01504 - Konkursus dalam Perspektif Hukum Pidana Islam: Kajian Konseptual Taʿaddud al-Jarāʾim dalam Fikih Jināyah Kontemporer

Abstract

This article examines the concept of concursus (concurrence of offenses) within the framework of Islamic criminal law (fiqh jināyah), identifying its conceptual equivalent as taʿaddud al-jarāʾim — a condition in which a person commits several criminal acts (jarāʾim) before any final verdict has been rendered on each. By systematically reviewing relevant literature on Islamic penology, evidentiary standards, and the role of taʿzīr discretion, this article maps the principal normative frameworks governing plural offenses in contemporary Muslim-majority jurisdictions, including Indonesia (particularly Aceh), Malaysia, and Brunei Darussalam. The analysis reveals that the handling of concursus in Islamic law is not reducible to a single rigid model; rather, it is governed by the interplay of jarīmah classification (ḥudūd, qiṣāṣ-diyāt, taʿzīr), goals of punishment (justice, deterrence, rehabilitation), strict evidentiary requirements, the shubhat principle (benefit of the doubt), and the maqāṣid al-sharīʿah framework. In modern state contexts, concursus is further shaped by the distinction between sharīʿah, fiqh, and qānūn (statutory law), as well as jurisdictional boundaries of Shariah courts. This article concludes that procedural discipline and evidentiary rigor — rather than mechanical accumulation of penalties — constitute the normative core of Islamic responses to plural offenses.

Keywords: concursus, taʿaddud al-jarāʾim, fiqh jināyah, Islamic criminal law, taʿzīr, evidentiary standards, maqāṣid al-sharīʿah

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep konkursus (perbarengan tindak pidana) dalam kerangka hukum pidana Islam (fikih jināyah), dengan mengidentifikasi padanan konseptualnya sebagai taʿaddud al-jarāʾim — keadaan di mana seseorang melakukan beberapa jarīmah sementara masing-masing belum diputus secara final. Melalui telaah sistematis terhadap literatur penologi Islam, standar pembuktian, dan diskresi taʿzīr, artikel ini memetakan kerangka normatif utama yang mengatur perbarengan jarīmah di yurisdiksi negara-negara mayoritas Muslim kontemporer, meliputi Indonesia (khususnya Aceh), Malaysia, dan Brunei Darussalam. Analisis menunjukkan bahwa penanganan konkursus dalam hukum Islam tidak dapat direduksi pada satu model tunggal yang kaku, melainkan ditentukan oleh interaksi antara klasifikasi jarīmah (ḥudūd, qiṣāṣ-diyāt, taʿzīr), tujuan pemidanaan (keadilan, pencegahan, perbaikan pelaku), standar pembuktian yang ketat, prinsip shubhat, serta kerangka maqāṣid al-sharīʿah. Dalam konteks negara modern, pembahasan konkursus semakin dipengaruhi oleh pembedaan antara syariah, fikih, dan qanun (produk legislasi), serta batas-batas yurisdiksi pengadilan syariah. Artikel ini menyimpulkan bahwa disiplin prosedural dan ketelitian pembuktian — bukan akumulasi mekanis sanksi — merupakan inti normatif respons hukum Islam terhadap perbarengan jarīmah.

Kata Kunci: konkursus, taʿaddud al-jarāʾim, fikih jināyah, hukum pidana Islam, taʿzīr, standar pembuktian, maqāṣid al-sharīʿah

________________________________________

1. Pendahuluan: Makna "Konkursus" dan Padanannya dalam Fikih Jināyah

Dalam terminologi hukum pidana (positif), "konkursus" lazim dipahami sebagai gabungan atau perbarengan tindak pidana, yakni satu orang melakukan beberapa tindak pidana sekaligus atau dalam rangkaian perbuatan yang berdekatan sehingga ia "berhadapan" dengan lebih dari satu perbuatan yang dilarang. Dalam khazanah hukum pidana Islam (fikih jināyah), konsep yang secara eksplisit dipakai untuk menggambarkan "gabungan tindak pidana" adalah taʿaddud al-jarāʾim (jamak/berbilangnya jarīmah) (Barodi, 2021).

Salah satu definisi yang dikutip dalam literatur kontemporer menyatakan bahwa taʿaddud al-jarāʾim adalah keadaan ketika seseorang melakukan beberapa jenis jarīmah, sedangkan masing-masing jarīmah tersebut belum dijatuhi putusan yang berkekuatan final (Barodi, 2021). Dengan rumusan ini, fokus taʿaddud al-jarāʾim bukan hanya "banyaknya perbuatan," tetapi juga posisi proseduralnya: pluralitas jarīmah yang "berkumpul" sebelum ada pemidanaan yang final atas masing-masing perbuatan (Barodi, 2021).

