01525 - Legal Standing (Locus Standi) dalam Kerangka Hukum Islam: Kajian Teoritis dan Praktik Peradilan Agama di Indonesia

Abstract

Legal standing (locus standi) is a foundational doctrine in procedural law that determines the capacity of individuals or institutions to file lawsuits or petitions before a court. Within the framework of Islamic law as operationalized through the Religious Courts (Peradilan Agama) in Indonesia, this concept intersects with principles of Islamic personal status (personalitas keislaman), the positivisasi of Islamic law through the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam/KHI), and the civil procedural rules applicable in those courts. This article examines how legal standing functions across key domains of Islamic family law — including isbat nikah, annulment of marriage, guardianship (wali), divorce, child custody (hadhanah), inheritance, and Islamic economic disputes — through a normative legal study drawing on judicial decisions and academic literature. The findings indicate that legal standing in this context operates not merely as a procedural gateway but as a substantive instrument that mediates legal certainty, access to justice, and the protection of vulnerable parties. Tensions persist between the classical fiqh tradition and state-positivisized Islamic law, particularly regarding who is entitled to seek judicial protection, under what conditions, and through which procedural channels.

Keywords: locus standi, legal standing, Islamic law, Religious Courts, Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam

________________________________________

Abstrak

Legal standing (locus standi) merupakan doktrin fundamental dalam hukum acara yang menentukan kapasitas seseorang atau lembaga untuk mengajukan gugatan atau permohonan ke pengadilan. Dalam kerangka hukum Islam yang dioperasionalisasikan melalui Peradilan Agama di Indonesia, konsep ini bersinggungan dengan asas personalitas keislaman, positivisasi hukum Islam melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan peradilan tersebut. Artikel ini mengkaji bagaimana kedudukan hukum berfungsi dalam domain-domain utama hukum keluarga Islam — meliputi itsbat nikah, pembatalan perkawinan, perwalian, perceraian, hadhanah, kewarisan, dan sengketa ekonomi syariah — melalui kajian hukum normatif yang bersumber dari putusan pengadilan dan literatur akademis. Hasil kajian menunjukkan bahwa legal standing dalam konteks ini tidak sekadar berfungsi sebagai pintu masuk prosedural, melainkan sebagai instrumen substantif yang memediasi kepastian hukum, akses keadilan, dan perlindungan pihak rentan. Ketegangan tetap berlangsung antara tradisi fiqh klasik dan hukum Islam yang dipositifkan oleh negara, khususnya berkenaan dengan siapa yang berhak mencari perlindungan hukum, dalam kondisi seperti apa, dan melalui jalur prosedural yang mana.

Kata Kunci: locus standi, legal standing, hukum Islam, Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam

________________________________________

I. Pendahuluan: Pengertian dan Relevansi Legal Standing (Locus Standi) dalam Kerangka Hukum Islam

Dalam hukum acara, legal standing (locus standi) lazim dipahami sebagai "hak atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan pengadilan" (standing to sue) (Sasnifa, 2016). Doktrin yang sering dipakai untuk menilai ada-tidaknya standing ialah adagium point d'interet point d'action, yaitu tanpa kepentingan (hukum) tidak ada gugatan/tindakan (Sasnifa, 2016). Definisi ini juga dipakai dalam pembahasan kelembagaan peradilan — misalnya pada Mahkamah Konstitusi — untuk menekankan bahwa pengadilan hanya akan memeriksa permohonan dari pihak yang memenuhi syarat sebagai pemohon dan memiliki kepentingan yang cukup atas sengketa yang dimohonkan (Hanapi & Azizan, 2017; Sasnifa, 2016).

Dalam konteks hukum Islam yang dioperasionalisasikan melalui Peradilan Agama di Indonesia, istilah persona standi in judicio (atau variasinya: persona legal standi in judicio) dipakai untuk menandai kapasitas pihak agar dapat sah bertindak sebagai pihak berperkara, termasuk ketika tindakan hukum dilakukan melalui kuasa atau perwakilan (Handayani & Rustan, 2023; Zaidah, 2014). Dengan demikian, pembahasan locus standi "menurut hukum Islam" dalam praktik Indonesia pada umumnya tidak berdiri sebagai doktrin fiqh yang sepenuhnya otonom, melainkan berkelindan dengan pengaturan kewenangan Peradilan Agama, sumber hukum materiil Islam (fiqh/KHI), serta hukum acara perdata yang diberlakukan di lingkungan peradilan tersebut (Kusmayanti, 2020; Syaifudin, 2017).

________________________________________

II. Landasan Kelembagaan: Peradilan Agama, Personalitas Keislaman, dan Positivisasi Hukum Islam

Peradilan Agama di Indonesia diposisikan sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam dalam perkara perdata tertentu yang diatur undang-undang (Syaifudin, 2017). Karena ia merupakan peradilan perdata Islam, hukum materiil yang digunakan disebut bersumber dari hukum Islam yang sering didefinisikan sebagai fiqh; namun, fiqh rentan perbedaan sehingga dibutuhkan perangkat yang menjembatani perbedaan itu untuk kepastian hukum (Kusmayanti, 2020; Syaifudin, 2017). Dalam kerangka inilah Kompilasi Hukum Islam (KHI) hadir sebagai upaya "positivisasi hukum Islam" dan dipakai sebagai salah satu hukum terapan di lingkungan Peradilan Agama, meskipun KHI juga diperdebatkan kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan (Badruddin & Supriyadi, 2022; Kusmayanti, 2020; Syaifudin, 2017).

