01529 - Letter of Intent dalam Perspektif Hukum Islam: Antara Janji, Akad, dan Kemaslahatan

Abstrak

Letter of intent (LOI) merupakan instrumen pra-kontraktual yang lazim digunakan dalam praktik bisnis modern, namun kedudukannya dalam hukum Islam belum banyak dikaji secara sistematis. Artikel ini bertujuan menganalisis posisi LOI dalam perspektif fikih muamalah dengan menggunakan kerangka konseptual akad, distingsi al-akhdu dan al-'aqdu, serta prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī'ah. Melalui pendekatan normatif-konseptual, kajian ini menyimpulkan bahwa LOI tidak secara otomatis menjadi akad yang mengikat hanya karena berbentuk surat, sebab akad mensyaratkan terpenuhinya ijab–qabul, kesepakatan atas objek dan tujuan, serta rukun-syarat yang relevan. Namun demikian, LOI dapat berfungsi sebagai bukti niat dan kerangka kesepahaman yang bernilai kemaslahatan, bahkan dapat berkonsekuensi lebih mengikat apabila substansinya memenuhi unsur akad. Dalam semua kondisi, LOI harus dijauhkan dari gharar, riba, penipuan, hilah, dan itikad buruk agar selaras dengan tujuan syariah.

Kata kunci: letter of intent; akad; fikih muamalah; al-akhdu; al-'aqdu; maqāṣid al-syarī'ah

________________________________________

Abstract

Letter of intent (LOI) is a pre-contractual instrument commonly used in modern business practice, yet its position in Islamic law has not been systematically examined. This article aims to analyze the standing of LOI within the perspective of fiqh muamalah by employing the conceptual framework of akad (contract), the distinction between al-akhdu and al-'aqdu, and the principles of maqāṣid al-syarī'ah. Through a normative-conceptual approach, this study concludes that LOI does not automatically become a binding contract merely by virtue of being a written document, as akad requires the fulfillment of ijab–qabul, agreement on the object and purpose, and the satisfaction of relevant pillars and conditions. Nevertheless, LOI may function as evidence of intent and a framework for mutual understanding that carries maslahah value, and may even produce more binding consequences when its substance fulfills the elements of akad. Under all circumstances, LOI must be kept free from gharar, riba, deception, hilah, and bad faith in order to align with the objectives of Islamic law.

Keywords: letter of intent; akad; fiqh muamalah; al-akhdu; al-'aqdu; maqāṣid al-syarī'ah

________________________________________

1. Pendahuluan dan Batasan Istilah

Dalam artikel ini, letter of intent (LOI) dipahami sebagai surat pernyataan niat yang dibuat sebelum perjanjian formal, yang merangkum pokok-pokok kesepakatan yang diharapkan akan dituangkan dalam kontrak. Untuk menilai posisi LOI menurut hukum Islam, titik berangkat yang paling relevan adalah konsep akad (kontrak) dalam fikih muamalah, karena akad adalah instrumen utama yang melahirkan akibat hukum mengikat dalam transaksi. Dalam konteks Indonesia, pembahasan akad juga sering ditempatkan dalam ruang perjumpaan antara hukum kontrak positif dan hukum kontrak Islam, termasuk ketika akta atau dokumen dibuat dengan tujuan pembuktian dan pencegahan sengketa (Alamsyah & Andiko, 2021; Tutik, 2016). Karena itu, penentuan apakah LOI sekadar "pernyataan niat" atau telah bertransformasi menjadi "perjanjian mengikat" harus ditautkan pada definisi dan unsur akad, syarat-syarat sahnya, serta tujuan syariah (maqāṣid al-syarī'ah) untuk menarik kemaslahatan dan menolak kemudaratan (Alamsyah & Andiko, 2021; Darmawan & Azwar, 2023).

