01507 - Konstitusi sebagai Hukum Dasar Tertinggi dalam Perspektif Ketatanegaraan dan Hukum Islam

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi dalam perspektif ketatanegaraan modern dan hukum Islam secara komparatif-analitis. Dengan menggunakan pendekatan kajian pustaka, artikel ini menelaah bagaimana konstitusi dipahami sebagai instrumen pengatur susunan negara, pembagian kekuasaan, dan perlindungan hak-hak warga negara, sekaligus mengeksplorasi relevansinya dalam kerangka fiqh siyasah dan maqāṣid al-sharī'ah. Hasil kajian menunjukkan bahwa konstitusi dalam perspektif Islam tidak semata dipahami sebagai dokumen hukum positif, melainkan sebagai seperangkat prinsip normatif ilahiah yang diwujudkan dalam mekanisme institusional. Piagam Madinah diposisikan sebagai preseden historis penting bagi kontrak sosial tertulis dalam masyarakat plural. Artikel ini juga menganalisis tantangan kontemporer yang dihadapi negara-negara Muslim dalam mengintegrasikan rujukan syariah, prosedur legislasi positif, dan standar hak asasi manusia internasional, termasuk pentingnya peradilan konstitusional sebagai mekanisme penegakan hak warga negara.

Kata kunci: Konstitusi, Hukum Islam, Fiqh Siyasah, Maqāṣid al-Sharī'ah, Piagam Madinah, Hak Warga Negara

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of constitution as the supreme fundamental law from the perspectives of modern constitutional theory and Islamic law in a comparative-analytical framework. Employing a library research approach, this study analyzes how constitutions are understood as instruments for organizing state structure, dividing powers, and protecting citizens' rights, while simultaneously exploring their relevance within the framework of fiqh siyasah and maqāṣid al-sharī'ah. The findings indicate that the constitution in the Islamic perspective is not merely understood as a positive legal document, but as a set of divine normative principles manifested in institutional mechanisms. The Medina Charter is positioned as an important historical precedent for a written social contract in a pluralistic society. This article also analyzes contemporary challenges faced by Muslim-majority states in integrating Sharia references, positive legislative procedures, and international human rights standards, including the importance of constitutional courts as mechanisms for enforcing citizens' rights.

Keywords: Constitution, Islamic Law, Fiqh Siyasah, Maqāṣid al-Sharī'ah, Medina Charter, Citizens' Rights

________________________________________

1. Pendahuluan

Konstitusi — hukum dasar tertinggi yang mengatur susunan negara, pembagian kekuasaan, dan hak-hak warga negara — merupakan fondasi bagi setiap sistem ketatanegaraan modern. Dalam perkembangan ilmu hukum dan ketatanegaraan, konstitusi tidak hanya dipahami sebagai dokumen normatif semata, melainkan sebagai instrumen yang menentukan legitimasi kekuasaan, membatasi kesewenang-wenangan, dan menjamin hak-hak dasar warga negara.

Di sisi lain, dalam tradisi hukum Islam, diskursus tentang pengaturan negara dan kekuasaan telah berkembang sejak masa awal Islam, mulai dari praktik kenegaraan Nabi Muhammad SAW di Madinah hingga perkembangan fiqh siyasah dalam berbagai era. Pertemuan antara dua tradisi besar ini — konstitusionalisme modern dan hukum Islam — melahirkan berbagai pertanyaan fundamental yang hingga kini masih diperdebatkan secara akademis maupun praktis di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim.

Artikel ini bertujuan mengkaji secara komprehensif pengertian konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi dalam perspektif ketatanegaraan modern, mengeksplorasi konsepsi konstitusi dalam kerangka hukum Islam, menelaah Piagam Madinah sebagai preseden konstitusional historis, serta menganalisis tantangan kontemporer yang dihadapi negara-negara Muslim dalam mengoperasionalkan prinsip-prinsip tersebut.

________________________________________

2. Pengertian Konstitusi sebagai Hukum Dasar Tertinggi dalam Perspektif Ketatanegaraan

Dalam ilmu ketatanegaraan, konstitusi dipahami sebagai hukum dasar tertinggi (fundamental law) yang menjadi sumber validitas bagi tata hukum nasional serta kerangka yang mengatur organisasi negara, hubungan antarlembaga negara, dan relasi antara pemerintah dengan warga negara, termasuk pengakuan serta pembatasan hak dan kewajiban warga negara (الحسين et al., 2023; نبي, 2023). Karena konstitusi menjadi rujukan tertinggi, ia berfungsi membatasi kewenangan pemerintahan agar tidak bertindak sewenang-wenang dan sekaligus menegaskan mekanisme penyelenggaraan kekuasaan yang berdaulat (الحسين et al., 2023; نبي, 2023).

Sejalan dengan itu, konstitusi juga dipahami sebagai "kontrak sosial" atau perjanjian politik yang memuat aturan main bernegara yang disepakati, sehingga di dalamnya lazim termuat prinsip pengorganisasian negara, jaminan hak-hak warga negara, serta desain dasar institusi pemerintahan yang bekerja menurut aturan (الحسين et al., 2023; نبي, 2023).

