01516 - Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam: Tinjauan Konseptual Atas Penyalahgunaan Jabatan Dan Wewenang Yang Merugikan Keuangan Negara

Abstrak

Bahasa Indonesia: Artikel ini mengkaji korupsi—khususnya sebagai tindak pidana penyalahgunaan jabatan atau wewenang untuk keuntungan pribadi atau golongan yang merugikan keuangan negara—dalam perspektif hukum pidana Islam. Melalui pendekatan kajian pustaka (library research) dengan metode sintesis literatur, kajian ini menelusuri terminologi, klasifikasi jarimah, landasan normatif, unsur pertanggungjawaban, bentuk-bentuk perbuatan, sanksi, pemulihan kerugian, pengawasan, pembuktian, serta dimensi pendidikan nilai antikorupsi dalam hukum Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa korupsi dalam hukum Islam tidak dipahami melalui satu istilah tunggal, melainkan melalui jejaring konsep seperti ghulūl, risywah, ikhtilās, khiyānah, dan al-fasād. Mayoritas pendekatan kontemporer menempatkan korupsi sebagai jarimah ta'zīr karena ketiadaan nash qath'i yang menetapkan kadar sanksinya. Kerangka Islam memadukan pemidanaan (ta'zīr), restitusi harta, sistem pengawasan, serta pendidikan nilai amanah dan akuntabilitas sebagai perangkat komprehensif pencegahan dan penindakan korupsi.

Kata Kunci: korupsi, hukum pidana Islam, jarimah, ta'zīr, ghulul, maqāṣid al-syarī'ah, harta publik

________________________________________

Abstract

English: This article examines corruption—particularly as a criminal act of abuse of office or authority for personal or group gain that is detrimental to state finances—from the perspective of Islamic criminal law. Through a library research approach employing a literature synthesis method, this study traces the terminology, classification of jarīmah, normative foundations, elements of criminal liability, forms of conduct, sanctions, recovery of losses, oversight, evidentiary principles, and the educational dimension of anti-corruption values in Islamic law. The findings indicate that corruption in Islamic law is not understood through a single term but rather through a network of concepts such as ghulūl, risywah, ikhtilās, khiyānah, and al-fasād. The majority of contemporary approaches classify corruption as a ta'zīr offense due to the absence of explicit scriptural texts (naṣṣ qaṭ'ī) specifying its sanction. The Islamic framework integrates punishment (ta'zīr), asset restitution, oversight systems, and the cultivation of values of trust (amānah) and accountability as a comprehensive instrument for preventing and combating corruption.

Keywords: corruption, Islamic criminal law, jarīmah, ta'zīr, ghulūl, maqāṣid al-sharī'ah, public assets

________________________________________

1. PENDAHULUAN

Korupsi dalam pengertian kontemporer kerap dipahami sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk keuntungan pribadi (personal gain), termasuk penyalahgunaan wewenang (abuse of power) yang dilakukan dari atau melalui posisi/jabatan publik (القليب, 2025). Dalam konteks hukum positif Indonesia, korupsi juga dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Salem, 2026; خالد, 2020). Rumusan tersebut selaras dengan deskripsi korupsi sebagai tindakan memanfaatkan jabatan dan kedudukan untuk memperoleh keuntungan—material atau prestise—bagi diri, keluarga, atau kelompok dengan cara melanggar ketentuan hukum, yang pada akhirnya merugikan orang lain, masyarakat, bangsa, dan negara (القليب, 2025).

Di sisi lain, literatur hukum pidana Islam (fiqh jinayah) klasik dipandang tidak menyediakan satu istilah tunggal yang sepenuhnya identik dengan "korupsi" modern, sehingga pengkajian korupsi dalam hukum Islam umumnya dilakukan melalui pendekatan kategorisasi pada sejumlah jarimah (tindak pidana) yang substansinya beririsan dengan korupsi, seperti ghulul, risywah, ikhtilās, dan al-fasād (Salem, 2026; خالد, 2020). Karena itu, pembahasan "korupsi menurut hukum Islam" lazimnya bersifat konstruktif: menautkan definisi korupsi modern—khususnya penyalahgunaan jabatan/wewenang yang merugikan keuangan negara—kepada perangkat konsep pidana Islam (jarimah–'uqūbah), maqāṣid al-syarī'ah, serta kewenangan ulil amri dalam penetapan ta'zīr (Salem, 2026; القليب, 2025; خالد, 2020).

________________________________________

2. TERMINOLOGI KORUPSI DALAM HORIZON HUKUM PIDANA ISLAM: GHULUL, RISYWAH, IKHTILĀS, KHIYĀNAH, DAN AL-FASĀD

Sejumlah kajian menyatakan bahwa "korupsi" sebagai istilah modern tidak ditemukan secara eksplisit dalam al-Qur'an atau dalam terminologi tunggal fiqh jinayah, namun perbuatannya dapat ditangkap melalui beberapa istilah yang dekat secara makna dan cakupan (Jamaa, 2015; Salem, 2026; خالد, 2020). Di antara istilah-istilah yang sering digunakan untuk merepresentasikan korupsi adalah ghulūl (pengkhianatan/penggelapan terkait amanah), ikhtilās (pengambilan/penyalahgunaan dengan cara cepat/tersembunyi), risywah (penyuapan), serta al-fasād (kerusakan) (Salem, 2026; خالد, 2020). Dalam kajian yang menelusuri perspektif al-Qur'an terhadap korupsi, istilah seperti ghulul dan hirabah juga dipandang sebagai bagian dari kosakata normatif yang dapat dipakai untuk membaca fenomena korupsi, meskipun implikasi sanksinya tetap memerlukan konstruksi ijtihadi (Birahmat & Dedi, 2018).