2. Kerangka Konseptual Akad: Mengapa Tidak Semua Surat Menjadi Kontrak Mengikat

Literatur yang digunakan menegaskan bahwa dalam hukum Islam, kontrak dikenal sebagai akad yang dibangun di atas kesepakatan/kerelaan (consent) para pihak dan diekspresikan melalui mekanisme ijab–qabul atas objek tertentu (Alamsyah & Andiko, 2021). Dengan kata lain, akad bukan sekadar adanya dokumen tertulis, melainkan adanya meeting of minds yang dinyatakan (secara lisan, tulisan, atau bentuk lain) dan ditujukan untuk melahirkan konsekuensi hukum tertentu (Alamsyah & Andiko, 2021). Sejalan dengan itu, kajian tentang perjanjian baku dalam praktik KSPPS juga menjelaskan bahwa akad adalah hubungan ijab–qabul antara dua pihak yang memenuhi syarat syariah dan menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya; konsekuensinya, kontrak yang bertentangan dengan ketentuan syariah—misalnya mengandung riba atau kecurangan—dipandang tidak sah (Tutik, 2016). Perspektif lain pada studi lelang jaminan murābaḥah menambahkan bahwa rukun akad mencakup pihak yang cakap, objek kontrak, tujuan kontrak, dan kesepakatan; sekaligus menegaskan pentingnya terbebas dari unsur yang dilarang seperti maisir, gharar, riba, dan bāṭil (Darmawan & Azwar, 2023).

Berdasarkan kerangka ini, LOI akan sukar diposisikan sebagai akad yang mengikat apabila ia hanya berupa rangkuman niat dan garis besar rencana kerja sama tanpa terpenuhinya unsur-unsur akad—khususnya kesepakatan final atas objek, tujuan, dan hak–kewajiban yang hendak langsung mengikat. Namun, sumber-sumber yang tersedia juga menunjukkan bahwa bentuk ekspresi (lisan/tulisan) bukan penentu tunggal; yang menentukan adalah ada tidaknya ijab–qabul dan kesepakatan yang ditujukan untuk melahirkan akibat hukum (Alamsyah & Andiko, 2021; Darmawan & Azwar, 2023). Oleh karena itu, LOI dapat saja "naik kelas" menjadi dokumen mengikat apabila substansinya memenuhi rukun dan syarat akad sebagaimana dipahami dalam fikih muamalah dan praktik hukum syariah kontemporer (Alamsyah & Andiko, 2021; Tutik, 2016).

3. Niat (Intention) dan Itikad Baik: LOI sebagai Indikator Motif dan Arah Akad

Sumber-sumber yang digunakan menekankan bahwa niat memegang peranan penting dalam penilaian perbuatan hukum menurut fikih, termasuk dalam transaksi (muamalah). Studi tentang praktik broker dalam pengurusan SIM menegaskan bahwa sah tidaknya suatu kontrak/transaksi dalam pandangan fikih sangat bergantung pada motivasi awal (niat), dan para ulama menempatkan niat sebagai dasar penentuan status amal/perbuatan dalam berbagai ranah—muamalah, bisnis, keluarga, dan ibadah (Busni et al., 2022). Perspektif yang membahas penghindaran pajak dari sudut Islam juga menyatakan bahwa niat dan motivasi sangat penting untuk menilai apakah perbuatan bernilai sah/batal atau shahih/fasad; sekaligus mengaitkannya dengan prinsip itikad baik dalam hukum perjanjian, misalnya asas pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik. Dalam kerangka ini, LOI relevan dipahami sebagai dokumen yang merekam arah kehendak para pihak: ia dapat berfungsi sebagai bukti adanya good faith menuju akad yang sah, tetapi juga dapat menjadi instrumen penyamaran apabila dipakai untuk maksud yang tidak baik (Busni et al., 2022).

Penekanan pada kewajiban menepati komitmen juga muncul dalam studi hubungan hukum pembiayaan qardhul hasan: para pihak dalam kontrak wajib menjaga janji dan memiliki niat baik, yang dirujukkan pada QS. al-Mā'idah (5):1. Dengan demikian, meskipun LOI—dalam batasan istilah yang telah dipaparkan—mungkin belum selalu merupakan akad mengikat, dokumen ini tetap berada dalam horizon etika-kontraktual syariah: ia merepresentasikan keseriusan niat, dan bila memuat janji-janji tertentu, menuntut konsistensi moral untuk tidak mengkhianati komitmen yang sudah dinyatakan.