Penekanan konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi yang mengatur susunan negara, pembagian kekuasaan, serta hak-hak warga negara juga tampak dalam kajian perbandingan ketatanegaraan yang menegaskan bahwa konstitusi menentukan kekuasaan dan tugas-tugas pemerintahan serta menjamin hak-hak tertentu bagi seluruh komponen dalam negara (حاتم, 2023). Dalam kerangka ini, konstitusi menjadi instrumen untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) melalui pembatasan dan pengaturan kewenangan organ negara, serta memformulasikan jaminan hak warga negara sebagai bagian dari ide negara hukum demokratis (الحسين et al., 2023; حاتم, 2023).

Namun, literatur juga mengingatkan bahwa keberadaan naskah konstitusi tidak otomatis menjamin praktik ketatanegaraan yang konstitusional, karena rezim otoriter dapat tetap menuliskan jaminan hak dan kebebasan dalam teks tetapi meniadakannya dalam pelaksanaan (Rajil, 2017). Dengan demikian, pembahasan "konstitusi menurut hukum Islam" perlu membedakan antara: (i) dimensi normatif-konseptual konstitusi; (ii) dimensi sumber dan prinsip legitimasi dalam Islam; serta (iii) dimensi institusional-penegakan agar konstitusi tidak berhenti sebagai dokumen.

________________________________________

3. Konstitusi dalam Hukum Islam: Dari Sumber Ilahiah ke Formulasi Siyasah Dusturiyyah

Dalam perspektif hukum Islam, diskursus konstitusi berkaitan erat dengan fiqh siyasah (fikih ketatanegaraan) sebagai kajian yang membahas tata hubungan antara warga negara, hubungan warga negara dengan lembaga negara, serta hubungan antarlembaga negara, yang keseluruhannya diarahkan untuk kemaslahatan warga negara (ملحم, 2022). Di titik ini, "konstitusi menurut hukum Islam" tidak hanya dipahami sebagai teks undang-undang dasar modern, melainkan juga sebagai seperangkat prinsip dasar (al-mabādi') yang menuntun pengelolaan kekuasaan agar adil, bertanggung jawab, dan menjaga hak-hak dasar manusia, yang kemudian dapat dikodifikasi dalam bentuk piagam atau undang-undang dasar sesuai konteks sosial-politik (الصالح, 1982; ملحم, 2022).

Literatur tentang konstitusi dan pemisahan kekuasaan dalam Islam menyatakan adanya pandangan bahwa konstitusi tertinggi dalam negara Islam adalah al-Qur'an dan Hadis sahih, dalam arti keduanya menyediakan fondasi normatif tertinggi yang membatasi dan mengarahkan tindakan penguasa serta menata tujuan hukum (maqāṣid) dalam kehidupan publik (العتيبي, 2024). Dalam kerangka nomokrasi Islam, prinsip negara hukum dibangun di atas nilai-nilai ketuhanan: kekuasaan dipahami sebagai amanah, disertai prinsip musyawarah, keadilan, persamaan, pengakuan dan perlindungan HAM, peradilan yang bebas, perdamaian, kesejahteraan, dan ketaatan pada hukum (محمد, 2015).

Penekanan ini menunjukkan bahwa dalam konsepsi hukum Islam, legitimasi dasar tidak semata-mata bersumber dari kehendak penguasa, melainkan terikat pada rujukan nilai dan prinsip normatif yang memaksa kekuasaan tunduk pada hukum dan keadilan sebagaimana dipahami dalam syariah (العتيبي, 2024; محمد, 2015).

Namun, literatur yang mengkritisi konsep "negara sipil" (al-dawlah al-madaniyyah) menunjukkan adanya perdebatan konseptual di kalangan pemikir Islam kontemporer: sebagian pandangan menekankan bahwa negara modern adalah produk kebutuhan manusia dan historis (bukan entitas "turun dari langit"), meskipun ia tetap dipandang sebagai sarana untuk merealisasikan maqāṣid al-sharī'ah, bukan tujuan metafisis itu sendiri (محبي, 2026). Perdebatan ini penting bagi kajian konstitusi Islam karena mengimplikasikan bahwa "konstitusi dalam perspektif Islam" dapat dipahami sekaligus sebagai: (i) rujukan nilai tertinggi (Qur'an–Sunnah dan maqāṣid); dan (ii) perangkat institusional yang disusun manusia sebagai kontrak sosial untuk menata kekuasaan dan melindungi hak warga dalam ruang publik (الصالحي & جاويد, 2026; العتيبي, 2024).

________________________________________

4. Piagam Madinah sebagai Preseden Konstitusional dalam Sejarah Politik Islam

Sejumlah kajian menyatakan bahwa praktik politik Nabi Muhammad SAW di Madinah melahirkan sebuah dokumen kesepakatan tertulis (Shahifah/Piagam Madinah) yang menjadi dasar bersama (common legal basis) bagi warga Madinah untuk bertindak dalam kehidupan sosial dan politik, sehingga oleh banyak pakar kemudian disebut sebagai "Konstitusi Madinah" (الصالحي & جاويد, 2026). Dokumen ini dipahami sebagai wujud kontrak sosial dalam rangka membentuk masyarakat politik/negara, karena ia merupakan hasil kesepakatan antarkelompok warga dengan kepentingan yang berbeda, sekaligus memuat aturan dasar yang mengikat untuk menjaga ketertiban sosial-politik (Zuabi et al., 2020; الصالحي & جاويد, 2026).

