan milik atas benda dengan imbalan, dan akibat hukumnya mengharuskan penjual menyerahkan barang sebagai hak pembeli ("Legal Aspects in Al Murabahah Financing Contract in Sharia Banking: Study at PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Kedaton Branch, Bandar Lampung," 2023).

Karena itu, "penyerahan" dalam jual beli bukan sekadar teknis logistik, tetapi merupakan pemenuhan prestasi yang melekat pada struktur akad: hak pembeli untuk menerima barang berpasangan dengan kewajiban penjual untuk menyerahkan ("Legal Aspects in Al Murabahah Financing Contract in Sharia Banking: Study at PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Kedaton Branch, Bandar Lampung," 2023). Pada tataran prinsip, transaksi Islam juga mensyaratkan kerelaan dua pihak dan informasi yang setara agar tidak ada yang merasa dicurangi; tadlīs dapat terjadi pada kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan, sehingga waktu penyerahan menjadi bagian dari kepatuhan syariah (Fashihuddin et al., 2023). Dengan demikian, pembahasan levering dalam jual beli Islam harus mengaitkan penyerahan dengan prinsip anti-penipuan dan perlindungan hak-hak pihak yang berakad (Fashihuddin et al., 2023; "Legal Aspects in Al Murabahah Financing Contract in Sharia Banking: Study at PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Kedaton Branch, Bandar Lampung," 2023).

3.3.1 Syarat Kepemilikan Penjual dalam Murabahah

Isu yang sering muncul dalam transaksi modern adalah apakah penjual benar-benar memiliki objek yang dijual. Dalam murabahah, misalnya, syarat bahwa barang harus sudah menjadi milik bank sebelum bank menjual kembali kepada nasabah dinyatakan sebagai asas yang membolehkan bank mengambil keuntungan; kontrak murabahah baru dibuat setelah barang benar-benar menjadi milik bank (Putra, 2023). Pembahasan aplikasi murabahah juga menegaskan bahwa bank mesti melakukan transaksi setelah barang dimiliki bank, termasuk "dimiliki secara hukum" (misalnya melalui dokumen hak milik dan kekuasaan untuk mengatur/menyerahkan kepada pembeli) sehingga bank tidak menjual barang yang tidak dimiliki (Wulan et al., 2022). Dengan demikian, keabsahan perpindahan hak milik yang kelak ditutup oleh penyerahan sangat bergantung pada validitas kepemilikan penjual pada saat akad, yang merupakan tema berulang dalam fikih muamalah modern (Putra, 2023; Wulan et al., 2022).

3.3.2 Problematika Wakalah dalam Murabahah

Namun, literatur juga mencatat adanya problem modifikasi praktik murabahah melalui penyertaan wakalah. Kajian problematika wakalah dalam murabahah menegaskan murabahah harus sesuai syarat jual beli, salah satunya benda harus berada di tangan penjual; bila bank tidak memiliki barang maka pemindahan hak milik tidak terjadi dan tidak dapat disebut murabahah (Rosyid, 2018). Kajian lain secara lebih kritis menyatakan bahwa dengan adanya wakalah yang mendahului murabahah, transaksi jual beli antara bank dan nasabah menjadi tidak sah dan berpotensi mengandung unsur riba, sehingga murabahah tidak boleh bersamaan dengan wakalah (Rahman et al., 2021).

Sementara itu, studi urgensi wakalah dalam murabahah tetap menegaskan prinsip dasar bahwa jual beli adalah tindakan memindahkan hak milik dan bank harus memiliki barang, walaupun pada praktiknya penyerahan barang dapat dilakukan pemasok langsung kepada nasabah dengan persetujuan dan sepengetahuan pihak penjual (bank) (Junaedi, 2023). Perbedaan penekanan ini memperlihatkan adanya ketegangan antara kebutuhan operasional penyerahan barang dalam pembiayaan modern dan tuntutan "kepemilikan penjual sebelum pemindahan" sebagai prasyarat sahnya pemindahan hak milik (Junaedi, 2023; Rahman et al., 2021; Rosyid, 2018).