Kerangka ini segera menghubungkan pembahasan konkursus dengan dua lapis diskursus utama dalam hukum pidana Islam: (i) konsep jarīmah dan kategorisasi sanksinya dalam fikih jināyah, serta (ii) tata kelola pembuktian dan prosedur yang menjadi prasyarat sebelum sanksi dapat dijatuhkan secara sah (Moustafa, 2013; Saifuddin et al., 2024).

________________________________________

2. Jarīmah sebagai Dasar Konseptual: Larangan Syar'i, Sanksi, dan Klasifikasi

Pembahasan konkursus dalam hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari definisi jarīmah sebagai "perbuatan yang dilarang" oleh syariat yang disertai konsekuensi sanksi (ʿuqūbah) (Ariyanti, 2023; Moustafa, 2013). Dalam literatur yang membahas fikih jināyah, jarīmah dipahami sebagai perbuatan terlarang yang membawa mudarat terhadap kepentingan-kepentingan dasar manusia dan masyarakat; karena itu, pembahasannya ditempatkan dalam fikih jināyah sebagai cabang fikih yang menelaah perbuatan terlarang dan sanksinya (Moustafa, 2013; Wahyudi, 2022).

Sejalan dengan itu, kajian Qur'ani tentang kriminalisasi menegaskan bahwa ranah ʿuqūbāt/jināyāt merupakan bagian dari kandungan hukum Islam, dan "jarīmah" dipahami sebagai kejahatan yang dapat dilakukan individu maupun kelompok, dengan kategori sanksi yang beragam sesuai struktur naṣ dan ijtihad (Moustafa, 2013). Dengan kerangka ini, konkursus (taʿaddud jarīmah) pada dasarnya adalah situasi ketika satu subjek hukum melakukan lebih dari satu perbuatan yang masuk kategori jarīmah, sehingga muncul pertanyaan bagaimana pemidanaan dan pembuktian diatur terhadap pluralitas jarīmah tersebut, tanpa mengabaikan tujuan-tujuan pemidanaan Islam (Moustafa, 2013; Saifuddin et al., 2024).

Di tingkat klasifikasi, literatur penologi Islam membagi hukum pidana Islam ke dalam dua kutub besar: hukum "tetap" (ḥadd/ḥudūd) dan hukum "fleksibel" (taʿzīr) (Harahap et al., 2024). Kajian kriminalisasi dalam perspektif al-Qur'an juga menegaskan pemetaan sanksi menjadi: sanksi yang disebut langsung dalam naṣ (termasuk ḥudūd, qiṣāṣ, diyāt, dan kaffārāt) serta sanksi yang tidak ditentukan oleh naṣ, yakni taʿzīr (Moustafa, 2013).

Di sisi lain, literatur perbandingan pemidanaan menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan dalam Islam dapat dipahami mencakup dimensi keadilan, pencegahan khusus (deterrence terhadap pelaku), pencegahan umum, dan perbaikan pelaku — yang terakhir sering tampak dalam karakter edukatif taʿzīr (Iman, 2021; Moustafa, 2013). Maka, ketika terjadi konkursus, yang "berkumpul" bukan hanya banyaknya perbuatan, tetapi juga potensi pertemuan berbagai jenis sanksi (misalnya ḥudūd dengan taʿzīr, atau qiṣāṣ-diyāt dengan taʿzīr), sehingga kebutuhan akan ketelitian konseptual dan prosedural menjadi semakin besar (Harahap et al., 2024; Moustafa, 2013).

________________________________________

3. Syariah, Fikih, dan Qanun: Relevansi bagi Pembahasan Konkursus di Negara Modern

Dalam konteks negara modern, pembahasan konkursus juga terkait dengan perbedaan konseptual antara syariah, fikih, dan qanun (produk legislasi), serta konsekuensi kodifikasi atas fragmen-fragmen fikih ke dalam hukum negara (Razi & Mokhtar, 2020; Salleh & Widigdo, 2024). Studi tentang "sifat kognitif" hukum Islam di Indonesia menekankan adanya perbedaan signifikan antara syariah (bersumber dari wahyu), fikih (produk ijtihad ulama), dan qanun/fatwa/putusan pengadilan (produk otoritas manusia yang memilih sebagian fikih dan menyesuaikannya dengan dinamika sosial dan hukum nasional) (Salleh & Widigdo, 2024).

Namun, studi itu juga menunjukkan problem yang kerap muncul: ketiga istilah tersebut sering dipertukarkan dan diperlakukan seolah-olah sama-sama absolut seperti wahyu (Salleh & Widigdo, 2024). Dalam konteks konkursus, kebingungan konseptual ini bisa berdampak pada cara publik dan aparat memandang "kewajiban" menjatuhkan sanksi tertentu ketika ada beberapa jarīmah sekaligus, padahal sebagian area (terutama taʿzīr) justru bergantung pada kebijakan penguasa/hakim dan mekanisme prosedural negara (Bawono & Laksana, 2022; Harahap et al., 2024).

