01521 - Kurasi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia: Tinjauan Konseptual Dan Normatif Tentang Pengampuan

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep kurasi (pengampuan/curatele) dari perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia secara komparatif dan normatif. Pengampuan merupakan mekanisme hukum yang menempatkan seseorang di bawah perwalian pihak lain karena ketidakcakapan bertindak akibat gangguan jiwa atau pemborosan. Dalam hukum Islam, kecakapan bertindak bertumpu pada konsep akal dan kemampuan (taklif), sehingga pembatasan kecakapan harus bersifat kontekstual, proporsional, dan berbasis kemampuan aktual subjek. Fikih mengenal konsep al-mahjur 'alaih sebagai padanan orang yang dibatasi tindakannya, dengan gradasi kecakapan yang bervariasi menurut jenis akad. Dalam hukum positif Indonesia, pengampuan diatur dalam KUH Perdata (Pasal 433 dan seterusnya) sebagai status formal yang ditetapkan pengadilan dan berdampak pada hilangnya kecakapan bertindak mandiri. Kajian ini menemukan adanya ketegangan antara model pengampuan substitutif yang berlaku dalam KUH Perdata dengan prinsip maslahat dan proporsionalitas dalam hukum Islam. Sintesis keduanya mengarah pada tuntutan reformasi menuju model supported decision making yang lebih selaras dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan prinsip Islam tentang pembebanan hukum berdasarkan kemampuan.

Kata Kunci: kurasi; pengampuan; hukum Islam; kecakapan bertindak; maslahat; supported decision making

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of curatele (guardianship/interdiction) from the perspectives of Islamic law and Indonesian positive law in a comparative and normative manner. Curatele is a legal mechanism that places a person under the guardianship of another party due to incapacity to act, arising from mental disorder or prodigality. In Islamic law, legal capacity is grounded in the concepts of reason (aql) and capability (taklif), such that restrictions on capacity must be contextual, proportional, and based on the subject's actual ability. Islamic jurisprudence recognizes the concept of al-mahjur 'alaih as the equivalent of a person whose legal acts are restricted, with gradations of capacity that vary according to the type of legal act. Under Indonesian positive law, curatele is regulated in the Civil Code (Article 433 onwards) as a formal status established by court order, resulting in the loss of independent legal capacity. This study finds a tension between the substitutive model of curatele operative in the Civil Code and the principles of maslahah and proportionality in Islamic law. A synthesis of both perspectives points toward a reform agenda in the direction of a supported decision making model, which is more consonant with the fulfillment of the rights of persons with disabilities and the Islamic principle of legal obligation commensurate with capability.

Keywords: curatele; guardianship; Islamic law; legal capacity; maslahah; supported decision making

________________________________________

1. Pendahuluan: Makna "Kurasi/Pengampuan" dan Relevansinya bagi Hukum Islam di Indonesia

Istilah "kurasi" dalam praktik hukum Indonesia lazim dipadankan dengan pengampuan (juga dikenal sebagai curatele), yaitu keadaan ketika seseorang—karena sifat pribadi atau kondisi tertentu—dipandang tidak cakap (atau tidak sepenuhnya cakap) bertindak dalam lalu lintas hukum, sehingga kepentingannya diwakili oleh pihak lain yang ditetapkan sebagai pengampu/kurator (curator) melalui penetapan pengadilan (Hapsari & Putrijanti, 2022; Syahputra & Dewi, 2022). Dalam konstruksi KUH Perdata, pengampuan ditempatkan sebagai mekanisme perlindungan bagi orang dewasa yang "selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap" dan juga dapat diberlakukan karena pemborosan (boros), sekalipun yang bersangkutan "kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya" (Situmorang et al., 2022; Syahputra & Dewi, 2022). Karena pengampuan berdampak pada hilangnya kapasitas bertindak mandiri, wacana pengampuan—khususnya bagi penyandang disabilitas mental—menjadi isu yang semakin diperdebatkan, termasuk oleh pengkaji hukum Islam, terutama karena pengampuan sering dipandang berkelindan dengan praktik diskriminatif dan pelanggaran hak penyandang disabilitas (Maharani et al., 2022; Syafi'ie, 2024).

