01523 - Legal Audit dalam Perspektif Hukum Islam: Kerangka, Ruang Lingkup, Metode, dan Fungsi Mitigasi Risiko Hukum

Abstract

Legal audit in the context of Islamic law is not merely a formal compliance examination against positive law, but also encompasses a comprehensive assessment of sharia compliance as the moral-legal foundation of Islamic economic activity. This article synthesizes scholarly literature on sharia compliance audit, sharia governance, and Islamic financial law to construct a conceptual framework for legal audit from an Islamic perspective. The discussion covers the normative foundations of sharia legal audit, its scope across banking, zakat, takaful, and Islamic fintech sectors, risk-based methodologies including ex-ante and ex-post approaches, the role of maqasid al-sharia as an ethical evaluative horizon, and the critical importance of auditor competence, independence, and institutional design. The article further examines cross-jurisdictional complexity and the gap between sharia expectations and enforceability under national secular law, with reference to landmark cases such as Beximco. It concludes that a comprehensive sharia legal audit functions as a risk mitigation mechanism that integrates sharia compliance, regulatory adherence, enforceable contract design, and enhanced transparency and accountability through structured audit and disclosure frameworks.

Keywords: legal audit, sharia compliance, sharia governance, Islamic finance, risk mitigation, maqasid al-sharia

________________________________________

Abstrak

Legal audit dalam perspektif hukum Islam tidak semata-mata merupakan pemeriksaan kepatuhan formal terhadap hukum positif, melainkan juga mencakup penilaian menyeluruh atas kepatuhan syariah sebagai landasan moral-legal aktivitas ekonomi Islam. Artikel ini menyintesiskan literatur ilmiah mengenai audit kepatuhan syariah, tata kelola syariah, dan hukum keuangan Islam guna membangun kerangka konseptual legal audit dari perspektif hukum Islam. Pembahasan mencakup landasan normatif audit legal syariah, ruang lingkupnya pada sektor perbankan, zakat, takaful, dan fintech syariah, metodologi berbasis risiko termasuk pendekatan ex-ante dan ex-post, peran maqasid al-syariah sebagai horizon evaluatif etis, serta urgensi kompetensi, independensi, dan desain institusional pengaudit. Artikel ini juga mengkaji kompleksitas lintas yurisdiksi dan kesenjangan antara ekspektasi syariah dengan ketertegakan kontrak di bawah hukum nasional sekuler, dengan merujuk pada preseden kasus Beximco. Disimpulkan bahwa legal audit syariah yang komprehensif berfungsi sebagai mekanisme mitigasi risiko hukum yang memadukan kepatuhan syariah, kepatuhan regulasi, desain kontrak yang dapat ditegakkan, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas melalui audit dan pengungkapan yang terstruktur.

Kata Kunci: legal audit, kepatuhan syariah, tata kelola syariah, keuangan Islam, mitigasi risiko, maqasid al-syariah

________________________________________

1. Pendahuluan

Legal audit dalam konteks perusahaan atau transaksi dapat dipahami sebagai pemeriksaan menyeluruh atas aspek-aspek hukum untuk mengidentifikasi risiko hukum. Dalam perspektif hukum Islam, pemeriksaan menyeluruh tersebut tidak hanya diarahkan pada kepatuhan terhadap hukum positif (state law), tetapi juga pada kepatuhan terhadap norma syariah yang menjadi dasar legitimasi moral–legal bagi aktivitas ekonomi Islam. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa syariah berisi norma legal sekaligus norma moral yang menjadi standar penilaian perilaku manusia; tidak setiap ketentuan syariah berkarakter "legal" dalam arti dapat ditegakkan oleh negara, tetapi seluruhnya memuat dimensi moral (Ercanbrack, 2010; Faza' & Badwan, 2024).

Dalam industri keuangan syariah, kebutuhan assurance atas kepatuhan syariah dilembagakan melalui sharia governance yang mencakup fungsi fatwa/penetapan (sharia pronouncement), review, supervisi, audit, manajemen risiko, dan riset kepatuhan (Hamid, 2018; Naim & Kasri, 2025). Karena kepatuhan syariah merupakan karakteristik pembeda lembaga keuangan syariah dan berkaitan langsung dengan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap "kehalalan" produk/jasa, risiko ketidakpatuhan syariah dipahami sebagai risiko yang dapat menggerus reputasi dan kredibilitas institusi (Tlemsani et al., 2020; Wani & Dar, 2022).

Bahkan dalam konteks negara sekuler, dimensi religious distinctiveness lembaga keuangan Islam dipandang memunculkan risiko reputasi khusus yang tidak selalu terjawab oleh pendekatan regulasi negara yang enggan mengatur dimensi keagamaan secara substantif (Hassan & Rabbani, 2022). Implikasinya, legal audit berbasis syariah perlu memperhitungkan risiko reputasi–kepatuhan yang spesifik tersebut, bukan sekadar risiko legal-formal.