Pada level fiqh, korupsi juga dipotret sebagai bagian dari tindakan "memakan harta manusia secara tidak benar" (akl amwāl al-nās bi al-bāṭil) yang diharamkan, termasuk ketika terkait rishwah/gratifikasi yang menyasar aparat penegak hukum atau pejabat yang memiliki otoritas (Jumali, 2014; القليب, 2025). Dengan pendekatan terminologis tersebut, korupsi diposisikan sebagai jarimah (tindak pidana) dan termasuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime) dalam diskursus modern, sekaligus sebagai ma'ṣiyāt (pelanggaran) yang meniscayakan 'uqūbah melalui kerangka ta'zīr ketika tidak terdapat nash yang menetapkan kadar sanksi secara qath'i (Salem, 2026; خالد, 2020).

Dalam konteks yang lebih spesifik—yakni penyalahgunaan jabatan/wewenang yang merugikan keuangan negara—terminologi ghulul dan khiyānah (pengkhianatan amanah) menjadi sangat relevan karena jabatan publik dipahami sebagai amanah yang harus ditunaikan, bukan sarana pemanfaatan pribadi (القليب, 2025; مزهر, 2026). Pembingkaian korupsi sebagai pengkhianatan amanah juga digunakan dalam analisis fiqh siyasah terhadap penyelewengan dana bantuan sosial, yang menempatkannya sebagai bentuk deviasi dari tujuan syariat (maqāṣid) dan sebagai tindakan zalim karena menyalahgunakan kekuasaan sehingga merugikan kepentingan publik (Labeda & Ulfa, 2024; القليب, 2025).

Dengan demikian, pendekatan hukum Islam terhadap korupsi bertumpu pada pemetaan bentuk-bentuk perilaku: dari suap (risywah), penggelapan/penyalahgunaan amanah (ghulul/khiyānah), sampai praktik "tampil sah" yang menyembunyikan ketidakabsahan perolehan harta (al-fasād), yang semuanya mengarah pada pelanggaran terhadap prinsip keadilan, akuntabilitas, dan tanggung jawab (Mubaraq, 2022; القليب, 2025).

________________________________________

3. KORUPSI SEBAGAI JARIMAH: KLASIFIKASI TA'ZĪR DAN RUANG PERBEDAAN PENDAPAT

Banyak kajian fiqh jinayah kontemporer menempatkan korupsi pada kategori jarimah ta'zīr, yakni tindak pidana yang bentuk serta kadar sanksinya tidak ditetapkan secara eksplisit dalam nash al-Qur'an dan sunnah, sehingga penetapannya dikembalikan kepada wali al-amr/penguasa atau hakim guna menolak kerusakan dan mencegah kejahatan (Salem, 2026; خالد, 2020). Kerangka ini ditegaskan oleh studi komparatif hukum Islam dan hukum positif yang menyimpulkan bahwa sanksi korupsi dalam hukum pidana Islam adalah ta'zīr, dengan jenis dan kadar sanksi disesuaikan pada tingkat kriminalitas, kondisi psikologis pelaku, dan konteks lingkungan—seraya menekankan fungsi edukatif dan deterrence (pencegahan) (Syafi'i & Solihin, 2022). Sejalan dengan itu, pembacaan al-Qur'an terhadap korupsi dalam salah satu studi menyatakan bahwa sanksi paling cocok adalah ta'zīr, bahkan dalam implementasi dapat menyamai atau melampaui sanksi hadd apabila kemaslahatan umum menuntutnya, sebab korupsi tidak identik dengan pencurian yang ketentuan hadd-nya telah jelas dalam nash (Birahmat & Dedi, 2018).

Namun, literatur juga mengakui adanya perbedaan pendapat dalam mengklasifikasikan korupsi: sebagian ulama atau penulis memasukkan korupsi ke wilayah analogi pencurian (sariqah) sehingga memunculkan perbincangan tentang hudud, sementara yang lain menegaskannya sebagai ta'zīr karena ketiadaan nash khusus yang menentukan kadar hukuman korupsi modern (Hakim & Munawwaroh, 2020; Nasrullah, 2014). Bahkan, ada kajian yang secara eksplisit mengkategorikan korupsi sebagai bentuk hirābah dengan merujuk pada Q.S. al-Mā'idah ayat 33 serta mengaitkannya dengan wacana sanksi sangat berat, tetapi tetap menempatkan operasionalisasinya dalam relasi dengan diskresi ta'zīr dan perbedaan pandangan ulama pada tingkat serta derajat penerapannya (Birahmat & Dedi, 2018; Jumali, 2015).

Di luar itu, kajian mengenai "اعتداء على المال العام" juga menegaskan bahwa sekalipun terdapat perbedaan di kalangan fuqaha tentang penerapan hadd sariqah terhadap harta publik, mereka sepakat tentang keharaman pelanggaran terhadap harta publik dan tentang perlunya sanksi ta'zīr yang proporsional dan tegas (Birahmat & Dedi, 2018; مزهر, 2026). Nuansa perbedaan ini menunjukkan bahwa posisi dominan korupsi sebagai jarimah ta'zīr dalam literatur kontemporer tidak menutup ruang ijtihad yang lebih luas, terutama ketika korupsi dilihat sebagai "kerusakan sistemik" (al-fasād) yang mengancam kemaslahatan publik (Jumali, 2015; Salem, 2026; خالد, 2020).