Dalam konteks ini, pembahasan "kurasi menurut hukum Islam" perlu diletakkan pada dua lapis sekaligus: pertama, bagaimana hukum Islam memandang kecakapan bertindak dan pembatasannya; kedua, bagaimana kerangka tersebut berinteraksi dengan pengaturan positif Indonesia (KUH Perdata, KHI, dan KHES) yang secara institusional mengaitkan pembatasan kecakapan dengan penetapan pengadilan (Awalin et al., 2022; Syafi'ie, 2024).

________________________________________

2. Kerangka Dasar Hukum Islam: Kecakapan, Akal, dan Beban Hukum (Taklif)

Dalam hukum Islam, titik tumpu kecakapan bertindak dan pembebanan kewajiban syariat (taklif) berkelindan dengan konsep bahwa seseorang menjadi subjek kewajiban (mukallaf) ketika ia dewasa dan berakal; sebab indikator utama mukallaf yang ditegaskan dalam literatur yang dibahas adalah "orang dewasa dan berakal" (Marditia, 2023; Syafi'ie, 2024). Karena itu, orang yang mengalami gangguan jiwa "total" diposisikan tidak memiliki kewajiban menjalankan syariat, sedangkan orang dewasa dengan akal yang sempurna secara umum terikat kewajiban-kewajiban syariat (Syafi'ie, 2024). Di sisi lain, sumber yang sama menekankan dimensi normatif bahwa Allah "tidak membebani seseorang kecuali atas dasar kemampuannya", sehingga ajaran Islam mengenal keringanan bagi orang yang memiliki hambatan dan keadaan darurat yang memengaruhi kemampuan menjalankan beban hukum (Syafi'ie, 2024). Kerangka ini penting karena menuntut pembedaan yang lebih bernuansa: tidak semua diagnosis atau label disabilitas mental otomatis meniadakan kecakapan, dan penilaian kecakapan harus terkait kemampuan aktual subjek dalam memahami dan mengelola tindakan hukum yang akan dilakukan (Syafi'ie, 2024; Wisuda, 2023).

Nuansa tersebut tampak ketika disabilitas mental dipahami tidak sebagai kondisi tunggal yang selalu menghapus kecakapan, melainkan sebagai spektrum keadaan yang dapat berubah. Misalnya, pembahasan mengenai skizofrenia menegaskan bahwa penyandang skizofrenia "yang tidak kambuh harus dipandang cakap secara hukum (ahliyah al-ada')" dan terikat kewajiban-kewajiban hukum Islam, selaras dengan prinsip pembebanan hukum berdasarkan kemampuan (Syafi'ie, 2024). Dengan demikian, bila "kurasi" dipahami sebagai pembatasan kecakapan, maka perspektif hukum Islam yang disajikan sumber tersebut menuntut agar pembatasan tidak diberlakukan secara menyapu rata, melainkan mempertimbangkan kondisi aktual subjek dan kemampuan bertindak pada saat tindakan hukum dilakukan (Syafi'ie, 2024; Wisuda, 2023). Kerangka ini sekaligus memberi fondasi untuk menguji apakah model pengampuan yang bersifat substitutif (menggantikan kehendak subjek) benar-benar sejalan dengan tujuan perlindungan dalam hukum Islam (Maharani et al., 2022; Syafi'ie, 2024).

