01518 - Kreditur Dalam Hukum Islam: Pemegang Hak Tuntut Prestasi Dalam Kerangka Perikatan Yang Adil

Abstrak

Creditor in Islamic Law: Holder of the Right to Claim Performance in the Framework of a Just Obligation

This article examines the concept of creditor in Islamic law through a systematic synthesis of literature on muʿāmalah law, sharia economic law, and Islamic civil law. Using a normative-doctrinal approach, this study identifies that creditor in Islamic law is defined as the party holding the right (haq al-muṭālabah) to demand the fulfillment of obligations from a debtor within an aqd/obligation, whether in the form of debt (qardh/dayn) or other prestasi obligations arising from muʿāmalah contracts. The results of the study show that creditor rights in Islamic law are not absolute: in qardh contracts, creditors are prohibited from requiring benefits or agreed-upon additions from the outset; in cases of payment delays, additions to debt over time are generally assessed as riba and are strongly debated; and in the context of rahn (guarantee), creditor rights are reinforced but limited by the obligations of amanah and just execution procedures. Furthermore, Islamic law recognizes the space for restructuring, contract addendum, and ibra' (release) when debtors face genuine difficulties, as a manifestation of substantive justice. This study concludes that the concept of creditor in Islamic law stands not on the absolutism of collection rights, but within a normative framework that simultaneously commands respect for agreements and prevents injustice in collection, guarantee execution, and dispute resolution.

Keywords: creditor, Islamic law, muʿāmalah, qardh, rahn, haq al-muṭālabah, justice

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep kreditur dalam hukum Islam melalui sintesis sistematis terhadap literatur hukum muʿāmalah, hukum ekonomi syariah, dan hukum perdata Islam. Dengan pendekatan normatif-doktrinal, studi ini mengidentifikasi bahwa kreditur dalam hukum Islam dipahami sebagai pihak yang memegang hak (haq al-muṭālabah) untuk menuntut pemenuhan kewajiban dari debitur dalam suatu akad/perikatan, baik berbentuk utang (qardh/dayn) maupun kewajiban prestasi lain yang lahir dari akad muʿāmalah. Hasil kajian menunjukkan bahwa hak kreditur dalam hukum Islam tidak bersifat mutlak: pada akad qardh, kreditur dilarang mensyaratkan manfaat atau tambahan yang disepakati sejak awal; pada keterlambatan pembayaran, penambahan utang karena waktu lazim dinilai sebagai riba dan diperdebatkan keras; serta dalam konteks rahn (jaminan), hak kreditur diperkuat namun dibatasi oleh kewajiban amanah dan prosedur eksekusi yang berkeadilan. Lebih lanjut, hukum Islam mengakui ruang restrukturisasi, addendum kontrak, dan ibra' (pembebasan) ketika debitur benar-benar mengalami kesulitan, sebagai perwujudan keadilan substantif. Studi ini menyimpulkan bahwa konsep kreditur dalam hukum Islam tidak berdiri di atas absolutisme hak penagihan, melainkan berada dalam kerangka normatif yang sekaligus memerintahkan penghormatan akad dan mencegah ketidakadilan dalam penagihan, eksekusi jaminan, serta penyelesaian sengketa.

Kata kunci: kreditur, hukum Islam, muʿāmalah, qardh, rahn, haq al-muṭālabah, keadilan

________________________________________

1. PENDAHULUAN

Dalam konsepsi perikatan, hubungan hukum lahir karena adanya persetujuan/akad yang menempatkan satu pihak sebagai kreditur (pihak yang berhak menuntut pemenuhan prestasi) dan pihak lain sebagai debitur (pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi) (Atikah, 2021; HAK & Yuswalina, 2019; Kurniati, 2021). Literatur hukum perdata yang dijadikan rujukan dalam studi-studi tersebut juga menegaskan bahwa prestasi adalah "tuntutan" yang wajib dipenuhi debitur — memberi sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu — sehingga kreditur memiliki kedudukan aktif untuk menagih pemenuhan prestasi itu melalui mekanisme yang disediakan hukum (Atikah, 2021; HAK & Yuswalina, 2019).

