01499 - Kompetensi Absolut: Kewenangan Pengadilan Berdasarkan Jenis Atau Materi Perkara Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia

Abstract

This article examines the concept of absolute competence (kompetensi absolut) as subject-matter jurisdiction in the framework of Islamic law (fiqh) and Indonesian positive law, particularly as applied within the Religious Courts (Peradilan Agama). Absolute competence refers to the division of adjudicative authority among different judicial environments based on the type or subject matter of the case, distinguishing it from relative competence which is determined by territorial jurisdiction. In the fiqh tradition, dispute resolution is mapped through three principal models: al-sulh (conciliation), tahkim (arbitration), and wilayat al-qadha (judicial authority), all of which must maintain conformity with Islamic principles. In Indonesian positive law, the absolute competence of the Religious Courts is normatively grounded in Article 49 of the Religious Courts Law, encompassing matters of marriage, inheritance, wills, grants, endowments, alms, and Islamic economy. The principle of Islamic personality (asas personalitas keislaman) and voluntary submission to Islamic law serve as the foundational criteria for determining subject-matter jurisdiction. Significant developments include the expansion of competence to cover Islamic economic disputes, the Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012 which affirmed the exclusive litigation jurisdiction of Religious Courts in Islamic banking disputes, and the enactment of the Compilation of Islamic Economic Law (KHES) as a substantive legal reference. However, challenges remain in implementation, including jurisdictional overlaps in bankruptcy/PKPU cases, mortgage execution disputes, and insufficient human resource capacity in Islamic economic law. This article concludes that while absolute competence has been normatively established, regulatory consolidation and institutional capacity building are still urgently needed to ensure its effective operationalization as legal certainty.

Keywords: absolute competence, subject-matter jurisdiction, Religious Courts, Islamic economy, personalitas keislaman

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep kompetensi absolut sebagai yurisdiksi berbasis materi perkara dalam kerangka hukum Islam (fiqh) dan hukum positif Indonesia, khususnya dalam lingkungan Peradilan Agama. Kompetensi absolut dipahami sebagai pembagian kekuasaan mengadili antarlembaga peradilan yang berbeda berdasarkan jenis atau materi pokok sengketa, yang membedakannya dari kompetensi relatif yang ditentukan oleh wilayah hukum. Dalam tradisi fiqh, penyelesaian sengketa dipetakan melalui tiga model utama: al-sulh (perdamaian), tahkim (arbitrase), dan wilayat al-qadha (kekuasaan kehakiman), yang semuanya dituntut menjaga keselarasan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hukum positif Indonesia, kompetensi absolut Peradilan Agama dirumuskan secara normatif dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama, mencakup bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Asas personalitas keislaman dan penundukan diri sukarela kepada hukum Islam menjadi fondasi penentu subjek yang masuk dalam yurisdiksi tersebut. Perkembangan penting mencakup perluasan kewenangan ke sengketa ekonomi syariah, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang menegaskan monopoli litigasi Peradilan Agama dalam sengketa perbankan syariah, serta terbitnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai rujukan hukum materiil. Namun demikian, tantangan implementasi masih ditemukan, meliputi tumpang tindih kewenangan dalam perkara kepailitan/PKPU, eksekusi hak tanggungan, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum ekonomi syariah. Artikel ini menyimpulkan bahwa meskipun kompetensi absolut telah dirumuskan secara normatif, konsolidasi regulasi dan penguatan kapasitas kelembagaan masih sangat diperlukan agar prinsip yurisdiksi absolut benar-benar terwujud sebagai kepastian hukum yang operasional.

Kata Kunci: kompetensi absolut, yurisdiksi materi perkara, Peradilan Agama, ekonomi syariah, personalitas keislaman

________________________________________

A. Pendahuluan

Dalam kerangka hukum Islam (fiqh) maupun hukum positif Indonesia yang mengakomodasi penerapan hukum Islam melalui Peradilan Agama, istilah kompetensi atau kewenangan mengadili merupakan instrumen kunci untuk menentukan lembaga peradilan mana yang berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu perkara berdasarkan jenis atau materi pokok sengketa (subject-matter jurisdiction) (Aryanto, 2019; Faisal, 2017). Literatur hukum Indonesia secara konsisten membedakan kompetensi pengadilan menjadi kompetensi absolut dan kompetensi relatif; kompetensi absolut dipahami sebagai pembagian kekuasaan mengadili antarlingkungan peradilan yang berbeda berdasarkan jenis atau materi perkara, sedangkan kompetensi relatif mengatur pembagian kewenangan antarpengadilan yang sejenis dan setingkat berdasarkan wilayah hukum atau domisili (Faisal, 2017; Fariana, 2016; Wijayati & Rosadi, 2020).

Pembidangan kewenangan semacam ini sejalan dengan gagasan bahwa tiap lingkungan peradilan memiliki yurisdiksi yang bersifat "mutlak" (absolut) atas perkara-perkara tertentu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; di luar itu, pengadilan dianggap tidak berwenang mengadili (Aryanto, 2019; Fariana, 2016). Kerangka tersebut menjadi sangat relevan ketika hukum Islam beroperasi sebagai dasar materiil bagi jenis perkara tertentu—misalnya perkawinan, waris, wakaf, hibah, dan ekonomi syariah—yang secara normatif ditempatkan sebagai kompetensi absolut Peradilan Agama (Aryanto, 2019; Thohari, 2015).

________________________________________

B. Kompetensi Absolut dalam Perspektif Hukum Islam: Qadla, Tahkim, dan Sulh sebagai Model Penyelesaian Sengketa

Dalam literatur fiqh, peradilan (qadla) dipahami sebagai institusi untuk menyelesaikan dan memutuskan perkara, sehingga eksistensi lembaga peradilan mensyaratkan unsur-unsur (rukun) tertentu dan menegaskan adanya otoritas mengikat dari putusan (Rasyid & Putri, 2019). Dalam kajian tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan peradilan menurut fiqh qadha, penyelesaian sengketa dalam tradisi hukum Islam kerap dipetakan ke dalam tiga model utama, yakni al-sulh (perdamaian), tahkim (arbitrase), dan wilayat al-qadha (kekuasaan kehakiman atau peradilan). Pemetaan ini penting untuk memahami bahwa "kewenangan" dalam hukum Islam tidak hanya dimaknai sebagai forum peradilan negara, tetapi juga meliputi pranata penyelesaian sengketa yang dapat bersifat non-litigasi (seperti sulh dan tahkim) maupun litigasi (wilayat al-qadha).