________________________________________

3. Subjek yang Dibatasi Kecakapannya dalam Fikih: Al-Mahjur 'Alaih, Safih, dan Implikasinya

Dalam literatur fikih dan pembahasan hukum Islam yang dirujuk, orang yang berada "di bawah pengampuan" dipadankan dengan konsep al-mahjur 'alaih (orang yang terhalang atau dibatasi tindakannya), khususnya ketika pembatasan itu terkait kemampuan mengelola harta atau melakukan tindakan hukum tertentu (Dwiyasna, 2023; Zaini et al., 2022). Pembahasan wakaf, misalnya, menempatkan kemampuan bertindak dalam kategori ahliyah tabarru' (kecakapan untuk melakukan perbuatan kebajikan/pemberian) dan menegaskan bahwa wakaf mensyaratkan pelakunya tidak berada di bawah pengampuan/al-mahjur 'alaih (Dwiyasna, 2023). Perbedaan mazhab yang dipaparkan mengenai syarat wakif (orang yang berwakaf) sama-sama menggarisbawahi unsur kedewasaan dan akal sehat, serta menolak keabsahan wakaf bagi anak kecil, orang idiot, orang gila, atau mereka yang berada dalam pengampuan (Dwiyasna, 2023). Dalam kerangka ini, "kurasi" dalam perspektif Islam dapat dipahami sebagai pembatasan yang bekerja untuk mencegah kerugian dan penyalahgunaan pada tindakan yang konsekuensinya berat (seperti pengalihan harta melalui wakaf), sehingga syarat tidak berada di bawah pengampuan berfungsi sebagai penjaga tertib muamalah dan perlindungan harta (Dwiyasna, 2023; Zaini et al., 2022).

Namun demikian, fikih yang disajikan juga membuka ruang pengecualian tertentu melalui mekanisme pembaruan atau metode istinbat yang mempertimbangkan maslahat. Kajian tentang istihsan menunjukkan contoh bahwa wasiat "di jalan kebaikan" tidak bertentangan dengan maksud hukum pengampuan orang safih; sebab wasiat baru memindahkan kepemilikan setelah kematian orang yang berada di bawah pengampuan, sehingga dalam kerangka maslahat tertentu, wasiat dikecualikan dari kaidah umum pembatasan (Darliana et al., 2022). Ini menunjukkan bahwa, sekalipun pengampuan membatasi, pembatasan itu tidak niscaya absolut untuk semua jenis tindakan; ada tindakan yang dipandang tidak merusak tujuan perlindungan, sehingga dapat diperlakukan berbeda dalam pertimbangan maslahat (Darliana et al., 2022; Dwiyasna, 2023). Dengan kata lain, "kurasi" menurut hukum Islam—dalam pembacaan yang ditunjukkan sumber-sumber ini—lebih tepat dipahami sebagai instrumen protektif yang dapat bersifat spesifik-perbuatan bergantung pada alasan dan tujuan pembatasannya, bukan semata status yang mematikan seluruh kapasitas seseorang (Darliana et al., 2022; Dwiyasna, 2023).

Pada ranah perkawinan, nuansa fikih juga terlihat. Kajian tentang upaya hukum terhadap perkawinan orang dalam gangguan jiwa menegaskan adanya gradasi kecakapan: ada yang sama sekali tidak cakap melakukan akad, ada yang cakap melakukan sebagian akad, dan ada yang cakap melakukan semua akad, dengan dasar kecakapan bertindak adalah akal (Wisuda, 2023). Dalam mazhab Syafi'i dan Hanbali (sebagaimana dirujuk), "pernikahan orang safih" dipandang tidak sah, namun "perceraiannya sah" (Wisuda, 2023). Walau fokus kajian tersebut pada perkawinan ODGJ, bagian fikih yang dikutip menunjukkan bahwa pembatasan kecakapan dalam Islam dapat berbeda dampaknya untuk jenis akad yang berbeda, sekaligus memperlihatkan bahwa aspek perlindungan (misalnya mencegah akad yang tidak terpenuhi syaratnya) berjalan bersama pengakuan bahwa beberapa akibat hukum lain tetap mungkin terjadi (Syafi'ie, 2024; Wisuda, 2023). Ini penting ketika "kurasi" dipakai sebagai perangkat perlindungan: hukum Islam tidak cukup hanya menetapkan label tidak cakap, tetapi juga harus menjelaskan konsekuensi per jenis tindakan hukum, agar pembatasan tidak berubah menjadi ketidakadilan (Darliana et al., 2022; Wisuda, 2023).