________________________________________

2. Landasan Normatif Legal Audit Menurut Hukum Islam

Landasan normatif legal audit menurut hukum Islam secara konseptual kembali pada sumber-sumber syariah (Al-Qur'an dan Sunnah) sebagai rujukan prinsip hukum (Faza' & Badwan, 2024; Özdem, 2019), sekaligus pada instrumen turunan seperti fatwa dan standar tata kelola yang diproduksi oleh institusi standar—misalnya AAOIFI dan IFSB—yang berfungsi sebagai platform tata kelola syariah lintas yurisdiksi (Can, 2020; Hamid, 2018; Naim & Kasri, 2025).

Namun, literatur juga menekankan bahwa "syariah" tidak selalu identik dengan "Islamic law" sebagai hukum negara; syariah lebih tepat dipahami sebagai sistem sosial berbasis prinsip-prinsip yang diturunkan dari ajaran Islam, sedangkan "Islamic law" adalah himpunan aturan yang dipositifkan oleh yurisdiksi tertentu (Özdem, 2019). Perbedaan ini penting bagi legal audit, karena banyak transaksi keuangan syariah—terutama lintas batas—secara praktik tetap tunduk pada hukum nasional sekuler sebagai governing law, sementara kepatuhan syariahnya dijaga melalui struktur kontrak, fatwa, dan mekanisme tata kelola internal (T, 2024; Tumewang, 2017).

Literatur sengketa keuangan syariah di Inggris menunjukkan bahwa rujukan umum "subject to the principles of Sharia" tidak otomatis menginkorporasi syariah sebagai hukum yang dapat diterapkan pengadilan. Preseden Beximco menegaskan keterbatasan tersebut dan memperlihatkan potensi "legal risk" ketika pihak berupaya menjadikan non-kepatuhan syariah sebagai dasar pembatalan/ketidakberlakuan kontrak (T, 2024; Tumewang, 2017). Karena itu, legal audit syariah yang komprehensif perlu memeriksa bukan hanya "kesesuaian syariah" substansi akad, tetapi juga "ketertegakan" (enforceability) kontrak dalam kerangka hukum positif, termasuk kualitas klausul governing law, pilihan forum, dan desain penyelesaian sengketa. Literatur menyarankan arbitrase sebagai opsi yang dapat lebih adaptif, antara lain karena para pihak dapat memilih arbiter dengan kompetensi spesifik keuangan syariah yang mungkin tidak dimiliki hakim peradilan umum (T, 2024).

________________________________________

3. Ruang Lingkup Legal Audit Syariah: Dari Kepatuhan Akad hingga Tata Kelola dan Pelaporan

3.1 Tiga Lapisan Kepatuhan

Dalam praktik industri, konsep kepatuhan syariah didefinisikan sebagai upaya memastikan kebijakan, ketentuan, sistem, prosedur, dan aktivitas bisnis lembaga keuangan Islam selaras dengan regulasi dan prinsip syariah (Alziyadat & Ahmed, 2018). Karena itu, legal audit syariah secara ruang lingkup minimal menyentuh tiga lapis:

1. Kepatuhan akad dan aktivitas operasional terhadap larangan/ketentuan utama, misalnya pelarangan riba, gharar, dan maysir dalam praktik perbankan syariah (El-Halaby et al., 2021; Tlemsani et al., 2020);

2. Kepatuhan tata kelola syariah, mencakup peran SSB/DPS, review, audit syariah, dan manajemen risiko syariah (Hamid, 2018; Karbhari et al., 2023); dan

3. Kepatuhan pelaporan dan pengungkapan yang menjadi sarana akuntabilitas publik, termasuk keterkaitan dengan standar akuntansi/audit syariah yang diterbitkan lembaga standar seperti AAOIFI (Can, 2020; Faizi & Shuib, 2024).

Literatur mengenai sharia governance di Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa kerangka tata kelola syariah umumnya menempatkan komite/board syariah pada level institusi, disertai fungsi sharia review, sharia audit, dan sharia risk management untuk menjamin aktivitas tetap sejalan dengan prinsip syariah (Gulyamov, 2024; Karbhari et al., 2023). Di Bahrain, bank sentral mewajibkan adopsi standar AAOIFI termasuk standar governance, sehingga lembaga keuangan Islam diwajibkan menjalankan review dan audit syariah berkala (Apriliana & Siswantoro, 2021). Contoh ini memperlihatkan bahwa legal audit syariah di suatu yurisdiksi harus membaca lanskap regulasi: apakah standar tertentu bersifat wajib (mandatory) atau sukarela (voluntary), karena konsekuensinya berbeda terhadap risiko kepatuhan dan risiko sanksi.

3.2 Perluasan Ruang Lingkup: Zakat, Takaful, BMT, dan Fintech

Ruang lingkup tersebut juga perlu diperluas melampaui perbankan, karena literatur menunjukkan kebutuhan assurance syariah pada lembaga zakat, lembaga mikro syariah (BMT/BPRS), takaful, dan fintech syariah.