Sejalan dengan itu, penelitian tentang praktik hakim menunjukkan bahwa pertimbangan hukum di Peradilan Agama tidak selalu hanya bersumber dari undang-undang tertulis; kitab-kitab ulama dan sumber tidak tertulis juga dapat dijadikan rujukan pertimbangan dalam rangka menemukan keadilan (Rifqi, 2021), sementara KHI tetap diposisikan sebagai pedoman penting untuk perkara-perkara keluarga Islam (perkawinan, waris, wakaf) (Dahlan, 2020; Kusmayanti, 2020).

Asas yang sangat menentukan siapa dapat berperkara di Peradilan Agama adalah asas personalitas keislaman. Dalam sengketa ekonomi syariah, misalnya, indikator kewenangan Peradilan Agama dikaitkan dengan agama para pihak (Islam) dan ikatan hukum yang dilakukan berdasarkan hukum Islam (Azma, 2018; Zaidah, 2014). Namun, kajian normatif juga menunjukkan bahwa asas personalitas keislaman dapat berimplikasi membuka peluang pihak non-Muslim untuk beracara di Peradilan Agama pada jenis sengketa tertentu (perceraian, waris, ekonomi syariah) dalam konfigurasi sengketa antara Muslim dan non-Muslim (Ismail & Mujib, 2023). Dengan demikian, locus standi dalam kerangka "hukum Islam di Indonesia" harus dibaca sebagai hasil interaksi antara syarat kepentingan hukum, kapasitas bertindak sebagai pihak, dan kompetensi absolut/relatif Peradilan Agama yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Ismail & Mujib, 2023; Suryantoro & Rofiq, 2023; Syaifudin, 2017; Zaman, 2018).

________________________________________

III. Unsur Pokok Locus Standi dalam Perspektif Operasional Hukum Islam (di Peradilan Agama)

3.1 Unsur Kepentingan Hukum (Interest)

Doktrin point d'interet point d'action menegaskan bahwa kepentingan merupakan prasyarat untuk dapat mengajukan gugatan/permohonan (Sasnifa, 2016). Dalam praktik peradilan, kepentingan hukum ini diwujudkan melalui uraian kerugian/ancaman kerugian — dalam konteks peradilan tertentu — atau kebutuhan perlindungan hak yang hanya dapat dipulihkan melalui putusan pengadilan (Hanapi & Azizan, 2017; Sasnifa, 2016). Walaupun doktrin ini berasal dari tradisi hukum acara yang dibahas dalam konteks umum, ia relevan untuk memetakan mengapa Peradilan Agama — sebagai peradilan perdata — menuntut adanya pihak yang benar-benar berkepentingan agar proses peradilan tidak disalahgunakan (Ardi et al., 2022; Suryantoro & Rofiq, 2023).

3.2 Unsur Kapasitas dan Kualitas Pihak (Persona Standi in Judicio)

Dalam perkara pembatalan perkawinan, misalnya, kajian putusan Pengadilan Agama Nganjuk menegaskan Pemohon memiliki kapasitas sebagai Persona Legal Standi in Yudicio dengan merujuk pada Pasal 73 huruf a KHI (Handayani & Rustan, 2023). Ini menunjukkan bahwa di ranah hukum keluarga Islam yang dipositifkan, locus standi tidak hanya soal "merasa dirugikan", tetapi juga soal apakah peraturan (KHI/UU Perkawinan) mengkualifikasi pihak tersebut sebagai subjek yang berhak mengajukan permohonan/gugatan (Handayani & Rustan, 2023; Hasibuan, 2018).

Pada sengketa waris — dalam contoh gugatan di peradilan umum — isu serupa muncul ketika hakim menilai bahwa ahli waris memiliki kedudukan hukum untuk menggantikan pewaris dalam menuntut pengakuan hak waris dan menolak eksepsi "tidak memiliki kedudukan hukum" (Novitasari et al., 2021). Walaupun contoh ini berada dalam bingkai peradilan umum, ia memperlihatkan bagaimana standing bekerja sebagai "pintu masuk" untuk menguji pokok perkara (merit) (Novitasari et al., 2021), selaras dengan pemahaman bahwa kedudukan hukum membawa serta hak dan kewenangan tertentu untuk bertindak dalam hukum (Kurniawan et al., 2020).

3.3 Unsur Kewenangan Bertindak melalui Perwakilan (Wakil/Kuasa) dan Representasi Lembaga

Dalam sengketa ekonomi syariah, bila pihak yang berperkara adalah badan hukum, maka perlu diperhatikan kedudukan orang yang mewakili badan hukum tersebut serta anggaran dasar yang menjadi dasar kewenangannya (Ardi et al., 2022). Kebutuhan memastikan siapa yang berwenang mewakili juga tampak dalam konteks perdamaian/mediasi: terdapat ketentuan bahwa jika para pihak diwakili kuasa hukum, maka persetujuan atas kesepakatan harus dinyatakan secara tertulis untuk menghindari terjadinya kesepakatan oleh orang yang tidak memiliki kedudukan dan kapasitas sebagai person standi in judicio (Zaidah, 2014). Dengan demikian, locus standi dalam praktik Peradilan Agama tidak jarang berwajah "prosedural": ia menuntut bukti otoritas bertindak, bukan sekadar klaim kepentingan (Ardi et al., 2022; Suryantoro & Rofiq, 2023; Zaidah, 2014).

