01515 - Korporasi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia: Kajian Pertanggungjawaban Pidana Dan Konvergensi Normatif

Corporation In The Perspective Of Islamic Law And Indonesian Positive Law: A Study Of Criminal Liability And Normative Convergence

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep korporasi dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia, khususnya dalam konteks pertanggungjawaban pidana. Perkembangan kejahatan ekonomi modern—terutama korupsi dan pencucian uang—menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana tidak lagi terbatas pada orang perseorangan, melainkan juga mencakup korporasi sebagai entitas hukum. Hukum Islam mengenal eksistensi badan hukum melalui konsep baitul mal sebagai legal agency, namun membatasi atribusi kesalahan pidana pada manusia pengurus/pengendali karena badan hukum dinilai tidak memiliki pengetahuan dan pilihan. Sementara itu, hukum positif Indonesia secara eksplisit mengafirmasi korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam undang-undang khusus, seperti UU Tipikor dan UU TPPU, dengan konsekuensi pidana berupa denda, pembubaran, dan tindakan kelembagaan lainnya. Melalui pendekatan normatif-komparatif berbasis kajian literatur, artikel ini menemukan titik konvergensi antara kedua sistem hukum tersebut, yakni dominasi instrumen denda dan tindakan terhadap entitas, serta personalisasi kesalahan pidana pada pengurus. Teori maslahat/maqasid digunakan sebagai landasan justifikatif yang menghubungkan nilai-nilai hukum Islam dengan kebijakan kriminalisasi korporasi dalam hukum nasional.

Kata kunci: korporasi; pertanggungjawaban pidana; hukum Islam; hukum positif; maqasid al-syariah; ta'zir

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of corporation from the perspective of Islamic law and Indonesian positive law, particularly in the context of criminal liability. The development of modern economic crimes—especially corruption and money laundering—demonstrates that criminal actors are no longer limited to individuals but also include corporations as legal entities. Islamic law recognizes the existence of legal bodies through the concept of baitul mal as a legal agency; however, it limits the attribution of criminal fault to human administrators/controllers, as legal entities are deemed to lack knowledge and choice. Meanwhile, Indonesian positive law explicitly affirms corporations as subjects of criminal law under special legislation such as the Anti-Corruption Law and the Anti-Money Laundering Law, with criminal consequences including fines, dissolution, and other institutional measures. Through a normative-comparative approach based on literature review, this article identifies points of convergence between the two legal systems, namely the dominance of fines and measures against entities, as well as the personalization of criminal fault to administrators. The theory of maslahah/maqasid is employed as a justificatory foundation linking Islamic legal values with corporate criminalization policy in national law.

Keywords: corporation; criminal liability; Islamic law; positive law; maqasid al-syariah; ta'zir

________________________________________

1. Pendahuluan

Perkembangan bentuk pelaku tindak pidana dalam praktik modern menunjukkan bahwa kejahatan—terutama kejahatan ekonomi—tidak hanya dilakukan oleh orang perseorangan, tetapi juga oleh korporasi, termasuk dalam konteks korupsi dan pencucian uang (Kuswardani, 2017; Nurhidayati et al., 2023). Literatur yang membahas korupsi dan pencucian uang di Indonesia secara eksplisit menegaskan bahwa tindakan korupsi "tidak hanya dilakukan oleh perorangan namun dilakukan juga oleh korporasi," sehingga korporasi diposisikan sebagai subjek hukum pidana dalam rezim hukum pidana khusus tertentu (Kuswardani, 2017; Nurhidayati et al., 2023). Dalam ranah lembaga keuangan berbasis syariah, bank syariah juga dipahami sebagai korporasi yang dapat menjadi subjek hukum pidana—dan karenanya dapat dikenai sanksi pidana—sebagaimana dirumuskan dalam kebijakan legislatif perbankan syariah (Mubaraq, 2022).

