01524 - Legal Drafting Dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Integratif Atas Praktik Penyusunan Akta Dan Akad Pada Transaksi Ekonomi Syariah Di Indonesia

Legal Drafting in Islamic Law Perspective: An Integrative Study on the Practice of Deed and Contract Drafting in Islamic Economic Transactions in Indonesia

ABSTRAK

Legal drafting dalam perspektif hukum Islam merupakan proses integratif yang melampaui sekadar keterampilan teknis penyusunan klausul. Kajian ini bertujuan menganalisis prinsip-prinsip legal drafting syariah dalam praktik penyusunan akta dan akad pada transaksi ekonomi dan perbankan syariah di Indonesia, dengan menelaah dimensi kepatuhan syariah (sharia compliance), kepatuhan hukum positif (law compliance), peran notaris, serta tantangan harmonisasi instrumen jaminan dan penyelesaian sengketa. Metode yang digunakan adalah kajian kepustakaan (library research) berbasis analisis dokumen terhadap literatur hukum Islam, hukum notariat, dan hukum ekonomi syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa legal drafting syariah di Indonesia bersifat hibrid: bergerak di antara tuntutan formalitas akta notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan tuntutan material prinsip syariah, sementara pedoman baku akta syariah belum tersedia secara khusus. Selain itu, ditemukan bahwa keabsahan dokumen bergantung pada pemenuhan rukun dan syarat akad, bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir, serta keseimbangan klausul yang tidak melahirkan ketidakadilan. Notaris berperan strategis sebagai compliance gate sekaligus pejabat penyuluhan hukum, namun tanggung jawabnya memiliki batasan tertentu. Kajian ini menyimpulkan bahwa legal drafting syariah yang berorientasi kepastian hukum dan keadilan muamalah menuntut sinergi antara kompetensi teknis-formal, kompetensi substantif-syariah, dan kompetensi etik-prosedural dari para drafter, yang diperkuat oleh pengawasan Dewan Pengawas Syariah sebagai mekanisme kepatuhan substantif.

Kata kunci: legal drafting; akad syariah; akta notaris; sharia compliance; hukum Islam; perbankan syariah

________________________________________

ABSTRACT

Legal drafting from an Islamic law perspective constitutes an integrative process that transcends mere technical skills in clause formulation. This study aims to analyze the principles of Islamic legal drafting in the practice of deed and contract preparation within Islamic economic and banking transactions in Indonesia, examining dimensions of sharia compliance, positive law compliance, the role of notaries, and the challenges of harmonizing collateral instruments and dispute resolution. A library research method based on document analysis of Islamic law, notarial law, and Islamic economic law literature was employed. The findings indicate that Islamic legal drafting in Indonesia is hybrid in nature, navigating between the formality requirements of notarial deeds under the Notary Profession Law and the substantive demands of Islamic principles, while standardized guidelines for sharia deeds remain unavailable. Furthermore, the validity of documents depends on the fulfillment of contract pillars and conditions, freedom from elements of riba, gharar, and maisir, as well as balanced clauses that do not generate injustice. The notary plays a strategic role as a compliance gate and legal counseling officer, though with certain limitations of responsibility. This study concludes that sharia legal drafting oriented toward legal certainty and muamalah justice demands synergy among technical-formal competence, substantive-sharia competence, and ethical-procedural competence of drafters, reinforced by the oversight of the Sharia Supervisory Board as a mechanism for substantive compliance.

Keywords: legal drafting; sharia contract; notarial deed; sharia compliance; Islamic law; Islamic banking

________________________________________

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam konteks praktik hukum modern, legal drafting dapat dipahami sebagai proses menuangkan rangkaian hak dan kewajiban para pihak yang "diharapkan disepakati atau telah disepakati" ke dalam dokumen tertulis (akta), baik berbentuk notarial (akta autentik) maupun di bawah tangan, sehingga dokumen tersebut berfungsi sebagai instrumen pembuktian dan kepastian hubungan hukum (Hana & Dimam, 2022). Di ranah perbankan dan lembaga keuangan syariah di Indonesia, kegiatan drafting ini secara konkret tampak pada penyusunan akad pembiayaan yang harus sekaligus memperhatikan kepatuhan pada norma hukum tertulis (hukum positif) dan kepatuhan pada prinsip syariah (sharia compliance) (Harahap et al., 2020; Zulva & Roisah, 2022).

Literatur juga menegaskan bahwa pada tahap perancangan dan analisis kontrak, drafter idealnya memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang relevan dengan pelaksanaan akad, menyiapkan langkah antisipatif, serta memastikan rancangan kontrak memperoleh perlindungan hukum (protect of law) (Zulva & Roisah, 2022). Dengan demikian, sejak awal dapat dirumuskan tesis pokok: legal drafting menurut hukum Islam bukan sekadar keterampilan teknis penyusunan klausul, melainkan kerja integratif yang memastikan (i) rukun dan syarat akad terpenuhi menurut syariah, (ii) formalitas dan struktur akta terpenuhi menurut peraturan perundang-undangan—misalnya Undang-Undang Jabatan Notaris dan ketentuan keautentikan akta—dan (iii) substansi akad tidak memuat unsur terlarang seperti riba, gharar, dan maisir serta tidak melahirkan ketidakadilan akibat klausul yang timpang (Harahap et al., 2020; Parmitasari, 2020).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimana landasan normatif Islam menempatkan pencatatan (kitabah) sebagai mekanisme perlindungan hak dalam muamalah? (2) Bagaimana integrasi hukum Islam dan hukum positif diimplementasikan dalam penyusunan dokumen akad syariah di Indonesia? (3) Apa saja tantangan substantif dan teknis yang dihadapi dalam legal drafting syariah, khususnya menyangkut jenis akad, instrumen jaminan, klausul kontrak baku, dan penyelesaian sengketa?

1.3 Tujuan Kajian

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif prinsip-prinsip legal drafting dalam perspektif hukum Islam, mengidentifikasi titik-titik kritis dalam praktik penyusunan akta syariah di Indonesia, serta merumuskan prinsip-prinsip legal drafting syariah yang berorientasi kepastian hukum dan keadilan muamalah.

