01526 - Legislasi Dalam Perspektif Hukum Islam: Sumber Normatif, Legitimasi, Dan Institusionalisasi Dalam Negara Modern

Legislation in the Perspective of Islamic Law: Normative Sources, Legitimacy, and Institutionalization in the Modern State

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji konsep legislasi dalam perspektif hukum Islam secara komprehensif, mencakup sumber normatif, prinsip legitimasi, dan model institusionalisasi dalam negara modern. Hukum Islam (Syariah) dipahami sebagai sistem normatif yang bersumber sakral dan bersifat komprehensif, sehingga konsep legislasi di dalamnya tidak dapat diidentikkan begitu saja dengan proses pembentukan undang-undang oleh parlemen dalam paradigma negara modern sekuler. Kajian ini menunjukkan bahwa produksi norma dalam tradisi Islam bertumpu pada Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas—bukan pada undang-undang dalam arti ketat—sehingga proses istinbath dan interpretasi menjadi inti dari "legislasi" dalam hukum Islam. Pluralisme mazhab dan perdebatan metode interpretasi, termasuk resistensi historis terhadap ijtihad, memperkuat karakter kompleks dan tidak tunggal dari produksi norma dalam tradisi ini. Dalam konteks negara modern, artikel ini mengidentifikasi konfigurasi hibrida yang mempertemukan institusi legislatif modern dengan rujukan normatif Islam, sebagaimana terlihat pada kasus Mesir, Iran, Pakistan, dan Indonesia. Prinsip shura dan maqashid al-Syariah dianalisis sebagai kerangka legitimasi internal yang dapat berinteraksi dengan tuntutan legitimasi prosedural negara demokratis. Artikel ini menyimpulkan bahwa pembahasan legislasi dalam konteks Islam idealnya dipahami sebagai proses bertahap yang berorientasi rasionalitas dan evaluasi, sekaligus mengelola lapisan justifikasi kesesuaian dengan sumber dan tujuan normatif Islam.

Kata Kunci: Legislasi; Hukum Islam; Syariah; Maqashid; Institusionalisasi; Negara Modern

________________________________________

ABSTRACT

This article comprehensively examines the concept of legislation from the perspective of Islamic law, encompassing normative sources, principles of legitimacy, and models of institutionalization in the modern state. Islamic law (Sharia) is understood as a normative system of sacred origin and comprehensive in scope, such that the concept of legislation within it cannot be directly equated with the process of enacting laws by parliament in the paradigm of the modern secular state. This study demonstrates that norm production in the Islamic tradition rests upon the Quran, Sunnah, ijma', and qiyas—rather than legislation in the strict sense—making the processes of istinbath and interpretation central to "legislation" in Islamic law. The pluralism of legal schools and debates over interpretive methodology, including historical resistance to ijtihad, reinforce the complex and non-unitary character of norm production within this tradition. In the context of the modern state, this article identifies hybrid configurations that bring together modern legislative institutions with Islamic normative references, as evidenced in the cases of Egypt, Iran, Pakistan, and Indonesia. The principles of shura and maqashid al-Shariah are analyzed as frameworks of internal legitimacy capable of interacting with the procedural legitimacy demands of democratic states. The article concludes that the discussion of legislation in the Islamic context is best understood as a staged process oriented toward rationality and evaluation, while simultaneously managing an additional layer of justification concerning conformity with Islamic normative sources and objectives.

Keywords: Legislation; Islamic Law; Sharia; Maqashid; Institutionalization; Modern State

________________________________________

1. PENDAHULUAN: LEGISLASI DAN PROBLEM DEFINISI DALAM HORIZON HUKUM ISLAM

Istilah legislasi pada umumnya dipahami sebagai proses pembentukan norma hukum oleh lembaga politik (misalnya parlemen) melalui prosedur tertentu, sehingga "hukum" tampil sebagai produk keputusan manusia yang diambil dalam struktur negara modern dan didukung mekanisme pemisahan kekuasaan. Gambaran ini sejalan dengan konsepsi liberal tentang negara yang menempatkan fungsi legislasi pada lembaga legislatif dalam sistem checks and balances (legislatif–eksekutif–yudikatif) dan, dalam arsitektur ini, rasionalitas administrasi serta legislasi memperoleh peran dominan, sementara interferensi aktor keagamaan dalam proses politik–legislasi dipandang tidak memiliki ruang normatif dalam model tersebut (Fernandes & Almeida, 1969).

Namun, perspektif ini tidak dapat secara langsung diproyeksikan ke dalam hukum Islam, karena hukum Islam (Syariah) dipahami sebagai sistem normatif yang bersumber sakral, bersifat komprehensif, dan mengatur kehidupan individu maupun kolektif—bukan hanya ranah "politik–negara" dalam arti modern (Erinaldo et al., 1970; Rezende, 2020). Oleh karena itu, ketika topik "legislasi menurut hukum Islam" dibahas, pembahasannya niscaya mencakup dua lapis: (i) bagaimana hukum Islam memahami sumber, otoritas, serta mekanisme "produksi" norma; dan (ii) bagaimana negara-negara mayoritas Muslim (atau yang mengadopsi rujukan Syariah dalam konstitusi) menginstitusionalisasikan proses pembentukan peraturan perundang-undangan di lembaga legislatif, termasuk ketegangan antara sumber ilahi dan prosedur politik modern (Beppu, 2022; Fernandes & Almeida, 1969).

