01528 - Lembaga Pemasyarakatan sebagai Tempat Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Tujuan Pembinaan Narapidana

Abstract

Correctional institutions (Lembaga Pemasyarakatan/Lapas) in Indonesia are positioned as places for implementing imprisonment sentences while simultaneously directed toward the guidance (rehabilitation) and social reintegration of prisoners, rather than merely "incarceration" in the retributive sense. From the perspective of Islamic criminal law, imprisonment can be understood as an instrument of discretionary sanction (ta'zīr) established by the ruler/judge to realize public welfare (maṣlaḥah) and crime prevention, thus conceptually compatible with the idea of Lapas as a rehabilitative institution so long as humane treatment and protection of basic rights are maintained. This article synthesizes the conceptual foundations of Lapas as a place for implementing imprisonment sentences oriented toward prisoner rehabilitation by linking them to the framework of Islamic legal objectives (maqāṣid al-syarī'ah), the principle of maṣlaḥah, and rehabilitative practices—particularly religious guidance—as well as implementation problems such as overcapacity that impact the effectiveness of rehabilitation and rights fulfillment.

Keywords: Lembaga Pemasyarakatan, imprisonment, ta'zīr, maqāṣid al-syarī'ah, rehabilitation, maṣlaḥah

________________________________________

Abstrak

Lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia diposisikan sebagai tempat pelaksanaan pidana hilang kemerdekaan yang sekaligus diarahkan untuk pembinaan (rehabilitasi) dan reintegrasi sosial narapidana, bukan semata-mata "pemenjaraan" dalam arti pembalasan negara (Asmawati, 2022; Etika, 2022; Heliany & Manurung, 2019; Ichwan & Wibowo, 2023). Dalam perspektif hukum pidana Islam, pemenjaraan dapat dipahami sebagai instrumen sanksi diskresioner (ta'zīr) yang ditetapkan penguasa/hakim untuk mewujudkan kemaslahatan dan pencegahan kejahatan, sehingga secara konseptual dapat kompatibel dengan gagasan Lapas sebagai institusi pembinaan selama kerangka perlakuan manusiawi dan perlindungan hak-hak dasar terjaga (Ikhsan, 2022; Mawardi, 2022; Sakka et al., 2024; Tanjung et al., 2023). Artikel ini mensintesis landasan konseptual Lapas sebagai tempat pelaksanaan pidana penjara yang berorientasi pembinaan narapidana dengan mengaitkannya pada kerangka tujuan syariat (maqāṣid al-syarī'ah), prinsip maṣlaḥah, dan praktik pembinaan—khususnya pembinaan keagamaan—serta problem implementasi, misalnya overcapacity, yang berdampak pada efektivitas pembinaan dan pemenuhan hak (Hutabarat, 2017; Ichwan & Wibowo, 2023; Mawardi, 2022; Ridwan, 2022).

Kata Kunci: Lembaga pemasyarakatan, pidana penjara, ta'zīr, maqāṣid al-syarī'ah, pembinaan, maṣlaḥah

________________________________________

1. Lapas sebagai Tempat Pelaksanaan Pidana Penjara dan Institusi Pembinaan dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, Lapas dinyatakan sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan, sehingga fungsi institusionalnya tidak berhenti pada pelaksanaan "hukuman penjara", tetapi menekankan proses pembinaan terencana agar narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan pada akhirnya dapat diterima kembali oleh masyarakat (Anggara, 2017; Hidayatullah, 2020; Ichwan & Wibowo, 2023; Tajuddin & Abung, 2019). Pergeseran paradigma ini—dari sistem kepenjaraan yang dipersepsikan berwatak pembalasan menuju sistem pemasyarakatan—dijelaskan dalam studi tentang implementasi pembinaan di Lapas Klas I Cipinang yang menautkan gagasan perubahan tujuan pembinaan (dari "balas dendam negara" ke pembinaan) sebagai basis konseptual sistem pemasyarakatan (Heliany & Manurung, 2019). Literatur lain menegaskan bahwa pemasyarakatan diposisikan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana dan berorientasi rehabilitasi serta reintegrasi sosial warga binaan (Asmawati, 2022; Rosandi & Wibowo, 2021), yang juga sejalan dengan argumen bahwa Lapas merupakan ujung tombak pelaksanaan pembinaan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi (Fadilla, 2022; PEMBANGUNAN, 2022).

Secara definisional, beberapa sumber dalam daftar rujukan menegaskan unsur "kehilangan kemerdekaan" sebagai inti pidana penjara, yaitu pembatasan kebebasan bergerak terpidana dengan menutupnya di tempat yang dinamakan Lapas serta mewajibkan kepatuhan pada tata tertib yang berlaku di dalamnya (Jainah, 2015). Karena itu, Lapas dalam konstruksi ini memuat dua dimensi yang berjalan simultan: (i) dimensi pengekangan kebebasan (penjara sebagai konsekuensi pidana), dan (ii) dimensi pembinaan yang harus dijalankan melalui program-program yang ditetapkan (kepribadian, kemandirian, pendidikan, bimbingan) (Enggarsasi, 2013; Heliany & Manurung, 2019; Ichwan & Wibowo, 2023). Bahkan, studi mengenai mapenaling (masa pengenalan lingkungan) menunjukkan bahwa sejak fase awal masuk, narapidana diarahkan pada pola hidup beraturan—misalnya kegiatan keagamaan bagi Muslim seperti mengaji dan salat berjamaah—untuk adaptasi dengan lingkungan pembinaan dan pengenalan hak-kewajiban serta tata tertib (Putra, 2020), yang memperlihatkan bagaimana "pelaksanaan pidana" dipadukan dengan proses pembinaan perilaku dalam kerangka institusional Lapas.

