01505 - Konsiliasi Menurut Hukum Islam: Konseptualisasi, Landasan Normatif, Dan Implikasi Desain Berbasis Syariah

Conciliation in Islamic Law: Conceptualization, Normative Foundations, and Sharia-Based Design Implications

Abstract

This article examines conciliation as an alternative dispute resolution (ADR) mechanism from the perspective of Islamic law, conceptualizing it as a contemporary expression of the Islamic principle of al-ṣulḥ/al-iṣlāḥ (peaceful settlement). Through normative-conceptual analysis, this study maps the relationship between conciliation and classical Islamic dispute resolution instruments—ṣulḥ (peace agreement), taḥkīm (arbitration), and wilāyat al-qaḍāʾ (judicial authority)—while delineating conciliation's distinctive characteristics within the ADR spectrum. The findings indicate that conciliation is compatible with Islamic law principles insofar as: (1) it prioritizes consensual resolution and deliberation (musyawarah); (2) the conciliator's role in proactively offering settlement options remains within the boundaries of ṣulḥ as a voluntary agreement, since the conciliator advises but does not impose a binding decision; (3) its orientation toward maṣlaḥah (public interest) and prevention of mafsadah (harm) aligns with the ethical imperative of maqāṣid al-syarīʿah; and (4) it is appropriately positioned as a priority non-litigation channel before escalation to taḥkīm or judicial proceedings. The article also identifies key design challenges for sharia-based conciliation, including the need for clarity on the binding nature of outcomes, the competence requirements for conciliators handling Islamic economic disputes, and the institutionalization of good-faith participation as an ethical precondition.

Keywords: Conciliation, Ṣulḥ, Iṣlāḥ, Islamic Dispute Resolution, Alternative Dispute Resolution, Islamic Economic Law

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsiliasi sebagai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (alternative dispute resolution/ADR) dalam perspektif hukum Islam, dengan mengonseptualisasikannya sebagai ekspresi kontemporer dari prinsip al-ṣulḥ/al-iṣlāḥ (perdamaian) dalam tradisi Islam. Melalui analisis normatif-konseptual, kajian ini memetakan relasi antara konsiliasi dengan instrumen penyelesaian sengketa klasik Islam—ṣulḥ (perdamaian), taḥkīm (arbitrase), dan wilāyat al-qaḍāʾ (kekuasaan kehakiman)—sekaligus menguraikan ciri khas konsiliasi dalam spektrum ADR. Hasil kajian menunjukkan bahwa konsiliasi kompatibel dengan prinsip hukum Islam sepanjang: (1) mengutamakan penyelesaian konsensual dan musyawarah; (2) peran konsiliator dalam menawarkan opsi penyelesaian secara proaktif tetap berada dalam batas ṣulḥ sebagai akad sukarela, karena konsiliator memberi saran namun tidak memaksakan putusan; (3) orientasinya pada kemaslahatan (maṣlaḥah) dan pencegahan mudarat selaras dengan imperatif etis maqāṣid al-syarīʿah; serta (4) kedudukannya sebagai kanal non-litigasi prioritas sebelum eskalasi ke taḥkīm atau peradilan. Artikel ini juga mengidentifikasi tantangan desain utama konsiliasi berbasis syariah, meliputi kebutuhan akan kejelasan sifat mengikat hasil, persyaratan kompetensi konsiliator dalam sengketa ekonomi syariah, dan institusionalisasi itikad baik sebagai prasyarat etis.

Kata Kunci: Konsiliasi, Ṣulḥ, Iṣlāḥ, Penyelesaian Sengketa Islam, Alternative Dispute Resolution, Hukum Ekonomi Islam

________________________________________

I. Pendahuluan

Konsiliasi — penyelesaian sengketa oleh konsiliator yang dapat memberikan saran penyelesaian kepada para pihak.

Dalam tradisi hukum Islam, sengketa (khususnya dalam ranah muʿāmalah) dipahami sebagai sesuatu yang mungkin muncul dari interaksi sosial-ekonomi manusia, sehingga syariah menyiapkan beragam kanal penyelesaian yang menekankan penghentian konflik melalui perdamaian (al-ṣulḥ/al-iṣlāḥ), di samping opsi penetapan melalui arbitrase (taḥkīm) dan pemutusan oleh peradilan (wilāyat al-qaḍāʾ) (Rokhmad, 2013; S, 2024; Sucipto, 2022). Kerangka ini juga selaras dengan penggambaran bahwa praktik penyelesaian sengketa dalam tradisi Islam telah lama mengenal tiga jalur besar tersebut—perdamaian (ṣulḥ/iṣlāḥ), arbitrase (taḥkīm), dan peradilan (wilāyat al-qaḍāʾ)—yang pada masa kontemporer sering dipetakan kembali sebagai penyelesaian non-litigasi dan litigasi (Rokhmad, 2013; Musjtari et al., 2020; Sucipto, 2022). Dalam konteks Indonesia, pembacaan kontemporer atas mekanisme non-litigasi kerap mengaitkan perdamaian Islam (ṣulḥ/iṣlāḥ) dengan ragam metode Alternative Dispute Resolution (ADR)—seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, konsultasi, dan penilaian ahli—yang juga dikenal dalam hukum positif (Rokhmad, 2013; Musjtari et al., 2020; Nur, 2020).