________________________________________

IV. Locus Standi Berbasis Relasi Keluarga dalam Hukum Islam: Contoh-Contoh Kunci

4.1 Itsbat Nikah: Standing untuk Meminta Pengesahan Nikah demi Kepastian Hukum

Dalam KHI, itsbat nikah dipahami sebagai penetapan pengadilan tentang sahnya suatu perkawinan, dan ia ditempatkan sebagai salah satu kewenangan Peradilan Agama dalam bidang perkawinan (Roqib, 2016; Syaifudin, 2017). Kajian mengenai isbat/itsbat menekankan bahwa pencatatan perkawinan penting untuk memberikan bukti otentik (akta nikah) sehingga bila timbul masalah hukum, para pihak dapat menempuh upaya hukum untuk mempertahankan atau memperoleh hak-haknya (Al-Mabruri, 2024; Dewi, 2021). Karena perkawinan pada praktiknya dapat berlangsung tanpa akta nikah, KHI membuka kesempatan untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama agar perkawinan memiliki kekuatan hukum dalam ikatan perkawinannya (Al-Mabruri, 2024; Dewi, 2021). Dengan kerangka ini, locus standi dalam itsbat nikah berfungsi sebagai jembatan antara fakta sosial-religius (perkawinan sah menurut rukun-syarat agama) dan kebutuhan kepastian hukum negara, yang pada gilirannya berkaitan dengan perlindungan hak suami/istri dan anak (Dewi, 2021; Ramlah, 2012).

Namun, isu standing pada itsbat nikah juga dapat bersinggungan dengan batasan lain, terutama ketika perkara dikualifikasikan terkait poligami. Dalam putusan yang dikaji mengenai penolakan itsbat nikah siri bagi suami yang sudah beristri, hakim menolak permohonan karena memandang kasus itu tergolong poligami dan persyaratan poligami (termasuk izin pengadilan) tidak terpenuhi (Erlin, 2024). Analisis normatif terhadap kebijakan penutupan isbat bagi perkawinan poligami — dikaitkan dengan SEMA No. 3 Tahun 2018 — bahkan menyatakan bahwa penutupan tersebut dapat merugikan istri poligami karena menyulitkan akses tindakan hukum untuk mencari keadilan dan payung hukum, sehingga memunculkan ketegangan antara kepastian hukum dan kemanfaatan/keadilan (Rahman, 2023). Dua kajian ini memperlihatkan bahwa locus standi dalam itsbat nikah bukan sekadar "siapa boleh mengajukan", tetapi juga "apakah permohonan masih diterima" ketika peristiwa yang dimintakan pengesahan berkelindan dengan rezim pembatasan poligami (Erlin, 2024; Rahman, 2023).

4.2 Pembatalan Perkawinan: Standing yang Ditentukan oleh Kualifikasi Pihak Menurut KHI/UU

Perkara pembatalan perkawinan memperlihatkan secara eksplisit bagaimana locus standi dibangun oleh norma. Dalam studi pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas, disebutkan bahwa pembatalan dapat diajukan apabila terjadi penipuan dan salah sangka terhadap diri suami/istri (rujukan pada ketentuan KHI), dan dalam perkara tersebut ditegaskan Pemohon memiliki kapasitas sebagai Persona Legal Standi in Yudicio menurut Pasal 73 huruf a KHI (Handayani & Rustan, 2023). Studi lain tentang pembatalan perkawinan poligami juga menunjukkan bahwa pembatalan diajukan karena prosedur poligami tidak ditempuh, dan pembahasan perkara merujuk pada pasal-pasal KHI yang mengatur tata cara pengajuan pembatalan dan pihak yang dirugikan (Hasibuan, 2018). Dengan demikian, locus standi dalam pembatalan perkawinan — dalam kerangka hukum Islam yang dipositifkan — bersifat "terkualifikasi": tidak setiap orang dapat mengajukan, melainkan pihak yang oleh KHI/UU dipandang mempunyai hubungan hukum yang relevan dan kepentingan yang dilindungi (Handayani & Rustan, 2023; Hasibuan, 2018).