________________________________________

4. LANDASAN NORMATIF DAN MAQĀṢID: HIFẒ AL-MĀL, MASLAḤAH, SERTA KEADILAN TATA KELOLA

Dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah, korupsi dipahami bertentangan dengan tujuan-tujuan syariat karena menimbulkan kerusakan pada tatanan sosial, ekonomi, dan politik, serta melanggar prinsip keadilan dan akuntabilitas (Mubaraq, 2022; القليب, 2025). Analisis fiqh siyasah terhadap korupsi dana bantuan sosial juga menempatkan tindak tersebut sebagai penyimpangan dari maqāṣid, termasuk perlindungan harta (hifẓ al-māl) dan tujuan-tujuan mendasar lain yang menjadi struktur kepentingan umum (Labeda & Ulfa, 2024; Mubaraq, 2022). Dalam konteks pengelolaan negara, harta/keuangan publik dipandang sangat strategis: ia merupakan "عصب حياة الدولة ومواطنيها" (urat nadi kehidupan negara dan warganya), sehingga penyimpangan atasnya bukan sekadar pelanggaran individual, tetapi juga gangguan terhadap kemampuan negara mewujudkan kemaslahatan (Muttaqin, 2023; مزهر, 2026).

Kajian tentang pengawasan (الرقابة) atas harta publik dalam ekonomi Islam menegaskan bahwa perhatian Islam pada harta publik dan pengawasannya terkait erat dengan perannya dalam "إسعاد الناس وتحقيق النفع لهم" (membahagiakan manusia dan mewujudkan manfaat), bahkan dikaitkan dengan konsep الضروريات (kebutuhan esensial) yang menopang kehidupan masyarakat (صفية & عبدالرحيم, 2003; مزهر, 2026).

Secara metodologis, teori al-maṣlaḥah juga dipandang relevan dalam kriminalisasi dan desain norma antikorupsi, khususnya terkait tindak pidana yang merugikan keuangan/perekonomian negara dan tindak pidana suap-menyuap (Asmawi, 2013; القليب, 2025). Dalam perspektif ini, pelembagaan norma antikorupsi dapat dipahami sebagai proses objektivikasi nilai-nilai pidana Islam melalui maṣlaḥah ke dalam sistem hukum pidana nasional (Asmawi, 2013; Syafi'i & Solihin, 2022). Dengan kata lain, tujuan pencegahan kerusakan (dar' al-mafāsid) dan perwujudan kemaslahatan publik menjadi rasionalitas normatif mengapa korupsi—termasuk penyalahgunaan jabatan/wewenang—harus diperlakukan sebagai jarimah serius yang menuntut penegakan tegas dan perangkat pengawasan yang efektif (Asmawi, 2013; صفية & عبدالرحيم, 2003).

Keterhubungan maqāṣid, maṣlaḥah, dan pengelolaan keuangan publik juga terlihat dalam pembahasan prioritas belanja negara: penyimpangan urutan belanja (darūriyyāt–ḥājiyyāt–taḥsīniyyāt) dipandang dapat mengeluarkan pengeluaran publik dari "مساره الصحيح" dan dinilai مخالِفاً للشريعة (bertentangan dengan syariat), yang mempertegas bahwa tata kelola keuangan publik memiliki dimensi syar'i, bukan sekadar teknis administratif (Muttaqin, 2023; صفية & عبدالرحيم, 2003).

________________________________________

5. UNSUR JARIMAH DAN PERTANGGUNGJAWABAN: KERANGKA UMUM UNTUK MENILAI PENYALAHGUNAAN WEWENANG

Untuk menilai suatu perbuatan sebagai jarimah, literatur fiqh jinayah menekankan adanya unsur/ركن yang membuat perbuatan layak dipidana. Dalam kajian perbandingan "الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي", tindak pidana dipahami memiliki tiga rukun: الركن الشرعي (dasar legal/keharaman), الركن المادي (perbuatan/material), dan الركن المعنوي (unsur mental/niat) (الرفاعي, 2021). Dalam korupsi yang berbasis penyalahgunaan jabatan atau wewenang, rukun materiil dapat terwujud melalui tindakan memanfaatkan otoritas jabatan untuk memperoleh manfaat yang tidak sah, sementara rukun maknawi terwujud melalui adanya قصد جنائي (kesengajaan/corrupt intent) yang pada prinsipnya tidak berbeda antara hukum Islam dan hukum positif dalam perkara-perkara عمدية (sengaja) (الرفاعي, 2021; القليب, 2025).

Prinsip umum pertanggungjawaban pidana dalam fiqh juga mensyaratkan kapasitas pelaku (ahliyyah), seperti kesadaran, kesengajaan, dan pilihan bebas; syarat ini dikemukakan dalam pembahasan موانع تحمل المسؤولية الجنائية yang menegaskan bahwa pelaku harus "مدركاً قاصداً مختاراً" serta عاقلاً بالغاً untuk dipertanggungjawabkan (الرفاعي, 2021; جاسم, 2023). Pembahasan "البلوغ كشرط للمسؤولية الجنائية" juga menguatkan bahwa baligh menjadi syarat penting dalam pertanggungjawaban pidana pada wilayah ta'zīr, ḥudūd, dan qiṣāṣ, sehingga tindakan korupsi sebagai jarimah pada umumnya mensyaratkan subjek mukallaf yang memenuhi syarat-syarat tersebut (جاسم, 2023; خالد, 2020).

Pada tataran pelaksanaan sanksi, literatur fiqh menolak eksekusi yang tidak terkendali: pelaksanaan hukuman tidak diserahkan kepada individu, tetapi dibatasi dan dijalankan melalui otoritas yang sah (hakim/penguasa) demi حفظ الأمن والأمان ومنع الفوضى (menjaga keamanan dan mencegah kekacauan) (الرفاعي, 2021). Ini relevan untuk korupsi karena penegakan antikorupsi secara syar'i dan legal modern sama-sama menuntut tata cara pembuktian dan prosedur penjatuhan sanksi yang legitimate, bukan pembalasan ekstra-legal (Asmawi, 2013; الرفاعي, 2021). Dengan demikian, walaupun korupsi dikualifikasi sebagai pelanggaran berat terhadap harta publik dan amanah jabatan, penanganannya tetap dipagari prinsip keadilan prosedural dan otoritas penegakan yang sah (الرفاعي, 2021; صفية & عبدالرحيم, 2003).