Di dalam diskursus yang membandingkan penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada masa Nabi Muhammad SAW. dan era reformasi di Indonesia, ditegaskan bahwa model perdamaian, arbitrase, dan kekuasaan kehakiman merupakan instrumen penting untuk memberi solusi adil bagi pihak bersengketa, meskipun bentuk institusional dan perangkat normatifnya berbeda sesuai perkembangan zaman (Guk-Guk et al., 2019). Dengan demikian, pembahasan "kompetensi absolut menurut hukum Islam" dapat dipahami sebagai penegasan bahwa ketika hubungan hukum dibangun di atas prinsip syariah, penyelesaian sengketa idealnya mengikuti mekanisme penyelesaian yang menjaga keselarasan dengan prinsip-prinsip syariah, baik dalam jalur litigasi maupun non-litigasi (Guk-Guk et al., 2019).

Namun, ketika konsep otoritas penyelesaian sengketa itu diproyeksikan ke dalam sistem peradilan negara modern seperti Indonesia, kompetensi absolut menjadi konsep yang sangat positivistik, karena batas kewenangan ditentukan oleh undang-undang yang membagi yurisdiksi antarlembaga peradilan (Aryanto, 2019; Faisal, 2017). Dalam konteks Indonesia, karena Peradilan Agama diposisikan sebagai salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung dengan kewenangan tertentu bagi orang-orang Islam pada jenis perkara tertentu, maka "kompetensi absolut" Peradilan Agama merepresentasikan bentuk institusionalisasi dari wilayah perkara yang secara materiil terkait langsung dengan hukum Islam—misalnya perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat atau infak atau sedekah, serta ekonomi syariah (Aryanto, 2019; Thohari, 2015). Penguatan bentuk institusional ini juga dipandang berkaitan dengan karakter hukum Islam sebagai living law yang hidup dan diamalkan, sehingga penambahan atau penguatan kompetensi absolut Peradilan Agama sering dipahami sebagai respons terhadap dinamika kebutuhan masyarakat Muslim (Hadiyanto, 2020; Thohari, 2015).

________________________________________

C. Konsep Kompetensi Absolut: Pembagian Kekuasaan Mengadili Berdasarkan Jenis atau Materi Perkara

Secara konseptual, kompetensi absolut—juga disebut yurisdiksi absolut—dipahami sebagai kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan mengadili antarbadan peradilan yang berbeda; ia ditentukan oleh jenis atau materi perkara yang diberikan kepada masing-masing lingkungan peradilan (Faisal, 2017; Wijayati & Rosadi, 2020). Karena pembagian ini bersifat atributif (pemberian kewenangan oleh undang-undang), konsekuensi dasarnya ialah perkara yang termasuk kompetensi suatu lingkungan peradilan menjadi kewenangan "mutlak" baginya untuk diperiksa dan diputus, dan sebaliknya perkara di luar bidangnya tidak boleh diadili oleh pengadilan tersebut (Aryanto, 2019; Fariana, 2016).

Definisi ini berulang ditegaskan dalam literatur peradilan agama, termasuk contoh klasik bahwa perkara perkawinan bagi orang Islam berada dalam kompetensi Peradilan Agama, sedangkan bagi non-Islam berada pada Peradilan Umum (Fariana, 2016; Wijayati & Rosadi, 2020). Penegasan semacam itu juga muncul dalam kajian-kajian yang memotret titik singgung kewenangan absolut antarpengadilan, yang menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap kompetensi absolut dapat berakibat gugatan tidak diterima atau pengadilan dinyatakan tidak berwenang (Aryanto, 2019).

Pada saat yang sama, kompetensi absolut juga dipahami sebagai mekanisme ketertiban peradilan: pembatasan jenis perkara yang boleh diperiksa oleh suatu pengadilan bertujuan mencegah kekacauan dan tumpang tindih kewenangan, sekaligus memberi kepastian bagi pencari keadilan mengenai forum yang tepat (Aryanto, 2019). Dalam konteks Peradilan Agama, konsekuensi praktis dari doktrin ini adalah kewajiban pengadilan untuk menilai sejak awal apakah perkara yang diajukan termasuk kompetensi absolutnya; jika jelas tidak termasuk, pengadilan tidak boleh menerimanya (Fariana, 2016; Witro, 2021). Dalam pembahasan mengenai sengketa ekonomi syariah, prinsip ini bahkan dirumuskan lebih tegas: ketika sengketa timbul dari akad berbasis prinsip syariah dan termasuk ruang lingkup ekonomi syariah, maka Peradilan Agama diposisikan memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya dalam jalur litigasi (Aryanto, 2019; Najib, 2020).

________________________________________

D. Asas Personalitas Keislaman dan Penundukan Diri: Kunci Penentuan Subjek yang Masuk Kompetensi Absolut Peradilan Agama

Salah satu fondasi filosofis kompetensi Peradilan Agama adalah asas personalitas keislaman, yakni prinsip yang menautkan kewenangan Peradilan Agama pada subjek hukum yang beragama Islam atau pihak yang secara sukarela menundukkan diri pada hukum Islam dalam hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama (Astanti et al., 2019; Hadiyanto, 2020). Dalam kajian landasan filosofis kompetensi Peradilan Agama di bidang ekonomi syariah, asas personalitas keislaman diartikulasikan mencakup bukan hanya Muslim, tetapi juga non-Muslim yang tunduk secara sukarela kepada hukum Islam dalam hubungan hukum yang memuat prinsip syariah (Astanti et al., 2019).

Penjelasan serupa muncul dalam kajian strategi penguatan fungsi Pengadilan Agama yang mengutip penjelasan Pasal 49: frasa "antara orang-orang yang beragama Islam" juga mencakup orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri secara sukarela kepada hukum Islam terkait perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama (Azzahra & Shuaib, 2022; Hadiyanto, 2020). Dengan demikian, batas kompetensi absolut Peradilan Agama tidak hanya subjektif (agama para pihak), tetapi juga kualitatif terkait adanya penundukan diri pada prinsip syariah dalam hubungan hukum tertentu (Astanti et al., 2019; Hadiyanto, 2020).

Meskipun demikian, sumber-sumber yang tersedia menunjukkan adanya nuansa perdebatan pada tataran empiris maupun argumentasi normatif. Dalam satu sisi, terdapat pandangan yang menegaskan bahwa untuk sengketa tertentu—misalnya waris di antara orang Islam—perkara tersebut harus diselesaikan di Pengadilan Agama (Anwar & Usman, 2021; Rohman & Sugeng, 2018). Namun di sisi lain, kajian konflik kewenangan waris menunjukkan argumen bahwa Pengadilan Negeri juga dapat berwenang menangani sengketa waris orang Islam apabila para pihak tidak menundukkan diri secara sukarela kepada hukum Islam, dengan mendasarkan analisisnya pada relasi antara kewenangan Peradilan Umum dan penjelasan Pasal 49 UU Peradilan Agama mengenai "antara orang Islam" sebagai orang atau badan hukum yang sukarela tunduk pada hukum Islam (Wijayati & Rosadi, 2020).