________________________________________

2. Kerangka Sanksi dalam Hukum Pidana Islam dan Posisi Pemenjaraan sebagai Ta'zīr

Rujukan yang secara eksplisit memaparkan kategori sanksi dalam hukum Islam menyatakan adanya beberapa jenis hukuman/sanksi, termasuk ḥudūd sebagai sanksi yang ditentukan oleh syara', serta kategori lain yang menunjukkan adanya ruang kebijakan dalam penjatuhan sanksi (Sakka et al., 2024). Sumber lain yang membahas hukum pidana Islam dalam konteks komparatif—misalnya pembahasan qanun dan klasifikasi sanksi—juga memuat kategorisasi pidana yang mencakup ta'zīr serta menyebut penjara sebagai salah satu bentuk pidana dalam ranah ta'zīr (bersama denda dan cambuk yang berada di bawah kadar ḥudūd) (Tanjung et al., 2023). Secara lebih langsung terkait isu kepenjaraan, penelitian tentang relevansi kebijakan pidana penjara dengan overcapacity menyatakan bahwa syariat Islam "tidak meniadakan hukuman penjara secara mutlak", melainkan menempatkannya sebagai "hukuman kedua" dalam kategori ta'zīr, dengan kadar dan penerapannya berada pada diskresi hakim/pemerintah dengan mempertimbangkan jenis kejahatan, pelaku, serta korban (Ikhsan, 2022). Dengan demikian, pemenjaraan dalam perspektif ini bukan tujuan pada dirinya sendiri, melainkan alat kebijakan pemidanaan yang dapat dipilih ketika dianggap paling tepat untuk kemaslahatan dan pencegahan.

Implikasi dari posisi penjara sebagai ta'zīr adalah bahwa keberadaan institusi modern seperti Lapas dapat dipahami sebagai perangkat negara untuk melaksanakan sanksi pengekangan kebebasan yang sekaligus memungkinkan internalisasi tujuan perbaikan (iṣlāḥ) melalui pembinaan terstruktur (Ikhsan, 2022; Tanjung et al., 2023). Konstruksi tersebut relevan dengan karakter Lapas dalam sistem pemasyarakatan Indonesia yang menekankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial, bukan semata pembalasan (Asmawati, 2022; Heliany & Manurung, 2019). Namun, karena ta'zīr berwatak kebijakan diskresioner demi kemaslahatan, maka pembinaan (rehabilitasi, pendidikan, bimbingan moral-keagamaan) menjadi aspek penting agar pemenjaraan tidak berubah menjadi penderitaan yang tidak proporsional atau tidak berorientasi perbaikan (Enggarsasi, 2013; Fadilla, 2022), selaras dengan tuntutan perlakuan manusiawi dan pemenuhan hak narapidana yang juga ditekankan dalam literatur hak narapidana di masa pandemi (Ridwan, 2022).

________________________________________

3. Tujuan Pemidanaan menurut Syariat: Maṣlaḥah, Pencegahan, dan Maqāṣid Al-Syarī'ah sebagai Justifikasi Pembinaan di Lapas

Sumber yang membahas tujuan hukuman dalam hukum pidana Islam menegaskan dimensi pencegahan: hukuman dimaksudkan menahan pelaku jarimah agar tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah keberlanjutan jarimah (Tanjung et al., 2023). Dalam kajian kebijakan asimilasi-integrasi yang ditautkan dengan fikih siyasah, kerangka maqāṣid al-syarī'ah ditampilkan sebagai tujuan syariah (mencapai maṣlaḥah al-'ibād) dan dijelaskan melalui perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Mawardi, 2022). Perspektif maqāṣid ini juga muncul ketika tindak pidana tertentu—misalnya korupsi—dipandang melanggar tujuan syariah seperti menjaga agama dan menjaga harta, sehingga kebijakan penanganannya harus mempertimbangkan kemaslahatan umat serta tidak sekadar memberi maslahat pribadi pelaku (Hakim & Munawwaroh, 2020).

