01519 - Wakālah sebagai Kuasa Hukum dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Konseptual atas Perwakilan, Perbedaannya dari Otoritas Adjudikatif, dan Implikasinya dalam Konteks Modern

Abstract

This article conceptually examines the notion of "legal representation" (kuasa hukum) within the framework of Islamic law, centering on the doctrine of wakālah (agency/delegation) as its primary analytical lens. Drawing on jurisprudential literature, socio-legal studies of Islamic tribunals, and comparative research on Islamic law institutionalization in modern states, this article argues that legal representation in Islamic law is fundamentally an agency relationship (wakālah fī al-khuṣūmah) rather than a specialized professional advocacy role in the adversarial Western sense. The article further delineates the conceptual boundaries between wakīl (agent/representative), qāḍī (judge), and muftī (jurisconsult), and traces how colonial and modern state transformations have reshaped the institutional ecology of legal representation in Muslim-majority and Muslim-minority contexts. The article concludes that while wakālah provides the normative foundation for legal representation in Islamic law, its practical expression varies considerably depending on institutional configuration, state codification, and jurisdictional context.

Keywords: wakālah, legal representation, Islamic law, wakīl, qāḍī, Islamic tribunals, legal aid, fiqh

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji secara konseptual gagasan "kuasa hukum" dalam kerangka hukum Islam, dengan memusatkan perhatian pada doktrin wakālah (keagenan/pendelegasian) sebagai lensa analitis utamanya. Dengan merujuk pada literatur yurisprudensial, kajian sosio-legal tentang tribunal-tribunal Islam, serta penelitian komparatif mengenai institusionalisasi hukum Islam dalam negara-negara modern, artikel ini berargumen bahwa perwakilan hukum dalam hukum Islam pada hakikatnya merupakan relasi keagenan (wakālah fī al-khuṣūmah), bukan peran advokasi profesional yang terspesilisasi sebagaimana dalam tradisi adversarial Barat. Artikel ini selanjutnya memetakan batas-batas konseptual antara wakīl (agen/wakil), qāḍī (hakim), dan muftī (pemberi fatwa), serta menelusuri bagaimana transformasi kolonial dan negara modern telah membentuk ulang ekologi institusional perwakilan hukum dalam konteks negara-negara mayoritas Muslim maupun komunitas Muslim minoritas. Artikel ini menyimpulkan bahwa meskipun wakālah menyediakan landasan normatif bagi representasi hukum dalam hukum Islam, ekspresi praktisnya bervariasi secara signifikan bergantung pada konfigurasi institusional, kodifikasi negara, dan konteks yurisdiksi.

Kata kunci: wakālah, kuasa hukum, hukum Islam, wakīl, qāḍī, tribunal Islam, bantuan hukum, fiqh

________________________________________

1. Pendahuluan: "Kuasa Hukum" dan Titik Berangkat Konseptual dalam Hukum Islam

Dalam pembahasan hukum Islam, pemahaman mengenai pihak yang bertindak "mewakili" kepentingan orang lain paling tepat ditempatkan dalam kerangka perwakilan (agency), bukan semata-mata dalam kerangka profesi advokat sebagaimana dikenal dalam tradisi litigasi modern yang adversarial. Literatur tentang peradilan dan tribunal Islam menegaskan bahwa konsep Barat tentang lawyer sebagai advocate yang "beracara untuk pihak" adalah sesuatu yang relatif asing di forum peradilan agama Islam; representasi hukum dipahami terutama sebagai bentuk keagenan (agency) (Hill & Scarafile, 2024).

Kesadaran konseptual ini penting karena hukum Islam sendiri sering dipahami—baik oleh Muslim maupun non-Muslim—sebagai sebuah "kode" tunggal dan statis, padahal tradisi hukum Islam juga dapat dipahami sebagai metodologi dan praktik penalaran hukum yang melahirkan beragam rumusan fikih sepanjang sejarah, dan dalam kajian lain disebut melibatkan relasi antara sharīʿa sebagai "hukum ilahi" dan fiqh sebagai hasil penalaran dan artikulasi manusia (jurists' law). Bahkan, kritik terhadap "terjemahan sekuler" atas tradisi hukum Islam menunjukkan bahwa kategorisasi modern yang memisahkan religious courts dan civil courts juga merupakan hasil transformasi historis—termasuk kolonial—yang mengubah cara hukum Islam diinstitusionalisasikan dan dipahami.

