01506 - Konsinyasi Sebagai Cara Hapusnya Perikatan Dalam Hukum Perdata Indonesia Dan Tinjauan Perspektif Hukum Islam

Abstrak

Konsinyasi merupakan mekanisme hukum berupa penitipan pembayaran kepada pengadilan oleh debitur ketika kreditur menolak menerima pembayaran, dan diposisikan sebagai salah satu cara hapusnya perikatan dalam hukum perdata Indonesia. Artikel ini bertujuan mengkaji secara sistematis kedudukan konsinyasi dalam kerangka hukum positif Indonesia—khususnya KUH Perdata Pasal 1404 sampai dengan Pasal 1412—serta menelaah kompatibilitas fungsionalnya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Metode yang digunakan adalah kajian normatif-doktrinal berbasis analisis literatur hukum perdata, hukum perikatan Islam, dan sumber-sumber akademik terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa konsinyasi bekerja melalui tahapan penawaran pembayaran tunai, penolakan oleh kreditur, dan penitipan uang atau barang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri; bila memenuhi syarat prosedural, konsinyasi membebaskan debitur dan berlaku sebagai pembayaran yang sah. Dalam perspektif hukum Islam, konsinyasi dapat dipahami kompatibel secara tujuan (maqashid) apabila dijalankan atas dasar iktikad baik, didahului musyawarah, dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak yang berhak menerima. Artikel ini menegaskan bahwa konsinyasi bukan sekadar jalan keluar teknis, melainkan mekanisme yang harus tunduk pada syarat prosedural dan asas kehati-hatian agar tetap adil bagi para pihak.

Kata Kunci: konsinyasi; hapusnya perikatan; mora kreditoris; hukum perdata Indonesia; hukum Islam

________________________________________

Abstract

Consignment (konsinyasi) is a legal mechanism in the form of payment deposit to the court by a debtor when a creditor refuses to accept payment, and is positioned as one of the means of extinguishing an obligation under Indonesian civil law. This article aims to systematically examine the position of consignment within the framework of Indonesian positive law—particularly the Civil Code Articles 1404 to 1412—and to analyze its functional compatibility with Islamic legal principles. The method employed is a normative-doctrinal study based on the analysis of civil law literature, Islamic contract law, and related academic sources. The findings indicate that consignment operates through a sequence of stages: cash payment tender, refusal by the creditor, and deposit of money or goods at the District Court Registry; if procedural requirements are met, consignment releases the debtor and constitutes valid payment. From the perspective of Islamic law, consignment can be understood as functionally compatible with Islamic objectives (maqashid) when executed in good faith, preceded by deliberation (musyawarah), and free from harm to the rightful recipient. This article affirms that consignment is not merely a technical escape route, but a mechanism that must adhere to procedural requirements and the principle of prudence to remain equitable for all parties.

Keywords: consignment; extinction of obligation; mora creditoris; Indonesian civil law; Islamic law

________________________________________

1. Pendahuluan: Utang-Piutang, Perikatan, dan Problem Penolakan Pembayaran

Dalam perspektif hukum perikatan, hubungan utang-piutang merupakan hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara pihak yang berhak atas prestasi (kreditur) dan pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi (debitur) (العمري & الهلالات, 2024). Kerangka ini dipakai luas dalam pembahasan perikatan di Indonesia, termasuk ketika pemenuhan prestasi tidak berjalan sebagaimana mestinya dan memunculkan sengketa (العمري & الهلالات, 2024).

Salah satu situasi spesifik yang justru memperlihatkan iktikad baik debitur adalah ketika debitur hendak melaksanakan pembayaran, namun kreditur menolak menerima pembayaran. Dalam konstruksi hukum perdata Indonesia, kondisi ini dikenal sebagai mora kreditoris (kelalaian/penundaan dari pihak kreditur) (Nabila, 2023). Di titik inilah "konsinyasi"—penawaran pembayaran tunai yang diikuti penitipan/penyimpanan di pengadilan—berfungsi sebagai mekanisme hukum untuk memastikan kewajiban dapat dianggap tertunaikan menurut prosedur yang ditentukan undang-undang, sekaligus mencegah debitur terus-menerus dianggap belum memenuhi prestasi hanya karena penolakan kreditur (Siregar et al., 2019; Zamroni, 2017).

