01522 - Laches dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Padanan Fungsional melalui Pendekatan Maqāṣid al-Syarī'ah dan Qawā'id Fiqhiyyah

Laches in the Perspective of Islamic Law: Analysis of Functional Analogues through the Maqāṣid al-Sharī'ah and Qawā'id Fiqhiyyah Approach

Abstract

This article examines the concept of laches—a doctrine in equity law that bars a claim when the claimant has unreasonably delayed in asserting their rights to the detriment of the opposing party—from the perspective of Islamic law. The central question is whether Islamic jurisprudence contains an equivalent doctrine, and if not, what conceptual tools within Islamic legal tradition can serve a comparable normative function. Using a qualitative normative-legal approach grounded in the methodological framework of uṣūl al-fiqh, this study concludes that no explicit doctrine bearing the name "laches" exists in classical fiqh literature. However, Islamic law possesses functional analogues through qawā'id fiqhiyyah—particularly the maxim al-ḍarar yuzāl (harm must be removed)—and the framework of maqāṣid al-syarī'ah, both of which provide the jurisprudential basis for limiting or rejecting claims whose delay causes demonstrable harm (ḍarar) and undermines substantive justice. The study further argues that contextual factors such as 'urf (custom) and fiqh al-wāqi' (jurisprudence of reality) enrich the evaluative framework for assessing unreasonable delay. Institutionally, this functional analogue may be operationalized through judicial reasoning in court decisions and fatwā, rather than through a single codified fiqh provision.

Keywords: laches, Islamic law, fiqh, maqāṣid al-syarī'ah, qawā'id fiqhiyyah, ḍarar, equity doctrine

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep laches—sebuah doktrin dalam hukum ekuitas yang menolak tuntutan ketika pihak yang berhak terlambat mengajukan tuntutan tanpa alasan yang sah sehingga merugikan pihak lawan—dari perspektif hukum Islam. Pertanyaan utama yang diajukan adalah apakah hukum Islam memiliki doktrin yang setara, dan jika tidak, perangkat konseptual apa dalam tradisi hukum Islam yang dapat menjalankan fungsi normatif yang serupa. Dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis kualitatif yang berpijak pada kerangka metodologis uṣūl al-fiqh, kajian ini menyimpulkan bahwa tidak terdapat doktrin eksplisit bernama "laches" dalam literatur fiqh klasik. Namun demikian, hukum Islam memiliki padanan fungsional melalui qawā'id fiqhiyyah—khususnya kaidah al-ḍarar yuzāl (mudarat harus dihilangkan)—serta kerangka maqāṣid al-syarī'ah, yang keduanya memberikan landasan yurisprudensial untuk membatasi atau menolak tuntutan yang keterlambatannya menimbulkan mudarat (ḍarar) yang nyata dan merusak keadilan substantif. Kajian ini lebih jauh berargumen bahwa faktor-faktor kontekstual seperti 'urf (kebiasaan) dan fiqh al-wāqi' (fikih realitas) memperkaya kerangka evaluatif dalam menilai keterlambatan yang tidak wajar. Secara kelembagaan, padanan fungsional ini dapat dioperasionalkan melalui penalaran yudisial dalam putusan hakim dan fatwa, alih-alih melalui satu ketentuan fiqh yang terkodifikasi.

Kata Kunci: laches, hukum Islam, fiqh, maqāṣid al-syarī'ah, qawā'id fiqhiyyah, ḍarar, doktrin ekuitas

________________________________________

I. Pendahuluan: Problem "Laches" dan Pertanyaan tentang Padanannya dalam Hukum Islam

Dalam rumusan tugas ini, laches dipahami sebagai doktrin dalam hukum ekuitas yang menolak tuntutan ketika pihak yang berhak terlambat mengajukan tuntutan tanpa alasan yang sah, sehingga keterlambatan tersebut merugikan pihak lawan. Pertanyaan "laches menurut hukum Islam" karenanya menuntut penjelasan: (i) apakah dalam khazanah hukum Islam terdapat doktrin yang secara eksplisit identik dengan laches, dan (ii) bila tidak identik, perangkat konseptual apa dalam hukum Islam yang dapat menjalankan fungsi normatif serupa, yakni mencegah ketidakadilan yang timbul dari keterlambatan menuntut hak.