Dalam tata kelola zakat, Zakat Core Principles (ZCP) menempatkan "sharia's function" dan "sharia's control and internal audit" sebagai bagian dari dimensi kepatuhan; studi kasus penerapan ZCP pada LAZ menunjukkan bahwa kepatuhan dinilai melalui prinsip-prinsip yang mencakup kontrol syariah dan audit internal (Bhuiyan et al., 2020; Hidayat & Al-Khalifa, 2018). Dalam pengelolaan takaful, literatur World Bank menegaskan bahwa proses harus disetujui sharia advisory board melalui fatwa, dan audit/review syariah tahunan diperlukan untuk memastikan struktur yang disetujui tetap berjalan (Puspitasari & Handayani, 2020).

Sementara itu, pada BMT di Indonesia, DPS melakukan supervisi operasional sekaligus konsultasi, dan menghasilkan opini kepatuhan syariah yang dilaporkan berkala serta merujuk pedoman DSN-MUI dan regulasi kementerian terkait. Studi yang sama juga menegaskan adanya kendala berupa minimnya pemahaman karyawan/nasabah atas prinsip syariah dan ketiadaan regulasi spesifik mengenai kodifikasi produk (Ercanbrack, 2019). Di area fintech, studi mengenai P2P lending syariah di Indonesia menekankan tantangan berupa ketidakpastian regulasi dan kebutuhan kerangka hukum syariah yang lebih komprehensif; rekomendasinya mencakup penguatan kewajiban keberadaan dewan pengawas syariah, audit kepatuhan syariah, serta pengungkapan aspek syariah untuk disiplin pasar (Sagbansua & Yalçıner, 2016).

Dengan demikian, legal audit syariah yang "menurut hukum Islam" dalam praktik modern cenderung berwujud audit kepatuhan syariah dan audit tata kelola (governance assurance) yang lintas-sektor, dengan variasi objek audit bergantung pada model bisnis (bank, zakat, takaful, fintech).

________________________________________

4. Metode dan Pendekatan Legal Audit Syariah

4.1 Pendekatan Berbasis Risiko

Literatur sharia audit menggarisbawahi pentingnya pendekatan berbasis risiko. Kajian tentang kepatuhan sharia audit mengklasifikasikan elemen yang memengaruhi kualitas audit dengan kerangka audit risk: inherent risk, control risk, dan detection risk (Faza' & Badwan, 2024). Kerangka ini relevan untuk legal audit syariah karena risiko ketidakpatuhan dapat muncul dari sifat produk/akad (inherent), kelemahan struktur kontrol internal dan sharia governance (control), serta kelemahan prosedur pemeriksaan dan kompetensi auditor (detection) (Faza' & Badwan, 2024; Safieddine, 2009).

4.2 Dimensi Ex-Ante dan Ex-Post

Dalam kerangka sharia governance, sharia audit juga dipahami mencakup dimensi ex-ante dan ex-post: ex-ante berkaitan dengan penetapan fatwa/penilaian permissibility produk sebelum digunakan, sedangkan ex-post berkaitan dengan pemeriksaan implementasi untuk memastikan praktik berjalan sesuai ketentuan (Hamid, 2018; Naim & Kasri, 2025). Kerangka ini menempatkan legal audit syariah sebagai proses siklus hidup (product lifecycle) yang tidak berhenti pada "approval" awal, tetapi memeriksa realisasi transaksi, dokumentasi, dan pengendalian.

4.3 Orientasi Maqasid Al-Syariah

Selain kepatuhan legal-formal terhadap akad, literatur menekankan bahwa evaluasi etika dan tujuan syariah (maqasid al-sharia) menjadi horizon yang lebih luas. Kerangka konseptual pengambilan keputusan etis di lembaga keuangan Islam mengintegrasikan doktrin syariah dengan siklus manajerial PDCA (plan–do–check–act) untuk menilai aspek etika operasi, serta menegaskan bahwa aktivitas yang "legal secara kontraktual" dapat menghasilkan outcome etis atau tidak etis (Ercanbrack, 2010). Literatur lain menempatkan maqasid dan maslahah sebagai basis yurisprudensi keuangan Islam yang seharusnya diinternalisasi melalui standar regulasi, namun praktik industri tidak selalu mengikuti maqasid/maslahah karena kurangnya regulasi dan standard setting di level internasional (Özdem, 2019).

Oleh karena itu, legal audit syariah yang komprehensif dapat disusun dalam dua lapis pengujian:

1. Uji kepatuhan syariah "minimum" pada level keabsahan akad dan larangan utama (riba/gharar/maysir) (El-Halaby et al., 2021; Tlemsani et al., 2020); dan

2. Uji keselarasan tata kelola–praktik dengan maqasid/maslahah sebagai ukuran etika kelembagaan dan orientasi pemangku kepentingan (Ercanbrack, 2010; Özdem, 2019).