Dengan demikian, pembahasan "korporasi menurut hukum Islam" tidak dapat dilepaskan dari dua lapis diskusi: (i) bagaimana hukum Islam memandang eksistensi badan/entitas hukum (legal agency) dan batas pertanggungjawabannya; serta (ii) bagaimana konsep tersebut beririsan—atau berketegangan—dengan konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum positif Indonesia yang telah mengafirmasi korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam berbagai undang-undang khusus, misalnya UU Tipikor dan UU TPPU (Kuswardani, 2017; Rahmayanti, 2017).

________________________________________

2. Pengertian Korporasi dan Perluasan Maknanya dalam Hukum Pidana

Dalam diskursus hukum pidana Indonesia, "korporasi" dipahami lebih luas daripada pengertian korporasi dalam hukum perdata, karena dalam hukum pidana korporasi mencakup badan hukum maupun bukan badan hukum (Harahap, 2017; Nurhidayati et al., 2023). Rujukan yang dikutip dalam kajian tentang korupsi dan pencucian uang menyatakan bahwa dalam hukum pidana, korporasi meliputi tidak hanya perseroan terbatas, yayasan, atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum, tetapi juga firma, persekutuan komanditer/CV, serta persekutuan/maatschaap yang dalam hukum perdata bukan badan hukum (Nurhidayati et al., 2023).

Sejalan dengan itu, studi yang menempatkan korupsi dalam perspektif hukum Islam namun tetap memetakan istilah "korporasi" dalam hukum positif menegaskan bahwa menurut hukum perdata korporasi cenderung dipahami sebagai badan hukum (legal person), sedangkan menurut hukum pidana cakupannya lebih luas hingga mencakup entitas non-badan hukum seperti firma, CV, dan maatschap (Harahap, 2017). Kerangka ini penting karena memperlihatkan bahwa "korporasi" dalam perbincangan pertanggungjawaban pidana tidak semata-mata identik dengan "badan hukum" dalam arti perdata, melainkan menunjuk pada "kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi" dengan jangkauan yang lebih lebar (Kuswardani, 2017; Meidahnia, 2014).

Formulasi eksplisit tentang definisi tersebut tampak dalam rezim tindak pidana korupsi. Kajian kebijakan antikorupsi terkait korporasi mengutip ketentuan UU Tipikor yang menyatakan: (i) "Setiap orang" mencakup orang perseorangan atau termasuk korporasi; dan (ii) "Korporasi" adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Kuswardani, 2017). Definisi yang sama juga ditegaskan sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi, yang kembali menekankan elemen "kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi" serta cakupan "badan hukum maupun bukan badan hukum" (Meidahnia, 2014).

Dengan kerangka ini, hukum positif menyediakan basis konseptual untuk menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana—khususnya dalam hukum pidana khusus—meskipun pengakuan semacam itu tidak ditemukan dalam KUHP sebagai hukum pidana umum yang dalam banyak uraian doktrinal disebut masih berfokus pada "orang" sebagai subjek tindak pidana (Goce & Adhari, 2023; Putri & Siregar, 2023).

________________________________________

3. Eksistensi Badan Hukum/Korporasi dalam Perspektif Hukum Islam

3.1 Pengakuan Kapasitas Bertindak dan Batas Pertanggungjawaban

Literatur hukum pidana Islam yang secara khusus membahas pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pencucian uang menyatakan bahwa hukum Islam "mengenal adanya badan hukum atau korporasi," dan hal ini ditunjukkan dengan pengenalan baitul mal (perbendaharaan negara) oleh para fuqaha sebagai "badan hukum/legal agency" (Rahmayanti, 2017). Dalam konstruksi ini, badan hukum tersebut memiliki hak dan dapat melakukan tindakan hukum (Rahmayanti, 2017). Namun, sumber yang sama secara tegas memberi batas: badan hukum tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana karena tidak memiliki "pengetahuan dan pilihan" (knowledge and choice) (Rahmayanti, 2017).