________________________________________

3.4 Kaidah Al-Tawābi' dalam Menentukan Aksesori Kepemilikan

Dalam fiqh muamalah, problem penyerahan tidak hanya menyangkut "benda pokok" tetapi juga "yang mengikuti" (tawābi'). Kaidah al-tābi' tābi' menjelaskan bahwa sesuatu yang eksistensinya mengikuti sesuatu yang lain juga mengikuti status hukum objek utama (Wahyudi & Fadilah, 2018). Aplikasinya dalam jual beli tampak ketika menjual kebun: buah/sayuran yang dihasilkan setelah akad tetapi sebelum penyerahan dapat menjadi milik pembeli; demikian pula bila seekor sapi dijual, anak sapi yang lahir sebelum penyerahan menjadi milik pembeli (Wahyudi & Fadilah, 2018).

Uraian ini menunjukkan bahwa dalam beberapa konstruksi fiqh, akibat akad terhadap kepemilikan aksesori dapat "bergerak lebih awal" dibanding penyerahan fisik, sehingga penyerahan tetap penting tetapi tidak selalu menjadi satu-satunya titik penentu seluruh efek kepemilikan, khususnya untuk objek-objek yang dipandang mengikuti objek utama (Wahyudi & Fadilah, 2018). Hal ini memperkaya pembacaan "levering" dalam Islam: penyerahan adalah puncak pemenuhan prestasi, tetapi efek kepemilikan dapat memiliki aturan turunan yang mengikuti logika objek dan kaidah fiqh ("Legal Aspects in Al Murabahah Financing Contract in Sharia Banking: Study at PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Kedaton Branch, Bandar Lampung," 2023; Wahyudi & Fadilah, 2018).

________________________________________

3.5 Pengalihan Hak atas Benda Tidak Berwujud: Dari Cessie ke Hawalah Haqq

Konsep penyerahan/pengalihan juga relevan untuk objek tidak berwujud seperti piutang. Studi penerapan cessie di perbankan syariah menjelaskan cessie sebagai pengalihan hak atas kebendaan bergerak tak berwujud (biasanya piutang atas nama) kepada pihak ketiga; dalam Islam pengalihan piutang tersebut disebut hawalah haqq, yakni pemindahan hak/piutang/tagihan (dayn) kepada pihak lain (Yunita, 2018).

Kajian cessie dalam tinjauan hukum Islam juga menegaskan bahwa cessie adalah cara menyerahkan hak milik atas piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lain; dalam Islam isu ini didekati melalui akad hawalah, dan cessie dalam jual beli piutang dapat dikategorikan hawalah haqq (Sup, 2019). Bahkan, studi tersebut menegaskan bahwa dengan adanya perjanjian dan penyerahan, hak milik terhadap objek akad berpindah, sehingga "penyerahan" di sini berbentuk pemindahan hak tagih melalui mekanisme yang diakui (Sup, 2019).

Dengan demikian, "levering" dalam perspektif Islam dapat meluas dari penyerahan benda fisik (qabd) ke penyerahan hak (intiqāl al-ḥaqq) yang secara fungsional memindahkan otoritas menagih/menuntut prestasi dari debitur (Sup, 2019; Yunita, 2018).

________________________________________

3.6 Penyerahan Tanpa Peralihan Hak Milik: Konsinyasi, Rahn, dan Logika Pemisahan Penguasaan–Kepemilikan

3.6.1 Penjualan Konsinyasi

Tidak semua penyerahan barang mengakibatkan peralihan hak milik. Dalam penjualan konsinyasi, literatur ekonomi Islam menjelaskan bahwa hak milik barang tetap berada pada pemilik barang sampai barang tersebut terjual; penyerahan barang antara pengamanat dan komisioner tidak langsung diikuti pemindahan kepemilikan, dan hak milik baru berpindah ketika barang terjual kepada pihak lain (Jalaluddin, 2020). Pola ini memperlihatkan bahwa penyerahan bisa semata-mata pemindahan penguasaan untuk tujuan tertentu (penitipan/keagenan), bukan levering dalam arti pemindahan hak milik (Jalaluddin, 2020).