Bila tujuan syariah diproyeksikan ke dalam konteks institusi pemasyarakatan, maka pembinaan narapidana dapat dibaca sebagai instrumen mewujudkan kemaslahatan dan pencegahan berulangnya kejahatan melalui perubahan kepribadian, peningkatan kapasitas hidup, dan reintegrasi sosial (Enggarsasi, 2013; Mawardi, 2022). Literatur pemasyarakatan menegaskan bahwa pembinaan di Lapas mencakup pembinaan intramural (di dalam) dan extramural (di luar) serta menempatkan program rehabilitasi sosial sebagai rangkaian pembinaan, termasuk pembinaan kesadaran agama, kesadaran berbangsa, kemampuan intelektual, kesadaran hukum, dan kemampuan berinteraksi dengan masyarakat (Enggarsasi, 2013). Ini selaras dengan argumen bahwa pemasyarakatan tidak lagi dipahami sebagai penjeraan belaka, melainkan usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan (Asmawati, 2022; Fadilla, 2022). Dengan demikian, jika pemenjaraan dipilih sebagai ta'zīr demi maṣlaḥah, maka keberadaan Lapas yang efektif justru mensyaratkan pembinaan yang nyata dan terukur, agar penjara tidak menjadi sekadar ruang pengekangan, melainkan medium perbaikan yang mengurangi risiko residivisme dan melindungi masyarakat (Asmawati, 2022; Etika, 2022).

________________________________________

4. Pembinaan di Lapas sebagai Realisasi "Perbaikan" (Rehabilitasi–Reintegrasi) yang Dapat Dikontekstualkan secara Islami

Berbagai sumber dalam daftar rujukan menegaskan bahwa pembinaan narapidana pada dasarnya mencakup dua rumpun besar: pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian (Enggarsasi, 2013; Heliany & Manurung, 2019; Pratama et al., 2021). Dalam penelitian tentang sistem pembinaan di Lapas Klas I Cipinang, pembinaan kepribadian mencakup antara lain kesadaran beragama, kesadaran berbangsa-bernegara, kemampuan intelektual, kesadaran hukum, dan sosial kemasyarakatan (integrasi), sedangkan pembinaan kemandirian mencakup keterampilan sesuai bakat narapidana (Heliany & Manurung, 2019). Pola yang sama juga muncul dalam penelitian lain—misalnya pembinaan di Lapas Perempuan Kendari—yang menggambarkan pembinaan kepribadian (termasuk pembinaan kerohanian agama dan penyuluhan hukum/HAM) serta pembinaan kemandirian (keterampilan dan kesenian). Literatur tentang pembinaan pada narapidana residivis juga menegaskan adanya tahapan pembinaan serta pelibatan program keagamaan—misalnya taman baca Al-Qur'an, pengajian, dan salat berjamaah—sebagai bagian dari pembinaan kepribadian (Sari, 2021).

Dalam konteks "menurut hukum Islam", kerangka pembinaan kepribadian dapat dipadankan dengan dimensi keberagamaan yang dijelaskan dalam studi religiusitas narapidana (akidah, syariah, akhlak), di mana syariah dipahami sebagai kumpulan norma hukum yang ditetapkan Tuhan untuk menata kehidupan manusia dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama manusia (Aliza et al., 2020). Kajian implementasi kesadaran beragama dalam revitalisasi pemasyarakatan juga menyatakan materi pembinaan agama Islam secara umum meliputi keimanan, syariah, dan akhlak (Indria & Umar, 2022), yang kompatibel dengan struktur dimensi religiusitas yang digunakan dalam penelitian religiusitas narapidana (Aliza et al., 2020). Dengan demikian, pembinaan religius di Lapas bukan hanya aktivitas ritual, melainkan dapat dipahami sebagai strategi pembentukan ulang kerangka moral-hukum (akidah–syariah–akhlak) yang diharapkan mendorong koreksi diri dan perubahan perilaku selama menjalani pidana ta'zīr berupa penjara (Aliza et al., 2020; Indria & Umar, 2022).

________________________________________

5. Pembinaan Keagamaan Islam di Lapas: Rasionalitas, Bentuk Program, dan Relevansinya bagi Tujuan Pemasyarakatan

Sejumlah penelitian lapangan dan kajian konseptual dalam daftar rujukan memperlihatkan bahwa pembinaan keagamaan Islam menjadi komponen penting pembinaan narapidana. Studi tentang Pesantren At-Taubah di Lapas Kelas II B Cianjur menyimpulkan bahwa pesantren di dalam Lapas terintegrasi dengan pembinaan, berfungsi sebagai "pesantren terapi", dan diarahkan pada pembentukan kepribadian Muslim (Ta'rif & Basri, 2015). Literatur tentang bimbingan keagamaan Islam di Lapas Kelas IIA Jambi menegaskan bahwa bimbingan agama menjadi salah satu faktor penting dalam pembinaan; bimbingan Islam berfungsi mengimplementasikan akidah dan akhlak serta mendukung reintegrasi sosial agar narapidana dapat diterima kembali di masyarakat (Gani, 2020). Sejalan dengan itu, penelitian tentang kajian keagamaan di Lapas Kelas I Bandar Lampung menyatakan bahwa bimbingan keagamaan dapat memengaruhi perubahan yang dirasakan narapidana, seperti peningkatan ketakwaan dan perbaikan sikap-perilaku (Arifa, 2022), sementara penelitian lain tentang bimbingan agama Islam untuk ketenangan jiwa menekankan tujuan bimbingan Islam di Lapas untuk meningkatkan iman-takwa, introspeksi, dan kesadaran kesalahan agar tidak mengulangi tindak pidana (Elhany, 2017; Zulkifli, 2019).