Argumen ini konsisten dengan kajian lain tentang pertanggungjawaban korporasi dan prinsip strict liability dalam kasus kerusakan lingkungan: hukum Islam mengakui korporasi sebagai subjek yang "diwakilkan oleh pengurusnya," tetapi pada saat yang sama dijelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam bertumpu pada adanya pengetahuan dan pilihan pada pelaku—dua hal yang tidak terdapat pada badan hukum (Susanti et al., 2018). Karena itu, ketika badan hukum melakukan tindak pidana, yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah pengurus/pengelola badan hukum tersebut (Rahmayanti, 2017; Susanti et al., 2018).

3.2 Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Islam

Penjelasan tentang unsur pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam dirumuskan secara lebih elementer dalam kajian lingkungan: pertanggungjawaban pidana berarti manusia bertanggung jawab atas akibat perbuatan haram ketika ia memiliki kebebasan berkehendak (tidak dipaksa) dan mengetahui arti serta akibat perbuatan tersebut (Susanti et al., 2018). Dari definisi itu, unsur pertanggungjawaban pidana disimpulkan mencakup manusia, perbuatan, pilihan dan pengetahuan (Susanti et al., 2018).

Konsekuensinya, dalam perspektif hukum Islam, korporasi sebagai entitas tidak diposisikan sebagai "pemilik pengetahuan dan pilihan," sehingga pertanggungjawaban pidana tidak dilekatkan kepadanya secara langsung seperti pada manusia (Rahmayanti, 2017; Susanti et al., 2018). Akan tetapi, literatur yang sama juga membuka kemungkinan sanksi yang diarahkan pada entitas—bukan sebagai atribusi "kesalahan batin," melainkan sebagai bentuk penertiban/penanggulangan—yaitu adanya hukuman bagi badan hukum seperti pembubaran, penghancuran, penggusuran, dan penyitaan (Rahmayanti, 2017). Kerangka ini memperlihatkan dua lapis konseptual: (i) atribusi kesalahan pidana tetap dipersonalisasi pada manusia pengurus/pengendali; dan (ii) konsekuensi hukum tertentu dapat diarahkan pada badan hukum sebagai entitas, misalnya pembubaran/penyitaan (Rahmayanti, 2017; Susanti et al., 2018).

________________________________________

4. Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana: Irisan antara Kebijakan Hukum Positif dan Nilai-Nilai Hukum Islam

4.1 Pengakuan Korporasi dalam Hukum Positif Indonesia

Dalam hukum positif Indonesia, pengakuan korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi ditegaskan sebagai "perkembangan baru" karena korporasi—termasuk yang tidak berbadan hukum—diposisikan sebagai subjek dalam tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi (Asmawi, 2009). Dalam kerangka ini, UU Tipikor tidak hanya mendefinisikan korporasi secara luas, tetapi juga mengatur mekanisme pertanggungjawaban: apabila tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya; dan tindak pidana korupsi dianggap dilakukan oleh korporasi apabila dilakukan oleh orang-orang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi, baik sendiri maupun bersama-sama (Kuswardani, 2017). Rumusan tersebut menunjukkan model pertanggungjawaban yang menghubungkan tindakan manusia dalam organisasi dengan "tindakan korporasi" sebagai subjek hukum pidana (Kuswardani, 2017; Sihotang & Izziyana, 2024).

4.2 Perspektif Maslahat/Maqasid sebagai Landasan Justifikatif

Dalam perspektif nilai hukum Islam, sejumlah literatur menempatkan integrasi norma antikorupsi dengan doktrin maslahat/maqasid sebagai landasan justifikatif. Kajian tentang relevansi teori maslahat menyatakan bahwa teori maslahat menjiwai norma UU Pemberantasan Korupsi dan bahwa penerapan maslahat tampak dalam kriminalisasi korupsi, formulasi sanksi, serta konsep pertanggungjawaban pidana korporasi—yang dipandang mengindikasikan proses transformasi dan objektifikasi nilai hukum pidana Islam ke dalam hukum nasional (Paturu & Yulianingrum, 2023).