Perlu dicatat, sumber-sumber yang tersedia terutama membahas implementasi pada industri keuangan syariah; penerapan langsung pada perusahaan non-keuangan di luar konteks kepatuhan investasi/keuangan tidak dirinci secara empiris dalam rujukan yang ada.

________________________________________

5. Tahapan Legal Audit Syariah pada Perusahaan dan Transaksi

5.1 Objek Pemeriksaan

Dalam praktik audit kepatuhan syariah di lembaga keuangan Islam, objek pemeriksaan lazim mencakup kebijakan, prosedur, transaksi, dan dokumentasi yang membentuk alur operasional produk. Studi tentang proses murabahah berbasis analitik data (text mining terhadap Qur'an dan Hadith) menunjukkan orientasi audit yang memeriksa kompatibilitas aktivitas dan aliran data kontrak murabahah dengan syariah, sekaligus mampu mengidentifikasi kekurangan kepatuhan pada proses bisnis bank (Syarif, 2019). Di level implementasi produk pembiayaan rumah (KPR Syariah) pada BPRS, studi lapangan menunjukkan bahwa kontrak dirancang merujuk fatwa DSN-MUI dan dituangkan dalam surat perjanjian; penelitian itu juga menegaskan pentingnya memperhatikan aspek legal dan regulasi hukum positif dalam implementasi perjanjian untuk mencegah risiko bagi BPRS, di samping kewajiban mempertimbangkan prinsip syariah (Alziyadat & Ahmed, 2018).

Dua studi ini, bila disintesiskan, menyiratkan bahwa tahapan legal audit syariah setidaknya meliputi pemeriksaan:

• (a) Basis fatwa/standar syariah yang dipakai untuk desain produk (ex-ante) (Alziyadat & Ahmed, 2018; Hamid, 2018);

• (b) Kesesuaian alur operasional dan dokumentasi dengan basis tersebut (ex-post) (Hamid, 2018; Syarif, 2019); dan

• (c) Kesesuaian dokumentasi kontraktual dengan kebutuhan hukum positif dan mitigasi risiko enforceability (Alziyadat & Ahmed, 2018; T, 2024).

5.2 Struktur Organisasi Pengawasan

Tahapan audit juga berkaitan erat dengan struktur organisasi pengawasan syariah. Studi pada BMT menunjukkan DPS melakukan supervisi operasional dan konsultasi kepada nasabah/karyawan, lalu menghasilkan opini kepatuhan yang dilaporkan berkala kepada pihak terkait sesuai pedoman DSN-MUI dan regulasi kementerian; tetapi supervisi tersebut diakui lebih fokus pada aspek kepatuhan syariah dan tidak mencakup audit laporan keuangan secara menyeluruh yang memerlukan kapabilitas akuntansi, sehingga audit keuangan tetap dilakukan oleh internal audit dan auditor independen (Ercanbrack, 2019).

Temuan ini konsisten dengan literatur yang memetakan bahwa praktik audit syariah di banyak negara sering menjadi bagian dari fungsi audit internal (Yusmad et al., 2024), dan bahwa internal audit di bank syariah memiliki otoritas komunikasi dengan organ tata kelola termasuk SSB terkait kepatuhan syariah (Thommandru et al., 2024). Karena itu, legal audit syariah yang baik perlu memetakan "siapa melakukan apa": peran DPS/SSB untuk penilaian syariah dan penerbitan opini, peran audit internal untuk pemeriksaan kontrol dan kepatuhan operasional yang lebih luas, serta peran auditor eksternal (bila ada) untuk memperkuat independensi assurance—sebuah tren yang juga dicatat dalam studi tata kelola bank syariah di Malaysia yang menyebut peningkatan outsourcing audit kepatuhan kritis kepada auditor syariah eksternal dan independen (Safieddine, 2009).

________________________________________

6. Kompetensi, Independensi, dan Kualitas Legal Audit Syariah

6.1 Kompetensi Pengaudit

Kualitas legal audit syariah—yang pada praktiknya adalah sharia compliance audit dan governance audit—sangat bergantung pada kompetensi pengaudit dan desain fungsi kepatuhan. Studi empiris pada tujuh bank syariah di Indonesia (berdasarkan laporan tahunan 2011–2018) menemukan bahwa kompetensi internal audit (IA) dan compliance function (CF) berpengaruh positif terhadap kepatuhan syariah; penelitian tersebut merekomendasikan peningkatan kualifikasi profesional melalui pendidikan, sertifikasi, dan pelatihan terkait ruang lingkup pengawasan syariah (Tlemsani et al., 2020). Literatur yang sama menekankan kebutuhan pengetahuan fikih muamalat bagi tim IA dan CF, serta perlunya integrasi pengetahuan fikih muamalat dengan keuangan/akuntansi/audit yang didukung pelatihan dan pengalaman untuk efektivitas supervisi (Tlemsani et al., 2020).