Dalam menjawabnya, penting terlebih dahulu menempatkan "hukum Islam" secara metodologis: ia bertumpu pada sumber wahyu (Al-Qur'an dan Hadis) yang dipahami melalui perangkat uṣūl al-fiqh, sementara "fiqh" adalah hasil pemahaman/ijtihad manusia yang bersifat dinamis dan dapat diperdebatkan sehingga memungkinkan pengembangan kaidah-kaidah untuk merespons problem sosial baru, termasuk problem prosedural seperti keterlambatan klaim (Khaera et al., 2022; Mokodenseho et al., 2024; Rusli & Mardliyah, 2023; Sa'dudin et al., 2022; Yuslem, 2020). Kemampuan bahasa Arab juga diposisikan sebagai prasyarat penting untuk memahami sumber primer dan perangkat istinbāṭ, sebab Al-Qur'an dan Hadis berbahasa Arab, dan akurasi pemahaman teks memengaruhi terbentuknya hukum, baik pada level teori maupun penerapan (Sa'dudin et al., 2022; Sulthon et al., 2024).

________________________________________

II. Klarifikasi Istilah: Syariah, Fiqh, dan Produk-Produk Pemikiran Hukum Islam

Literatur yang ada menegaskan pembedaan mendasar antara syariah dan fiqh. Syariah dipaparkan sebagai aturan-aturan yang ditetapkan Allah dan perintah Nabi, mencakup dimensi spiritual dan sosial; sementara fiqh adalah hasil pemahaman/penalaran manusia terhadap syariah—teks Al-Qur'an dan Sunnah—untuk melahirkan ketentuan praktis, sehingga fiqh bersifat lebih rinci, aplikatif, dan secara epistemik membuka ruang perbedaan pendapat (Hidayat, 2024; Khaera et al., 2022; Mokodenseho et al., 2024; Rusli & Mardliyah, 2023; Yuslem, 2020).

Karena fiqh merupakan hasil ijtihad, ia dipahami dapat berubah sesuai ruang dan waktu, sedangkan syariah sebagai norma ilahi dipandang lebih stabil. Pembedaan ini sering ditegaskan sebagai prasyarat agar diskursus pembaruan dan penerapan hukum tidak terjebak pada penyamaan fiqh dengan syariah (Hidayat, 2024; Khaera et al., 2022; Mokodenseho et al., 2024; Yuslem, 2020). Konsekuensinya, bila "laches" dipahami sebagai doktrin prosedural/ekuitas, maka pencarian padanannya dalam hukum Islam lebih tepat diarahkan pada wilayah fiqh (hasil istinbāṭ) dan mekanisme produk pemikiran hukum Islam—fatwa, yurisprudensi putusan hakim, dan peraturan/legislasi—ketimbang pada klaim bahwa syariah memuat istilah "laches" secara tekstual (Alfauzi, 2020; Dahlan, 2018; Rusli & Mardliyah, 2023; Yuslem, 2020).

Sumber-sumber yang ada juga menggambarkan bahwa dalam sejarah dan praktik kontemporer, termasuk di Indonesia, produk pemikiran hukum Islam dapat hadir dalam beberapa bentuk—antara lain fiqh, fatwa, putusan hakim (yurisprudensi), dan peraturan/undang-undang—yang masing-masing memiliki karakter otoritas dan daya ikat berbeda (Alfauzi, 2020; Dahlan, 2018; Jauhari & Labib, 2024). Dalam konteks ini, pertanyaan "laches menurut hukum Islam" dapat dianalisis sebagai isu "bagaimana fiqh/produk hukum Islam menilai keterlambatan menuntut hak ketika keterlambatan itu memicu mudarat/ketidakadilan," bukan sekadar "adakah istilah laches dalam kitab fiqh" (Alfauzi, 2020; Rusli & Mardliyah, 2023; Tabrani, 2018; Yuslem, 2020).

________________________________________

III. Apakah Ada Doktrin "Laches" yang Eksplisit dalam Sumber Hukum Islam?

Berdasarkan rujukan yang tersedia, tidak ada sumber yang secara eksplisit menyebut doktrin bernama laches atau menyajikan padanan terminologis yang tegas dalam fiqh untuk doktrin ekuitas tersebut. Sumber-sumber yang ada lebih banyak membahas kerangka konseptual pembentukan dan pembaruan hukum Islam, misalnya pembedaan syariah–fiqh, maqāṣid al-syarī'ah, qawā'id fiqhiyyah, serta dinamika ijtihad dan produk hukum seperti fatwa dan yurisprudensi (Alfauzi, 2020; Khaera et al., 2022; Rusli & Mardliyah, 2023; Tabrani, 2018; Yuslem, 2020).