Sejalan dengan itu, kajian sanksi korupsi dalam hukum positif dan hukum Islam menegaskan bahwa tujuan pokok syariah (maqashid al-syari'ah) meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan, dan orientasi kemaslahatan umum serta penolakan kemungkaran dipakai untuk menilai keselarasan pemberantasan korupsi dengan maqasid (Asmawi, 2009). Dalam konteks pembaruan hukum pidana Indonesia, eksistensi maqashid al-syari'ah juga dianalisis sebagai nilai yang mewarnai rumusan pembaruan—termasuk pembahasan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam rancangan KUHP—sekaligus menegaskan bahwa korporasi tidak dapat dipidana penjara dan karenanya pemidanaan berorientasi pada denda serta bentuk lain seperti pengambilalihan atau pembubaran korporasi (Goce & Adhari, 2023). Rangkaian ini memperlihatkan koherensi nilai: hukum Islam menekankan kemaslahatan dan perlindungan kepentingan dasar (termasuk harta), sedangkan hukum positif mengembangkan perangkat untuk menjerat entitas korporasi yang dampak tindakannya luas (Goce & Adhari, 2023; Paturu & Yulianingrum, 2023).

________________________________________

5. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Islam: Personalisasi Kesalahan, Representasi oleh Pengurus, dan Ta'zir

Literatur yang membahas korupsi dalam perspektif hukum Islam secara umum menempatkan korupsi sebagai perbuatan melanggar syariat, bertentangan dengan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan tanggung jawab, serta dikategorikan dalam jarimah ta'zir karena bentuk sanksinya tidak ditentukan secara eksplisit dalam nash (Harahap, 2017). Dalam pemetaan fikih jinayah, sejumlah istilah yang unsur-unsurnya mendekati korupsi modern disebutkan, seperti ghulul (penggelapan), risywah (penyuapan), ghasab, khianat, dan lainnya (Harahap, 2017). Kajian terminologi/konsep korupsi dalam hukum pidana Islam juga menegaskan bahwa tidak terdapat istilah khusus yang tunggal untuk korupsi dalam literatur klasik, namun korupsi dipandang sebagai jarimah yang uqubat-nya berupa ta'zir dan penetapannya dikembalikan kepada waliyul amri (Sutamaya et al., 2022).

Dengan demikian, hukum Islam menyediakan kategori normatif (ta'zir) yang memungkinkan negara/penguasa merumuskan kebijakan pemidanaan bagi perbuatan merusak (termasuk korupsi), tanpa harus membatasi diri pada sanksi hudud/qisas yang bentuknya fixed (Harahap, 2017; Sutamaya et al., 2022).

Pada titik ini muncul isu krusial ketika subjeknya adalah korporasi: kajian tentang korupsi dalam perspektif hukum Islam yang sekaligus membahas pengaturan korporasi menegaskan adanya asas "larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain," sehingga kesalahan/pelanggaran norma tidak dapat diwakilkan kepada pihak lain (Harahap, 2017). Di sisi lain, kajian pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pencucian uang menurut hukum Islam menyatakan bahwa karena badan hukum tidak memiliki pengetahuan dan pilihan, maka pertanggungjawaban pidana dilekatkan kepada pengurus/pengelolanya (Rahmayanti, 2017).