3.6.2 Rahn (Gadai)

Dalam rahn (gadai), logika pemisahan penguasaan dan kepemilikan bahkan lebih tegas. Kajian prinsip syariah pada akad rahn menegaskan bahwa barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (rahin) tetapi dikuasai oleh penerima gadai sebagai jaminan (Surahman & Adam, 2018). Kajian pemanfaatan barang gadaian juga menegaskan bahwa meskipun benda telah diserahkan, benda itu tetap menjadi milik orang yang menggadaikan, dan hak yang muncul bagi pemegang gadai bukan hak memiliki tetapi hak menahan (al-ḥabs) sampai utang dilunasi (Afrinda et al., 2020).

Studi hybrid contract pada rahn menambahkan aspek operasional penyerahan: untuk barang bergerak terjadi serah terima hakiki dan langsung; untuk barang tidak bergerak serah terima dilakukan secara simbolik melalui tanda penguasaan (Supriatna, 2021). Dengan demikian, penyerahan dalam rahn adalah penyerahan penguasaan untuk tujuan jaminan, bukan pengalihan hak milik, sehingga ia merupakan antitesis dari levering yang dimaknai sebagai pemindahan kepemilikan (Afrinda et al., 2020; Supriatna, 2021; Surahman & Adam, 2018).

3.6.3 Larangan Mengambil Manfaat atas Marhūn

Konsekuensi lanjutannya ialah larangan mengambil manfaat marhūn oleh murtahin karena rahn adalah akad utang piutang dengan asas tolong-menolong, bukan mencari keuntungan; pemanfaatan marhūn dipandang sebagai penambahan dalam utang yang dapat dikategorikan riba (Afrinda et al., 2020). Studi lain tentang pegadaian syariah juga menegaskan bahwa gadai bukan akad penyerahan total atas milik dan manfaat; hak penerima gadai pada intinya adalah menahan, dan pemanfaatan hanya mungkin bila ada izin rahin menurut sebagian literatur, misalnya dalam kitab-kitab Hanafiyah (Wartoyo, 2020).

Dengan kata lain, "penyerahan" dalam rahn menjadi mekanisme perlindungan kreditur, tetapi syariat menjaga agar penyerahan itu tidak berubah menjadi pengalihan hak milik terselubung atau instrumen pengambilan manfaat yang menyalahi karakter tabarru' utang (Afrinda et al., 2020; Surahman & Adam, 2018; Wartoyo, 2020).

________________________________________

3.7 Penyerahan dalam Sengketa Utang dengan Jaminan: Larangan Mengalihkan Kepemilikan Jaminan kepada Pemberi Utang

Topik levering menjadi sangat sensitif ketika penyerahan jaminan dikonstruksikan sebagai pemindahan kepemilikan jika debitur gagal bayar. Studi tentang pengalihan kepemilikan tanah melalui transaksi utang piutang menyimpulkan bahwa klausul yang mensyaratkan apabila utang tidak dibayar maka tanah jaminan dialihkan menjadi milik pemberi pinjaman dinilai batal demi hukum; dalam hukum Islam terdapat larangan hadis tentang mengalihkan kepemilikan barang jaminan utang kepada pemberi utang, dan semestinya jaminan dijual untuk menutupi utang lalu sisanya dikembalikan kepada pengutang (jika ada) (Ma'zumi, 2019).

Kerangka ini konsisten dengan logika rahn yang menahan kepemilikan pada rahin dan hanya memberikan hak menahan pada murtahin, sehingga penyerahan jaminan tidak boleh "disulap" menjadi levering hak milik yang merugikan pihak lemah dalam relasi utang (Afrinda et al., 2020; Ma'zumi, 2019; Surahman & Adam, 2018). Dengan demikian, hukum Islam memisahkan tegas antara penyerahan untuk jaminan dan penyerahan untuk pemindahan kepemilikan, serta menutup celah penyamaran riba melalui mekanisme pengalihan aset jaminan (Afrinda et al., 2020; Ma'zumi, 2019).

________________________________________

3.8 Ijārah Muntahiyah bi al-Tamlīk (IMBT): Penyerahan Barang tanpa Peralihan Hak Milik hingga Tahap Akhir

Model kontemporer lain yang memperlihatkan diferensiasi penyerahan dan peralihan hak milik adalah IMBT. Kajian perbandingan IMBT menegaskan bahwa penyerahan barang pada perjanjian IMBT tidak menimbulkan peralihan hak milik; hak milik baru berpindah ketika angsuran terakhir dibayar, dan penyerahan hak milik cukup dibuktikan dengan pembayaran terakhir karena barang sejak awal memang telah dikuasai pengguna/pembeli (Nofriza, 2022).