4.3 Wali Nikah dan Wali Hakim: Standing Berbasis Wilayah Perwalian

Dalam fiqh munakahat yang juga tercermin dalam diskursus hukum keluarga Islam, wali diposisikan sebagai unsur penting penentu sahnya perkawinan; kajian tentang wali mujbīr menegaskan "nikah tidak sah tanpa wali" dan memaparkan syarat-syarat wali (Marpaung, 2023). Pada titik ini, locus standi dapat muncul sebagai "hak bertindak" wali karena relasi perwalian: kajian tersebut secara eksplisit menyebut bahwa wali mempunyai wewenang (locus standy) untuk memohon kepada mahkamah agar memisahkan pernikahan pihak yang berada di bawah perwaliannya bila pernikahan dilangsungkan tanpa pengetahuan wali (Marpaung, 2023). Ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, standing tidak selalu berbentuk "hak individu yang dirugikan", melainkan dapat berbentuk "kewenangan normatif" yang melekat pada posisi wali sebagai pemegang otoritas tertentu dalam akad dan penjagaan kepentingan pihak di bawah perwalian (Ghufron & Ali, 2020; Marpaung, 2023).

Sebaliknya, jika wali nasab menolak (adhal), kajian tentang pengajuan wali hakim menegaskan bahwa calon mempelai perempuan berhak mengajukan kepada Pengadilan Agama agar pengadilan memeriksa dan menetapkan adhal-nya wali (Ghufron & Ali, 2020). Kajian putusan terkait wali adhal juga menunjukkan adanya problem kepastian hukum dan pembuktian dalam penetapan wali adhal, sehingga hakim menilai permohonan dapat ditolak bila dasar hukum/pembuktiannya dianggap belum mencapai batas minimal (Ansory & Nasution, 2022). Rangkaian kajian ini memperlihatkan bahwa locus standi dalam isu wali bergerak dua arah: (i) wali memiliki standing untuk melindungi kepentingan pihak di bawah perwaliannya (Marpaung, 2023), dan (ii) calon mempelai perempuan memiliki standing meminta intervensi pengadilan ketika wali menghalangi secara tidak sah (Ansory & Nasution, 2022; Ghufron & Ali, 2020).

4.4 Perceraian (Talak, Cerai Gugat, dan Khulu'): Standing sebagai Instrumen Proteksi dan Legalitas

Dalam hukum positif Indonesia yang mempositifkan hukum keluarga Islam, perceraian ditegaskan harus dilakukan di depan pengadilan; ketentuan ini dirujuk, antara lain, pada Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 115 KHI (Amar et al., 2024; Permana, 2018). Kajian tentang talak melalui WhatsApp memperlihatkan adanya perbedaan: dalam fiqh, talak melalui tulisan dinilai sah oleh sebagian besar ulama dengan qiyas pada talak tertulis, tetapi dalam paradigma pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia, talak melalui WhatsApp dianggap tidak sah karena keabsahan talak hanya diakui ketika diikrarkan di hadapan sidang pengadilan (Permana, 2018). Dalam praktik sosial, perceraian di luar pengadilan dinilai menimbulkan dampak negatif, terutama karena negara tidak mengakui perceraian tersebut sehingga pihak — khususnya istri — kesulitan memperoleh akta cerai dan kepastian status untuk menikah kembali (Amar et al., 2024; Ropei & Sururie, 2021). Dengan demikian, standing untuk mengajukan proses perceraian ke pengadilan menjadi krusial: ia bukan sekadar prosedur, melainkan mekanisme yang menghasilkan legalitas negara dan kepastian hak-hak perdata pasca-perceraian (Amar et al., 2024; Permana, 2018; Ropei & Sururie, 2021).

Dalam konteks khulu', kajian komparatif menyatakan bahwa baik Imam Syafi'i maupun Imam Hanbali bersepakat bahwa khulu' sah dilakukan di luar sidang dan tidak memerlukan putusan hakim, tetapi kesepakatan fiqh ini dinilai tidak relevan di bawah KHI (dalam konteks Indonesia), dan fiqh Syafi'i dipandang lebih sesuai sebagai pijakan karena sering menjadi dasar penyusunan KHI dan mayoritas praktik keberagamaan di Indonesia (Saliim, 2018). Sementara itu, kajian tentang putusan verstek dalam perkara cerai di Pengadilan Agama juga mengingatkan bahwa hukum Islam memberi jalan bagi istri yang menghendaki perceraian melalui khuluk dan bagi suami melalui talak (Suryantoro & Rofiq, 2023). Kombinasi kajian ini memperlihatkan dua hal: (i) tradisi fiqh memuat keragaman syarat "perlu tidaknya hakim/pengadilan" untuk sahnya mekanisme tertentu, dan (ii) dalam hukum Islam yang dipositifkan, standing untuk beracara dan bentuk prosedurnya diarahkan pada kepastian hukum dan pencegahan tindakan sepihak yang merugikan pihak rentan (Permana, 2018; Saliim, 2018; Suryantoro & Rofiq, 2023).

4.5 Hadhanah (Hak Asuh Anak): Standing dan Pertimbangan Hakim yang Integratif

Dalam perkara hak asuh pasca-perceraian — termasuk ketika terjadi murtadnya salah satu pasangan — kajian empiris tentang hakim Peradilan Agama di Jawa Timur menunjukkan pertimbangan hakim dapat memadukan dasar normatif (UU Perkawinan, KHI, UU Peradilan Agama) dengan rujukan fiqh (misalnya ketentuan hadhanah yang sejalan dengan mazhab Syafi'i) dan pertimbangan psikologis demi kepentingan anak (Rifqi, 2021). Kajian lain mengenai hak asuh dalam konteks peralihan agama juga menekankan bahwa hak asuh ibu dapat gugur bila ada faktor yang merugikan anak (termasuk pindah agama), sementara majelis hakim mengevaluasi kondisi orang tua untuk menentukan yang terbaik bagi anak (Karman, 2021). Dalam putusan tertentu, pemberian hadhanah kepada ibu tiri didasarkan pada UU Perkawinan jo. pasal-pasal KHI dan dalil kitab, serta dibaca sebagai upaya memprioritaskan kemaslahatan anak (Rais, 2019).