Dengan demikian, terdapat nuansa yang harus dibedakan: (i) personalisasi kesalahan pidana adalah prinsip—kesalahan melekat pada manusia pelaku yang memiliki pilihan dan pengetahuan (Harahap, 2017; Rahmayanti, 2017; Susanti et al., 2018); tetapi (ii) tindakan hukum dan konsekuensi kelembagaan tetap dapat diarahkan kepada entitas, misalnya pembubaran/penyitaan, sebagai instrumen penertiban yang berada dalam spektrum kebijakan ta'zir (Rahmayanti, 2017; Sutamaya et al., 2022). Dalam bahasa lain, hukum Islam dalam rujukan-rujukan ini cenderung mengakomodasi "tindakan korporasi" sebagai realitas sosial-organisasional melalui representasi pengurus, namun tetap memagari atribusi kesalahan pidana agar tidak menjadi pemindahan kesalahan yang bertentangan dengan prinsip dasar pertanggungjawaban (Harahap, 2017; Rahmayanti, 2017).

________________________________________

6. Bentuk Sanksi: Konvergensi antara Denda dan Tindakan terhadap Entitas

6.1 Sanksi Korporasi dalam Hukum Positif

Pada ranah hukum positif tindak pidana korupsi, ketentuan pidana untuk korporasi menegaskan bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi "hanya pidana denda," dan terdapat ketentuan pemberatan maksimum denda (ditambah 1/3) (Kuswardani, 2017). Literatur yang membandingkan subjek pelaku korupsi juga menyatakan bahwa ketika pelaku adalah korporasi, pidana pokoknya hanya denda, sedangkan untuk orang perseorangan terdapat spektrum pidana yang lebih luas; dan korporasi dapat pula dikenai pidana tambahan sebagaimana pelaku orang (Asmawi, 2009).

Dalam konteks pembuktian dan pemidanaan korporasi, kajian tindak pidana penyuapan oleh korporasi menegaskan bahwa korporasi tidak dapat dijatuhi pidana pokok berupa penjara, dan pidana yang dapat dikenakan adalah denda—dengan maksimum ditambah sepertiga—serta pidana tambahan sebagaimana diatur dalam UU Tipikor (Saputra, 2016). Pola ini paralel dengan uraian pembaruan hukum pidana yang menyatakan korporasi tidak dapat dipidana penjara dan pemidanaan berorientasi pada denda serta bentuk tindakan lain, misalnya pengambilalihan oleh negara atau pembubaran (Goce & Adhari, 2023).

6.2 Sanksi Korporasi dalam Hukum Islam

Sementara itu, dalam hukum Islam, sanksi ta'zir—sebagaimana dirangkum dalam kajian korupsi—dapat berupa penjara, denda, pemecatan, pencantuman dalam daftar tercela, bahkan hukuman mati, karena ia berada dalam ruang diskresi penguasa (ulil amri) (Asmui, 2023; Harahap, 2017). Kajian tentang pencucian uang dalam manajemen perbankan syariah juga menyebut pencucian uang sebagai tindak pidana yang merusak dan dalam konteks hukum Islam dapat dikenai hukuman ta'zir (Permata, 2019). Namun, ketika subjeknya badan hukum, literatur tentang pencucian uang menurut hukum Islam menegaskan adanya "hukuman bagi badan hukum" dalam bentuk pembubaran, penghancuran, penggusuran, dan penyitaan (Rahmayanti, 2017).

Dengan demikian, untuk konteks korporasi, titik temu paling nyata antara hukum Islam (ta'zir) dan hukum positif (pemidanaan korporasi) adalah dominasi instrumen denda dan tindakan terhadap entitas—pembubaran/penyitaan/pencabutan izin sebagai konsep tindakan terhadap organisasi—sementara atribusi kesalahan batin tetap dipersonalisasi pada pengurus/pengendali yang bertindak bagi korporasi (Goce & Adhari, 2023; Rahmayanti, 2017; Saputra, 2016).

________________________________________

7. Aplikasi pada Lembaga Keuangan Syariah

7.1 Bank Syariah sebagai Korporasi dan Konsekuensi Pidananya

Korporasi dalam praktik juga mencakup lembaga keuangan seperti bank dan entitas lain, sebagaimana disebut dalam kajian pencucian uang menurut hukum Islam yang menyatakan korporasi dapat berupa bank dan perusahaan efek dalam konteks terjadinya pencucian uang (Rahmayanti, 2017). Dalam kebijakan legislatif perbankan syariah, ditegaskan bahwa bank syariah "masuk juga korporasi dan bisa masuk sebagai subjek hukum pidana sehingga bisa dikenai sanksi pidana," dan ketentuan pidana diatur dalam UU Perbankan Syariah (Mubaraq, 2022).

