01520 - Kuasa Mutlak dalam Praktik Hukum Transaksi Syariah dan Pertanahan di Indonesia

Irrevocable Power of Attorney in the Practice of Islamic Transaction Law and Land Affairs in Indonesia

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep kuasa mutlak dalam praktik hukum yang berkaitan dengan transaksi syariah dan pertanahan di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan evidence-based, pembahasan difokuskan pada tiga ranah utama: (1) penggunaan surat kuasa menjual dalam akad pembiayaan perbankan syariah beserta implikasinya terhadap eksekusi jaminan benda tidak bergerak, (2) pembatasan kuasa dalam beracara di Pengadilan Agama khususnya untuk tindakan hukum yang sangat menentukan, serta (3) larangan kuasa mutlak dalam transaksi tanah sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982. Hasil kajian menunjukkan bahwa "kemutlakan" kuasa secara konsisten ditolak dalam sistem hukum Indonesia, baik melalui larangan tegas di ranah pertanahan, maupun melalui pembatasan dan kontrol peradilan dalam konteks pembiayaan syariah dan tindakan hukum tertentu di peradilan agama. Kuasa menjual dalam akad pembiayaan syariah tidak dapat diperlakukan sebagai kuasa mutlak, dan eksekusi jaminan tidak bergerak berbasis kuasa menjual harus ditempuh melalui gugatan di Pengadilan Agama hingga memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap. Pembatasan ini dipahami bukan sekadar formalitas dokumen, melainkan sebagai mekanisme mitigasi risiko penyalahgunaan dan upaya menjaga kepastian hukum dalam peralihan hak.

Kata kunci: kuasa mutlak, surat kuasa menjual, perbankan syariah, pertanahan, Pengadilan Agama, eksekusi jaminan

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of irrevocable power of attorney (kuasa mutlak) in legal practice related to Islamic transactions and land affairs in Indonesia. Employing an evidence-based approach, the discussion focuses on three main domains: (1) the use of power of attorney to sell in Islamic banking financing agreements and its implications for the execution of immovable collateral, (2) restrictions on power of attorney in proceedings before the Religious Court, particularly for legally decisive acts, and (3) the prohibition of irrevocable power of attorney in land transactions as regulated by the Instruction of the Minister of Home Affairs Number 14 of 1982. The findings indicate that the "absolute" nature of power of attorney is consistently rejected within the Indonesian legal system, both through explicit prohibitions in the land domain and through judicial limitations and controls in the context of Islamic financing and certain legal acts before the Religious Court. A power of attorney to sell within an Islamic financing agreement cannot be treated as an irrevocable power of attorney, and the execution of immovable collateral based on such power must proceed through a lawsuit before the Religious Court until a legally binding decision is obtained. These restrictions are understood not merely as documentary formalities, but as risk mitigation mechanisms and measures to ensure legal certainty in the transfer of rights.

Keywords: irrevocable power of attorney, power of attorney to sell, Islamic banking, land affairs, Religious Court, collateral execution

________________________________________

1. Pengantar: Posisi "Kuasa Mutlak" dalam Praktik Hukum yang Terkait Transaksi Syariah dan Pertanahan

Dalam sumber-sumber yang disediakan, isu kuasa yang sering dipersoalkan sebagai "kuasa mutlak" terutama muncul dalam dua ranah yang beririsan dengan praktik hukum Islam di Indonesia, yaitu (i) penggunaan surat kuasa menjual dalam akad pembiayaan perbankan syariah serta dampaknya bagi eksekusi jaminan benda tidak bergerak, dan (ii) penggunaan surat kuasa (khusus/istimewa) dalam beracara di Pengadilan Agama untuk tindakan hukum yang dianggap sangat menentukan, misalnya pengucapan ikrar talak (Diep et al., 2022; García, 2021). Pada saat yang sama, dalam praktik pertanahan, penggunaan kuasa yang "berhubungan dengan peralihan hak atas tanah" ditegaskan tidak dapat berlaku mutlak, dengan rujukan eksplisit pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Surat Kuasa Mutlak (Taylor & Boyd, 2005). Oleh karena itu, pembahasan "kuasa mutlak menurut hukum Islam" dalam artikel ini disusun dengan pendekatan yang evidence-based mengikuti fokus sumber: bagaimana pembatasan kuasa yang berakibat pemindahtanganan hak dipahami dalam konteks perbankan syariah dan Pengadilan Agama, serta mengapa larangan "kuasa mutlak" menonjol dalam transaksi tanah (Diep et al., 2022; Taylor & Boyd, 2005).