Perbedaan arah argumentasi ini mengindikasikan bahwa asas personalitas keislaman dan konsep penundukan diri, meskipun menjadi dasar penting kompetensi absolut, masih dapat menimbulkan sengketa kewenangan ketika ditarik ke praktik dan dibenturkan dengan norma-norma peradilan lain (Anwar & Usman, 2021; Wijayati & Rosadi, 2020).

________________________________________

E. Ruang Lingkup Kompetensi Absolut Peradilan Agama Berdasarkan Materi Perkara: Pasal 49 dan Perkembangannya

Sejumlah rujukan menegaskan bahwa kewenangan atau kompetensi absolut Peradilan Agama dalam hukum positif Indonesia dirumuskan secara limitatif pada bidang-bidang tertentu. Penjelasan yang konsisten menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam pada bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah (Azzahra & Shuaib, 2022; Hudiata, 2018). Rumusan yang sama juga ditegaskan dalam pembahasan dinamika perkara perdata Islam di Pengadilan Agama, yang menempatkan kewenangan absolut sebagai kewenangan berdasarkan jenis perkara yang diperiksa dan diputus (Hudiata, 2018; Widjajati, 2019).

Dengan mengacu pada pembidangan tersebut, kewenangan pengadilan berbasis jenis atau materi perkara menjadi alat untuk menjawab pertanyaan "pengadilan mana yang berwenang" sehingga perkara tidak ditolak karena pengadilan tidak berwenang mengadili (Aryanto, 2019; Widjajati, 2019).

Perkembangan penting yang berulang disebut dalam berbagai kajian ialah perluasan kompetensi absolut Peradilan Agama setelah perubahan UU Peradilan Agama, khususnya dengan dimasukkannya ekonomi syariah sebagai salah satu bidang kompetensi (Witro, 2021). Dalam penelitian tentang kewenangan lembaga penyelesaian sengketa perbankan syariah, ditegaskan bahwa sejak perubahan UU Peradilan Agama, kompetensi absolut Peradilan Agama diperluas dan pengaturan dalam UU Perbankan Syariah memperkuat kewenangan Peradilan Agama menyelesaikan sengketa perbankan syariah, meskipun sempat muncul polemik akibat penjelasan Pasal 55 ayat (2) (Fariana, 2016). Sejalan dengan itu, kajian eksistensi Peradilan Agama dalam sengketa bisnis syariah juga menegaskan bahwa kompetensi absolut dan kompetensi relatif merupakan bagian tak terpisahkan dari lembaga peradilan, dan dalam konteks ekonomi syariah Peradilan Agama memiliki kompetensi absolut memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di antara para pihak yang terlibat dalam akad ketika terjadi sengketa (Aryanto, 2019; Najib, 2020).

________________________________________

F. Kewenangan Berdasarkan Jenis Perkara dalam Peradilan Agama: Contentiosa dan Voluntair sebagai Tipologi Materi Pemeriksaan

Selain pembagian bidang perkara pada Pasal 49, literatur tentang putusan ekonomi syariah dan praktik peradilan agama membedakan jenis perkara berdasarkan ada atau tidaknya sengketa. Putusan pengadilan dipahami sebagai hasil akhir tertulis untuk mengakhiri sengketa (jurisdiksi contentiosa), sedangkan penetapan terkait permohonan disebut jurisdiksi voluntair. Pembedaan ini sejalan dengan literatur sengketa ekonomi syariah yang menyebut secara umum perkara peradilan agama terbagi menjadi perkara tidak mengandung sengketa (voluntaria) dan perkara mengandung sengketa (contentiosa) (Rasyid & Putri, 2019). Karena itu, "kewenangan pengadilan berdasarkan jenis atau materi perkara" dalam Peradilan Agama dapat dipahami bukan hanya dari sisi bidang hukum (perkawinan, waris, ekonomi syariah), tetapi juga dari karakter perkara apakah berbentuk gugatan (sengketa) atau permohonan (non-sengketa) (Rasyid & Putri, 2019).

Pembedaan ini penting secara praktis karena memengaruhi bentuk produk pengadilan (putusan atau penetapan) dan jalur beracara. Misalnya, perkara ekonomi syariah lazimnya berbentuk gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang berakar pada akad, sehingga produk akhirnya berupa putusan (Shomad & Bintoro, 2018). Sebaliknya, perkara seperti isbat nikah, dispensasi kawin, izin poligami, atau pengangkatan wali lebih dekat pada jurisdiksi voluntair, sehingga produk pengadilan berupa penetapan. Dengan demikian, kompetensi absolut berbasis materi perkara tidak dapat dilepaskan dari tipologi prosedural—baik dari sisi bentuk pengajuan (gugatan atau permohonan) maupun bentuk produk (putusan atau penetapan) (Rasyid & Putri, 2019).

________________________________________

G. Kompetensi Absolut dalam Bidang Perkawinan dan Keluarga Islam: Rasionalitas Materi Perkara dan Kepastian Forum

Dalam bidang perkawinan, sumber-sumber menegaskan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara perceraian bagi orang Islam, dan kewenangan ini didasarkan pada ketentuan kompetensi Peradilan Agama (Hudiata, 2018). Pembahasan mengenai pembebanan nafkah anak akibat perceraian pegawai negeri sipil menegaskan bahwa perceraian menyangkut orang Islam yang dilaksanakan secara Islam merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama—di Aceh disebut Mahkamah Syar'iyah—dan akibat hukum lanjutan semestinya juga diputus oleh pengadilan yang memutus perkara asal, yakni Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah. Sementara itu, kajian tentang penyelesaian perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga menyoroti adanya kendala pada level kompetensi absolut, hukum acara, dan hukum materiil dalam penyelesaian perkara keluarga di Pengadilan Agama, yang menunjukkan bahwa meskipun kewenangannya ditentukan, efektivitasnya tetap dipengaruhi perangkat hukum dan praktik peradilan (Bustamin et al., 2022).

Dalam konteks isbat nikah, dasar yuridis kewenangan Pengadilan Agama untuk melakukan isbat nikah dirumuskan dengan mengacu pada penjelasan Pasal 49 UU Peradilan Agama dan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kajian praktik isbat nikah juga menekankan bahwa Pengadilan Agama, seperti pengadilan lain, memikul tugas menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara, serta dilarang menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada atau tidak jelas. Dengan demikian, kompetensi absolut berbasis materi perkara keluarga tidak hanya mengatur pembagian forum, tetapi juga menjadi dasar bagi tanggung jawab negara melalui pengadilan untuk memastikan akses keadilan dan kepastian status hukum dalam ranah keluarga Islam (Hudiata, 2018).