________________________________________

2. METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan analisis dokumen (document analysis). Sumber data primer berupa artikel jurnal ilmiah yang membahas legal drafting, akad syariah, peran notaris, dan kepatuhan syariah dalam konteks perbankan dan ekonomi syariah di Indonesia. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan menelaah, mengategorikan, dan mensintesiskan temuan dari berbagai literatur yang relevan, kemudian membangun argumen integratif berdasarkan persamaan dan perbedaan pandangan yang ditemukan dalam literatur tersebut.

________________________________________

3. LANDASAN NORMATIF: PENCATATAN (KITABAH) SEBAGAI ETIKA DAN MEKANISME PERLINDUNGAN HAK DALAM MUAMALAH

Sejumlah kajian menempatkan pencatatan transaksi sebagai ajaran penting dalam muamalah, karena sengketa dapat timbul ketika praktik transaksi tidak sesuai prinsip syariah atau ketika salah satu pihak wanprestasi terhadap akad yang telah disepakati dan dituangkan dalam akta (Ayatik et al., 2022; Nu'man, 2021). Dalam kerangka ini, akta notariil dipahami sebagai instrumen untuk menjamin hak dan kewajiban para pihak, sekaligus sarana untuk menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum agar sengketa dapat diminimalkan di kemudian hari (Ayatik et al., 2022; Nu'man, 2021).

Pandangan tersebut juga diperkuat oleh pembacaan normatif atas Al-Baqarah ayat 282 yang dalam literatur dikaitkan dengan relevansi profesi "penulis" (kaatib) sebagai figur yang menuliskan kesepakatan di antara para pihak—yang dalam konteks modern sering diartikulasikan melalui fungsi notaris pada transaksi muamalah (Akbar & Yazid, 2020; Nurwulan, 2018). Oleh sebab itu, legal drafting dalam perspektif Islam dapat dibaca sebagai pengejawantahan nilai amanah, kehati-hatian, dan dokumentasi yang bertujuan menjaga kemaslahatan para pihak, bukan semata-mata prosedur administratif (Akbar & Yazid, 2020; Nu'man, 2021; Nurwulan, 2018).

Pada saat yang sama, literatur menegaskan bahwa tidak semua perjanjian harus dituangkan secara tertulis, karena hukum mengakui kesepakatan para pihak tanpa konsep tertulis (Nu'man, 2021). Namun, ketika transaksi menuntut kepastian dan kekuatan pembuktian, khususnya dalam pembiayaan bank syariah, para pihak cenderung menghendaki akad berbentuk akta autentik karena akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang kuat (Hana & Dimam, 2022; Harahap et al., 2020). Dengan demikian, kebutuhan pencatatan tertulis dalam muamalah perlu diposisikan sebagai pilihan rasional-etik yang ditujukan untuk kepastian dan perlindungan hak, terutama pada transaksi bernilai tinggi atau berisiko sengketa (Ayatik et al., 2022; Harahap et al., 2020; Nu'man, 2021).

________________________________________

4. INTEGRASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN: DUA DIMENSI KEPATUHAN

Kajian tentang akad perbankan syariah berulang kali menunjukkan bahwa dokumen akad syariah di Indonesia harus dibangun melalui dua jenis kepatuhan sekaligus: kepatuhan syariah (sharia compliance) dan kepatuhan hukum (law compliance) (Harahap et al., 2020). Penekanan ini muncul karena praktik akad syariah secara notariil harus mengikuti prosedur pembuatan akta notaris, sekaligus menjaga agar substansi akad mencerminkan prinsip syariah (Harahap et al., 2020; Hidayanto, 2023).

Di sisi lain, literatur juga menyebut adanya kekosongan regulasi spesifik mengenai bentuk dan klausul akta syariah, sehingga dalam praktik akad bank syariah sering masih mengacu pada hukum positif dan format umum—bahkan mendekati format perjanjian kredit konvensional—meskipun dilakukan penyesuaian agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Hidayanto, 2023; Harahap et al., 2020). Konsekuensinya, legal drafting syariah di Indonesia bersifat "hibrid": ia bergerak di antara tuntutan formalitas akta notaris dan tuntutan material prinsip syariah, sementara pedoman bentuk baku akta syariah belum tersedia secara khusus (Hidayanto, 2023; Harahap et al., 2020).

Dalam konteks tersebut, notaris—sebagai pejabat umum pembuat akta autentik—dituntut memformulasikan kehendak para pihak (bank dan nasabah) ke dalam bentuk akta yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan selaras dengan mekanisme serta prosedur pembuatan akta notaris tanpa meninggalkan prinsip syariah (Aziwantoro, 2018). Literatur juga menekankan bahwa notaris tetap menyusun kerangka akta sendiri meskipun bank sering menyiapkan draf akad, sebagai bentuk kecermatan dan kehati-hatian dalam pembuatan akta. Dengan demikian, "legal drafting menurut hukum Islam" dalam konteks praktik kenotariatan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kualitas kompetensi notaris serta kemampuannya membaca hubungan antara kepatuhan syariah dan kepatuhan hukum positif (Harahap et al., 2020; Masriani, 2017; Zulva & Roisah, 2022).

________________________________________

5. JENIS DOKUMEN DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN: AKTA AUTENTIK, AKTA DI BAWAH TANGAN, DAN LEGALISASI

Literatur membedakan akta autentik dan akta di bawah tangan dalam konteks akad pembiayaan syariah, dengan penekanan bahwa akta autentik memberikan kekuatan pembuktian sempurna, sedangkan akta di bawah tangan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan karenanya lebih sulit memberikan kepastian hukum. Dalam praktik, pembiayaan tetap dapat dilakukan dengan akad yang dibuat di bawah tangan, dan akta di bawah tangan yang dilegalisasi di hadapan notaris dinilai lebih kuat dibanding akta di bawah tangan yang tidak dilegalisasi, walaupun kekuatan pembuktiannya tetap tidak "sempurna" dan masih memerlukan penilaian hakim.

Sejalan dengan itu, kajian mengenai perjanjian pembiayaan bank syariah yang dibuat di bawah tangan menekankan bahwa akta bawah tangan disusun sendiri oleh para pihak—tanpa dibuat di hadapan notaris atau pejabat lain—sehingga aspek kepastian hukum dan pembuktian menjadi lebih rentan dibanding akta autentik. Implikasi bagi legal drafting syariah adalah bahwa pemilihan bentuk dokumen (autentik atau di bawah tangan) bukan pilihan netral, melainkan strategi manajemen risiko sengketa dan pembuktian.