Oleh karena itu, setiap klaim bahwa "Islam memiliki doktrin laches yang sama persis" tidak dapat dibuktikan dari sumber yang tersedia. Yang dapat dilakukan—secara akademik dan bertanggung jawab terhadap bukti—adalah menyusun padanan fungsional (functional analog) dari prinsip laches melalui perangkat qawā'id fiqhiyyah dan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah yang memang dibahas secara eksplisit dalam sumber-sumber tersebut (Ismail, 2021; Reskiani et al., 2022; Ridwan et al., 2023; Sholihin, 2021; Tabrani, 2018).

________________________________________

IV. Kerangka Metodologis untuk Menilai Keterlambatan Klaim: Uṣūl al-Fiqh, Qawā'id Fiqhiyyah, dan Maqāṣid al-Syarī'ah

Sumber-sumber yang ada menekankan bahwa untuk merespons persoalan yang berkembang, termasuk problem sosial baru, mujtahid atau institusi fatwa/hakim menggunakan metodologi istinbāṭ yang berakar pada uṣūl al-fiqh, serta memanfaatkan perangkat-perangkat seperti qiyās, istihsān, istiṣlāḥ/maṣlaḥah, istiṣḥāb, 'urf, dan kaidah-kaidah fiqh (qawā'id fiqhiyyah) (Nishanova, 2021; Reskiani et al., 2022; Ridwan et al., 2023; Yuslem, 2020).

Secara konseptual, maqāṣid al-syarī'ah diposisikan sebagai instrumen penting untuk "menggerakkan" hukum dari teks menuju konteks sosial, dengan tujuan menampakkan 'illat, menjelaskan hikmah, serta memastikan tujuan-tujuan syariah terwujud ketika realitas menjadi kompleks (Ismail, 2021; Reskiani et al., 2022; Sholihin, 2021). Dalam nada yang sejalan, "fiqh sosial" juga digambarkan menggeser orientasi dari fiqh sebagai ilmu murni menjadi ilmu terapan, dan dari pendekatan deontologis menuju teleologis (tujuan), dengan penekanan pada realisasi tujuan fiqh/maqāṣid dalam kehidupan sosial (Ridwan et al., 2023; Sholihin, 2021).

Di tingkat instrumen ringkas-operasional, qawā'id fiqhiyyah dipaparkan sebagai "benang merah" yang menolong jurist menangani kerumitan hukum yang terus berkembang, sekaligus menjaga fleksibilitas fiqh untuk merespons perbedaan waktu, tempat, dan kebiasaan ('urf) (Reskiani et al., 2022; Tabrani, 2018). Bahkan, kajian tentang penggunaan qawā'id fiqhiyyah dalam fatwa DSN-MUI menunjukkan bahwa kaidah fiqh dipakai sebagai landasan hukum dalam fatwa-fatwa ekonomi syariah. Studi tersebut secara eksplisit melaporkan bahwa DSN-MUI menerbitkan 90 fatwa terkait perbankan syariah pada tahun 2000–2018, dan 87 di antaranya menggunakan kaidah fiqh sebagai salah satu dasar hukum—menggambarkan peran kaidah fiqh sebagai perangkat istinbāṭ yang hidup dalam praktik kelembagaan (Edres, 1970).

Dengan demikian, untuk isu "keterlambatan menuntut hak," sumber-sumber ini mengarahkan bahwa jawaban "dalam hukum Islam" lazimnya dibangun melalui: (i) metodologi uṣūl al-fiqh, (ii) kaidah fiqh (qawā'id), dan (iii) orientasi tujuan syariah (maqāṣid), bukan melalui adopsi langsung istilah ekuitas Barat (Edres, 1970; Ismail, 2021; Reskiani et al., 2022; Sholihin, 2021; Tabrani, 2018; Yuslem, 2020).

________________________________________

V. Padanan Fungsional "Laches" dalam Hukum Islam: Penekanan pada Penghilangan Mudarat dan Pertimbangan Maslahat

Walaupun sumber tidak menyebut "laches," ia menyediakan prinsip-prinsip yang dapat menjalankan fungsi serupa: mencegah ketidakadilan akibat keterlambatan yang merugikan pihak lain. Di antara kaidah fiqh yang paling relevan secara konseptual adalah kaidah al-ḍarar yuzāl ("mudarat harus dihilangkan"), yang dalam kajian mengenai legal maxims dijelaskan sebagai salah satu contoh kaidah universal yang berakar pada hadis lā ḍarar wa-lā ḍirār (tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh saling membahayakan) (Purkon et al., 2022).