________________________________________

2. Definisi Konsinyasi dan Landasan Normatifnya dalam Hukum Positif Indonesia

Dalam doktrin dan praktik hukum perdata Indonesia, konsinyasi dipahami sebagai penitipan uang atau barang pada pengadilan guna pembayaran suatu utang, yang didahului oleh penawaran pembayaran dan kemudian dilanjutkan dengan penitipan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri (Siregar et al., 2019). Sejumlah literatur menegaskan bahwa konsinyasi merupakan "penawaran pembayaran tunai yang diikuti penyimpanan atau penitipan," yang digunakan ketika kreditur menolak pembayaran dari debitur, sehingga debitur menempuh jalur penitipan pada pengadilan (Bimantara et al., 2019; Siregar et al., 2019). Pengertian ini sejalan dengan rumusan bahwa konsinyasi harus dilakukan dengan cara-cara yang dibenarkan menurut undang-undang: dimulai dari penawaran pembayaran, lalu penitipan uang atau barang di pengadilan (Setyawahyuningtyas, 2023).

Secara sistematis, konsinyasi dalam KUH Perdata ditempatkan dalam pengaturan tentang "Penawaran Pembayaran Tunai yang Diikuti oleh Penyimpanan atau Penitipan," dan disebutkan diatur pada Pasal 1404 sampai dengan Pasal 1412 KUH Perdata (Mediawati, 2018; Hasanah, 2022).

Konsinyasi juga diposisikan sebagai salah satu cara hapusnya perikatan/utang-piutang dalam hukum perdata Indonesia. Berbagai rujukan pembelajaran dan artikel menyebut bahwa hapusnya perikatan dapat terjadi antara lain karena pembayaran dan karena penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan/penitipan (konsinyasi) (Arista, 2020; Salsabila & Harjono, 2024; Siregar et al., 2019). Dengan demikian, "penitipan pembayaran kepada pengadilan oleh debitur karena kreditur menolak menerima pembayaran" memang ditempatkan sebagai mekanisme legal yang—bila memenuhi syarat formal—berimplikasi pada berakhirnya kewajiban prestasi debitur dalam perikatan (Arista, 2020; Bimantara et al., 2019; Salsabila & Harjono, 2024; Siregar et al., 2019).

________________________________________

3. Konsinyasi sebagai Cara Hapusnya Perikatan: Logika Perlindungan bagi Debitur dan Kepastian Pemenuhan Prestasi

Literatur hukum kontrak/perikatan menekankan bahwa ketika kreditur menolak menerima prestasi pembayaran, hukum menyediakan prosedur "penawaran pembayaran tunai diikuti penitipan/penyimpanan" agar debitur tetap dapat melakukan pemenuhan prestasi melalui penitipan uang/barang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri (Arista, 2020; Siregar et al., 2019). Penjelasan berbasis KUH Perdata menegaskan inti kaidahnya: bila kreditur menolak pembayaran, debitur dapat melakukan penawaran pembayaran tunai atas apa yang diutangnya, dan bila penawaran ditolak maka debitur dapat menitipkan uang atau barangnya kepada pengadilan; penawaran yang diikuti penitipan tersebut membebaskan debitur dan berlaku baginya sebagai pembayaran, sepanjang dilakukan menurut cara undang-undang (Bimantara et al., 2019). Sejalan dengan itu, pembahasan mengenai konsinyasi dalam konteks pengadaan tanah juga merumuskan konsinyasi sebagai penitipan uang/barang pada pengadilan untuk pembayaran satu utang, yang berfungsi membebaskan debitur bila ditempuh dengan prosedur sah (Hasanah, 2022; Mediawati, 2018). Dengan konstruksi ini, konsinyasi memadukan dua tujuan: (i) memberikan jalan pemenuhan prestasi saat terjadi hambatan berupa penolakan kreditur, dan (ii) memastikan kepastian hukum bahwa prestasi debitur tidak "tersandera" oleh penolakan pihak yang berhak menerima (Bimantara et al., 2019; Siregar et al., 2019; Hasanah, 2022).