Selain aspek spiritual, sejumlah sumber juga menunjukkan integrasi bimbingan agama dengan rehabilitasi sosial dan pencegahan residivisme. Penelitian di Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta menyatakan bahwa implementasi bimbingan keagamaan dan pembinaan mental—misalnya therapeutic community dan autosugesti—dipandang mampu mencegah residivisme serta memperkuat kepercayaan diri, dan pembinaan kemandirian sesuai minat-bakat membantu narapidana memiliki bekal wirausaha pascabebas (Trinoto, 2018). Dalam konteks narapidana narkotika, penelitian di Lapas Kelas IIB Lhoksukon menyatakan bahwa ketika pengobatan medis khusus belum diterapkan, Lapas melakukan pembinaan mental melalui pendekatan spiritual dan kegiatan keagamaan sebagai bagian dari upaya pemulihan (Mauliza et al., 2022). Bahkan, kajian tentang pembinaan residivis narkoba yang membandingkan Lapas umum dan Lapas khusus narkotika menyatakan bahwa sebagian besar subjek menilai pembinaan keagamaan cenderung lebih efektif dibanding program rehabilitasi yang mereka jalani, meskipun keduanya sama-sama menyelenggarakan program rehabilitasi bekerja sama dengan BNN (Kristianingsih et al., 2020). Rangkaian temuan ini menguatkan argumen bahwa, dalam kerangka Lapas sebagai tempat pelaksanaan penjara yang berorientasi pembinaan, pembinaan keagamaan Islam sering diposisikan sebagai sarana transformasi moral-psikologis yang mendukung tujuan pemasyarakatan (rehabilitasi–reintegrasi) (Gani, 2020; Trinoto, 2018).

________________________________________

6. Hak-Hak Narapidana dan Standar Perlakuan dalam Perspektif Islam serta Keterkaitannya dengan Pemasyarakatan

Kajian tentang penguatan hak narapidana dan anak pada masa pandemi menyatakan bahwa selain hak-hak yang diatur Undang-Undang Pemasyarakatan, hak narapidana menurut hukum Islam (sebagaimana dikutip dalam kajian tersebut) mencakup: hak beribadah kepada Allah, memperoleh makanan-minuman yang layak dan halal, pakaian yang baik dan menutup aurat, tempat yang layak dan mulia, serta ketiadaan penyiksaan dan perlakuan baik (Ridwan, 2022). Rumusan ini koheren dengan gagasan pemasyarakatan yang menolak pembinaan melalui penyiksaan dan menekankan perlakuan yang membimbing serta memperbaiki mentalitas narapidana (Heliany & Manurung, 2019), dan juga sejalan dengan prinsip bahwa "kehilangan kemerdekaan" merupakan satu-satunya penderitaan, sementara hak-hak lain (perawatan kesehatan, makan-minum, pakaian, rekreasi) tetap harus dilindungi (Gani et al., 2023). Kerangka perlindungan hak juga diperkuat oleh kajian layanan kesehatan di Lapas yang menegaskan adanya mandat normatif penyediaan tenaga kesehatan—misalnya PP No. 32 Tahun 1999—serta pentingnya pelayanan rehabilitatif (fisik dan mental) untuk pemulihan narapidana (Deriansyah et al., 2021; Fachrezi & Wibowo, 2020). Selain itu, kajian upaya regulatif pemenuhan hak-hak narapidana menekankan kewajiban Lapas menyediakan makanan layak, akses layanan kesehatan, dan mencegah tindakan diskriminatif dalam penyelenggaraan pembinaan (Hanafi, 2023), yang beresonansi dengan prinsip persamaan perlakuan dan larangan diskriminasi yang ditekankan dalam penelitian tentang pengobatan narapidana narkotika (petugas tidak boleh membeda-bedakan warga binaan) (Mauliza et al., 2022).

Dalam perspektif Islam yang menekankan maṣlaḥah dan perlindungan lima kebutuhan pokok (maqāṣid), pemenuhan hak-hak dasar (jiwa/kesehatan, kehormatan/perlakuan manusiawi, serta aspek keagamaan) dapat dipahami sebagai prasyarat agar pembinaan berjalan dan tidak kontraproduktif (Mawardi, 2022; Ridwan, 2022). Literatur tentang hak biologis narapidana dalam Undang-Undang Pemasyarakatan baru juga menegaskan bahwa pemidanaan dan rehabilitasi harus disertai pemenuhan hak dasar (makanan, minuman, perawatan medis, sanitasi, kebersihan) agar narapidana dapat menjalani proses rehabilitasi dengan baik (Bramandita, 2023). Dengan demikian, ketika Lapas dipandang sebagai instrumen negara untuk melaksanakan penjara yang secara Islami dapat diletakkan pada ranah ta'zīr, maka legitimasi moralnya semakin bergantung pada pemenuhan hak-hak dasar dan peniadaan penyiksaan, karena tujuan yang dikejar adalah perbaikan dan kemaslahatan, bukan penderitaan berlebihan (Ikhsan, 2022; Ridwan, 2022).