4. LOI sebagai "Janji" (al-Akhdu) dan Akad sebagai "Ikatan" (al-'Aqdu): Distingsi yang Membantu

Salah satu rujukan penting menyatakan bahwa dalam istilah Islam, "perjanjian" dipahami sebagai al-akhdu (janji), sedangkan "perikatan/aliansi" dipahami sebagai al-'aqdu (ikatan) (Tutik, 2016). Distingsi ini membantu menempatkan LOI: jika LOI baru memuat "janji untuk berunding", "janji untuk melanjutkan proses", atau "janji untuk menuangkan kesepakatan ke kontrak formal", maka ia lebih dekat dengan ranah al-akhdu (janji) daripada al-'aqdu (ikatan) (Tutik, 2016). Sebaliknya, bila LOI memuat kesepakatan final mengenai objek, tujuan, dan prestasi para pihak—serta secara substansial memenuhi rukun akad—maka secara konseptual ia dapat dipandang telah memasuki wilayah al-'aqdu, yakni kontrak yang menimbulkan akibat hukum (Alamsyah & Andiko, 2021; Darmawan & Azwar, 2023).

Distingsi ini juga relevan untuk menjelaskan mengapa persoalan LOI tidak dapat diselesaikan hanya dengan melihat label "non-binding/binding", melainkan harus menilai substansi: apakah dokumen itu telah mewujudkan kesepakatan yang menimbulkan konsekuensi hukum dan memenuhi koridor syariah, yakni terbebas dari riba, gharar, maisir, dan ẓulm (Darmawan & Azwar, 2023; Izzah, 2021). Dengan cara pandang demikian, LOI adalah spektrum: dari janji menuju akad, dan statusnya ditentukan oleh unsur yang secara nyata termuat dan disepakati (Alamsyah & Andiko, 2021; Tutik, 2016).

5. Tulisan, Surat, dan Ekspresi Kehendak: LOI sebagai Bukti, dan Kapan Tulisan Menjadi Pengikat

Beberapa rujukan menunjukkan bahwa ekspresi kehendak dalam hukum Islam dapat terjadi melalui tulisan, dan tulisan dapat menjadi dasar lahirnya akibat hukum bila memenuhi syarat-syarat tertentu. Kajian tentang talak melalui WhatsApp, misalnya, menjelaskan bahwa talak melalui pesan tertulis dipandang sah oleh banyak ulama dengan qiyās pada talak tertulis (surat), tetapi mensyaratkan adanya niat menjatuhkan talak dan tulisan itu berada pada media yang "berbekas". Dalam konteks akad nikah, kajian akad telekonferensi menyinggung contoh ijab yang disampaikan melalui surat, kemudian dibacakan di hadapan wali dan saksi, lalu qabul diucapkan dalam satu majelis; bahkan disebut valid menurut pendekatan mazhab Hanafi sepanjang unsur "satu majelis" dan persaksian terpenuhi (Intajalle & Abdullah, 2016). Selain itu, pembahasan teknis ijab–qabul dalam hukum perkawinan juga menegaskan bahwa ijab adalah pernyataan kehendak untuk terikat dan qabul adalah pernyataan penerimaan; urutannya harus berdekatan dan dalam satu majelis (Abidin & Basit, 2022).

Rangkaian rujukan tersebut memperlihatkan satu benang merah: dokumen tertulis bukan sekadar catatan, melainkan bisa menjadi wahana ta'bīr al-irādah (ekspresi kehendak) yang berdampak hukum bila memenuhi syarat substansialnya, yakni niat dan bentuk persetujuan (Abidin & Basit, 2022). Konsekuensinya, LOI yang pada dasarnya merupakan dokumen tertulis dapat berfungsi minimal sebagai alat bukti niat dan arah kesepakatan, tetapi ia dapat pula menjadi bukti adanya persetujuan yang sudah final bila unsur-unsur ijab–qabul dan kesepakatan prestasi sudah terformulasi jelas (Alamsyah & Andiko, 2021). Dengan demikian, dalam perspektif hukum Islam yang menekankan unsur lahir (ekspresi) dan batin (niat), LOI harus dibaca sebagai "dokumen niat" yang bisa tetap berada pada level pra-akad, atau dapat menjadi "akad tertulis" bila substansinya demikian (Alamsyah & Andiko, 2021).