________________________________________

H. Kompetensi Absolut Waris: Penguatan, Penghapusan Hak Opsi, dan Konflik Kewenangan

Dalam bidang kewarisan, beberapa sumber menegaskan bahwa Pasal 49 UU Peradilan Agama menempatkan sengketa waris di antara orang Islam dalam kewenangan Pengadilan Agama, dan bahkan disebut bahwa perluasan norma tersebut menghapus hak opsi (pilihan hukum) dalam sengketa waris (Aryanto, 2019; Rohman & Sugeng, 2018). Pembahasan tentang probabilitas mekanisme small claim court dalam sengketa waris juga menegaskan bahwa kompetensi absolut Peradilan Agama berhubungan dengan materi hukum tertentu, termasuk waris, dan menekankan bahwa subjek hukum yang terlibat harus beragama Islam; jika subjek hukumnya non-Islam, perkara waris tidak menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama dan dialihkan ke peradilan umum (Anwar & Usman, 2021; Rohman & Sugeng, 2018).

Dalam studi dinamika sengketa perdata Islam di Pengadilan Agama, dinyatakan bahwa berdasarkan asas personalitas keislaman, bagi yang beragama Islam forum penyelesaiannya adalah Pengadilan Agama dan bagi non-Islam Pengadilan Negeri, sehingga pilihan hukum dianggap tidak ada lagi dalam logika pembagian forum tersebut (Widjajati, 2019).

Akan tetapi, sebagaimana telah disinggung, terdapat kajian yang menyimpulkan bahwa kewenangan mengadili sengketa waris orang Islam tidak secara absolut hanya milik Pengadilan Agama, karena Pengadilan Negeri juga dapat berwenang jika para pihak tidak menundukkan diri secara sukarela kepada hukum Islam, dengan bertumpu pada pembacaan terhadap kewenangan Peradilan Umum dan penjelasan Pasal 49 UU Peradilan Agama (Wijayati & Rosadi, 2020). Perbedaan ini menunjukkan adanya ketegangan antara konstruksi normatif "mutlak" (absolut) dan realitas argumentasi yang membuka ruang sengketa kewenangan—khususnya ketika parameter "penundukan diri sukarela" dipertentangkan dengan identitas keagamaan para pihak (Widjajati, 2019; Wijayati & Rosadi, 2020). Dengan demikian, kompetensi absolut waris dalam praktik dapat memunculkan konflik kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, sehingga diskursus akademik sering menempatkan isu ini sebagai bagian dari problem tumpang tindih kewenangan dalam sistem peradilan (Aryanto, 2019; Wijayati & Rosadi, 2020).

________________________________________

I. Kompetensi Absolut Hibah dan Wakaf: Materi Perdata Islam sebagai Ciri Kekhususan Peradilan Agama

Bidang hibah dan wakaf juga secara konsisten disebut sebagai bagian dari kompetensi absolut Peradilan Agama dalam daftar bidang perkara Pasal 49 (Hudiata, 2018; Widjajati, 2019). Kajian penyelesaian sengketa wakaf menegaskan bahwa kekuasaan absolut Pengadilan Agama adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara tertentu, yakni perdata Islam tertentu bagi orang Islam, dan dalam penyelesaian sengketa wakaf negara melalui Pengadilan Agama bertugas mengadili dan menyelesaikan perkara wakaf yang merupakan kekuasaan absolut Pengadilan Agama (Witro, 2021; Yasin & Subkhi, 2012).

Dalam kajian peradilan agama sebagai penegak hukum Islam, ditekankan bahwa kewenangan absolut Peradilan Agama bersifat limitatif pada perkara perdata tertentu termasuk hibah dan wakaf, dan Pengadilan Agama diwajibkan meneliti apakah perkara yang diajukan termasuk kewenangan absolutnya; jika tidak, Pengadilan Agama dilarang menerima dan memeriksa perkara tersebut (Hudiata, 2018; Witro, 2021).

Pada tataran praktik, kajian mengenai putusan-putusan pembatalan hibah dan pencabutan hibah menekankan bahwa peradilan memiliki kompetensi absolut dan relatif, dan bahwa kompetensi absolut Pengadilan Agama ditentukan dalam pasal-pasal yang mengatur jenis perkara yang dapat diperiksa (Hudiata, 2018; Sa'diyah et al., 2021). Walaupun kajian tersebut juga menyoroti penggunaan beragam sumber hukum materiil oleh hakim—misalnya KHI, KUH Perdata, KHES, dan fiqh—titik relevansinya bagi topik kompetensi absolut adalah bahwa hibah sebagai materi perdata Islam ditempatkan dalam lingkup perkara yang secara normatif dapat diperiksa Pengadilan Agama bila subjek hukumnya memenuhi asas personalitas keislaman (Hudiata, 2018; Sa'diyah et al., 2021). Dengan demikian, kewenangan pengadilan berdasarkan jenis atau materi perkara hibah dan wakaf memperlihatkan bagaimana Peradilan Agama menjalankan kekhususan sebagai peradilan yang berorientasi pada penerapan hukum Islam pada bidang perdata tertentu (Hudiata, 2018; Yasin & Subkhi, 2012).

________________________________________

J. Kompetensi Absolut Ekonomi Syariah: Perluasan Mandat, Pilihan Forum, dan Upaya Konsolidasi Regulasi

1. Ekonomi Syariah sebagai Ekspansi Kompetensi Absolut

Berbagai sumber menegaskan bahwa ekonomi syariah merupakan perluasan kompetensi absolut Peradilan Agama yang diperkenalkan melalui perubahan UU Peradilan Agama, dan bahwa dalam konteks ekonomi syariah Peradilan Agama memiliki kompetensi absolut memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa antara para pihak yang terikat dalam akad berbasis prinsip syariah (Aryanto, 2019; Najib, 2020). Kajian urgensi Pengadilan Agama sebagai penyelesai sengketa ekonomi syariah menyatakan bahwa kewenangan mutlak atau kompetensi absolut melekat pada lingkungan peradilan untuk memeriksa dan memutus perkara dalam bidang tertentu, dan ekonomi syariah dimasukkan sebagai salah satu kompetensi tersebut (Aryanto, 2019; Sufiarina, 2017). Hal yang sama ditegaskan dalam kajian strategi pengembangan ekonomi syariah melalui penguatan fungsi Pengadilan Agama: Pengadilan Agama menjadi lembaga tingkat pertama yang berwenang menyelesaikan sengketa pada bidang-bidang Pasal 49, termasuk ekonomi syariah, dan penjelasan Pasal 49 menegaskan makna "antara orang Islam" juga mencakup pihak yang menundukkan diri sukarela kepada hukum Islam (Azzahra & Shuaib, 2022; Hadiyanto, 2020).