________________________________________

2. Kerangka Umum: Kuasa sebagai Perjanjian, Bentuknya, dan Syarat Kekhususan untuk Pemindahtanganan

Sumber-sumber yang disediakan menempatkan pemberian kuasa sebagai perjanjian sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1792 KUHPerdata, yakni persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu "untuk dan atas nama" pemberi kuasa (Castro et al., n.d.; Mendigutía, 2007). Dari sisi bentuk, disebutkan bahwa kuasa dapat diberikan dan diterima dalam beragam bentuk—akta umum (otentik), surat di bawah tangan, sepucuk surat, bahkan lisan—serta penerimaan kuasa juga dapat terjadi diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaannya (Mendigutía, 2007).

Dalam konteks kuasa umum, sumber menegaskan bahwa kuasa yang dirumuskan dengan kata-kata umum hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan, sedangkan untuk tindakan yang bersifat beschikkings seperti memindahtangankan benda, meletakkan hipotik, atau tindakan lain yang pada dasarnya hanya dapat dilakukan pemilik, dibutuhkan pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas sebagaimana rujukan Pasal 1796 KUHPerdata (Castro et al., n.d.; Taylor & Boyd, 2005). Konsisten dengan itu, kuasa untuk menjual diklasifikasikan sebagai kuasa untuk melakukan pemindahtanganan benda yang "sejatinya hanya dapat dijalankan oleh pemiliknya", sehingga mensyaratkan rumusan tegas dalam aktanya (Diep et al., 2022; Mendigutía, 2007; Taylor & Boyd, 2005).

Dengan demikian, problem "kuasa mutlak" dalam transaksi tanah dan pembiayaan syariah, dalam sumber-sumber ini, tidak dipahami sekadar sebagai masalah formalitas dokumen, melainkan terkait sifat tindakan hukumnya: kuasa yang diarahkan pada peralihan hak menuntut kekhususan, kehati-hatian, dan batasan (Diep et al., 2022; Mendigutía, 2007; Taylor & Boyd, 2005).

________________________________________

3. Kuasa Menjual, Pemindahtanganan, dan Titik Rawan "Kemutlakan" dalam Transaksi Tanah

Dalam praktik pembelian tanah yang belum dibalik nama untuk developer perumahan, sumber menjelaskan bahwa surat kuasa jual sering dipakai sebagai dasar bagi developer yang telah membayar tanah untuk bertindak secara hukum, tetapi kuasa tersebut dapat dicabut sepihak oleh penjual sehingga developer berpotensi kehilangan hak atas tanah yang dibelinya (Taylor & Boyd, 2005). Namun, justru keadaan inilah yang dipakai sumber untuk menegaskan bahwa kuasa terkait peralihan hak atas tanah tidak dapat bersifat mutlak, sejalan dengan larangan penggunaan "surat kuasa mutlak" dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 (Taylor & Boyd, 2005).

Dalam kajian yang sama, ditekankan bahwa kekuatan surat kuasa jual sebagai dasar pemindahan hak atas tanah pada tanah yang tidak dibalik nama dinilai tidak kuat secara hukum (Taylor & Boyd, 2005). Sumber tersebut juga menyatakan bahwa kuasa untuk menjual termasuk kategori kuasa untuk memindahtangankan benda yang hanya dapat dilakukan pemilik dan karenanya memerlukan rumusan tegas, sekaligus menekankan aspek praktis bahwa kuasa untuk menjual dapat dimasukkan sebagai klausula dalam PPJB atau dibuat sebagai akta tersendiri sehingga terdapat dua akta yang ditandatangani, yaitu PPJB dan akta kuasa menjual (Taylor & Boyd, 2005).

Bahkan, sumber ini menyebut motivasi penggunaan pola tersebut pada praktik developer sebagai upaya "menghindari pembayaran pajak" dan mempersingkat waktu proses peralihan sertifikat untuk transaksi berikutnya, tetapi tetap menyimpulkan bahwa penggunaan kuasa jual untuk mengalihkan hak atas tanah tidak memberikan kepastian hukum (Taylor & Boyd, 2005). Rangkaian uraian ini menunjukkan bahwa "kemutlakan" kuasa dalam transaksi tanah ditolak karena kuasa menjual tidak boleh menggantikan mekanisme peralihan hak yang semestinya dan juga rentan menimbulkan ketidakpastian bagi para pihak (Taylor & Boyd, 2005).