________________________________________

6. KORUPSI SEBAGAI PENYALAHGUNAAN JABATAN/WEWENANG: BENTUK-BENTUK PERBUATAN DALAM PERSPEKTIF SYARIAH

Dalam pembahasan korupsi modern, penyalahgunaan jabatan/wewenang untuk keuntungan pribadi atau golongan merupakan inti perilaku koruptif (القليب, 2025). Dalam perspektif hukum Islam, "penyalahgunaan jabatan" dapat dipetakan ke sejumlah bentuk الاعتداء على المال العام, seperti الاختلاس (penggelapan/embezzlement), خيانة الأمانة (khianat terhadap amanah), التربح غير المشروع من المنصب (talarub/keuntungan tidak sah dari jabatan), bahkan perilaku administratif seperti إتلاف المال (perusakan harta) atau عدم إتقان العمل (tidak menunaikan pekerjaan dengan baik) yang berdampak pada kerugian harta publik (مزهر, 2026). Kategori tersebut menunjukkan bahwa "merugikan keuangan negara" dalam kaca mata syariah tidak terbatas pada pengambilan langsung, tetapi juga mencakup tindakan yang menggerus nilai/manfaat harta publik melalui penyimpangan amanah dan penyalahgunaan fungsi (صفية & عبدالرحيم, 2003; مزهر, 2026). Pada titik ini, korupsi juga dapat dibaca sebagai al-fasād karena ia memproduksi kerusakan sosial-ekonomi yang melampaui satu transaksi ilegal, sebagaimana kajian terminologi yang memandang al-fasād cocok untuk memperjelas konsep korupsi dalam hukum pidana Islam (Salem, 2026; خالد, 2020).

Bentuk penyalahgunaan wewenang yang lebih "halus" juga tercermin dalam diskursus استغلال النفوذ (exploitation of influence) yang dipandang sebagai salah satu جرائم الفساد (kejahatan korupsi/koruptif) paling berbahaya karena sering terjadi "بالخفاء" (secara tersembunyi) dan sulit terdeteksi, dengan tujuan memperoleh المنافع بطرق غير شرعية (manfaat secara tidak sah) bagi pihak yang tidak berhak (العتيبي, 2024). Dalam kerangka hukum positif dan diskursus internasional, perdagangan pengaruh (trading in influence) dipandang sebagai bentuk korupsi dalam UNCAC; kajian fiqh siyasah dusturiyah menilai praktik ini menyimpang karena cenderung memberikan urusan kepada pihak yang tidak ahli dan merusak etos kerja pemerintahan (Rinaldo & Pradikta, 2021; العتيبي, 2024).

Secara substansial, baik eksploitasi pengaruh maupun penyalahgunaan jabatan memperlihatkan elemen yang sama: otoritas formal atau kedekatan pada pusat otoritas dipakai sebagai alat mendapatkan keuntungan yang tidak sah, sehingga mengakibatkan ketidakadilan distribusi manfaat dan potensi kerugian negara/masyarakat (العتيبي, 2024; القليب, 2025). Dengan demikian, penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara dapat dipahami sebagai gabungan jarimah terhadap harta publik (hifẓ al-māl) dan jarimah terhadap amanah jabatan (khiyānah/ghulul), yang keduanya menuntut respons pidana dan tata kelola yang kuat (Labeda & Ulfa, 2024; مزهر, 2026).

________________________________________

7. SANKSI DALAM HUKUM ISLAM: TA'ZĪR SEBAGAI INSTRUMEN PEMIDANAAN KORUPSI DAN PERAN WALI AL-AMR

Kecenderungan dominan dalam literatur kontemporer menegaskan bahwa karena tidak terdapat nash qath'i yang menetapkan jenis dan kadar sanksi korupsi modern, korupsi dipidana dengan ta'zīr; artinya jenis dan kadar hukuman ditetapkan oleh penguasa/hakim untuk menolak kerusakan dan mencegah tindak pidana (Salem, 2026; خالد, 2020). Ta'zīr sendiri dipahami sebagai 'uqūbah yang ditetapkan otoritas (authorities) dalam rangka pencegahan kejahatan dan penolakan kerusakan, sehingga secara teoritis memberi ruang elastis untuk merespons kompleksitas modus korupsi (Salem, 2026). Studi mengenai penerapan sanksi ta'zīr bagi pelaku korupsi di Indonesia menekankan pentingnya merumuskan landasan teoretis sanksi ta'zīr dengan mengacu pada nash dan ijtihad, sekaligus menunjukkan bahwa tradisi fiqh klasik tidak memberi porsi pembahasan memadai tentang "korupsi" modern sehingga memerlukan kerja konseptual dan operasional dalam koridor ta'zīr (Jumali, 2014). Studi lain menyimpulkan bahwa korupsi dalam hukum Islam termasuk jarimah ta'zīr, dan model sanksinya dapat mencakup penjara serta denda—yang juga dikenal dalam sanksi positif modern—dengan penyesuaian pada tingkat kejahatan serta kebutuhan edukatif dan deterrence (Mubaraq, 2022; Syafi'i & Solihin, 2022).