Topik "konsiliasi menurut hukum Islam" karenanya dapat dipahami sebagai upaya konseptual untuk menempatkan konsiliasi—yakni penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga netral yang dapat menawarkan usulan penyelesaian—sebagai ekspresi modern dari etos ṣulḥ/iṣlāḥ yang berorientasi pada perdamaian dan kemaslahatan, tanpa menghilangkan ciri pentingnya: keputusan akhir tetap bertumpu pada kesepakatan para pihak (Hardiati & Rusyana, 2021; Cahyadi, 2016; Oslami, 2022). Pembahasan ini menjadi relevan karena studi-studi tentang praktik mediasi di lembaga peradilan agama menunjukkan bahwa proses konsensus di forum formal tidak selalu berhasil, antara lain karena para pihak kerap memandangnya sekadar tahapan prosedural dan/atau tidak memahami tujuan substantifnya (Thamrin & Mujib, 2023; Yunita, 2021). Dengan sifat konsiliasi yang menempatkan konsiliator lebih proaktif dalam membantu merumuskan opsi penyelesaian—namun tetap tidak memaksakan putusan—konsiliasi sering dipandang dapat memperkaya spektrum mekanisme damai yang sejalan dengan spirit ṣulḥ/iṣlāḥ (Hardiati & Rusyana, 2021; Cahyadi, 2016; Suganda, 2022).

________________________________________

II. Konseptualisasi: Konsiliasi, Ṣulḥ/Iṣlāḥ, dan Perbedaannya dari Mediasi dan Taḥkīm

Dalam literatur hukum Islam, al-ṣulḥ didefinisikan sebagai suatu akad untuk memutuskan perselisihan dua pihak; definisi ini dikemukakan oleh sejumlah ulama dengan penekanan bahwa ṣulḥ adalah kesepakatan untuk mengakhiri konflik dan menghilangkan sengketa (Rokhmad, 2013; Suadi, 2020). Dalam uraian yang lebih aplikatif, ṣulḥ/iṣlāḥ dipahami sebagai mekanisme perdamaian yang dianjurkan untuk menghasilkan penyelesaian yang memuaskan para pihak dan tidak memosisikan salah satu pihak sebagai "menang" dan pihak lain sebagai "kalah," sehingga menjaga hubungan sosial pascasengketa (Awaludin, 2023; Rois & Qomaro, 2023). Dengan demikian, ṣulḥ/iṣlāḥ bukan sekadar "hasil damai," melainkan juga "proses damai" yang membawa nilai-nilai etis syariah ke dalam cara sengketa diselesaikan (Musjtari et al., 2020; Maulana & Kelib, 2022).

Konsiliasi, sebagaimana dikenal dalam spektrum ADR, secara konseptual berada dalam rumpun mekanisme konsensus: penyelesaian dilakukan melalui persetujuan para pihak, sementara pihak ketiga netral hadir untuk membantu proses—termasuk mengidentifikasi isu, menyusun opsi, serta mempertimbangkan alternatif penyelesaian (Yuniarti, 2019; Hardiati & Rusyana, 2021). Sejumlah rujukan menyebut konsiliasi sebagai "cara perdamaian" yang menggunakan pihak ketiga (konsiliator) untuk mengupayakan pertemuan dan mendorong tercapainya kesepakatan (Suganda, 2022; Djafri et al., 2021). Pada titik ini, konsiliasi dapat dibaca sebagai instrumen prosedural yang kompatibel dengan tujuan ṣulḥ/iṣlāḥ (pengakhiran konflik secara damai) karena sama-sama bertumpu pada kesepakatan para pihak dan pencarian solusi yang dapat diterima bersama (Latip et al., 2024; Rokhmad, 2013).

Perbedaan penting perlu ditegaskan agar tidak terjadi kekeliruan konseptual. Mediasi (dalam definisi yang dikutip dari rujukan ADR) menempatkan mediator sebagai pihak netral yang tidak memiliki peran penasihatan atau peran menentukan terhadap substansi hasil; mediator hanya dapat menasihati atau menentukan proses mediasi, bukan memaksakan isi penyelesaian (Awaludin, 2023). Konsiliasi, sebaliknya, dalam sejumlah uraian di bidang hukum dan praktik ADR di Indonesia digambarkan sebagai proses yang terkadang "lebih proaktif" karena pihak netral dapat berperan aktif (neutral act) dalam membantu merumuskan solusi, bahkan istilah konsiliasi kerap dipertukarkan dengan mediasi karena kedekatan fungsional keduanya (Hardiati & Rusyana, 2021). Uraian lain menegaskan bahwa konsiliator berfungsi menengahi para pihak untuk mencari solusi dan mencapai kesepakatan, sehingga konsiliasi tetap menempatkan keputusan pada para pihak, bukan pada konsiliator (Oslami, 2022; Cahyadi, 2016).