________________________________________

4. Konteks Perbankan Syariah: Kuasa Menjual Bukan Kuasa Mutlak dan Eksekusi Jaminan Tidak Bergerak Tetap Berproses Peradilan

Dalam pembiayaan perbankan syariah, sumber menegaskan bahwa praktik penggunaan surat kuasa menjual berpotensi menimbulkan persoalan mengenai keabsahan kuasa menjual yang dibuat bersamaan dengan pengikatan akad pembiayaan serta persoalan eksekusi jaminan benda tidak bergerak yang mendasarkan diri pada kuasa menjual tersebut (Diep et al., 2022). Sumber itu juga menyatakan bahwa "kuasa untuk menjual" termasuk kategori kuasa untuk memindahtangankan benda yang pada hakikatnya hanya dapat dilakukan pemilik (Diep et al., 2022), sehingga secara karakter tindakan hukumnya sejalan dengan kebutuhan kekhususan sebagaimana juga ditekankan dalam pembahasan KUHPerdata tentang kuasa yang memindahtangankan benda (Castro et al., n.d.; Taylor & Boyd, 2005).

Dalam isu apakah kuasa tersebut dapat diperlakukan sebagai kuasa mutlak, sumber perbankan syariah secara eksplisit memperingatkan bahwa ketika kuasa menjual "ditarik oleh debitur sebagai pemberi kuasa", perlu diperhatikan bahwa kuasa dalam surat kuasa menjual bukan merupakan suatu kuasa mutlak (Diep et al., 2022). Lebih jauh, terkait eksekusi jaminan benda tidak bergerak, sumber ini menyimpulkan bahwa penggunaan kuasa menjual sebagai dasar eksekusi jaminan tidak bergerak harus ditempuh melalui gugatan ke Pengadilan Agama terlebih dahulu dan menunggu putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht) (Diep et al., 2022).

Sumber yang sama juga menyebut problem kesesuaian waktu pembuatan kuasa menjual dengan kerangka eksekusi jaminan, dengan menyinggung bahwa jika dibuat bersamaan dengan akad pembiayaan, perlu dicermati karena Pasal 20 UU Hak Tanggungan "hanya membolehkan kesepakatan untuk penjualan di bawah tangan apabila debitur cidera janji" (Diep et al., 2022). Di titik ini, sumber-sumber tersebut memperlihatkan satu pola argumentasi: dalam pembiayaan syariah pun, kuasa menjual tidak diposisikan sebagai "kuasa mutlak" yang serta-merta memindahkan hak atau mengeksekusi jaminan tanpa prosedur, melainkan tetap dibatasi dan, pada kasus tertentu, harus dikontrol lewat proses peradilan agama (Diep et al., 2022).

________________________________________

5. Pengadilan Agama dan "Tindakan Hukum Sangat Penting": Analogi Pembatasan Kuasa dalam Ikrar Talak

Selain konteks ekonomi syariah, sumber tentang Pengadilan Agama menunjukkan bahwa tidak semua tindakan dapat secara sederhana dikuasakan, sekalipun memakai surat kuasa khusus biasa (García, 2021). Sumber tersebut mendefinisikan Surat Kuasa Istimewa sebagai kuasa untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang "sangat penting" yang pada dasarnya hanya boleh dilakukan oleh pemberi kuasa sendiri dan tidak boleh dikuasakan, meskipun menggunakan surat kuasa khusus (García, 2021).

Secara normatif, rujukan yang digunakan adalah Pasal 123 HIR yang menyatakan surat kuasa istimewa hanya dapat diberikan dalam bentuk surat yang sah, dan R. Soesilo menafsirkannya sebagai akta autentik atau akta notaris (García, 2021). Namun sumber yang sama juga mengakui adanya perbedaan pendapat dalam praktik: apakah surat kuasa istimewa harus dibuat di hadapan notaris atau dapat dibuat di hadapan pejabat lain, yang dicontohkan dengan perbedaan pandangan apakah cukup dibuat di hadapan panitera pengadilan (García, 2021). Lebih tegas, sumber itu menyimpulkan bahwa legalisasi dan waarmeking terhadap surat kuasa di bawah tangan tidak dapat diterima untuk mewakili pengucapan ikrar talak karena tidak memenuhi kriteria sebagai surat kuasa istimewa (García, 2021).