Dalam pembahasan اعتداء على المال العام, sanksi ta'zīr atas pelanggaran harta publik digambarkan luas: mulai dari الغرامة المالية (denda/ganti), الإقالة من الوظيفة (pemberhentian dari jabatan), hingga السجن والجلد (penjara dan cambuk), dengan penekanan bahwa bentuk sanksi harus رادعة (memberi efek jera) dan sebanding dengan خطورة الجريمة (bahaya kejahatan) (Mubaraq, 2022; مزهر, 2026). Pada saat yang sama, kajian tersebut mengingatkan bahwa terdapat perbedaan pendapat tentang implementasi حد السرقة pada harta publik, tetapi kesepakatan tentang keharaman dan kebutuhan ta'zīr tetap teguh (Birahmat & Dedi, 2018; مزهر, 2026). Dengan demikian, dalam kerangka hukum Islam, korupsi sebagai penyalahgunaan jabatan yang merugikan keuangan negara diposisikan sebagai pelanggaran serius terhadap hak publik yang menuntut sanksi tegas dan variatif melalui ta'zīr, bukan karena ketiadaan larangan, melainkan karena model sanksinya dibangun melalui diskresi syar'i penguasa/hakim (Salem, 2026; مزهر, 2026).

Peran penguasa (wali al-amr) dalam konteks ta'zīr dan kebijakan antikorupsi memperoleh legitimasi melalui konsep التشريع وسلطة ولي الأمر yang menegaskan bahwa regulasi untuk mewujudkan المصلحة العامة (kepentingan umum) dapat dibuat selama selaras dengan syariah, dengan catatan ruang kebijakan ulil amri berada pada ranah yang tidak melanggar batas wajib/haram, dan beroperasi pada wilayah pengaturan yang berorientasi maslahah (Asmawi, 2013; الشلوي, 2025). Sejalan dengan itu, kajian السياسة الشرعية dalam menangani jarimah yang tidak ditentukan sanksinya secara khusus menunjukkan bahwa penguasa memiliki صلاحية تقدير العقوبة المناسبة (otoritas menakar hukuman yang sesuai) untuk mencapai keadilan dan mencegah kerusakan, dengan bertumpu pada kaidah seperti "تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة" dan "لا ضرر ولا ضرار" (Ghidan, 2024; الشلوي, 2025). Walaupun kajian tersebut berfokus pada jarimah berbeda, prinsip umum diskresi ta'zīr dan orientasi maslahah yang dikemukakannya konsisten dengan logika pemidanaan korupsi sebagai jarimah ta'zīr (Ghidan, 2024; Salem, 2026).

________________________________________

8. PEMULIHAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA: PENGEMBALIAN HARTA DAN STATUS "HARTA KOTOR"

Selain pemidanaan, dimensi sentral dalam penanganan korupsi menurut hukum Islam adalah pemulihan kerugian (restorasi harta publik). Salah satu kajian menegaskan bahwa seluruh harta hasil korupsi harus dikembalikan kepada negara, dan hal ini dinilai sesuai dengan prinsip syariah dan fiqh jinayah (القليب, 2025; مزهر, 2026). Kajian fiqh mengenai pemanfaatan uang korupsi untuk kepentingan umum menekankan bahwa uang korupsi adalah "dirty money", sehingga idealnya dikembalikan ke perbendaharaan negara, meskipun pelaku tetap dapat dipidana sesuai kesalahan (Jamaa, 2015; القليب, 2025). Kajian yang sama juga membahas skenario ketika pelaku bertaubat dan ingin menyalurkan uang yang berada dalam kuasanya untuk kepentingan umum (seperti pembangunan fasilitas publik), namun ditegaskan bahwa penyaluran tersebut tidak diposisikan sebagai sedekah yang memutihkan tindakan, melainkan sebagai upaya menempatkan harta pada jalur kemanfaatan sosial tanpa mengubah status keharaman korupsi (Jamaa, 2015; مزهر, 2026).

Dengan demikian, terdapat garis konseptual yang konsisten: korupsi adalah pelanggaran amanah dan hak publik, sehingga pemulihan harta (pengembalian/penyetoran ke kas negara atau kanal publik yang sah) menjadi konsekuensi etis-yuridis yang tidak menggantikan sanksi pidana ta'zīr (Jamaa, 2015; القليب, 2025).

Kajian tentang الاعتداء على المال العام juga menggarisbawahi bahwa tindakan seperti الاختلاس وخيانة الأمانة والتربح غير المشروع من المنصب dikategorikan sebagai غلول yang akan dipertanggungjawabkan pelakunya, termasuk aspek hukuman duniawi dan ukhrawi (Jamaa, 2015; مزهر, 2026). Bahkan, pihak yang menutupi (المتستر) kejahatan tersebut dipandang sebagai شريكاً في الخطيئة والعدوان (bermitra dalam dosa dan agresi) dan berhak dikenai العقاب (hukuman), yang memperluas perspektif pertanggungjawaban dari pelaku utama ke jejaring yang memungkinkan korupsi (صفية & عبدالرحيم, 2003; مزهر, 2026). Dalam kerangka tata kelola, ini menegaskan bahwa pemulihan kerugian negara tidak hanya urusan finansial, tetapi juga urusan integritas institusional: mencegah normalisasi dan perlindungan sosial terhadap koruptor (الحداد, 2024; مزهر, 2026).

________________________________________

9. PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN: DARI "RAQĀBAH DHĀTIYYAH" HINGGA INSTITUSI PENGENDALI

Pencegahan korupsi dalam perspektif Islam tidak berhenti pada penghukuman, melainkan juga penguatan kontrol moral dan institusional. Sistem ekonomi Islam dipandang telah mengenal الرقابة منذ نشأته (pengawasan sejak masa awal) dan menekankan الرقابة الذاتية (pengawasan diri/inner control) sebagai "صمام الأمان وخط الدفاع الأول" (katup pengaman dan garis pertahanan pertama) melawan penyimpangan seperti سرقة واختلاس وتضييع (pencurian, penggelapan, dan penyia-nyiaan) (صفية & عبدالرحيم, 2003; مزهر, 2026). Kajian tersebut juga menegaskan bahwa ketika kondisi sosial berubah dan kontrol batin tidak lagi memadai, muncul institusi pengawasan lain yang menyesuaikan kebutuhan zaman, menandakan bahwa pengawasan dalam Islam bersifat adaptif terhadap konteks ekonomi dan sosial (Asmawi, 2013; صفية & عبدالرحيم, 2003). Dalam konteks korupsi sebagai penyalahgunaan jabatan, pendekatan ini mengandaikan kombinasi antara pembinaan moral (taqwa/amanah) dan sistem audit/monitoring yang terlembaga untuk menjaga harta publik (صفية & عبدالرحيم, 2003; مزهر, 2026).