6. Prinsip Kejelasan dan Larangan Gharar: Mengapa LOI Perlu Memuat Pokok-Pokok yang Tegas

Sumber-sumber yang membahas ekonomi syariah menegaskan prinsip umum bahwa aktivitas bisnis pada dasarnya boleh selama tidak mengandung unsur perjudian, penipuan, riba, gharar (ketidakjelasan), dan dharar (bahaya/kerugian) (Izzah, 2021). Analisis jual beli username di Twitter juga menggarisbawahi bahwa objek transaksi harus memenuhi syarat-syarat seperti kepemilikan yang sempurna, jelas, bermanfaat, dan halal; serta menegaskan pentingnya menghindari gharar karena dapat memicu sengketa (Purnomo et al., 2021). Sementara itu, kajian tentang eksekusi lelang jaminan pada akad murābaḥah kembali menegaskan rukun dan syarat akad, sekaligus larangan unsur gharar dan kezaliman (ẓulm) dalam praktik kontraktual (Darmawan & Azwar, 2023).

Dari sini, LOI—meskipun diletakkan pada tahap pra-kontrak—tetap idealnya memuat rumusan pokok yang cukup jelas agar tidak menjadi pintu masuk gharar yang menimbulkan konflik di kemudian hari, terutama jika LOI mulai dipakai sebagai dasar tindakan, misalnya pembayaran uang muka, pemesanan barang/jasa, atau eksklusivitas (Darmawan & Azwar, 2023; Izzah, 2021; Purnomo et al., 2021). Dengan kata lain, semakin LOI memengaruhi perilaku para pihak dan semakin besar konsekuensi ekonominya, semakin kuat kebutuhan syariah untuk memastikan kejelasan unsur pokok agar tidak jatuh pada praktik yang dekat dengan gharar atau penipuan (Izzah, 2021; Purnomo et al., 2021).

7. Pencegahan Mudharat (Sadd al-Dzari'ah) dan Maslahah: Mengapa Dokumen Pra-Kontrak Bernilai dalam Syariah

Beberapa rujukan menempatkan dokumentasi sebagai sarana pencegahan sengketa dan kemudaratan. Analisis pembuatan akta dalam konteks pembagian waris dengan perspektif sadd al-dzari'ah menekankan bahwa pencatatan/pendokumentasian dimaksudkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk potensi pengkhianatan para pihak dalam relasi perjanjian di masa depan (Kusmayanti et al., 2019). Studi tentang disharmoni regulasi pencatatan nikah juga mengafirmasi bahwa pencatatan akad dipandang sejalan dengan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah dan sadd al-dzari'ah; bahkan dinyatakan adanya rekomendasi pencatatan dalam Islam dengan analogi pada perintah pencatatan akad utang (Hikmah et al., 2024). Di sisi lain, riset tentang pencatatan nikah di Pengadilan Agama Palu menegaskan bahwa pencatatan perkawinan cenderung dipahami sebagai aspek administratif, bukan substantif, dan tidak ditemukan pengaturannya secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadis; tetapi ia dipandang relevan dalam praktik kenegaraan untuk kebutuhan legalitas dan ketertiban (Mentari, 2020).

Dengan sintesis ini, LOI dapat dipahami sebagai instrumen pra-kontraktual yang bernilai maslahah ketika ia dipakai untuk memperjelas arah kesepahaman dan mengurangi risiko sengketa (dar'u al-mafāsid) (Kusmayanti et al., 2019; Mentari, 2020). Namun, mengingat pencatatan/pendokumentasian dapat bersifat administratif, nilai syariahnya terutama terletak pada fungsinya sebagai penjaga kemaslahatan—menghindari sengketa, memperjelas komitmen, dan menutup jalan menuju kecurangan—bukan otomatis menjadikannya akad yang sah dan mengikat (Kusmayanti et al., 2019; Mentari, 2020).

8. Bahaya Hilah, Manipulasi, dan Itikad Tidak Baik: LOI Tidak Boleh Menjadi Alat "Legal Trick"

Sumber-sumber yang tersedia mengingatkan adanya praktik "jalan pintas" atau manipulasi bentuk kontrak yang bertentangan dengan semangat syariah. Studi kepatuhan syariah pada pembiayaan murābaḥah menyatakan adanya peluang hilah (legal trick) dalam kontrak, dan menekankan bahwa kontrak harus ditelusuri apakah memenuhi rukun-syarat akad serta terbebas dari klausul yang dilarang seperti riba dan ẓulm (Tumangger et al., 2022). Kajian penghindaran pajak menegaskan bahwa walaupun suatu tindakan dapat tampak "legal" dalam hukum positif, tindakan tersebut dapat bertentangan dengan hukum Islam apabila didorong oleh niat/itikad tidak baik; dan menempatkan itikad baik sebagai prasyarat fundamental dalam pelaksanaan perjanjian. Dalam ranah hukum keluarga, praktik nikah siri dengan tujuan mempertahankan tunjangan/gaji keluarga dipotret sebagai bentuk penipuan terhadap negara dan dipersoalkan dari sudut hukum Islam maupun hukum positif, karena motifnya bukan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang selaras dengan syariah dan kepastian hukum (Markom & Arif, 2022).