Bila disandingkan dengan persoalan kuasa mutlak dalam transaksi tanah, pesan yang dapat ditarik dari ranah peradilan agama berdasarkan sumber ini ialah: terhadap tindakan hukum yang sangat menentukan kedudukan personal dan hak, mekanisme kuasa dibatasi, diperketat bentuknya, dan tidak selalu dapat menggantikan kehadiran atau otoritas langsung pemberi kuasa (García, 2021; Taylor & Boyd, 2005).

________________________________________

6. Dimensi Risiko: Kuasa yang "Seolah-olah Menggantikan Pemilik" dan Celah Penipuan Tanah

Pembatasan "kemutlakan" kuasa juga tampak relevansinya ketika dilihat dari perspektif risiko penyalahgunaan. Dalam kajian mengenai kelompangan regulasi terkait penipuan tanah di Malaysia, sumber menyebutkan bahwa akta terkait surat kuasa wakil tidak menyatakan klausul yang mengharuskan pemberi dan penerima kuasa hadir ketika menandatangani surat kuasa wakil, serta kebutuhan untuk memahami isi kandungan dan implikasinya (Ávila & Aguirre, 2021). Sumber tersebut menekankan bahwa kehadiran para pihak penting untuk menentusahkan identitas dan mencegah pemalsuan identitas dan dokumen (Ávila & Aguirre, 2021). Bahkan ditegaskan bahwa penerima kuasa memiliki kuasa untuk melakukan semua perbuatan yang berhubung dengan permohonan sebagaimana tuan punya tanah atau pemberi kuasa melakukannya (Ávila & Aguirre, 2021).

Untuk mengurangi risiko penipuan, sumber itu mengusulkan agar pemberi dan penerima kuasa hadir pada proses pengesahan penyaksian di hadapan peguam, pesuruhjaya sumpah, atau pentadbir tanah, dan adanya kebutuhan menjadikan surat kuasa wakil berkuat kuasa hanya jika pihak yang terlibat memahami isi kandungan kuasa yang ditandatangani (Ávila & Aguirre, 2021). Walaupun konteks yurisdiksinya berbeda, yaitu Malaysia, konstruksi masalahnya paralel dengan keprihatinan pada "kuasa mutlak" dalam transaksi tanah di Indonesia: kuasa yang memberi kemampuan bertindak "seperti pemilik" tanpa verifikasi memadai membuka ruang penyalahgunaan, sehingga pembatasan dan pelarangan "kemutlakan" kuasa dipahami sebagai mekanisme mitigasi risiko (Ávila & Aguirre, 2021; Taylor & Boyd, 2005).

________________________________________

7. Akuntabilitas Penerima Kuasa dan Aspek Formal Lintas Negara: Tanggung Jawab, Verifikasi, dan Legalisasi/Apostille

Pada tingkat hubungan internal pemberi–penerima kuasa, sumber tentang tanggung jawab penerima kuasa menekankan bahwa penerima kuasa saat menjalankan perbuatan hukum harus berdasar pada surat kuasa yang diterimanya, dan penerima kuasa bertanggung jawab penuh terhadap apa yang disepakati atau tertuang dalam surat kuasa tersebut (Mendigutía, 2007). Sumber yang sama kembali menegaskan sifat kuasa menjual sebagai kuasa untuk memindahtangankan benda yang hanya dapat dilakukan pemilik serta kebutuhan kalimat tegas dalam aktanya (Mendigutía, 2007), sehingga memperkuat alasan mengapa kuasa yang "tampak mutlak" yakni diarahkan pada peralihan hak dipandang perlu dibatasi dan dipertegas ruang lingkupnya (Diep et al., 2022; Mendigutía, 2007; Taylor & Boyd, 2005).

Dalam situasi pemberian kuasa dari luar negeri, sumber lain menyatakan bahwa dokumen termasuk surat kuasa dapat memerlukan legalisasi untuk memberikan kepastian bahwa surat kuasa itu ada, dibuat pada tanggal tersebut, dan dibuat oleh atau di hadapan pejabat negara asal (Castro et al., n.d.). Namun, sumber itu juga menyimpulkan bahwa bila merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang ratifikasi Konvensi Apostille, langkah legalisasi yang sebelumnya diatur dalam Permenlu 13/2019 pada prinsipnya "sebenarnya no longer necessary" karena sertifikat apostille memiliki tujuan yang pada dasarnya sama dengan legalisasi (Castro et al., n.d.).