Studi tersebut juga menempatkan legal maxims sebagai cara mengonsolidasikan korpus fiqh dan membantu jurist mengendalikan penggunaan pertimbangan maslahat agar tetap tersistematisasi, terutama pada wilayah "fiqh realitas" ketika naṣ spesifik terbatas dan pertimbangan kemaslahatan non-tekstual lebih dominan (Purkon et al., 2022). Dengan kerangka ini, keterlambatan mengajukan tuntutan—jika menyebabkan kerugian nyata bagi pihak lawan, misalnya hilangnya bukti, berubahnya posisi hukum, atau timbulnya mudarat lain—dapat dipahami sebagai kondisi yang memicu penerapan prinsip penghilangan mudarat melalui penilaian hakim/mufti terhadap dampak (ma'ālāt) dari tindakan dan penetapan hukum (Ismail, 2021; Purkon et al., 2022; Ridwan et al., 2023).

Di sisi lain, pendekatan maqāṣid al-syarī'ah dalam sumber-sumber yang ada berulang kali menegaskan bahwa tujuan syariah adalah kemaslahatan manusia dan bahwa pendekatan maqāṣid diperlukan untuk menjawab kompleksitas sosial dengan mengaitkan hukum pada hikmah dan tujuannya, bukan semata pada bentuk literal teks (Ismail, 2021; Reskiani et al., 2022; Sholihin, 2021). Karena maqāṣid berfungsi sebagai "kerangka etis-teleologis," ia dapat menjustifikasi pembatasan atau pengondisian pelaksanaan hak ketika cara pelaksanaan hak—misalnya menuntut terlalu terlambat tanpa alasan yang dapat diterima—justru menabrak tujuan keadilan dan perlindungan dari mudarat (Purkon et al., 2022; Ridwan et al., 2023; Sholihin, 2021).

Dengan demikian, jika laches dipahami sebagai "pembelaan terhadap tuntutan yang terlambat dan menimbulkan prejudice," maka dalam kerangka hukum Islam yang terkonfirmasi oleh sumber, padanan fungsionalnya lebih masuk akal diformulasikan sebagai: (i) evaluasi mudarat (ḍarar) yang timbul dari keterlambatan, (ii) penimbangan maslahat–mafsadah secara terkendali oleh qawā'id fiqhiyyah, serta (iii) orientasi putusan kepada maqāṣid dan kemaslahatan publik/keadilan substantif (Ismail, 2021; Purkon et al., 2022; Reskiani et al., 2022; Sholihin, 2021).

________________________________________

VI. Kontekstualisasi dan 'Urf: Mengapa "Keterlambatan" Dapat Dinilai Berbeda-beda

Sumber-sumber yang ada juga menggarisbawahi bahwa fiqh sebagai produk ijtihad memang berinteraksi dengan konteks ruang–waktu, adat, dan realitas sosial. Kontekstualisasi syariah melalui fiqh disebut memungkinkan karena banyak ketentuan bersifat ijmāl (global) sehingga interpretasinya dapat dilakukan mujtahid demi kemaslahatan manusia (Sholihin, 2021; Yuslem, 2020). Secara khusus, gagasan pembaruan yang menekankan 'urf dan kemaslahatan digambarkan sebagai cara membuat hukum Islam lebih fleksibel, adaptif, dan aplikatif, selama tidak bertentangan dengan syariah (Mubarak & Mahfudz, 2023).

Kajian lain menempatkan relasi ideal syariah (das sollen) dengan norma kebiasaan masyarakat ('urf/das sein) sebagai proses dialogis yang membentuk fiqh kontekstual-lokal dalam kerangka kebutuhan masyarakat (Whyte, 2017). Karena itu, penilaian apakah suatu keterlambatan "tidak wajar" dan "tanpa alasan sah"—dua frasa kunci dalam definisi laches pada kajian ini—secara metodologis dapat melibatkan 'urf dan standar kewajaran yang hidup dalam masyarakat, sepanjang tetap diarahkan pada tujuan syariah dan penghilangan mudarat (Mubarak & Mahfudz, 2023; Tabrani, 2018; Whyte, 2017; Yuslem, 2020).