Literatur lain juga menegaskan bahwa pembentukan negara Madinah bertumpu pada kedaulatan berbasis hukum tertulis (Piagam Madinah) yang mengatur komunitas yang terdiri dari kelompok Muslim dan non-Muslim, di bawah kepemimpinan Nabi sebagai pemimpin tertinggi, meskipun dalam praktiknya terdapat pendelegasian fungsi-fungsi tertentu kepada para sahabat (Thani, 2024; رحيمة & عباس, 2023).

Dari sisi substansi, Piagam Madinah diposisikan sebagai dokumen yang mengayomi masyarakat plural dan mengakui prinsip kebebasan beragama serta pengaturan relasi sosial-politik lintas komunitas (Zuabi et al., 2020; الصالحي & جاويد, 2026). Kajian tentang institusi politik pada zaman Nabi menegaskan bahwa semua warga (ummah) memiliki hak dan kewajiban terhadap negara serta kedudukan yang sama di hadapan hukum, sebagai salah satu prinsip kehidupan politik Madinah (Thani, 2024).

Pada saat yang sama, literatur tentang prinsip dasar hukum politik Islam menegaskan bahwa preseden konstitusional seperti Piagam Madinah mengandung kerangka kerja konstitusional yang mengayomi masyarakat plural dan memberi perlindungan hak-hak dasar warga, termasuk pengakuan hak sipil non-Muslim dalam ruang kewargaan tertentu (Thani, 2024; الصالح, 1982). Dengan demikian, Piagam Madinah sering dipakai sebagai rujukan historis-normatif bahwa Islam mengenal gagasan "aturan dasar tertulis" yang menyatukan komunitas majemuk melalui kesepakatan politik-hukum (الصالحي & جاويد, 2026; رحيمة & عباس, 2023).

Walaupun demikian, penilaian bahwa Piagam Madinah adalah "konstitusi pertama dunia" muncul sebagai klaim dalam sebagian literatur populer-akademik yang menekankan signifikansi historis dokumen tersebut sebagai inspirasi bagi masyarakat pluralistik (Al-Majali & Salameh, 2024). Klaim ini perlu dibaca hati-hati sebagai penegasan nilai dan fungsi piagam dalam tradisi Islam, bukan sebagai penetapan definitif tentang "yang pertama" dalam sejarah global, sebab sumber yang tersedia dalam rujukan yang diberikan lebih menekankan aspek inspiratif, pluralisme, dan sifat konstitusionalnya daripada pembuktian historiografis komparatif lintas peradaban (Al-Majali & Salameh, 2024; الصالحي & جاويد, 2026).

________________________________________

5. Muatan Pokok Konstitusi Menurut Hukum Islam

5.1 Kedaulatan, Legitimasi Kekuasaan, dan Prinsip Nomokrasi

Prinsip dasar hukum politik Islam menempatkan persoalan kedaulatan sebagai fondasi (asas pertama) teori politik Islam, yang berkelindan dengan bagaimana hukum ditetapkan dan dijalankan dalam negara (الصالح, 1982). Dalam nomokrasi Islam, kekuasaan dipandang sebagai amanah dan harus diimplementasikan menurut petunjuk nilai-nilai ilahiah, yang menuntut musyawarah, keadilan, persamaan, perlindungan HAM, serta peradilan yang bebas sebagai prinsip umum (محمد, 2015). Kerangka ini memperlihatkan bahwa konstitusi dalam perspektif Islam tidak netral nilai, melainkan terarah pada tujuan menjaga kemaslahatan publik dan mencegah kekuasaan absolut melalui supremasi norma dan etika hukum (الصالح, 1982; محمد, 2015).

Sejalan dengan itu, literatur maqāṣid al-sharī'ah di bidang politik menempatkan politik hukum Islam sebagai wilayah yang memerlukan pengaturan prioritas dan penerapan bertahap, serta mendorong penguatan kerangka "politik maqāṣidī" agar pembentukan institusi dan aturan publik tetap setia pada tujuan syariah, termasuk kebebasan, partisipasi, dan tata kelola yang tidak jatuh pada otoritarianisme atas nama agama (حسين & الحسن, 2021). Dengan demikian, "konstitusi menurut hukum Islam" dapat disintesiskan sebagai konstruksi hukum dasar yang menggabungkan: (i) dasar legitimasi normatif (amanah, keadilan, maqāṣid); dan (ii) mekanisme institusional untuk mengontrol kekuasaan dan menjamin hak warga (حسين & الحسن, 2021; محمد, 2015).

5.2 Keadilan dan Persamaan sebagai Fondasi Hubungan Penguasa–Warga

Konsep keadilan dalam syariah digambarkan sebagai prinsip yang diwujudkan melalui hukum/putusan dan menuntut sikap imparsial dari hakim, sekaligus berkaitan dengan realisasi persamaan di antara manusia (مشهدي, 2026). Dalam kerangka hak warga, literatur politik Islam menekankan prinsip persamaan (al-musāwāh) serta prinsip hak dan kewajiban antara negara dan rakyat sebagai unsur dasar yang harus dijamin oleh negara, termasuk dalam bentuk "jaminan hak-hak dasar tertentu" bagi seluruh warga (الصالح, 1982).

Kajian tentang negara Madinah juga menegaskan kesetaraan kedudukan warga negara di hadapan hukum, yang dipahami sebagai prinsip penting dalam tatanan politik yang dipimpin Nabi (Thani, 2024), sehingga keadilan dan persamaan bukan sekadar etika privat, melainkan asas konstitusional yang seharusnya membatasi tindakan penguasa dan menjamin non-diskriminasi dalam relasi hukum publik (Thani, 2024; الصالح, 1982; مشهدي, 2026).