________________________________________

4. Tujuan Perlindungan (Maslahat) dan Kritik terhadap Model Pengampuan yang Menggantikan Kehendak Subjek

Secara konseptual, pengampuan dalam hukum positif sering dipresentasikan sebagai perlindungan agar orang yang rentan tidak tertipu, dengan cara "dibantu dan digantikan statusnya karena tidak cakap" (Syafi'ie, 2024). Akan tetapi, temuan empiris menunjukkan bahwa dalam praktik, kebijakan pengampuan dapat menghasilkan dampak diskriminatif bagi penyandang disabilitas mental dan melanggar hak mereka, sehingga dinilai patut dihapus dan diganti (Syafi'ie, 2024). Kritik ini juga muncul dari telaah normatif yang menyatakan bahwa regulasi dan penetapan pengampuan di Indonesia masih dominan menggunakan perspektif substituted decision making (pengampu menggantikan posisi subjek), yang dipandang tidak lagi sejalan dengan paradigma supported decision making yang ditekankan dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas menurut CRPD (Maharani et al., 2022). Dalam perspektif ini, pengampuan bukan hanya soal perlindungan, tetapi juga soal bagaimana negara mengakui kesetaraan di hadapan hukum dan memastikan kapasitas hukum tidak dihapuskan secara total hanya karena label disabilitas (Maharani et al., 2022; Syafi'ie, 2024).

Dalam penilaian berbasis maslahat (kemaslahatan) yang dibahas, kebijakan pengampuan untuk penyandang disabilitas mental dipandang tidak sejalan dengan konsep manfaat karena menimbulkan "negative impact" dan luaran yang tidak menguntungkan bagi subjek yang diampu; sebaliknya, model supported decision making dinilai lebih bermanfaat, non-diskriminatif, dan lebih selaras dengan perlindungan hak penyandang disabilitas (Maharani et al., 2022; Syafi'ie, 2024). Pada titik ini, "kurasi menurut hukum Islam" tidak dapat dibaca semata sebagai legitimasi pembatasan kecakapan, tetapi harus diuji dengan parameter maslahat: apakah pembatasan itu menghasilkan kemanfaatan yang nyata bagi subjek (misalnya mencegah kerugian) tanpa mematikan hak-hak dasar dan otonomi secara berlebihan (Darliana et al., 2022; Syafi'ie, 2024). Karena ajaran Islam juga menegaskan pembebanan berdasarkan kemampuan serta adanya keringanan bagi hambatan, maka pembatasan seharusnya proporsional, kontekstual, dan sedapat mungkin tetap mengakui kapasitas orang pada masa ia mampu (misalnya ketika tidak kambuh) (Syafi'ie, 2024).

________________________________________

5. Pengampuan dalam Hukum Positif Indonesia sebagai Konteks Implementatif: Dasar, Prosedur, dan Akibat

Dalam KUH Perdata, pengampuan dikonstruksikan sebagai status hukum bagi orang dewasa yang dianggap tidak cakap, khususnya ketika ia "selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap" atau "boros" (Situmorang et al., 2022; Syahputra & Dewi, 2022). Sumber-sumber yang membahas KUH Perdata menegaskan bahwa konsekuensi pengampuan adalah terampu (curandus) dipandang tidak memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum, sehingga dibutuhkan pengampu/kurator (curator) untuk bertindak mewakili kepentingannya (Simatupang, 2018; Windajani, 2008). Dalam kerangka ini, pengampuan diletakkan dalam Buku I KUH Perdata tentang Orang, khususnya Bab XVII tentang Pengampuan (Pasal 433 dan seterusnya), yang menegaskan status subjek hukum dari "cakap bertindak" menjadi "tidak cakap bertindak" melalui penetapan hakim (Simatupang, 2018; Syahputra & Dewi, 2022). Beberapa sumber juga menekankan bahwa pengampuan tidak terjadi demi hukum; ia mensyaratkan permohonan dan penetapan pengadilan negeri yang berwenang sesuai domisili orang yang dimintakan pengampuan (Daifinah & Lukman, 2022; Syahputra & Dewi, 2022).