Kajian politik-hukum tentang Malaysia menunjukkan bagaimana negara dapat menginkorporasi "fragmen" fikih ke dalam hukum negara dan sekaligus membentuk monopoli penafsiran melalui institusi-institusi dan undang-undang tertentu (Razi & Mokhtar, 2020). Literatur itu juga menyoroti bahwa proses kodifikasi dan institusionalisasi dapat menyempitkan ruang uṣūl al-fiqh (metode penalaran yang menopang fikih) ketika fikih dipindahkan menjadi hukum negara (Razi & Mokhtar, 2020).

Dengan demikian, pada kasus konkursus di yurisdiksi modern, pertanyaan "bagaimana menggabungkan" beberapa perbuatan pidana bisa tidak semata problem fikih klasik, tetapi juga problem desain hukum acara, pembuktian, dan kewenangan pengadilan yang dibentuk oleh negara (Razi & Mokhtar, 2020; Sanjaya, 2023; Taqwim et al., 2021).

________________________________________

4. Taʿaddud al-Jarāʾim sebagai Padanan Konkursus: Definisi dan Batas Informasi dari Sumber yang Tersedia

Sumber yang secara tegas membahas konkursus dalam fikih jināyah menyebutnya sebagai taʿaddud al-jarāʾim (Barodi, 2021). Definisi yang dikutip di sana menekankan unsur "beberapa jenis jarīmah" dan "belum ada putusan final" atas masing-masing jarīmah tersebut (Barodi, 2021). Sumber yang sama juga menyatakan bahwa fuqahā' membagi taʿaddud al-jarāʾim ke dalam dua teori (Barodi, 2021).

Akan tetapi, materi rujukan yang disediakan tidak memaparkan isi dan perbedaan rinci dari kedua teori tersebut (misalnya bagaimana relasi penyerapan, penggabungan, atau pemilahan pidana dalam praktik) (Barodi, 2021). Karena itu, artikel ini tidak dapat — berdasarkan sumber yang tersedia — menetapkan secara spesifik model pemidanaan mana yang dianggap dominan dalam mazhab tertentu atau bagaimana operasionalisasi dua teori itu dilakukan di pengadilan (Barodi, 2021).

Keterbatasan ini penting dinyatakan agar pembahasan tetap setia pada bukti rujukan yang ada, sembari tetap menguraikan kerangka prinsipil yang pasti relevan bagi penanganan kasus konkursus: klasifikasi jarīmah, tujuan pemidanaan, diskresi taʿzīr, standar pembuktian, dan perlindungan hak tersangka/terdakwa (Bawono & Laksana, 2022; Iman, 2021; Moustafa, 2013; Saifuddin et al., 2024).

________________________________________

5. Diskresi Taʿzīr dan Peran Ulil Amri: Fondasi Praktis untuk Menangani Pluralitas Jarīmah

Salah satu kontribusi terbesar fikih jināyah bagi penanganan konkursus dalam negara modern adalah elastisitas taʿzīr. Literatur tentang perkembangan hukum pidana Islam di Indonesia mengemukakan bahwa taʿzīr — sebagai jenis kejahatan/punishment yang tidak ditentukan secara determinatif oleh al-Qur'an maupun hadis — memberi ruang diskresi kepada hakim atau penguasa untuk menentukan bentuk pemidanaan yang dianggap tepat, sehingga berpotensi menjadi "jalan tengah" dalam implementasi hukum pidana Islam di masyarakat majemuk (Bawono & Laksana, 2022).

Argumen ini juga menegaskan bahwa fleksibilitas taʿzīr memungkinkan penyesuaian bentuk sanksi (misalnya denda, penjara, kerja sosial, atau cambuk) terhadap toleransi sosial tertentu, sementara tetap berada dalam idiom hukum pidana Islam (Bawono & Laksana, 2022). Kajian lain mengenai taʿzīr menekankan karakter edukatifnya: taʿzīr dipahami mengandung nilai pendidikan, bertujuan menimbulkan efek jera bagi pelaku dan menjadi pelajaran bagi masyarakat agar tidak mengulangi pelanggaran serupa (Iman, 2021).

Dengan demikian, ketika konkursus melibatkan beberapa perbuatan yang sebagian masuk wilayah taʿzīr, maka kerangka diskresi-edukatif ini menyediakan basis bagi hakim untuk merespons kompleksitas kasus tanpa harus memaksakan satu pola sanksi tunggal yang kaku (Bawono & Laksana, 2022; Iman, 2021).