5.3 Perlindungan Hak-Hak Dasar (HAM) sebagai Tujuan Syariah dan Muatan Konstitusi

Konstitusi dalam logika negara hukum modern diposisikan sebagai jaminan hak-hak dasar; literatur tentang peran konstitusi dalam negara menegaskan bahwa konstitusi memuat organisasi negara, hak-hak asasi manusia dan kewajibannya, serta prosedur perubahan konstitusi, dengan tujuan membatasi kewenangan pemerintah dan melindungi hak warga (الحسين et al., 2023).

Dalam perspektif Islam, orientasi perlindungan hak juga dipertegas melalui pendekatan maqāṣid: kajian mengenai perlindungan hak hidup menempatkan "hifẓ al-nafs" (perlindungan jiwa) sebagai salah satu tujuan besar syariah dan menguraikan bahwa syariah mengharamkan pembunuhan tanpa hak serta memberi bobot moral dan hukum yang tinggi pada penjagaan kehidupan manusia (فالح & والدراسات, 2024). Lebih luas, kajian tentang "masyarakat madani" menyebut adanya jaminan dasar dalam literatur fikih yang mencakup keselamatan fisik, keselamatan keyakinan agama tanpa paksaan, keselamatan keluarga dan keturunan, keselamatan harta benda, serta keselamatan profesi, yang menunjukkan dimensi perlindungan hak dalam kerangka etika-hukum Islam (القريوتي & الهادي, 2023).

Artikel tentang perlindungan hak warga negara dalam perspektif al-Qur'an juga menyebut hak-hak warga seperti hak hidup, hak bekerja, hak pendidikan, hak menyatakan pendapat, hak beragama, hak kemerdekaan, dan hak diperlakukan setara, seraya menegaskan bahwa perlindungan hak ini merupakan wujud kehadiran negara (حسين, 2025). Sintesis dari rujukan-rujukan ini menunjukkan bahwa konstitusi menurut hukum Islam idealnya memuat—dan menegakkan—jaminan hak dasar sebagai bagian dari tujuan syariah, bukan sebagai tambahan sekunder (حسين, 2025; فالح & والدراسات, 2024).

Dalam konteks hak non-Muslim, prinsip dasar hukum politik Islam menyatakan bahwa non-Muslim dapat memiliki hak-hak sipil yang sama dalam ruang kewargaan, sementara struktur kepemimpinan ideologis menuntut pemegang otoritas (ulu al-amr) untuk sanggup menjunjung tinggi syariah (الصالح, 1982). Kajian historis-institusional tentang negara Madinah juga menjelaskan bahwa kelompok dzimmī memperoleh perlindungan atas jiwa, harta, dan agama, meskipun disebutkan adanya perbedaan tertentu dalam kewajiban dan akses jabatan pada fase sejarah tertentu, sehingga isu persamaan kewargaan juga memiliki dinamika historis dalam praksis politik Islam (Thani, 2024). Karena itu, konsepsi konstitusi dalam Islam perlu dibaca sebagai upaya normatif melindungi hak dan martabat manusia sekaligus mengelola kompleksitas relasi sosial-politik dalam masyarakat majemuk (Thani, 2024; الصالح, 1982).

5.4 Hak Sosial dan Kewajiban Negara: Dari Prinsip ke Pengaturan Konstitusional

Hak-hak sosial dalam literatur hukum modern sering dipahami sebagai hak positif yang menuntut peran aktif negara dan penerapan bertahap, serta berkembang seiring perkembangan masyarakat dan menimbulkan beban baru bagi negara (الليل, 1978). Kajian yang sama menempatkan syariah Islam sebagai salah satu basis pengakuan hak sosial, dan membandingkan sumber hak sosial dalam beberapa konstitusi, yang menunjukkan keterhubungan antara konsep hak sosial dan desain konstitusional (الليل, 1978). Ini selaras dengan gagasan umum bahwa dalam desain konstitusi—baik dalam narasi negara hukum modern maupun dalam tujuan syariah—perlindungan hak warga tidak hanya bersifat "negatif" (mencegah intervensi negara), tetapi juga "positif" (mewajibkan negara menyediakan perangkat perlindungan dan layanan) (الحسين et al., 2023; الليل, 1978).

________________________________________

6. Pembagian Kekuasaan dan Mekanisme Pengawasan: Dari Praktik Madinah ke Kebutuhan Institusi Konstitusional Modern

Kajian tentang pemisahan kekuasaan dan konstitusi menyatakan bahwa pemisahan dan pembatasan kekuasaan lazim diatur dalam hukum dasar (konstitusi), dan literatur tersebut menegaskan bahwa Islam telah mengenal konstitusi dan pengelolaan kekuasaan sejak masa pemerintahan Rasulullah SAW di Madinah melalui Konstitusi Madinah, jauh sebelum perkembangan konstitusi tertulis modern (العتيبي, 2024).

Pada tingkat deskriptif-historis, literatur tentang prototipe negara Madinah menegaskan bahwa Nabi diakui sebagai pemimpin tertinggi yang memegang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, namun tugas eksekutif dan yudikatif didelegasikan kepada sahabat-sahabat yang cakap, sehingga terdapat praktik pendelegasian fungsi sebagai aspek tata kelola (رحيمة & عباس, 2023). Dengan demikian, tradisi politik Islam menyediakan dua pelajaran konstitusional: konsentrasi otoritas tertinggi dalam figur pemimpin (dalam konteks historis tertentu) dan kebutuhan pembagian fungsi untuk efektivitas serta keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan (العتيبي, 2024; رحيمة & عباس, 2023).