________________________________________

7. Etika Petugas Pemasyarakatan dan Akuntabilitas dalam Perspektif Hukum Islam

Pembinaan yang efektif sangat terkait dengan integritas petugas. Penelitian tentang peran Kementerian Hukum dan HAM dalam mencegah pelanggaran petugas pemasyarakatan (perspektif hukum positif dan hukum Islam) menyatakan bahwa keberhasilan petugas dalam menjalankan tugas pelayanan, pembinaan, dan pendampingan ditentukan oleh integritas moral dan keteladanan sikap-perilaku (Sakka et al., 2024). Dalam perspektif hukum Islam, pelanggaran petugas terhadap warga binaan dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak-hak yang dijamin syariah dan kewajiban yang diatur hukum Islam (Sakka et al., 2024). Isu integritas juga muncul dalam studi tentang pencegahan narkotika di Lapas yang menggambarkan modus masuknya narkotika tidak hanya melalui kiriman keluarga, tetapi juga melalui oknum petugas, sehingga kualitas pemeriksaan dan integritas petugas menjadi celah kritis (Azed et al., 2023).

Secara khusus, penelitian mengenai sipir yang mengedarkan narkotika di lingkungan Lapas menyatakan bahwa menurut hukum pidana Islam, sipir yang mengedarkan narkotika dapat dikenai sanksi jarīmah ta'zīr (hukuman badan, hukuman kemerdekaan/penjara, dan denda) (Safriadi & Nurdin, 2020). Rujukan ini sekaligus menegaskan relasi dua lapis: di satu sisi, negara modern menuntut petugas mematuhi kode etik dan peraturan; di sisi lain, perspektif Islam menilai tindakan petugas yang merusak pembinaan—misalnya peredaran narkotika—sebagai pelanggaran yang dapat dijatuhi sanksi ta'zīr (Safriadi & Nurdin, 2020). Dengan demikian, tata kelola etika petugas dapat ditempatkan sebagai bagian dari "pembinaan" dalam arti luas: negara tidak hanya membina narapidana, tetapi juga harus memastikan petugas memiliki integritas agar Lapas benar-benar menjadi tempat rehabilitasi dan reintegrasi, bukan ruang reproduksi kejahatan (Etika, 2022; Sakka et al., 2024).

________________________________________

8. Problem Implementasi: Overcapacity, Narkotika, dan Tantangan Mewujudkan Pembinaan sebagai Maṣlaḥah

Sejumlah rujukan menegaskan bahwa Lapas sebagai tempat pembinaan sering mengalami kesulitan melaksanakan pembinaan efektif karena hampir seluruh Lapas di Indonesia mengalami overcapacity (Ichwan & Wibowo, 2023). Kajian tentang problematika Lapas dalam sistem peradilan terpadu menegaskan bahwa ide pemasyarakatan berupa rehabilitasi akan sulit terwujud ketika over capacity muncul secara luas, sehingga pelaksanaan pidana penjara menjadi kurang efektif (Hutabarat, 2017). Studi lain tentang kebijakan kriminal menautkan overcrowded dengan paradigma pemidanaan yang masih berorientasi pidana penjara (dominasi ancaman penjara) dan mengusulkan proyeksi kebijakan seperti individualisasi pidana, diversi/mediasi penal, ultimum remedium, dan pengembangan pola pembinaan extramural treatment (Fadhil, 2021). Argumen relevansi kebijakan ancaman pidana penjara dengan overcapacity juga ditegaskan dalam kajian yang menyatakan adanya keterkaitan kebijakan pemidanaan penjara dalam perundang-undangan dengan terjadinya kelebihan kapasitas Lapas (Ikhsan, 2022).

Masalah overcapacity juga sering dikaitkan dengan dominasi kasus narkotika. Penelitian tentang efektivitas hukum dan penanggulangan overcapacity bagi narapidana narkotika menyebut bahwa penyalahguna narkotika merupakan kontributor terbesar masalah overcapacity di Lapas, dan memandang pendekatan pemidanaan pengguna narkotika dalam Undang-Undang Narkotika sebagai tidak efektif (Ichwan & Wibowo, 2023). Kajian lain tentang upaya menanggulangi overcapacity menekankan bahwa penghuni Lapas dan rutan mayoritas merupakan kasus narkoba sehingga diperlukan rehabilitasi bagi pengguna/penyalahguna untuk mengurangi jumlah tahanan/narapidana (Yulianti, 2021). Studi tentang rehabilitasi penyalahguna narkotika dan overcapacity menegaskan bahwa kelebihan kapasitas Lapas—khususnya Lapas narkotika—dipengaruhi oleh banyaknya penyalahguna yang dijatuhi sanksi pidana bukan rehabilitasi, serta menyebut keberadaan Lapas khusus narkotika di Indonesia (Rahmania & Nirmala, 2023). Dalam konteks ini, ketegangan antara "penjara" dan "rehabilitasi" menjadi krusial: beberapa rujukan menyatakan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial (UU No. 35/2009), tetapi praktik pemidanaan sering tetap menempatkan mereka di Lapas tanpa rehabilitasi memadai (Fauzi & Arisman, 2021; Mauliza et al., 2022; Raharja et al., 2022).