Dalam konteks ekonomi syariah di Indonesia, hubungan "kreditur–debitur" kerap tetap dipakai sebagai bahasa yuridis untuk menggambarkan posisi hak–kewajiban para pihak, termasuk dalam pembiayaan bank syariah dan sengketa ekonomi syariah, meskipun terdapat kritik bahwa tidak semua akad syariah secara substansial adalah hubungan utang-piutang — misalnya akad kemitraan (Atmeh et al., 2024; Fadhli et al., 2021; Pyarrani et al., 2023). Karena itu, pembahasan "kreditur menurut hukum Islam" perlu dibaca sebagai konsep pihak yang memegang haq al-muṭālabah (hak menuntut pemenuhan kewajiban) dalam suatu akad/perikatan, baik kewajiban tersebut berbentuk utang (dayn) maupun kewajiban prestasi lain yang lahir dari akad muʿāmalah (HAK & Yuswalina, 2019; Kurniati, 2021; Pyarrani et al., 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan menyintesiskan konsep kreditur dalam hukum Islam secara komprehensif — mulai dari terminologi, landasan normatif-etik, hak dan jaminan kreditur, mekanisme eksekusi, wanprestasi, restrukturisasi, hingga dimensi kepailitan — guna memperoleh rumusan yang utuh tentang kedudukan kreditur dalam kerangka perikatan syariah yang berkeadilan.

________________________________________

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-doktrinal dengan metode kajian pustaka (library research). Sumber data terdiri atas literatur primer dan sekunder yang mencakup artikel jurnal ilmiah, kajian fiqh muʿāmalah, putusan pengadilan, fatwa DSN-MUI, serta standar keuangan syariah internasional (AAOIFI). Analisis dilakukan melalui sintesis sistematis terhadap temuan-temuan literatur yang relevan dengan konsep kreditur, hak tagih, jaminan, wanprestasi, dan kepailitan dalam perspektif hukum Islam. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi pola konseptual, titik perdebatan, serta rumusan normatif yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

________________________________________

3. PEMBAHASAN

3.1 Terminologi Kreditur dalam Hukum Islam: Dari Qardh, Rahn, hingga Kafālah

Dalam fiqh muʿāmalah, posisi yang dalam bahasa hukum modern disebut "kreditur" muncul dengan beberapa istilah sesuai jenis akadnya. Dalam akad qardh (utang-piutang), kreditur adalah pihak pemberi utang (pemberi piutang), sedangkan debitur adalah penerima utang yang wajib mengembalikan pokok utang sesuai kesepakatan (Akbar, 2021; Widjaja, 2023). Kajian qardh dalam hukum Islam menekankan bahwa qardh merupakan akad tolong-menolong dan dibolehkan selama tidak memuat unsur yang merugikan salah satu pihak; tambahan pembayaran hanya dibenarkan bila murni kehendak debitur dan bukan syarat/ketentuan yang disepakati sejak awal, karena tambahan yang disyaratkan dalam akad dipandang terlarang (Widjaja, 2023). Bahkan dalam elaborasi qardh — termasuk qardh al-ḥasan — ditegaskan bahwa baik debitur maupun kreditur tidak boleh mensyaratkan atau menjanjikan manfaat tertentu sebagai konsekuensi utang, sehingga relasi "kreditur" di sini dibatasi oleh larangan mengambil manfaat yang dipersyaratkan dari akad utang (Akbar, 2021).

Dalam akad jaminan kebendaan syariah (rahn), kreditur lazim disebut murtahin (penerima gadai/jaminan), sedangkan debitur disebut rāhin (pemberi gadai/jaminan). Definisi rahn dalam literatur yang dikaji pada perbankan syariah dan manajemen risiko menempatkan rahn sebagai komitmen antara debitur dan kreditur dengan menjaminkan aset bernilai ekonomi untuk memastikan kewajiban debitur kepada kreditur terpenuhi (Fayyad, 2023). Rujukan yang membahas praktik gadai syariah dan fatwa DSN-MUI juga menegaskan bahwa rahn adalah "menahan barang" sebagai jaminan utang; praktiknya berkembang dalam pegadaian syariah dan lembaga keuangan syariah dengan dasar fatwa DSN-MUI, termasuk Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily (Nefi & Warman, 2008; Sani, 2017; Wamafma & Sasea, 2023). Dengan demikian, "kreditur" dalam perspektif rahn bukan sekadar pemegang tagihan, melainkan juga pemegang hak jaminan atas barang (atau bukti kepemilikannya) yang secara fiqh dimaksudkan untuk mengamankan pelunasan kewajiban debitur (Fayyad, 2023; Sani, 2017).

Selain itu, dalam jaminan personal syariah (kafālah), terdapat pihak penjamin (kāfil) yang menanggung pemenuhan utang/kewajiban bila pihak yang semula bertanggung jawab tidak memenuhi, dan di sini kreditur diposisikan sebagai pihak yang berhak menagih pemenuhan kewajiban — dalam literatur disebut makfūl lah (Fayyad, 2023). Studi tentang instrumen manajemen risiko syariah menegaskan bahwa kafālah adalah jaminan pihak ketiga untuk pembayaran utang atau pemenuhan kewajiban, sehingga memperluas struktur relasi kreditur: kreditur tetap pemegang hak tagih, tetapi pemenuhan dapat dialihkan/ditanggung oleh penjamin sesuai akad kafālah (Fayyad, 2023).