Rangkaian ini penting bagi locus standi karena menunjukkan bahwa: (i) yang berhak mengajukan tuntutan/permohonan terkait hadhanah adalah pihak yang memiliki relasi hukum (orang tua/kerabat) sehingga kepentingan anak dapat diperdebatkan secara yuridis, dan (ii) hakim menggunakan integrasi sumber (normatif dan fiqh) untuk menilai kepentingan terbaik anak sebagai arah putusan (Karman, 2021; Rais, 2019; Rifqi, 2021).

________________________________________

V. Locus Standi dalam Kewarisan Islam: Ahli Waris, Penetapan, dan Sengketa

Peradilan Agama memiliki kewenangan di bidang kewarisan sebagai bagian dari hukum keluarga (Syaifudin, 2017). Dalam praktik, perdebatan tentang siapa "ahli waris" dan siapa berhak menggugat kerap berkaitan langsung dengan locus standi. Kajian tentang penetapan ahli waris pengganti menegaskan bahwa KHI memuat pengaturan ahli waris pengganti dan hakim sering menjadikan KHI dan yurisprudensi sebagai pedoman putusan waris Islam (Aljarofi, 2019). Di sisi lain, kajian tentang penetapan ahli waris penerima santunan Jasa Raharja menunjukkan bahwa penetapan ahli waris dalam suatu peraturan negara tidak selalu sepenuhnya mencerminkan sistem kewarisan Islam, dan sejarah pluralisme hukum (adat, Barat, Islam) memengaruhi konstruksi aturan-aturan kewarisan di Indonesia (Aripin, 2009). Ini berimplikasi pada locus standi karena dalam kondisi plural dan tumpang tindih norma, pihak yang mengklaim sebagai ahli waris harus terlebih dahulu "diakui sebagai pihak" yang berhak menggugat/berperkara sebelum masuk ke substansi pembagian (Aljarofi, 2019; Aripin, 2009; Novitasari et al., 2021).

Persoalan anak angkat memperjelas dimensi standing dalam waris. Dalam konteks pengangkatan anak, dinyatakan bahwa dengan berlakunya UU No. 3 Tahun 2006, kewenangan Pengadilan Agama menjadi mutlak untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, dan produk hukumnya berbentuk "penetapan" (Novitasari et al., 2021). Kajian lain menjelaskan bahwa definisi anak angkat dalam KHI menautkan peralihan tanggung jawab pemeliharaan pada putusan pengadilan, sehingga keputusan pengadilan menjadi kunci status hukum anak angkat (Chubba, 2018). Karena itu, dalam praktik kewarisan yang melibatkan anak angkat (atau konsekuensi pengangkatan anak), standing kerap bergantung pada ada-tidaknya penetapan pengadilan yang membuktikan status anak angkat dalam kerangka KHI (Chubba, 2018; Novitasari et al., 2021). Walaupun detail pembagian waris anak angkat diperdebatkan dalam literatur lain, sumber-sumber yang disediakan dengan jelas menegaskan peran "penetapan" sebagai instrumen yang membentuk kedudukan hukum anak angkat di hadapan hukum keluarga Islam yang dipositifkan (Chubba, 2018; Novitasari et al., 2021).

________________________________________

VI. Locus Standi dalam Sengketa Ekonomi Syariah: Pihak, Representasi, dan Sumber Hukum Materiil

Kewenangan Peradilan Agama juga meluas pada sengketa ekonomi syariah setelah perubahan UU No. 3 Tahun 2006, dan penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama menuntut hakim terlebih dahulu menilai klausula arbitrase serta kesesuaiannya dengan prinsip syariah (Zaidah, 2014). Dalam prosesnya, acuan hukum acara yang dipakai dirujuk pada hukum acara perdata umum serta sumber hukum lain (peraturan perbankan syariah, kebiasaan ekonomi syariah, fatwa DSN, yurisprudensi, doktrin) (Zaidah, 2014), dan secara umum hukum acara Peradilan Agama mengadopsi hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan umum kecuali yang diatur khusus (Azma, 2018; Suryantoro & Rofiq, 2023). Pada tataran locus standi, kajian penyelesaian sengketa ekonomi syariah menekankan bahwa bila pihak berperkara adalah badan hukum, maka harus diperhatikan kedudukan orang yang mewakili dan anggaran dasar badan hukum tersebut (Ardi et al., 2022), sehingga pertanyaan "siapa yang sah bertindak" menjadi isu awal yang menentukan diterima-tidaknya suatu gugatan/permohonan.