Karena sengketa dapat muncul akibat wanprestasi atau ketidaksesuaian praktik dengan prinsip syariah, keberadaan akta notariil dipandang urgen untuk mengunci hak-kewajiban dan meminimalkan ruang tafsir yang berbeda (Ayatik et al., 2022; Nu'man, 2021). Oleh karena itu, legal drafter—termasuk notaris atau legal officer—perlu merancang dokumen dengan mempertimbangkan tujuan pembuktian, probabilitas sengketa, serta kebutuhan kepastian hukum para pihak (Nu'man, 2021; Zulva & Roisah, 2022).

________________________________________

6. PERAN NOTARIS DALAM LEGAL DRAFTING SYARIAH: "FILTER" KEPATUHAN DAN PILAR TATA KELOLA (GCG)

Beberapa artikel menempatkan notaris sebagai aktor penting dalam aktivitas pembiayaan perbankan syariah karena akad pembiayaan yang dibuat oleh dan di hadapan notaris menjadi akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sehingga notaris dipandang sebagai "penyaring terakhir" sebelum pembiayaan direalisasikan atau dicairkan (Zulva & Roisah, 2022). Pada level tata kelola, pelaksanaan good corporate governance (GCG) pada perbankan syariah dipandang terkait dengan aktualisasi sharia compliance, dan salah satu bentuknya adalah kejelasan kontrak atau akad yang menjadi dasar kegiatan pembiayaan (Fardiyanto, 2021).

Karena pembiayaan syariah umumnya memerlukan instrumen kontraktual tertulis, notaris berperan memformulasikan kehendak para pihak agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta agar kehendak tersebut terlaksana secara baik dan benar (Fardiyanto, 2021). Literatur lain juga menegaskan bahwa notaris yang berwenang membuat akta autentik harus memiliki pemahaman luas, termasuk teknik pembuatan akta dan pemahaman prinsip syariah, karena aktivitas lembaga keuangan syariah bersumber pada prinsip-prinsip hukum Islam (Hardiati & Widiana, 2021; Masriani, 2017).

Namun, terdapat batasan pertanggungjawaban tertentu: dalam studi tentang peran notaris untuk GCG, disimpulkan bahwa notaris sebagai pejabat publik tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas keterangan, data, dan dokumen yang diberikan kepada notaris oleh para pihak (Zulva & Roisah, 2022). Konsekuensi praktisnya, legal drafting syariah memerlukan tata kerja yang tidak hanya mengandalkan notaris sebagai compliance gate, tetapi juga memerlukan kecermatan pihak bank dan nasabah dalam menyajikan data yang benar serta melibatkan mekanisme pengawasan lain—misalnya Dewan Pengawas Syariah—untuk memastikan kesesuaian substansi akad dengan prinsip syariah (Harahap et al., 2020; Ubaidillah, 2022).

________________________________________

7. KOMPETENSI DAN ETIKA LEGAL DRAFTER SYARIAH: NETRALITAS, PENYULUHAN HUKUM, DAN SERTIFIKASI PEMAHAMAN SYARIAH

Kualitas legal drafting syariah sangat dipengaruhi oleh kompetensi pembuat akta. Kajian tentang kompetensi notaris menekankan bahwa notaris menduduki posisi penting dalam industri perbankan syariah karena berperan dalam pembuatan akta kontrak produk perbankan syariah dan pengikatan jaminan—misalnya hak tanggungan dan fidusia—sehingga notaris perlu membekali diri dengan pengetahuan yang memadai tentang jenis akad dan produk keuangan syariah (Masriani, 2017).

Sejalan dengan itu, kajian lain mengemukakan bahwa nilai-nilai islami seorang notaris akan mendorong notaris bertindak netral (tidak memihak), menuliskan kehendak para pihak, memastikan penyusunan akta sesuai koridor hukum, serta memastikan hak dan kewajiban para pihak terakomodasi di dalam akta (Akbar & Yazid, 2020; Nurwulan, 2018). Bahkan, literatur menyarankan pemahaman syariah notaris sebagai prasyarat yang "mutlak" dan dapat didukung bukti sertifikat pelatihan akad-akad syariah yang diterbitkan lembaga otoritatif (Nurwulan, 2018).

Selain itu, terdapat penekanan bahwa notaris memiliki kewenangan melakukan penyuluhan hukum terkait pembuatan akta, yang relevan ketika terdapat ketimpangan informasi atau posisi tawar dalam kontrak baku—misalnya pada akad rahn di pegadaian syariah atau murabahah bil wakalah (Fidhayanti, 2017; Parmitasari, 2020). Dalam penelitian tentang murabahah bil wakalah, misalnya, peran notaris dikaitkan dengan pemberian penyuluhan hukum kepada musytari ketika bank mensyaratkan penambahan agunan, sehingga prinsip kesetaraan (taswiyah) tetap menjadi perhatian (Fidhayanti, 2017).

Dengan demikian, kompetensi legal drafter syariah mencakup: (i) kemampuan teknis menyusun akta sesuai formalitas perundang-undangan, (ii) kemampuan substantif menilai kesesuaian klausul dengan prinsip syariah, dan (iii) kemampuan etik-prosedural untuk menjaga keseimbangan para pihak melalui penyuluhan dan netralitas (Nurwulan, 2018; Fidhayanti, 2017; Parmitasari, 2020).

________________________________________

8. ANATOMI AKTA SYARIAH DAN FORMALITAS: STRUKTUR, UUJN, DAN RISIKO "DEGRADASI" KEAUTENTIKAN

8.1 Formalitas Akta dan Risiko Degradasi

Dalam konteks Indonesia, keautentikan akta sangat bergantung pada pemenuhan formalitas. Literatur menegaskan bahwa akad pembiayaan dalam perbankan syariah sering diinginkan dalam bentuk akta autentik demi kepastian dan kekuatan pembuktian, sehingga notaris harus berpedoman pada ketentuan bentuk akta—misalnya Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris—dan syarat akta autentik—misalnya Pasal 1868 KUH Perdata (Hana & Dimam, 2022). Kegagalan memenuhi formalitas dapat berimplikasi pada turunnya kedudukan akta menjadi akta di bawah tangan (Hana & Dimam, 2022; Harahap et al., 2020).

