01517 - Kreditor Preferen dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Konseptual dan Normatif

Abstrak

Abstract: This article examines the concept of preferred creditors (kreditor preferen) in Islamic law, specifically within the framework of Islamic bankruptcy (iflās/taflīs). Using a normative-conceptual approach based on a literature review of classical Islamic jurisprudence and contemporary studies, this article maps the classification of creditors, the basis of priority rights, and the ethical principles underlying the Islamic bankruptcy system. The findings indicate that Islamic law recognizes creditor classification based on priority order, namely privileged creditors (shāhib al-māl al-mumtāzah) and general creditors (shāhib al-māl ghairu al-mumtāzah). The most prominent form of preference is collateral-based priority (rahn), where secured creditors take precedence over unsecured creditors, and this priority right remains attached even when the debtor is declared bankrupt. Beyond collateral, classical Sunni Islamic law also recognizes certain preferences for some unsecured creditors. Uniquely, the Islamic bankruptcy system also limits the distribution of assets to creditors by prioritizing the basic living needs of the debtor's family, as well as emphasizing the obligation of creditors to grant relief to debtors in financial distress. In the modern context, challenges of multi-creditor environments, variations in Sharia interpretation, and the need for standardization require the establishment of a transparent, fair, and well-documented Islamic insolvency regime so that priority rights are not merely normative concepts but are truly operational.

Keywords: preferred creditor, Islamic law, bankruptcy, iflās, rahn, priority rights, Islamic insolvency

________________________________________

Abstrak: Artikel ini mengkaji konsep kreditor preferen dalam hukum Islam, khususnya dalam kerangka kepailitan Islam (iflās/taflīs). Dengan menggunakan pendekatan normatif-konseptual berbasis kajian kepustakaan atas yurisprudensi Islam klasik dan studi-studi kontemporer, artikel ini memetakan klasifikasi kreditor, dasar hak prioritas, serta prinsip-prinsip etis yang mendasari sistem kepailitan Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum Islam mengakui klasifikasi kreditor berdasarkan urutan prioritas, yakni kreditor istimewa (shāhib al-māl al-mumtāzah) dan kreditor umum (shāhib al-māl ghairu al-mumtāzah). Bentuk preferensi yang paling menonjol adalah prioritas berbasis jaminan (rahn), di mana kreditor beragunan mengungguli kreditor tidak beragunan, dan hak prioritas tersebut tetap melekat meskipun debitor dinyatakan pailit. Di luar jaminan, hukum Islam klasik Sunni juga mengakui preferensi tertentu bagi sebagian kreditor tidak beragunan. Uniknya, sistem kepailitan Islam juga membatasi distribusi aset kepada kreditor dengan mengutamakan kebutuhan hidup minimum keluarga debitor, serta menekankan kewajiban kreditor untuk memberi kelonggaran kepada debitor yang dalam kesulitan. Pada konteks modern, tantangan lingkungan multi-kreditor, variasi interpretasi syariah, dan kebutuhan standardisasi menuntut pembentukan rezim insolvensi syariah yang transparan, adil, dan terdokumentasi kuat agar hak didahulukan tidak sekadar konsep normatif, tetapi benar-benar operasional.

Kata kunci: kreditor preferen, hukum Islam, kepailitan, iflās, rahn, hak prioritas, insolvensi syariah

________________________________________

1. Pendahuluan: Makna "Kreditor Preferen" dan Relevansinya dalam Kepailitan Menurut Hukum Islam

Dalam konteks kepailitan, pertanyaan tentang kreditor preferen—yakni kreditur yang didahulukan pelunasannya dari harta pailit—pada dasarnya adalah pertanyaan tentang bagaimana hukum mengklasifikasikan klaim kreditur dan menetapkan urutan pemenuhannya ketika harta debitor tidak mencukupi untuk membayar seluruh utang. Literatur menunjukkan bahwa di banyak negara mayoritas Muslim, syariah (hukum Islam klasik) secara formal berposisi sebagai salah satu—bahkan dapat menjadi sumber utama—pembentukan peraturan perundang-undangan nasional, sehingga diskursus tentang prioritas kreditor dalam kepailitan berkelindan dengan diskursus tentang hukum Islam itu sendiri (Michael, 2011).