Karena itu, untuk menjelaskan "kuasa hukum menurut hukum Islam," artikel ini menggunakan istilah wakālah (atau wikalah dalam transliterasi tertentu) sebagai konsep kunci. Dalam konteks bantuan hukum dan representasi dalam sengketa, salah satu artikel tentang bantuan hukum dalam perspektif fiqh menyebut bahwa istilah Arab untuk advokat/kuasa dalam sengketa dapat disebut al-wakālah fī al-khuṣūmah, dan wakālah dipahami sebagai pendelegasian kekuasaan dari satu orang kepada orang lain dalam perkara yang dapat diwakilkan (Pratama et al., 2023). Namun, literatur tentang praktik tribunal Islam juga mengingatkan bahwa representasi ini tidak identik dengan model advokasi profesional yang mensyaratkan pelatihan hukum formal (Hill & Scarafile, 2024), dan studi sosio-legal tentang Iran pun menegaskan bahwa lawyers/advocates yang beracara atas nama pihak bukanlah bagian dari seting tradisional pengadilan sharīʿa. Dengan demikian, "kuasa hukum" dalam horizon hukum Islam perlu dipetakan sebagai mekanisme perwakilan (wakālah) yang dapat beririsan dengan profesi advokat modern, tetapi secara konseptual tidak bergantung padanya (Hill & Scarafile, 2024; Pratama et al., 2023).

________________________________________

2. Sharīʿa, Fiqh, dan Ruang bagi Perwakilan: Kerangka Normatif yang Relevan

Pembahasan kuasa hukum dalam hukum Islam harus dibedakan dari perdebatan yang lebih luas tentang apa itu "hukum Islam." Di satu sisi, sharīʿa sering dipahami sebagai hukum ilahi (Divine law) yang "berkarakter ketuhanan," sementara fiqh berkaitan dengan perumusan ketentuan (aḥkām) yang diturunkan dari sumber-sumber seperti al-Qur'an dan Sunnah. Di sisi lain, kajian tentang legal consciousness di kalangan Muslim menekankan bahwa elaborasi yurisprudensial atas sharīʿa melahirkan disiplin uṣūl al-fiqh (teori/metode pembentukan hukum dari sumber-sumber) dan fiqh (produk rumusan hukum para jurist). Perspektif ini penting karena "perwakilan" (wakālah) bukan sekadar isu prosedural; ia berada dalam ranah fiqh muʿāmalāt (hukum relasi antarmanusia) dan beroperasi melalui penalaran hukum yang mengizinkan pendelegasian tindakan tertentu kepada pihak lain (Pratama et al., 2023).

Dalam konteks Aceh—sebagai contoh wilayah dengan peradilan sharīʿa pada bidang-bidang tertentu di Indonesia—sebuah kajian tentang qanun jinayat juga menegaskan pembedaan bahwa "hukum Islam" dapat merujuk pada sharīʿa sebagai hukum ilahi sekaligus fiqh sebagai hasil interpretasi ulama, serta menyebut sumber-sumber yang dipakai dalam konstruksi hukum Islam, misalnya al-Qur'an, Sunnah, ijmāʿ, dan qiyās. Walaupun kajian tersebut berfokus pada pilihan hukum non-Muslim dalam qanun jinayat, kerangka definisionalnya membantu menjelaskan bahwa konsep seperti wakālah—termasuk wakālah dalam sengketa—beroperasi dalam medan interpretasi fiqh yang bersandar pada sumber dan metode yang diakui.

________________________________________

3. Wakālah sebagai Padanan "Kuasa": Definisi, Ruang Lingkup, dan Rasionalitasnya

Dalam literatur fiqh terkait bantuan hukum, wakālah dipaparkan sebagai delegasi kewenangan: "Al Wakalah" disebut sebagai pendelegasian kekuasaan oleh satu orang kepada orang lain dalam perkara yang dapat diwakilkan (Pratama et al., 2023). Pada level terminologi, artikel tersebut secara eksplisit mengaitkan istilah representasi/kuasa dalam konteks sengketa dengan al-wakālah fī al-khuṣūmah (Pratama et al., 2023). Klaim penting dari sumber yang sama adalah bahwa tindakan "mewakilkan" urusan telah dipraktikkan sejak periode awal Islam sebagai kebutuhan manusia, dan para fuqahā membolehkan representasi dalam berbagai perkara—termasuk dengan mengangkat "lawyer, advocate, attorney atau legal advisor" sebagai representasi (Pratama et al., 2023). Artinya, meskipun istilah profesi modern (advokat/attorney) tidak identik dengan struktur klasik, gagasan delegasi tindakan dalam perkara yang dapat diwakilkan mendapat legitimasi fiqh (Pratama et al., 2023).