Dengan kata lain, sumber-sumber ini mendukung gagasan bahwa "keterlambatan" bukan sekadar fakta kronologis, tetapi fakta sosial-yuridis yang maknanya dapat berbeda menurut konteks, sehingga memerlukan takyīf fiqhī (klasifikasi fiqh) dan pembacaan realitas (fiqh al-wāqi') sebelum norma diterapkan (Ismail, 2021; Sholihin, 2021; Tabrani, 2018).

________________________________________

VII. Ranah Kelembagaan Penerapan: Fatwa dan Putusan Hakim sebagai Medium Operasional

Karena sumber tidak memberikan doktrin laches yang siap pakai, penting menempatkan mekanisme pelembagaan hukum Islam: fatwa, putusan hakim (yurisprudensi), dan regulasi. Studi tentang DSN-MUI menegaskan bahwa fatwa merupakan produk ijtihad dan DSN menggunakan kaidah fiqh sebagai dasar hukum yang menonjol dalam banyak fatwa perbankan syariah (Edres, 1970). Sementara itu, kajian tentang yurisprudensi Mahkamah Agung menegaskan bahwa putusan Mahkamah Agung yang final dapat menjadi rujukan bagi hakim peradilan agama, dan hakim Mahkamah Agung memiliki peran penting dalam pembaruan pemikiran hukum keluarga Islam melalui putusan-putusan yang menjadi yurisprudensi (Aslati et al., 2024).

Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan "doktrin operasional" untuk isu-isu prosedural—termasuk bagaimana menilai keterlambatan yang merugikan pihak lain—secara praktik dapat terjadi melalui pola argumentasi hakim dalam putusan, bukan semata melalui rumusan kitab klasik. Hal ini selaras dengan gambaran bahwa pembaruan hukum dapat berlangsung melalui mekanisme modern seperti putusan hakim dan bentuk-bentuk reformasi ekstra-doktrinal (Aslati et al., 2024; Essop, 2020).

Dengan demikian, bila hendak "mengislamkan" fungsi laches dalam praktik peradilan, jalurnya—berdasarkan sumber—lebih realistis melalui argumentasi yudisial berbasis qawā'id dan maqāṣid, misalnya al-ḍarar yuzāl dan penimbangan maslahat, yang kemudian berpotensi menjadi kebiasaan yurisprudensial. Hal ini lebih tepat ketimbang mengklaim adanya satu pasal fiqh klasik yang identik dengan laches (Aslati et al., 2024; Essop, 2020; Ismail, 2021; Purkon et al., 2022; Sholihin, 2021).

________________________________________

VIII. Nuansa Penting: "Delay" dalam Hukum Islam Tidak Selalu Berarti "Kompensasi" atau "Penalti"

Satu nuansa yang relevan ketika membandingkan laches (ekuitas) dengan perangkat hukum Islam adalah bahwa konsekuensi atas "keterlambatan" dalam hukum Islam tidak selalu berupa kompensasi finansial atau penalti. Misalnya, kajian tentang standar perbankan syariah menyatakan bahwa klausul penalti yang menambah utang karena keterlambatan debitur memenuhi kewajiban tidak diperkenankan dalam hukum Islam karena dipandang sebagai riba. Sumber tersebut juga mengutip keputusan Islamic Fiqh Academy yang menyatakan tidak boleh memasukkan klausul kompensasi atas keterlambatan pembayaran (Alrababah & Rababah, 2019).

Walaupun konteksnya berbeda, yakni keterlambatan debitur bukan keterlambatan penggugat, hal ini menegaskan bahwa "waktu/keterlambatan" dalam hukum Islam diperlakukan dengan klasifikasi normatif yang ketat dan tidak otomatis diterjemahkan menjadi hak kompensasi moneter (Alrababah & Rababah, 2019). Maka, bila laches pada tradisi ekuitas Barat berfungsi sebagai defense yang menutup akses pemulihan tertentu demi keadilan, padanan fungsional dalam fiqh—berdasarkan perangkat yang dibahas sumber—lebih mungkin berupa pembatasan penerimaan tuntutan/jenis pemulihan karena pertimbangan mudarat dan maqāṣid, bukan otomatis berupa ganti rugi penalti atas keterlambatan (Alrababah & Rababah, 2019; Ismail, 2021; Purkon et al., 2022; Sholihin, 2021).