Studi-studi kontemporer juga menegaskan bahwa prinsip keadilan, fairness, dan dimensi etik merupakan fondasi yang menonjol dalam cara hukum Islam memandang dan mengelola persoalan utang, gagal bayar, dan kepailitan (Alsaadi et al., 2024; Nor et al., 2024). Karena itu, "kreditor preferen menurut hukum Islam" tidak hanya dapat dipahami sebagai teknik distribusi aset, melainkan juga sebagai mekanisme normatif untuk menjaga keadilan antarpihak, mencegah kezaliman kontraktual, serta memastikan kepatuhan pada parameter syariah—misalnya larangan riba, ketidakpastian berlebihan, dan ketidakadilan—dalam hubungan utang-piutang (Abdullah et al., 2022; Hidayat, 2024).

________________________________________

2. Kerangka Normatif: Keadilan, Dokumentasi Utang, dan Etika terhadap Debitor yang Kesulitan

Sebagian sumber yang disediakan menempatkan perlindungan kreditor dalam kerangka yang sangat normatif. Misalnya, penelitian tentang perlindungan kreditor dalam perspektif hukum Islam mengaitkan kewajiban pemenuhan utang dan perlindungan kreditor dengan pengaturan pencatatan transaksi utang dalam Surah al-Baqarah ayat 282, serta menegaskannya sebagai ekspresi prinsip al-'adalah (keadilan) (Arifah & Adam, 2022).

Pada saat yang sama, sumber lain yang membahas kepailitan syariah menekankan adanya kewajiban moral-hukum bagi kreditor untuk memberi kelonggaran waktu (penangguhan) kepada debitor yang mengalami kesulitan, dengan merujuk Surah al-Baqarah ayat 280; dan bahkan menautkannya dengan analogi dalam hukum positif modern berupa mekanisme penundaan pembayaran (suspension of payment) (Fuadi et al., 2023). Dengan demikian, "preferensi" dalam hukum Islam tidak semata soal mendahulukan pembayaran kepada kelompok tertentu, tetapi juga soal menyeimbangkan hak kreditor dengan perlakuan yang manusiawi dan adil terhadap debitor yang benar-benar berada dalam kesempitan (i'sār) (Fuadi et al., 2023; Samavati, 2020).

________________________________________

3. Terminologi Kepailitan Islam: Iflās/Taflīs dan Kaitannya dengan Insolvensi (I'sār)

Sumber-sumber yang tersedia memperlihatkan bahwa istilah dan konstruksi kepailitan dalam tradisi Islam tidak tunggal. Kajian tentang Ja'farī (Syiah Itsnā 'Asharī) memulai pembahasannya dengan memaknai istilah iflās (bankruptcy), serta membedakan dan menghubungkannya dengan i'sār (insolvency), termasuk menekankan adanya perbedaan konseptual antara keduanya (Samavati, 2020).

Kajian lain yang berfokus pada rancangan rezim insolvensi syariah untuk bank Islam menggunakan istilah taflis untuk menyebut tahap "bankruptcy" dalam model insolvensi berbasis syariah (Nor et al., 2024). Sementara itu, artikel tentang otoritas peradilan agama dalam perkara kepailitan syariah di Indonesia juga menggunakan istilah taflis dan menjelaskan bahwa hukum kepailitan syariah mengenal dua kategori kreditor: shāhib al-māl al-mumtāzah (kreditor "berhak istimewa/privileged") dan shāhib al-māl ghairu al-mumtāzah (kreditor "umum") (Fuadi et al., 2023).

Literatur Sunni tentang kepailitan Islam menegaskan bahwa hukum kepailitan Islam klasik "cukup berkembang" dan membahas hubungan debitor–kreditor secara sistematis (Michael, 2011). Di sisi lain, sumber Ja'farī menekankan karakter "debtor-friendly" dalam hukum kepailitan Islam dan Syiah, sekaligus menunjukkan adanya kemiripan tertentu dengan perangkat hukum kepailitan yang berkembang di Barat (Samavati, 2020). Penting dicatat bahwa artikel tentang hukum Islam klasik dalam tradisi Sunni juga menyatakan bahwa, meskipun hukum kepailitan Syiah mirip dengan Sunni dan empat mazhab Sunni juga mirip satu sama lain, tetap terdapat perbedaan-perbedaan mazhab yang tidak dibahas secara rinci dalam artikel tersebut (Michael, 2011); ini menandai bahwa konstruksi "preferensi kreditor" dalam Islam bisa memiliki nuansa lintas-mazhab (Michael, 2011; Sharif et al., 2020).