Dari sisi hukum materiil, terbitnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dipahami sebagai respons atas perluasan kewenangan Peradilan Agama di bidang ekonomi syariah, sekaligus sebagai pedoman hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara ekonomi syariah (Dinamika Sengketa Perdata Islam Di Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, 2021; Yuniarti, 2019). Kajian sejarah kodifikasi KHES menegaskan bahwa ketika wewenang mengadili sengketa ekonomi syariah menjadi wewenang absolut hakim Pengadilan Agama, dibutuhkan kodifikasi yang lengkap agar ada kepastian dan rujukan standar; KHES dipahami sebagai fiqh muamalah yang dipositifisasi ke dalam peraturan dengan bahasa hukum (Dinamika Sengketa Perdata Islam Di Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, 2021; Yuniarti, 2019). Pada saat yang sama, kajian sejarah dan kedudukan KHES menyoroti bahwa KHES berfungsi sebagai rujukan dalam putusan hakim di peradilan agama, tetapi juga diposisikan sebagai bentuk "peraturan perundang-undangan semu" (pseudo legislation) dalam struktur peraturan perundang-undangan (Yuniarti, 2019). Nuansa ini menunjukkan bahwa penguatan kompetensi absolut ekonomi syariah berjalan bersamaan dengan kebutuhan penguatan instrumen hukum materiil dan kepastian status normatif perangkat rujukan hakim (Dinamika Sengketa Perdata Islam Di Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, 2021; Yuniarti, 2019).

2. Choice of Forum, Dualisme Yurisdiksi, dan Koreksi Konstitusional

Meskipun ekonomi syariah ditegaskan sebagai kompetensi absolut Peradilan Agama, sejumlah sumber menyoroti adanya dualisme yurisdiksi yang muncul dari pengaturan sengketa perbankan syariah, khususnya terkait Pasal 55 UU Perbankan Syariah yang memunculkan perdebatan choice of forum (L. A. Najib et al., 2024). Kajian dualisme yurisdiksi menyatakan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan kewenangan Peradilan Agama berdasarkan Pasal 49 UU Peradilan Agama, diperkuat Pasal 55 UU Perbankan Syariah, tetapi ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) dipandang mengandung kontradiksi terminologis yang berpotensi menimbulkan penempatan norma keliru mengenai litigasi dan non-litigasi (Aryanto, 2019; L. A. Najib et al., 2024).

Kajian penafsiran hakim di Pengadilan Agama Malang menunjukkan bahwa para hakim terbelah dalam menginterpretasikan Pasal 55 UU Perbankan Syariah: ada yang memandang pasal tersebut memberi opsi forum penyelesaian sengketa, sementara yang lain memandangnya ahistoris karena substansinya sudah tertampung dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama dan berimplikasi mereduksi kewenangan Peradilan Agama (L. A. Najib et al., 2024; Umam & Hariyanto, 2020).

Kontroversi ini kemudian dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Kajian kewenangan lembaga penyelesaian sengketa perbankan syariah menjelaskan bahwa polemik muncul ketika penjelasan Pasal 55 ayat (2) memberikan kewenangan kepada peradilan umum; isu ini diajukan judicial review, dan Mahkamah Konstitusi menyatakan penjelasan tersebut bertentangan dengan UUD dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (Fariana, 2016). Sejalan dengan itu, kajian penyelesaian sengketa ekonomi syariah pascaputusan MK menyatakan bahwa penghapusan penjelasan Pasal 55 ayat (2) dimaksudkan untuk memulihkan kepastian hukum, sehingga sengketa ekonomi syariah—terutama perbankan syariah—dalam jalur litigasi menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama dan tidak dapat diproses di luar Pengadilan Agama (Af'idah, 2023). Kajian lain juga menegaskan bahwa pasca Putusan MK, kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa perbankan syariah merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama dan penyelesaian di peradilan lain akan melanggar prinsip yurisdiksi absolut, sembari tetap membuka kemungkinan penyelesaian non-litigasi menurut UU Arbitrase dan ADR (Fariana, 2016; Nurjaman & Witro, 2022).

Namun demikian, sejumlah sumber mengingatkan bahwa meskipun Putusan MK menghapus penjelasan Pasal 55 ayat (2), perdebatan masih dapat muncul karena putusan tersebut tidak menghapus pasal utamanya, sehingga diskursus tentang pilihan forum dan implementasinya masih berpotensi memunculkan praktik pengajuan sengketa ke Pengadilan Negeri dengan dalih kebebasan berkontrak (Fariana, 2016; Nur, 2017). Dalam kajian kecenderungan masyarakat memilih lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dinyatakan bahwa kepastian hukum yang dicita-citakan oleh keputusan MK belum sepenuhnya terwujud karena masih ada pihak yang mengajukan sengketa ke pengadilan negeri dengan dalih asas kebebasan berkontrak (L. A. Najib et al., 2024; Nur, 2017). Dengan demikian, koreksi konstitusional memperkuat klaim kompetensi absolut Peradilan Agama dalam litigasi ekonomi syariah, tetapi tantangan budaya hukum, pemahaman aparat, dan praktik kontraktual tetap memengaruhi efektivitas penegasannya (Nur, 2017; Nurjaman & Witro, 2022).

3. Jalur Non-Litigasi dalam Sengketa Ekonomi Syariah dan Hubungannya dengan Kompetensi Absolut Litigasi

Sejumlah sumber membedakan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Dalam pembahasan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, ditegaskan bahwa jalur litigasi diarahkan melalui Peradilan Agama, sedangkan jalur non-litigasi dapat melalui musyawarah mufakat, alternatif penyelesaian sengketa, atau BASYARNAS; tetapi penguatan atau eksekusi tertentu terhadap putusan arbitrase tetap dikaitkan dengan Pengadilan Agama (Fadri et al., 2020; Nurjaman & Witro, 2022). Kajian peran lembaga alternatif penyelesaian sengketa juga menegaskan bahwa UU Peradilan Agama yang memperluas kewenangan ekonomi syariah menjadikan kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam litigasi, sementara peran lembaga ADR tetap relevan namun menghadapi tantangan kompetensi aparat dan ketersediaan dasar hukum ekonomi syariah (Fadri et al., 2020; Fatakh & Harsya, 2023).

Dari perspektif fatwa DSN-MUI, penyelesaian sengketa ekonomi syariah diposisikan beragam, dengan jalur musyawarah mufakat sebagai jalur utama yang harus ditempuh terlebih dahulu sebelum para pihak memilih jalur lain, dan pemilihan forum tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah (Busroh, 2018; Shomad & Bintoro, 2018). Kajian fatwa DSN-MUI juga menegaskan konsekuensi Putusan MK yang menghapus kewenangan litigasi di luar Peradilan Agama, sehingga jika para pihak tidak memilih Pengadilan Agama, pilihan mereka dibatasi pada forum non-litigasi yang disepakati secara tertulis dalam perjanjian dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Busroh, 2018; Shomad & Bintoro, 2018).