Selain itu, perkembangan kompilasi sektor ekonomi (KHES) dipahami sebagai upaya positivisasi fiqh muamalah agar menjadi pegangan dan rujukan hakim Peradilan Agama untuk kepastian hukum ekonomi syariah, meskipun KHES juga dibahas sebagai peraturan "semu" yang tidak termasuk hierarki perundang-undangan (Putri et al., 2019). Di titik ini, locus standi tidak bisa dilepaskan dari ekosistem sumber hukum: karena hakim dituntut mengadili sengketa ekonomi syariah dengan rujukan kompilasi/aturan yang tersedia, pihak yang mengajukan perkara harus mampu menghubungkan kepentingannya dengan hubungan hukum syariah yang dapat dinilai melalui sumber-sumber tersebut (Ardi et al., 2022; Putri et al., 2019; Zaidah, 2014). Dengan kata lain, standing dalam sengketa ekonomi syariah di Peradilan Agama bergerak pada dua lapis: lapis identitas/kualifikasi subjek dan lapis pembuktian hubungan hukum syariah yang menjadi dasar gugatan (Ardi et al., 2022; Azma, 2018; Zaidah, 2014).

________________________________________

VII. Ketegangan dan Isu Kontemporer: Kepastian Hukum, Akses Keadilan, dan Peran Pembaruan

Pembahasan locus standi dalam hukum Islam — terutama dalam praktik peradilan Indonesia — secara konsisten bersentuhan dengan isu kepastian hukum. Di satu sisi, KHI dipandang lahir untuk menjembatani perbedaan fiqh dan mewujudkan kepastian hukum, termasuk dalam perkara perkawinan melalui instrumen seperti itsbat nikah (Roqib, 2016; Syaifudin, 2017). Di sisi lain, status KHI dalam sistem hukum diperdebatkan karena tidak berada dalam hierarki peraturan perundang-undangan, tetapi tetap dipakai luas oleh hakim dan para pihak, sehingga muncul kebutuhan penguatan legalitasnya (Dahlan, 2020; Kusmayanti, 2020; Syaifudin, 2017).

Ketegangan serupa tampak pada kebijakan penutupan isbat untuk poligami: kajian normatif menilai kebijakan tersebut tidak memadai untuk memenuhi tujuan hukum (keadilan, kemanfaatan, kepastian) karena justru menutup akses istri poligami untuk mencari perlindungan (Rahman, 2023), sementara studi kasus lain menunjukkan hakim menolak itsbat ketika dipandang melanggar syarat poligami dan izin pengadilan (Erlin, 2024). Ini menunjukkan locus standi secara substantif tidak hanya memeriksa "pintu masuk prosedural", melainkan juga menjadi arena kontestasi kebijakan hukum keluarga Islam mengenai siapa yang diprioritaskan perlindungannya (anak/istri) dan bentuk perlindungan apa yang paling efektif (Erlin, 2024; Rahman, 2023).

Isu kepastian hukum juga muncul dari fenomena perkawinan/perceraian di luar pencatatan atau di luar pengadilan. Studi tentang perkawinan belum tercatat menegaskan pencatatan perkawinan semula berfungsi menjamin ketertiban hukum sebagai instrumen kepastian hukum melalui alat bukti perkawinan, tetapi terdapat dinamika administratif yang dapat mengganggu ketertiban tersebut (Ramlah, 2012). Dalam konteks nikah siri, literatur juga menegaskan dampak negatif perkawinan tidak tercatat karena menghambat klaim hak ketika terjadi perceraian dan menyulitkan urusan administrasi negara, sementara solusi yang ditawarkan adalah mekanisme itsbat nikah (termasuk melalui layanan pengadilan keliling) (Al-Mabruri, 2024). Sementara pada perceraian, literatur menegaskan perceraian di luar pengadilan menyebabkan ketiadaan kepastian hukum dan negara tidak mengakui perceraian tanpa legalitas formal pengadilan, sehingga pihak tidak memperoleh hak-hak tertentu yang bergantung pada dokumen resmi (akta cerai) (Amar et al., 2024; Ropei & Sururie, 2021).

Keseluruhan dinamika ini memperlihatkan bahwa locus standi dalam hukum Islam yang dipositifkan berfungsi sebagai "mekanisme akses" menuju legalitas dan perlindungan hak, tetapi efektivitasnya sangat ditentukan oleh desain kebijakan (apakah jalur peradilan dibuka atau ditutup) dan kesadaran hukum masyarakat untuk menggunakan jalur tersebut (Al-Mabruri, 2024; Amar et al., 2024; Rahman, 2023; Ropei & Sururie, 2021).

________________________________________

VIII. Kesimpulan

Locus standi menurut hukum Islam — jika dibaca melalui praktik Peradilan Agama Indonesia — dapat disintesiskan sebagai kedudukan hukum yang memberi hak/kewenangan kepada orang atau lembaga untuk mengajukan gugatan atau permohonan, dengan syarat adanya kepentingan hukum (point d'interet point d'action) dan terpenuhinya kualifikasi sebagai pihak menurut norma yang berlaku (KHI/UU dan hukum acara) (Handayani & Rustan, 2023; Sasnifa, 2016; Suryantoro & Rofiq, 2023).