Kebutuhan untuk membedakan "hukum Islam klasik" dari penggunaan instrumentalnya oleh rezim politik modern menjadi titik awal metodologis yang penting. Dalam kajian mengenai dunia Islam, ditegaskan bahwa setelah kebangkitan atau revivescência islâmica kontemporer, analisis hukum Islam perlu membedakan hukum Islam sebagai tradisi normatif klasik dari cara sebagian rezim memobilisasi rujukan keagamaan untuk tujuan politik tertentu (Beppu, 2022). Penegasan ini relevan karena proses legislasi modern di negara-negara berpenduduk Muslim dapat menampilkan konfigurasi hibrida: prosedur dan institusi negara-bangsa modern berjalan, tetapi legitimasinya sebagian dikaitkan—secara konstitusional atau diskursif—dengan Syariah sebagai sumber legislasi (Beppu, 2022; Fernandes & Almeida, 1969).

Dengan demikian, artikel ini menyajikan uraian komprehensif berbasis sumber yang disediakan mengenai (a) konsep dasar legislasi dan sumber normatif dalam hukum Islam, (b) prinsip-prinsip legitimasi (misalnya shura dan maqashid al-syariah) yang sering dipakai untuk menilai praktik legislasi, dan (c) proses pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif dalam negara modern yang mengafirmasi Syariah, beserta contoh institusionalnya.

________________________________________

2. HAKIKAT HUKUM ISLAM DAN KONSEKUENSINYA BAGI KONSEP LEGISLASI

Dalam literatur yang disediakan, hukum Islam (Syariah) dijelaskan sebagai himpunan preskripsi, aturan, dan perintah yang berlaku atas seluruh aspek kehidupan Muslim, baik secara individual maupun dalam komunitas, serta memiliki asal-usul dan sifat yang sakral (Rezende, 2020). Dalam pengertian ini, Syariah tidak direduksi menjadi "hukum positif negara" semata, melainkan diposisikan sebagai sistem normatif yang melampaui batas negara, karena keterikatannya ditentukan oleh pengakuan terhadap Syariah dan prinsip-prinsipnya (Rezende, 2020). Konsekuensinya, "legislasi" dalam arti modern—yakni pembuatan undang-undang oleh parlemen—tidak otomatis dipandang sebagai pusat produksi hukum sebagaimana pada paradigma negara modern sekuler, sebab struktur epistemik dan sumber otoritasnya berbeda (Beppu, 2022; Demarchi & Lippmann, 2015).

Perbedaan ini ditegaskan secara eksplisit melalui klaim bahwa hukum Islam "tidak terstruktur di seputar undang-undang" (não é estruturado em torno de leis) (Demarchi & Lippmann, 2015). Bahkan, dalam pemetaan sumber-sumber hukum Islam, dinyatakan bahwa selain sumber tertulis ilahi (yang disebut sebagai sumber asal ilahi), hukum Islam juga mengenal dua sumber produksi "hukum manusia", yaitu konsensus dan prosedur analogi; dari sini disimpulkan bahwa "undang-undang dalam arti ketat" tidak termasuk sebagai sumber produksi hukum, yang pada gilirannya memperlihatkan rigiditas sistem dan kesulitan modernisasi dalam banyak masyarakat (Demarchi & Lippmann, 2015).

Dengan basis ini, konsep legislasi dalam perspektif hukum Islam lebih tepat dipahami sebagai proses istinbath dan interpretasi terhadap sumber-sumber normatif (serta penerapan metode konsensus dan analogi), ketimbang semata-mata prosedur formal pembentukan undang-undang oleh lembaga politik (Demarchi & Lippmann, 2015; Gomes, 2019).

________________________________________

3. SUMBER-SUMBER HUKUM DAN "PRODUKSI" NORMA: AL-QUR'AN, SUNNAH, IJMA', DAN QIYAS

Kerangka sumber hukum Islam yang muncul secara konsisten pada rujukan yang disediakan menempatkan Al-Qur'an dan tradisi Nabi sebagai sumber utama, lalu mengakui konsensus para sarjana (ijma') dan analogi (qiyas) sebagai mekanisme produksi hukum manusia (Demarchi & Lippmann, 2015; Gomes, 2019). Kajian tentang pluralisme hukum dalam Islam menegaskan struktur ini dengan menyebut sumber-sumber tersebut sebagai fondasi yang memunculkan keragaman penalaran dan hasil normatif (Gomes, 2019). Pada saat yang sama, kajian mengenai "negara-negara dunia Islam" menegaskan bahwa pemahaman hukum Islam menuntut pelepasan dari kategori-kategori hukum Barat, sebab struktur sumber dan cara bekerjanya berbeda dari sistem yang berorientasi pada legislasi sebagai puncak piramida sumber hukum (Demarchi & Lippmann, 2015).