Dalam penelitian tentang sistematika akta syariah, ditegaskan bahwa pembuatan akta notaris harus sesuai formalitas akta notaris sebagaimana diatur—misalnya Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris—dan jika prosedur tidak terpenuhi, akta dapat dinyatakan sebagai akta yang hanya memiliki kekuatan pembuktian di bawah tangan. Literatur mengenai pengawasan pada akta pembiayaan notaris juga menegaskan adanya dua jenis sanksi perdata terkait pelanggaran ketentuan tertentu, yakni (i) akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan (ii) akta notaris menjadi batal demi hukum (Harahap et al., 2020).

Dari sudut legal drafting, konsekuensi ini penting karena menunjukkan bahwa kepatuhan syariah saja tidak cukup untuk menjaga daya guna dokumen; legal drafter juga harus memastikan compliance pada struktur dan formalitas akta. Hal ini sejalan dengan gagasan bahwa pembuatan akta bank syariah harus berdasarkan aturan hukum prosedural pembuatan akta notaris serta prinsip syariah, dan notaris dituntut memahami isi akad agar tidak terjadi pelanggaran prinsip syariah maupun pelanggaran prosedural (Fardiyanto, 2021; Harahap et al., 2020). Dengan demikian, "ketepatan format" merupakan bagian integral dari legal drafting syariah, bukan aspek kosmetik (Harahap et al., 2020).

8.2 Kontroversi Klausul Basmalah dan Ayat Al-Qur'an dalam Akta

Isu pencantuman lafaz basmalah atau ayat-ayat Al-Qur'an dalam akta syariah menjadi titik krusial yang menunjukkan bagaimana legal drafting syariah berhadapan dengan ketentuan formalitas akta. Satu arus pandangan menyimpulkan bahwa akta akad pembiayaan perbankan syariah yang memuat lafaz basmalah pada awal akta tidak memenuhi syarat keautentikan—karena dinilai melanggar ketentuan bentuk akta—sehingga kedudukan akta terdegradasi menjadi akta di bawah tangan (Hana & Dimam, 2022). Penelitian lain juga menyatakan bahwa memasukkan komponen landasan prinsip syariah yang diambil dari Al-Qur'an dan hadis pada commencement akta justru dapat melemahkan legitimasi akta dan berakibat degradasi menjadi akta di bawah tangan. Pandangan ini menuntut kehati-hatian ekstrem dari drafter terkait penempatan redaksi religius agar tidak mengganggu struktur formal yang dipersyaratkan (Hana & Dimam, 2022).

Namun, terdapat juga pandangan yang berbeda. Kajian tentang kohesi klausul basmalah menyatakan bahwa pencantuman klausul basmalah dalam perjanjian syariah adalah sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, serta penambahan basmalah tidak memiliki implikasi hukum yang diatur dalam undang-undang; dari sudut pandang Islam, klausul basmalah dipahami mengandung prinsip-prinsip perjanjian syariah sehingga kontrak sah menurut hukum Islam dan mengikat para pihak (Faturohmah, 2018). Selain itu, studi mengenai sistematika akta menyimpulkan bahwa penggunaan ayat Al-Qur'an tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan apabila ditempatkan pada awal "isi" akta atau pada akhir premis, dan notaris perlu memperhatikan penempatan agar tidak melanggar ketentuan bentuk akta. Dengan kata lain, sebagian literatur tidak menolak substansi religiusnya, tetapi menekankan teknik penempatan redaksi agar kompatibel dengan formalitas (Faturohmah, 2018).

Perbedaan ini berimplikasi langsung pada praktik legal drafting: karena ada literatur yang menyatakan risiko degradasi keautentikan jika basmalah diletakkan pada awal akta (Hana & Dimam, 2022), sementara ada literatur lain yang menganggapnya sah dan tanpa implikasi hukum positif (Faturohmah, 2018), drafter yang berorientasi kepastian hukum perlu mengadopsi pendekatan risk-averse: jika para pihak menghendaki pencantuman redaksi religius, penempatannya harus dirancang agar tidak merusak struktur formal akta—misalnya mengikuti gagasan penempatan pada bagian isi atau bagian akhir premis—serta tetap mempertimbangkan bahwa persyaratan formalitas akta bukan bagian dari syarat basmalah itu sendiri dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (Faturohmah, 2018).

________________________________________

9. SUBSTANSI AKAD: RUKUN, SYARAT, DAN LARANGAN (RIBA, GHARAR, MAISIR) SEBAGAI PARAMETER DRAFTING

Beberapa kajian menegaskan bahwa penyusunan akad pembiayaan syariah harus memperhatikan rukun dan syarat sahnya akad sebagaimana ditentukan syariat Islam, dan klausul dalam pasal-pasal akad harus dapat diuji kesesuaiannya dengan hukum kontrak syariah (Hardiati & Widiana, 2021; Hidayanto, 2023). Dalam kerangka ini, akta notaris untuk akad perbankan syariah tetap harus memperhatikan unsur-unsur yang dilarang dalam muamalah, seperti riba, gharar, dan maisir, serta asas-asas perjanjian dalam kata, kalimat, dan substansinya.

Literatur tentang penerapan sharia compliance dalam murabahah juga menjelaskan bahwa identifikasi risiko kepatuhan syariah perlu mencakup pemeriksaan adanya pelanggaran prinsip syariah—riba, gharar, maysir, tadlis atau penipuan, pemaksaan, atau keharaman objek—serta pengecekan pemenuhan rukun dan syarat akad pada kontrak yang dibuat bank syariah (Ubaidillah, 2022). Dengan demikian, legal drafting syariah idealnya memiliki fungsi screening substantif: bukan hanya membangun "dokumen yang dapat dieksekusi", tetapi juga membangun dokumen yang "halal secara konstruksi akad" (Hardiati & Widiana, 2021; Ubaidillah, 2022).