Selaras dengan itu, studi praktik DPS pada BMT menyatakan kompetensi DPS perlu mencakup fikih muamalah kontemporer dan pemahaman transaksi industri keuangan Islam (Ercanbrack, 2019), sementara studi komposisi SSB di bank-bank Bahrain menegaskan ekspektasi bahwa SSB terdiri dari sarjana yang qualified di fikih al-muamalat dan memerlukan pemeriksaan latar belakang kompetensi (akademik, pengalaman, dan exposure) sebagaimana garis besar pedoman IFSB dan regulator setempat (Muhammedi et al., 2023). Di sisi lain, bibliometrik audit syariah mengidentifikasi tantangan utama berupa kurangnya kerangka/standar audit syariah, kurangnya auditor syariah yang berkualitas dan terlatih dengan pengetahuan syariah memadai, serta persepsi bahwa audit syariah dapat menimbulkan isu inefisiensi (Yusmad et al., 2024).

Dengan demikian, legal audit syariah yang komprehensif mensyaratkan desain SDM dan tata kelola yang memadai: kompetensi fikih muamalat sekaligus literasi audit/keuangan, serta sistem pelatihan berkelanjutan (Tlemsani et al., 2020; Yusmad et al., 2024).

6.2 Independensi dan Objektivitas

Independensi dan objektivitas menjadi persoalan kritis yang berulang dalam literatur. Studi tentang sharia governance di Bahrain mencatat tantangan utama berupa isu objektivitas dan independensi para pemangku kepentingan, termasuk departemen audit syariah internal dan sharia board (Apriliana & Siswantoro, 2021). Kajian konseptual tentang kekurangan sharia governance menegaskan bahwa dalam banyak kasus standar industri (misalnya AAOIFI/IFSB) tidak mengikat secara efektif, bank cenderung memilih/memecat pengawas syariah sendiri, dan kriteria kualifikasi pengawas tidak selalu jelas; bahkan sebagian standar/fatwa dapat berkonflik dengan resolusi akademi fikih (Birton et al., 2022).

Dalam konteks Indonesia, studi revitalisasi pengawasan bank syariah menilai adanya potensi tumpang tindih (overlap) fungsi pengawasan antara DPS, direktorat kepatuhan bank syariah, dan otoritas jasa keuangan; studi tersebut merekomendasikan amandemen UU Perbankan Syariah untuk memperjelas kewenangan sanksi DPS dan pembentukan instrumen audit perbankan syariah oleh regulator (Iman & Arifin, 2021). Sementara itu, studi etnografis–kritis atas praktik sharia board di Malaysia menemukan adanya strategi manajerial untuk memengaruhi keputusan ulama syariah dan mengidentifikasi kelemahan inheren dalam sistem review kepatuhan, sehingga membuka ruang perbaikan regulasi untuk mengurangi perilaku oportunistik dan meningkatkan akuntabilitas (Safieddine, 2009).

Keseluruhan temuan ini memperlihatkan bahwa legal audit syariah tidak dapat dipisahkan dari isu desain institusional: independensi pengawas, garis pelaporan, mekanisme sanksi, dan mitigasi konflik kepentingan (Apriliana & Siswantoro, 2021; Birton et al., 2022; Iman & Arifin, 2021).

________________________________________

7. Harmonisasi Standar dan Tantangan Lintas Yurisdiksi

Legal audit syariah menjadi lebih kompleks ketika perusahaan atau transaksi bergerak lintas yurisdiksi. Literatur harmonisasi syariah menegaskan bahwa suatu produk dapat dipandang patuh syariah oleh sebagian ulama tetapi tidak oleh yang lain, dan penerimaan kepatuhan juga dipengaruhi yurisdiksi tempat produk ditawarkan (Fund, 2006). Studi model pengawasan syariah membandingkan pendekatan terdesentralisasi (misalnya di sebagian wilayah GCC) dan terpusat (Malaysia), serta menyimpulkan bahwa independensi sharia board dan konsistensi putusan syariah merupakan komponen utama tata kelola yang efisien; model terpusat dipandang meningkatkan efektivitas dan kredibilitas (Rosalina et al., 2022).

Argumen kebutuhan standardisasi dan meta-regulatory framework juga muncul dalam analisis yang menyatakan bahwa karena syariah sering tidak diakui sebagai sumber hukum negara di banyak yurisdiksi, pendekatan black-letter law sulit diterapkan secara global, sehingga meta-regulation berbasis prinsip untuk memasukkan maqasid/maslahah dinilai lebih praktis (Özdem, 2019). Pada saat yang sama, literatur tentang disjuncture antara hukum keuangan Islam global dan hukum municipal—misalnya kasus Dana Gas—menekankan adanya "legal gaps" seperti masalah enforceability dan ketidakjelasan peran/efek syariah dalam sistem hukum negara yang dapat mengganggu kepercayaan investor (Khusmufa et al., 2021).