________________________________________

4. Konsep "Kreditor Preferen" dalam Kepailitan: Pemetaan dari Hukum Positif ke Istilah Fikih

Dalam hukum kepailitan positif—misalnya kerangka Indonesia—kreditor sering dipetakan ke dalam beberapa kategori seperti kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor konkuren; dan pembagian ini dipahami terkait urutan prioritas atas hasil penjualan harta pailit (Arifah & Adam, 2022; Tan et al., 2024). Sumber lain dalam konteks Indonesia menegaskan bahwa kreditor preferen adalah kreditor yang "diistimewakan" dalam pembayaran dan dirujukkan pada ketentuan privilege tertentu dalam KUH Perdata—misalnya Pasal 1139 dan 1149 KUH Perdata—melalui penjelasan undang-undang kepailitan (Bangun et al., 2022).

Namun, sumber mengenai kepailitan syariah (taflis) menyatakan bahwa hukum taflis "hanya mengenal dua kriteria" kreditor, yakni kreditor istimewa (mumtāzah) dan kreditor umum (ghairu al-mumtāzah), yang berbeda dari kategorisasi dalam hukum kepailitan konvensional (Fuadi et al., 2023). Dengan kata lain, bila istilah "kreditor preferen" dipinjam dari idiom hukum positif, maka padanannya dalam sumber yang tersedia lebih dekat pada kategori shāhib al-māl al-mumtāzah (kreditor dengan status istimewa) dalam taflis, yang secara konseptual berfungsi untuk menandai adanya hak didahulukan dibanding kreditor umum (Fuadi et al., 2023). Literatur Sunni juga secara eksplisit menyatakan bahwa dalam hukum kepailitan Islam, para kreditor "diklasifikasikan terutama berdasarkan urutan prioritas" (Michael, 2011), sehingga konsep preferensi memang inheren dalam desain kepailitan Islam, meskipun daftar rinci hierarkinya tidak sepenuhnya tersaji dalam kutipan sumber yang diberikan (Fuadi et al., 2023; Michael, 2011).

________________________________________

5. Kreditor yang Didahulukan Menurut Hukum Islam: Peran Agunan (Rahn) sebagai Dasar Preferensi

Sumber-sumber yang tersedia paling kuat mendukung satu titik preferensi yang relatif "stabil" lintas-sistem: kreditor pemegang jaminan kebendaan/beragunan cenderung memiliki hak didahulukan terhadap objek agunan. Dalam diskursus reformasi secured transactions di kawasan MENA, disebutkan bahwa yurisprudensi Islam mengenai transaksi beragunan (rahn) adalah "luas/ekstensif", dan salah satu kodifikasi yang terkenal adalah Ottoman Civil Code 1877 (Majalla) (Campa, 2011). Masih dalam kerangka tersebut, elemen kunci desain sistem jaminan adalah adanya "aturan yang jelas" yang memberi pihak berjaminan (secured party) prioritas atas penuntut lain yang bersaing (Campa, 2011). Literatur metodologi perbandingan mazhab dalam pembahasan al-rahn juga menegaskan adanya perbedaan pandangan antarmazhab dalam isu-isu terkait rahn—misalnya urutan pelaksanaan kontrak pinjaman dan gadai—sehingga preferensi yang bersumber dari jaminan juga dapat dipengaruhi oleh metodologi istinbath mazhab (Campa, 2011; Sharif et al., 2020).

Lebih langsung lagi, sebuah buku ajar pengantar hukum komersial Afghanistan yang sekaligus menjelaskan bagaimana prioritas ditentukan melalui pembedaan kreditor beragunan dan tidak beragunan, menyatakan key point bahwa kreditor dengan "attached securing charge" (secured creditor) "selalu menang" atas kreditor tanpa securing charge (unsecured creditor) dalam kontestasi prioritas (An Introduction to Commercial Law of Afghanistan, 2015). Walaupun rujukan ini tidak sepenuhnya dibingkai sebagai doktrin fikih, ia menegaskan logika umum prioritas berbasis jaminan yang konsisten dengan kebutuhan "aturan yang jelas" tentang prioritas dalam rahn sebagaimana disebutkan dalam diskursus yurisprudensi Islam (An Introduction to Commercial Law of Afghanistan, 2015; Campa, 2011).