3.2 Landasan Normatif-Etik: Pemenuhan Akad, Dokumentasi Utang, dan Prinsip Keadilan

Hukum Islam memandang pemenuhan komitmen akad sebagai bagian penting dari tata kelola muʿāmalah, sehingga wanprestasi (kelalaian memenuhi prestasi) diperlakukan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban yang telah disepakati (Firmansyah & Rosando, 2023; Rosyadi & Rizka, 2022). Dalam konteks perlindungan hak kreditur, kajian tentang kepailitan dan kreditur konkuren menautkan perlindungan itu dengan perintah pendokumentasian transaksi utang dalam QS al-Baqarah: 282 dan dengan prinsip al-ʿadālah (keadilan) sebagai asas yang harus tercermin dalam kontrak dan penyelesaian kewajiban (Rusdiyono & Mu'allim, 2022). Di sisi lain, literatur mengenai sengketa ekonomi syariah juga menekankan pentingnya sharia compliance secara menyeluruh (kaffah) sejak akad ditandatangani hingga penyelesaian sengketa, karena hak dan kewajiban para pihak semestinya ditentukan oleh parameter syariah yang melekat pada akad, bukan semata-mata kehendak sepihak (Abdullah, 2022; Pyarrani et al., 2023).

Prinsip etika syariah juga menuntut keseimbangan (tidak menzalimi) antara kreditur dan debitur. Sejumlah kajian menegaskan adanya dorongan syariah untuk memberi kelonggaran kepada debitur yang benar-benar mengalami kesulitan, dan bahkan menganjurkan sikap pemaafan atau keringanan — misalnya melalui konsep ibra'/rebate — sebagai bagian dari keadilan dan ekuitas dalam pembiayaan (Atmeh et al., 2024; Saleem, 2016). Literatur yang mengkaji praktik pinjaman dan sengketa utang juga mengutip prinsip bahwa debitur yang tidak mampu karena kondisi tak terduga patut diberi keringanan/penangguhan, sehingga penilaian terhadap "cidera janji" tidak boleh dilepaskan dari konteks kesulitan riil debitur (Hidayatullah & Nurhakim, 2023; Saleem, 2016). Dengan demikian, konsep kreditur dalam hukum Islam tidak berdiri di atas absolutisme "hak menagih", melainkan berada dalam kerangka normatif yang sekaligus memerintahkan penghormatan akad dan mencegah ketidakadilan dalam penagihan (Rusdiyono & Mu'allim, 2022; Saleem, 2016).

3.3 Hak Kreditur dalam Hukum Islam: Menuntut Pemenuhan Prestasi dan Menjaga Kepastian Kewajiban

Sebagai pemegang hak tagih, kreditur pada dasarnya berhak menuntut agar debitur memenuhi prestasi yang dijanjikan dalam akad/perjanjian. Literatur sengketa ekonomi syariah di Indonesia merumuskan hak kreditur ketika debitur wanprestasi sebagai hak menuntut pelaksanaan kewajiban sesuai perjanjian, termasuk menuntut pemenuhan yang tepat dan menuntut kompensasi bila wanprestasi menimbulkan kerugian (Pyarrani et al., 2023). Dalam kerangka konseptual perikatan yang juga digunakan dalam studi-studi hukum jaminan, kreditur dipahami sebagai pihak "berhak dan berwenang menuntut pemenuhan prestasi," sedangkan debitur wajib memenuhi prestasi; bila debitur ingkar, kreditur dapat menggunakan instrumen hukum untuk memaksa pemenuhan atau menuntut konsekuensi wanprestasi (Atikah, 2021; HAK & Yuswalina, 2019).

Namun, dalam fiqh muʿāmalah, "hak menuntut" tersebut berinteraksi dengan karakter akad. Pada qardh, karena ia diposisikan sebagai akad tolong-menolong, kreditur tidak boleh mengkonstruksikan hak tagihnya menjadi hak atas keuntungan yang dipersyaratkan, dan tambahan atas pokok utang tidak boleh disepakati sejak awal (Akbar, 2021; Widjaja, 2023). Pada akad yang melibatkan jaminan (rahn), hak kreditur diperkuat oleh adanya aset yang dijaminkan agar kewajiban debitur lebih terjamin; rahn dipahami sebagai mekanisme pengamanan pemenuhan kewajiban, bukan sebagai sarana mengambil manfaat tambahan dari debitur (Fayyad, 2023; Wamafma & Sasea, 2023). Dalam konteks ini, studi instrumen manajemen risiko syariah menegaskan fungsi rahn sebagai "safety measure" agar kewajiban debitur kepada kreditur terpenuhi, sedangkan studi pegadaian syariah menempatkan rahn sebagai institusi jaminan yang dibenarkan fatwa DSN-MUI (Fayyad, 2023; Wamafma & Sasea, 2023).