Dari sisi prosedural, permintaan pengampuan harus diajukan ke Pengadilan Negeri tempat orang yang dimintakan pengampuan berdiam, dan penetapan pengampuan adalah putusan yang bersifat menerangkan perubahan status kecakapan tersebut beserta akibat hukumnya (Daifinah & Lukman, 2022; Syahputra & Dewi, 2022). KUH Perdata juga mengandung mekanisme pemeriksaan—antara lain kewajiban mendengar keluarga sedarah/semenda dan mendengar orang yang dimintakan pengampuan bila memungkinkan—yang dihubungkan dengan Pasal 438–439 KUH Perdata dalam pembahasan tertentu (Daifinah & Lukman, 2022). Namun studi kasus penetapan pengampuan menunjukkan problem implementasi: pengadilan dalam kasus tertentu "tidak melaksanakan pemeriksaan baik terhadap si terampu ataupun keluarga" dengan alasan bukti dianggap cukup, sehingga memunculkan rekomendasi agar calon terampu benar-benar didengar pendapatnya untuk mencegah kerugian dan keberatan pihak lain (Hariss & Fauzia, 2021). Temuan ini menegaskan bahwa walau pengampuan dimaksudkan melindungi, prosedur yang tidak ketat justru berpotensi menghasilkan ketidakadilan—isu yang kembali relevan ketika dinilai dari perspektif maslahat dalam hukum Islam (Hariss & Fauzia, 2021; Syafi'ie, 2024).

Akibat hukum pengampuan dalam KUH Perdata juga sering diposisikan menyamakan kedudukan curandus dengan anak belum dewasa, sehingga ia "tidak dapat bertindak sendiri" dalam perbuatan hukum dan tindakannya dapat membutuhkan perwakilan (Daifinah & Lukman, 2022; Situmorang et al., 2022). Meski demikian, penelitian tentang orang yang tidak cakap hukum menegaskan pandangan praktisi (hakim, advokat, notaris) bahwa orang yang tidak cakap "tetap memiliki hak dan kewajiban", hanya dalam menjalankannya memerlukan bantuan orang lain (Hapsari & Putrijanti, 2022). Bahkan dalam praktik sosial, banyak orang yang secara faktual tidak cakap tetapi tidak selalu dimintakan penetapan pengampuan karena masyarakat menganggap tidak penting jika tidak berkaitan dengan kepentingan harta kekayaan (Hapsari & Putrijanti, 2022). Nuansa ini menunjukkan bahwa "kurasi" dalam kenyataan sosial sering bergerak di antara dua kutub: proteksi formal melalui penetapan pengadilan dan proteksi informal melalui relasi keluarga, yang keduanya menyimpan risiko (baik risiko pengabaian perlindungan maupun risiko penghilangan otonomi) (Hapsari & Putrijanti, 2022; Hariss & Fauzia, 2021).

Dalam pengelolaan harta curandus, beberapa studi menekankan peran lembaga Balai Harta Peninggalan (BHP). BHP dipaparkan sebagai lembaga yang mengurus kepentingan perwalian dan pengampuan, dan menjalankan fungsi pengawasan untuk melindungi kepentingan curandus dari tindakan pengampu yang dapat merugikan harta kekayaannya (Gulo et al., 2022; Windajani, 2008). Keberadaan BHP juga diposisikan masih diperlukan dalam sistem hukum perdata Indonesia, dengan pelaksanaan tugas yang bergantung pada penetapan pengadilan dan koordinasi instansi terkait (Windajani, 2008). Dalam kerangka perlindungan, fungsi pengawasan BHP memperlihatkan bahwa pengampuan bukan hanya relasi privat antara pengampu dan terampu, tetapi juga relasi institusional yang menuntut akuntabilitas agar tujuan perlindungan tidak berubah menjadi eksploitasi (Gulo et al., 2022; Windajani, 2008).