Dengan demikian, legal audit syariah yang komprehensif untuk transaksi lintas batas perlu memeriksa:

1. Standar syariah apa yang dipakai (AAOIFI/IFSB/fatwa lokal) dan bagaimana status pengikatnya (Birton et al., 2022; Can, 2020);

2. Apakah desain kontrak menjembatani perbedaan hukum nasional dan ekspektasi syariah (T, 2024; Tumewang, 2017); dan

3. Bagaimana strategi penyelesaian sengketa mengakomodasi kebutuhan penerapan prinsip syariah sekaligus enforceability (Khusmufa et al., 2021; T, 2024).

________________________________________

8. Keluaran Legal Audit Syariah: Dari Peta Risiko hingga Remediasi dan Pengungkapan

Berbasis literatur, keluaran legal audit syariah yang bermakna bukan hanya "opini patuh/tidak patuh", melainkan peta risiko dan rencana perbaikan yang menutup celah kepatuhan. Sharia governance menempatkan audit dan pelaporan sebagai bagian dari mekanisme pembentukan kepercayaan pemangku kepentingan; laporan sharia board/SSB idealnya menyatakan transaksi sesuai prinsip syariah dan mengungkap isu ketidakpatuhan bila ada (Hamid, 2018). Pada lembaga zakat, ZCP secara eksplisit memasukkan audit dan transparansi sebagai dimensi penting tata kelola (Bhuiyan et al., 2020; Hidayat & Al-Khalifa, 2018).

Pada fintech syariah, rekomendasi kebijakan menekankan perlunya kewajiban audit kepatuhan syariah dan pengungkapan aspek syariah yang komprehensif sebagai bagian dari disiplin pasar (Sagbansua & Yalçıner, 2016), sementara studi tentang otoritas dan penyelesaian sengketa keuangan digital syariah menegaskan urgensi regulasi khusus dan alat kepatuhan syariah maksimal melalui audit kepatuhan di bawah kontrol otoritas (Nidyanti & Siswantoro, 2019).

Dengan demikian, keluaran legal audit syariah yang sejalan dengan bukti literatur mencakup:

• Pemetaan risiko ketidakpatuhan syariah dan risiko legal (enforceability, sengketa, dan tumpang tindih kewenangan) (Iman & Arifin, 2021; Khusmufa et al., 2021; T, 2024);

• Rekomendasi penguatan sharia governance (independensi, kompetensi, fungsi audit/review/risiko) (Karbhari et al., 2023; Rosalina et al., 2022; Tlemsani et al., 2020); serta

• Rancangan perbaikan dokumentasi dan pengungkapan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas (Hamid, 2018; Hidayat & Al-Khalifa, 2018; Sagbansua & Yalçıner, 2016).

________________________________________

9. Peran Teknologi dalam Legal Audit Syariah

Sejumlah literatur menyoroti potensi teknologi—khususnya blockchain—untuk mendukung proses monitoring dan audit melalui rekam transaksi yang terlihat, dapat ditelusuri, dan dapat diaudit, sehingga memudahkan pemantauan regulator dan penyederhanaan proses audit (Casper & Allali, 2017; Prati et al., 2024). Literatur mengenai decentralized Islamic finance juga menegaskan bahwa catatan transaksi yang terverifikasi publik dapat menyederhanakan monitoring dan auditing serta membantu memastikan kepatuhan prinsip syariah dalam transaksi (Casper & Allali, 2017).

Namun, sumber-sumber yang tersedia lebih banyak membahas potensi dan kerangka konseptual; bukti implementasi luas sebagai "pengganti" audit manual atau klaim "near-infallible" tidak dapat digeneralisasi sebagai kesimpulan empiris dari keseluruhan literatur yang ada, meskipun terdapat artikel konseptual yang mengadvokasi otomasi assurance kepatuhan (Supriadi et al., 2024). Karena itu, dalam legal audit syariah, teknologi lebih tepat diposisikan sebagai alat bantu penguatan jejak audit (audit trail), pelaporan, dan deteksi anomali—bukan substitusi tunggal bagi fungsi tata kelola syariah seperti fatwa, review, dan audit berbasis kompetensi fikih muamalat (Hamid, 2018; Supriadi et al., 2024; Tlemsani et al., 2020).

________________________________________

10. Kesimpulan

Berdasarkan sintesis rujukan, "legal audit menurut hukum Islam" dalam konteks korporasi modern paling operasional dipahami sebagai audit kepatuhan syariah (sharia compliance) dan audit tata kelola syariah (sharia governance) yang secara sadar juga menguji ketertegakan kontrak dalam hukum positif. Kebutuhan audit ini muncul karena syariah berfungsi sebagai norma legal–moral yang melandasi ekspektasi etika pemangku kepentingan (Ercanbrack, 2010; Faza' & Badwan, 2024), sementara transaksi sering tunduk pada hukum nasional sekuler dengan keterbatasan penerapan syariah oleh pengadilan—misalnya preseden di Inggris (T, 2024; Tumewang, 2017).