Dalam kerangka negara hukum demokratis modern, jaminan hak dalam konstitusi membutuhkan institusi yang memastikan bahwa kewenangan organ negara tunduk pada konstitusi. Literatur tentang hak dan kebebasan dasar menyatakan bahwa hak dan kebebasan menjadi "hak dasar" ketika dilindungi oleh kekuatan konstitusional, dan perlindungan tersebut menuntut adanya peradilan konstitusional yang menjaga dan menguatkan makna norma konstitusional, sekaligus menundukkan kekuasaan negara pada hak-hak tersebut (الدوسري, 2018).

Literatur lain juga menegaskan bahwa konstitusi adalah dokumen tertinggi yang menjamin hak dan menentukan kewenangan negara, sedangkan peradilan konstitusional menjadi alat pengawasan konstitusionalitas hukum untuk menyeimbangkan kekuasaan dan menjaga prinsip legalitas (الترمانيني, 1978). Dari sini, "konstitusi menurut hukum Islam" dalam konteks negara modern dapat dibaca sebagai kebutuhan untuk menginstitusionalisasi prinsip keadilan, perlindungan hak, dan pembatasan kekuasaan melalui perangkat pengawasan yang efektif, bukan semata seruan moral (الترمانيني, 1978; الدوسري, 2018).

________________________________________

7. Penegakan Hak Konstitusional: Peradilan Konstitusi, Gugatan Konstitusional, dan Pemulihan Kerugian

Karena jaminan hak dalam konstitusi dapat menjadi "hampa" bila tidak tersedia mekanisme penegakan, literatur tentang perlindungan hak menekankan bahwa tanpa keberadaan dan peran peradilan konstitusional, negara hukum sulit dibayangkan berdiri secara nyata, sebab peradilan konstitusional berperan sebagai penjaga konstitusi dan pengawas kinerja institusi dalam batas-batas konstitusi (الدوسري, 2018).

Dalam studi perbandingan, peradilan konstitusi dipandang sebagai instrumen yang memonitor konstitusionalitas undang-undang ketika hak konstitusional warga negara menjadi perhatian utama, sehingga supremasi konstitusi dapat bekerja secara efektif (Amied et al., 2022). Bahkan, gagasan constitutional complaint diposisikan sebagai upaya hukum untuk menjaga martabat manusia dari tindakan kekuasaan negara, sekaligus sebagai mekanisme gugatan konstitusional untuk perlindungan HAM dalam negara hukum modern yang demokratis (العوا, 2014).

Kebutuhan akan pemulihan (remedy) juga diangkat dalam kajian mengenai "gugatan kerugian konstitusional" (دعوى الأضرار الدستورية), yang menekankan bahwa hak-hak dasar dalam konstitusi tidak bermakna tanpa langkah-langkah efektif untuk menegakkannya, termasuk kemungkinan menuntut kompensasi atas pelanggaran hak konstitusional oleh negara, karena kompensasi dipahami sebagai pengakuan terhadap hak yang dilanggar dan upaya memulihkan akibat kerugian (Hasan, 2023). Perspektif ini melengkapi pemahaman konstitusi dalam Islam sebagai sarana menjaga kemaslahatan dan mencegah kezaliman, sebab perlindungan hak tidak cukup berhenti pada deklarasi normatif, tetapi memerlukan jalur institusional dan prosedural untuk mengoreksi pelanggaran kekuasaan (Hasan, 2023; محمد, 2015).

________________________________________

8. Konstitusi, Syariah, dan Hukum Internasional: Masalah Hierarki dan Konflik Norma

Dalam praktik kenegaraan modern, konstitusi tidak hanya berinteraksi dengan hukum nasional, tetapi juga dengan kewajiban internasional. Kajian tentang pertentangan antara perjanjian dan konstitusi (التعارض بين المعاهدة والدستور) menegaskan bahwa syariah mendorong pemenuhan perjanjian (wafā' bi al-'uqūd) dan menempatkan perjanjian sebagai instrumen menjaga hak semua pihak, serta membahas posisi syariah ketika terjadi pertentangan antara perjanjian internasional dan konstitusi, baik ketika konstitusi bersumber dari syariah maupun ketika bersumber dari hukum positif (العليمي & الملا, 2024).

Sumber yang sama mendefinisikan konstitusi sebagai kumpulan kaidah dasar yang menjelaskan bentuk negara, sistem pemerintahan, dan hak-hak individu serta batas-batas kekuasaan, sehingga dalam konflik norma, pertanyaan tentang "supremasi konstitusi" menjadi krusial sebelum ratifikasi atau penerimaan perjanjian yang bertentangan (العليمي & الملا, 2024). Dengan demikian, perspektif hukum Islam pada isu ini menggabungkan dua prinsip: komitmen pada perjanjian yang sah dan kebutuhan memastikan keselarasan perjanjian dengan rujukan dasar yang mengikat warga negara dan negara (العليمي & الملا, 2024).