Prinsip etika jabatan juga dikaitkan dengan ajaran sunnah: penelitian tentang المبادئ السلوكية للإدارة في السنة النبوية menekankan adanya تلازم بين السلطة والمسؤولية (keterkaitan antara otoritas dan tanggung jawab) serta memandang otoritas bukan امتيازات (privilege), melainkan مسؤولية شخصية قوامها الأمانة (tanggung jawab personal yang bertumpu pada amanah) (الأنيس, 2014; مزهر, 2026). Kerangka ini penting karena korupsi secara definisional memanfaatkan jabatan sebagai "privilege", padahal dalam etika profetik jabatan dipahami sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan (الأنيس, 2014; القليب, 2025). Kajian lain yang membahas korupsi dan tanggung jawab sosial di ruang pendidikan menegaskan bahwa Islam menekankan المساءلة وتحمل المسؤولية الاجتماعية (akuntabilitas dan tanggung jawab sosial) untuk menekan فساد إداري ومالي (korupsi/korupsi administratif dan finansial) (الأنيس, 2014; الحداد, 2024).

Dimensi pengeluaran publik juga diletakkan dalam kerangka normatif: studi tentang أولويات الإنفاق menegaskan bahwa penyimpangan prioritas belanja (tidak mendahulukan الضروريات atas الحاجيات dan التحسينيات) membuat الإنفاق العام keluar dari "مساره الصحيح" dan dianggap مخالفاً للشريعة (Muttaqin, 2023; صفية & عبدالرحيم, 2003). Walaupun kajian tersebut tidak spesifik membahas "korupsi", ia memperluas horizon pencegahan: penyalahgunaan jabatan yang merugikan negara tidak hanya pengambilan uang, tetapi juga kebijakan belanja dan tata kelola yang menyimpang dari prinsip maslahat dan prioritas kebutuhan dasar (Asmawi, 2013; Muttaqin, 2023). Ini memperkuat tesis bahwa antikorupsi dalam perspektif Islam harus mencakup penguatan integritas pengambilan keputusan publik, bukan semata penindakan setelah kejadian (Muttaqin, 2023; صفية & عبدالرحيم, 2003).

________________________________________

10. PEMBUKTIAN DAN PENEGAKAN: ASAS PEMBUKTIAN, "MIN AYNA LAKA HĀDHĀ", DAN PEMBUKTIAN TERBALIK

Penegakan hukum korupsi memerlukan perangkat pembuktian yang memadai karena korupsi sering bersifat tersembunyi. Dalam hukum acara pidana Islam (fiqh murāfa'āt), salah satu kajian menegaskan bahwa beban pembuktian pada dasarnya ditekankan pada pihak pendakwa/penuduh (plaintiff/penuntut) dalam perkara pidana, baik pada had, ta'zīr, maupun qiṣāṣ (Sodikin, 2015; الرفاعي, 2021). Namun, literatur juga mengangkat prinsip "min ayna laka hādhā" sebagai asas yang dapat mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi, termasuk sebagai landasan ide pembuktian terbalik atau setidaknya mekanisme pemeriksaan asal-usul kekayaan pejabat (Nasrullah, 2016; Suaidi, 2021). Kajian "Kontribusi Teori Sanksi dan Asas Pembuktian" menyebutkan bahwa dalam sejarah Islam terdapat teori dan asas—seperti jawābir, zawājir, dan "min ayna lak hādhā"—yang relevan untuk penegakan hukum korupsi, dan dipandang dapat ditransformasikan ke dalam regulasi pemberantasan korupsi (khususnya terkait sistem pembuktian terbalik) (Asmawi, 2013; Nasrullah, 2016).

Dalam kerangka kontemporer, kajian tentang pembuktian terbalik dalam perspektif hukum Islam berargumen bahwa sekalipun model reversal burden of proof sering dipersoalkan dalam teori negara hukum modern, dalam perspektif hukum Islam ia dapat dipahami sebagai ḍarūrah (kebutuhan) untuk memberantas korupsi dengan mempertimbangkan tuntutan kemaslahatan dan efektivitas penyingkapan tindak pidana (Nasrullah, 2016; Suaidi, 2021). Dengan menautkan prinsip pemeriksaan asal-usul kekayaan dan kebutuhan memberantas korupsi, wacana ini memosisikan pembuktian terbalik bukan sebagai "pembalikan prinsip keadilan", melainkan sebagai instrumen kebijakan hukum yang dipertimbangkan dalam ruang maslahah dan siyasah shar'iyyah, sepanjang tetap menjaga tujuan keadilan dan perlindungan hak (Asmawi, 2013; Suaidi, 2021). Karena itu, dalam perspektif Islam, strategi pembuktian dan penegakan korupsi perlu ditopang kombinasi: asas pembuktian klasik pada penuntut sebagai default (Sodikin, 2015; الرفاعي, 2021), sekaligus perangkat kebijakan pemeriksaan kekayaan dan penguatan pembuktian yang dibenarkan oleh pertimbangan maslahah untuk kasus-kasus korupsi yang kompleks (Nasrullah, 2016; Suaidi, 2021).