Namun, beberapa rujukan juga mengingatkan adanya dimensi risiko dan potensi penyalahgunaan. Terdapat penekanan bahwa pelaksanaan hapusnya perikatan melalui penawaran pembayaran yang diikuti penitipan/penyimpanan bukan hanya menghilangkan kewajiban, tetapi juga dapat menimbulkan bentuk hak tertentu; bila dilakukan sepihak tanpa kehati-hatian, berpotensi merugikan kreditur atau pihak lain dan/atau menguntungkan debitur secara tidak patut (Zamroni, 2017). Kritik serupa muncul pada konteks pengadaan tanah: konsinyasi (penitipan di pengadilan) dipandang dapat keliru diterapkan bila digunakan terhadap ganti rugi yang "belum disepakati," sehingga memunculkan persoalan konsistensi normatif dan potensi penyimpangan praktik (Lawalata et al., 2021). Dua catatan ini penting untuk menempatkan konsinyasi bukan sekadar "jalan keluar teknis," melainkan mekanisme yang harus tunduk pada syarat prosedural dan asas kehati-hatian agar tetap adil bagi para pihak (Lawalata et al., 2021; Zamroni, 2017).

________________________________________

4. Syarat Situasional: Penolakan Kreditur (Mora Creditoris) dan Adanya Hubungan Utang-Piutang yang Sudah Lahir

Konsinyasi, dalam bangunan hukum perdata, pada dasarnya baru relevan ketika sudah ada hubungan utang-piutang/perikatan, yakni prestasi yang sudah "terutang" untuk dipenuhi (Bimantara et al., 2019; Siregar et al., 2019). Dalam pembahasan konsinyasi pengadaan tanah, ditegaskan bahwa penawaran pembayaran tunai yang diikuti penyimpanan (konsinyasi) terjadi apabila kreditur tidak bersedia menerima prestasi dari debitur, dan penolakan tersebut dikaitkan dengan konsep mora kreditoris. Dengan demikian, konsinyasi bukan instrumen untuk "menciptakan" pembayaran atas prestasi yang masih diperdebatkan keberadaannya, melainkan instrumen untuk menyelesaikan keadaan ketika prestasi pembayaran sudah siap dipenuhi tetapi ditolak penerima prestasi (Bimantara et al., 2019).

Literatur juga menunjukkan bahwa penolakan kreditur dapat terjadi karena berbagai motif, termasuk kemungkinan motif mencari keuntungan lebih besar, yang menjadi salah satu alasan mengapa mekanisme konsinyasi dianggap perlu tersedia untuk melindungi debitur yang beriktikad membayar sesuai kewajiban kontraktualnya (Bimantara et al., 2019; Lawalata et al., 2021). Di sisi lain, karena konsinyasi membawa akibat hukum yang kuat (pembebasan debitur), sumber-sumber menekankan adanya tuntutan agar syarat utang "telah terpenuhi semuanya" dan prosedur dilaksanakan secara sah sebelum penitipan dapat dianggap mengakhiri perikatan (Hasanah, 2022; Isima & Subeitan, 2021).

________________________________________

5. Tahapan Konsinyasi dalam Praktik: Penawaran Pembayaran, Penolakan, Permohonan/Penetapan, dan Penitipan di Pengadilan

Rujukan normatif menjelaskan bahwa konsinyasi lazim dipahami sebagai proses bertahap. Pertama, dilakukan penawaran pembayaran tunai; jika penawaran diterima kreditur, perikatan hapus karena pembayaran (Zamroni, 2017). Kedua, bila penawaran ditolak, debitur menempuh tahap penitipan/penyimpanan sebagai opsi hapusnya perikatan ketika kreditur menolak pembayaran (Siregar et al., 2019; Zamroni, 2017).