Konsekuensi hukumnya tidak ringan. Kajian tentang implikasi akta murabahah yang tidak sesuai prinsip syariah menyatakan bahwa apabila akta pembiayaan murabahah tidak sesuai dengan prinsip syariah, akta tersebut dapat batal demi hukum (Parmitasari, 2020). Kajian lain mengenai pengawasan pada akta pembiayaan notaris menegaskan bahwa akta yang dibuat notaris dan tidak sesuai prinsip syariah dapat berujung batal demi hukum, dan pelanggaran syarat objektif dapat berakibat batal demi hukum—sementara pelanggaran syarat subjektif berakibat dapat dibatalkan (Harahap et al., 2020). Dengan demikian, legal drafting syariah tidak dapat memisahkan diri dari analisis akibat hukum jika prinsip syariah tidak tercermin dalam rumusan klausul (Harahap et al., 2020; Parmitasari, 2020; Ubaidillah, 2022).

________________________________________

10. KONTRAK BAKU (STANDARD CONTRACT): EFISIENSI, KEBOLEHAN, DAN RISIKO KETIMPANGAN KLAUSUL

Praktik kontrak baku sangat dominan dalam perbankan syariah. Beberapa kajian menyatakan bahwa akad pembiayaan murabahah di bank syariah dituangkan dalam bentuk akad baku dan nasabah penerima fasilitas tidak diberikan kesempatan bernegosiasi atas klausul yang ada, karena akad sudah dipersiapkan dengan format standar (Hardiati & Widiana, 2021). Meski demikian, kajian yang sama menyimpulkan bahwa keberadaan klausul baku pada pembiayaan murabahah tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan telah memuat syarat minimum yang harus ada dalam akad sesuai fatwa DSN yang dirumuskan dalam regulasi perbankan (Hardiati & Widiana, 2021).

Literatur lain yang meninjau penggunaan kontrak baku dalam perspektif Islam juga menyatakan bahwa kontrak baku dapat dibenarkan sebagai perkara mubah—selama tidak ada dalil yang mengharamkan—dengan argumentasi maqasid berupa kemudahan dan percepatan kontrak, walaupun secara normatif prinsip konsensus—misalnya dikaitkan dengan QS An-Nisa: 29—tetap menjadi rujukan etis agar transaksi berlangsung atas dasar kerelaan (Fidhayanti, 2017). Kajian tentang perjanjian baku mudharabah juga menyatakan kontrak baku dapat dibuat sah dan sesuai beberapa aspek hukum kontrak syariah, tetapi perlu perhatian pada isi kontrak yang dapat merugikan salah satu pihak, khususnya nasabah.

Namun, literatur secara simultan menyoroti problem ketimpangan klausul. Kajian mengenai klausul rahn di pegadaian syariah menemukan norma klausul yang tidak sesuai ketentuan hukum Islam karena mengandung syarat yang fasid, serta menekankan bahwa dari segi isi akad dilarang mencantumkan klausul yang memperlihatkan kedudukan para pihak yang tidak seimbang (Aziwantoro, 2018). Kajian tentang musyarakah mutanaqishah dalam bentuk akta notaris juga menemukan bahwa kontrak yang dibuat tidak menunjukkan kesesuaian dengan prinsip syariah dan menekankan pentingnya kebebasan tanpa paksaan agar klausul yang dimasukkan tidak melahirkan kebatilan (Arini & Anggoro, 2021).

Dengan demikian, legal drafting syariah pada kontrak baku menuntut mekanisme pengaman: notaris atau legal drafter perlu menilai apakah klausul standar menimbulkan ketidakseimbangan, klausul eksonerasi, atau pengalihan risiko yang tidak adil, sekalipun bentuk bakunya sendiri dapat dibenarkan (Aziwantoro, 2018; Arini & Anggoro, 2021).

________________________________________

11. AKAD-AKAD SYARIAH SEBAGAI OBJEK LEGAL DRAFTING: TITIK KRITIS DARI PRAKTIK

Pembahasan legal drafting syariah menjadi lebih operasional jika dilihat dari jenis akad dan pola implementasinya.

11.1 Murabahah

Dalam murabahah, kajian menegaskan bahwa murabahah adalah transaksi jual beli dengan margin, dan secara syariah bank seharusnya membeli terlebih dahulu objek yang dipesan secara sah, lalu menjualnya kepada nasabah (Ubaidillah, 2022). Literatur lain mengenai pembebanan hak tanggungan pada akad murabahah mengkritik praktik yang memperlakukan murabahah sebagai perjanjian utang-piutang dan menyatakan mekanisme murabahah sebagai jual beli—bank membeli lalu menjual kembali—tidak dilaksanakan secara benar, serta menyebut ketidaksesuaian dengan ketentuan DSN-MUI dan standar produk atau regulasi terkait (Haryono et al., 2020). Kajian tentang sharia compliance murabahah juga menyebut adanya deviasi praktik ketika bank mewakilkan secara penuh kepada nasabah untuk membeli dan menerima barang dari pemasok sehingga transaksi jual beli pada praktiknya hanya terjadi antara pemasok dan nasabah, yang dipandang bertentangan dengan prasyarat konstruksi murabahah (Ubaidillah, 2022).

Dengan demikian, titik drafting yang krusial adalah bagaimana merumuskan urutan transaksi dan peran para pihak agar dokumen benar-benar memotret dua tahap jual beli murabahah—bank membeli, kemudian bank menjual—bukan semata-mata memformalkan pembiayaan bergaya kredit (Haryono et al., 2020; Ubaidillah, 2022).

11.2 Musyarakah Mutanaqishah

Dalam musyarakah mutanaqishah (MMQ), literatur tentang implementasi MMQ pada perbankan syariah menunjukkan adanya isu syariah, legal, dan operasional, serta menemukan bahwa implementasi MMQ pada beberapa poin belum sesuai syariah dan terdapat indikasi ketidaksesuaian antara dasar aturan dan implementasi, termasuk pelimpahan seluruh kewajiban biaya yang muncul yang menyimpang dari standar atau fatwa yang dirujuk penelitian (Soleh et al., 2022). Kajian lain mengenai pembiayaan musyarakah mutanaqishah dalam bentuk akta autentik juga menunjukkan bahwa akad harus dicapai bebas tanpa paksaan, dan klausul perlu disusun sesuai kepentingan para pihak selama tidak menimbulkan kebatilan (Arini & Anggoro, 2021).

Ini menunjukkan bahwa legal drafting MMQ bukan hanya perkara merumuskan "pembayaran angsuran porsi bank", tetapi juga merumuskan struktur kemitraan dan pembagian risiko atau biaya secara adil dan konsisten dengan prinsip syirkah (Arini & Anggoro, 2021; Soleh et al., 2022).