Namun, literatur tentang tribunal Islam sekaligus memberikan nuansa korektif: dalam banyak tribunal Islam, konsep advokat sebagai advocate dalam pengertian Barat dinilai asing; representasi hukum dipahami "sekadar bentuk agency," di mana wakīl/wikalah bertindak sebagai "stand in" bagi pihak yang diwakili, dan representasi ini tidak menuntut pelatihan hukum formal (Hill & Scarafile, 2024). Nuansa ini sejalan dengan kajian tentang Iran yang menegaskan bahwa lawyers, attorneys atau advocates yang beracara atas nama pihak bukanlah bagian dari seting tradisional pengadilan sharīʿa atau proses klasik dispensing justice. Dengan demikian, wakālah menyediakan dasar konseptual bagi kuasa hukum, tetapi bentuknya bisa jauh lebih "keagenan" daripada "advokasi profesional adversarial," bergantung pada institusi dan konfigurasi sistem peradilannya (Hill & Scarafile, 2024).

________________________________________

4. Kuasa (Wakīl) Berbeda dari Otoritas Mengadili (Qāḍī) dan Memberi Fatwa (Muftī)

Pembedaan antara kuasa hukum dan otoritas adjudikatif merupakan unsur kunci dalam memahami perwakilan menurut hukum Islam. Kajian tentang fatāwā modern dan praktik imam di Kanada menegaskan bahwa dua otoritas yang berhak menafsirkan dan menerapkan hukum Islam pada kasus baru adalah muftī dan qāḍī (Al-Daghistani, 2016). Sumber yang sama menekankan perbedaan institusionalnya: muftī mengeluarkan fatwa yang bersifat non-binding, sedangkan qāḍī mengeluarkan ḥukm yang bersifat mengikat secara legal dan moral (Al-Daghistani, 2016). Pada titik ini, konsep "kuasa hukum" (wakīl) ditempatkan sebagai pihak yang mewakili kepentingan salah satu pihak, bukan sebagai pemutus sengketa yang melahirkan putusan mengikat (Al-Daghistani, 2016).

Masih dalam sumber yang sama, ditegaskan pula bahwa hakim "bukan wakeel (agent) dari salah satu pihak" yang diadilinya (Al-Daghistani, 2016). Pernyataan ini penting untuk menegaskan batas konseptual: wakālah adalah relasi perwakilan (agency) yang melekat pada pihak-pihak yang bersengketa, sedangkan qāḍī berada pada posisi adjudikatif yang secara normatif tidak dipahami sebagai agen para pihak (Al-Daghistani, 2016). Implikasi praktisnya adalah bahwa "kuasa hukum" dalam hukum Islam tidak boleh dipahami sebagai substitusi dari fungsi qāḍī; ia adalah perangkat perwakilan untuk bertindak, berkomunikasi, dan menjalankan kepentingan pihak, bukan perangkat untuk memproduksi putusan (Al-Daghistani, 2016).

________________________________________

5. Fungsi Kuasa Hukum dalam Proses Mengadili: Mengapa "Advokasi" Tidak Selalu Menjadi Pusat

Penempatan wakālah sebagai keagenan juga terkait dengan bagaimana hakim dalam sebagian tradisi peradilan Islam diposisikan. Literatur tentang tribunal Islam di Afrika menyatakan bahwa hakim pada pengadilan Islam "berhak menggunakan semua fakta yang relevan dan menerapkan semua hukum yang relevan, apakah atau tidak fakta dan hukum itu diajukan para pihak," bahkan dapat berkonsultasi pada sumber hukum di luar record perkara dalam memutus (Hill & Scarafile, 2024). Jika model ini yang beroperasi, maka ruang "pertarungan argumen" ala litigasi adversarial—yang biasanya menjadi wilayah utama advokat—secara konseptual tidak selalu menjadi pusat, karena hakim tidak dibatasi pada apa yang "dikanvaskan" oleh para pihak (Hill & Scarafile, 2024). Dalam konfigurasi seperti ini, kuasa hukum (wakīl) lebih tepat dipahami sebagai pihak yang "menghadirkan" atau "menggantikan kehadiran" pihak yang diwakilinya untuk tujuan prosedural dan komunikasi di forum, bukan sebagai aktor yang harus memonopoli konstruksi norma dan fakta di hadapan hakim (Hill & Scarafile, 2024).