________________________________________

IX. Sintesis: Merumuskan "Laches" secara Islami Berdasarkan Bukti yang Tersedia

Berangkat dari sumber-sumber di atas, "laches menurut hukum Islam" paling aman dirumuskan—secara evidence-based—sebagai model konseptual berikut: fiqh—sebagai hasil ijtihad yang dinamis dan kontekstual—dapat mengembangkan prinsip untuk menolak atau membatasi tuntutan yang diajukan terlambat bila keterlambatan tersebut menimbulkan mudarat (ḍarar) dan merusak kemaslahatan/keadilan, dengan dasar penalaran pada qawā'id fiqhiyyah (misalnya al-ḍarar yuzāl) dan maqāṣid al-syarī'ah, serta dengan mempertimbangkan realitas sosial ('urf) melalui fiqh al-wāqi' dan prosedur istinbāṭ yang memadai (Ismail, 2021; Purkon et al., 2022; Sholihin, 2021; Tabrani, 2018; Whyte, 2017; Yuslem, 2020).

Model ini tidak menyatakan adanya istilah baku "laches" dalam fiqh klasik—karena tidak ditunjukkan oleh sumber—tetapi menunjukkan bahwa perangkat metodologis yang diakui dalam sumber-sumber tersebut, yakni maqāṣid, qawā'id, 'urf, dan orientasi maslahat, menyediakan landasan untuk mencapai tujuan yang paralel dengan laches: mencegah ketidakadilan yang muncul ketika seseorang menunda menuntut hak sampai penundaan itu merugikan pihak lain (Ismail, 2021; Mubarak & Mahfudz, 2023; Purkon et al., 2022; Sholihin, 2021; Whyte, 2017).

________________________________________

X. Keterbatasan Kesimpulan dan Agenda Riset Lanjutan

Kesimpulan di atas dibatasi oleh korpus rujukan yang tersedia: sumber-sumber yang ada menekankan metodologi dan dinamika fiqh, tetapi tidak menyajikan pembahasan eksplisit tentang doktrin ekuitas laches atau terminologi fiqh yang secara langsung identik dengannya. Karena itu, penelitian lanjutan yang lebih spesifik akan memerlukan penelusuran literatur fiqh klasik dan uṣūl fiqh berbahasa Arab—yang, menurut sumber, sangat bergantung pada kompetensi bahasa Arab untuk menjaga akurasi pemahaman Al-Qur'an dan Hadis serta perangkat istinbāṭ—serta kajian terhadap praktik peradilan (putusan hakim) untuk melihat apakah terdapat pola argumentasi yurisprudensial yang secara substantif menjalankan fungsi laches (Aslati et al., 2024; Sa'dudin et al., 2022; Sulthon et al., 2024).

Namun demikian, berdasarkan bukti yang tersedia, dapat dipertanggungjawabkan bahwa "padanan laches" dalam horizon hukum Islam bukanlah satu label doktrin tunggal, melainkan sebuah keluasan metodologis—maqāṣid–qawā'id–'urf–fiqh al-wāqi'—yang memungkinkan hakim/mufti mengoreksi dampak ketidakadilan dari keterlambatan melalui penimbangan mudarat dan kemaslahatan (Ismail, 2021; Purkon et al., 2022; Sholihin, 2021; Tabrani, 2018; Yuslem, 2020).

________________________________________

Daftar Pustaka

Alfauzi, R. (2020). The dynamics of qawaid fiqhiyyah: The construction and application in Islamic law. Al-Bayyinah, 4(2), 225–242. https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v4i2.815

Alrababah, A., & Rababah, I. (2019). Renewal under modern Islamic jurisprudence (fiqh) (Sami Hmoud as a sample). JPCR. https://doi.org/10.7176/jpcr/46-04

Aslati, Agustar, A., Silawati, Arisman, A., & Arafah, S. N. (2024). Utilizing science and maqāṣid al-sharī'ah in resolving contemporary issues of Islamic family law. Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 17–36. https://doi.org/10.24090/mnh.v18i1.10571

Dahlan, M. (2018). Fiqh progressive–economics ijtihad paradigm in Indonesia. Al-Intaj Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 4(2). https://doi.org/10.29300/aij.v4i2.1209

Edres, N. (1970). (d) "Fiqh al-aqalliyyāt" in Israel: "Wasaṭiyya" and the use of the past by Muslim judges. Journal of Arabic and Islamic Studies, 17, 171–186. https://doi.org/10.5617/jais.6113