Adapun taḥkīm (arbitrase) berbeda secara prinsipil dari konsiliasi karena taḥkīm berorientasi pada putusan pihak ketiga (ḥakam/arbiter) yang pada tradisi fiqh dipahami sebagai "memisahkan persengketaan" atau menetapkan hukum berdasarkan syarak (Herawan & Athoillah, 2023; S, 2024). Dalam perbandingan mekanisme penyelesaian, literatur tentang jalur non-litigasi menyatakan bahwa arbitrase berujung pada putusan yang bersifat mengikat (final and binding), sedangkan mekanisme kooperatif seperti negosiasi, mediasi, dan konsiliasi menghasilkan penyelesaian yang bertumpu pada kesepakatan para pihak (Ramadhan et al., 2024; Hermanto et al., 2021). Dengan demikian, konsiliasi lebih dekat pada ṣulḥ/iṣlāḥ sebagai akad perdamaian daripada taḥkīm sebagai forum pemutusan oleh pihak ketiga, meskipun seluruhnya berada dalam payung besar penyelesaian non-litigasi dalam pembacaan kontemporer (Rokhmad, 2013; Latip et al., 2024).

________________________________________

III. Landasan Normatif dan Orientasi Nilai Konsiliasi dalam Perspektif Syariah

Secara normatif, anjuran perdamaian sebagai sarana penyelesaian konflik ditegaskan dalam berbagai rujukan yang menempatkan al-ṣulḥ/iṣlāḥ sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang diutamakan, karena diharapkan memuaskan para pihak dan menjaga harmoni sosial (Awaludin, 2023; Rois & Qomaro, 2023). Pada sengketa tertentu, rujukan juga menautkan legalitas pendamaian terhadap konflik pada dasar teks Al-Qur'an (misalnya penegasan tentang mendamaikan pihak yang bertikai), yang dalam pembahasan wakaf dipakai sebagai landasan pemberlakuan lembaga arbitrase/pendamaian dalam tradisi Islam (Zaidah, 2015; Sidhi et al., 2022). Dalam konteks penyelesaian sengketa keluarga, konsep iṣlāḥ juga dibahas sebagai penyelesaian konflik secara damai karena Allah mencintai perdamaian, sekaligus menunjukkan bahwa instrumen pendamaian adalah tema lintas bidang dalam syariah (Erma, 2023; Awaludin, 2023).

Orientasi nilai konsiliasi dalam perspektif Islam dapat dipahami melalui dua lapisan. Pertama, konsiliasi menegaskan prioritas penyelesaian damai dan musyawarah, yang dalam kajian sengketa ekonomi syariah diposisikan sebagai langkah awal (bahkan first resort) dalam sistem non-litigasi: musyawarah mencakup bentuk-bentuk seperti mediasi, konsultasi, negosiasi, konsiliasi, dan penilaian ahli (Ilyas, 2018; Thamrin & Mujib, 2023). Kedua, konsiliasi harus diarahkan pada pencapaian kemaslahatan dan pencegahan mudarat: dalam pembahasan sengketa wakaf, perdamaian (al-iṣlāḥ) dan musyawarah mufakat diprioritaskan agar menyelesaikan masalah "tanpa memunculkan persoalan lain," dengan rujukan prinsip lā ḍarara wa lā ḍirāra serta orientasi pada maqāṣid al-syarīʿah dan keadilan (Maulana & Kelib, 2022; Djafri et al., 2021). Kerangka ini memperjelas bahwa konsiliasi yang "Islami" bukan hanya soal bentuk prosedur, tetapi juga tentang arah etis—keadilan, kemaslahatan, dan pencegahan kerusakan relasi sosial (Maulana & Kelib, 2022; Musjtari et al., 2020).

________________________________________

IV. Posisi Konsiliasi dalam Lanskap Penyelesaian Sengketa Islam: Klasik dan Kontemporer

Dalam pemetaan klasik yang sering diadopsi oleh studi kontemporer, penyelesaian sengketa Islam mencakup al-ṣulḥ (perdamaian), taḥkīm (arbitrase), dan wilāyat al-qaḍāʾ (kekuasaan kehakiman) (Sucipto, 2022; Hardiati & Widiana, 2021). Kajian tentang tradisi Islam juga menunjukkan adanya ragam pranata dan otoritas penegakan hukum seperti wilāyāt al-qaḍāʾ, wilāyāt al-ḥisbah, dan wilāyāt al-maẓālim yang masing-masing memiliki kewenangan berbeda, sehingga secara historis penyelesaian sengketa tidak tunggal melainkan berlapis (Musjtari et al., 2020). Pada level terminologi, selain ṣulḥ dan taḥkīm, rujukan juga menyebut al-wasāṭah sebagai istilah yang sepadan dengan mediasi, menandai bahwa tradisi Islam mengenal figur/mekanisme "perantara" untuk memfasilitasi perdamaian (Musjtari et al., 2020).

Dalam pengembangan modern, beberapa studi menyatakan bahwa ṣulḥ dapat mencakup berbagai cara penyelesaian damai seperti perundingan, mediasi/konsiliasi, dan kompromi tindakan; bahkan ada penegasan bahwa dalam Islam, mediasi dan konsiliasi secara tradisional dilakukan secara informal dan tidak diikat mekanisme formal kelembagaan seperti mediasi modern di pengadilan (Latip et al., 2024; Hardiati & Widiana, 2021). Ini penting karena ia membuka ruang pembacaan: konsiliasi dapat dipandang sebagai artikulasi prosedural kontemporer dari spirit ṣulḥ—yakni memaksimalkan perdamaian melalui proses yang fleksibel, informal, dan berorientasi konsensus—selama tetap menjaga kepatuhan pada prinsip syariah (Latip et al., 2024; Musjtari et al., 2020).