________________________________________

9. Tantangan Kontemporer dalam Konstitusi Negara-Negara Muslim: Antara Teks, Syariah, dan Praktik Hak Warga Negara

9.1 Kasus Irak: Hak, Standar Internasional, dan Perdebatan Peran Syariah

Penilaian atas Konstitusi Irak 2005 menunjukkan bahwa konstitusi dapat memuat seperangkat hak-hak dasar yang luas mencakup hak sipil-politik serta sosial-ekonomi, tetapi juga dicatat bahwa tidak semua hak termuat di dalamnya, sehingga terdapat keterbatasan muatan atau implementasi perlindungan hak tertentu (الملك, 2024). Sumber yang sama menyatakan bahwa Konstitusi Irak mengadopsi standar internasional hak asasi manusia, yang menunjukkan pola konstitusi negara Muslim modern yang berupaya mengintegrasikan kerangka internasional dalam desain hak (الملك, 2024).

Pada saat yang sama, laporan tersebut juga menyoroti isu kelembagaan terkait pasal yang menyangkut partisipasi ahli syariah dalam mahkamah konstitusional sebagai bagian dari perdebatan desain institusi agar tidak terseret ke dalam pembagian berbasis kepentingan kelompok (محاصصة حزبية) dan intervensi politik (الملك, 2024). Ini menunjukkan bahwa relasi syariah–konstitusi modern tidak hanya isu normatif, melainkan isu desain kelembagaan dan independensi peradilan (الدوسري, 2018; الملك, 2024).

Kajian lain mengenai dialektika hukum dan moral di Irak kontemporer menggambarkan adanya ketegangan antara kedaulatan hukum positif yang lahir dari kekuasaan legislatif dan pembatasan oleh rujukan moral yang lebih tinggi seperti syariah Islam dan prinsip-prinsip HAM universal, yang dapat menimbulkan konflik antara teks hukum formal dan interpretasi yudisial dalam isu kebebasan dan hukum keluarga (Sadeeq, 2017). Sintesisnya, pengalaman Irak memperlihatkan problem klasik konstitusionalisme negara Muslim modern: bagaimana menyeimbangkan rujukan syariah, prosedur legislasi positif, dan standar HAM, serta bagaimana peradilan menafsirkan batas-batasnya (Sadeeq, 2017; الملك, 2024).

9.2 Kasus Qatar: Komitmen Konstitusional dan Isu Praktik Kebebasan

Studi tentang perlindungan kebebasan publik (الحريات العامة) di Qatar menyatakan bahwa Qatar menunjukkan komitmen terhadap perlindungan kebebasan publik melalui teks konstitusi dan perundang-undangan, dan bahwa ratifikasi berbagai perjanjian internasional melahirkan kewajiban untuk menyeimbangkan dua rujukan: Islam dan internasional pada tingkat legislasi dan konstitusi (المرشد & بدران, 2026).

Namun, kajian mengenai posisi Amerika Serikat terhadap situasi HAM di Qatar menunjukkan nuansa berbeda: meskipun disebutkan bahwa Qatar telah membentengi hak asasi manusia dalam konstitusi dan perundang-undangan, pada tataran praktik terdapat pembatasan terhadap kebebasan sipil dan kebebasan berpendapat/ekspresi serta keterbatasan partisipasi politik, sehingga ada kesenjangan antara teks normatif dan realitas pelaksanaan (عجيل, 2024). Kedua rujukan ini bersama-sama menegaskan satu pelajaran konstitusional penting: kualitas konstitusi tidak hanya diukur dari muatan norma hak, tetapi dari ekosistem praktik, institusi pengawasan, dan ruang partisipasi yang memungkinkan hak tersebut dioperasionalkan (الدوسري, 2018; المرشد & بدران, 2026; عجيل, 2024).

9.3 Situasi Eksepsional, Kekerasan, dan Penyalahgunaan Simbol Agama: Ujian Konstitusionalisme dan Maqāṣid

Literatur tentang keadaan darurat (حالات الطوارئ) dalam hukum internasional menekankan bahwa kebijakan darurat dapat memperluas kewenangan pemerintah dan berdampak pada pembatasan kebebasan, pergerakan, dan penundaan berlakunya konstitusi, dengan konsekuensi negatif bagi perlindungan HAM bila tidak tercapai keseimbangan antara keamanan dan kebebasan (Alrhawi, 2017). Perspektif ini relevan dengan gagasan konstitusi menurut hukum Islam karena maqāṣid menuntut perlindungan jiwa dan martabat manusia, sehingga keadaan darurat tetap memerlukan pembatasan berbasis hukum dan pengawasan agar tidak berubah menjadi dalih pelanggaran hak (Alrhawi, 2017; فالح & والدراسات, 2024).

Selain itu, kajian tentang pelanggaran HAM oleh organisasi ISIS atas nama Islam menegaskan bahwa praktik kekerasan sistematis kelompok tersebut bertentangan dengan ajaran syariah Islam dan juga melanggar hukum internasional HAM; studi itu menekankan bahwa teks-teks syariah yang otentik mengecam ideologi kelompok tersebut dan bahwa Islam berlepas diri dari tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar yang diarahkan kepadanya (أغنية, 2017).