Implikasinya terhadap LOI adalah jelas: LOI tidak boleh dipakai sebagai instrumen untuk menyamarkan transaksi yang hakikatnya dilarang, misalnya untuk menyelubungkan riba, menutup penipuan, atau mengelabui kewajiban, karena yang dinilai bukan hanya bentuk suratnya, melainkan niat, substansi, serta akibatnya pada keadilan dan kemaslahatan (Tumangger et al., 2022). Jika LOI disusun untuk tujuan menghindari norma syariah—misalnya menyamarkan objek yang sebenarnya uang dalam pola yang menyerupai pembiayaan ribawi—maka ia berpotensi menjadi bagian dari hilah yang dikritik dalam studi kepatuhan syariah (Tumangger et al., 2022). Karena itu, evaluasi LOI menurut hukum Islam harus memeriksa niat, substansi prestasi, dan potensi kezalimannya secara bersamaan (Markom & Arif, 2022; Tumangger et al., 2022).

9. Dinamika Sosial, 'Urf, dan Pembaruan: LOI sebagai Instrumen Kontemporer yang Bisa Diakomodasi

Sejumlah rujukan memberikan dasar bahwa hukum Islam memiliki mekanisme adaptasi terhadap perubahan sosial, tempat, keadaan, dan adat, sehingga dapat tetap relevan dalam isu kontemporer. Kajian dinamika perubahan sosial dan hukum Islam mengutip kaidah bahwa fatwa dapat berubah karena perubahan masa, tempat, keadaan—termasuk niat—dan adat kebiasaan; ini menunjukkan keterbukaan hukum Islam untuk merespons instrumen baru selama tetap berada dalam koridor prinsipnya (Danial et al., 2023). Studi tentang tradisi misek pada Dayak Ngaju juga menegaskan bahwa 'urf (kebiasaan) yang mu'tabar tetap diakui dalam hukum Islam dan adat dapat memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan norma Islam; pendekatan "hukum Islam progresif" dipahami mengakomodasi nilai lokal/baru dengan syarat kompatibilitas syariah (Hadi et al., 2023).

Dengan titik tekan ini, LOI dapat dipandang sebagai instrumen dokumentasi kontemporer yang potensial diakomodasi sebagai praktik sosial-bisnis modern, sepanjang isi dan fungsinya tidak menabrak rukun-syarat akad, tidak mengandung unsur terlarang (riba, gharar, penipuan), serta diarahkan pada kemaslahatan dan pencegahan sengketa (Darmawan & Azwar, 2023; Hadi et al., 2023; Izzah, 2021). Dalam bahasa lain, penerimaan terhadap LOI bukanlah penerimaan "apa adanya", melainkan penerimaan bersyarat melalui kerangka 'urf mu'tabar dan tujuan syariah (Hadi et al., 2023).

10. Kekuatan Pembuktian dan Peran Notaris: Dari LOI (Surat di Bawah Tangan) ke Akta Otentik

Dalam praktik, dokumen bisa berwujud "surat di bawah tangan" atau "akta otentik" melalui pejabat berwenang. Kajian tentang pengaturan akta waris notaris menjelaskan adanya pembedaan antara surat di bawah tangan—surat yang dibuat dan ditandatangani para pihak tanpa notarialisasi—dan akta otentik, serta menyinggung kemungkinan adanya surat kuasa otentik/akta otentik (Muksininna & Ratnasari, 2022). Sementara itu, kajian tentang kedudukan akta notaris dalam sengketa ekonomi syariah menekankan peran notaris untuk memberikan pendapat hukum agar akad yang dibuat para pihak tidak bertentangan dengan hukum Islam dan hukum yang berlaku; sekaligus mengaitkannya dengan definisi akad sebagai kesepakatan berbasis ijab–qabul (Alamsyah & Andiko, 2021). Analisis sadd al-dzari'ah dalam pembuatan akta juga menegaskan fungsi pendokumentasian untuk mencegah kemudaratan dan konflik di masa depan (Kusmayanti et al., 2019).