Selaras dengan itu, kajian tentang penerapan agunan dalam kontrak mudhārabah menegaskan bahwa jaminan kebendaan dimaksudkan bukan hanya menjamin pemenuhan kewajiban bayar, melainkan juga "memberikan hak preferen/diutamakan" atas kreditor lain dalam penagihan pelunasan utang dari objek jaminan (Surahman & Nurrohman, 2020). Kajian yang sama bahkan menyatakan bahwa "hak prioritas tetap melekat pada kreditor meskipun debitor pailit", dan kreditor tersebut diposisikan sebagai kreditor "separatis" dalam istilah hukum positif (Surahman & Nurrohman, 2020).

Klaim mengenai persistensi hak preferen berbasis jaminan juga tampak pada analisis rahn tasjily dan jaminan fidusia di Indonesia, yang menyebut penerima fidusia memiliki "hak yang didahulukan" atas kreditor lain, dan hak tersebut "tidak menjadi hapus" karena kepailitan pemberi fidusia (Nurjihad, 2023). Meskipun rujukan ini berada pada ranah hukum positif Indonesia dan harmonisasinya dengan fatwa DSN-MUI tentang rahn tasjily, ia tetap relevan untuk menunjukkan bagaimana preferensi berbasis jaminan dipahami kompatibel dengan perangkat jaminan dalam pembiayaan syariah (Nurjihad, 2023; Surahman & Nurrohman, 2020).

________________________________________

6. Preferensi Non-Agunan dalam Kepailitan Islam: Pengakuan "Prioritas Lain" dan Kompromi Utang

Selain preferensi yang bersandar pada jaminan kebendaan (rahn), literatur Sunni yang tersedia menyatakan bahwa hukum Islam klasik juga "mengakui preferensi dan prioritas tertentu" bagi sebagian kreditor tidak beragunan (unsecured) (Michael, 2011). Namun, kutipan yang tersedia tidak memuat daftar rinci kelas-kelas tersebut, sehingga sumber yang diberikan hanya memungkinkan kesimpulan pada tingkat prinsip: ada pengakuan adanya "prioritas lain" di luar jaminan kebendaan, setidaknya dalam sebagian konstruksi fikih Sunni (Michael, 2011).

Sumber yang sama juga membahas kompromi (settlement) utang: jika kreditor secara sukarela mengurangi haknya, para yuris menganggapnya sebagai "hadiah" (gift) dan karena itu sah; sehingga pengurangan itu tidak dipandang sebagai settlement yang bermasalah, melainkan pemberian sukarela (Michael, 2011). Dalam perspektif desain kepailitan, pengakuan terhadap reduksi sukarela sebagai "gift" ini penting karena memperlihatkan instrumen etis-kontraktual yang dapat memengaruhi besaran klaim kreditor dan dinamika penyelesaian utang dalam situasi distress, tanpa harus melanggar parameter syariah (Michael, 2011; Nor et al., 2024).

________________________________________

7. Perlindungan Kebutuhan Dasar Debitor: Pembatasan Distribusi untuk Kreditor melalui Prioritas Nafkah Keluarga

Salah satu temuan yang secara eksplisit disebut dalam artikel Sunni tentang kepailitan Islam adalah bahwa bila debitor tetap bekerja, penghasilannya "terutama" akan digunakan untuk mendukung keluarga—makanan, tempat tinggal, dan pakaian—dan hanya "jika ada sisa" akan dialirkan kepada para kreditor (Michael, 2011). Secara konseptual, ini menunjukkan bahwa preferensi dalam kepailitan Islam tidak hanya memetakan "kreditor mana didahulukan", tetapi juga membangun batas bahwa tidak seluruh sumber daya debitor otomatis menjadi objek distribusi kreditor, karena ada prioritas kebutuhan hidup minimum keluarga (Michael, 2011).

Penekanan pada dimensi keadilan dan etika dalam pengelolaan kepailitan juga konsisten dengan pandangan bahwa hukum Islam membawa dimensi sosio-ekonomi dan etik yang lebih luas daripada sekadar resolusi utang dan perlindungan kreditor (Alsaadi et al., 2024; Nor et al., 2024).

________________________________________

8. Tantangan Penerapan Preferensi dalam Praktik Modern: Multi-Kreditor, Perbedaan Interpretasi Syariah, dan Kebutuhan Standardisasi

Dalam praktik modern—terutama ketika transaksi syariah dan konvensional hidup berdampingan—penentuan "siapa kreditor yang didahulukan" dapat menjadi sengketa tersendiri. Studi tentang restrukturisasi utang Islam dalam lingkungan multi-kreditor mencatat adanya tantangan seperti perbedaan hak kreditor, banyaknya interpretasi atas kontrak-kontrak syariah, dan ketidakjelasan dokumentasi; seluruhnya dapat menyulitkan pembuktian jumlah utang dan "penentuan prioritas klaim" vis-à-vis pinjaman konvensional (Hafiz et al., 2017).