________________________________________

6. Titik Temu dan Ketegangan antara Hukum Islam dan Pengampuan Versi KUH Perdata: Kebutuhan Diferensiasi dan Proporsionalitas

Jika dibandingkan, hukum Islam dalam sumber-sumber yang dibahas menekankan akal sebagai dasar kecakapan dan mengakui adanya gradasi kecakapan (sebagian akad sah, sebagian tidak) (Dwiyasna, 2023; Wisuda, 2023). Sebaliknya, KUH Perdata menegaskan pengampuan sebagai status yang mengubah kecakapan secara formal melalui penetapan pengadilan dan, dalam konsekuensi tertentu, menyamakan posisi curandus dengan anak belum dewasa (Daifinah & Lukman, 2022; Situmorang et al., 2022). Ketegangan muncul ketika pengampuan diterapkan sebagai "substitusi" yang menghapus kapasitas hukum secara luas, sementara perspektif hukum Islam yang disajikan menuntut penilaian berdasarkan kemampuan aktual dan prinsip bahwa pembebanan hukum mengikuti kemampuan, termasuk pengakuan kecakapan bagi penyandang skizofrenia ketika tidak kambuh (Syafi'ie, 2024). Karena itu, dari sudut maslahat, model pengampuan yang otomatis dan total berisiko bertentangan dengan tujuan kemanfaatan, khususnya ketika menimbulkan praktik diskriminatif dan pelanggaran hak penyandang disabilitas mental (Maharani et al., 2022; Syafi'ie, 2024).

Sebagai titik temu, baik hukum Islam maupun hukum positif mengakui perlunya perlindungan bagi pihak yang tidak cakap atau rentan, terutama dalam tindakan muamalah yang berdampak pada harta. Dalam kajian wakaf, misalnya, syarat kecakapan (dewasa, berakal, tidak di bawah pengampuan) menjadi prasyarat sahnya tindakan tabarru', yang fungsinya melindungi keabsahan transaksi dan kepentingan pihak terkait (Dwiyasna, 2023). Dalam hukum positif, pengampuan juga dibenarkan sebagai mekanisme perwakilan agar kepentingan orang yang tidak cakap dapat tetap dijalankan oleh pengampu, termasuk dalam konteks pengelolaan harta dan kepentingan perdata (Gulo et al., 2022; Simatupang, 2018). Namun titik temu ini mensyaratkan dua hal: pertama, prosedur yang adil (mendengar terampu dan keluarga) agar penetapan tidak sewenang-wenang; kedua, pembatasan yang proporsional agar perlindungan tidak berubah menjadi penghilangan hak secara berlebihan (Hariss & Fauzia, 2021; Syafi'ie, 2024).

________________________________________

7. Pengembangan Model yang Lebih Selaras dengan Prinsip Islam: Dari Pengampuan Total ke "Dukungan Pengambilan Keputusan"

Wacana reformasi pengampuan mengarah pada pergeseran dari substituted decision making menuju supported decision making, yaitu model yang tidak menggantikan subjek, melainkan memfasilitasi dan menyediakan sistem dukungan agar penyandang disabilitas mental dapat mengambil keputusan—terutama keputusan hukum—dengan bantuan yang diperlukan (Maharani et al., 2022; Syafi'ie, 2024). Dalam analisis maslahat, pergeseran ini dipandang lebih sesuai karena mengutamakan kemanfaatan, kepentingan publik, dan luaran positif bagi subjek, serta dinilai lebih sejalan dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas (Syafi'ie, 2024). Di saat yang sama, paradigma dukungan juga lebih koheren dengan prinsip yang ditegaskan dalam pembahasan hukum Islam: pembebanan hukum mengikuti kemampuan, orang yang kondisinya stabil tetap dipandang cakap (ahliyah al-ada'), dan keringanan diberikan sesuai hambatan (Syafi'ie, 2024).