Namun, sumber-sumber tersebut juga membawa problem konseptual terhadap "legislasi masa depan". Dalam kajian pluralisme, ditegaskan bahwa kesepakatan normatif dalam sumber utama bersifat terbatas: Al-Qur'an mengandung beberapa disposisi yang kontradiktif dan tidak menyediakan panduan untuk legislasi masa depan (Gomes, 2019). Pernyataan ini penting karena menunjukkan bahwa "produksi norma" dalam hukum Islam tidak dapat disederhanakan menjadi pembacaan literal semata, sekaligus menjelaskan mengapa perdebatan metode interpretasi menjadi sentral dalam sejarah intelektual hukum Islam (Almeida, 2023; Gomes, 2019).

Dengan kata lain, ketika negara modern membutuhkan perangkat hukum yang dapat terus diperbarui (melalui legislasi), tradisi hukum Islam menampilkan tantangan: kebutuhan adaptasi normatif harus dijembatani oleh metode interpretasi dan penalaran (konsensus, analogi, dan perdebatan hermeneutika), bukan semata-mata menambah undang-undang baru (Demarchi & Lippmann, 2015; Gomes, 2019).

________________________________________

4. MAZHAB, PLURALISME, DAN KETEGANGAN METODE INTERPRETASI (TERMASUK RESISTENSI TERHADAP IJTIHAD)

Pluralisme hukum dalam Islam dalam sumber yang disediakan dijelaskan melalui perkembangan dan konsolidasi empat mazhab (sekolah pemikiran hukum) pada akhir abad ketiga Hijriah (sekitar abad ke-10 Masehi) dan relasi antarmahzab yang memunculkan karakter pluralistik dalam hukum Islam (Gomes, 2019). Pluralisme ini bermakna bahwa produksi norma tidak tunggal dan seragam, melainkan dapat bervariasi secara lokal maupun melalui tradisi penalaran yang berbeda (Gomes, 2019). Implikasi pentingnya bagi legislasi modern adalah: ketika negara mengupayakan kodifikasi atau pembentukan undang-undang, ia berhadapan dengan kenyataan adanya keragaman pendekatan interpretasi yang telah mapan secara historis dalam tradisi hukum Islam (Demarchi & Lippmann, 2015; Gomes, 2019).

Sumber yang disediakan juga menekankan adanya resistensi historis terhadap praktik ijtihad pada tiga abad pertama Islam oleh sekolah-sekolah yang terikat pada hadis dan mendorong interpretasi literal atas sumber wahyu; salah satu yang disorot adalah pengaruh mazhab Zahiri yang menekankan pembatasan penalaran pada makna literal atau lahiriah wahyu (Almeida, 2023). Kerangka ini menunjukkan bahwa problem legislasi menurut hukum Islam tidak hanya menyangkut "siapa yang berwenang membuat aturan", tetapi juga menyangkut "metode" apa yang dianggap sah untuk menurunkan norma dari sumber wahyu, dan seberapa jauh penalaran manusia dapat beroperasi sebelum dianggap menyimpang dari otoritas sumber ilahi (Almeida, 2023; Gomes, 2019).

Dengan demikian, legislasi dalam negara modern yang merujuk Syariah sering memerlukan institusi atau mekanisme yang mengelola ketegangan antara keterbatasan teks sumber dan kebutuhan aturan baru, serta antara pendekatan literal dan pendekatan penalaran yang lebih luas (Almeida, 2023; Gomes, 2019).

________________________________________

5. SHURA DAN MAQASHID AL-SYARIAH SEBAGAI KERANGKA LEGITIMASI LEGISLASI

Dalam sumber yang disediakan, prinsip shura diartikulasikan sebagai konsep penting dalam hukum Islam dan dibahas dalam kaitannya dengan demokrasi: pertanyaan kunci yang diangkat adalah apakah shura identik dengan demokrasi atau dapat dipahami sebagai "jalan menuju demokrasi" dalam Islam (Rezende, 2020). Di sisi lain, ditegaskan pula bahwa demokrasi dalam model Barat bukan satu-satunya bentuk yang niscaya universal dan "diekspor" ke negara-negara Islam; artinya, legitimasi politik dan prosedural dapat dibangun melalui jalan konseptual yang berbeda, termasuk melalui prinsip-prinsip internal tradisi Islam (Rezende, 2020). Dalam konteks legislasi, shura menyediakan narasi normatif bahwa pengambilan keputusan semestinya melibatkan konsultasi (sebagai prinsip), meskipun literatur yang disediakan tidak merinci prosedur formal shura sebagai tahapan legislasi negara modern (Rezende, 2020).

Selain shura, sumber yang disediakan menekankan maqashid al-syariah (tujuan-tujuan hukum Islam) sebagai lensa untuk menilai proses bernegara dan pembentukan hukum. Dalam studi tentang checks and balances di Indonesia dari perspektif maqashid, dinyatakan bahwa tujuan hukum dalam Islam adalah kemaslahatan manusia, dan maqashid diprioritaskan dalam proses perumusan hukum (Oliviero, 2017). Bahkan, konsep siyasa (aturan dan regulasi yang dikeluarkan administrator pemerintahan untuk mengatasi hambatan atau sebagai solusi situasional demi memperoleh manfaat) dikaitkan dengan implementasi nilai-nilai politik ajaran hukum Islam ke dalam kehidupan bernegara (Oliviero, 2017).