Peran negara/penguasa (ulil amri) dalam kriminalisasi dan pemidanaan juga ditegaskan dalam kajian siyasah jināyah. Studi tentang kriminalisasi pelanggaran prosedur perkawinan menyebut bahwa "jarīmah" adalah perbuatan yang dilarang syariat dengan ancaman ḥadd atau taʿzīr, dan fokus kajian tersebut menempatkan taʿzīr sebagai instrumen untuk merespons pelanggaran terhadap prosedur yang ditetapkan pemerintah demi ketertiban umum (Sanjaya, 2023). Studi itu juga menggunakan istilah al-siyāsāt al-jinā'iyyah untuk menggambarkan otoritas pemerintah membuat regulasi sebagai dasar penjatuhan sanksi atas pelanggaran tertentu (Sanjaya, 2023).

Kerangka ini diperkuat oleh kajian tentang perceraian di luar pengadilan di Indonesia yang menyatakan bahwa instrumen ithbāt ṭalāq dapat menjembatani konflik antara fikih (yang memandang talak sah jika rukun-syarat terpenuhi) dan hukum positif (yang mensyaratkan proses pengadilan), serta membuka kemungkinan pemberian sanksi taʿzīr berupa denda terhadap suami yang memaksakan perceraian di luar pengadilan (Ismail et al., 2022). Dalam konteks konkursus, keterlibatan negara melalui kebijakan kriminal (siyasah jināyah) dan penggunaan taʿzīr menjadi relevan ketika pluralitas perbuatan menciptakan kebutuhan untuk mengatur proporsionalitas, ketertiban prosedural, dan pencegahan berulangnya pelanggaran (Iman, 2021; Ismail et al., 2022; Sanjaya, 2023).

________________________________________

6. Pembuktian dan Prosedur dalam Kasus Konkursus: Standar Tinggi, Prinsip Shubhat, dan Perlindungan Terdakwa

Penanganan konkursus dalam hukum pidana Islam secara normatif mensyaratkan pembuktian yang memadai untuk setiap jarīmah yang dituduhkan, karena sanksi tidak boleh dijatuhkan tanpa kepastian prosedural dan pembuktian yang sah (Hasan, 2012; Saifuddin et al., 2024). Kajian tentang pembuktian zina menegaskan bahwa pembuktian zina dapat dilakukan melalui tiga metode: kesaksian empat saksi, pengakuan pelaku, dan bukti kehamilan (Hasan, 2012).

Sumber yang sama menekankan prinsip dasar hukum pidana Islam untuk menghindari penjatuhan sanksi ketika masih ada keraguan (shubhat) (Hasan, 2012). Ini penting bagi konkursus karena pluralitas tuduhan sering menaikkan risiko "pencampuran pembuktian": suatu perbuatan mungkin terbukti kuat, sementara perbuatan lain masih bersifat dugaan; prinsip shubhat menuntut kehati-hatian agar sanksi berat tidak dijatuhkan pada aspek yang belum pasti (Hasan, 2012; Moustafa, 2018).

Studi yang membandingkan bukti video pornografi sebagai alat bukti zina juga menyatakan bahwa dalam perspektif hukum Islam, video dapat diposisikan sebagai qarīnah (petunjuk), tetapi tetap ditegaskan kebutuhan empat laki-laki sebagai saksi dalam tuduhan zina (Moustafa, 2018). Kombinasi pandangan ini memperlihatkan bahwa standar pembuktian yang ketat bukan sekadar doktrin abstrak, melainkan mekanisme protektif terhadap martabat manusia dan pencegahan salah hukum, yang makin krusial ketika terdapat beberapa jarīmah dalam satu rangkaian perkara (Hasan, 2012; Moustafa, 2018).

Dalam konteks standar pembuktian yang lebih umum, analisis perbandingan standar pembuktian pidana di Malaysia menyebut bahwa hukum Islam menetapkan standar pembuktian yang mencapai ẓann al-ghālib baik untuk perkara perdata maupun pidana, sementara common law membedakan standar antara perdata dan pidana serta memiliki variasi penerapan dalam keadaan tertentu (Saifuddin et al., 2024). Kajian itu juga menekankan bahwa beberapa praktik common law tidak semestinya dirujuk begitu saja dalam litigasi pidana syariah, dan prioritas rujukan tetap pada prinsip syariah (Saifuddin et al., 2024).

Pada sisi lain, diskursus implementasi prosedur pidana syariah di Brunei menekankan prinsip "keraguan" dan bahkan menyebut adanya kecenderungan standar "tanpa keraguan sama sekali" dalam kerangka prosedural baru, disertai pembatasan penerimaan pengakuan dan pembatasan pelaksanaan hukuman fisik (Hakim, 2021). Foreword simposium tentang KUHP Syariah Brunei juga menekankan signifikansi "yurisprudensi keraguan" (doubt jurisprudence) dalam tradisi pidana Islam klasik dan menilai perlunya membaca hukum substantif dan prosedural baru berdampingan dengan hukum "sipil/sekuler" yang tetap berlaku (Rosley et al., 2023).