Rangkaian sumber tersebut menunjukkan pola sintesis: kompetensi absolut Peradilan Agama menegaskan monopoli litigasi pada sengketa ekonomi syariah, sementara hukum positif dan praktik fatwa mengakui pluralitas jalur non-litigasi selama tetap memenuhi prasyarat kesepakatan, kesesuaian syariah, dan pada titik tertentu keterkaitan eksekusi atau validasi dengan otoritas peradilan (Busroh, 2018; Nurjaman & Witro, 2022). Dengan demikian, "kewenangan pengadilan berdasarkan jenis atau materi perkara" dalam ekonomi syariah perlu dipahami bersama arsitektur penyelesaian sengketa berlapis yang memadukan litigasi (kompetensi absolut Peradilan Agama) dan non-litigasi (sulh/ADR/arbitrase) dalam horizon prinsip syariah (Busroh, 2018; Fadri et al., 2020).

________________________________________

K. Kewajiban Pengadilan Menilai Kompetensi Absolut dan Konsekuensi Pelanggarannya

Berbagai sumber menegaskan bahwa kompetensi absolut bersifat threshold issue: pengadilan harus menilai sejak awal dan tidak boleh menerima perkara di luar kompetensi absolutnya. Dalam kajian kewenangan absolut peradilan, dinyatakan bahwa pengadilan agama diharuskan meneliti apakah perkara yang diajukan termasuk kekuasaan absolutnya; jika tidak, pengadilan agama dilarang menerima, dan pihak tergugat dapat mengajukan eksepsi absolut yang dapat diajukan sejak jawaban pertama bahkan kapan saja (Fariana, 2016; Witro, 2021). Pemahaman serupa juga muncul dalam pembahasan sengketa wakaf, yang menekankan kewajiban Pengadilan Agama menilai apakah perkara masuk kekuasaan absolutnya (Witro, 2021; Yasin & Subkhi, 2012). Di sisi lain, kajian tentang gugatan yang tidak diterima karena kompetensi absolut menunjukkan bahwa titik singgung yurisdiksi dapat menimbulkan konsekuensi prosedural serius, termasuk pengadilan dinyatakan tidak berwenang dan gugatan tidak dapat diterima (Aryanto, 2019).

Dalam konteks ekonomi syariah, konsekuensi ini menjadi krusial karena sengketa kerap berangkat dari akad, dan pilihan forum yang tidak selaras dengan kompetensi absolut dapat menciptakan ketidakpastian. Kajian dualisme yurisdiksi menilai bahwa penerapan asas personalitas keislaman dan asas penundukan diri sukarela kepada hukum Islam memperkuat klaim Peradilan Agama sebagai forum penyelesaian sengketa ekonomi syariah (Astanti et al., 2019; L. A. Najib et al., 2024). Kajian lain menegaskan bahwa pihak-pihak yang melakukan akad berdasarkan prinsip syariah tertutup untuk melakukan pilihan hukum melalui pengadilan di luar Pengadilan Agama, sehingga kompetensi absolut Peradilan Agama menjadi dasar untuk menolak pengajuan ke forum lain (Fariana, 2016; Gunawan, 2017). Dengan demikian, kompetensi absolut tidak hanya bersifat institusional, melainkan juga normatif-prosedural: ia mengarahkan penerimaan perkara, membatasi pilihan litigasi, dan menjadi dasar eksepsi serta putusan tidak dapat diterima bila forum yang dipilih melanggar yurisdiksi absolut (Fariana, 2016).

________________________________________

L. Tantangan Implementasi Kompetensi Absolut: Instrumen Hukum, SDM, dan Praktik Tumpang Tindih Kewenangan

Sejumlah sumber menunjukkan bahwa penguatan kompetensi absolut—terutama pada ekonomi syariah—menghadapi kendala substansi hukum dan kapasitas aparat. Kajian eksistensi Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa bisnis syariah mencatat kendala berupa belum tersedianya hukum materiil yang memadai sebagai pegangan hakim, serta masih banyak aparat hukum yang belum mengerti ekonomi syariah atau hukum bisnis Islam (A. Najib, 2020). Kajian peran strategis Pengadilan Agama dalam sengketa ekonomi syariah juga menekankan perlunya penguatan aspek kelembagaan dan sumber daya manusia agar pelaksanaan kewenangan absolut ekonomi syariah efektif (Bintoro, 2018; Fatakh & Harsya, 2023). Di wilayah tertentu, kajian implementasi kewenangan ekonomi syariah di Kalimantan Timur menekankan bahwa perkara ekonomi syariah yang masuk masih minim dan pengadilan baru pertama menangani, sementara hukum materiil ekonomi syariah belum terkumpul dalam satu peraturan tertentu sehingga diperlukan pengembangan kemampuan rechtvinding hakim (Muyassar et al., 2022; A. Najib, 2020).

Di sisi lain, beberapa kajian menyoroti kebutuhan perangkat hukum acara. Dalam artikel tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam sengketa perbankan syariah, dinyatakan bahwa dalam UU Peradilan Agama tidak diatur secara khusus hukum acara sengketa ekonomi syariah, bahkan tidak dijumpai pasal yang mengatur hukum acara sengketa ekonomi syariah (Bintoro, 2018; Nurhasanah & Nasution, 2016). Kajian penegakan hukum ekonomi syariah di wilayah PTA Bandung juga menegaskan kendala belum tersedianya hukum formil yang terkodifikasi—misalnya kompilasi hukum acara ekonomi syariah—serta masih adanya aparat hukum yang belum kompeten di bidang ekonomi syariah (A. Najib, 2020). Dalam konteks ini, PERMA mengenai tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah dipahami sebagai dukungan regulatif untuk mengarahkan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, meskipun kebutuhan penguatan kelembagaan dan kompetensi hakim tetap menjadi fokus (Azzahra & Shuaib, 2022; Sukadi & Zuhriah, 2021).

________________________________________

M. Titik Singgung Kompetensi Absolut: Kepailitan atau PKPU, Hak Tanggungan, dan Problem Konsistensi Forum

Walaupun secara normatif ekonomi syariah ditempatkan sebagai kompetensi absolut Peradilan Agama, beberapa sumber menunjukkan bahwa dalam tataran empiris masih ada jenis perkara tertentu yang diproses di peradilan lain, sehingga melahirkan titik singgung kewenangan.