Di sisi lain, kajian tersebut juga menyebutkan bahwa dalam fatwa DSN, pemindahan hak milik bisa dilakukan melalui jual beli atau pemberian, dan janji pemindahan hak milik dapat bersifat tidak mengikat (Nofriza, 2022). Struktur ini memperlihatkan bahwa dalam beberapa desain akad, syariat (dan fatwa) dapat memisahkan "penyerahan penggunaan/penguasaan" dari "penyerahan kepemilikan", sehingga levering sebagai peralihan hak milik ditempatkan pada momen tertentu yang disepakati dan dibenarkan secara syariah (Nofriza, 2022).

________________________________________

3.9 Wakaf: Penyerahan sebagai Pelepasan Hak Milik demi Keberlanjutan Manfaat

3.9.1 Karakter Penyerahan dalam Wakaf

Dalam wakaf, konsep penyerahan memiliki karakter yang berbeda dari jual beli maupun rahn. Wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum penyerahan sebagian harta untuk dimanfaatkan selamanya atau sementara waktu bagi tujuan ibadah atau sosial sesuai syariat (Septiana & Mahmudah, 2018). Dalam wakaf, wakif pada prinsipnya kehilangan kekuasaan bertindak atas benda yang diwakafkan dan, dalam pemahaman tertentu, tidak dapat menariknya kembali (Septiana & Mahmudah, 2018). Literatur revitalisasi wakaf menegaskan bahwa harta yang telah diwakafkan membuat wakif tidak mempunyai hak kepemilikan lagi, karena kepemilikan dipandang "ditahan sebagai milik Allah" dan manfaatnya diberikan sesuai tujuan wakaf (Khusna et al., 2021).

Studi tentang ikrar kepemilikan pesantren juga menunjukkan dimensi problematik jika penyerahan tidak memiliki kekuatan legal formal: penyerahan/ikrar yang tidak kuat secara formal dapat memunculkan keraguan atas keabsahannya (Badi', 2016). Dengan demikian, wakaf memperlihatkan dua lapis penting: secara fiqh ia adalah pelepasan otoritas milik (sehingga penyerahan berkonsekuensi kuat), namun dalam tata kelola sosial modern ia membutuhkan penguatan legal-administratif agar penyerahan tersebut tidak menjadi sumber sengketa (Badi', 2016; Khusna et al., 2021; Septiana & Mahmudah, 2018).

3.9.2 Perbedaan Pandangan Mazhab tentang Objek dan Sifat Penyerahan

Namun, wakaf juga memuat perbedaan pandangan mazhab tentang objek dan sifat penyerahan. Kajian wakaf benda bergerak menjelaskan perbedaan ulama: Hanafiyah tidak membolehkan wakaf benda bergerak dalam segala bentuknya; Malikiyah membolehkan wakaf benda bergerak dalam segala bentuknya; sedangkan Syafi'iyah dan Hanabilah berada di antara keduanya, yaitu membolehkan wakaf benda bergerak kecuali uang (Sadiyah & Assidiqi, 2023).

Di sisi lain, kajian wakaf muaqqat (wakaf sementara) menunjukkan bahwa UU Wakaf dipahami menggabungkan beberapa pandangan mazhab; Malikiyah menyatakan benda wakaf tidak memutus kepemilikan wakif karena yang diwakafkan hanya manfaat/hasilnya, sedangkan Hanafiyah memandang wakaf menyerupai akad 'ariyah yang dapat ditarik kembali (Fawza, 2022). Nuansa ini penting bagi konsep levering: "penyerahan" dalam wakaf dapat dipahami sangat kuat (pelepasan kepemilikan) dalam banyak narasi, tetapi terdapat konstruksi fiqh dan legal tertentu yang mengakui bentuk penyerahan manfaat tanpa memutus kepemilikan secara absolut (Fawza, 2022; Khusna et al., 2021; Sadiyah & Assidiqi, 2023). Karena itu, membahas levering wakaf menuntut kehati-hatian untuk menyatakan model mana yang dirujuk—muabbad atau muaqqat—serta mazhab yang menjadi basis argumentasi (Fawza, 2022; Sadiyah & Assidiqi, 2023).