Dalam konteks perbankan, dijelaskan bahwa penawaran pembayaran dapat dilakukan melalui perantaraan notaris atau juru sita Pengadilan Negeri; bila bank (kreditur) menolak, debitur dapat menitipkan pembayaran kepada Pengadilan Negeri setempat untuk disimpan, dengan catatan pembayaran sesuai perjanjian kredit yang disepakati (Mustafa et al., 2023). Penjelasan lain menegaskan bahwa penawaran pembayaran dapat dilakukan oleh debitur sendiri atau oleh notaris/juru sita disertai dua orang saksi kepada kreditur atau kuasanya pada waktu dan tempat yang disepakati, dan jika ditolak maka debitur dapat mengajukan penetapan penitipan di pengadilan setempat (Isima & Subeitan, 2021).

Sejumlah sumber yang membahas prosedur konsinyasi pengadaan tanah juga menguraikan bentuk produk pengadilan berupa "penetapan" dalam permohonan konsinyasi, serta memuat tahapan administratif seperti pengajuan permohonan, pembayaran panjar perkara, penerbitan surat penetapan penawaran pembayaran kepada kreditur, dan seterusnya (Mediawati, 2018; P. et al., 2024). Selain itu, terdapat penegasan bahwa sebelum penitipan dilakukan, kreditur perlu diberitahu mengenai tempat dan waktu penyimpanan/penawaran disimpan, dan penetapan konsinyasi dari pengadilan dipandang mengakhiri perikatan antara kreditur dan debitur (Isima & Subeitan, 2021). Di dalam praktik permohonan konsinyasi, bahkan disebutkan bahwa debitur dapat ditempatkan sebagai penggugat/pemohon dan kreditur sebagai tergugat/termohon, menunjukkan karakter konsinyasi sebagai mekanisme yang diinstitusionalisasikan melalui pengadilan (Bimantara et al., 2019; Setyawahyuningtyas, 2023).

________________________________________

6. Akibat Hukum Konsinyasi: Pembebasan Debitur dan Status Pembayaran "Dianggap Sah" (dengan Syarat Prosedural)

Konsinyasi membawa konsekuensi yang tegas bila syaratnya dipenuhi. Rumusan KUH Perdata yang dikutip dalam literatur menyatakan bahwa penawaran yang diikuti penitipan membebaskan debitur dan berlaku sebagai pembayaran sepanjang penawaran dilakukan menurut cara undang-undang; sedangkan apa yang dititipkan tetap atas tanggungan kreditur (Bimantara et al., 2019). Sejalan dengan itu, dalam pembahasan pengadaan tanah disebutkan bahwa penawaran yang diikuti penitipan uang memberikan kekuatan "pembayaran" sehingga menghapuskan perikatan (Simorangkir et al., 2024). Literatur lain juga menegaskan bahwa setelah penawaran pembayaran disahkan/dikonfirmasi oleh Pengadilan Negeri dan uang/barang disimpan/dititipkan kepada Panitera Pengadilan Negeri, maka utang-piutang tersebut hapus (Fauzi, 2009). Dengan demikian, konsinyasi bekerja sebagai substitusi penerimaan pembayaran oleh kreditur: uang/barang tidak berada pada kreditur secara langsung, tetapi kewajiban debitur dipandang tertunaikan karena hukum mengakui penitipan pengadilan sebagai "pembayaran" dalam keadaan kreditur menolak (Bimantara et al., 2019; Fauzi, 2009; Simorangkir et al., 2024; Siregar et al., 2019).

Meski demikian, validitas dan kepastian akibat hukum konsinyasi juga digambarkan tidak sepenuhnya sederhana. Dalam satu pembahasan, disebutkan bahwa sah atau tidaknya konsinyasi ditentukan oleh dua hal, yakni penerimaan kreditur serta penetapan hakim (Simorangkir et al., 2024). Formulasi ini menunjukkan adanya penekanan pada dimensi pengesahan/penetapan pengadilan sebagai elemen penting untuk menutup perdebatan tentang status pelunasan, sekaligus mencerminkan bahwa konsinyasi bukan sekadar tindakan sepihak debitur, melainkan tindakan yang diletakkan dalam kontrol prosedural lembaga peradilan (Isima & Subeitan, 2021; Simorangkir et al., 2024).