Dengan sintesis ini, LOI yang dibuat sebagai surat di bawah tangan dapat berperan sebagai pendahuluan yang mendokumentasikan niat dan pokok kesepahaman, tetapi—bila para pihak menghendaki kepastian pembuktian lebih kuat—dokumen tersebut dapat ditingkatkan menjadi akta (atau setidaknya menjadi dasar penyusunan akta akad) dengan tetap menjaga substansi syariah dan menghindari unsur yang dilarang (Alamsyah & Andiko, 2021; Kusmayanti et al., 2019; Muksininna & Ratnasari, 2022). Namun, rujukan tentang pencatatan nikah juga mengingatkan bahwa aspek administratif/dokumentatif tidak selalu identik dengan sahnya substansi akad dalam perspektif fikih; karena itu, penguatan bentuk dokumen harus tetap disertai pemastian rukun-syarat dan tujuan akad (Markom & Arif, 2022; Mentari, 2020).

11. Pengaturan Sengketa: LOI sebagai Titik Awal Mengelola Risiko Konflik dan Wanprestasi

Sumber-sumber terkait perbankan syariah dan penyelesaian sengketa menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui litigasi maupun non-litigasi, dan pilihan forum dapat ditentukan dalam klausul kontrak. Kajian penyelesaian sengketa L/C syariah menegaskan bahwa pascaputusan MK No. 93/PUU-X/2012, sengketa perbankan syariah dapat ditempuh melalui dua jalur: litigasi dengan kewenangan absolut peradilan agama, dan non-litigasi sebagai alternatif yang dapat dipilih para pihak sesuai kontrak (Idrus et al., 2024). Studi tentang BASYARNAS pada sengketa pembiayaan musyārakah menegaskan bahwa kewenangan arbitrase bergantung pada kesepakatan para pihak dalam klausul akad; serta menyinggung praktik pemberian surat peringatan (subpoena) untuk menyatakan wanprestasi (Fadhilah, 2016). Penelitian eksekusi jaminan pada sengketa ekonomi syariah juga menyebut bahwa dalam perjanjian/pembiayaan sering tidak dinyatakan secara tepat kapan prestasi harus dipenuhi, sehingga peringatan tertulis (subpoena) menjadi instrumen penting untuk menegaskan wanprestasi.

Dari sini, LOI—meskipun pra-kontrak—dapat diposisikan sebagai tahap awal manajemen risiko sengketa: ia dapat mengarahkan para pihak untuk sejak awal menyepakati prinsip penyelesaian konflik, misalnya preferensi musyawarah, mediasi, arbitrase, atau pengadilan agama, dan mengurangi ruang ketidakjelasan prestasi yang kerap menjadi sumber wanprestasi (Idrus et al., 2024). Namun, karena sumber-sumber ini menautkan kewenangan forum pada klausul kontrak/akad, maka LOI yang belum menjadi akad mengikat perlu diletakkan secara hati-hati: ia dapat menyiapkan rancangan klausul, tetapi efektivitas yuridisnya akan sangat kuat ketika telah dituangkan dalam akad final (Fadhilah, 2016; Idrus et al., 2024).

12. Implikasi Normatif untuk Penyusunan LOI yang Selaras Syariah

Berdasarkan definisi akad sebagai ijab–qabul atas objek tertentu yang menimbulkan akibat hukum dan menuntut unsur lahir-batin (ekspresi-niat), LOI yang selaras syariah idealnya menegaskan secara terang apakah ia dimaksudkan sebagai "janji/komitmen awal" atau telah dimaksudkan sebagai "kesepakatan yang melahirkan kewajiban tertentu"; karena pembedaan ini menentukan apakah dokumen itu baru berada pada ranah al-akhdu (janji) atau telah masuk pada al-'aqdu (ikatan kontraktual) (Alamsyah & Andiko, 2021; Tutik, 2016). Pada saat yang sama, karena transaksi yang dibenarkan syariah mensyaratkan bebas dari riba, gharar, penipuan, dharar, dan ẓulm, maka substansi LOI—jika mulai memuat hak–kewajiban—perlu disusun dengan kejelasan objek, tujuan, dan kesepakatan agar tidak membuka pintu sengketa dan tidak mengandung unsur yang dilarang (Darmawan & Azwar, 2023; Izzah, 2021; Purnomo et al., 2021).