Kerangka sharia governance menyediakan infrastruktur proses (fatwa, review, audit, supervisi, manajemen risiko, riset) yang dapat dijadikan tulang punggung legal audit syariah (Hamid, 2018; Karbhari et al., 2023), tetapi efektivitasnya mensyaratkan kompetensi fikih muamalat yang terintegrasi dengan audit/keuangan, independensi fungsi pengawasan, serta kejelasan mandat regulasi dan instrumen sanksi (Apriliana & Siswantoro, 2021; Iman & Arifin, 2021; Tlemsani et al., 2020). Kompleksitas lintas yurisdiksi dan fragmentasi standar memperkuat urgensi pendekatan audit berbasis risiko dan tata kelola yang mampu menjembatani perbedaan interpretasi syariah, status pengikatan standar, dan kebutuhan enforceability kontrak (Fund, 2006; Khusmufa et al., 2021; Rosalina et al., 2022).

Dengan demikian, legal audit syariah yang komprehensif adalah mekanisme mitigasi risiko hukum yang memadukan kepatuhan syariah, kepatuhan regulasi, desain kontrak yang dapat ditegakkan, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas melalui audit dan pengungkapan.

________________________________________

Daftar Pustaka

Alziyadat, N., & Ahmed, H. (2018). Ethical decision‐making in Islamic financial institutions in light of Maqasid Al‐Sharia: A conceptual framework. Thunderbird International Business Review, 61(5), 707–718. https://doi.org/10.1002/tie.22025

Apriliana, E. I., & Siswantoro, D. (2021). Analysis of Zakat Core Principle Application in Lembaga Amil Zakat XYZ. https://doi.org/10.2991/assehr.k.210531.084

Bhuiyan, A. B., Ali, Md. J., Islam, K. M. A., Alam, Md. S., & Solaiman, M. (2020). The issues and challenges of Shariah harmonization of the cross border transactions: Conceptual review of Islamic banking industries. International Journal of Shari'ah and Corporate Governance Research, 3(2), 1–9. https://doi.org/10.46281/ijscgr.v3i2.838

Birton, M. N. A., Ermawati, A., Ektinahati, E., & Muttaqin, M. (2022). Disclosure of internal audit functions of Islamic banks in Indonesia. Journal of Accounting and Investment, 24(1), 237–251. https://doi.org/10.18196/jai.v24i1.16388

Can, G. (2020). Does Sharia compliance affect financial reporting quality? An evidence from Muslim majority countries. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 14(1), 16–33. https://doi.org/10.1108/imefm-04-2019-0149

Casper, M., & Allali, A. A. (2017). Islamic finance made in Germany: A case study on Kuveyt Türk (KT Bank): Germany's first Islamic bank. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.3077366

El-Halaby, S., Aboul-Dahab, S., & Qoud, N. B. (2021). A systematic literature review on AAOIFI standards. Journal of Financial Reporting and Accounting, 19(2), 133–183. https://doi.org/10.1108/jfra-06-2020-0170

Ercanbrack, J. (2010). The regulation of Islamic finance in the United Kingdom. Ecclesiastical Law Journal, 13(1), 69–77. https://doi.org/10.1017/s0956618x10000827

Ercanbrack, J. (2019). Islamic financial law and the law of the United Arab Emirates: Disjuncture and the necessity for reform. Arab Law Quarterly, 33(2), 152–178. https://doi.org/10.1163/15730255-12332011

Faizi, F., & Shuib, M. S. B. (2024). Sharia governance in Islamic financial institutions: A comparative review of Malaysia and Indonesia. El Dinar Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, 12(1), 89–107. https://doi.org/10.18860/ed.v12i1.25135

Faza', M., & Badwan, N. (2024). Compliance of sharia audit in Islamic banks and Islamic financial institutions in Palestine: A literature review. Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 5(1), 42–66. https://doi.org/10.47700/jiefes.v5i1.7712

Fund, I. M. (2006). Saudi Arabia. Rapport Des Services Du FMI Sur Les Économies Nationales (IMF Staff Country Reports French), 2006(199), 1. https://doi.org/10.5089/9781451833508.002

Gulyamov, S. (2024). Application of computational law and artificial intelligence methods for Sharia compliance analysis of e-waste management systems based on blockchain. Suhuf, 36(1), 21–32. https://doi.org/10.23917/suhuf.v36i1.4447

Hamid, S. (2018). Drawing a synergy between theory and practice – A move towards a more stakeholder-oriented regulatory framework for modern Islamic finance institutions: A comparative analysis. Dalam [Judul Buku] (hlm. 117–147). https://doi.org/10.1163/9789004346888_005

Hassan, M. K., & Rabbani, M. R. (2022). Sharia governance standards and the role of AAOIFI: A comprehensive literature review and future research agenda. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 14(5), 677–698. https://doi.org/10.1108/jiabr-04-2022-0111

Hidayat, S. E., & Al-Khalifa, A. K. (2018). Shariah governance practices at Islamic banks in Bahrain from Islamic bankers' perspective. Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics, 10(1), 53–74. https://doi.org/10.15408/aiq.v10i1.5991