Dalam perkara keluarga Islam, standing sering bersumber dari relasi-relasi normatif khas: suami/istri dalam itsbat nikah dan perceraian yang harus berproses di pengadilan demi kepastian hukum; wali yang memiliki locus standy untuk melindungi pihak di bawah perwalian atau sebaliknya calon mempelai perempuan yang berhak memohon penetapan wali adhal; serta pihak yang berkepentingan dalam pembatalan perkawinan sebagaimana ditentukan KHI (Dewi, 2021; Ghufron & Ali, 2020; Marpaung, 2023). Dalam sengketa ekonomi syariah dan perkara yang melibatkan badan hukum, standing menuntut pembuktian representasi yang sah dan keterkaitan hubungan hukum dengan prinsip syariah serta sumber hukum materiil yang digunakan hakim (Ardi et al., 2022; Putri et al., 2019; Zaidah, 2014).

Pada akhirnya, locus standi dalam kerangka ini bukan semata konsep teknis, melainkan instrumen kunci untuk menyeimbangkan kepastian hukum, akses keadilan, dan perlindungan pihak rentan dalam ruang lingkup hukum Islam yang dipositifkan (Amar et al., 2024; Rahman, 2023; Syaifudin, 2017).

________________________________________

Daftar Pustaka

Al-Mabruri, M. N. U. (2024). Development and polemic renewal of inheritance law and compulsory wills in Indonesia. Al Hakam the Journal of Islamic Family Law and Gender Issues, 4(1), 41–62. https://doi.org/10.35896/alhakam.v4i1.581

Aljarofi, A. Z. (2019). Kategori perkawinan belum tercatat dalam blangko kartu keluarga perspektif yuridis. Al-Hukama, 9(2), 296–324. https://doi.org/10.15642/alhukama.2019.9.2.296-324

Amar, R., Zahrah, J., & Hertiana, L. (2024). Perceraian dan penguatan hak-hak perempuan: Reformasi hukum keluarga di Mesir, Indonesia dan Pakistan. Bustanul Fuqaha Jurnal Bidang Hukum Islam, 5(1), 64–85. https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i1.1388

Ansory, W. A., & Nasution, K. (2022). Reformulasi hukum tentang hak gugat bagi pemegang saham dibawah 1/10. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 109–122. https://doi.org/10.30996/jhbbc.v5i1.6041

Ardi, A., Abrar, M. H., Misbahudin, M., Aidid, H., & Samsuddin, S. (2022). Kausa penolakan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan bidang hukum keluarga. Al-Hukama, 12(1), 94–109. https://doi.org/10.15642/alhukama.2022.12.1.94-109

Aripin, J. (2009). Reformasi hukum dan posisi peradilan agama di Indonesia. Al Qalam, 26(1), 45. https://doi.org/10.32678/alqalam.v26i1.1513

Azma, U. (2018). Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bekasi. Nurani Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat, 17(2), 219–234. https://doi.org/10.19109/nurani.v17i2.1845

Badruddin, B., & Supriyadi, A. P. (2022). Dinamika hukum Islam Indonesia: Reaktualisasi norma Islam dalam menalarkan hukum positif merespon sosio-kultural era kontemporer. De Jure Jurnal Hukum Dan Syar'iah, 14(1), 38–57. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i1.15512

Chubba, M. C. (2018). Kesesuaian Pasal 108 KHI tentang wasiat perwalian anak kepada badan hukum dengan hukum Islam. Al-Hukama, 8(2), 456–482. https://doi.org/10.15642/alhukama.2018.8.2.456-482

Dahlan, M. (2020). Paradigma ijtihad Munawir Sjadzali dalam reaktualisasi hukum Islam di Indonesia. At-Turas Jurnal Studi Keislaman, 7(2), 191–205. https://doi.org/10.33650/at-turas.v7i2.1504

Dewi, A. A. (2021). Peradilan Agama dalam lintasan sejarah kajian pengaruh teori pemberlakuan hukum Islam terhadap peradilan Islam Indonesia. Jurnal Surya Kencana Satu Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan, 12(1), 12–30. https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v12i1.10204

Erlin, E. E. (2024). Perspektif hukum Islam terhadap pengajuan wali hakim bagi wanita yang tidak direstui nasabnya. Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law, 6(2), 313–326. https://doi.org/10.21111/jicl.v6i2.10429

Ghufron, M. R., & Ali, M. (2020). Nalar integrasi fikih dan psikologi keluarga dalam pandangan hakim agama Jawa Timur tentang hak asuh anak pasangan murtad. Al-Hukama, 10(1), 73–98. https://doi.org/10.15642/alhukama.2020.10.1.73-98

Hanapi, A., & Azizan, H. H. (2017). Hak wali mujbīr membatalkan pernikahan (Analisis putusan Mahkamah Syari'ah Perak). Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, 1(1), 24. https://doi.org/10.22373/sjhk.v1i1.1558

Handayani, D., & Rustan, R. (2023). Tinjauan yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam perkara pembagian harta warisan anak angkat pada Putusan M.A No. 113.K/Pdt/2019. Indonesian Journal of Legality of Law, 6(1), 192–197. https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i1.3953

Hasibuan, M. (2018). Penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama. Al-Risalah Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan, 13(01), 111–132. https://doi.org/10.30631/al-risalah.v13i01.444