Namun, terdapat nuansa konseptual yang perlu dicatat: beberapa rujukan menampilkan perdebatan mengenai sifat hasil ṣulḥ. Di satu sisi, ṣulḥ dipandang "hampir mirip seperti konsiliasi" yang tidak mengikat dan bertujuan menyenangkan hati para pihak; di sisi lain, ada pandangan yang menempatkan putusan/hasil ṣulḥ sebagai final dan mengikat (Salim, 2018). Perbedaan ini menunjukkan bahwa ketika konsiliasi "diislamkan" melalui lensa ṣulḥ, perlu kejelasan desain: apakah konsiliasi diposisikan sebagai proses yang berakhir pada kesepakatan sukarela (umumnya tidak identik dengan putusan pemutus), atau sebagai mekanisme yang dapat menghasilkan konsekuensi mengikat tertentu jika para pihak menyepakati formatnya (Salim, 2018; Ilyas, 2018).

________________________________________

V. Mekanisme Konsiliasi yang Relevan dengan Prinsip Syariah (Model Proses)

Secara prosedural dalam pemahaman ADR, konsiliasi merupakan upaya para pihak dengan bantuan pihak ketiga netral untuk mengidentifikasi masalah, menciptakan pilihan-pilihan, dan mempertimbangkan opsi penyelesaian (Yuniarti, 2019; Suganda, 2022). Dalam formulasi lain, konsiliasi adalah penyelesaian sengketa yang dibantu konsiliator yang menengahi para pihak untuk mencari solusi dan mencapai kesepakatan (Oslami, 2022; Nur, 2020). Titik tekan mekanisme ini bukan pada "putusan konsiliator," melainkan pada fasilitasi proses menuju kesepakatan para pihak, sejalan dengan karakter ṣulḥ sebagai akad yang disepakati (Rokhmad, 2013; Cahyadi, 2016).

Agar konsiliasi koheren dengan etos hukum Islam, beberapa prinsip proses dapat disintesiskan dari rujukan yang menekankan keutamaan proses yang baik untuk mencapai tujuan yang baik. Kajian fiqh menegaskan bahwa dalam pandangan hukum Islam, proses dan hasil sama-sama penting; tujuan yang baik harus diiringi proses yang baik, dan proses yang buruk tidak mengabsahkan tujuan (Musjtari et al., 2020). Karena itu, konsiliasi yang berorientasi syariah menuntut etika proses: keterbukaan untuk berdamai, kehendak baik, dan upaya menghindari mudarat lanjutan (Maulana & Kelib, 2022; Burhanuddin, 2016).

Dalam konteks bidang-bidang muamalah yang sering memerlukan mekanisme damai, rujukan wakaf memberikan contoh urutan normatif penyelesaian sengketa: penyelesaian ditempuh melalui musyawarah untuk mufakat; bila tidak berhasil, dapat dilanjutkan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan (Maulana & Kelib, 2022; Sidhi et al., 2022). Penegasan prioritas musyawarah ini juga paralel dengan kajian yang menempatkan musyawarah sebagai esensi ajaran Islam yang wajib ditetapkan dalam kehidupan sosial, sekaligus sebagai langkah awal penyelesaian sengketa (Nurjaman & Witro, 2022; Ilyas, 2018). Dalam kerangka yang sama, konsiliasi dapat ditempatkan sebagai salah satu bentuk musyawarah terfasilitasi—yakni musyawarah yang dibantu pihak ketiga yang lebih proaktif dalam menawarkan opsi—dengan tetap menjaga bahwa kesepakatan adalah kehendak para pihak (Hardiati & Rusyana, 2021; Cahyadi, 2016).

________________________________________

VI. Peran Konsiliator dalam Konsiliasi: Netral, Proaktif, Memberi Saran, Tetapi Tidak Memutus

Ciri utama yang diminta dalam tugas ini—"konsiliator dapat memberikan saran penyelesaian kepada para pihak"—memiliki dukungan kuat dalam sejumlah rujukan ADR. Konsiliasi digambarkan sebagai proses konsensus di mana pihak netral dapat berperan aktif (neutral act) maupun tidak aktif; hal inilah yang sering membuat istilah konsiliasi dipertukarkan dengan mediasi, meskipun konsiliasi cenderung menonjolkan peran pihak ketiga yang lebih aktif dalam mendorong rumusan solusi (Hardiati & Rusyana, 2021). Rujukan lain menyatakan bahwa konsiliator berperan merumuskan perdamaian (konsiliasi), sedangkan keputusan tetap di tangan para pihak (Cahyadi, 2016; Wibowo, 2021). Dengan kata lain, memberi saran/opsi merupakan aspek peran konsiliator, tetapi "memutus" bukanlah mandatnya (Cahyadi, 2016; Oslami, 2022).