Temuan ini beririsan dengan seruan untuk membangun model insolvensi yang komprehensif dan selaras syariah, yang antara lain menekankan transparansi, fairness, dan kepatuhan pada kewajiban religius dalam fase pra-insolvensi, kepailitan (taflis), hingga pascakepailitan (Nor et al., 2024). Dalam konteks resolusi bank Islam, literatur IMF juga menekankan pentingnya mempertimbangkan prinsip kepailitan syariah (iflās) dalam desain rezim resolusi, seraya menyatakan bahwa "penghapusan utang secara wajib" tampak dilarang, karena debitor dalam Islam diharapkan membayar utangnya (Awadzi et al., 2015).

Klaim ini sejalan dengan penekanan literatur lain mengenai fondasi moral-etis syariah dalam literasi dan praktik keuangan Islam—misalnya larangan riba, gharar, dan ketidakadilan—yang membentuk cara utang dan default dipahami (Abdullah et al., 2022; Bayındır & Ustaoğlu, 2018). Dengan demikian, preferensi kreditor dalam kepailitan syariah modern seharusnya tidak hanya diatur sebagai waterfall pembayaran, tetapi juga dikelola melalui dokumentasi yang jelas, parameter syariah yang konsisten, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang meminimalkan ketidakpastian interpretasi (Hafiz et al., 2017; Nor et al., 2024).

________________________________________

9. Simpulan

Berdasarkan sumber-sumber yang tersedia, "kreditor preferen menurut hukum Islam" dapat disintesiskan sebagai kreditor yang oleh konstruksi kepailitan Islam (iflās/taflīs) diposisikan memiliki status istimewa (mumtāzah) dibanding kreditor umum, dalam suatu sistem yang memang mengakui klasifikasi kreditor berdasarkan prioritas (Fuadi et al., 2023; Michael, 2011).

Bentuk preferensi yang paling jelas dalam materi yang tersedia adalah preferensi berbasis jaminan (rahn): tradisi yurisprudensi Islam mengenai rahn dipandang ekstensif, menuntut aturan prioritas yang jelas bagi kreditor beragunan, dan dalam kontestasi prioritas, kreditor beragunan diposisikan mengungguli kreditor tidak beragunan (An Introduction to Commercial Law of Afghanistan, 2015; Campa, 2011). Bahkan, sebagian sumber menegaskan bahwa jaminan kebendaan dimaksudkan untuk melahirkan hak preferen atas kreditor lain dan bahwa hak prioritas tersebut dapat tetap melekat meskipun debitor pailit (Nurjihad, 2023; Surahman & Nurrohman, 2020).

Di luar jaminan, hukum Islam klasik (Sunni) juga mengakui adanya preferensi tertentu bagi sebagian kreditor tidak beragunan, walaupun daftar rinci preferensi tersebut tidak tersaji dalam kutipan yang tersedia (Michael, 2011). Uniknya, preferensi dalam kepailitan Islam juga dibatasi oleh prioritas kebutuhan hidup keluarga debitor dari penghasilan debitor sebelum dialokasikan kepada kreditor (Michael, 2011), serta oleh etika syariah berupa anjuran memberi kelonggaran kepada debitor yang kesulitan dan penekanan dokumentasi utang sebagai manifestasi keadilan (Arifah & Adam, 2022; Fuadi et al., 2023).

Pada tataran modern, tantangan multi-kreditor dan variasi interpretasi syariah menunjukkan bahwa pembentukan rezim insolvensi syariah yang transparan, adil, dan terdokumentasi kuat menjadi prasyarat agar "hak didahulukan" benar-benar operasional, tidak sekadar konsep normatif (Hafiz et al., 2017; Nor et al., 2024).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abdullah, Md. F., Hoque, M. N., Rahman, Md. H., & Said, J. (2022). Can Islamic Financial Literacy Minimize Bankruptcy Among the Muslims? An Exploratory Study in Malaysia. Sage Open, 12(4). https://doi.org/10.1177/21582440221134898