Sekalipun pembahasan Brunei tidak khusus mengenai konkursus, kedua studi ini memperkuat kesimpulan metodologis: ketika beberapa jarīmah dituduhkan sekaligus, kualitas pembuktian dan disiplin prosedural menjadi kunci legitimasi pemidanaan, karena setiap sanksi harus ditopang bukti yang memadai dan bebas dari keraguan yang relevan (Hakim, 2021; Hasan, 2012; Rosley et al., 2023).

Perlindungan hak terdakwa juga muncul dalam studi tentang vigilantisme di Aceh, yang menegaskan bahwa implementasi Qanun Jinayat bertujuan mengendalikan perilaku yang bertentangan dengan norma sosial dan agama, tetapi hak-hak tertuduh harus dilindungi — mereka harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah di Mahkamah Syariah (Fauzan, 2022). Studi tersebut menyatakan bahwa tindakan "menghukum" sebelum pembuktian dan proses peradilan yang semestinya adalah pelanggaran prosedur dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam (Fauzan, 2022). Dalam perkara konkursus, risiko vigilantisme atau "vonis sosial" dapat meningkat karena banyaknya tuduhan, sehingga prinsip praduga tak bersalah dan pembuktian yang sah menjadi semakin fundamental (Fauzan, 2022; Hasan, 2012).

________________________________________

7. Tujuan Pemidanaan dan Maqāṣid al-Sharīʿah: Kerangka Normatif untuk Proporsionalitas dalam Konkursus

Literatur Qur'ani mengenai kriminalisasi menegaskan bahwa pemidanaan dalam hukum pidana Islam diarahkan pada keadilan, pencegahan khusus dan umum, serta perbaikan pelaku — dengan taʿzīr sering dipahami paling jelas mengandung dimensi "memperbaiki" (Moustafa, 2013). Kajian penologi Islam juga menekankan bahwa hukum pidana Islam bersifat preventif dan tidak menempatkan hukuman keras sebagai "resor pertama"; sebaliknya, ia menyediakan cara-cara untuk mengurangi atau menghindari hukuman keras, dan untuk qiṣāṣ terdapat alternatif berupa diyāt yang dibayarkan kepada korban/keluarganya (Harahap et al., 2024).

Kerangka ini menyediakan prinsip evaluatif ketika menghadapi konkursus: pluralitas perbuatan tidak otomatis harus dibalas dengan maksimalisasi hukuman, melainkan harus dibaca dalam horizon pencegahan, pemulihan, dan keadilan prosedural yang menghindari kesewenang-wenangan (Harahap et al., 2024; Hasan, 2012; Moustafa, 2013).

Selain itu, beberapa kajian menegaskan hubungan erat antara pemidanaan Islam dan maqāṣid al-sharīʿah. Studi tentang alternatif pemidanaan dalam hukum positif dan hukum pidana Islam menyatakan bahwa maqāṣid mencakup perlindungan agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal; serta bahwa bentuk-bentuk pemidanaan alternatif dalam fikih jināyah dapat dipahami sejalan dengan prinsip-prinsip maqāṣid tersebut (Wahyudi, 2022).

Kajian perlindungan korban kekerasan seksual dari perspektif victimology dan fikih jināyah juga menegaskan lima kemaslahatan utama maqāṣid (perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, harta) dan menyatakan bahwa tindak kekerasan seksual dapat masuk ke berbagai kategori jarīmah (qiṣāṣ, ḥudūd, atau taʿzīr) bergantung pada jenis tindak pidananya; ia juga menekankan keluasan domain taʿzīr yang dapat diperluas negara melalui legislasi (Santoso, 2012).

Dalam konteks konkursus, maqāṣid dapat berfungsi sebagai "kompas" normatif untuk menilai dampak kumulatif beberapa jarīmah terhadap kemaslahatan dasar, sekaligus mengarahkan respons pemidanaan agar tidak hanya represif, tetapi juga melindungi korban, masyarakat, dan hak terdakwa melalui prosedur yang benar (Fauzan, 2022; Santoso, 2012; Wahyudi, 2022).

________________________________________

8. Implementasi di Aceh: Yurisdiksi, Pluralisme Hukum, dan Implikasinya bagi Perkara Multi-Jarīmah

Aceh sering menjadi contoh paling menonjol di Indonesia mengenai institusionalisasi hukum pidana Islam dalam bentuk qanun dan kewenangan Mahkamah Syariah untuk memeriksa perkara jināyah (Bawono & Laksana, 2022; Pratiwi & Fuad, 2026; Taqwim et al., 2021). Literatur tentang implementasi hukum pidana Islam di Indonesia menyebut bahwa setelah lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Aceh, Mahkamah Syariah di Aceh memperoleh peran yang lebih luas dibanding Pengadilan Agama di provinsi lain, termasuk kewenangan menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara jināyah (Bawono & Laksana, 2022).