Dari sudut pandang hukum Islam sebagaimana tercermin dalam rujukan fikih siyasah, kebijakan pengurangan kepadatan melalui asimilasi dan integrasi pada masa Covid-19 dipahami sebagai kebijakan pemerintah yang mempertimbangkan kemanusiaan dan kelebihan kapasitas, serta dianalisis melalui kerangka maqāṣid al-syarī'ah dan maṣlaḥah (Mawardi, 2022). Namun, penelitian lapangan lain menunjukkan nuansa ketidaksepahaman: implementasi asimilasi-integrasi dapat berjalan sesuai Permenkumham, tetapi dalam perspektif fikih siyasah dinilai "tidak sepenuhnya" sesuai dengan petunjuk hukum Islam (Santika & Luluardi, 2021). Nuansa ini penting karena menunjukkan bahwa "kebijakan penjara dan pengurangan hunian" dalam negara modern dapat dinilai melalui kerangka Islam secara tidak tunggal; kesesuaiannya bergantung pada penilaian maṣlaḥah, kepatuhan pada prinsip syariah, serta desain implementasi yang mencegah mudarat baru (Mawardi, 2022; Santika & Luluardi, 2021).

________________________________________

9. Sintesis Normatif: Bagaimana Memaknai Lapas "menurut Hukum Islam" sebagai Tempat Pelaksanaan Penjara yang Bertujuan Pembinaan

Berdasarkan rujukan yang tersedia, Lapas "menurut hukum Islam" dapat disintesiskan sebagai berikut. Pertama, pemenjaraan tidak dilarang secara mutlak dalam syariat, melainkan dapat ditempatkan sebagai ta'zīr—sanksi diskresioner yang kadarnya ditetapkan otoritas (hakim/pemerintah) dengan mempertimbangkan keadaan kejahatan dan kemaslahatan umum (Ikhsan, 2022; Tanjung et al., 2023). Kedua, karena tujuan hukuman dalam Islam mencakup pencegahan dan perlindungan kemaslahatan—yang dalam maqāṣid mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—maka penjara sebagai ta'zīr memperoleh justifikasi kuat bila disertai pembinaan yang nyata: pendidikan, rehabilitasi, penguatan moral-keagamaan, serta reintegrasi sosial (Asmawati, 2022; Enggarsasi, 2013; Mawardi, 2022). Ketiga, standar perlakuan terhadap narapidana dalam perspektif Islam mensyaratkan pemenuhan hak-hak dasar dan perlakuan manusiawi—termasuk kesempatan beribadah, makanan halal-layak, pakaian yang menutup aurat, tempat layak, serta ketiadaan penyiksaan—sehingga "pidana penjara" tidak berubah menjadi pelanggaran martabat manusia yang justru bertentangan dengan maṣlaḥah (Bramandita, 2023; Gani et al., 2023; Ridwan, 2022).

Dalam ranah implementasi, sintesis tersebut juga menuntut prasyarat tata kelola: integritas moral petugas sebagai penentu keberhasilan pembinaan (Sakka et al., 2024), penegakan etika serta akuntabilitas ketika petugas melakukan pelanggaran yang merusak tujuan pemasyarakatan—misalnya peredaran narkotika oleh sipir yang dalam perspektif Islam dapat masuk jarīmah ta'zīr (Azed et al., 2023; Safriadi & Nurdin, 2020). Akhirnya, problem struktural seperti overcapacity yang melemahkan pemenuhan hak (kesehatan, ruang hidup) dan menghambat efektivitas pembinaan harus dipandang sebagai hambatan serius terhadap tujuan pemasyarakatan maupun tujuan kemaslahatan dalam kerangka Islam (Deriansyah et al., 2021; Hutabarat, 2017; Ichwan & Wibowo, 2023). Karena itu, proyeksi kebijakan yang mengurangi dominasi pidana penjara—misalnya penguatan ultimum remedium, extramural treatment, rehabilitasi bagi pengguna narkotika—dapat dibaca sebagai upaya memperbaiki efektivitas Lapas sebagai instrumen pembinaan yang lebih mendekati prinsip maṣlaḥah (Fadhil, 2021; Ikhsan, 2022; Yulianti, 2021).

________________________________________

10. Penutup

Rujukan yang tersedia menunjukkan bahwa Lapas sebagai tempat pelaksanaan pidana penjara dengan tujuan pembinaan narapidana selaras dengan arah sistem pemasyarakatan Indonesia yang menekankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial (Asmawati, 2022; Heliany & Manurung, 2019), sekaligus dapat diletakkan dalam kerangka hukum pidana Islam melalui konsep ta'zīr (penjara sebagai sanksi diskresioner) yang ditujukan bagi pencegahan dan kemaslahatan (Ikhsan, 2022; Tanjung et al., 2023). Agar kompatibilitas ini substantif (bukan simbolik), Lapas harus benar-benar menjalankan pembinaan kepribadian dan kemandirian—termasuk pembinaan keagamaan Islam yang secara empiris di berbagai Lapas dipraktikkan melalui pesantren, ceramah, pengajian, dan konseling—serta menjamin pemenuhan hak-hak dasar narapidana dan meniadakan penyiksaan (Gani, 2020; Ridwan, 2022; Ta'rif & Basri, 2015). Pada saat yang sama, problem overcapacity dan distorsi penanganan narkotika (pemidanaan tanpa rehabilitasi memadai) harus dipandang sebagai tantangan utama yang menghambat realisasi tujuan pembinaan dan kemaslahatan, sehingga memerlukan perbaikan kebijakan pemidanaan dan tata kelola pemasyarakatan yang konsisten dengan prinsip rehabilitasi dan maṣlaḥah (Fadhil, 2021; Hutabarat, 2017; Yulianti, 2021).