Pertama, pada kepailitan dan PKPU berbasis akad syariah. Kajian kepailitan menurut hukum perbankan syariah menyatakan bahwa pascaUU Peradilan Agama, kewenangan absolut sengketa ekonomi Islam beralih ke Pengadilan Agama, dan bahkan permohonan pernyataan pailit yang diajukan bank syariah menjadi domain kompetensi absolut Pengadilan Agama; tetapi putusan pengadilan niaga tertentu tidak mempertimbangkan ketentuan kewenangan absolut tersebut. Kajian lain menegaskan bahwa secara normatif pascaputusan MK, semua jenis sengketa lembaga keuangan syariah seharusnya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama termasuk kepailitan dan PKPU, tetapi dalam praktik masih ditemukan perkara tersebut diputus Pengadilan Niaga karena konflik norma, kekosongan pengaturan, dan problem sinkronisasi aturan (Sabir et al., 2021). Bahkan kajian tentang prosedur mediasi menegaskan bahwa kepailitan ekonomi syariah seharusnya menjadi bagian ekonomi syariah dan masuk kewenangan mutlak Pengadilan Agama, tetapi dinamika prosedural dan peluang persinggungan kewenangan dengan Pengadilan Niaga tetap muncul (Asmuni & Arifin, 2024; Sabir et al., 2021).

Sintesis dari sumber-sumber ini menunjukkan bahwa kompetensi absolut berbasis materi perkara dapat menghadapi "bottleneck" ketika subkategori sengketa (pailit atau PKPU) diatur kuat dalam rezim peradilan niaga, sementara norma ekonomi syariah menuntut kesesuaian forum dengan karakter akad syariah (Asmuni & Arifin, 2024; Sabir et al., 2021).

Kedua, pada pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dalam sengketa ekonomi syariah. Kajian landasan filosofis kompetensi Peradilan Agama menyoroti adanya konflik regulasi karena eksekusi hak tanggungan masih menjadi domain Pengadilan Negeri, meskipun hubungan hukumnya termasuk ekonomi syariah (Astanti et al., 2019). Kajian tentang pragmatisme perbankan syariah juga menyatakan bahwa permohonan eksekusi objek hak tanggungan pada perbankan syariah yang diajukan ke Pengadilan Negeri dipandang tidak sah, sehingga diperlukan harmonisasi atau rekonstruksi norma (Astanti et al., 2019; Awaludin, 2023). Dengan demikian, sekalipun materi sengketa berada dalam domain ekonomi syariah, aspek eksekusi tertentu dapat memunculkan pergeseran forum dalam praktik, yang pada gilirannya menantang konsistensi doktrin kompetensi absolut Peradilan Agama (Astanti et al., 2019; Awaludin, 2023).

________________________________________

N. Penutup

Berdasarkan sumber-sumber yang tersedia, "kompetensi absolut menurut hukum Islam" dapat dipahami melalui dua lapis. Pada lapis konseptual fiqh, penyelesaian sengketa dipetakan melalui sulh, tahkim, dan wilayat al-qadha, yang menunjukkan bahwa otoritas penyelesaian sengketa harus menjaga keselarasan dengan prinsip syariah, baik dalam mekanisme non-litigasi maupun litigasi (Guk-Guk et al., 2019). Pada lapis institusional dalam hukum positif Indonesia, kompetensi absolut dipahami sebagai pembagian kekuasaan mengadili antarlembaga peradilan berdasarkan jenis atau materi perkara; Peradilan Agama memperoleh kewenangan absolut pada bidang-bidang perdata Islam tertentu—perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat atau infak atau sedekah—dan mengalami ekspansi penting pada ekonomi syariah (Aryanto, 2019; Hudiata, 2018).

Asas personalitas keislaman dan penundukan diri sukarela menjadi fondasi penting untuk menentukan subjek yang masuk kompetensi Peradilan Agama, meskipun perdebatan dan konflik kewenangan masih dapat muncul dalam praktik, terutama pada area-area yang memiliki irisan regulatif seperti waris, kepailitan atau PKPU, dan eksekusi hak tanggungan (Astanti et al., 2019; Wijayati & Rosadi, 2020). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 diposisikan oleh banyak kajian sebagai koreksi konstitusional yang menegaskan litigasi sengketa perbankan syariah berada dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, tetapi efektivitasnya tetap bergantung pada konsistensi norma turunan, kesiapan SDM, dan harmonisasi lintas rezim—peradilan niaga, eksekusi jaminan, serta praktik kontraktual (Fariana, 2016; Sabir et al., 2021).

Dengan demikian, kewenangan pengadilan berdasarkan jenis atau materi perkara dalam perspektif hukum Islam di Indonesia pada dasarnya telah dirumuskan secara tegas, tetapi masih menuntut kerja konsolidasi regulasi dan penguatan kapasitas peradilan agar prinsip yurisdiksi absolut benar-benar terwujud sebagai kepastian hukum yang operasional (Bintoro, 2018).

________________________________________

Daftar Pustaka

Af'idah, B. M. (2023). Implementasi keadilan gender di peradilan agama: Analisis pertimbangan hakim terkait nilai pembuktian saksi nikah perempuan dalam perkara istbat nikah berdasarkan Penetapan Nomor 0133/Pdt.P/2019/PA.TDN. Kodifikasia, 17(1), 75–94. https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v17i1.5923

Anwar, Q. K., & Usman, M. (2021). Perbedaan penafsiran hukum hakim Pengadilan Tinggi dan hakim pengadilan tingkat pertama (Putusan Nomor: 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk dan Nomor: 0463/Pdt.G/2011/PA.Btl, terkait perkara sengketa ekonomi syariah). Al-Mustashfa Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 6(1), 95. https://doi.org/10.24235/jm.v6i1.8257

Aryanto, J. (2019). Dualisme yurisdiksi antara Peradilan Umum dan Peradilan Agama terhadap sengketa ekonomi syariah. Adil Jurnal Hukum, 3(1), 93–122. https://doi.org/10.33476/ajl.v3i1.836

Asmuni, A., & Arifin, A. I. (2024). Implementasi teori maqashid sebagai upaya penguatan kompetensi hakim dalam mengadili perkara ekonomi syariah digital. Journal of Research and Development on Public Policy, 3(4), 39–58. https://doi.org/10.58684/jarvic.v1i4.29

Astanti, D. I., Heryanti, B. R., & Juita, S. R. (2019). Kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Adhaper Jurnal Hukum Acara Perdata, 5(1), 167. https://doi.org/10.36913/jhaper.v5i1.94

Awaludin, L. (2023). Penguatan peran PA (Pengadilan Agama) dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Al-Ibanah, 8(1), 27–48. https://doi.org/10.54801/ibanah.v8i1.158

Azzahra, R., & Shuaib, F. S. (2022). Religious courts in Indonesia and Malaysia: History, structure, and jurisdiction. Indonesian Comparative Law Review, 4(2), 115–130. https://doi.org/10.18196/iclr.v4i2.15911

Bintoro, R. W. (2018). Paradigma Peradilan Agama sebagai peradilan bagi umat Muslim di Indonesia. Pena Justisia Media Komunikasi dan Kajian Hukum, 17(2). https://doi.org/10.31941/pj.v17i2.547

Busroh, F. F. (2018). Gagasan pembentukan peradilan keluarga di Indonesia. Masalah-Masalah Hukum, 46(3), 267. https://doi.org/10.14710/mmh.46.3.2017.267-274