Dalam konteks pembahasan kuasa mutlak, dua titik ini—(i) tuntutan verifikasi formalitas dan (ii) kebutuhan memastikan keotentikan atau validitas lintas yurisdiksi—menunjukkan bahwa pembatasan kuasa yang berdampak pada pemindahtanganan hak tidak hanya bersandar pada larangan substantif, misalnya larangan kuasa mutlak dalam transaksi tanah, tetapi juga pada kebutuhan administrasi untuk menjaga kepastian dan mencegah sengketa atau penipuan (Ávila & Aguirre, 2021; Castro et al., n.d.; Taylor & Boyd, 2005).

________________________________________

8. Sintesis dan Penutup: Apa yang Dapat (dan Tidak Dapat) Disimpulkan tentang "Kuasa Mutlak" dari Sumber yang Tersedia

Berdasarkan sumber yang disediakan, "kuasa mutlak" yang dipersoalkan bukan terutama konsep fikih yang dielaborasi secara doktrinal, melainkan istilah praktik yang dikaitkan dengan kuasa untuk memindahtangankan objek—khususnya tanah atau jaminan tidak bergerak—yang dinilai tidak boleh "berlaku mutlak" dan bahkan dilarang dalam konteks transaksi pertanahan (Taylor & Boyd, 2005). Dalam ranah yang beririsan dengan praktik hukum Islam kontemporer di Indonesia, sumber perbankan syariah secara eksplisit menyatakan kuasa menjual dalam akad pembiayaan syariah bukan kuasa mutlak dan eksekusi jaminan tidak bergerak berbasis kuasa menjual harus melalui gugatan di Pengadilan Agama dan menunggu putusan inkracht (Diep et al., 2022).

Dalam ranah Pengadilan Agama, sumber menunjukkan bahwa untuk tindakan hukum yang sangat penting seperti pengucapan ikrar talak, kuasa dapat memerlukan bentuk "istimewa" yang diperdebatkan bentuknya, tetapi legalisasi atau waarmeking surat kuasa bawah tangan dinilai tidak memenuhi syarat untuk mewakili tindakan tersebut (García, 2021). Dari perspektif risiko, kajian tentang kelompangan regulasi penipuan tanah memperlihatkan mengapa kuasa yang memungkinkan penerima kuasa bertindak "seperti pemilik" tanpa mekanisme kehadiran, pemahaman, dan verifikasi identitas menjadi problematik dan memerlukan perbaikan (Ávila & Aguirre, 2021).

Dengan demikian, sintesis yang paling kuat dari sumber-sumber ini adalah: dalam praktik hukum yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah dan eksekusi jaminan, "kemutlakan" kuasa cenderung ditolak—baik melalui larangan tegas di ranah pertanahan (Taylor & Boyd, 2005), maupun melalui pembatasan dan kontrol peradilan termasuk Pengadilan Agama dalam konteks pembiayaan syariah (Diep et al., 2022) dan tindakan hukum tertentu di peradilan agama (García, 2021).

________________________________________

Daftar Pustaka

Ávila, B. M., & Aguirre, A. Á. (2021). Aplikasi fenomenologi Amedeo Giorgi sebagai landasan metodologis. Acc Cietna Revista De La Escuela De Enfermería, 8(1), 106–112. https://doi.org/10.35383/cietna.v8i1.570

Castro, M., López-Rey, Á., Peire, J., & Freijeiro, J. (n.d.). New development of a Karnaugh and Quine McCluskey internet based digital design program. https://doi.org/10.18260/1-2--3027

Diep, P., Cadavid, J. L., Yakunin, A. F., McGuigan, A. P., & Mahadevan, R. (2022). REVOLVER: A low-cost automated protein purifier based on parallel preparative gravity column workflows. HardwareX, 11, e00291. https://doi.org/10.1016/j.ohx.2022.e00291

García, J. L. (2021). Geografía, cambio global y sostenibilidad. Comunicaciones del XXVII Congreso de la Asociación Española de Geografía. Tomo II: Territorio, desigualdad y enfermedades. https://doi.org/10.25145/c.27.asociacion.geografia.2021.17

Mendigutía, M. G. (2007). ¿Quién es un refugiado palestino? Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos, (3). https://doi.org/10.15366/reim2007.3.003

Taylor, S., & Boyd, M. (2005). Unusually difficult ring removal from a finger solved using a dental instrument. Emergency Medicine Australasia, 17(3), 285–287. https://doi.org/10.1111/j.1742-6723.2005.00738.x