11.3 Rahn (Gadai Syariah)

Dalam rahn (gadai syariah), kajian klausul rahn menemukan kontrak baku rahn pada pegadaian syariah bermasalah karena mengandung syarat fasid dan menimbulkan ketidakseimbangan posisi para pihak, sehingga keterlibatan notaris dipandang urgen untuk menjamin perlindungan konsumen dan keseimbangan rahin–murtahin (Aziwantoro, 2018). Dengan demikian, legal drafting rahn harus menempatkan klausul secara seimbang dan menghindari syarat yang fasid, sekaligus memastikan notaris menjalankan fungsi netral dan penyuluhan hukum (Aziwantoro, 2018; Fidhayanti, 2017).

11.4 Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT)

Dalam ijarah muntahiyah bittamlik (IMBT), kajian implementasi IMBT dengan jaminan hak tanggungan menegaskan adanya kesalahan penerapan ketika hak tanggungan dipasangkan pada akad IMBT berbasis sewa, karena pengikatan hak tanggungan dinilai dapat dilakukan jika timbul utang akibat sewa yang tidak dibayar, bukan terhadap akad IMBT yang dasarnya sewa; kesalahan ini dipandang dapat menyebabkan akad menjadi fasid. Ini menunjukkan pentingnya drafting alignment: instrumen jaminan yang dipilih dan redaksi jaminan harus konsisten dengan konsekuensi hukum akad pokoknya.

________________________________________

12. HYBRID CONTRACT (MULTI AKAD): TANTANGAN STRUKTUR DAN TEKNIK DRAFTING

Literatur tentang multi akad (hybrid contract) menjelaskan bahwa banyak produk lembaga keuangan syariah memuat beberapa akad sekaligus, dan penilaian kepatuhan syariah dapat dilakukan dengan memperhatikan akad serta syarat-syarat yang digunakan dalam produk. Kajian tersebut menekankan bahwa dalam praktik, meskipun beberapa akad dipandang sebagai satu kesatuan, dalam pembuatan draf kontrak ada akad tertentu yang perlu dipisahkan—misalnya pada musyarakah mutanaqishah, akad syirkah milk dipisahkan dari akad ijarah—sementara pada skema lain akad dapat disusun terpisah tetapi tetap dipandang satu entitas transaksi.

Literatur implementasi MMQ juga mengingatkan prinsip bahwa tidak dibolehkan satu kontrak menjadi syarat untuk melakukan kontrak lainnya, yang menjadi parameter penting dalam struktur produk berbasis kombinasi akad (Soleh et al., 2022). Maka, legal drafting hybrid contract memerlukan teknik yang mampu menjaga independensi masing-masing akad, memastikan urutan dan relasi antarakad tidak menyalahi prinsip syariah, sekaligus menjaga kejelasan hak-kewajiban agar tidak menimbulkan gharar dalam struktur transaksi (Soleh et al., 2022).

________________________________________

13. JAMINAN (COLLATERAL) DAN KEKOSONGAN REGULASI SYARIAH: DAMPAKNYA PADA DRAFTING AKTA DAN KLAUSUL

Bidang jaminan adalah area yang paling jelas menunjukkan adanya ketegangan antara hukum positif dan kebutuhan syariah. Kajian tentang akad perbankan syariah dalam akta notaris menyatakan bahwa pengikatan jaminan dalam praktik akta perbankan syariah masih menggunakan konsep jaminan konvensional—misalnya hak tanggungan dan fidusia—karena belum ada aturan syariah yang mengatur pengikatan jaminan, sehingga terjadi kekosongan hukum (recht vacuum). Kajian lain juga menyimpulkan masih adanya kekosongan hukum pada transaksi syariah di lembaga keuangan syariah karena belum adanya regulasi pengikatan jaminan untuk akad syariah (Nurwulan, 2018). Studi komparatif rahn tasjily Indonesia–Malaysia juga menyebut bahwa pembuatan akta jaminan masih bersifat konvensional; notaris hanya mencantumkan data akad pokok, sedangkan anatomi dan konten akta fidusia, hak tanggungan, maupun hipotek masih konvensional.

Di titik ini, legal drafting syariah menghadapi pilihan sulit: menggunakan instrumen jaminan yang tersedia dalam hukum positif untuk perlindungan bank (prinsip kehati-hatian) (Dasopang, 2022), sambil mencoba mereduksi redaksi agar tidak menggeser akad syariah menjadi akad utang-piutang yang menyimpang dari karakter akad pokok (Haryono et al., 2020). Kajian tentang harmonisasi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dengan akad pembiayaan syariah bahkan menilai APHT kurang relevan dengan prinsip syariah dan berpotensi memunculkan konflik norma, sehingga diperlukan pembentukan lembaga jaminan syariah agar sharia compliance terlaksana, serta diperlukan model perubahan redaksi APHT agar berciri kepatuhan syariah (Zulkifli, 2018).

Dengan demikian, drafting klausul jaminan dalam akad syariah perlu dibaca sebagai kerja "harmonisasi teks": tetap sah menurut prosedur pendaftaran dan eksekusi hukum positif, namun meminimalkan distorsi konseptual terhadap akad syariah (Zulkifli, 2018).

________________________________________

14. KLAUSUL WANPRESTASI, SANKSI, DAN KEPASTIAN EKSEKUSI

14.1 Klausul Wanprestasi dan Konsekuensi Keterlambatan

Sengketa sering muncul karena wanprestasi atau pelaksanaan yang menyimpang dari akad. Literatur tentang strategi penyelesaian wanprestasi murabahah menekankan pentingnya pembuatan draf akad yang komprehensif, jelas, lugas, dan tuntas agar menjadi acuan skema akad dan arsip rekam jejak hubungan lembaga–nasabah (Shofanisa, 2017). Di sisi lain, kajian implikasi akta murabahah yang tidak sesuai prinsip syariah menekankan pentingnya "sanksi" dalam sistem hukum Indonesia sebagai bagian penutup aturan, serta menyebut sanksi ganti rugi dapat dijatuhkan ketika pihak yang wanprestasi tetap melakukan wanprestasi setelah dinyatakan wanprestasi (Parmitasari, 2020).