________________________________________

7. Konsinyasi dalam Perspektif Hukum Islam: Titik Temu Etika Pelunasan, Keadilan, dan Kemaslahatan

7.1. Prinsip Umum Hukum Islam tentang Utang dan Perlakuan Adil terhadap Debitur-Kreditur

Di dalam kajian ekonomi Islam, terdapat penekanan kuat agar debitur menunaikan kewajiban pembayaran utang, tetapi pada saat yang sama dibuka ruang etika bagi kreditur untuk memberikan waktu tangguh dan/atau memaafkan debitur, termasuk ketika debitur membayar tidak tepat waktu (Yuaga et al., 2023). Pemaknaan ini ditarik dari pembacaan hadis yang dipakai sebagai pembanding dalam kajian kepailitan/perbankan syariah: memberi penundaan jatuh tempo bagi debitur yang belum mampu membayar dipandang sebagai kebaikan, dan memaafkan debitur yang membayar tidak tepat waktu juga dipandang sebagai kebaikan (Yuaga et al., 2023). Dalam pembahasan kepailitan syariah, disebutkan pula bahwa konsep kepailitan Islam (taflis) digambarkan toleran dalam memberikan tempo/perpanjangan pelunasan utang jika debitur berada dalam kondisi insolven (tidak sehat keuangannya), dan hal ini diposisikan sebagai etika ekonomi Islam yang menekankan keseimbangan kedudukan debitur-kreditur (Subaidi, 2016).

Di tingkat praksis sosial, studi tentang sengketa utang piutang berbasis qardhul hasan di masyarakat menunjukkan pola penyelesaian yang menonjolkan musyawarah/kekeluargaan dan toleransi ketika debitur kesulitan membayar, bahkan dicatat bahwa kreditur tidak serta-merta menyita barang debitur sekalipun ada tunggakan, melainkan menagih dan memberi ruang kesadaran debitur untuk membayar (Setiabudi & Lemes, 2021). Pola ini konsisten dengan pemahaman bahwa penyelesaian sengketa dalam perspektif perikatan Islam dapat ditempuh melalui sulh (perdamaian), tahkim (arbitrase), dan al-qadha' (litigasi/pengadilan) (Sipahutar et al., 2022). Dengan demikian, norma etika dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam Islam sama-sama menempatkan keadilan, proporsionalitas, dan pencegahan mudarat sebagai elemen penting, baik dalam pemenuhan prestasi maupun dalam tata cara penyelesaian konflik (Setiabudi & Lemes, 2021; Sipahutar et al., 2022; Yuaga et al., 2023).

7.2. Konsinyasi sebagai "Solusi" ketika Kreditur Menolak: Kompatibilitas Fungsional dengan Tujuan Syariah

Sumber-sumber yang disediakan tidak memberikan uraian terminologis fikih klasik yang secara eksplisit menyamakan konsinyasi KUH Perdata dengan satu istilah baku tertentu dalam kitab-kitab fikih. Namun, terdapat beberapa titik temu fungsional yang dapat disusun secara berbasis bukti dari literatur yang ada.

Pertama, dalam salah satu kajian yang secara eksplisit meninjau status utang dalam perspektif hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, disebutkan bahwa perjanjian utang dapat dinyatakan berakhir karena beberapa hal, termasuk "tawaran pelunasan dengan diikuti penitipan atau penyimpanan sesuatu" (Pratama, 2023). Pernyataan ini menunjukkan bahwa dalam literatur yang menggabungkan pembacaan hukum Islam dan hukum positif, mekanisme "tawaran pelunasan + penitipan/penyimpanan" dipahami sebagai salah satu modus berakhirnya perikatan utang (Arista, 2020; Pratama, 2023; Salsabila & Harjono, 2024). Dalam batas data yang tersedia, klaim yang dapat dipertanggungjawabkan adalah: terdapat rujukan akademik yang mengaitkan berakhirnya perjanjian utang dengan tawaran pelunasan yang diikuti penitipan/penyimpanan, dalam pembahasan yang juga memuat perspektif hukum Islam (Pratama, 2023).