Jika dibandingkan dengan mediasi, perbedaannya menjadi makin jelas: mediator (dalam definisi ADR yang dikutip) "tidak memiliki peran penasihatan atau menentukan" terhadap isi sengketa atau hasil penyelesaiannya, tetapi dapat menasihati/menentukan proses mediasi (Awaludin, 2023). Konsiliator dalam konsiliasi, sebaliknya, dalam sejumlah uraian dipahami dapat lebih proaktif merumuskan opsi substansial yang dapat diterima para pihak, sekalipun tetap tidak memaksakan keputusan (Hardiati & Rusyana, 2021; Cahyadi, 2016). Perbedaan ini penting bagi desain konsiliasi berbasis syariah: konsiliator dapat "memberi saran" sebagai bentuk bantuan menuju ṣulḥ, namun legitimasi akhir tetap berada pada riḍā (kerelaan) para pihak yang diwujudkan melalui kesepakatan (Rokhmad, 2013; Tutik, 2016).

Kualifikasi etis konsiliator dalam perspektif syariah juga dapat diturunkan dari kebutuhan agar penyelesaian sengketa ekonomi syariah dijalankan sesuai prinsip syariah. Studi tentang perlindungan "hak spiritual" nasabah perbankan syariah menekankan bahwa pihak yang menangani sengketa (hakim/arbiter/mediator) semestinya memahami hukum ekonomi syariah, dan rujukan peraturan yang dipakai tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah (Setyowati, 2016; Bustamin et al., 2022). Walaupun rujukan ini berbicara pada konteks perbankan syariah, prinsip kompetensi dan kepatuhan syariah tersebut relevan untuk konsiliator ketika konsiliasi digunakan untuk sengketa muamalah berbasis akad syariah (Setyowati, 2016; Tutik, 2016a).

________________________________________

VII. Konsiliasi sebagai Bagian dari Musyawarah dan Kesepakatan: Status Hasil dan Dokumentasi Kesepakatan

Dalam kerangka Islam, musyawarah dipahami sebagai bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bersifat informal, sederhana, dan fleksibel, serta memberikan kemudahan bagi para pihak (Ilyas, 2018). Kajian lain menegaskan bahwa sistem non-litigasi umumnya dipahami sebagai "awal" (first resort) sebelum melangkah pada arbitrase atau litigasi, dan musyawarah menjadi kanal awal yang dapat menaungi bentuk-bentuk seperti mediasi, konsultasi, negosiasi, konsiliasi, dan penilaian ahli (Ilyas, 2018; Thamrin & Mujib, 2023). Dalam konteks ini, konsiliasi dapat dipahami sebagai musyawarah yang "ditata" (dibantu pihak netral) dan "diperkaya" (melalui usulan solusi dari konsiliator), namun tetap berpuncak pada kesepakatan para pihak (Hardiati & Rusyana, 2021; Cahyadi, 2016).

Terkait status hasil, rujukan wakaf menunjukkan bahwa jika jalur musyawarah tidak berhasil, sengketa dapat dibawa ke mediasi, arbitrase, atau pengadilan (Maulana & Kelib, 2022; Sidhi et al., 2022). Ini menegaskan bahwa mekanisme konsensus (termasuk konsiliasi) pada umumnya diposisikan sebagai kanal prioritas, tetapi bukan satu-satunya kanal; ia dapat menjadi tahap untuk mencegah eskalasi menuju adjudikasi (Maulana & Kelib, 2022; Nurjaman & Witro, 2022). Dalam ranah ekonomi syariah, fatwa DSN-MUI juga dipaparkan menempatkan jalur musyawarah mufakat sebagai jalur utama yang "harus ditempuh terlebih dahulu" sebelum memilih jalur penyelesaian sengketa yang lain—sebagai ciri khas (Nurjaman & Witro, 2022; Herawan & Athoillah, 2023). Karena itu, konsiliasi yang diletakkan sebagai bagian dari musyawarah terfasilitasi memiliki posisi yang sejalan dengan preferensi normatif tersebut: mengupayakan mufakat terlebih dahulu, lalu membuka ruang eskalasi bila gagal (Nurjaman & Witro, 2022; Maulana & Kelib, 2022).

Akan tetapi, literatur tentang ṣulḥ menunjukkan adanya variasi pandangan mengenai sifat mengikat atau tidak mengikatnya hasil. Sebagian uraian menempatkan ṣulḥ dekat dengan konsiliasi yang tidak mengikat, sementara pandangan lain menilai hasil ṣulḥ bersifat final dan mengikat (Salim, 2018). Dengan demikian, dalam praktik konsiliasi modern yang diinspirasikan oleh ṣulḥ, kepastian status hasil perlu dirumuskan sejak awal—misalnya melalui kesepakatan para pihak tentang apakah hasilnya dituangkan sebagai akta kesepakatan perdamaian dan bagaimana implikasi mengikatnya dalam kerangka hukum yang dipilih (Ilyas, 2018; Rohman, 2018).

________________________________________

VIII. Relasi Konsiliasi dengan Litigasi dan Arbitrase: Konsiliasi sebagai Tahap Prioritas, Litigasi sebagai Ultimum Remedium

Pemetaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah umumnya membedakan dua jalur besar: litigasi (melalui pengadilan) dan non-litigasi (di luar pengadilan) (Nur, 2020; Ichsan, 2015). Jalur non-litigasi mencakup berbagai metode ADR termasuk konsiliasi, sedangkan jalur litigasi ditempuh melalui peradilan yang berwenang (Nur, 2020; Prakoso, 2017). Sejumlah kajian juga menegaskan bahwa dalam bidang-bidang tertentu (misalnya sengketa wakaf), penyelesaian litigasi melalui pengadilan diposisikan sebagai jalan terakhir apabila non-litigasi tidak berhasil (Fadhilah, 2011; Djafri et al., 2021).