Nuansa ini juga berkaitan dengan pernyataan bahwa wakīl/wikalah dalam tribunal Islam tidak memerlukan pelatihan hukum (Hill & Scarafile, 2024), suatu ciri yang menguatkan pemahaman wakālah sebagai agency, bukan profesi yang terspesilisasi secara inheren. Pada saat yang sama, studi tentang Iran mengingatkan bahwa dalam sistem modern, hukum berjalan melalui praktik rutin hakim, panitera, lawyer, dan klien, serta terdapat ketegangan antara konsepsi legalitas di institusi peradilan dan pemahaman formal-rasional dari profesi hukum. Dengan kata lain, ketika negara modern membentuk profesi dan prosedur, "kuasa hukum" dapat bergerak menuju model advokasi profesional; tetapi sumber yang sama menegaskan bahwa hal itu bukan ciri "tradisional" dari proses sharīʿa klasik.

________________________________________

6. Kuasa Hukum sebagai Bagian dari Bantuan Hukum (Legal Aid) dan Akses Keadilan dalam Perspektif Fiqh

Kajian tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin dalam perspektif fiqh menempatkan representasi/kuasa sebagai bagian dari layanan keadilan dan penegakan hukum. Sumber tersebut menyatakan bahwa dalam Islam bantuan hukum dapat dipahami sebagai "legal power," dan menghubungkannya dengan istilah al-wakālah fī al-khuṣūmah dalam konteks advokat/kuasa (Pratama et al., 2023). Selain itu, artikel yang sama menekankan gagasan kesetaraan di hadapan hukum: ia menyebut bahwa dalam Islam terdapat penegasan bahwa manusia pada dasarnya sama di mata hukum dan memiliki kehormatan (al-fitrah) yang menjadi dasar kesetaraan hak-hak legal, termasuk sebagai kewajiban penegakan hukum dan keadilan bagi seluruh individu (Pratama et al., 2023). Dalam bingkai ini, kuasa hukum (wakālah) dapat berfungsi sebagai instrumen praktis untuk memastikan bahwa akses terhadap proses hukum dan pemulihan hak tidak hanya dinikmati oleh pihak yang lebih kuat secara sosial-ekonomi (Pratama et al., 2023).

Sumber yang sama juga menawarkan kategorisasi historis layanan hukum dalam konsep Islam: pemenuhan hak dan keadilan dieksekusi melalui tiga layanan—al-Ḥakam, al-Muftī, dan al-Muṣāliḥ al-ʿAlayh—yang disebut memiliki fungsi mirip "lawyers, arbitrators, consultants atau counselors," termasuk memberi nasihat atau bantuan agar para pihak dapat bermusyawarah dan saling mengembalikan hak (Pratama et al., 2023). Walaupun terminologi dan institusi ini tidak identik dengan struktur profesi advokat modern, ia menunjukkan bahwa ekosistem "layanan hukum" dalam tradisi Islam dapat memuat peran representasi, pemberian nasihat, dan penyelesaian sengketa, yang semuanya relevan dengan gagasan kuasa hukum dalam makna fungsional (Pratama et al., 2023). Dengan demikian, membahas kuasa hukum menurut hukum Islam tidak hanya soal "siapa yang boleh tampil di pengadilan," melainkan juga soal arsitektur layanan keadilan—nasihat, perwakilan, dan penyelesaian—yang dibingkai oleh kebutuhan pemulihan hak dan penegakan keadilan (Pratama et al., 2023).