Ismail, N., & Mujib, A. (2023). Kedudukan wilayah al-hisbah pada putusan peradilan Nomor: 1083/Pdt.G/2023/Pa.Btl tentang sengketa rahn dan ijarah. Qisthosia Jurnal Syariah Dan Hukum, 4(2), 141–151. https://doi.org/10.46870/jhki.v4i2.763

Karman, K. (2021). Understanding civil law in the context of contemporary Islam in Indonesia. Al-Mada Jurnal Agama Sosial Dan Budaya, 4(2), 388–303. https://doi.org/10.31538/almada.v4i2.1700

Kurniawan, E., Fadhlan, U. A., & Yanti, I. (2020). Khul' menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanbali: Mencari relevansinya di Indonesia. Al-Hukama, 10(1), 150–170. https://doi.org/10.15642/alhukama.2020.10.1.150-170

Kusmayanti, H. (2020). Akibat hukum sumpah li'an yang tidak terbukti kebenarannya terhadap status anak berdasarkan hukum Islam dan perundang-undangan. Al-Hukama, 10(1), 123–149. https://doi.org/10.15642/alhukama.2020.10.1.123-149

Marpaung, W. (2023). Diskurus Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam sistem hukum Indonesia. Al-Usrah Jurnal Al Ahwal as Syakhsiyah, 11(1). https://doi.org/10.30821/al-usrah.v11i1.16472

Novitasari, Y., Apriliyana, D. D., Huda, Moh. F. R., & Solikin, A. (2021). Hukum pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas. Ma'mal Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum, 2(6), 553–571. https://doi.org/10.15642/mal.v2i6.109

Permana, S. (2018). Kesetaraan gender dalam ijtihad hukum waris di Indonesia. Asy-Syari'ah, 20(2), 117–132. https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3210

Putri, K. D., Saputri, A. D. E., Firdausi, N. J., & Nisa, L. C. (2019). Analisis yuridis perceraian luar pengadilan di Desa Nyormanis Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan Madura. Al-Hukama, 9(2), 433–458. https://doi.org/10.15642/alhukama.2019.9.2.433-458

Rahman, H. (2023). Ratio legis dan ratio decidendi dispensasi kawin (Studi putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan). Qanuni Journal of Indonesian Islamic Family Law, 1(1), 57–80. https://doi.org/10.31102/qanuni.2023.1.1.57-80

Rais, I. (2019). The settlement of joint property in Religious Courts of Indonesia (A case in the Religious Court of South Jakarta). Al-Adalah, 15(2), 234. https://doi.org/10.24042/adalah.v15i2.2484

Ramlah, R. (2012). Penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama. Nalar Fiqh Jurnal Hukum Islam, 5(2), 1–29. https://doi.org/10.30631/nf.v5i2.1240

Rifqi, M. J. (2021). Sejarah sosial talak di depan Pengadilan Agama dalam undang-undang perkawinan di Indonesia. Al-Hukama, 11(2), 55–84. https://doi.org/10.15642/alhukama.2021.11.2.55-84

Ropei, A., & Sururie, R. W. (2021). Dinamika penjatuhan talak melalui WhatsApp dalam paradigma pembaharuan hukum keluarga Islam. Al-Hukama, 11(1), 160–184. https://doi.org/10.15642/alhukama.2021.11.1.160-184

Roqib, M. (2016). Penolakan ithbat nikah siri bagi suami yang sudah beristri. Al-Hukama, 6(2), 422–447. https://doi.org/10.15642/alhukama.2016.6.2.422-447

Saliim, M. (2018). Diterimanya izin poligami karena ingin mendidik dan menolong calon dalam Penetapan No. 1913/Pdt.G/2015/PA.Sda. Al-Hukama, 8(1), 1–27. https://doi.org/10.15642/alhukama.2018.8.1.1-27

Sasnifa, P. (2016). Fungsi dan kedudukan isbat nikah di Pengadilan Agama Kota Jambi suatu tinjauan yuridis dari Kompilasi Hukum Islam. Islamika Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 15(1). https://doi.org/10.32939/islamika.v15i1.32

Suryantoro, D. D., & Rofiq, A. (2023). Tinjauan hukum tentang putusan verstek dan upaya hukumnya dalam perkara cerai di Pengadilan Agama. Qanuni Journal of Indonesian Islamic Family Law, 1(1), 17–33. https://doi.org/10.31102/qanuni.2023.1.1.17-33

Syaifudin, A. (2017). Studi komparasi efektifitas peraturan Mahkamah Agung tentang prosedur mediasi dan peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi terhadap peran mediator di Pengadilan Agama Sidoarjo. Al-Hukama, 7(2), 412–436. https://doi.org/10.15642/alhukama.2017.7.2.412-436

Zaidah, Y. (2014). Isbat nikah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam hubungannya dengan kewenangan Peradilan Agama. Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran, 13(1). https://doi.org/10.18592/syariah.v13i1.170

Zaman, M. (2018). Analisis istihsan atas pertimbangan hakim terhadap saksi non-Muslim pada perkara perceraian. Al-Hukama, 8(2), 507–531. https://doi.org/10.15642/alhukama.2018.8.2.507-531