Studi tentang tantangan Qanun Jinayat dan pluralisme hukum menegaskan bahwa sistem hukum pidana di Aceh beroperasi dalam situasi "dualisme hukum"/pluralisme, di mana terdapat koeksistensi hukum pidana positif (KUHP), hukum adat, dan hukum pidana Islam (Pratiwi & Fuad, 2026). Dengan konfigurasi ini, perkara konkursus dapat beririsan dengan persoalan forum dan rezim hukum: beberapa perbuatan mungkin dikualifikasi berbeda di masing-masing sistem, dan kerangka kewenangan (serta batasannya) dapat memengaruhi strategi penuntutan, pembuktian, maupun pemidanaan (Bawono & Laksana, 2022; Pratiwi & Fuad, 2026; Taqwim et al., 2021).

Kajian tentang Qanun Jinayat yang menyoroti keterlibatan non-Muslim menyebut bahwa Qanun Jinayat mengatur jarīmah dan ʿuqūbāt yang dijatuhkan hakim, dan menyebut cakupan tindak seperti khamar, perjudian, dan khalwat (Apriyanti, 2023). Sementara itu, kajian tentang pengaturan jarīmah khalwat di Qanun 6/2014 menyatakan bahwa salah satu latar belakang pengaturan khalwat adalah pencegahan terjadinya jināyah yang lebih besar, yakni zina (baik muḥṣan maupun ghairu muḥṣan) (Minardi et al., 2022).

Dalam perkara konkursus, konfigurasi ini memunculkan fenomena "berlapis": satu rangkaian perbuatan dapat memuat beberapa jarīmah (misalnya khalwat dan perbuatan lain yang relevan), tetapi masing-masing harus dibuktikan sesuai standar dan prosedur yang berlaku; tujuan preventif (sadd al-dharā'i / pencegahan menuju jarīmah lebih besar) juga sering menjadi rasionalisasi kriminalisasi perbuatan yang dianggap "mengantar" pada jarīmah lain (Apriyanti, 2023; Minardi et al., 2022). Pada saat yang sama, studi vigilantisme mengingatkan bahwa tujuan pengendalian moral melalui Qanun tidak boleh melanggar hak tertuduh dan prosedur pembuktian, sehingga penggabungan beberapa tuduhan (konkursus) harus tetap berada dalam disiplin peradilan yang sah (Fauzan, 2022; Minardi et al., 2022).

________________________________________

9. Perbandingan Ringkas dengan Malaysia dan Brunei: Batas Yurisdiksi dan Penekanan Prosedur

9.1 Malaysia

Dalam konteks Malaysia, kajian mengenai upaya perluasan yurisdiksi pidana syariah menegaskan bahwa yurisdiksi pidana Mahkamah Syariah dibatasi oleh ketentuan federal tertentu, termasuk batas maksimum denda, penjara, dan sebatan, dan penerapan kesalahan syariah dibatasi untuk Muslim yang bertanggung jawab secara hukum (Alam et al., 2022). Kajian harmonisasi hukum di Malaysia juga menyinggung bahwa persoalan konflik yurisdiksi federal-negara bagian dan keterbatasan yurisdiksi Mahkamah Syariah menjadi hambatan implementasi penuh hukum pidana Islam, sehingga diperlukan pendekatan-pendekatan harmonisasi dan rekayasa kewenangan melalui perangkat konstitusional/legislasi (Kurnianingsih et al., 2024).

Bagi pembahasan konkursus, dua studi ini menyiratkan bahwa "penggabungan" beberapa tindak pidana syariah atau pertemuan antara tindak pidana syariah dan tindak pidana sipil dapat dipengaruhi oleh batas yurisdiksi dan arsitektur federalisme; akibatnya, penyelesaian konkursus tidak hanya persoalan teori pidana, tetapi juga desain kompetensi pengadilan (Alam et al., 2022; Kurnianingsih et al., 2024).

9.2 Brunei Darussalam

Adapun Brunei, kajian simposium tentang KUHP Syariah Brunei menegaskan pentingnya membaca hukum pidana syariah baru beserta hukum acara pidananya, serta menyoroti peran prinsip keraguan dalam tradisi pidana Islam dan bagaimana kodifikasi modern bisa berbeda dalam tingkat mengadopsi "keraguan yang luas" sebagai mekanisme pembatas pemidanaan (Rosley et al., 2023). Kajian lapangan tentang implementasi KUHP Syariah Brunei juga menekankan pembatasan pada pengakuan dan pelaksanaan hukuman fisik, serta menyebut kecenderungan penekanan pada moderasi dan ketelitian prosedural (Hakim, 2021).