Implikasi langsungnya bagi legislasi modern adalah: sekalipun prosedur legislatif berjalan sebagai prosedur politik, evaluasi "keislaman" dan "legitimasi substantifnya" dapat ditautkan pada apakah produk legislasi itu mencapai kemaslahatan dan tujuan-tujuan yang dipandang sejalan dengan maqashid (Oliviero, 2017; Rezende, 2020).

________________________________________

6. KETEGANGAN ANTARA LEGISLASI DEMOKRATIS DAN DOKTRIN KEDAULATAN TUHAN: PELAJARAN DARI KONFLIK POLITIK DI LIBYA

Literatur yang disediakan mengenai transisi politik Libya pascapandemi rezim otoriter menyoroti kontradiksi ideologis antara sekularisme dan Islamisme politik serta dampaknya terhadap partisipasi dalam negara baru dan prinsip-prinsip tata kelola (Araújo & Benvindo, 2014; Mozetic & Santos, 2017). Dalam kerangka ini, dicatat bahwa kelompok Islam tertentu—terutama yang lebih radikal—menolak demokrasi sebagai sistem pemerintahan dengan alasan bahwa prinsip demokratis dianggap bertentangan dengan Islam karena memberikan kompetensi legislasi kepada rakyat dan wakilnya, bukan kepada Tuhan (Araújo & Benvindo, 2014). Klaim ini secara langsung memperlihatkan sumber ketegangan konseptual: bila legislasi dipahami sebagai otoritas manusia melalui representasi politik, maka sebagian pembacaan Islam politik dapat menganggapnya sebagai "kompetisi" terhadap otoritas ilahi yang diasosiasikan dengan Syariah (Araújo & Benvindo, 2014; Demarchi & Lippmann, 2015).

Sumber yang sama juga menunjukkan persoalan legitimasi praktis dalam proses demokratisasi: terdapat masalah rendahnya partisipasi politik dalam pemilihan legislatif dan krisis politik akibat perebutan kekuasaan eksekutif antara nasionalis liberal dan Islamis, yang berkontribusi pada instabilitas negara (Araújo & Benvindo, 2014; Mozetic & Santos, 2017). Bahkan disebutkan bahwa dalam pemilu parlemen, kurang dari setengah pemilih yang memenuhi syarat ikut serta (Araújo & Benvindo, 2014).

Fakta ini penting bagi pembahasan legislasi karena legitimasi lembaga legislatif (sebagai pembentuk undang-undang) dalam negara transisional sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dan penerimaan sosial; ketika partisipasi rendah dan konflik ideologis tinggi, proses pembentukan legislasi menjadi rentan dipersoalkan baik dari sudut kedaulatan rakyat maupun dari sudut klaim legitimasi religius (Araújo & Benvindo, 2014; Mozetic & Santos, 2017).

________________________________________

7. KONSTITUSIONALISASI SYARIAH DAN LEGISLASI NEGARA MODERN: MODEL HIBRIDA (MESIR) DAN PROBLEMATIKA ISLAMISASI HUKUM (PAKISTAN)

Kajian mengenai trajektori konstitusional Mesir menekankan ekspansi dimensi religius dalam politik dengan adopsi Konstitusi 1971 dan perubahan-perubahannya dalam Konstitusi 2012 dan 2014, serta menampilkan bagaimana tradisi politik Islam dan tradisi liberal "hidup berdampingan" sehingga membentuk karakter negara yang hibrida (Fernandes & Almeida, 1969). Dalam konteks ini, dinyatakan bahwa Syariah dipertimbangkan sebagai sumber legislasi sejak 1971, dan dinamika perubahan tersebut menunjukkan bahwa relasi antara unsur liberal dan unsur Islam dapat mengalami modifikasi yang bersifat spesifik (misalnya, adopsi hak khusus bagi Kristen dan Yahudi yang diasosiasikan dengan Syariah baru muncul dalam Konstitusi 2012) (Fernandes & Almeida, 1969).

Bagi tema legislasi, contoh Mesir memperlihatkan bahwa sebuah negara dapat mempertahankan institusi modern (konstitusi, pemisahan kekuasaan, legislasi oleh lembaga politik) sekaligus memasukkan Syariah sebagai rujukan normatif formal, menghasilkan konfigurasi prosedural dan substantif yang tidak sepenuhnya sekuler dan tidak pula identik dengan teokrasi klasik (Demarchi & Lippmann, 2015; Fernandes & Almeida, 1969).