3.9.3 Dimensi Fiqh dan Tata Kelola Modern

Dalam konteks pembuktian sosial modern, studi sertifikasi dan pengelolaan tanah wakaf menyebut adanya pandangan bahwa dalam hukum Islam prosedur wakaf tidak menuntut banyak persyaratan tata cara; bahkan disebut bahwa milik wakif "hilang atau berpindah" dengan terjadinya lafaz meskipun barang masih berada di tangan wakif, namun kebutuhan pencatatan/sertifikasi tetap relevan untuk mencegah problem pengelolaan dan sengketa (Islamiati, 2019). Kembali, ini menegaskan bahwa penyerahan dalam wakaf memiliki dimensi fiqh (lafaz/ikrar sebagai tanda pelepasan) dan dimensi tata kelola (pencatatan) yang sama-sama memengaruhi kepastian perpindahan otoritas atas harta wakaf (Badi', 2016; Islamiati, 2019).

________________________________________

3.10 Hibah: Penyerahan sebagai Pemindahan Hak Milik "Sekarang Juga" dan Kebutuhan Qabd yang Jelas

Hibah secara eksplisit dipahami sebagai akad yang memindahkan hak milik tanpa imbalan ketika pemberi masih hidup (Munadi et al., 2017; Mutallib, 2016). Karena hibah bermakna pemberian untuk dimiliki, maka penyerahan (qabd) diposisikan sebagai unsur yang harus jelas: qabd dimaknai sebagai penyerahan al-mauhūb melalui takhliah (pengosongan/pelepasan hak) dengan izin pemberi, dan tanpa penyerahan yang jelas hibah dinilai tidak sah (Syakur, 2016).

Studi sengketa hibah tanah menegaskan bahwa setelah penyerahan dan penerimaan, harta menjadi milik penerima hibah (Mutallib, 2016). Dengan demikian, dalam hibah, levering bukan hanya pelaksanaan prestasi, tetapi bagian dari rukun operasional yang menutup peluang penarikan sepihak dan mengunci status kepemilikan pada penerima (Munadi et al., 2017; Mutallib, 2016; Syakur, 2016).

________________________________________

3.11 Pengelolaan Harta Pihak yang Belum Cakap: Penyerahan sebagai Kewajiban Moral-Hukum dan Perlunya Saksi

Pembahasan penyerahan juga muncul dalam konteks amanah pengelolaan harta pihak yang belum cakap. Kajian pengelolaan harta yatim menjelaskan bahwa ketika yatim telah dewasa dan cerdas, harta harus diserahkan sepenuhnya; bahkan disebutkan perintah menghadirkan saksi ketika penyerahan harta dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan, dan wali dilarang berniat memperlama pengelolaan demi mengambil keuntungan (Warhamna, 2022).

Penekanan pada saksi dan larangan memperlama penguasaan memperlihatkan bahwa "penyerahan" dalam Islam adalah mekanisme perlindungan pihak rentan dan koreksi terhadap potensi konflik kepentingan dalam relasi amanah (Warhamna, 2022). Ini selaras dengan prinsip umum transaksi Islam yang menghendaki informasi yang cukup dan tidak adanya pihak yang dicurangi, termasuk dalam dimensi waktu penyerahan (Fashihuddin et al., 2023; Warhamna, 2022).

________________________________________

3.12 Relevansi Formil: Urgensi Penguatan Administratif dalam Praktik Modern

Walaupun fiqh menempatkan akad dan penyerahan sebagai inti perpindahan hak, praktik modern sering memerlukan penguatan administratif untuk kepastian hukum. Kasus ikrar kepemilikan (penyerahan) yang dipandang belum memiliki kekuatan legal formal dapat memicu keraguan atas keabsahan penyerahan tersebut (Badi', 2016). Dalam konteks wakaf, literatur sertifikasi tanah wakaf juga menunjukkan bahwa kendati prosedur fiqh dipandang sederhana, pencatatan dan sertifikasi tetap dipandang penting untuk mencegah masalah pengelolaan dan sengketa (Islamiati, 2019).