3.4 Jaminan dan Posisi Kreditur: Rahn Tasjily, Fidusia, dan Sifat Aksesori Jaminan

Dalam praktik muʿāmalah kontemporer, khususnya pembiayaan lembaga keuangan, jaminan sering menjadi akad tambahan (aksesori) yang mengikuti akad pokok. Kajian tentang konsepsi fidusia dalam fiqh muʿāmalah menegaskan bahwa jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan dari perjanjian pokok untuk menjamin pemenuhan prestasi para pihak (Nefi & Warman, 2008). Dalam perspektif DSN-MUI, fidusia dianalogikan dengan rahn tasjily sebagaimana Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008, yakni model rahn di mana pihak rāhin "mengikatkan" jaminan kepada murtahin dengan ciri bahwa yang diserahkan kepada murtahin adalah bukti kepemilikan, sementara objek fisik dapat tetap berada dalam penguasaan rāhin (Nefi & Warman, 2008; Sani, 2017). Literatur yang khusus mengkaji kesesuaian rahn tasjily dan fidusia juga menegaskan definisi rahn tasjily sebagai jaminan utang dengan penyerahan bukti kepemilikan kepada penerima jaminan, sedangkan barang jaminan secara fisik tetap dikuasai dan digunakan oleh pemberi jaminan (Sani, 2017).

Konsekuensi yuridis-etis bagi kreditur dalam skema jaminan ini juga ditegaskan: ketika debitur telah melunasi kewajiban, kreditur berkewajiban mengembalikan objek jaminan; sebaliknya, jika debitur wanprestasi, kreditur memiliki hak untuk mengeksekusi objek jaminan sesuai ketentuan (Sani, 2017). Dengan demikian, posisi kreditur dalam hukum Islam — ketika menggunakan rahn/fidusia — adalah pemegang hak tagih yang diberi perangkat pengamanan (jaminan), tetapi tetap dibatasi oleh kewajiban amanah (pengembalian setelah lunas) dan oleh tata cara eksekusi yang tidak menzalimi pihak debitur (Nefi & Warman, 2008; Sani, 2017).

3.5 Eksekusi Jaminan dan Lelang: Batasan "Tidak Sepihak" dan Peran Otoritas (Qāḍī)

Isu penting dalam relasi kreditur–debitur adalah bagaimana kreditur mengeksekusi jaminan ketika terjadi wanprestasi. Studi tentang pelaksanaan lelang jaminan pada perbankan syariah menyatakan bahwa penjualan objek jaminan oleh lembaga keuangan "tanpa sepengetahuan debitur" dipandang tidak diperkenankan dalam literatur fiqh; namun, penjualan jaminan dapat menjadi boleh jika diputuskan oleh qāḍī untuk melindungi hak para pihak dan menutup utang, termasuk melindungi kepentingan kreditur (Prabowo, 2024). Studi yang sama juga menggambarkan bahwa hasil penjualan jaminan digunakan untuk menutup sisa kewajiban debitur kepada bank syariah dan kelebihannya dikembalikan kepada debitur, sehingga eksekusi ditempatkan sebagai sarana terakhir untuk memenuhi kewajiban utang yang belum tertunaikan (Prabowo, 2024).

Walaupun demikian, literatur lain memperingatkan adanya potensi "unsur kezaliman" dalam praktik lelang jaminan murābaḥah, misalnya ketika debitur tidak dilibatkan dalam penentuan harga atau bahkan tidak diberitahu pelaksanaan eksekusi sehingga jaminan dijual tidak sesuai kehendak pemiliknya (Arifah & Adam, 2022). Dua studi ini menunjukkan nuansa yang perlu disintesiskan: di satu sisi, hukum Islam mengakui perlunya mekanisme pemulihan hak kreditur ketika debitur wanprestasi, termasuk melalui penjualan jaminan dengan rambu-rambu otoritatif dan maslahat (Prabowo, 2024); di sisi lain, implementasi eksekusi dapat menyimpang dari prinsip keadilan dan menimbulkan "kezaliman" apabila prosedur informasi, partisipasi, dan kewajaran harga diabaikan (Arifah & Adam, 2022). Maka, "kreditur menurut hukum Islam" bukan hanya pemegang hak untuk menuntut prestasi, tetapi juga subjek yang dibebani standar prosedural-etis agar penuntutan dan eksekusi tidak berubah menjadi ketidakadilan (Arifah & Adam, 2022; Prabowo, 2024).