Selain itu, mengingat niat dan itikad baik menjadi penentu penilaian perbuatan hukum dalam Islam, LOI harus disusun dan dijalankan dengan motif yang benar; LOI tidak boleh dipakai sebagai strategi hilah atau penipuan untuk mengakali norma syariah maupun norma publik, karena sumber-sumber menunjukkan kritik tegas terhadap hilah dalam pembiayaan dan terhadap tindakan yang "legal secara positif" tetapi bertentangan dengan etika syariah karena itikad buruk (Tumangger et al., 2022). Di sisi pencegahan mudharat, pendokumentasian—termasuk pembuatan akta—dipahami bernilai sadd al-dzari'ah untuk mencegah pengkhianatan dan sengketa; sehingga LOI dapat memiliki fungsi kemaslahatan sebagai dokumentasi awal, dan bila diperlukan dapat ditingkatkan menjadi akta atau menjadi dasar penyusunan akad final yang lebih kuat pembuktiannya, dengan pendampingan agar tidak bertentangan dengan hukum Islam (Alamsyah & Andiko, 2021; Hikmah et al., 2024; Kusmayanti et al., 2019). Terakhir, karena penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam rujukan yang tersedia sangat dipengaruhi oleh klausul kontrak—termasuk pilihan litigasi/non-litigasi dan arbitrase—maka LOI dapat dimanfaatkan untuk menyepakati rancangan klausul penyelesaian sengketa dan mekanisme peringatan tertulis dalam hal wanprestasi, yang kemudian difinalkan dalam akad (Idrus et al., 2024).

13. Kesimpulan

Berdasarkan rujukan yang tersedia, LOI sebagai surat pernyataan niat pra-kontrak paling tepat ditempatkan dalam spektrum antara janji awal (al-akhdu) dan akad (al-'aqdu): ia tidak otomatis menjadi kontrak mengikat hanya karena berbentuk surat, sebab akad mensyaratkan ijab–qabul, kesepakatan atas objek dan tujuan, serta terpenuhinya rukun-syarat yang relevan (Alamsyah & Andiko, 2021; Darmawan & Azwar, 2023). Namun, karena hukum Islam mengakui ekspresi kehendak melalui tulisan dan menilai niat sebagai unsur kunci, LOI dapat berfungsi sebagai bukti niat dan kerangka kesepahaman; bahkan dapat berkonsekuensi lebih mengikat bila substansinya memenuhi unsur akad, terutama ketika ia memuat persetujuan final dan prestasi yang jelas (Abidin & Basit, 2022; Alamsyah & Andiko, 2021). Dalam semua kondisi, LOI harus diarahkan pada kemaslahatan—pencegahan sengketa dan kejelasan komitmen—serta dijauhkan dari gharar, riba, penipuan, hilah, dan itikad buruk, karena aspek-aspek inilah yang paling konsisten ditekankan oleh sumber-sumber dalam menilai kesesuaian suatu dokumen/kontrak dengan syariah (Darmawan & Azwar, 2023; Izzah, 2021; Tumangger et al., 2022).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abidin, M. N., & Basit, A. W. (2022). Legal Children in Pregnant Marriage: A Juridical Analysis of Indonesian Positive Law. Al Hurriyah Jurnal Hukum Islam, 7(2), 131. https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v7i2.5321

Alamsyah, R., & Andiko, T. (2021). Analysis of Inheritance Division Based on Deeds Made Before Notary Perspective Sadd Adz-Dzari'ah (Study at Notary Office of Bengkulu City). Jurnal Ilmiah Mizani Wacana Hukum Ekonomi Dan Keagamaan, 8(1), 55. https://doi.org/10.29300/mzn.v8i1.4868

Busni, D., Rasidin, Mhd., Putra, D. I. A., Witro, D., Fadillah, N., & Kustiawan, M. T. (2022). Titah transformasi ideologi dari animisme ke Islamisme (Alih aksara dan penyuntingan teks naskah piagam Kerinci). Jurnal Lektur Keagamaan, 20(1), 147–172. https://doi.org/10.31291/jlka.v20i1.1039