Dalam perkara konkursus, pesan metodologis dari Brunei relevan: ketika ada beberapa tuduhan sekaligus, kualitas prosedur (termasuk pembatasan bukti/pengakuan) sangat menentukan apakah pemidanaan benar-benar "adil" dan protektif terhadap terdakwa, sebagaimana ideal klasik yang menekankan kehati-hatian dalam menghukum (Hakim, 2021; Hasan, 2012; Rosley et al., 2023).

________________________________________

10. Kesimpulan

Konkursus dalam hukum Islam secara konseptual dipadankan dengan taʿaddud al-jarāʾim, yaitu keadaan ketika seseorang melakukan beberapa jarīmah sementara masing-masing belum diputus secara final (Barodi, 2021). Kerangka penanganannya bertumpu pada fondasi umum fikih jināyah: klasifikasi jarīmah (ḥudūd, qiṣāṣ-diyāt, taʿzīr) dan tujuan pemidanaan yang mencakup keadilan, pencegahan, serta perbaikan pelaku — dengan taʿzīr memberi ruang diskresi dan nilai edukatif (Bawono & Laksana, 2022; Harahap et al., 2024; Iman, 2021; Moustafa, 2013).

Dalam praktik negara modern, pembahasan konkursus semakin dipengaruhi oleh pembedaan syariah–fikih–qanun dan proses kodifikasi yang dapat memonopoli penafsiran sekaligus menyisakan ketegangan dengan pluralitas tradisi fikih (Razi & Mokhtar, 2020; Salleh & Widigdo, 2024). Yang paling tegas dari sumber-sumber yang tersedia adalah penekanan pada disiplin pembuktian dan prosedur: pembuktian zina (misalnya) mensyaratkan standar ketat, prinsip shubhat mendorong kehati-hatian, dan hak terdakwa untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah harus dijaga — terutama ketika beberapa tuduhan hadir sekaligus (Fauzan, 2022; Hasan, 2012; Moustafa, 2018).

Meski sumber yang tersedia menyebut adanya "dua teori" fuqahā' tentang taʿaddud al-jarāʾim, rincian kedua teori tersebut tidak dijelaskan dalam materi rujukan yang diberikan; karenanya, elaborasi teknis model pemidanaan konkursus (misalnya bentuk-bentuk penggabungan pidana) tidak dapat dipastikan dari sumber ini saja (Barodi, 2021). Namun demikian, prinsip-prinsip yang ditopang rujukan — diskresi taʿzīr, orientasi maqāṣid, ketelitian pembuktian, dan perlindungan prosedural — memberi kerangka akademik yang kuat untuk menilai dan merancang penanganan perkara-perkara "perbarengan jarīmah" secara adil dalam konteks kontemporer (Bawono & Laksana, 2022; Hakim, 2021; Iman, 2021; Sanjaya, 2023; Santoso, 2012).

________________________________________

Daftar Pustaka

Alam, S., Fajrin, Y. A., Al-Fatih, S., & Borsa, M. Ö. (2022). Islamic Criminal Law Study on The Seizure of Corruptor Assets as an Indonesian's Criminal Sanction in The Future. Juris (Jurnal Ilmiah Syariah), 21(2), 143. https://doi.org/10.31958/juris.v21i2.6722

Apriyanti, A. (2023). Proof of Adultery: An Islamic Legal Perspective on the Dilemma Between Norms and Human Dignity. Islam Realitas Journal of Islamic & Social Studies, 9(2), 153. https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v9i2.7599

Ariyanti, V. (2023). Legal protection for victims of sexual violence in Indonesia in the perspectives of victimology and fiqh jinayah. El-Aqwal Journal of Sharia and Comparative Law, 121–134. https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v2i2.9411

Barodi, N. B. S. S. (2021). The Shari'ah Legal Profession in the Philippines: The Status Quo and Cues of Its Future. Iium Law Journal, 29(2), 331–362. https://doi.org/10.31436/iiumlj.v29i2.563

Bawono, B. T., & Laksana, A. W. (2022). The Juridical Study on the Implementation of the Ijarah Muntahiya bi at-Tamlik Contract in the Concept of Luzumu al-'Aqdi. Addin, 16(2), 215. https://doi.org/10.21043/addin.v16i2.17024

Fauzan, F. (2022). Alternatives to Criminal Conviction in a Comparative Analysis of Positive Law and Islamic Criminal Law. Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam, 7(1), 185. https://doi.org/10.29240/jhi.v7i1.4308