3.6 Wanprestasi dan Keterlambatan Pembayaran: Larangan Riba dan Perdebatan Denda

Konsepsi wanprestasi dalam studi hukum ekonomi syariah Indonesia dijelaskan sebagai keadaan ketika debitur tidak memenuhi prestasi yang disepakati; bentuknya dapat berupa tidak memenuhi sama sekali, terlambat memenuhi, atau memenuhi tidak sebagaimana mestinya (Atikah, 2021; Rosyadi & Rizka, 2022). Dalam fiqh dan standar lembaga internasional, keterlambatan pembayaran oleh debitur yang sebenarnya mampu dipandang sebagai tindakan zalim terhadap kreditur; standar AAOIFI juga mendefinisikan "debitur yang menunda-nunda" (procrastinating debtor) sebagai debitur yang mampu melunasi tetapi sengaja menunda, dan hadis "procrastinating debtor is an injustice" digunakan sebagai basis etis bahwa penundaan semacam itu adalah ketidakadilan (Arifah & Fidhayanti, 2022; Fahriansah, 2020; Ramadhania, 2023). Dalam konteks ini, kreditur memperoleh justifikasi moral untuk menuntut pemenuhan kewajiban debitur, sekaligus mendorong desain kontrak dan mekanisme pemulihan yang tidak melanggar larangan riba (Arifah & Fidhayanti, 2022; Fahriansah, 2020).

Akan tetapi, ketika hak kreditur diwujudkan dalam bentuk denda keterlambatan, literatur menunjukkan adanya perdebatan tajam. Kajian tentang rekonstruksi kontrak lease-to-own dan standar "Debtor in Delay" dari AAOIFI menegaskan bahwa syarat denda yang menaikkan jumlah utang karena keterlambatan dipandang bertentangan dengan prinsip fiqh dan diperlakukan sebagai bentuk riba yang tampak (Fahriansah, 2020). Studi komparatif tentang sanksi denda keterlambatan pada lembaga keuangan syariah juga memotret dua arus besar: pendapat yang membolehkan denda secara terbatas untuk debitur yang mampu tetapi sengaja menunda (dengan syarat tertentu dan ditempatkan sebagai dana sosial), dan pendapat yang menolak karena dianggap serupa riba (Saprida et al., 2020).

Dalam kasus Indonesia, studi tentang wanprestasi dalam perspektif hukum Islam mencatat adanya Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 yang menyatakan denda bagi konsumen yang "mampu tetapi tidak mau" membayar utang dikategorikan sebagai taʿzīr yang dibolehkan, sehingga membuka ruang pembolehan sanksi untuk mencegah moral hazard (Firmansyah & Rosando, 2023). Sebaliknya, kajian tentang klausul amercement di perbankan syariah menyimpulkan bahwa denda keterlambatan dalam kontrak utang tidak dibolehkan karena mengandung unsur ziyādah (tambahan) atas nominal pokok utang yang dipandang sebagai riba, sekalipun denda itu dicantumkan dalam akad (Ramadhania, 2023).

Sintesis dari temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa konsep kreditur dalam hukum Islam memang mengakui hak menuntut pemenuhan prestasi dan perlindungan dari tindakan menunda yang zalim (Fahriansah, 2020; Ramadhania, 2023), tetapi cara melindungi hak itu melalui "penambahan utang karena waktu" berada pada wilayah sensitif yang diperselisihkan dan sering dinilai bertentangan dengan larangan riba (Fahriansah, 2020; Ramadhania, 2023; Saprida et al., 2020). Karena itu, alternatif yang lebih konsisten dengan rambu syariah dalam sebagian literatur adalah penguatan jaminan (rahn) dan eksekusi yang berkeadilan, bukan memonetisasi keterlambatan menjadi tambahan utang (Prabowo, 2024; Saprida et al., 2020).