Di ranah perikatan, prinsip pembuatan perjanjian secara tertulis dikemukakan sebagai sarana menjaga dan melindungi hak dan kewajiban pihak-pihak yang berakad (Fuady, 1992). Dengan demikian, dalam konteks kontemporer, pembicaraan levering menurut hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan tautsīq (penguatan pembuktian) agar penyerahan yang sah secara fiqh juga terlindungi secara sosial-hukum (Badi', 2016; Fuady, 1992; Islamiati, 2019).

________________________________________

3.13 Perbandingan Terbatas dengan Hukum Perdata: Dialog Konseptual

Beberapa literatur yang membahas jual beli dalam kerangka hukum perdata menegaskan bahwa hak milik berpindah ketika barang diserahkan kepada pembeli (Lahuri & Alaidi, 2018). Dalam konteks pertanahan, disebutkan pula bahwa perjanjian jual beli dalam hukum perdata bersifat obligatoir dan hak milik baru berpindah dengan dilakukannya penyerahan atau levering (Puspoyudo & Handoko, 2022). Dalam cessie, penyerahan dipahami sebagai bentuk penyerahan hak milik atas piutang atas nama yang mengikuti peristiwa hukum yang bertujuan mengalihkan hak milik; sebelum penyerahan, hak milik belum beralih (Yunita, 2018). Sementara itu, dalam fidusia dijelaskan konstruksi penyerahan hak milik secara kepercayaan melalui constitutum possessorium: penguasaan fisik tidak berpindah, tetapi hak milik dianggap berpindah sebagai jaminan (Sa'dan, 2016).

Data ini berguna untuk dialog konseptual: fiqh muamalah juga mengenal situasi penyerahan yang tidak identik dengan peralihan kepemilikan, misalnya rahn dan konsinyasi (Jalaluddin, 2020; Surahman & Adam, 2018), serta mengenal bentuk penyerahan simbolik untuk objek tertentu (Supriatna, 2021). Karena itu, sekalipun istilah dan doktrin perdata tidak identik dengan fiqh, terdapat titik temu pembahasan bahwa "penyerahan" dapat menjadi instrumen pengalihan hak atau hanya pengalihan penguasaan, bergantung desain perikatan dan tujuan akad (Jalaluddin, 2020; Lahuri & Alaidi, 2018; Surahman & Adam, 2018).

________________________________________

4. Kesimpulan

Secara sintesis, levering menurut hukum Islam dapat dipahami sebagai rangkaian pemenuhan akibat hukum akad yang bertujuan memindahkan hak milik (atau memindahkan hak tagih), dengan prasyarat fundamental berupa kejelasan akad dan legitimasi kepemilikan/kuasa tasharruf atas objek, serta diwujudkan melalui penyerahan (qabd/taslīm) yang dapat bersifat hakiki atau simbolik sesuai karakter objek ("Legal Aspects in Al Murabahah Financing Contract in Sharia Banking: Study at PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Kedaton Branch, Bandar Lampung," 2023; Lestari, 2018; Rosyid, 2018; Supriatna, 2021).

Dalam jual beli dan murabahah, penyerahan berfungsi sebagai realisasi kewajiban penjual dan pengunci hak pembeli; namun syariat menegaskan penjual harus terlebih dahulu memiliki barang agar pemindahan hak milik tidak fiktif ("Legal Aspects in Al Murabahah Financing Contract in Sharia Banking: Study at PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Kedaton Branch, Bandar Lampung," 2023; Putra, 2023; Rosyid, 2018). Dalam hibah, penyerahan (qabd) merupakan syarat yang harus jelas agar pemindahan hak milik tanpa imbalan benar-benar sempurna (Mutallib, 2016; Syakur, 2016). Dalam wakaf, penyerahan bermakna pelepasan otoritas milik demi keberlanjutan manfaat, tetapi praktik modern menuntut penguatan legal agar penyerahan tidak dipersoalkan, dan terdapat nuansa perbedaan mazhab terkait sifat pelepasan kepemilikan, terutama pada wakaf muaqqat dan wakaf benda bergerak (Badi', 2016; Fawza, 2022; Khusna et al., 2021; Sadiyah & Assidiqi, 2023).