________________________________________

11. PENDIDIKAN, INTERNALITAS NILAI, DAN REKAYASA SOSIAL: ANTIKORUPSI SEBAGAI PROYEK ETIKA PUBLIK

Literatur juga menekankan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup dengan pendekatan penal, tetapi membutuhkan pencegahan berbasis pendidikan dan internalisasi nilai. Kajian tentang Pendidikan Agama Islam dan internalisasi nilai antikorupsi menekankan perlunya model pendidikan antikorupsi untuk membangun "anti-corruption literacy" serta membentuk moralitas publik melalui transformasi metodologis pembelajaran agama yang tidak berhenti pada doktrin, tetapi juga membaca gejala sosial dan isu publik (Fadhil, 2019; الحداد, 2024). Kajian lain yang membahas peran hukum Islam dalam pencegahan korupsi menyatakan bahwa prinsip moral, etika, dan hukuman yang adil dalam hukum Islam berpotensi besar memberi kontribusi positif dalam pencegahan korupsi, terutama jika dilakukan secara holistik melalui penguatan institusi, penegakan hukum tegas, dan edukasi masyarakat (Pakarti et al., 2023; صفية & عبدالرحيم, 2003). Dalam spektrum yang sama, etika administratif profetik yang memandang otoritas sebagai amanah dan menegaskan relasi tanggung jawab–kewenangan memberi basis nilai bagi pembentukan karakter aparatur yang anti penyalahgunaan jabatan (الأنيس, 2014; مزهر, 2026).

Dimensi tanggung jawab sosial juga dipertegas melalui gagasan bahwa setiap individu memikul amanah sosial ("كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته") yang dipakai dalam pembahasan pendidikan dan tanggung jawab sosial, sehingga antikorupsi menjadi agenda kolektif, bukan hanya proyek aparat penegak hukum (الحداد, 2024; الساعدي & الزبيدي, 2024). Ketika korupsi dipahami sebagai فساد إداري ومالي yang menggerus institusi dan nilai sosial, penguatan kesadaran agama dan tanggung jawab sosial melalui institusi seperti masjid juga dibahas sebagai strategi mengurangi korupsi, khususnya melalui pembangunan budaya akuntabilitas dan tanggung jawab sosial (Pakarti et al., 2023; الحداد, 2024).

Dengan demikian, "korupsi menurut hukum Islam" sebagai penyalahgunaan jabatan yang merugikan keuangan negara meniscayakan pendekatan multi-lapis: pemidanaan ta'zīr yang tegas (Syafi'i & Solihin, 2022; مزهر, 2026), pemulihan harta publik (Jamaa, 2015; القليب, 2025), pengawasan yang memadukan kontrol diri dan institusi (صفية & عبدالرحيم, 2003), serta pendidikan nilai yang membentuk etika jabatan sebagai amanah (Fadhil, 2019; الأنيس, 2014).

________________________________________

12. KESIMPULAN

Berdasarkan sintesis literatur, korupsi—terutama sebagai tindak pidana penyalahgunaan jabatan atau wewenang untuk keuntungan pribadi atau golongan yang merugikan keuangan negara—dalam hukum Islam umumnya tidak dipahami melalui satu istilah tunggal, melainkan melalui jejaring konsep seperti ghulul, risywah, ikhtilās, khiyānah, dan al-fasād yang merepresentasikan pengkhianatan amanah dan perusakan tatanan kemaslahatan publik (Salem, 2026; خالد, 2020; مزهر, 2026). Mayoritas pendekatan kontemporer menempatkan korupsi sebagai jarimah ta'zīr karena ketiadaan nash qath'i yang menetapkan kadar sanksinya, sekaligus memberi ruang diskresi bagi wali al-amr/hakim untuk menetapkan hukuman yang proporsional, edukatif, dan memberi efek jera (Syafi'i & Solihin, 2022; مزهر, 2026).

Walaupun terdapat perbedaan pendapat tentang kemungkinan analogi dengan sariqah atau hirābah, literatur menegaskan adanya kesepakatan normatif tentang keharaman pelanggaran terhadap harta publik dan perlunya sanksi tegas serta pemulihan kerugian negara melalui pengembalian harta (Jamaa, 2015; Jumali, 2015; مزهر, 2026). Pada akhirnya, kerangka Islam memadukan pemidanaan (ta'zīr), restitusi/pengembalian harta, sistem pengawasan (terutama pengawasan diri dan institusi), serta pendidikan nilai amanah dan akuntabilitas sebagai perangkat komprehensif untuk mencegah dan menindak korupsi sebagai "kejahatan jabatan" yang merusak kepentingan umum (Fadhil, 2019; الأنيس, 2014; صفية & عبدالرحيم, 2003).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Asmawi, A. (2013). Teori al-Maslahah dan Aplikasinya dalam Norma Kriminalisasi Undang-Undang Antikorupsi. Ahkam Jurnal Ilmu Syariah, 13(2). https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.929

Birahmat, B., & Dedi, S. (2018). Korupsi dalam Perspektif Alquran. Fokus Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, 3(1), 65. https://doi.org/10.29240/jf.v3i1.457

Fadhil, Moh. (2019). Pendidikan Agama Islam, Internalisasi Nilai-Nilai Anti Korupsi dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Journal of Research and Thought on Islamic Education (JRTIE), 2(1), 44–60. https://doi.org/10.24260/jrtie.v2i1.1229

Ghidan, H. Y. A. (2024). السياسة الشرعية في جريمة الابتزاز: دراسة فقهية. Dirasat Shari'a and Law Sciences, 51(1), 108–121. https://doi.org/10.35516/law.v51i1.4194

Hakim, M. T. L., & Munawwaroh, H. (2020). Remisi Koruptor Perspektif Syariat Islam. Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law, 3(1), 29. https://doi.org/10.21111/jicl.v3i1.4511

Jamaa, L. (2015). Pemanfaatan Uang Korupsi untuk Kepentingan Umum: Analisis Fiqh. Al-Mizan, 11(1), 1–14. https://doi.org/10.30603/am.v11i1.150