________________________________________

Daftar Pustaka

Aliza, N. F., Krisdiana, P., & Hamzani, Y. (2020). Religiosity Among Criminals With Death Pinalty: A Study Of Nusakambangan Prison. Dialog, 43(2), 249–264. https://doi.org/10.47655/dialog.v43i2.370

Anggara, B. (2017). Pemenuhan hak-hak pendidikan keagamaan Islam anak binaan di Lembaga Pemasyarakatan Pakjo Palembang. Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 3(1), 162. https://doi.org/10.19109/tadrib.v3i1.1389

Arifa, R. N. (2022). Kajian keagamaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung. An-Natiq: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner, 2(1), 25. https://doi.org/10.33474/an-natiq.v2i1.14162

Asmawati, H. (2022). Analisis penguatan sistem pemasyarakatan melalui konsep reintegrasi sosial. JMI, 1(2), 172–186. https://doi.org/10.59066/jmi.v1i2.209

Azed, A. B., Abdullah, M. Z., & Rahman, J. (2023). Efektivitas kebijakan bebas peredaran uang (BPU) dalam mencegah peredaran narkotika berdasarkan Pasal 5c Permenkumham No. 29 Tahun 2017 di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Legalitas: Jurnal Hukum, 15(2), 197. https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i2.505

Bramandita, R. (2023). Urgensi pemenuhan hak biologis narapidana ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Hak Asasi Manusia. Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 5(2), 1485–1492. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3239

Deriansyah, D., Ardiansyah, A., & Kadaryanto, B. (2021). Implementasi persamaan hak narapidana terhadap pelayanan kesehatan pada Lembaga Pemasyarakatan Provinsi Riau. Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 38–55. https://doi.org/10.24269/ls.v5i1.3602

Elhany, H. (2017). Pelaksanaan bimbingan agama Islam dalam meningkatkan ketenangan jiwa warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Kota Metro. Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah, 1(01), 41. https://doi.org/10.32332/tapis.v1i01.724

Enggarsasi, U. (2013). Pola pembinaan narapidana dalam memberikan kontribusi keberhasilan pembinaan narapidana di Indonesia. Perspektif, 18(3), 157. https://doi.org/10.30742/perspektif.v18i3.27

Etika, B. P. (2022). Revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan sebagai upaya mengoptimalkan perlakuan terhadap narapidana. Jurnal Juristic, 3(02), 225. https://doi.org/10.35973/jrs.v3i02.3251

Fachrezi, F. B., & Wibowo, P. (2020). Upaya pemenuhan hak pelayanan kesehatan kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Widya Yuridika, 3(2), 363. https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1689

Fadhil, M. (2021). Kebijakan kriminal dalam mengatasi kelebihan kapasitas (overcrowded) di Lembaga Pemasyarakatan. Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, 9(2), 168. https://doi.org/10.24252/ad.v9i2.15996

Fadilla, Y. I. (2022). Penanggulangan psikologi bagi narapidana hukuman seumur hidup dengan program mindfulness for prisoners. Supremasi: Jurnal Hukum, 4(2), 128–142. https://doi.org/10.36441/supremasi.v4i2.422

Fauzi, A. A., & Arisman, A. (2021). Analisis strategi penanganan peredaran narkoba di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Banyumas. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 4(2), 642–649. https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.697

Gani, R. A. (2020). Bimbingan keagamaan Islam terhadap warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi. Legalitas: Jurnal Hukum, 12(1), 82. https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.195

Gani, R. A., Ibrahim, I., & Safitri, W. S. (2023). Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana risiko tinggi (percobaan bunuh diri) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIB Jambi. Legalitas: Jurnal Hukum, 15(2), 273. https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i2.512

Hakim, M. T. L., & Munawwaroh, H. (2020). Remisi koruptor perspektif syariat Islam. Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law, 3(1), 29. https://doi.org/10.21111/jicl.v3i1.4511

Hanafi, H. (2023). Upaya regulatif pemenuhan hak-hak narapidana pada sistem pemasyarakatan di Indonesia. Al-Adl: Jurnal Hukum, 15(2), 380. https://doi.org/10.31602/al-adl.v15i2.7286

Heliany, I., & Manurung, E. H. (2019). Sistem pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang ditinjau berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan. https://doi.org/10.25105/semnas.v0i0.5848

Hidayatullah, R. M. R. (2020). Faktor penyebab dan upaya penyelesaian permasalahan kepadatan penghuni Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Borneo Law Review, 4(1), 1–20. https://doi.org/10.35334/bolrev.v4i1.1394

Hutabarat, R. R. (2017). Problematika Lembaga Pemasyarakatan dalam sistem peradilan terpadu. Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, 1(1), 42. https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v1i1.333

Ichwan, S., & Wibowo, P. (2023). Efektivitas hukum dan upaya penanggulangan overcapacity terhadap narapidana narkotika di Lapas Kelas IIA Bogor. Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora, 7(1), 68. https://doi.org/10.31604/jim.v7i1.2023.68-73