3.7 Respite, Restrukturisasi, dan Addendum: Keadilan bagi Debitur yang Kesulitan

Hukum Islam tidak hanya berbicara tentang hak kreditur, tetapi juga memberi parameter keadilan ketika debitur berada dalam kesulitan. Literatur tentang kebijakan perlindungan debitur pada masa Covid-19 menunjukkan bahwa dalam keadaan sulit (hardship), debitur yang tidak membayar angsuran tidak serta-merta diperlakukan sebagai wanprestasi, dan kebijakan pemerintah mendorong restrukturisasi sebagai bentuk perlindungan hukum debitur (Hidayatullah & Nurhakim, 2023). Dari sisi penyelesaian sengketa ekonomi syariah, studi tentang penggunaan kaidah fiqhiyyah dalam putusan pengadilan agama menemukan praktik hakim yang mewajibkan kreditur melakukan perubahan kontrak (addendum) agar debitur yang kesulitan dapat dibantu memenuhi kewajiban pelunasan, karena tanpa addendum debitur berisiko gagal bayar dan jaminan akan disita (Asnawi & Hudiata, 2017). Sejalan dengan itu, studi tentang wanprestasi pada akad kredit perbankan syariah menekankan restrukturisasi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian, dan menempatkan bank/kreditur memiliki kewajiban pembinaan serta pemberian keringanan dalam penyelesaian utang debitur melalui restrukturisasi (Rosyadi & Rizka, 2022).

Dengan demikian, kreditur dalam perspektif hukum Islam tidak diposisikan sebagai pihak yang semata-mata "mengoptimalkan pemaksaan pemenuhan prestasi", melainkan sebagai pihak yang haknya diakui tetapi tetap terikat pada pertimbangan maslahat dan keadilan, termasuk membuka ruang penjadwalan ulang/restrukturisasi ketika ketidakmampuan debitur bersifat nyata dan dapat dibuktikan (Asnawi & Hudiata, 2017; Hidayatullah & Nurhakim, 2023; Rosyadi & Rizka, 2022). Pada titik ini, konsep ibra' (pembebasan sebagian/seluruh kewajiban) juga dibahas sebagai mekanisme yang pada asalnya merupakan diskresi kreditur, tetapi diperdebatkan dalam praktik regulasi modern karena alasan keadilan bagi nasabah ketika pelunasan dipercepat atau terjadi default (Saleem, 2016).

3.8 Kepailitan (Taflīs) dan Kolektivitas Kreditur: Perlindungan Hak Tagih dan Prinsip Distribusi Adil

Dalam rezim kepailitan, hubungan kreditur–debitur memasuki fase kolektif, karena pemenuhan prestasi (pelunasan utang) tidak lagi dilihat sebagai relasi individual semata. Literatur tentang sharia compliance dalam penyelesaian sengketa menjelaskan bahwa orang pailit dalam istilah fiqh disebut muflis, dan taflīs dipahami sebagai putusan hakim yang membatasi debitur untuk bertindak atas hartanya karena utang menutupi atau melampaui asetnya (Abdullah, 2022). Studi tentang perluasan kewenangan pengadilan agama pada perkara kepailitan syariah juga menegaskan bahwa ketika debitur tidak lagi mampu membayar karena aset tidak ada atau tidak cukup, para fuqaha membolehkan intervensi hakim untuk menyelesaikan utang, antara lain dengan mempertimbangkan jumlah kreditur yang mengajukan klaim (Attoyibah et al., 2022). Dalam konteks perlindungan kreditur konkuren, studi yang mengkaji kepailitan menurut hukum positif dan Islam menautkan prinsip perlindungan itu pada kewajiban pemenuhan utang dan asas al-ʿadālah yang menuntut pembagian pembayaran utang secara adil sesuai posisi masing-masing kreditur (Rusdiyono & Mu'allim, 2022).

Dalam literatur kepailitan syariah di Indonesia, juga muncul kritik bahwa perangkat hukum kepailitan dan PKPU cenderung "memaksa" penggunaan konstruksi kreditur-debitur dan berpotensi menggeser substansi akad syariah menjadi relasi utang konvensional, sehingga menimbulkan ketegangan antara kerangka fiqh (yang dapat memuat kemitraan) dan kerangka kepailitan yang berorientasi utang (Atmeh et al., 2024; Fadhli et al., 2021; Pyarrani et al., 2023). Namun, literatur klasik tentang kepailitan dalam hukum Islam menegaskan bahwa kreditur memiliki mekanisme penegakan untuk haknya, dan ketika debitur default serta kreditur bergerak menagih, status muflis menjadi relevan; kajian tersebut juga menguraikan bahwa kreditur memiliki perangkat penegakan dalam tradisi fiqh — misalnya tindakan pembatasan tertentu terhadap debitur — untuk memastikan hak-haknya dipenuhi, seraya menekankan bahwa syariah menahan agar beban utang tidak terus membesar seiring waktu (Studies, 2019). Maka, dalam kepailitan/taflīs, konsep "kreditur" dalam hukum Islam tetap berporos pada hak tagih yang sah, tetapi dibingkai oleh tata kelola kolektif, otoritas hakim, dan prinsip keadilan distribusi agar tidak terjadi perampasan hak antar-kreditur maupun kezaliman terhadap debitur (Abdullah, 2022; Attoyibah et al., 2022; Rusdiyono & Mu'allim, 2022).