Danial, D., Yoesoef, Y. M., & Dewi, N. S. M. (2023). Sexual violence in the Islamic law perspective: Aceh Islamic law and local wisdom approach. Ulumuna, 27(1), 367–389. https://doi.org/10.20414/ujis.v27i1.677

Darmawan, A., & Azwar, Z. (2023). Utilization of Dilalah Lafzhiyah's notion inside the Hanafiyyah perspective in the domain of family law. Waraqat Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 8(2), 187–202. https://doi.org/10.51590/waraqat.v8i2.545

Fadhilah, I. (2016). Aplikasi hermeneutika dalam fiqh perempuan (Studi pemikiran Khaled Abou el Fadl tentang fiqh perempuan dalam fatwa CRLO). Iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia, 3(1), 22–51. https://doi.org/10.31942/iq.v3i1.2459

Hadi, M. N., Islamiyah, L., & Kurniawan, C. S. (2023). Conservatism on Islamic legal maxims: Judicial interpretation of polygamous marriage at the Religious Courts of Mojokerto, Indonesia. Journal of Islamic Law, 4(2), 172–196. https://doi.org/10.24260/jil.v4i2.1637

Hikmah, N., Faisol, S. A., & Noh, M. A. C. (2024). The existence of marriage post the Constitutional Court decision: As a right or a prerequisite? Justicia Islamica, 21(1), 111–136. https://doi.org/10.21154/justicia.v21i1.7333

Idrus, A., Amirsyah, A., Matondang, M. R. P., Nuryadin, D., Fahriah, P. H., & Nurfauzi, U. (2024). Aspek wakaf tunai dalam investasi abadi umat. Tasyri Journal of Islamic Law, 3(1), 25–42. https://doi.org/10.53038/tsyr.v3i1.106

Intajalle, F. M., & Abdullah, L. C. (2016). Alternatif pembahagian harta pusaka Islam di Singapura: Analisis dari perspektif fiqh. Labuan E-Journal of Muamalat and Society (LJMS), 10, 30–56. https://doi.org/10.51200/ljms.v10i.2574

Izzah, I. (2021). Nusyuz and its solutions in compilation of Islamic law from the perspective of the Al-Quran. Jurnal Al-Dustur, 4(1), 31–48. https://doi.org/10.30863/jad.v4i1.1420

Kusmayanti, H., Djanuardi, D., Hadiyanti, N., & Yuanitasari, D. (2019). Legal status of dowries provision by third parties. Veritas Et Justitia, 5(2), 447–463. https://doi.org/10.25123/vej.3343

Markom, R., & Arif, M. I. A. M. (2022). Status quo hibah dalam penyelesaian pertikaian harta di Mahkamah Malaysia. Kanun Jurnal Undang-Undang Malaysia, 34(2), 277–300. https://doi.org/10.37052/kanun.34(2)no5

Mentari, B. M. R. (2020). Saksi pidana pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan hukum Islam. Al-Ishlah Jurnal Ilmiah Hukum, 23(1), 1–38. https://doi.org/10.33096/aijih.v22i1.33

Muksininna, H. G., & Ratnasari, R. T. (2022). Persepsi nilai uang terhadap niat membeli kosmetik halal: Dimediasi emotional brand attachment. Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan, 9(5), 617–627. https://doi.org/10.20473/vol9iss20225pp617-627

Purnomo, H., Cahya, B. T., & Kuncoro, M. L. (2021). Analisis broker contract kepengurusan surat izin mengemudi dalam Islamic framing (Studi kasus Satpas Polres Demak). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(1), 412. https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1861

Tumangger, A. M., Nasution, A. A., & Jamaluddin, J. (2022). Analisis pengaruh sertifikat produk halal dalam meningkatkan minat beli konsumen Herbal Network International-Herba Penawar Alwahida Indonesia. Mutlaqah Jurnal Kajian Ekonomi Syariah, 2(2), 1–12. https://doi.org/10.30743/mutlaqah.v2i2.4732

Tutik, T. T. (2016). Penyelesaian sengketa letter of credit ekspor-impor syariah pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan, 16(1), 43. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v16i1.43-66