Pada sisi pencegahan, kajian manajemen bank syariah menekankan bahwa pencucian uang merupakan perbuatan tercela dan terlarang, dan dalam konteks hukum Islam dapat dikenai ta'zir; sekaligus menggarisbawahi peran otoritas (PPATK dalam kerangka UU TPPU) untuk membantu penegak hukum memberantas pencucian uang baik oleh perorangan maupun korporasi (Permata, 2019). Rangkaian ini memperlihatkan bahwa lembaga keuangan syariah sebagai korporasi berada dalam dua horizon normatif sekaligus: kepatuhan pada prinsip syariah dan kepatuhan pada rezim pidana modern yang mengakui korporasi sebagai subjek hukum (Mubaraq, 2022; Permata, 2019).

7.2 Asuransi Syariah dan Peran Dewan Pengawas Syariah

Dalam sektor asuransi syariah, pembahasan mengenai Dewan Pengawas Syariah (DPS) menegaskan bahwa pelanggaran hukum pada asuransi syariah dapat berupa pelanggaran administratif maupun pidana, dan apabila tindak pidana tertentu dilakukan oleh korporasi, pidana dapat dijatuhkan terhadap korporasi, pengendali, dan/atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi (Utomo, 2023). Sumber yang sama menyebut secara eksplisit sanksi pidana denda terhadap korporasi dalam UU Perasuransian, dengan batas maksimum yang disebutkan dalam ketentuan tersebut (Utomo, 2023).

Dengan demikian, praktik kelembagaan ekonomi syariah dalam sumber-sumber ini memperlihatkan bahwa: (i) korporasi syariah tetap "korporasi" dalam arti subjek hukum pidana; dan (ii) mekanisme pertanggungjawaban modern mengaitkan tindak pidana dengan pengendali/pengurus sekaligus memungkinkan pemidanaan terhadap entitas (Mubaraq, 2022; Utomo, 2023).

________________________________________

8. Problem Pembuktian Kesalahan Korporasi dan Kebutuhan Tata Kelola

Dalam praktik, penegakan hukum terhadap korporasi menghadapi persoalan konseptual dan teknis: sulitnya menentukan kapan korporasi dianggap melakukan tindak pidana dan bagaimana menautkan kesalahan (mens rea) pada entitas abstrak (Putri & Siregar, 2023; Sihotang & Izziyana, 2024). Kajian pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi menegaskan bahwa penerapan unsur kesalahan pada subjek hukum korporasi sulit karena korporasi bukan subjek hukum orang yang dapat memenuhi unsur kesalahan tersebut, dan hal ini turut menjelaskan mengapa kasus-kasus pidana dengan subjek korporasi masih terbatas (Sihotang & Izziyana, 2024).

Dalam konteks pembuktian perkara korporasi, studi tentang pembuktian tindak pidana korporasi menyatakan bahwa Perma No. 13 Tahun 2016 membantu memberikan panduan, termasuk kriteria kesalahan korporasi: korporasi dianggap bersalah apabila memperoleh keuntungan/manfaat dari tindak pidana atau tindak pidana dilakukan demi kepentingan korporasi, serta apabila korporasi membiarkan tindak pidana atau tidak mengambil langkah pencegahan (Putri & Siregar, 2023). Namun, studi tersebut juga menegaskan bahwa pembuktian tetap kompleks dan menghadapi kendala dalam penyidikan, penuntutan, dan pembuktian (Putri & Siregar, 2023).