Dalam rahn dan konsinyasi, penyerahan dapat terjadi tanpa peralihan hak milik; syariat menjaga agar penyerahan untuk jaminan tidak berubah menjadi pengalihan kepemilikan terselubung yang merugikan debitur, serta melarang pemanfaatan yang berpotensi riba (Afrinda et al., 2020; Ma'zumi, 2019; Surahman & Adam, 2018). Akhirnya, karena transaksi Islam menuntut ridha dan melarang tadlīs termasuk pada aspek waktu penyerahan, maka penyerahan (levering) bukan isu teknis belaka, melainkan titik kritis perlindungan hak, keadilan transaksi, dan kepastian kepemilikan dalam hukum Islam (Fashihuddin et al., 2023; "Legal Aspects in Al Murabahah Financing Contract in Sharia Banking: Study at PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Kedaton Branch, Bandar Lampung," 2023; Warhamna, 2022).

________________________________________

Daftar Pustaka

Afrinda, A. H., Handoko, W., & Prasetyo, M. H. (2020). Urgensi penyertaan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah pada lembaga pembiayaan syariah. Notarius, 13(1), 240–254. https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.30327

Badi', A. (2016). Kritik otoritarianisme hukum Islam (kajian pemikiran Khaled M. Abou Al Fadl). Tribakti Jurnal Pemikiran Keislaman, 27(1). https://doi.org/10.33367/tribakti.v27i1.260

Fashihuddin, M., SJ, F., & Izzuddin, A. (2023). Rekonstruksi konsep tamkin sempurna dalam Pasal 80 Ayat (5) KHI perspektif maqasid Abdullah bin Bayyah. Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 5(1), 621–636. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2588

Fawza, R. (2022). Perspektif hukum Islam tentang produk gadai emas pada perbankan syari'ah. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Aiconomia, 1(1), 18–30. https://doi.org/10.32939/acm.v1i1.1698

Fuady, M. (1992). Perkembangan lembaga jaminan fiducia dalam teori dan praktek. Jurnal Hukum & Pembangunan, 22(4), 323. https://doi.org/10.21143/jhp.vol22.no4.381

Islamiati, S. H. D. (2019). Tinjauan Islam terhadap pemanfaatan barang gadai sawah di Desa Ciberes Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang. Mutawasith: Jurnal Hukum Islam, 2(2), 130–145. https://doi.org/10.47971/mjhi.v2i2.150

Jalaluddin, J. (2020). Penjualan konsinyasi pada usaha mikro, kecil dan menengah di Kota Lhokseumawe menurut perspektif ekonomi Islam. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, 6(2), 190–211. https://doi.org/10.24815/jped.v6i2.17293

Junaedi, D. (2023). Makna Islam dalam Al-Qur'an perspektif tekstualis: Studi terhadap orientasi tekstual dalam penafsiran Al-Qur'an. Al Quds: Jurnal Studi Alquran dan Hadis, 7(1), 209. https://doi.org/10.29240/alquds.v7i1.6847

Khusna, F. N., Pane, A. R., & Mufida, R. (2021). Tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan akad murabahah pada perbankan syariah. Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance, 1(2), 61–73. https://doi.org/10.30984/kunuz.v1i2.49

Lahuri, S. B., & Alaidi, R. (2018). Analisis kiasan wakaf terhadap wakaf jiwa di Pondok Modern Darussalam Gontor. Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law, 1(2), 1. https://doi.org/10.21111/jicl.v1i2.3872

Legal aspects in Al Murabahah financing contract in sharia banking: Study at PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Kedaton Branch, Bandar Lampung. (2023). Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2(2), 99–111. https://doi.org/10.35912/jihham.v2i2.1397

Lestari, A. (2018). Revitalisasi wakaf untuk kemaslahatan umat. Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf, 4(1), 55. https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3031

Ma'zumi, M. (2019). Maqashid al-syariah dalam perilaku ekonomi. Syi'ar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics Finance and Banking, 3(1), 80. https://doi.org/10.35448/jiec.v3i1.5516

Munadi, M., Samin, S., Salenda, K., & Kurniati, K. (2017). Transaksi perdagangan di wilayah perbatasan Kabupaten Sambas perspektif maslahah. Jurnal Diskursus Islam, 5(2), 219–241. https://doi.org/10.24252/jdi.v5i2.7002