Sementara itu, kajian tentang Islamisasi di Pakistan pada era Jenderal Zia ul Haque menekankan bahwa proyek transformasi Pakistan menjadi negara Islam yang diatur oleh Syariah dijalankan melalui proses legal dan politik yang gradual (Oliveira, 2016). Akan tetapi, kajian tersebut juga menyoroti kompleksitas sistem hukum Pakistan dan menyatakan bahwa legislasi Islam tidak benar-benar menjadi "legislasi praktis" dan proses Islamisasi tidak lengkap (Oliveira, 2016). Lebih lanjut, disebutkan adanya ketidakpastian dan instabilitas hukum terkait mekanisme Islamisasi, termasuk kebingungan tentang siapa yang berwenang menetapkan kekuasaan yang diberikan kepada legislatif, siapa yang memutus isu hukum tertentu, bagaimana prosedur pengambilan keputusan diregulasi, dan sumber hukum substantif mana yang dianggap otoritatif (Oliveira, 2016).

Dalam kerangka legislasi, Pakistan menjadi contoh bahwa memasukkan Syariah sebagai orientasi normatif saja tidak otomatis menyelesaikan desain kelembagaan: tanpa kejelasan prosedur, kompetensi, dan sumber otoritas, legislasi dapat menghasilkan konflik yurisdiksi dan problem implementasi (Fernandes & Almeida, 1969; Oliveira, 2016).

________________________________________

8. MODEL INSTITUSIONAL PENGAWASAN KESESUAIAN SYARIAH DALAM PROSES LEGISLASI: CONTOH IRAN (DEWAN PENGAWAS)

Sumber yang disediakan memberikan contoh mekanisme yang sangat terlembagakan mengenai bagaimana "kesesuaian dengan presep Islam" dijadikan bagian formal dari proses legislasi negara, yakni melalui ketentuan yang dikutip mengenai Iran. Disebutkan bahwa setiap legislasi yang berasal dari Majelis harus dikirim ke Dewan Pengawas untuk diperiksa; Dewan Pengawas dalam jangka waktu maksimum sepuluh hari harus memastikan apakah isi legislasi tidak bertentangan dengan presep Islam dan prinsip Konstitusi, dan bila terdapat pelanggaran maka legislasi dikembalikan ke Majelis untuk diperiksa ulang; bila tidak, legislasi dapat berlaku (Moura et al., 2021). Selain itu, jika sepuluh hari dipandang tidak cukup, Dewan Pengawas dapat meminta tambahan sepuluh hari dengan menyampaikan alasan (Moura et al., 2021). Lebih jauh lagi, ditegaskan bahwa keputusan tentang apakah legislasi selaras atau tidak dengan presep Islam berada pada para ahli hukum agama (juris religius) di Dewan Pengawas (Moura et al., 2021).

Konfigurasi ini menunjukkan model "ex ante review" substantif berbasis Syariah sebagai bagian integral dari prosedur pembentukan undang-undang, dan bukan sekadar wacana politik (Demarchi & Lippmann, 2015; Moura et al., 2021).

Dari perspektif teori legislasi, mekanisme tersebut juga memperlihatkan bagaimana negara dapat merancang prosedur yang memadukan legitimasi institusional modern (parlemen sebagai pembentuk legislasi) dengan legitimasi religius (otoritas jurist religius untuk memutus kesesuaian dengan presep Islam) (Demarchi & Lippmann, 2015; Moura et al., 2021). Namun, sumber lain juga mengingatkan bahwa rezim politik dapat menggunakan dimensi religius secara instrumental dalam dokumen konstitusional untuk tujuan politik (Fernandes & Almeida, 1969), serta bahwa analisis hukum Islam perlu membedakan hukum klasik dari penggunaan politisnya (Beppu, 2022).

Dengan demikian, institusionalisasi "pengujian syariah" seperti contoh Iran dapat dipahami sebagai salah satu desain yang mungkin, tetapi evaluasinya tetap memerlukan kewaspadaan analitis terhadap konteks politik, termasuk potensi instrumentalisasi (Beppu, 2022; Fernandes & Almeida, 1969; Moura et al., 2021).

________________________________________

9. PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN OLEH LEMBAGA LEGISLATIF: TAHAPAN, RASIONALITAS, DAN EVALUASI

Dalam literatur tentang rasionalitas legislasi, ditegaskan bahwa proses legislasi yang rasional dapat dipandu oleh tiga level: tahap pra-legislatif (memuat sebab-sebab masalah), tahap proses legislasi itu sendiri (kriteria penyusunan undang-undang), dan tahap pasca-legislatif (menilai apakah undang-undang memenuhi tujuan yang dicanangkan) (Contrera et al., 2022). Kerangka bertahap ini konsisten dengan gagasan bahwa proses pembentukan kebijakan dan hukum merupakan rangkaian proses yang diatur secara juridis—termasuk proses elektoral, perencanaan, pemerintahan, anggaran, legislatif, administratif, dan yudisial—yang saling berhubungan dalam tindakan negara (Arabi, 2012). Dalam perspektif ini, legislasi bukan hanya "pembuatan teks norma", melainkan interaksi antarproses yang membentuk dan mempengaruhi efektivitas norma di masyarakat (Arabi, 2012; Carmo & Haddood, 2015).