Kedua, pada konteks pengadaan tanah untuk kepentingan umum, satu artikel yang secara eksplisit memakai frasa "perspektif hukum Islam" menilai bahwa telah terdapat proses musyawarah dan penghormatan terhadap hak-hak, serta pembangunan (jalan tol) dipandang memiliki manfaat luas sehingga sesuai dengan konsep mashlahah, yaitu mengambil manfaat dan meninggalkan mudarat/bahaya (Rahman et al., 2023). Walaupun kajian tersebut bergerak dalam konteks pengadaan tanah, ia tetap relevan untuk membangun kerangka normatif: konsinyasi yang ditempuh setelah musyawarah dan penghormatan hak dapat dinilai melalui parameter kemaslahatan (mashlahah) sebagai justifikasi etis dalam hukum Islam (Rahman et al., 2023). Dengan demikian, secara sintesis berbasis sumber, "konsinyasi" dapat dipahami kompatibel secara tujuan (maqashid/kemaslahatan) apabila ditempuh untuk mencegah kerugian berlarut akibat kebuntuan penerimaan pembayaran, dilakukan setelah upaya musyawarah, dan tetap menghormati hak pihak yang berhak menerima (Rahman et al., 2023; Setiabudi & Lemes, 2021; Yuaga et al., 2023).

________________________________________

8. Batasan Penting menurut Kerangka Etika Islam dan Kehati-Hatian Hukum: Mencegah Kerugian dan Ketidakpastian

Walaupun konsinyasi dalam hukum positif diposisikan sebagai cara hapusnya perikatan saat kreditur menolak pembayaran (Arista, 2020; Bimantara et al., 2019; Siregar et al., 2019), sumber-sumber juga menegaskan kewaspadaan terhadap akibatnya. Konsinyasi (sebagai penawaran pembayaran diikuti penitipan/penyimpanan) dapat menimbulkan ketidakpastian hukum atau pelanggaran hak kreditur apabila misalnya debitur terbukti berperilaku tidak baik atau terdapat keputusan yang bertentangan dengan kewajiban yang dilaksanakan melalui penitipan/penyimpanan tersebut (Zamroni, 2017). Lebih jauh, kritik normatif juga menyatakan adanya kekeliruan penerapan konsinyasi (penitipan di pengadilan) jika diarahkan pada pembayaran yang belum disepakati, sehingga konsinyasi tidak semestinya diperlakukan sebagai jalan pintas yang mengabaikan prasyarat persetujuan substansi atau prosedur yang semestinya (Lawalata et al., 2021). Dalam kerangka mashlahah yang digunakan untuk menilai konsinyasi pengadaan tanah, ditekankan adanya musyawarah dan penghormatan terhadap hak-hak sebagai bagian dari proses yang mengarah pada kemaslahatan (Rahman et al., 2023); hal ini dapat dibaca sebagai prasyarat etis agar konsinyasi tidak berubah menjadi mekanisme pemaksaan yang menimbulkan mudarat (Lawalata et al., 2021; Rahman et al., 2023; Zamroni, 2017).

Dengan menautkan dua ranah ini secara hati-hati, konsinyasi yang sejalan dengan nilai keadilan dalam Islam menuntut: (i) adanya iktikad baik debitur untuk membayar; (ii) adanya kepastian bahwa yang dititipkan benar-benar merupakan prestasi yang terutang sesuai perikatan; dan (iii) penggunaan mekanisme pengadilan sebagai sarana penyelesaian kebuntuan, bukan sebagai alat merugikan pihak yang berhak menerima (Isima & Subeitan, 2021; Yuaga et al., 2023; Zamroni, 2017). Selain itu, karena penyelesaian sengketa perikatan dalam perspektif Islam dapat ditempuh melalui perdamaian, arbitrase, dan litigasi (Sipahutar et al., 2022), maka konsinyasi secara praktis dapat ditempatkan sebagai salah satu bentuk "litigasi administratif" dalam pemenuhan prestasi ketika jalur damai (musyawarah) buntu, selama tetap menjaga prinsip menghormati hak-hak dan menghindari mudarat (Rahman et al., 2023; Sipahutar et al., 2022; Zamroni, 2017).