Mutallib, A. (2016). Implikasi gadai syari'ah terhadap kesejahteraan masyarakat Kota Praya (studi kasus di Pegadaian Syari'ah Cabang Praya). Jurnal Ilmiah Mandala Education, 2(2), 291. https://doi.org/10.58258/jime.v2i2.244

Nofriza, N. (2022). Penerapan cessie dalam penyelesaian hutang pada perbankan syariah. Hukum Responsif, 13(1), 142–149. https://doi.org/10.33603/responsif.v13i1.6720

Puspoyudo, A. I., & Handoko, W. (2022). Pertanggungjawaban pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dalam pelaksanaan pembuatan akta pemberian hak tanggungan (APHT). Notarius, 15(2), 676–685. https://doi.org/10.14710/nts.v15i2.36548

Putra, P. A. A. (2023). Aplikasi kaidah al-tawâbi' dalam hukum ekonomi syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(2), 2956. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8952

Rahman, A. S., Aisyah, S., MF, M. S. H., Rubini, R., & Sari, R. (2021). Wanita karir, studi kritis perspektif maqashid syariah. Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 12(1), 1–18. https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v12i1.940

Rosyid, M. (2018). Prinsip keadilan dalam ijārah muntahiyah bi attamlīk (IMBT): KUH Perdata vs fikih klasik. Islaminomics: Journal of Islamic Economics Business and Finance, 5(2). https://doi.org/10.47903/ji.v5i2.34

Sadiyah, D., & Assidiqi, A. H. (2023). Persoalan toleransi dan kebenaran menjaga agama Islam pada QS. Ali 'Imran: 18–19. Al-Manar: Jurnal Kajian Alquran dan Hadis, 9(1), 19–37. https://doi.org/10.35719/amn.v9i1.46

Sa'dan, M. (2016). Memilih pasangan bagi anak perempuan: kajian fiqih & HAM. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 14(1). https://doi.org/10.30984/as.v14i1.308

Septiana, E., & Mahmudah, N. (2018). Implementasi jual beli dalam perikatan syari'ah dan konvensional. Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah, 2(2), 303. https://doi.org/10.32332/tapis.v2i2.1326

Sup, D. F. A. (2019). Cessie dalam tinjauan hukum Islam. Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, dan Ekonomi Islam, 11(1), 44–73. https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v11i1.995

Supriatna, R. (2021). Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia: "Quo Vadis internalisasi nilai-nilai Islam terhadap hukum perikatan." Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 19(1), 40–72. https://doi.org/10.29313/shjih.v19i1.7926

Surahman, M., & Adam, P. (2018). Penerapan prinsip syariah pada akad rahn di lembaga pegadaian syariah. Law and Justice, 2(2), 135–146. https://doi.org/10.23917/laj.v2i2.3838

Syakur, A. (2016). Hybrid contract dalam produk rahn di Pegadaian Syariah. Karsa: Journal of Social and Islamic Culture, 24(2), 316. https://doi.org/10.19105/karsa.v24i2.1121

Wahyudi, W., & Fadilah, N. (2018). Tinjauan hermeneutis terhadap hadis kepemimpinan perempuan dalam Islam. Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial, dan Budaya, 277. https://doi.org/10.25217/jf.v3i2.350

Warhamna. (2022). Keabsahan pengalihan kepemilikan tanah melalui transaksi hutang piutang menurut hukum Islam dan hukum positif. Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 4(1), 81–93. https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v4i1.2024

Wartoyo, W. (2020). Rekonstruksi hukum transaksi muamalah dengan pendekatan kaidah fiqhiyyah. Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 5(1), 42. https://doi.org/10.24235/jm.v5i1.6788

Wulan, Putra, P. A. A., & Maulida, I. S. R. (2022). Tinjauan akad rahn terhadap marhun berupa arisan pada praktik gadai di Desa Buanamekar. Bandung Conference Series Sharia Economic Law, 2(2). https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i2.2496

Yunita, A. (2018). Problematika penyertaan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah pada bank syariah. Varia Justicia, 14(1), 21–29. https://doi.org/10.31603/variajusticia.v14i1.2024