Iman, A. K. N., & Arifin, S. (2021). The advantages and challenges of implementing sukuk through blockchain technology. An-Nisbah Jurnal Ekonomi Syariah, 8(2), 247–270. https://doi.org/10.21274/an.v8i2.4665

Karbhari, Y., Benamraoui, A., & Hassan, A. F. S. (2023). Sharia boards, managerial strategies and governance practices in Islamic banks: A Goffmanesque discourse. Accounting Auditing & Accountability, 37(4), 1069–1095. https://doi.org/10.1108/aaaj-07-2017-3037

Khusmufa, A., Iman, N., & Arifin, S. (2021). An-Nisbah Jurnal Ekonomi Syariah, 8(2). https://doi.org/10.21274/an.v8i2

Muhammedi, S., Cheumar, M., & Haji-Othman, Y. (2023). Conceptual analysis of Shariah advisory board in the corporate governance of Islamic financial institutions in minority Muslim country: The case of Uganda. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 13(10). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v13-i10/19161

Naim, N., & Kasri, N. S. (2025). Intellectual property and Islamic finance: Opportunities and challenges for a new Islamic intellectual property finance framework. Thunderbird International Business Review, 67(3), 395–412. https://doi.org/10.1002/tie.22430

Nidyanti, A., & Siswantoro, D. (2019). Risk rating comparison between Islamic banks in Indonesia and Malaysia. https://doi.org/10.4108/eai.18-7-2019.2288647

Prati, A. H., Ashfaq, M., Ullah, S., & Hasan, R. (2024). Performance of shariah-compliant and non-shariah-compliant ETFs: A comparative study. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 18(1), 121–141. https://doi.org/10.1108/imefm-04-2024-0181

Puspitasari, L. L., & Handayani, W. (2020). Do the characteristics of internal audits and compliance functions affect sharia compliance? Journal of Indonesian Economy and Business, 35(2), 97. https://doi.org/10.22146/jieb.54574

Rosalina, H., Zakiyah, F., Rahayu, A., Zam-zamiyah, F. T., Ismail, A. M., & Izharuddin, R. (2022). Sharia supervisory board practices in conducting operational supervision in sharia microfinance institutions. Itqan Journal of Islamic Economics Management and Finance, 1(1), 25–35. https://doi.org/10.57053/itqan.v1i1.6

Safieddine, A. (2009). Islamic financial institutions and corporate governance: New insights for agency theory. Corporate Governance: An International Review, 17(2), 142–158. https://doi.org/10.1111/j.1467-8683.2009.00729.x

Sagbansua, L., & Yalçıner, K. (2016). Model proposal for Islamic supervisory boards in financial institutions. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 6(1). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v6-i1/1990

Supriadi, I., Maghfiroh, R. U., & Abadi, R. (2024). Decentralized Islamic finance: Harnessing blockchain technology. El Dinar Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, 12(1), 108–131. https://doi.org/10.18860/ed.v12i1.23333

Syarif, F. (2019). Regulatory framework for Islamic financial institutions: Lesson learnt between Malaysia and Indonesia. Journal of Halal Product and Research, 2(2), 79. https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.79-85

T, M. H. (2024). A study on the impact of blockchain technology on Islamic financial system: Challenges and opportunities. International Journal of Research in Finance and Management, 7(1), 24–32. https://doi.org/10.33545/26175754.2024.v7.i1a.277

Thommandru, A., Рахманов, А., Tillaboev, S., & Mone, V. (2024). Historical paths and contemporary evolution of sharia-compliant finance in Central Asian regions. Legal Information Management, 24(3), 191–202. https://doi.org/10.1017/s1472669624000422

Tlemsani, I., Marir, F., & Majdalawieh, M. (2020). Screening of murabaha business process through Quran and hadith: A text mining analysis. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 11(10), 1889–1905. https://doi.org/10.1108/jiabr-05-2020-0159

Tumewang, Y. K. (2017). Market performance of sharia-compliant companies in Indonesia: Relevance of earnings-management, leverage, and corporate. Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, 3(1), 19–26. https://doi.org/10.20885/jeki.vol3.iss1/art3

Wani, A. S., & Dar, S. H. (2022). Prospects of sharia governance in Islamic finance industry: Jurisdictions, standards, and implications. Talaa Journal of Islamic Finance, 2(1), 21–32. https://doi.org/10.54045/talaa.v2i1.523

Yusmad, M. A., Irwansyah, I., Marinsah, S. A., Ayyub, M., & Muang, Muh. S. K. (2024). Revitalization supervision Islamic banking in enhancement compliance in Indonesia and Malaysia. Samarah Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 8(1), 468. https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i1.20524

Özdem, B. H. (2019). Doğu tahkiminin İslami finans uyuşmazlıklarını İngiliz mahkemelerinin elinden alma yolundaki süreci. Public and Private International Law Bulletin, 295–323. https://doi.org/10.26650/ppil.2019.39.1.0001