________________________________________

9. Penutup: Kedudukan Konsinyasi dan Cara Membaca "Menurut Hukum Islam" dalam Konteks Indonesia

Berdasarkan sumber-sumber yang tersedia, konsinyasi secara tegas merupakan institusi hukum positif Indonesia (KUH Perdata) yang bekerja ketika kreditur menolak pembayaran: debitur melakukan penawaran pembayaran tunai dan bila ditolak melakukan penitipan uang/barang ke pengadilan; penawaran yang diikuti penitipan membebaskan debitur dan berlaku sebagai pembayaran apabila dilakukan menurut cara undang-undang (Bimantara et al., 2019; Siregar et al., 2019). Ia juga ditempatkan sebagai salah satu cara hapusnya perikatan (selain pembayaran) dalam berbagai rujukan pendidikan dan artikel hukum (Arista, 2020; Salsabila & Harjono, 2024; Siregar et al., 2019).

Sementara itu, untuk membaca "konsinyasi menurut hukum Islam," bukti dalam sumber yang disediakan tidak memuat pemetaan terminologis fikih klasik secara eksplisit; namun terdapat landasan sintesis yang dapat dipertanggungjawabkan: literatur yang meninjau utang dalam perspektif hukum Islam dan peraturan perundang-undangan memasukkan "tawaran pelunasan diikuti penitipan/penyimpanan" sebagai salah satu sebab berakhirnya perjanjian utang (Pratama, 2023), dan penilaian "perspektif hukum Islam" terhadap konsinyasi dalam pengadaan tanah menggunakan kerangka mashlahah—dengan menekankan musyawarah, penghormatan hak, pengambilan manfaat dan pencegahan mudarat (Rahman et al., 2023). Dengan demikian, dalam konteks Indonesia, konsinyasi dapat dipahami sebagai mekanisme legal-formal yang (dapat) selaras secara etis dengan prinsip-prinsip Islam tentang keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan hak, sepanjang dijalankan sesuai prosedur hukum dan tidak menimbulkan kerugian atau ketidakpastian bagi pihak lain (Rahman et al., 2023; Yuaga et al., 2023; Zamroni, 2017).

________________________________________

Daftar Pustaka

Arista, W. (2020). Pelaksanaan perjanjian konsinyasi ditinjau dari Pasal 1338 KUHPerdata. Jurnal Hukum Tri Pantang, 6(1), 51–58. https://doi.org/10.51517/jhtp.v6i1.220

Bimantara, R., Mulyati, E., & Ikhwansyah, I. (2019). Penerapan konsinyasi terhadap objek yang sudah dijaminkan melalui hak tanggungan. Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan, 7(2), 306. https://doi.org/10.29303/ius.v7i2.645

Fauzi, A. (2009). Urgensi hukum perikatan Islam dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. La_Riba, 3(1), 74–89. https://doi.org/10.20885/lariba.vol3.iss1.art6

Hasanah, A. N. (2022). Perlindungan hukum bagi kreditur pada gugatan actio pauliana. Politica Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam, 9(2), 26–37. https://doi.org/10.32505/politica.v9i2.4574

Isima, N., & Subeitan, S. M. (2021). Wanprestasi dalam kontrak bisnis syariah serta penyelesaian sengketanya. Al-Aqdu Journal of Islamic Economics Law, 1(2), 104. https://doi.org/10.30984/ajiel.v1i2.1809

Lawalata, S. H., Matuankotta, J. K., & Uktolseja, N. (2021). Konsinyasi/penitipan uang sebagai bentuk ganti rugi atas pengalihan hak tanah. Pamali Pattimura Magister Law Review, 1(1), 16–29. https://doi.org/10.47268/pamali.v1i1.481

Mediawati, N. F. (2018). Buku ajar hukum kontrak dan perikatan. https://doi.org/10.21070/2018/978-602-5914-35-5