Alsaadi, A. S. O., Murshed, A. A. M., Samudin, S. A. B., Hinaai, A. A. R. A., Jamaludin, M. H. B., Daud, M. Z., Hanafi, H., Eisaei, M. S. A. A., Badi, S. S. M. F. A., & Noor, R. B. M. (2024). Islamic Jurisprudence and Bankruptcy in Omani Law: A Bibliometric Perspective. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 14(7). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v14-i7/22099

An introduction to commercial law of Afghanistan / Eli Sugarman, Anne Stephens, Raaj Narayan, Max Rettig, Una Au, Scott Schaeffer; editors Daniel Lewis, Will Havemann, Nicolas Martinez. (2015). https://doi.org/10.2458/azu_acku_knf920_s843_2015

Arifah, R. N., & Adam, A. S. (2022). Legal Protection of Concurrent Creditors for The Debts That are not Guaranteed by Property Rights According to Bankruptcy Law and Islamic Law. At-Turas Jurnal Studi Keislaman, 9(1), 1–19. https://doi.org/10.33650/at-turas.v9i1.3398

Awadzi, E. A., Chartouni, C., & Tamez, M. (2015). Resolution Frameworks for Islamic Banks. IMF Working Paper, 2015(247), 1. https://doi.org/10.5089/9781513503219.001

Bangun, M. F., Fitrian, A., & TW, G. H. (2022). Perlindungan Hukum Kreditor Atas Pembagian Hasil Pemberesan Harta Pailit Oleh Kurator. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 9(6), 1769–1782. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i5.27737

Bayındır, S., & Ustaoğlu, M. (2018). The issue of interest (riba) in the Abrahamic religions. International Journal of Ethics and Systems, 34(3), 282–303. https://doi.org/10.1108/ijoes-09-2017-0148

Campa, A. A. de la. (2011). Increasing access to credit through reforming secured transactions in the MENA Region. https://doi.org/10.1596/1813-9450-5613

Fuadi, S., Luth, T., Sihabudin, S., & Hamidah, S. (2023). Forms of Religious Court's Authority Expansion on Sharia Bankruptcy Case. Journal of Law and Sustainable Development, 11(12), e2383. https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i12.2383

Hafiz, R. A., Samah, Z. A., & Hassan, R. (2017). Challenges of Islamic Debt Restructuring in a Multi Creditor Environment. Journal of Islamic Finance, 6(Special Issue), 54–72. https://doi.org/10.12816/0047340

Hidayat, Y. (2024). Islamic Legal Perspective Resolution of Bankruptcy in Sharia Business Disputes. Journal of Law and Sustainable Development, 12(5), e3678. https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i5.3678

Michael, R. E. (2011). IFLAS and Chapter 11 - Classical Islamic Law and Modern Bankruptcy. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.1758020

Nor, A. H. bin M., Muneeza, A., & Mohsin, M. I. A. (2024). What is the insolvency regime applied under Shariah for Islamic banks? International Journal of Law and Management, 67(1), 56–77. https://doi.org/10.1108/ijlma-08-2023-0191

Nurjihad, N. (2023). Legal Conformity Between Rahn Tasjily And Fiduciary Guarantee And Obstacles To Implementation In Indonesia. Prophetic Law Review, 5(2), 218–239. https://doi.org/10.20885/plr.vol5.iss2.art5

Samavati, H. (2020). Bankruptcy in Ja'farī Jurisprudence. Turkish Journal of Shiite Studies, 2(2), 203–220. https://doi.org/10.48203/siader.811434

Sharif, D., Mohamed, N., Jusoh, W. N. H. W., Ishak, A. H., & Ismail, F. A. (2020). The Methodology of Comparative School of Thought on al-Rahn Discussion: A Reference to the Selected Islamic Jurisprudence Classical Books. Jurnal Akidah & Pemikiran Islam, 47–78. https://doi.org/10.22452/afkar.sp2020no1.3

Surahman, M., & Nurrohman, N. (2020). Analysis of Maqāshid Al-Syarī'ah on the Application of the Collateral in the Mudhārabah Contract in Sharia Financial Institutions. Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 4(2), 276–287. https://doi.org/10.29313/amwaluna.v4i2.5588

Tan, D., Sudirman, L., & Fiorentine, J. (2024). The Urgency to Renew Bankruptcy Law Requirements and Summary Proof in Indonesia. Legal Spirit, 8(1), 113. https://doi.org/10.31328/ls.v8i1.5081