Jumali, E. (2014). Penerapan Sanksi Pidana Ta'zīr bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Asy-Syari'ah, 16(2), 113–124. https://doi.org/10.15575/as.v16i2.631

Jumali, E. (2015). Hirābah dan Hubungannya dengan Hukuman Ta'zīr bagi Pelaku Korupsi dalam Hukum Pidana Islam (Kajian Tafsir Ahkam Terhadap QS. al-Mā'idah Ayat 33). Asy-Syari'ah, 18(1), 149–156. https://doi.org/10.15575/as.v18i1.657

Labeda, S., & Ulfa, U. (2024). Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Dana Bantuan Sosial COVID-19 Ditinjau dari Fiqh Siyasah. Datuk Sulaiman Law Review (Dalrev), 4(1), 30–38. https://doi.org/10.24256/dalrev.v4i1.5521

Mubaraq, M. H. (2022). Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam. Seikat Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Hukum, 1(1), 38–42. https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.127

Muttaqin, M. A. (2023). أولويات الإنفاق في حفظ الضروريات الخمس. Ziswaf Asfa Journal, 1(1), 90–105. https://doi.org/10.69948/ziswaf.8

Nasrullah, N. (2014). Teori Ta'aqqulī dan Ta'abbudī Menurut Fiqh Jinayah dan Aplikasinya dalam Penerapan Sanksi Pidana Korupsi. Asy-Syari'ah, 16(1), 53–66. https://doi.org/10.15575/as.v16i1.626

Nasrullah, N. (2016). Kontribusi Teori Sanksi dan Asas Pembuktian terhadap Jarīmah Korupsi di Indonesia. Islamica Jurnal Studi Keislaman, 9(2), 479. https://doi.org/10.15642/islamica.2015.9.2.479-502

Pakarti, M. H. A., Utama, S. M., Farid, D., Mabruri, K. A. K., & Nu'man, M. H. (2023). Peran Hukum Islam dalam Pencegahan Korupsi. Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam), 6(2), 17–34. https://doi.org/10.29313/tahkim.v6i2.12450

Rinaldo, M. E., & Pradikta, H. Y. (2021). Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia. As-Siyasi Journal of Constitutional Law, 1(1), 63–84. https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955

Salem, M. A. (2026). Artificial Intelligence Crimes the Crime of Deep fake a model. مجلة الحق للعلوم الشرعية والقانونية, 13(1), 485–496. https://doi.org/10.58916/alhaq.v13i1.465

Sodikin, M. (2015). Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penyidikan Kasus Korupsi. Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam, 1(1), 61–82. https://doi.org/10.15642/aj.2015.1.1.61-82

Suaidi, S. (2021). Formulasi Sistem Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam. Al-Adillah Jurnal Hukum Islam, 1(2), 63–76. https://doi.org/10.61595/aladillah.v1i2.203

Syafi'i, I., & Solihin, M. (2022). Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Jurisy Jurnal Ilmiah Syariah, 2(1), 143–166. https://doi.org/10.37348/jurisy.v2i1.161

الأنيس، ع. ا. م. (2014). المبادئ السلوكية للإدارة في السنة النبوية. مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، 29(98). https://doi.org/10.34120/jsis.v29i98.2179

الحداد، د. م. خ. (2024). دور المساجد في تنمية المسؤولية الاجتماعية والحد من الفساد الإداري والمالي في التعليم بالمجتمع الليبي. مجلة الحق للعلوم الشرعية والقانونية، 241–255. https://doi.org/10.58916/alhaq.vi.124

الرفاعي، م. ا. ع. ع. ا. (2021). الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي (دراسة فقهية مقارنة بين الشريعة والقانون). Thi Qar Arts Journal، 2(36)، 291–337. https://doi.org/10.32792/tqartj.v2i36.275

الساعدي، ش. ع. ض.، & الزبيدي، م. ح. ش. (2024). الإرشادات التربوية في فكر الإمام الرضا (عليه السلام) وآثارها الاجتماعية. مجلة العميد، 13(51)، 71–106. https://doi.org/10.55568/amd.v13i51.71-106

الشلوي، د. م. م. (2025). التشريع في الشريعة والقانون وسلطة ولي الأمر في التشريعات. Journal of King Abdulaziz University Arts and Humanities، 33(6). https://doi.org/10.4197/art.33-6.13

العتيبي، م. (2024). الفرق القانوني بين جريمة استغلال النفوذ وغيرها من جرائم الفساد. Academic Journal of Research and Scientific Publishing، 6(67)، 62–76. https://doi.org/10.52132/ajrsp/v6.67.3

القليب، ا. ر. (2025). دور الشريعة الإسلامية في صياغة قوانين الذكاء الاصطناعي في الإدارة العامة. Academic Journal of Research and Scientific Publishing، 7(74)، 68–101. https://doi.org/10.52132/ajrsp/v7.74.3

جاسم، م. (2023). موانع تحمل المسؤولية الجنائية لمرتكبي جرائم الحرب في الفقه الإسلامي. Researcher Journal for Islamic Sciences، 2(2). https://doi.org/10.37940/rjis.2023.2.2.16

خالد، م. إ. ا. (2020). البلوغ كشرط للمسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي والتشريعين الليبي والإماراتي. Uaeu Law Journal، 34(3)، 107–162. https://doi.org/10.65088/2020.34.3.3

صفية، ف. خ. أ.، & عبدالرحيم، ب. ع. (2003). نظام الرقابة على المال العام في الاقتصاد الإسلامي. مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، 18(52). https://doi.org/10.34120/jsis.v18i52.1483

مزهر، س. أ. (2026). أحكام الاعتداء على المال العام. Journal of Islamic Scientific Research، 23(79)، 129. https://doi.org/10.55625/joisr-7904