Pada tataran institusional, sebagian literatur mendorong model pengaturan pengampuan parsial sebagai bentuk perlindungan yang lebih terukur—di mana orang yang diberi pengampuan tetap diberi ruang memutuskan kehendaknya dengan bantuan penerima pengampuan—sebagai upaya menjamin perlindungan hukum yang tidak berlebihan (Keumala & Setiyono, 2023). Walaupun diskursus ini dikemukakan dalam konteks lanjut usia, gagasan parsialitas memperlihatkan arah yang konsisten dengan pembacaan fikih yang mengenal gradasi kecakapan dan pengecualian maslahat terhadap tindakan tertentu (misalnya wasiat bagi safih) (Darliana et al., 2022; Wisuda, 2023). Dengan demikian, "kurasi menurut hukum Islam" dalam konteks Indonesia kontemporer dapat disintesiskan sebagai tuntutan untuk mendesain perlindungan berbasis kemampuan aktual, dukungan keputusan, dan pembatasan yang proporsional, bukan semata-mata penggantian kehendak subjek secara menyeluruh (Maharani et al., 2022; Syafi'ie, 2024).

________________________________________

8. Kesimpulan

Secara normatif, kerangka hukum Islam yang dibahas menempatkan akal dan kemampuan sebagai pusat kecakapan bertindak, sehingga pembatasan kecakapan (yang dalam praktik Indonesia terwujud sebagai pengampuan/kurasi) harus dinilai secara kontekstual dan proporsional, termasuk pengakuan kecakapan ketika kondisi mental stabil serta penerapan keringanan sesuai hambatan (Syafi'ie, 2024; Wisuda, 2023). Dalam fikih muamalah dan ibadah sosial seperti wakaf, syarat kecakapan (dewasa, berakal, tidak berada di bawah pengampuan/al-mahjur 'alaih) berfungsi menjaga validitas tindakan dan melindungi harta (Dwiyasna, 2023; Zaini et al., 2022). Pada saat yang sama, mekanisme istinbat seperti istihsan memperlihatkan bahwa pembatasan tidak selalu absolut untuk semua tindakan—misalnya pengecualian wasiat untuk maslahat tertentu—sehingga "kurasi" lebih tepat dibaca sebagai instrumen perlindungan yang dapat bervariasi menurut jenis tindakan dan tujuan (Darliana et al., 2022; Dwiyasna, 2023).

Dalam konteks hukum positif Indonesia, pengampuan KUH Perdata adalah status yang ditetapkan pengadilan dan berdampak pada hilangnya kecakapan bertindak mandiri, dengan peran kurator dan pengawasan kelembagaan seperti BHP untuk melindungi kepentingan curandus (Gulo et al., 2022; Simatupang, 2018; Syahputra & Dewi, 2022). Namun praktik penetapan yang tidak ketat berpotensi mereduksi tujuan perlindungan dan menimbulkan ketidakadilan (Hariss & Fauzia, 2021). Karena itu, sintesis hukum Islam-kontemporer yang berbasis maslahat mendorong pergeseran dari pengampuan substitutif menuju model dukungan pengambilan keputusan serta, bila perlu, pengampuan parsial yang terukur, agar perlindungan berjalan seiring penghormatan kapasitas dan hak subjek (Keumala & Setiyono, 2023; Maharani et al., 2022; Syafi'ie, 2024).

________________________________________

Daftar Pustaka

Awalin, Y. M., Rusli, T., & Satria, I. (2022). Analisis penetapan Pengadilan Tanjung Karang mengenai permohonan pengampuan (curatele) atau perwalian oleh isteri sah terhadap suaminya sendiri (Studi Putusan Nomor 35/Pdt.P/2020/PN.TJK). Jurnal Hukum Malahayati, 3(2), 49–66. https://doi.org/10.33024/jhm.v3i2.5052