Literatur legistika (ilmu/teori legislasi) dalam sumber yang disediakan menekankan bahwa krisis legalitas dan krisis kepercayaan terhadap hukum dapat ditanggapi dengan teknik-teknik untuk meningkatkan kualitas produksi norma, termasuk kebutuhan untuk mendefinisikan secara cermat problem yang hendak diselesaikan melalui legislasi dan menganalisis situasi serta sebab-sebabnya agar tujuan norma jelas (Carmo & Haddood, 2015). Dalam bingkai serupa, kajian evaluasi legislasi menekankan pentingnya evaluasi dampak dan efektivitas undang-undang, dan menunjukkan bahwa suatu undang-undang tidak cukup hanya memenuhi aturan prosedur formal serta koheren dengan sistem hukum; ia juga harus benar-benar melayani tujuan yang melatarbelakangi pembentukannya (Barroso, 2015).

Dengan demikian, proses pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif—dalam kerangka modern—dapat dipahami sebagai proses yang idealnya mengintegrasikan rasionalitas pra-penyusunan, deliberasi formal dalam lembaga legislatif, serta evaluasi pasca-berlaku (Barroso, 2015; Carmo & Haddood, 2015; Contrera et al., 2022).

Kerangka tersebut juga relevan untuk membahas legislasi di negara-negara yang merujuk Syariah. Sebab, ketika produk legislasi dinilai dari sudut maqashid (kemaslahatan) dan bukan semata-mata kepatuhan formal prosedural, evaluasi pasca-legislatif menjadi penting untuk menilai apakah tujuan kemaslahatan yang diklaim benar-benar tercapai (Contrera et al., 2022; Oliviero, 2017). Pada saat yang sama, pluralisme dalam hukum Islam dan keterbatasan teks sumber untuk memberikan panduan legislasi masa depan memperbesar urgensi tahap pra-legislatif dan deliberasi metodologis: legislator dan institusi terkait harus menjelaskan problem, memilih metode penalaran yang dianggap sah, dan menjustifikasi pilihan normatifnya (Almeida, 2023; Contrera et al., 2022; Gomes, 2019).

________________________________________

10. LEGISLASI, KEKUASAAN EKSEKUTIF, DAN PERSETUJUAN POLITIK: CONTOH KONSTITUSIONAL INDONESIA

Sumber yang disediakan mengenai aspek politik pembentukan hukum perbankan syariah di Indonesia memberikan penjelasan eksplisit mengenai dimensi prosedural pembentukan undang-undang dalam sistem ketatanegaraan modern: hak pengajuan rancangan undang-undang dipahami muncul dari otoritas parlemen sebagai pemegang kekuasaan yang ditetapkan oleh hukum, dan karena parlemen adalah institusi representatif, kekuasaan membentuk hukum juga mencerminkan hak yang dimiliki anggota parlemen (SANTOS, 2022). Disebutkan pula bahwa ketentuan mengenai hak anggota legislatif untuk mengajukan rancangan undang-undang dikaitkan dengan perubahan konstitusional yang memuat otorisasi tersebut (SANTOS, 2022).

Pada saat yang sama, sumber yang sama menekankan pentingnya fase persetujuan timbal balik Presiden dan parlemen dalam pembentukan hukum konstitusional, dan apabila Presiden serta parlemen gagal mencapai kesepakatan atas rancangan undang-undang dalam jangka waktu persidangan, rancangan tersebut tidak boleh diajukan kembali pada masa sidang tersebut (SANTOS, 2022). Kerangka ini memperlihatkan bahwa dalam negara modern, proses legislasi adalah proses politik–konstitusional yang mensyaratkan koordinasi antarlembaga negara (Arabi, 2012; SANTOS, 2022).

Dalam konteks hubungan hukum Islam dan legislasi nasional, kajian tersebut juga menunjukkan bahwa dinamika "legislasi hukum Islam" tidak pernah murni persoalan doktrinal, melainkan dipengaruhi aspek politik dan sikap elite politik (misalnya, disebut adanya elite yang memiliki "fobia" terhadap implementasi hukum Islam dan pemahaman dangkal terhadap hukum agama) (SANTOS, 2022). Dengan demikian, pembentukan peraturan perundang-undangan—khususnya yang membawa label syariah—dalam praktik ketatanegaraan modern berjalan dalam arena negosiasi politik, prosedur konstitusional, dan kontestasi legitimasi, yang semuanya mempengaruhi hasil legislasi (Fernandes & Almeida, 1969; SANTOS, 2022).

________________________________________

11. LEGISLASI, LEGITIMASI DEMOKRATIS, DAN PERAN PROSEDUR: MENGAPA DUE PROCESS LEGISLASI MENJADI KRITIS

Literatur proseduralisme dalam sumber yang disediakan menautkan legitimasi hukum pada prosedur demokratis legislasi yang stabil dan menempatkan fungsi sentral negara demokratis pada lembaga legislatif, sementara peran yudikatif dipahami terbatas pada fungsi-fungsi penjaminan "due process" pembentukan kehendak dalam proses legislasi sesuai prosedur yang telah dipositifkan (Macedo, 2008). Perspektif ini sejalan dengan gagasan bahwa legitimasi hukum dapat dipulihkan melalui proses legislasi demokratis, karena para peserta proses tersebut—sebagai warga—menjadi produsen norma yang akan mengikat mereka, dan kedaulatan rakyat dipandang esensial untuk proses legislasi demokratis (Suárez & Acácio, 2018).