Bila dikaitkan dengan perspektif hukum Islam dalam sumber-sumber yang tersedia, problem pembuktian kesalahan korporasi ini memiliki korespondensi teoretik: badan hukum tidak memiliki pengetahuan dan pilihan sehingga tidak dapat menanggung pertanggungjawaban pidana "dalam pengertian personal," dan karenanya pertanggungjawaban diarahkan kepada pengurus/pengelola yang merepresentasikan tindakan korporasi (Rahmayanti, 2017; Susanti et al., 2018). Pada saat yang sama, adanya ruang sanksi terhadap entitas seperti pembubaran dan penyitaan menunjukkan bahwa tujuan penegakan—pencegahan kerusakan dan pemulihan kemaslahatan—dapat dicapai dengan kombinasi pemidanaan terhadap individu pengendali dan tindakan terhadap organisasi (Goce & Adhari, 2023; Rahmayanti, 2017; Sutamaya et al., 2022).

Karena itu, dari perspektif sintesis berbasis sumber, "korporasi menurut hukum Islam" lebih tepat dipahami sebagai entitas yang: (i) diakui dapat memiliki hak dan melakukan tindakan hukum sebagaimana baitul mal sebagai legal agency; (ii) tidak dipersonalisasi sebagai pemilik pengetahuan/pilihan untuk kepentingan atribusi kesalahan pidana; tetapi (iii) tetap dapat dikenai tindakan/konsekuensi kelembagaan dalam kerangka kebijakan ta'zir demi kemaslahatan umum (Rahmayanti, 2017; Susanti et al., 2018; Sutamaya et al., 2022).

________________________________________

9. Kesimpulan

Berdasarkan literatur yang tersedia, hukum Islam mengenal eksistensi badan hukum/korporasi dalam arti adanya legal agency yang memiliki hak dan dapat melakukan tindakan hukum, sebagaimana ditunjukkan melalui konsep baitul mal (Rahmayanti, 2017; Susanti et al., 2018). Namun, pertanggungjawaban pidana dalam pengertian personal mensyaratkan pengetahuan dan pilihan pada pelaku, sehingga badan hukum sebagai entitas tidak diposisikan sebagai pemegang pertanggungjawaban pidana personal; pertanggungjawaban tersebut dilekatkan pada pengurus/pengelola yang bertindak untuk badan hukum (Rahmayanti, 2017; Susanti et al., 2018).

Meski demikian, hukum Islam juga mengenal kemungkinan sanksi yang diarahkan pada entitas, misalnya pembubaran dan penyitaan, sebagai bagian dari instrumen penertiban yang dapat dibaca dalam spektrum ta'zir yang diskresinya berada pada penguasa (Rahmayanti, 2017; Sutamaya et al., 2022). Pada sisi lain, hukum positif Indonesia secara eksplisit mengafirmasi korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam undang-undang khusus seperti UU Tipikor, dengan konsekuensi pidana pokok berupa denda—dengan skema pemberatan maksimum—serta kemungkinan pidana tambahan (Asmawi, 2009; Kuswardani, 2017; Saputra, 2016).

Dalam sintesis normatif, teori maslahat/maqasid digunakan dalam sejumlah kajian untuk menjelaskan relevansi nilai hukum Islam terhadap kebijakan kriminalisasi dan pemidanaan, termasuk dalam pertanggungjawaban pidana korporasi (Goce & Adhari, 2023; Paturu & Yulianingrum, 2023). Oleh sebab itu, pemahaman "korporasi menurut hukum Islam" berdasarkan rujukan yang disediakan paling kuat diletakkan pada model representasi: tindakan korporasi diwujudkan dan dipertanggungjawabkan melalui manusia pengurus/pengendali, dengan ruang tindakan terhadap entitas—denda/pembubaran/penyitaan—sebagai kebijakan penertiban demi kemaslahatan umum (Goce & Adhari, 2023; Paturu & Yulianingrum, 2023; Rahmayanti, 2017; Susanti et al., 2018).