Sejalan dengan prinsip syariah yang mengharamkan penyiksaan (al-ta'dhīb) dan perlakuan tidak manusiawi serta menempatkan martabat manusia (karāmah al-insān) di atas praktik kekerasan, kajian tentang larangan penyiksaan menegaskan adanya konsensus moral-agama bahwa penyiksaan diharamkan dan harus dilawan melalui mekanisme nasional dan internasional (حميدي et al., 2018). Dalam sintesis konstitusional, rujukan-rujukan ini menunjukkan bahwa "konstitusi menurut hukum Islam" tidak dapat dipakai untuk membenarkan kekerasan; sebaliknya, ia seharusnya menjadi perangkat hukum tertinggi untuk mencegah penyelewengan agama dan melindungi martabat manusia melalui institusi dan sanksi yang sah (أغنية, 2017; حميدي et al., 2018; فالح & والدراسات, 2024).

________________________________________

10. Kesimpulan

Berdasarkan rujukan yang tersedia, konstitusi menurut hukum Islam dapat dipahami sebagai hukum dasar tertinggi yang: (i) berakar pada prinsip normatif ilahiah dan tujuan syariah (amanah, keadilan, musyawarah, persamaan, perlindungan hak dasar); serta (ii) diwujudkan dalam perangkat kesepakatan dan institusi yang mengatur susunan negara, pembagian kewenangan, dan jaminan hak warga negara—dengan Piagam Madinah sebagai preseden historis penting tentang kontrak sosial tertulis dalam masyarakat plural (Thani, 2024; الصالحي & جاويد, 2026; العتيبي, 2024; رحيمة & عباس, 2023; محمد, 2015).

Akan tetapi, agar konstitusi tidak menjadi simbol semata, perlindungan hak memerlukan mekanisme penegakan melalui peradilan konstitusional, pengujian undang-undang, dan bahkan jalur pemulihan kerugian konstitusional, sehingga negara benar-benar tunduk pada konstitusi dan hak warga dapat dipertahankan dari tindakan sewenang-wenang (Hasan, 2023; الترمانيني, 1978; الدوسري, 2018).

Akhirnya, pengalaman kontemporer di negara-negara Muslim menunjukkan bahwa tantangan utama bukan hanya merumuskan norma syariah dan HAM dalam teks, tetapi memastikan keseimbangan institusional dan praktik yang konsisten—terutama ketika berhadapan dengan konflik norma internasional, keadaan darurat, dan penyalahgunaan simbol agama untuk kekerasan (Alrhawi, 2017; Sadeeq, 2017; أغنية, 2017; العليمي & الملا, 2024).

________________________________________

Daftar Pustaka

Al-Majali, R. M., & Salameh, M. T. B. (2024). الموقف الأمريكي من حالة حقوق الإنسان في قطر ما بين (2011-2021). Dirasat Human and Social Sciences, 51(6), 65–78. https://doi.org/10.35516/hum.v51i6.5370

Alrhawi, M. K. (2017). Athar Amn al-Libs fî at-Tarbiyya an-Nahwiyya. 411–421. https://doi.org/10.29355/iuif.2018.25

Amied, T. A., Edris, M. M. A. M., & Baharuddin, A. S. (2022). الضمانات الدستورية والقانونية للمتهم الواجب توفرها في مرحلة المحاكمة. Law Policy and Social Science, 1(1), 75–101. https://doi.org/10.55265/lpsjournal.v1i1.10

Hasan, B. M. (2023). الإسلام والدستور والتحول الاجتماعي نحو التعايش الحضاري دراسة تحليلية في التشريع الدستوري الإسلامي والعقد الاجتماعي الاندونيسي (Pancasila). Al Ghazali, 6(1), 132–153. https://doi.org/10.52484/al_ghazali.v6i1.496

Rajil, A. (2017). Din Bilimleri Açısından Bireyin Sosyolojik İmkânı. 191–198. https://doi.org/10.29355/iuif.2018.13

Sadeeq, F. M. (2017). Ikhtilâl at-Tawâzun bayn as-Sultât fî an-Nazm as-Siyâsiyya al-Muâsira: Dirâsa, Tahlîliyya, Muqârana. 315–337. https://doi.org/10.29355/iuif.2018.21

Thani, S. T. bin M. N. A. A. (2024). حماية الحريات العامة في ضوء الدستور القطري: دراسة مقارنه في ضوء قواعد القانون الدولي. Dirasat Human and Social Sciences, 51(6), 4205. https://doi.org/10.35516/hum.2025.4205

Zuabi, L. H. A., Saleh, M. A. M., Tajudin, A. A., & Bagotayan, S. M. (2020). حالات الطوارئ وأثرها على تقييد حقوق الإنسان في القانون الدولي. Malaysian Journal of Syariah and Law, 8(2), 85–93. https://doi.org/10.33102/mjsl.vol8no2.249

أغنية، د. م. أ. م. (2017). Prohibition of torture in the national and international legal system and redress for the damages caused by it. مجلة الحق للعلوم الشرعية والقانونية, 141–165. https://doi.org/10.58916/alhaq.v4i1.201

الترمانيني، ع. ا. (1978). مفهوم العدل والعدالة في الشريعة الإسلامية. مجلة الحقوق, 2(1). https://doi.org/10.34120/jol.v2i1.221

الحسين، ع. ع.، المرجاني، ع. ع.، الربيعي، ع. ص.، البياتي، ا. ف.، مكية، ف. ط.، & الصريوي، م. ع. ط. (2023). تقييم آثار دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥ على الدولة والمجتمع. https://doi.org/10.31752/idea.2023.3

الدوسري، ع. ح. (2018). حق المساواة بين الرجل والمرأة ومدى مطابقته لقانون الجنسية الكويتي. مجلة الحقوق, 42(4). https://doi.org/10.34120/jol.v42i4.2383