Kerangka ini tidak identik dengan konsep legitimasi berbasis sumber ilahi dalam hukum Islam, tetapi menyediakan bahasa institusional modern untuk menjelaskan mengapa prosedur pembentukan undang-undang dan partisipasi menjadi sumber legitimasi yang kuat (Macedo, 2008; Suárez & Acácio, 2018).

Ketika proses legislasi menghadapi krisis representativitas dan kesulitan membangun konsensus, sumber yang disediakan juga mencatat kecenderungan meningkatnya judicialisasi: ketika legislatif tidak bertindak dalam situasi yang secara konstitusional menuntut tindakan, khususnya terkait hak konstitusional atau fundamental yang membutuhkan intermediasi legislasi, peran yudikatif dapat berubah menjadi lebih representatif daripada legislatif yang gagal merepresentasikan (Vieira, 2019). Observasi ini penting untuk desain legislasi yang merujuk Syariah karena ketegangan legitimasi dapat berlipat: selain persoalan representasi demokratis, ada pula persoalan klaim kesesuaian dengan presep Islam dan potensi sengketa otoritas (sebagaimana dicatat dalam kasus Pakistan terkait kebingungan otoritas dan sumber hukum substantif) (Oliveira, 2016; Vieira, 2019).

Dengan demikian, memperjelas prosedur, kompetensi, dan mekanisme pengujian (konstitusional maupun syariah) menjadi penting untuk meminimalkan krisis legitimasi dan konflik antarlembaga (Macedo, 2008; Moura et al., 2021; Oliveira, 2016).

________________________________________

12. SINTESIS: "LEGISLASI MENURUT HUKUM ISLAM" SEBAGAI KERANGKA NORMATIF–INSTITUSIONAL YANG BERLAPIS

Berdasarkan sumber-sumber yang disediakan, "legislasi menurut hukum Islam" tidak dapat direduksi menjadi prosedur formal parlemen semata, sebab hukum Islam dipahami sebagai sistem normatif sakral yang komprehensif dan tidak berpusat pada undang-undang sebagai sumber utama, melainkan pada sumber ilahi serta mekanisme penalaran seperti konsensus dan analogi (Demarchi & Lippmann, 2015; Gomes, 2019; Rezende, 2020). Pada saat yang sama, pluralisme mazhab dan perdebatan metode interpretasi (termasuk resistensi historis terhadap ijtihad dan kecenderungan literalisme pada periode tertentu) menunjukkan bahwa produksi norma dalam tradisi Islam merupakan proses interpretatif yang kompleks dan tidak tunggal (Almeida, 2023; Gomes, 2019). Dalam konteks negara modern, beberapa konstitusi mengadopsi Syariah sebagai sumber legislasi (contoh Mesir sejak 1971) dan membentuk konfigurasi hibrida yang mempertemukan elemen liberal (pemisahan kekuasaan, legislasi oleh institusi politik) dengan rujukan normatif Islam (Demarchi & Lippmann, 2015; Fernandes & Almeida, 1969).

Secara institusional, negara dapat mengembangkan mekanisme formal untuk memastikan kesesuaian legislasi dengan presep Islam, sebagaimana contoh Iran yang mewajibkan legislasi parlemen diperiksa Dewan Pengawas dalam tenggat waktu tertentu dan menyerahkan keputusan kesesuaian syariah kepada jurist religius (Moura et al., 2021). Namun, pengalaman lain menunjukkan bahwa Islamisasi legislasi dapat menimbulkan ketidakpastian bila kompetensi, prosedur, dan sumber otoritatif tidak dirancang secara jelas, sebagaimana problem yang dicatat dalam kasus Pakistan (Oliveira, 2016).

Di tengah ketegangan tersebut, prinsip shura dan maqashid menyediakan bahasa legitimasi internal tradisi Islam—konsultasi dan orientasi kemaslahatan—yang dapat dipakai untuk menilai apakah legislasi modern selaras dengan tujuan-tujuan hukum Islam, sekaligus berinteraksi dengan tuntutan legitimasi prosedural negara demokratis (Macedo, 2008; Oliviero, 2017; Rezende, 2020). Dengan demikian, pembahasan "proses pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif" dalam konteks Islam idealnya dipahami sebagai proses bertahap (pra-legislatif–legislatif–pasca-legislatif) yang berorientasi rasionalitas dan evaluasi, tetapi juga harus mengelola lapisan tambahan berupa justifikasi kesesuaian dengan sumber dan tujuan normatif Islam—baik melalui institusi pengujian maupun melalui argumentasi metodologis yang eksplisit (Barroso, 2015; Contrera et al., 2022; Moura et al., 2021).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Almeida, G. S. O. de. (2023). Mulheres muçulmanas e o uso do hijab no ocidente: a importância da multinormatividade na garantia de liberdades individuais. Malala, 11(14), 99–111. https://doi.org/10.11606/issn.2446-5240.malala.2023.212048