Konstruksi "litigasi sebagai jalan terakhir" sejalan dengan argumentasi bahwa penyelesaian di pengadilan dapat memakan waktu lama, berbiaya besar, dan berakhir win-lose, sehingga dapat menimbulkan rasa tidak adil bagi salah satu pihak; karena itu, mekanisme damai seperti ṣulḥ dan mediasi dipandang sebagai pilihan yang lebih diterima dan selaras dengan budaya musyawarah (Fauzi, 2018; Rahman, 2021). Walaupun argumen ini dibahas dalam konteks ṣulḥ dan mediasi, logika yang sama dapat menopang konsiliasi: sebagai metode konsensus yang berorientasi perdamaian dan kesepakatan bersama, konsiliasi dapat ditempatkan sebagai kanal awal untuk mencegah konsekuensi sosial dari konflik berkepanjangan (Hardiati & Rusyana, 2021; Latip et al., 2024).

Pada saat yang sama, ketika perdamaian tidak tercapai, tradisi Islam tetap menyediakan jalur penetapan melalui taḥkīm dan pemutusan melalui wilāyat al-qaḍāʾ (Rokhmad, 2013; Sucipto, 2022). Peta ini juga tampak dalam kajian perbankan syariah yang menegaskan bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui litigasi dan non-litigasi, dan para pihak dapat memilih mekanisme non-litigasi yang beragam sesuai kesepakatan, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Tutik, 2016a; Tutik, 2016b). Dengan demikian, konsiliasi tidak meniadakan litigasi dan arbitrase; ia bekerja sebagai instrumen prioritas untuk memaksimalkan peluang ṣulḥ, sebelum beralih ke mekanisme pemutusan yang lebih determinatif (Maulana & Kelib, 2022; Rokhmad, 2013).

________________________________________

IX. Tantangan Implementasi dan Implikasi Desain Konsiliasi Berbasis Syariah

Riset tentang mediasi di pengadilan agama menunjukkan adanya problem implementasi: mediasi sering tidak berhasil karena para pihak hanya memandangnya sebagai tahapan prosedural yang harus dilalui, bukan proses untuk mencari penyelesaian substantif; karenanya diperlukan sosialisasi dan peningkatan kualitas melalui pelatihan (Thamrin & Mujib, 2023). Studi lain pada konteks mediasi sengketa ekonomi syariah di wilayah Yogyakarta juga menyatakan bahwa keberhasilan mediasi masih rendah dan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti keterbatasan sertifikasi mediator dan itikad baik para pihak, yang pada akhirnya memengaruhi efektivitas pencapaian kesepakatan (Yunita, 2021). Temuan-temuan ini relevan bagi konsiliasi: karena konsiliasi juga bertumpu pada kesepakatan dan itikad baik, maka desain konsiliasi yang efektif memerlukan penguatan literasi proses damai, kompetensi konsiliator, dan pemaknaan konsiliasi sebagai forum solusi, bukan formalitas (Thamrin & Mujib, 2023; Yunita, 2021).

Di sisi lain, literatur fiqh mengingatkan bahwa keberhasilan penyelesaian sengketa tidak hanya dinilai dari hasil, melainkan juga dari kualitas proses; proses yang baik merupakan syarat etis untuk mencapai tujuan yang baik (Musjtari et al., 2020). Dalam sengketa wakaf, misalnya, prioritas pada al-iṣlāḥ dan musyawarah dimaksudkan agar penyelesaian tidak melahirkan kerusakan baru dan tetap selaras dengan maqāṣid al-syarīʿah serta prinsip keadilan (Maulana & Kelib, 2022; Djafri et al., 2021). Dengan demikian, konsiliasi berbasis syariah perlu dirancang sebagai proses yang memastikan: (i) kepatuhan pada prinsip syariah, (ii) perlindungan kepentingan moral-spiritual para pihak dalam memilih forum dan rujukan hukum, dan (iii) orientasi kemaslahatan yang meminimalkan mudarat sosial (Bustamin et al., 2022; Maulana & Kelib, 2022).

Akhirnya, perlu dicatat bahwa tidak semua konsep ADR dalam hukum positif dijelaskan secara rinci; beberapa kajian menilai bahwa undang-undang ADR tidak selalu memberikan batasan detail untuk setiap bentuk ADR (Pramudya, 2018; Hardiati & Widiana, 2021). Kondisi ini membuka ruang ijtihad prosedural: selama mekanisme musyawarah (termasuk bentuk baru dalam konsiliasi) tidak bertentangan dengan syariat dan membawa kemaslahatan, bentuk tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah (Ilyas, 2018; Maulana & Kelib, 2022). Dengan kata lain, konsiliasi dapat dikembangkan sebagai "teknologi sosial" penyelesaian sengketa yang kompatibel dengan ṣulḥ/iṣlāḥ—dengan syarat desainnya menjaga prinsip dasar: netralitas, kesukarelaan kesepakatan, kepatuhan syariah, dan orientasi keadilan-kemaslahatan (Hardiati & Rusyana, 2021; Maulana & Kelib, 2022).