________________________________________

4. KESIMPULAN

Berdasarkan sintesis literatur, kreditur menurut hukum Islam dapat dipahami sebagai pihak yang memiliki hak menuntut pemenuhan prestasi dari debitur dalam suatu akad/perikatan, baik pada akad utang (qardh/dayn) maupun pada akad yang melahirkan kewajiban pembayaran/penyerahan tertentu, dengan konsekuensi bahwa debitur wajib memenuhi prestasi yang disepakati (Atikah, 2021; HAK & Yuswalina, 2019; Pyarrani et al., 2023).

Akan tetapi, hak kreditur tersebut tidak bersifat tanpa batas: pada akad qardh, kreditur dilarang mensyaratkan manfaat atau tambahan yang disepakati sejak awal (Akbar, 2021; Widjaja, 2023); pada keterlambatan pembayaran, penambahan utang karena waktu lazim dinilai sebagai riba dan diperdebatkan keras meskipun ada sebagian konstruksi sanksi taʿzīr dalam fatwa tertentu (Fahriansah, 2020; Firmansyah & Rosando, 2023; Ramadhania, 2023; Saprida et al., 2020). Perlindungan hak kreditur dapat diperkuat melalui jaminan syariah (rahn, termasuk rahn tasjily yang menyerahkan bukti kepemilikan) yang bersifat aksesori dan mengatur hak eksekusi bila debitur wanprestasi, namun pelaksanaannya harus menjaga prosedur berkeadilan, tidak sepihak, dan menghindari unsur kezaliman dalam lelang/penjualan jaminan (Arifah & Adam, 2022; Nefi & Warman, 2008; Prabowo, 2024; Sani, 2017).

Dalam kondisi debitur benar-benar kesulitan, literatur juga menekankan ruang restrukturisasi, addendum kontrak, dan bahkan semangat keringanan (respite/ibra') sebagai wujud keseimbangan dan keadilan syariah (Asnawi & Hudiata, 2017; Hidayatullah & Nurhakim, 2023; Saleem, 2016). Dengan demikian, "kreditur" dalam hukum Islam adalah pemegang hak tuntut prestasi yang sekaligus dibatasi oleh larangan riba, kewajiban amanah, dan prinsip keadilan substantif dalam penagihan, eksekusi jaminan, serta penyelesaian sengketa.

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, T. (2022). The Responsibility for Defaults on Financing Agreements in Shari'a Financial Institutions. 241–249. https://doi.org/10.2991/978-2-494069-81-7_25

Akbar, A. (2021). Implementing The Retention of Debtor Objects by Biak's Pegadaian Limited Liability Companies. Jihk, 2(2), 107–116. https://doi.org/10.46924/jihk.v2i2.137

Arifah, R. N., & Adam, A. S. (2022). Legal Protection of Concurrent Creditors for The Debts That are not Guaranteed by Property Rights According to Bankruptcy Law and Islamic Law. At-Turas Jurnal Studi Keislaman, 9(1), 1–19. https://doi.org/10.33650/at-turas.v9i1.3398

Arifah, R. N., & Fidhayanti, D. (2022). Legal Position of Fiduciary Deeds in a Murabaha Contract Following the Indonesian Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 on Default Agreement by Creditors and Debtors. Jurisdictie Jurnal Hukum Dan Syariah, 12(2), 211–227. https://doi.org/10.18860/j.v12i2.12570

Asnawi, M., & Hudiata, E. (2017). Delimitation of Freedom of Contract Principle and Judge's Corrective Function in Assessing the Parties' Positions on an Agreement. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 29(1), 150. https://doi.org/10.22146/jmh.16889

Atikah, I. (2021). The Urgency of Mortgage Agreement as an Effort to Realize the Trust by Bank as Creditor. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 10(1), 31. https://doi.org/10.25216/jhp.10.1.2021.31-63

Atmeh, M. A., Maali, B. M., & Fendi, U. A. (2024). A proposed model for Zakah on financial instruments: accounting approach. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 17(6), 1232–1243. https://doi.org/10.1108/imefm-01-2024-0055

Attoyibah, Y. I., Hirsanuddin, & Djumardin. (2022). Juridical Analysis of Financing Contracts Post Conversion of Bank NTB into Bank NTB Shariah. Policy Law Notary and Regulatory Issues (Polri), 1(1), 25–38. https://doi.org/10.55047/polri.v1i1.24