________________________________________

7. Institusionalisasi Negara Modern, Religious Courts, dan Dampaknya terhadap Konsep Perwakilan

Konsep kuasa hukum dalam praktik kontemporer sering terkait erat dengan bagaimana hukum Islam diinstitusionalisasikan dalam negara modern. Kritik mengenai "terjemahan sekuler" atas tradisi Islam menegaskan bahwa kolonialisme dan modernitas politik turut membentuk pemisahan institusional: praktik kodifikasi "religious law" dan administrasi "religious courts" merupakan mekanisme kontrol kolonial, sedangkan sebelumnya pengadilan Islam berfungsi sebagai pengadilan negara; pascakolonial, pengadilan Islam sering direposisi sebagai "religious courts" yang dibedakan dari "civil courts." Transformasi institusional semacam ini secara konseptual dapat mendorong perubahan peran aktor-aktor prosedural, termasuk munculnya atau menguatnya profesi lawyer/advocate sebagai perantara formal—meskipun, sebagaimana telah ditegaskan, model "lawyer as advocate" bukanlah sesuatu yang inheren dalam tribunal Islam tradisional (Hill & Scarafile, 2024).

Di Indonesia, kajian perbandingan mengenai regulasi "agama" menunjukkan bahwa sistem hukum bersifat bifurkasi: dalam urusan keluarga, Muslim tunduk pada yurisdiksi pengadilan Islam (religious/Islamic courts) di mana hakim menerapkan (sebagian) hukum Islam yang telah dikodifikasi, sedangkan non-Muslim tunduk pada pengadilan sipil. Kajian yang sama menyebut bahwa reformasi kelembagaan dan pengenalan Kompilasi Hukum Islam merupakan langkah penting dalam birokratisasi hukum Islam dan unifikasi yurisprudensi di Indonesia, dan bahkan mengutip bahwa para hakim pengadilan agama mulai melihat diri sebagai bagian dari birokrasi negara dan aparat penegak hukum, bukan semata "penjaga hukum Islam." Dengan struktur seperti ini, ruang bagi kuasa hukum bisa mengalami proses "formalisasi" dalam kerangka prosedur negara; tetapi literatur yang tersedia dalam kajian ini tidak memberikan rincian spesifik mengenai bagaimana aturan kuasa hukum di pengadilan agama Indonesia diatur secara teknis—misalnya syarat, bentuk surat kuasa, atau tata cara beracara—sehingga aspek prosedural tersebut tidak dapat dipastikan hanya dari sumber-sumber yang disediakan.

________________________________________

8. Kuasa Hukum dalam Konteks Minoritas dan Ketegangan Forum Sekuler–Keagamaan: Pelajaran dari Studi Kanada

Pembahasan kuasa hukum dalam hukum Islam juga menjadi relevan ketika Muslim hidup di negara non-Muslim, karena masalah otoritas dan forum penyelesaian sengketa menjadi kompleks. Studi tentang perceraian yang diperintahkan pengadilan sekuler di Kanada melaporkan bahwa banyak pasangan Muslim ragu menggunakan proses hukum sipil dan berupaya menyelesaikan sengketa di dalam komunitas keagamaan (Al-Daghistani, 2016). Sumber yang sama menegaskan bahwa dalam hukum Islam, penunjukan otoritas yudisial (qāḍī) dibatasi dengan syarat-syarat tertentu, dan secara khusus disebut bahwa hukum Islam mengecualikan non-Muslim judges dari memegang otoritas yudisial pada beberapa perkara keluarga, sehingga menyulitkan penyelarasan perintah pengadilan keluarga sekuler dengan perintah hukum agama (Al-Daghistani, 2016). Dalam konteks ini, kuasa hukum sebagai wakīl (agen) dapat menjadi penting untuk mengartikulasikan kepentingan pihak di dua rezim normatif sekaligus, tetapi studi tersebut juga menunjukkan bahwa para imam dan lembaga pemberi fatwa menilai perceraian pengadilan sekuler (yang dipersengketakan suami) tidak otomatis cukup sebagai pembubaran nikah secara Islam, dan mereka mendorong pembentukan entitas ekstra-yudisial yang menerapkan prosedur ADR hukum Islam (Al-Daghistani, 2016).