________________________________________

X. Kesimpulan

Konsiliasi menurut perspektif hukum Islam dapat dipahami sebagai bentuk modern dari etos al-ṣulḥ/al-iṣlāḥ (perdamaian) yang menempatkan kesepakatan para pihak sebagai pusat penyelesaian sengketa, dengan bantuan pihak ketiga netral (konsiliator) yang dapat berperan proaktif memberikan saran dan merumuskan opsi penyelesaian tanpa memaksakan putusan (Hardiati & Rusyana, 2021; Cahyadi, 2016). Keselarasan konsiliasi dengan syariah terletak pada orientasinya yang mengutamakan musyawarah, mencegah permusuhan berkepanjangan, menjaga kemaslahatan, dan menghindari mudarat lanjutan, sebagaimana ditekankan dalam prioritas iṣlāḥ dan musyawarah dalam berbagai pembahasan sengketa muamalah (termasuk wakaf) (Maulana & Kelib, 2022; Ilyas, 2018). Pada saat yang sama, konsiliasi perlu ditempatkan secara tepat dalam lanskap penyelesaian sengketa Islam: sebagai kanal prioritas non-litigasi sebelum eskalasi ke taḥkīm atau peradilan (wilāyat al-qaḍāʾ), serta dengan kejelasan status hasilnya mengingat adanya nuansa perdebatan mengenai sifat mengikat hasil perdamaian dalam diskursus ṣulḥ (Salim, 2018; Rokhmad, 2013).

________________________________________

Daftar Pustaka

Awaludin, L. (2023). Penguatan Peran PA (Pengadilan Agama) dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Al-Ibanah, 8(1), 27–48. https://doi.org/10.54801/ibanah.v8i1.158

Burhanuddin, S. F. (2016). Kewajiban Bank Syariah terhadap Nasabah Penyimpan Dana Akibat Ingkar Janji Mitra. Litigasi, 17(1). https://doi.org/10.23969/litigasi.v17i1.92

Bustamin, A., Muthia, A. A., & Barus, S. I. (2022). The Protection of Spiritual Rights in the Sharia Banking Dispute Settlement: Overview of the Sharia Banking Law in Indonesia. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), 9(3), 388–407. https://doi.org/10.22304/pjih.v9n3.a5

Cahyadi, T. N. (2016). Penyelesaian sengketa perbankan syariah (Kritik atas Contradictio in Terminis Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah). Jesi (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia), 1(2), 15. https://doi.org/10.21927/jesi.2011.1(2).15-29

Djafri, M. T., Patahuddin, A., Azwar, A., & Ambarwati, A. (2021). Permasalahan dan penyelesaian sengketa wakaf menurut UU No. 41 Tahun 2004 dan Hukum Islam (Studi sengketa wakaf tanah Wahdah Islamiyah). Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam, 2(3), 396–412. https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i3.402

Erma, E. S. A. (2023). Konsep mediasi dalam Q.S. al-Nisa ayat 35. Pappasang, 5(2), 262–274. https://doi.org/10.46870/jiat.v5i2.733

Fadhilah, N. (2011). Sengketa tanah wakaf dan strategi penyelesaiannya. De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, 3(1). https://doi.org/10.18860/j-fsh.v3i1.1321

Fauzi, N. (2018). Penyelesaian sengketa ekonomi syariah berbasis sulh (damai) untuk mencapai keadilan. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 1(2), 211. https://doi.org/10.30595/jhes.v1i2.3922

Hardiati, N., & Rusyana, A. Y. (2021). Penyelesaian konflik ekonomi syariah melalui jalur non-litigasi dalam perspektif Teori Maslahah Al-Syaitibi. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 5(02), 157–170. https://doi.org/10.26618/j-hes.v5i02.5943

Hardiati, N., & Widiana, S. (2021). Model-model penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Transekonomika: Akuntansi, Bisnis dan Keuangan, 1(5), 485–497. https://doi.org/10.55047/transekonomika.v1i5.80

Herawan, J., & Athoillah, M. A. (2023). Penyelesaian sengketa perjanjian syariah pada lembaga keuangan syariah. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 6(1), 219–235. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.3587

Hermanto, A., Hidayat, I. N., & Hadaiyatullah, S. S. (2021). Peran dan kedudukan mediasi di Pengadilan Agama. As-Siyasi: Journal of Constitutional Law, 1(2), 34–59. https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11292

Ichsan, N. (2015). Penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia. Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, 15(2). https://doi.org/10.15408/ajis.v15i2.2867

Ilyas, M. (2018). Tinjauan hukum Islam terhadap musyawarah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, 5(2), 227. https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7104

Latip, B., Muhajir, A., Lestari, E., & Hasan, M. F. (2024). Penyelesaian sengketa kewarisan melalui mediasi: Jalan terbaik menyelesaikan masalah. MJHKI, 1(1), 48–57. https://doi.org/10.52496/mjhki.v1i1.4

Maulana, M. A., & Kelib, A. (2022). Kedudukan bank syariah dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase (Studi perbandingan Indonesia dan Malaysia). Notarius, 16(1), 393–408. https://doi.org/10.14710/nts.v16i1.42790