Ikhsan, K. (2022). The relevance between the determination of prison penalties in formulated policies and the high overcapacity in correctional institutions. Al-Mizan, 18(2), 289–310. https://doi.org/10.30603/am.v18i2.2903

Indria, L. N., & Umar, A. (2022). Analisis implementasi kesadaran beragama dalam upaya revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang. Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan, 19(1), 109–122. https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v19i1.444

Jainah, Z. O. (2015). Efektivitas penerapan pidana kurungan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Pranata Hukum, 10(1). https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v10i1.150

Kristianingsih, S. A., Suryanto, S., & Rahayu, Y. P. (2020). Peran Lapas dan Lapasustik pada residivis narkoba pengguna. Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 10(1), 114–138. https://doi.org/10.15642/ad.2020.10.1.114-138

Mauliza, N., Akli, Z., & Jumadiah, J. (2022). Peranan Lembaga Pemasyarakatan terhadap pengobatan narapidana narkotika: Studi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 4(3). https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i3.5279

Mawardi, A. I. (2022). Asimilasi serta integrasi pada narapidana guna pencegahan penyebaran Covid-19 dalam telaah fikih siyasah. Rechtenstudent, 3(2), 187–200. https://doi.org/10.35719/rch.v3i2.118

PEMBANGUNAN, G. J. P. L. D. (2022). Pola pembinaan narapidana di Lapas Kelas II/B Muara Bungo berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. https://doi.org/10.31219/osf.io/a7s6u

Pratama, I. W. K. M., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2021). Fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Denpasar. Jurnal Preferensi Hukum, 2(1), 166–171. https://doi.org/10.22225/jph.2.1.2813.166-171

Putra, R. C. A. (2020). Implementasi pola pembinaan dalam masa pengenalan lingkungan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banceuy. Wajah Hukum, 4(1), 191. https://doi.org/10.33087/wjh.v4i1.176

Raharja, I. N. A. M., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2022). Upaya Kemenkumham dalam penanggulangan tindak pidana peredaran narkotika yang dilakukan petugas Lembaga Pemasyarakatan. Jurnal Preferensi Hukum, 3(2), 413–418. https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4954.413-418

Rahmania, N., & Nirmala, A. Z. (2023). Relevansi antara rehabilitasi penyalahguna narkotika dengan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yang mengalami kelebihan kapasitas. Jurnal Risalah Kenotariatan, 4(1). https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.119

Ridwan, M. (2022). Penguatan hak narapidana dan anak di masa pandemi Covid-19 dalam perspektif hak asasi manusia. Jurnal USM Law Review, 5(1), 428–440. https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4404

Rosandi, I. S., & Wibowo, P. (2021). Upaya pencegahan penyalahgunaan peredaran narkoba di Rutan Kelas IIB Menggala. Innovative Journal of Social Science Research, 2(1), 178–181. https://doi.org/10.31004/innovative.v2i1.2945

Safriadi, S., & Nurdin, R. (2020). Pertanggungjawaban pidana dan hukum Islam bagi sipir yang mengedarkan narkotika di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan. Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan, dan Pranata Sosial, 10(1). https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v10i1.7407

Sakka, J. P. R., Fajar, F., & Fahri, M. (2024). Peranan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mencegah terjadinya pelanggaran petugas pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone (perspektif hukum positif dan hukum Islam). Datuk Sulaiman Law Review (Dalrev), 5(1), 1–18. https://doi.org/10.24256/dalrev.v5i1.5517

Santika, T., & Luluardi, Y. D. (2021). Penerapan asimilasi dan integrasi bagi narapidana perspektif fikih siyasah dan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 di Lapas Kelas IIA Pekalongan. Manabia: Journal of Constitutional Law, 1(1), 37–56. https://doi.org/10.28918/manabia.v1i1.4599

Sari, D. P. Y. P. (2021). Pelaksanaan pembinaan narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 4(1), 85–99. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i1.4173

Tajuddin, M. A., & Abung, L. (2019). Pembinaan anak didik pemasyarakatan berorientasi rehabilitasi sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke. Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, 4(2), 173–193. https://doi.org/10.35673/ajmpi.v4i2.414

Tanjung, M., Firmansyah, F., & Lubis, F. (2023). Problematika penegakan Qanun Jinayat di Aceh. As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 6(1), 81–104. https://doi.org/10.47467/as.v6i1.3328

Ta'rif, T., & Basri, H. H. (2015). Pesantren At-Taubah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cianjur. Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan. https://doi.org/10.32729/edukasi.v13i3.247

Trinoto. (2018). Implementasi bentuk-bentuk pendidikan dan bimbingan keagamaan mental untuk merehabilitasi remaja korban narkoba di Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta. Literasi: Jurnal Ilmu Pendidikan, 9(1), 28. https://doi.org/10.21927/literasi.2018.9(1).28-36

Yulianti, W. D. (2021). Upaya menanggulangi over kapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, 18(2). https://doi.org/10.32694/qst.v18i2.806

Zulkifli, Z. (2019). Bimbingan agama Islam dalam meningkatkan ketenangan jiwa warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan. Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam, 1(01), 1. https://doi.org/10.32332/jbpi.v1i01.1460