Bustamin, A., Muthia, A. A., & Barus, S. I. (2022). The protection of spiritual rights in the sharia banking dispute settlement: Overview of the sharia banking law in Indonesia. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), 9(3), 388–407. https://doi.org/10.22304/pjih.v9n3.a5

Dinamika sengketa perdata Islam di Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. (2021). An-Nawa Jurnal Studi Islam, 3(1). https://doi.org/10.37758/annawa.v3i1.173

Fadri, K., Mukhlis, M., & Yusrizal, Y. (2020). Kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap pembebanan nafkah anak akibat perceraian pegawai negeri sipil. Suloh Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 8(1), 48. https://doi.org/10.29103/sjp.v8i1.2488

Faisal, M. (2017). Eksistensi Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa bisnis "syariah" perspektif hukum positif di Indonesia. Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan, 5(3), 398. https://doi.org/10.29303/ius.v5i3.508

Fariana, A. (2016). Peran strategis Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 10(2), 228–251. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v10i2.720

Fatakh, A., & Harsya, R. M. K. (2023). Dinamika politik hukum perbankan syariah pasca Undang-Undang No. 21 Tahun 2008. Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam), 8(2), 199. https://doi.org/10.24235/inklusif.v8i2.16406

Guk-Guk, D. G. R., Barus, U. M., & Muazzul, M. (2019). Tinjauan yuridis kompetensi absolut pengadilan sebagai faktor penyebab tidak dapat diterimanya gugatan (Studi Kasus Putusan No 150/Pdt.G/2016/PN Lbp). Juncto Jurnal Ilmiah Hukum, 1(1), 41–51. https://doi.org/10.31289/juncto.v1i1.191

Gunawan, E. (2017). Pengaruh teori berlakunya hukum Islam terhadap pelaksanaan Peradilan Agama di Indonesia. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 15(2). https://doi.org/10.30984/as.v15i2.475

Hadiyanto, R. (2020). Penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan Pengadilan Agama pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam), 3(1). https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i1.5644

Hudiata, E. (2018). Asas kepastian hukum dan asas kebebasan berkontrak sebagai pertimbangan utama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah (Kajian yuridis Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012). Jurnal Hukum dan Peradilan, 3(1), 69. https://doi.org/10.25216/jhp.3.1.2014.69-84

Muyassar, Y. R., Arabiyah, S., Purwamto, P., & Fahmi, F. (2022). Itsbat marriage: Urgency, problems, and practices, to reach law-aware villages in Kubu Raya, West Kalimantan. Jurnal Analisis Hukum, 5(2), 253–263. https://doi.org/10.38043/jah.v5i2.3919

Najib, A. (2020). Kepastian hukum eksekusi dan pembatalan putusan arbitrase syariah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Jurnal Konstitusi, 16(4), 861. https://doi.org/10.31078/jk1649

Najib, L. A., Sa'adah, S. L., & Nurcahyono, Moh. L. (2024). Problem pelaksanaan kompetensi Pengadilan Agama di bidang ekonomi syariah. Al Qalam Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 18(3), 1807. https://doi.org/10.35931/aq.v18i3.3487

Nur, I. T. (2017). Implementasi kewenangan Pengadilan Agama pada perkara bidang ekonomi syariah wilayah Kalimantan Timur (Kajian pada Pengadilan Agama Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang). Yuriska Jurnal Ilmiah Hukum, 4(1), 80–90. https://doi.org/10.24903/yrs.v4i1.165

Nurhasanah, N., & Nasution, H. (2016). Kecenderungan masyarakat memilih lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Ahkam Jurnal Ilmu Syariah, 16(2), 273–280. https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4457

Nurjaman, M. I., & Witro, D. (2022). Penyelesaian sengketa ekonomi syariah menurut fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Al-Huquq Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 4(1), 35–62. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v4i1.6107

Rasyid, A., & Putri, T. A. (2019). Kewenangan lembaga penyelesaian sengketa perbankan syariah. Jurnal Yudisial, 12(2), 159. https://doi.org/10.29123/jy.v12i2.256

Rohman, A. N., & Sugeng, S. (2018). Probabilitas mekanisme small claim court dalam penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama. Jurnal Hukum dan Peradilan, 7(3), 387. https://doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.387-404

Sabir, M., Aris, A., & Mutmainnah, I. (2021). The problems of the KHI on article 7 about the marriage isbat in a religious court. Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran, 21(1), 68. https://doi.org/10.18592/sjhp.v21i1.3994

Sa'diyah, H. T., Hasanah, S. L., Thabrani, A. M., & Hariyanto, E. (2021). Sejarah dan kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia. Al-Huquq Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 3(1), 96–118. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i1.3460

Shomad, A., & Bintoro, R. W. (2018). Philosophical foundation of religious court competence towards encumbrance right execution. Jurnal Dinamika Hukum, 18(2), 222. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2018.18.2.2063

Sufiarina, S. (2017). Urgensi Pengadilan Agama sebagai penyelesai sengketa ekonomi syariah. Jurnal Hukum & Pembangunan, 43(2), 204. https://doi.org/10.21143/jhp.vol43.no2.1489

Sukadi, I., & Zuhriah, E. (2021). The legal policy of judicial power: The idea of implementation of small claim courts in religious courts. De Jure Jurnal Hukum dan Syar'iah, 13(1). https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i1.10913

Thohari, I. (2015). Konflik kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam menangani perkara sengketa waris orang Islam. Universum, 9(2). https://doi.org/10.30762/universum.v9i2.84

Umam, N. H., & Hariyanto, E. (2020). Perbandingan penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada masa Nabi Muhammad SAW. dan di era reformasi. Al-Huquq Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 2(2), 160. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i2.3441

Widjajati, E. (2019). Penyelesaian sengketa kepailitan menurut hukum perbankan syariah. Ahkam Jurnal Ilmu Syariah, 15(1). https://doi.org/10.15408/ajis.v15i1.2855

Wijayati, M., & Rosadi, A. (2020). Women before the law: Between justice and certainty: Notes on divorce settlement case due to domestic violence in Metro Religious Court. Akademika Jurnal Pemikiran Islam, 25(1), 209. https://doi.org/10.32332/akademika.v25i1.1974

Witro, D. (2021). Decisions and authority of the religious courts on sharia economic disputes. Jurnal Mediasas Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah, 4(2), 165. https://doi.org/10.58824/mediasas.v4i2.311

Yasin, M. N., & Subkhi, M. Y. (2012). Interpretasi hakim Pengadilan Agama Malang terhadap Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. De Jure Jurnal Hukum dan Syar'iah, 4(2). https://doi.org/10.18860/j-fsh.v4i2.2983

Yuniarti, V. S. (2019). Analisis hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah di perbankan syariah. Jurnal Perspektif, 2(2), 215. https://doi.org/10.15575/jp.v2i2.30