Musjtari, D. N., Yunita, A., & Hamsin, M. K. (2020). Efektivitas penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui mekanisme fasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Masalah-Masalah Hukum, 49(1), 1. https://doi.org/10.14710/mmh.49.1.2020.1-13

Nur, M. (2020). Analisis penyelesaian sengketa akad murabahah (jual-beli) antara Bank Syariah X dengan PT AS di Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS-MUI). Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal, 6(2), 149. https://doi.org/10.37905/aksara.6.2.149-158.2020

Nurjaman, M. I., & Witro, D. (2022). Penyelesaian sengketa ekonomi syariah menurut fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 4(1), 35–62. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v4i1.6107

Oslami, A. F. (2022). Kedudukan Pengadilan Agama dan BASYARNAS dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. At-Tasyri: Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, 27–40. https://doi.org/10.47498/tasyri.v14i1.860

Prakoso, A. L. (2017). Tinjauan terhadap arbitrase syariah sebagai alternatif penyelesaian sengketa di bidang perbankan syariah. Jurnal Jurisprudence, 7(1), 59–67. https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i1.4356

Pramudya, K. (2018). Strategi pengembangan ekonomi syariah melalui penguatan fungsi pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 7(1), 35. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i1.216

Rahman, A. (2021). Pendekatan sulh dan mediasi sebagai alternatif terbaik penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(2). https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2488

Ramadhan, M. S., Hadi, B. K., Raharjo, D. G., Arfa, M. F. A., & Saputra, M. A. (2024). Dispute resolution of Mudharabah contract financing through BASYARNAS. Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah, 8(1), 975–987. https://doi.org/10.30651/justeko.v8i1.21285

Rohman, A. N. (2018). Penyelesaian sengketa wakaf di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 12(1), 20. https://doi.org/10.21111/ijtihad.v12i1.2543

Rois, A., & Qomaro, G. W. (2023). Tren keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama wilayah Madura dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam, 4(3), 424–439. https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i3.1116

Rokhmad, A. (2013). Sengketa tanah kawasan hutan dan resolusinya dalam perspektif fiqh. Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 21(1), 141–170. https://doi.org/10.21580/ws.21.1.240

S, A. Y. (2024). Tinjauan batasan kewenangan penyelesaian sengketa syariah (Studi perbandingan Badan Arbitrase Syariah Nasional dan Pengadilan Agama). Ethics and Law Journal: Business and Notary, 2(1), 52–57. https://doi.org/10.61292/eljbn.101

Salim, A. (2018). Al-ṣulḥ dalam arbitrase tata hukum Islam klasik. Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman, 5(2), 91–107. https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v5i2.118

Setyowati, R. (2016). Perlindungan "hak spiritual" dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah: Praktik di Malaysia dan Indonesia. Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 5(2), 124. https://doi.org/10.22373/share.v5i2.1235

Sidhi, S. S. D. P., Arifin, M., & Rosyadi, I. (2022). Penyelesaian sengketa akad salam dalam situasi pandemi COVID-19 menurut Teori Keadaan Darurat (Zhuruf Thori'ah): Studi komparasi Teori Keadaan Darurat Zhuruf Thori'ah dengan Fatwa DSN MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 5(2), 135. https://doi.org/10.30595/jhes.v5i2.14656

Suadi, A. (2020). Judicial authority and the role of the religious courts in the settlement of Sharia economic disputes. Lex Publica, 7(2), 1–14. https://doi.org/10.58829/lp.7.2.2020.1-14

Sucipto, I. (2022). Prinsip-prinsip penyelenggaraan peradilan menurut fiqh qadha dan undang-undang di Indonesia. Islamica, 6(1), 1–9. https://doi.org/10.59908/ijiiai.v6i1.3

Suganda, R. (2022). Metode pendekatan yuridis dalam memahami sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(3), 2859. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6485

Thamrin, R., & Mujib, A. (2023). Implementation of mediation in Sharia economic disputes in Yogyakarta Religious Court. Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law, 8(1), 31–48. https://doi.org/10.24256/alw.v8i1.3686

Tutik, T. T. (2016a). Kedudukan hukum perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional. Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 7(1), 1. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v7i1.1-27

Tutik, T. T. (2016b). Penyelesaian sengketa letter of credit ekspor-impor syariah pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 16(1), 43. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v16i1.43-66

Wibowo, A. (2021). Praktik sidang sengketa ekonomi syariah pada mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Pontianak (Studi pengembangan laboratorium peradilan semu Fakultas Syariah IAIN Pontianak). Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah, 7(2), 74–85. https://doi.org/10.37567/shar-e.v7i2.863

Yuniarti, V. S. (2019). Analisis hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah di perbankan syariah. Jurnal Perspektif, 2(2), 215. https://doi.org/10.15575/jp.v2i2.30

Yunita, A. (2021). Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi pada masa pandemi di Pengadilan Agama wilayah Yogyakarta. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 28(2). https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art10

Zaidah, Y. (2015). Wakaf di Indonesia: Potensi dan cara penyelesaiannya menurut peraturan perundang-undangan. Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran, 14(2). https://doi.org/10.18592/syariah.v14i2.531