Dari perspektif legal drafting, hal ini menggarisbawahi bahwa klausul wanprestasi dan konsekuensi keterlambatan atau kelalaian harus dirumuskan secara jelas, tetapi tetap selaras dengan karakter akad dan prinsip syariah agar tidak berubah menjadi mekanisme riba atau ketidakadilan terselubung (Parmitasari, 2020; Ubaidillah, 2022).

14.2 Kepastian Eksekusi dan Grosse Akta

Dalam konteks kepastian eksekusi, kajian mengenai grosse akta pengakuan hutang pada pembiayaan perbankan syariah menyatakan bahwa pengakuan hutang dalam bentuk akta notariil memiliki kekuatan pembuktian, dan pada prinsipnya grosse akta yang dibuat notaris mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan hakim berkekuatan hukum tetap. Namun, studi ini juga membedakan konsekuensi hutang piutang pada kategori akad pembiayaan tertentu, sehingga penggunaan instrumen seperti pengakuan hutang harus selaras dengan karakter akad—misalnya Natural Certainty Contracts vs Natural Uncertainty Contracts—agar keabsahannya dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, legal drafting syariah menuntut pemetaan konsekuensi hukum akad pokok: apakah akad melahirkan relasi hutang-piutang yang cocok dengan instrumen eksekutorial tertentu, ataukah akad berbasis kemitraan yang memerlukan pembuktian kewajiban tertunggak yang berbeda.

________________________________________

15. PENYELESAIAN SENGKETA: SULH–TAHKIM–QADHA, ADR, ARBITRASE SYARIAH, DAN LITIGASI PENGADILAN AGAMA

Kerangka Islam klasik mengenal model penyelesaian sengketa melalui al-sulh (perdamaian), tahkim (arbitrase), dan wilayat al-qadha (kekuasaan kehakiman) (Badruzaman, 2019). Dalam sistem hukum positif Indonesia, penyelesaian sengketa ekonomi syariah juga dapat dilakukan melalui perdamaian atau ADR, arbitrase, dan litigasi (Badruzaman, 2019). Literatur arbitrase Islam menegaskan keberadaan lembaga arbitrase syariah nasional (BASYARNAS) sebagai yayasan yang dibentuk berdasarkan akta notaris, sehingga secara kelembagaan BASYARNAS memiliki landasan formal dalam sistem hukum Indonesia (Heriyanti et al., 2023). Literatur lain mengenai penyelesaian sengketa bisnis syariah menegaskan bahwa jalur litigasi merupakan kewenangan pengadilan, sedangkan non-litigasi membuka ruang pilihan penyelesaian sesuai kesepakatan para pihak (Badruzaman, 2019).

Oleh sebab itu, legal drafting syariah semestinya merumuskan klausul penyelesaian sengketa secara jelas—mencakup forum, mekanisme, dan pilihan prosedur—karena kejelasan kontrak dipandang berkorelasi dengan efektivitas GCG dan perlindungan para pihak (Fardiyanto, 2021; Badruzaman, 2019). Pada sisi litigasi, kajian mengenai kedudukan perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional menyatakan bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui litigasi dan non-litigasi, dengan litigasi menjadi kewenangan absolut pengadilan agama.

Ini memperlihatkan bahwa legal drafting syariah tidak hanya memotret transaksi saat berjalan, tetapi juga harus memotret "arsitektur penyelesaian sengketa" sejak awal, agar ketika terjadi wanprestasi atau perselisihan tentang pelaksanaan akad, para pihak tidak terjebak pada ketidakpastian forum (Badruzaman, 2019).

________________________________________

16. PEMBAHASAN: SINTESIS PRINSIP-PRINSIP LEGAL DRAFTING SYARIAH YANG BERORIENTASI KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN MUAMALAH

Berdasarkan sintesis literatur yang telah dipaparkan pada bagian-bagian sebelumnya, legal drafting menurut hukum Islam—khususnya dalam praktik akad dan akta pada transaksi ekonomi dan perbankan syariah di Indonesia—dapat dipahami sebagai proses merancang dokumen yang mencakup lima dimensi sekaligus.

Pertama, memenuhi formalitas akta sesuai peraturan perundang-undangan agar tidak terdegradasi atau batal demi hukum (Hana & Dimam, 2022; Harahap et al., 2020). Kedua, memenuhi rukun dan syarat akad serta bebas dari unsur terlarang seperti riba, gharar, dan maisir (Hardiati & Widiana, 2021; Ubaidillah, 2022). Ketiga, menjaga keseimbangan para pihak dan menghindari klausul yang fasid atau timpang, meskipun kontrak baku dapat dibenarkan atas dasar efisiensi dan kemaslahatan (Aziwantoro, 2018; Hardiati & Widiana, 2021). Keempat, mengharmonisasikan instrumen jaminan yang tersedia dalam hukum positif dengan karakter akad syariah di tengah kekosongan regulasi jaminan syariah (Nurwulan, 2018; Zulkifli, 2018). Kelima, memformulasikan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas dengan merujuk model Islam klasik dan pilihan mekanisme dalam hukum positif—ADR, arbitrase, litigasi (Badruzaman, 2019).

Dalam keseluruhan proses ini, notaris berperan strategis sebagai pejabat pembuat akta autentik, "filter" terakhir sebelum pembiayaan direalisasikan, sekaligus aktor yang dituntut netral, kompeten, dan mampu melakukan penyuluhan hukum—sementara pengawasan kepatuhan syariah tetap memerlukan sinergi dengan mekanisme pengawasan syariah lembaga—misalnya DPS—agar sharia compliance bukan sekadar label formal, melainkan realitas substantif dalam rumusan klausul dan pelaksanaan akad (Fardiyanto, 2021; Harahap et al., 2020; Nurwulan, 2018; Ubaidillah, 2022; Zulva & Roisah, 2022).

________________________________________

17. KESIMPULAN

Kajian ini menghasilkan beberapa kesimpulan pokok. Pertama, legal drafting syariah adalah kerja integratif yang memadukan dimensi teknis-formal, substantif-syariah, dan etik-prosedural secara bersamaan; ketiganya tidak dapat dipisahkan tanpa mengorbankan salah satu aspek keabsahan dokumen.

Kedua, karakter hibrid legal drafting syariah di Indonesia—yang bergerak di antara Undang-Undang Jabatan Notaris dan prinsip syariah—menuntut kompetensi ganda dari notaris dan legal drafter, yakni penguasaan hukum positif sekaligus pemahaman mendalam tentang fiqh muamalah dan fatwa DSN-MUI.