Meskipun isu utama studi Kanada tersebut adalah otoritas perceraian dan kebutuhan ADR, ia relevan bagi konsep kuasa hukum karena menunjukkan bahwa "representasi" dalam sengketa Muslim minoritas tidak selalu berakhir pada figur advokat dalam pengadilan negara; ia dapat bergeser pada representasi/keagenan di hadapan mediator komunitas atau forum ADR keagamaan yang diidealkan sebagai selaras dengan hukum Islam (Al-Daghistani, 2016). Sekaligus, pembedaan muftī (fatwa non-mengikat) dan qāḍī (putusan mengikat), serta penegasan bahwa hakim bukan wakeel para pihak, menggarisbawahi bahwa kuasa hukum (wakeel) berada pada domain representasi pihak, bukan pada domain otoritas normatif final (Al-Daghistani, 2016).

________________________________________

9. Sintesis: Rumusan Konseptual "Kuasa Hukum" Menurut Hukum Islam

Berdasarkan sumber-sumber yang disediakan, "kuasa hukum" menurut hukum Islam paling kuat dapat disintesiskan melalui beberapa proposisi konseptual berikut.

Pertama, kuasa hukum berada dalam kerangka wakālah (agency): pendelegasian kewenangan oleh satu orang kepada orang lain dalam perkara yang dapat diwakilkan, termasuk dalam konteks sengketa (al-wakālah fī al-khuṣūmah) (Pratama et al., 2023).

Kedua, wakālah memperoleh legitimasi fiqh sebagai praktik yang telah berlangsung sejak masa awal Islam dan dibolehkan para fuqahā, termasuk dalam bentuk pengangkatan figur-figur yang dalam istilah modern dapat disebut lawyer/advocate/legal advisor (Pratama et al., 2023).

Ketiga, pada banyak tribunal Islam, representasi ini dipahami sebagai sekadar "stand in" dan tidak menuntut pelatihan hukum formal, serta berbeda dari konsep lawyer as advocate dalam tradisi litigasi Barat (Hill & Scarafile, 2024); hal ini konsisten dengan temuan sosio-legal bahwa lawyers/advocates bukan bagian dari seting tradisional pengadilan sharīʿa.

Keempat, kuasa hukum harus dibedakan dari otoritas adjudikatif dan otoritas fatwa: muftī memberi fatwa non-mengikat, qāḍī memberi putusan mengikat, dan hakim bukan wakeel para pihak (Al-Daghistani, 2016).

Kelima, secara etis-sosial, wakālah dan bantuan hukum terkait dengan agenda kesetaraan di hadapan hukum dan akses keadilan—yang dalam salah satu kajian fiqh bantuan hukum dinyatakan sebagai kewajiban pelayanan dan dibingkai oleh kesetaraan martabat dan hak manusia di hadapan hukum (Pratama et al., 2023).

Pada saat yang sama, sumber-sumber yang tersedia juga menunjukkan bahwa bentuk dan "rasa" kuasa hukum akan dipengaruhi oleh konteks institusional: kolonial dan negara modern membentuk kategori "religious courts" versus "civil courts" melalui kodifikasi dan birokratisasi, yang mengubah ekologi aktor hukum dan kemungkinan formalisasi representasi. Dalam konteks Indonesia, terdapat bifurkasi yurisdiksi (keluarga Muslim di pengadilan Islam) dan birokratisasi pengadilan agama yang mengintegrasikan hakim dalam aparatus negara. Namun, detail teknis-prosedural mengenai bagaimana kuasa hukum dioperasikan dalam aturan beracara kontemporer—misalnya di pengadilan agama Indonesia—tidak ditetapkan oleh sumber-sumber yang tersedia dalam kajian ini, sehingga tidak dapat disimpulkan lebih jauh tanpa rujukan tambahan.

________________________________________

Daftar Pustaka

Al-Daghistani, S. (2016). Semiotics of Islamic law, maṣlaḥa, and Islamic economic thought. International Journal for the Semiotics of Law - Revue Internationale de Sémiotique Juridique, 29(2), 389–404. https://doi.org/10.1007/s11196-016-9457-x

Hill, M., & Scarafile, A. (2024). Religious courts and tribunals in Africa: An overview. https://doi.org/10.52779/9781991260277/12

Pratama, M. R. A., Maliki, I. A., & Junilia, D. A. (2023). Legal aid for the poor in the perspective of fiqh tanfiziyyah. Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah Perundang-Undangan Ekonomi Islam, 15(1), 174–185. https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v15i1.5630