Fadhli, M., Mahmud, M. S., Adnan, A. A., Jamal, Abd., & AbdulKareem, I. A. (2021). Review of Islamic Law Against Execution of Collateral Auctions on Islamic Banking Institutions in Aceh, Indonesia. The Journal of Management Theory and Practice (Jmtp), 2(1), 88–93. https://doi.org/10.37231/jmtp.2021.2.1.95

Fahriansah, F. (2020). Comparison of The Hawalah System in The Fiqh Muamalah Against The Turkey's Majallah Al-Ahkam and The Indonesian Civil Law. J-Ebis (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam), 91–108. https://doi.org/10.32505/j-ebis.v5i1.1543

Fayyad, M. (2023). Reconstructing lease-to-own contracts: A contemporary approach to Islamic banking standards. Heliyon, 9(9), e19319. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e19319

Firmansyah, M. A. W., & Rosando, A. F. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Akibat Hapusnya Hak Milik Atas Tanah Sebagai Objek Jaminan Hak Tanggungan. Seikat Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Hukum, 2(6), 600–605. https://doi.org/10.55681/seikat.v2i6.1069

HAK, N., & Yuswalina, Y. (2019). Konsep Fidusciaire Eigendoms Overdracht dalam Kajian Fiqh Muamalah. Nurani Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat, 19(1), 77–90. https://doi.org/10.19109/nurani.v19i1.2711

Hidayatullah, M. S., & Nurhakim, R. R. (2023). Comparison of Sharia Business Law Opinions on Fine Sanctions for Late Payment of Installments in Sharia Financial Institutions. Bilancia Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum, 17(2), 225–244. https://doi.org/10.24239/blc.v17i2.2067

Kurniati, K. (2021). Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk Menghindari Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Disiplin, 27(4), 264–275. https://doi.org/10.46839/disiplin.v27i4.73

Nefi, A., & Warman, A. (2008). Metode Pengalihan Kredit Sindikasi. Jurnal Hukum & Pembangunan, 38(3), 371. https://doi.org/10.21143/jhp.vol38.no3.174

Prabowo, I. A. R. (2024). Intersection of Sharia Economic Law in Asian Religious Courts (A Case Study of Indonesia). Jurnal Justisia Ekonomika Magister Hukum Ekonomi Syariah, 8(1), 1056–1070. https://doi.org/10.30651/justeko.v8i1.22274

Pyarrani, D., Sari, T. P., & Karlina, W. (2023). Settlement of Default by the Debtor and Liability of the Creditor in the Pledge Agreement. Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, 3(1), 15–26. https://doi.org/10.15294/ipmhi.v3i1.57547

Ramadhania, L. M. (2023). A Dualistic Concept of Personal Guarantee Responsibility and Its Relevancy with Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligation. Legal Brief, 12(1), 22–35. https://doi.org/10.35335/legal.v12i1.751

Rosyadi, I., & Rizka, R. (2022). Utilization of Land Pawning in Customary Law and Its Solutions Under Islamic Law. Jurnal Jurisprudence, 11(2), 234–252. https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v11i2.16374

Rusdiyono, Muh. Y., & Mu'allim, A. (2022). Bankruptcy Settlement of Baitul Maal Wa Tamwil in Yogyakarta: An Islamic Law Perspective. Millah Journal of Religious Studies, 553–582. https://doi.org/10.20885/millah.vol21.iss2.art9

Saleem, M. (2016). Absolution (Ibra') from Discretion to Regulations: The Malaysian Experience. University of Sharjah (Uos) Journal of Humanities and Social Sciences, 13(3), 68–87. https://doi.org/10.36394/jhss/13/spi/8

Sani, A. (2017). Tinjauan Hukum Mengenai Praktek Pemberian Jaminan Pribadi dan Jaminan Perusahaan. Jurnal Hukum & Pembangunan, 23(5), 426. https://doi.org/10.21143/jhp.vol23.no5.1035

Saprida, S., Choiriyah, C., & Melis, M. (2020). Accounts Payable (Qardh) in Islamic Law. Salam Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i, 7(4), 325–334. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i4.15168

Studies, I. J. of F. and U. al-Fiqh. (2019). Floating Charge Debenture as Security from Shari'ah Perspective. https://doi.org/10.31221/osf.io/xfkr7

Wamafma, F., & Sasea, E. M. (2023). Breach of Contract in the View of Islamic law: A Case Study on the Partnership Agreements of Mini BRI-link. Diktum Jurnal Syariah Dan Hukum, 21(1), 63–73. https://doi.org/10.35905/diktum.v21i1.5106

Widjaja, G. (2023). Wewenang, Pelimpahan Wewenang dan Akibat Hukumnya dalam Konsepsi Hukum Perdata. Jurnal Alwatzikhoebillah Kajian Islam Pendidikan Ekonomi Humaniora, 9(2), 310–319. https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.1653