Essop, F. (2020). An Islamic legal framework for the protection of the environment (hlm. 109–128). https://doi.org/10.18820/9781928480570/09

Hidayat, E. (2024). Induction and its relevance to the transformation of sharia economic law in Indonesia: A study of four madhhabs. Ulul Albab Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, 7(1), 71. https://doi.org/10.30659/jua.v7i1.28692

Ismail, I. (2021). Understanding Sufism and Islamic jurisprudence reasoning in the term of religious moderation: Perennial philosophical perspective. Madania Jurnal Kajian Keislaman, 25(1), 113. https://doi.org/10.29300/madania.v25i1.4567

Jauhari, D. L., & Labib, M. A. D. I. (2024). Pengertian istilah dan makna dalam hukum. Supremasi Hukum Jurnal Penelitian Hukum, 33(1), 1–10. https://doi.org/10.33369/jsh.33.1.1-10

Khaera, N., Rahman, A., & Kurniati, K. (2022). The paradigm of Islamic legal products in Indonesia. Mazahibuna. https://doi.org/10.24252/mh.vi.26364

Mokodenseho, S., Siregar, R., Muslim, S., Hasibuan, K., & Rahman, R. (2024). Analysis of the influence of fiqh and maqasid al-syariah in the formation of Islamic legal policy in Indonesia. West Science Islamic Studies, 2(01), 30–37. https://doi.org/10.58812/wsiss.v2i01.590

Mubarak, J., & Mahfudz, S. (2023). Best practice review: Enhancing the quality of shariah economist scholars. Ijoel, 1(1), 1–10. https://doi.org/10.23917/ijoel.v1i1.3433

Nishanova, D. K. (2021). Main features of Islamic law and the role of "usul al fiqh" in it. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 03(03), 110–121. https://doi.org/10.37547/tajssei/volume03issue03-17

Purkon, A., Buang, A. H., & Jamaludin, M. H. (2022). The role of supreme court jurisprudence in development of Islamic family law in Indonesia. Al-Qadha Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, 9(2), 362–376. https://doi.org/10.32505/qadha.v9i2.4111

Reskiani, A., Tenrilawa, D. F., Aminuddin, A., & Subha, R. (2022). Konstruksi pemikiran pembaharuan hukum kewarisan Islam di Indonesia (studi yurisprudensi Mahkamah Agung). Juris (Jurnal Ilmiah Syariah), 21(1), 39. https://doi.org/10.31958/juris.v21i1.5564

Ridwan, A., Sayekti, S. P., & Faridah, E. (2023). Sharia actualization: Realizing the Indonesian Islamic jurisprudence. Hikmatuna Journal for Integrative Islamic Studies, 9(2), 203–218. https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v9i2.1398

Rusli, Moch., & Mardliyah, I. K. (2023). The urgency and revitalization of the development of the economic system in Indonesia through the management of the scientific approach of fiqh pesantren. Profetika Jurnal Studi Islam, 24(02), 244–258. https://doi.org/10.23917/profetika.v24i02.2160

Sa'dudin, I., Hafizd, J. Z., & Safitri, E. (2022). The Arabic's significant role in the understanding of Islamic law. Eralingua Jurnal Pendidikan Bahasa Asing dan Sastra, 6(2), 371. https://doi.org/10.26858/eralingua.v6i2.34716

Sholihin, M. (2021). Legal reasoning of credit on buying and selling gold: Mapping the debate on 'ilath al-hukm. Legitimasi Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, 10(2), 295. https://doi.org/10.22373/legitimasi.v10i2.11345

Sulthon, M., Syafi'i, I., & Nizami, A. G. (2024). Contemporary fiqh in Indonesia: The dynamics of istinbat al-aḥkām at Ma'had Aly Salafiyah Shafi'iyah Sukorejo Situbondo. Ahkam Jurnal Ilmu Syariah, 24(1), 119–134. https://doi.org/10.15408/ajis.v24i1.32174

Tabrani, M. (2018). Maqâshid revitalization in global era: Istidlâl study from text to context. Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 13(2), 310. https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v13i2.1814

Whyte, S. A. (2017). Whither minority jurisprudence? Australian Journal of Islamic Studies, 2(3), 55–75. https://doi.org/10.55831/ajis.v2i3.59

Yuslem, N. (2020). Sharia contextualisation to establish the Indonesian fiqh. Petita Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, 5(2). https://doi.org/10.22373/petita.v5i2.96