Arabi, A. Y. M. (2012). Polêmica do véu islâmico no estado secular moderno sob a ótica do direito à diferença. Pólemos – Revista de Estudantes de Filosofia da Universidade de Brasília, 1(1), 07–19. https://doi.org/10.26512/pl.v1i1.11479

Araújo, E. B., & Benvindo, J. Z. (2014). O intérprete diante do texto: aproximações entre a leitura da Torá, do Corão e da Constituição. Revista da Faculdade de Direito UFPR, 59(2), 47. https://doi.org/10.5380/rfdufpr.v59i2.34801

Barroso, M. L. R. (2015). Constituição, direito e política: o Supremo Tribunal Federal e os poderes da República. Revista de Direito Administrativo, 270, 377–391. https://doi.org/10.12660/rda.v270.2015.58748

Beppu, A. L. (2022). Islamização no Paquistão na era do General Zia ul Haque. Revista de Estudos de Cultura, 8(20), 125–146. https://doi.org/10.32748/revec.v8i20.17879

Carmo, E. F. do, & Haddood, Y. K. (2015). Hostilidades e conflitos na Líbia: o difícil caminho para a democracia. Universitas Relações Internacionais, 12(2). https://doi.org/10.5102/uri.v12i2.2969

Contrera, F., Mariano, K. L. P., & Menezes, R. G. (2022). Retórica da ameaça e securitização: a política migratória dos Estados Unidos na administração Trump. Revista Brasileira de Ciências Sociais, 37(108). https://doi.org/10.1590/3710802/2022

Demarchi, C., & Lippmann, M. S. (2015). O princípio da Shura no direito islâmico: sinônimo de democracia ou um caminho para democracia no Islã? Revista FSA, 12(2), 94–112. https://doi.org/10.12819/2015.12.2.6

Erinaldo, C., Haddod, Y. K., & Ferreira, F. (1970). Aquiescência na Líbia: o nascimento de uma democracia? Hegemonia Revista de Ciências Sociais, (15), 12. https://doi.org/10.47695/hegemonia.vi15.127

Fernandes, M. de P., & Almeida, F. de. (1969). O Egito entre o Islã e o liberalismo: a trajetória constitucional de um Estado híbrido. Sociedade e Cultura, 21(1). https://doi.org/10.5216/sec.v21i1.54926

Gomes, J. H. S. (2019). O governo dos inimigos públicos: os primeiros condenados pela "lei brasileira antiterrorismo" (lei 13.260/2016). Revista Ñanduty, 7(10). https://doi.org/10.30612/nty.v7i10.10299

Macedo, J. R. (2008). Os sinais da infâmia e o vestuário dos mouros em Portugal nos séculos XIV e XV. Bulletin du Centre d'Études Médiévales d'Auxerre, Hors-série n° 2. https://doi.org/10.4000/cem.9852

Moura, L. J. P., Santos, J. C. dos, & Soares, D. V. (2021). Direito comparado: Brasil, Bélgica e Arábia Saudita frente aos direitos da mulher. Revista ESMAT, 12(20), 181–198. https://doi.org/10.34060/reesmat.v12i20.394

Mozetic, V. A., & Santos, P. J. T. dos. (2017). Procedimentalismo: superação da teoria e seus fatores. Revista do Direito Público, 12(2), 104. https://doi.org/10.5433/1980-511x.2017v12n2p104

Oliveira, A. F. S. de. (2016). A tutela dos direitos fundamentais dos povos islâmicos no sistema regional árabe de proteção dos direitos humanos. Revista de Direitos Humanos em Perspectiva, 2(1), 19–36. https://doi.org/10.26668/indexlawjournals/2526-0197/2016.v2i1.877

Oliviero, M. (2017). Os países do mundo islâmico. Novos Estudos Jurídicos, 22(1), 162. https://doi.org/10.14210/nej.v22n1.p162-200

Rezende, É. N. (2020). Apresentação. Veredas do Direito, 17(38), 7–10. https://doi.org/10.18623/rvd.v17i38.1932

SANTOS, D. (2022). Refugiados LGBTQ+: crise no Afeganistão e inadequação na resposta da União Europeia. Cadernos de Relações Internacionais, 2022(1). https://doi.org/10.17771/pucrio.cadri.61330

Suárez, M., & Acácio, I. (2018). O terrorismo de baixo custo ou a ameaça invisível: o terrorismo e as políticas brasileiras de antiterrorismo. Austral Brazilian Journal of Strategy & International Relations, 7(14). https://doi.org/10.22456/2238-6912.87988

Vieira, V. H. S. (2019). A "cura gay" sob a ótica dos direitos humanos e sexuais: questões jurídicas acerca das terapias de reorientação sexual no Brasil. Revista Eurolatinoamericana de Derecho Administrativo, 6(1), 121–147. https://doi.org/10.14409/redoeda.v6i1.8757