________________________________________

Daftar Pustaka

Asmawi, A. (2009). Relevansi teori maslahat dengan UU pemberantasan korupsi. De Jure Jurnal Hukum dan Syar'iah, 1(2). https://doi.org/10.18860/j-fsh.v1i2.330

Asmui, A. (2023). Penjatuhan sanksi dan pertanggungjawaban tindak pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi. Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 14(1), 137. https://doi.org/10.21043/yudisia.v14i1.16237

Goce, A. N. R., & Adhari, A. (2023). Pertanggungjawaban pidana korporasi PT. Aneka Bintang Gading dalam tindak pidana penistaan agama melalui media sosial Holywings. Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia, 8(2), 810. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i2.11339

Harahap, Z. A. A. (2017). Eksistensi maqàshid al-syarì'ah dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia. Istinbath, 16(1), 22–64. https://doi.org/10.20414/ijhi.v16i1.17

Kuswardani, K. (2017). Kontribusi hukum pidana dalam pengaturan perbankan syariah (studi terhadap kebijakan legislatif perbankan syari'ah). Jurnal Jurisprudence, 7(1), 47–58. https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i1.4355

Meidahnia, N. (2014). Perizinan di bidang perbankan yang berimplikasi tindak pidana. Yuridika, 29(2). https://doi.org/10.20473/ydk.v29i2.367

Mubaraq, M. H. (2022). Tindak pidana korupsi ditinjau dari perspektif hukum Islam. Seikat Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Hukum, 1(1), 38–42. https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.127

Nurhidayati, N., Nugraha, S., Siskawati, E., Reslawati, R., & Luhgiatno, L. (2023). Budaya korupsi dan kebijakan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (money laundering). Morality Jurnal Ilmu Hukum, 9(1), 94. https://doi.org/10.52947/morality.v9i1.371

Paturu, I. H., & Yulianingrum, A. V. (2023). Penerapan sanksi pidana dan perlindungan hukum korban tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 1(2), 135–157. https://doi.org/10.58540/isihumor.v1i2.222

Permata, C. (2019). Tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah terkait pelanggaran hukum pada asuransi syariah (analisis yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian). Taqnin Jurnal Syariah dan Hukum, 1(1). https://doi.org/10.30821/taqnin.v1i1.4878

Putri, A. D. A., & Siregar, M. G. J. A. (2023). Community criminal responsibility for dissemination of news containing SARA through social media. Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan dan Humaniora), 7(2), 633–650. https://doi.org/10.36526/santhet.v7i2.3078

Rahmayanti, R. (2017). Sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan hukum positif dan hukum Islam. Jurnal Mercatoria, 10(1), 60. https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i1.732

Saputra, R. (2016). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi (bentuk tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara terutama terkait dengan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK). Jurnal Cita Hukum, 3(2), 269–288. https://doi.org/10.15408/jch.v2i2.2318

Sihotang, A. P., & Izziyana, W. V. (2024). Reformulasi kebijakan terhadap pidana pemenuhan kewajiban adat bagi korporasi dalam KUHP. Jurnal Yustika Media Hukum dan Keadilan, 26(02), 85–97. https://doi.org/10.24123/yustika.v26i02.6258

Susanti, D. S., Nadia, S., & Hilimi, N. (2018). Integritas Jurnal Antikorupsi, 4(2), 26. https://doi.org/10.32697/integritas.v4i2.222

Sutamaya, A. G., Kurniawan, Y., & Nurhasanah, N. (2022). Hukuman mati bagi koruptor dalam perspektif hukum Islam. Jurnal Dialektika Hukum, 4(1), 58–78. https://doi.org/10.36859/jdh.v4i1.858

Utomo, W. S. (2023). Tindak pidana pembakaran lahan dalam perspektif pidana khusus dan kaidah hifz al-bi'ah. Jleb Journal of Law Education and Business, 1(2), 361–375. https://doi.org/10.57235/jleb.v1i2.1183