Hakim, M. L. (2021). Sharī'a, Fiqh, and Qānūn: A Portrait of the Cognitive Nature of Islamic Law in Indonesia. Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum, 55(1), 25. https://doi.org/10.14421/ajish.v55i1.953

Harahap, Z. A. A., Zulfan, & Ridwan, M. (2024). Analyzing the Offense of Juvinile Khalwat in Aceh: Evaluation of Qanun Number 14 of 2003 from an Islamic Legal Perspective. Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 79–94. https://doi.org/10.24090/mnh.v18i1.10648

Hasan, H. (2012). Contemporary Issues Facing the Criminalization of Polygamy. Ahkam Jurnal Ilmu Syariah, 12(2). https://doi.org/10.15408/ajis.v12i2.960

Iman, R. Q. (2021). The Position of Qanun 6 of 2014 on Jinayat Law Toward Act 11 of 2012 on Juvenile Criminal Justice System Related to Child Criminal Punishment. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 10(1), 65. https://doi.org/10.25216/jhp.10.1.2021.65-87

Ismail, F. H., Sulong, J., Muzana, Z., Sabirin, & Kirin, A. B. (2022). Vigilantism among the Community in Aceh Against the Accused of Violating the Shariah Criminal Law. Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 17(2), 531–553. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v17i2.6751

Kurnianingsih, M., Saputri, I. M., Hartanto, H., & Iksan, M. (2024). Sexual Exploitation in Child Trafficking (Case Study Decision Number 29/Pid.Sus/2019/PN.Tim and 311/Pid.Sus/2021/PN.Pol). Jurnal Multidisiplin Madani, 4(4), 493–500. https://doi.org/10.55927/mudima.v4i4.8912

Minardi, A., Afriantari, R., & Maesuroh, M. (2022). The Implementation of Islamic Penal Law in Brunei Darussalam and International Society. Socio Politica Jurnal Ilmiah Jurusan Sosiologi, 11(1), 1–9. https://doi.org/10.15575/socio-politica.v11i1.7961

Moustafa, T. (2013). Judging in God's Name: State Power, Secularism, and the Politics of Islamic Law in Malaysia. Oxford Journal of Law and Religion, 3(1), 152–167. https://doi.org/10.1093/ojlr/rwt035

Moustafa, T. (2018). Constituting Religion. https://doi.org/10.1017/9781108539296

Pratiwi, C. S., & Fuad, A. N. (2026). Bridging Sharia and Human Rights: An Innovative Pedagogical Approach in Indonesia. Teaching Theology & Religion, 29(1), 34–45. https://doi.org/10.1111/teth.70026

Razi, M., & Mokhtar, K. A. (2020). The Challenges of Shariah Penal Code and Legal Pluralism in Aceh. Jurnal Media Hukum, 27(2). https://doi.org/10.18196/jmh.20200151

Rosley, N. A. B., Hashim, H., & Jen-T'chiang, N. Z. C. (2023). Combating the Macau Scam in Malaysia: Strategies for Mitigation and Resolution from Civil Law and Sharī'ah Perspectives. Law Policy and Social Science, 2(2), 30–44. https://doi.org/10.55265/lpssjournal.v2i2.40

Saifuddin, S., Tajuddin, H. H. A., Yahya, M. A., Rahman, M. R. A., & Hashim, F. Y. (2024). Examining the Application of Standard of Proof in Criminal Cases: A Comparative Analysis of Islamic Law and Common Law in Malaysia. Malaysian Journal of Syariah and Law, 12(1), 11–22. https://doi.org/10.33102/mjsl.vol12no1.491

Salleh, A. M. M., & Widigdo, M. S. A. (2024). Mapping the Bruneian and Acehnese Responses Towards Sharia Law Formalization and Its Implementation. Ijish (International Journal of Islamic Studies and Humanities), 7(1), 66–82. https://doi.org/10.26555/ijish.v7i1.8625

Sanjaya, A. (2023). Jual-Beli Narkotika Dikaitkan Dengan Hukum Islam. Intellectual Law Review (Ilre), 1(1), 32–41. https://doi.org/10.59108/ilre.v1i1.3

Santoso, T. (2012). Implementation of Islamic Criminal Law in Indonesia: Taʿzīr Punishment as a Solution? Iium Law Journal, 19(1). https://doi.org/10.31436/iiumlj.v19i1.6

Taqwim, I., Hasibuan, P., & Zulkarnain, Z. (2021). The Comparative Study of Child Drug Abuse Cases. Jurnal Pembaharuan Hukum, 8(2), 218. https://doi.org/10.26532/jph.v8i2.16169

Wahyudi, F. (2022). Ithbāt Ṭalāq: An Offer of Legal Solutions to Illegal Divorce in Indonesia. Al-Ahkam, 32(2), 211–232. https://doi.org/10.21580/ahkam.2022.32.2.11720