Ketiga, kekosongan regulasi pada sejumlah bidang—terutama instrumen jaminan syariah dan format baku akta syariah—masih menjadi hambatan struktural yang memaksa praktisi melakukan harmonisasi ad hoc dengan risiko ketidakkonsistenan.

Keempat, kepastian hukum dan keadilan muamalah dalam legal drafting syariah tidak dapat bergantung semata pada notaris; diperlukan sinergi antara notaris, DPS, manajemen lembaga keuangan syariah, dan otoritas pengawas untuk memastikan sharia compliance bersifat substantif, bukan sekadar formal.

Kajian ini merekomendasikan perlunya pembentukan regulasi khusus mengenai bentuk dan anatomi akta syariah, sertifikasi kompetensi syariah bagi notaris yang menangani akad lembaga keuangan syariah, serta pembentukan lembaga jaminan syariah sebagai solusi atas kekosongan hukum yang ada.

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, M., & Yazid, F. (2020). Implementasi ketentuan akta autentik notaris pada pembuatan akad di perbankan syariah. Law Jurnal, 1(1), 25–31. https://doi.org/10.46576/lj.v1i1.785

Arini, D. I. D., & Anggoro, T. (2021). Keabsahan hukum grosse akta pengakuan hutang pada akad pembiayaan perbankan syariah. Jurnal USM Law Review, 4(2), 484–503. https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4056

Ayatik, A., Susanti, D. O., & Tektona, R. I. (2022). Implikasi hukum bagi akta pembiayaan murabahah yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Jurnal Supremasi, 53–67. https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i2.1821

Aziwantoro, J. (2018). Telaah normatif atas akta notariil dalam transaksi ekonomi syariah. Perada, 1(1), 29–44. https://doi.org/10.35961/perada.v1i1.8

Badruzaman, D. (2019). Isu kontemporer peran notaris dalam akad murabahah di lembaga keuangan syari'ah. Muslim Heritage, 4(1), 141. https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v4i1.1589

Dasopang, N. (2022). Pelaksanaan akad musyarakah di bank syariah. Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora, 8(2), 231–248. https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v8i2.1848

Fardiyanto, A. S. (2021). Formulasi terhadap sistematika akta dalam akad syariah yang berkepastian hukum. Jurnal Lex Renaissance, 6(2). https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss2.art8

Faturohmah, I. (2018). Peran notaris dalam menegakkan good corporate governance pada perbankan syariah. Lex Renaissance, 3(1). https://doi.org/10.20885/jlr.vol3.iss1.art10

Fidhayanti, D. (2017). Kekuatan mengikat perjanjian di bawah tangan dalam pembiayaan bank syariah. Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah, 8(1), 45. https://doi.org/10.18860/j.v7i3.4332

Hana, K. F., & Dimam, I. (2022). Diskursus akad pembiayaan bank syariah dalam perspektif hukum di Indonesia. Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, 5(1), 59. https://doi.org/10.21043/tawazun.v5i1.13731

Harahap, W. A., Nurdin, A., & Santoso, B. (2020). Kompetensi notaris dalam pembuatan perjanjian syariah: Tinjauan dari perspektif hukum ekonomi syariah. Notarius, 13(1), 170–180. https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29171

Hardiati, N., & Widiana, S. (2021). Model-model penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Transekonomika: Akuntansi, Bisnis, dan Keuangan, 1(5), 485–497. https://doi.org/10.55047/transekonomika.v1i5.80

Haryono, T. S., Wisnaeni, F., & Cahyaningtyas, I. (2020). Peranan notaris dalam membuat akta akad pembiayaan murabahah di BMT Syariah Wanita Islam. Notarius, 13(2), 682–693. https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31093

Heriyanti, H., Isnainul, O., & Julianda, R. (2023). Tinjauan yuridis pengikatan hak tanggungan atas akad pembiayaan/kredit di bawah tangan pada perbankan syariah: Studi pada Bank Aceh Syariah Cabang Singkil. Iblam Law Review, 3(3), 375–391. https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.157

Hidayanto, B. I. (2023). Kohesi klausul basmalah pada perjanjian syariah pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. Sanskara Ekonomi dan Kewirausahaan, 2(01), 50–60. https://doi.org/10.58812/sek.v2i01.269

Masriani, Y. T. (2017). Urgensi akta notariil dalam transaksi ekonomi syariah. Journal of Islamic Studies and Humanities, 1(1), 1–20. https://doi.org/10.21580/jish.11.1370

Nurwulan, P. (2018). Akad perbankan syariah dan penerapannya dalam akta notaris menurut undang-undang jabatan notaris. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 25(3), 623–644. https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss3.art10

Nu'man, M. H. (2021). Penerapan prinsip syariah pada akad musyarakah mutanaqishah di bank syariah dalam bentuk akta notaris yang mengandung klausula eksonerasi. Bayani, 1(2), 106–128. https://doi.org/10.52496/bayaniv.1i.2pp106-128

Parmitasari, I. (2020). Autentikasi akad pembiayaan pada perbankan syariah dalam penggunaan lafadz basmallah. Undang: Jurnal Hukum, 3(1), 85–105. https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.85-105

Shofanisa, A. N. (2017). Pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada akta pembiayaan notaris dalam rangka kepatuhan prinsip syariah (sharia compliance). Yuridika, 32(2), 189. https://doi.org/10.20473/ydk.v32i2.4632

Soleh, M., Yasin, Z., & Yusuf, H. (2022). Penerapan kepatuhan syariah dan peraturan jabatan notaris pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam, 2(01), 15–24. https://doi.org/10.59833/qonuni.v2i01.723

Ubaidillah, A. (2022). Review peran notaris dalam pembagian harta gono gini pada proses perceraian. Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam, 2(01), 41–49. https://doi.org/10.59833/qonuni.v2i01.726

Zulkifli, Z. (2018). [Harmonisasi APHT dengan akad pembiayaan syariah]. Jurnal Hukum Islam, 48. https://doi.org/10.28918/jhi.v16i1.1393

Zulva, A., & Roisah, K. (2022). Peran notaris dalam pembuatan akad pembiayaan syariah guna menegakkan good corporate governance. Notarius, 16(3), 1251–1268. https://doi.org/10.14710/nts.v16i3.41328