Daifinah, G., & Lukman, A. (2022). Pengampuan untuk penderita penyakit otak multiple system atrophy (analisa Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 213/PDT.G/2019/PN.SKT.). The Juris, 6(1). https://doi.org/10.56301/juris.v6i1.416

Darliana, D., Sapriadi, S., Wahid, St. H., & Nur, M. A. (2022). Pembaharuan hukum Islam di Indonesia (pendekatan metode istihsan). Jurnal Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam, 4(1), 1–14. https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v4i1.851

Dwiyasna, I. A. (2023). Peran pengampu dalam melakukan perwalian kepada orang yang memiliki keterbelakangan mental. Locus Jurnal Konsep Ilmu Hukum, 3(3), 161–164. https://doi.org/10.56128/jkih.v3i3.97

Gulo, M. M. S., Butarbutar, E. N., & Samosir, K. (2022). Pengelolaan harta kekayaan orang di bawah pengampuan oleh Balai Harta Peninggalan Kota Medan. Fiat Iustitia Jurnal Hukum, 199–210. https://doi.org/10.54367/fiat.v2i2.1768

Hapsari, B. J. P., & Putrijanti, A. (2022). Keabsahan akta notaris yang ditandatangani penghadap penderita demensia. Notarius, 16(2), 731–740. https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.41167

Hariss, A., & Fauzia, N. (2021). Kecakapan bertindak penyandang disabilitas autisme menurut hukum perdata. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 21(3), 943. https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1675

Keumala, D., & Setiyono, S. (2023). Problematika hukum pengampuan dalam proses peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Jurnal Hukum Nawasena Agraria, 1(1), 12–24. https://doi.org/10.25105/jhna.v1i1.16586

Maharani, C. L., Susanti, D. O., & Ali, Moh. (2022). Pengampuan sebagai dasar pemberhentian sementara dari jabatan notaris. Syntax Idea, 4(1), 50. https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v4i1.1712

Marditia, P. P. R. (2023). Model pengaturan pengampuan parsial untuk lanjut usia sebagai jaminan perlindungan hukum di Indonesia. Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan, 8(1), 47–66. https://doi.org/10.25170/paradigma.v8i1.4315

Simatupang, T. H. (2018). Eksistensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan di Indonesia. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 18(3), 397–414. https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.397-414

Situmorang, A. B. M., Syahrin, A., Sunarmi, S., & Ekaputra, M. (2022). Kekuatan eksekutorial jaksa dalam pelaksanaan pidana tambahan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1203K/PID.SUS.LH/2016 tentang tindak pidana lingkungan hidup. Mahadi Indonesia Journal of Law, 1(2), 236–258. https://doi.org/10.32734/mah.v1i2.8713

Syafi'ie, M. (2024). Ilustrasi praktik diskriminasi pengampuan penyandang disabilitas mental dan tinjauan maslahat dalam hukum Islam. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 31(1), 179–198. https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss1.art8

Syahputra, M. A., & Dewi, R. I. (2022). Kekuatan hukum akta jual beli yang tidak mengikutsertakan seluruh ahli waris sebagai para pihak. Jurnal Ilmiah Mandala Education, 8(3). https://doi.org/10.58258/jime.v8i3.3481

Windajani, I. I. D. (2008). Pelaksanaan hak dan kewajiban perdata orang yang tidak cakap hukum di Kabupaten Sleman. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 20(3), 559. https://doi.org/10.22146/jmh.16296

Wisuda, S. (2023). Kewenangan pengelolaan harta kekayaan orang di bawah pengampuan oleh Balai Harta Peninggalan Surabaya. Jurnal Magister Hukum Perspektif, 14(2), 1–11. https://doi.org/10.37303/magister.v14i2.83

Zaini, Z. D., Baharudin, B., & Bermanda, B. (2022). Analisis permohonan diri sebagai wali dari anak-anak untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan penjualan tanah dan bangunan (Studi Putusan Nomor: 1/Pdt.P/2022/PN GDT). Jurnal Pro Justitia (JPJ), 3(1). https://doi.org/10.57084/jpj.v3i1.797