الصالح، ع. ع. (1982). ضمانات حقوق الإنسان في الكويت بين النظرية والتطبيق. المجلة العربية للعلوم الإنسانية, 2(8). https://doi.org/10.34120/ajh.v2i8.767

الصالحي، ح. ر. ش.، & جاويد، م. ج. (2026). المواطنة بين الشريعة والدستور: دراسة في فكر الدكتور محمد جواد جاويد من خلال كتابه حقوق شهروندي (المواطنة). مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية, 6(1), 622–632. https://doi.org/10.56961/mejljs.v6i1.1367

العتيبي، ب. ع. د. (2024). الحقوق الاجتماعية بين الفقه والقانون. Arab Journal for Scientific Publishing, 7(72), 409–423. https://doi.org/10.36571/ajsp7218

العليمي، ر. س.، & الملا، م. س. (2024). ظاهرة المثلية الجنسية: التحريم والتجريم دراسة وصفية تحليلية مقارنة. مجلة الحقوق, 47(4). https://doi.org/10.34120/jol.v47i4.81

العوا، م. س. (2014). تفعيل مقاصد الشريعة في المجال السياسي. https://doi.org/10.56656/101008

القريوتي، ر.، & الهادي، س. ع. (2023). التعارض بين المعاهدة والدستور. Ijhss, 1(2). https://doi.org/10.61856/ijhss.v1i2.51

الليل، إ. ا. أ. (1978). النظام القانوني للمسؤولية المدنية عن حوادث السيارات في القانون الكويتي والقانون المقارن. مجلة الحقوق, 2(1). https://doi.org/10.34120/jol.v2i1.229

المرشد، ر.، & بدران، س. (2026). حق التعبير عن الرأي باستخدام وسيلتي الكتابة والنشر في الدستور الكويتي. مجلة العلوم القانونية, 722–765. https://doi.org/10.35246/k4f3mv15

الملك، ل. ج. ع. (2024). تقييم مدى رضا النساء الحوامل عن الخدمات الطبية المقدمة في مراكز الأمومة والطفولة في بنغازي. Journal of Science and Humanities, (45), 1–13. https://doi.org/10.37376/1571-000-045-007

حاتم، م. د. م. ع. ا. (2023). الحقوق والحريات الأساسية ودور القضاء الدستوري العربي في حمايتها. Al-Mahad Journal, (7), 483–508. https://doi.org/10.61353/ma.0060483

حسين، م. ط. (2025). دعوى الاضرار الدستورية. Journal of Babylon Center for Humanities Studies, 1567–1602. https://doi.org/10.66026/s54rd573

حسين، م. م. م. خ. خ.، & الحسن، ا. س. ع. ا. ع. (2021). المواطنة وأليات تحقيقها في المجتمع العراقي. Tikrit Journal for Political Science, 3(25), 143–168. https://doi.org/10.25130/tjfps.v3i25.357

حميدي، ع. ه.، المسلماوي، ر. ي.، & الكاظم، ر. ف. ع. (2018). حقوق المرآة العراقية بين النصوص القانونية والواقع الفعلي. Journal of Kufa Studies Center, 1(51). https://doi.org/10.36322/jksc.v1i51.5308

رحيمة، ص.، & عباس، م. (2023). المقومات القانونية لنشوء الدولة العراقية. Journal of Al-Rafidain University College for Sciences, (2), 64–79. https://doi.org/10.55562/jrucs.v52i2.543

عجيل، م. د. ح. خ. (2024). قناعة القاضي الجنائي بنظر الدعوى وإمكانية الوقوع في الخطأ القضائي (دراسة مقارنة). Al-Mahad Journal, (17), 147–168. https://doi.org/10.61353/ma.0170147

فالح، م. ص.، & والدراسات، م. ض. ا. ل. (2024). النظام النقدي للدولة العربية الإسلامية في كتاب تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي (ت 1205 هجري/ 1790 ميلادي). مجلة ضياء الفكر للبحوث والدراسات, 4(خاص), 67–84. https://doi.org/10.71090/ea7exn18

محبي، د. (2026). الأليات القانونية والإجرائية للقضاء الدستوري في تعزيز الحقوق والحريات للمواطنين في العراق ومصر ولبنان. Journal of Babylon Center for Humanities Studies, 16(7), 101–128. https://doi.org/10.66026/nm742d42

محمد، م. أ. (2015). حماية حق الحياة دراسة حقوقيِّة في الفكر المقاصدي. مجلة الحق للعلوم الشرعية والقانونية, 186–220. https://doi.org/10.58916/alhaq.v2i1.213

مشهدي، أ. د. ع. م. (2026). جدلية القانون والأخلاق في الدولة العراقية المعاصرة: دراسة في شرعية التشريع بين الوضعية القانونية والنظرية الطبيعية. مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية, 6(1), 633–658. https://doi.org/10.56961/mejljs.v6i1.1369

ملحم، م. ح. (2022). انتهاكات التنظيمات الإرهابية لحقوق الإنسان باسم الإسلام: تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام. مجلة العلوم الاجتماعية, 50(4). https://doi.org/10.34120/jss.v50i4.2731

نبي، س. (2023). مفهوم الدولة المدنية (مقاربة نقدية). Kufa Journal of Arts, 1(56), 486–522. https://doi.org/10.36317/kaj/2023/v1.i56.11388