Mustafa, M. Z., Insani, N., & Makkulawuzar, K. (2023). Kekuatan hukum alih debitur dalam kredit pemilikan rumah di bawah tangan. Al-Aqdu Journal of Islamic Economics Law, 3(2), 79. https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i2.2748

Nabila, S. H. (2023). Peran notaris dalam pelaksanaan hapusnya perikatan dengan cara penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penitipan dan penyimpanan. Pamali Pattimura Magister Law Review, 3(1), 82–87. https://doi.org/10.47268/pamali.v3i1.1581

P., M. Y., Ikhsan, E., Barus, U. M., & Andriati, S. L. (2024). Perbuatan melawan hukum terhadap parate eksekusi yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan. Binamulia Hukum, 13(1), 83–96. https://doi.org/10.37893/jbh.v13i1.696

Pratama, A. A. (2023). Status utang apabila pemilik utang meninggal dunia ditinjau dari hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Jurnal Hukum Magnum Opus, 6(1), 37–46. https://doi.org/10.30996/jhmo.v6i1.7437

Rahman, A., Sholikah, N., Putri, S. N., & Rifqi, M. J. (2023). Penyelesaian debitur gagal: Analisis pada Koperasi Serba Usaha Tunas Sejahtera Burengan Kediri perspektif hukum perikatan. Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan, 9(2), 259–285. https://doi.org/10.24952/almaqasid.v9i2.8178

Salsabila, N. E., & Harjono, H. (2024). Studi tentang pelaksanaan konsinyasi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Pengadilan Negeri Boyolali. Verstek, 12(2), 137. https://doi.org/10.20961/jv.v12i2.82909

Setiabudi, K. A., & Lemes, I. N. (2021). Pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia untuk pemenuhan kewajiban debitur dalam perjanjian kredit di PT. BPR. Kanaya. Kertha Widya Jurnal Hukum, 8(2), 154–177. https://doi.org/10.37637/kw.v8i2.650

Setyawahyuningtyas, L. (2023). Efektivitas penerapan konsinyasi dalam pemberian ganti rugi pengadaan tanah. Jurnal Hukum Caraka Justitia, 3(1), 53. https://doi.org/10.30588/jhcj.v3i1.1508

Simorangkir, R. R. S., Situmeang, A., & Seroja, T. D. (2024). Kewenangan eksekusi riil Pengadilan Negeri terhadap perkara konsinyasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Wajah Hukum, 8(1), 488. https://doi.org/10.33087/wjh.v8i1.1419

Sipahutar, A. O., Arifin, Z., Sudarmanto, K., & Sediati, D. S. R. (2022). Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam praktik pada debitur yang wanprestasi. Jurnal USM Law Review, 5(1), 144–156. https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4254

Siregar, B., Ginting, B., Sikumbang, J., & Ramadhan, M. C. (2019). Aspek hukum lembaga paksa badan terkait penahanan terhadap debitur pailit. Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 1(1), 89–99. https://doi.org/10.31289/arbiter.v1i1.111

Subaidi, S. (2016). Gijzeling: Metode penyelesaian kredit macet hukum perdata. Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 10(2), 299–312. https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v10i2.122

Yuaga, N. E., Priyono, E. A., & Suradi, S. (2023). Tinjauan yuridis terhadap wanprestasi pada perjanjian lisan (studi putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Rbg). Diponegoro Law Journal, 12(2). https://doi.org/10.14710/dlj.2023.37220

Zamroni, Z. (2017). Tinjauan hukum batalnya suatu perkawinan terhadap perjanjian kredit ban. Perspektif Hukum, 17(2), 245. https://doi.org/10.30649/phj.v17i2.176

العمري، م. ر. ي.، & الهلالات، م. ع. ا. (2024). التنظيم القانوني لحبس المدين: دراسة في أحكام قانون التنفيذ الأردني رقم 25 لسنة 2007 وتعديلاته. The Jordanian Journal of Law and Political Science, 16(3). https://doi.org/10.35682/jjlps.v16i3.869