01498 - Kompensasi Dalam Hukum Islam: Konsep Dhamān, Ta'wīdh, Dan Perjumpaan Utang

Compensation in Islamic Law: The Concepts of Dhamān, Ta'wīdh, and Set-Off

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep kompensasi dalam hukum Islam, khususnya melalui telaah terhadap dua dimensi utamanya: kompensasi sebagai penggantian kerugian (dhamān dan ta'wīdh) serta kompensasi sebagai perjumpaan utang. Dengan menggunakan pendekatan analisis normatif berbasis literatur fiqh muamalah, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan perbandingan dengan hukum perdata Indonesia (KUHPerdata), artikel ini memaparkan bahwa kompensasi dalam hukum Islam bertumpu pada prinsip raf' al-ḍarar wa izālatuhu (menghilangkan kerugian), dengan prasyarat adanya kesalahan atau kelalaian, kerugian nyata, dan kausalitas. Bentuk kompensasi dapat berupa pengembalian barang sejenis maupun penggantian nilai, dan tidak terbatas pada pembayaran uang semata. Dalam praktik lembaga keuangan syariah di Indonesia, ta'wīdh dibatasi pada kerugian riil yang terukur dan tidak boleh disepakati nominalnya sejak awal akad agar tidak menyerupai riba. Adapun makna kompensasi sebagai perjumpaan utang lebih tegas dielaborasi dalam KUHPerdata, sementara padanannya dalam fiqh tidak ditetapkan secara eksplisit dalam sumber-sumber yang dikaji.

Kata kunci: kompensasi, dhamān, ta'wīdh, hukum Islam, ganti rugi, perjumpaan utang

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of compensation in Islamic law, focusing on two principal dimensions: compensation as indemnification (dhamān and ta'wīdh) and compensation as set-off. Using a normative analytical approach grounded in fiqh muamalah literature, fatwas of the National Sharia Board of the Indonesian Ulama Council (DSN-MUI), and comparison with Indonesian civil law (Civil Code/KUHPerdata), this article demonstrates that compensation in Islamic law rests upon the principle of raf' al-ḍarar wa izālatuhu (removal of harm), subject to the prerequisites of fault or negligence, actual loss, and causation. The form of compensation may consist of in-kind restitution or value-based replacement, and is not limited solely to monetary payment. In the practice of Islamic financial institutions in Indonesia, ta'wīdh is restricted to measurable actual losses and its nominal amount may not be agreed upon at the time of contract, lest it resemble riba. The meaning of compensation as set-off is more explicitly elaborated under Indonesian civil law, while its fiqh equivalent is not expressly established in the sources examined.

Keywords: compensation, dhamān, ta'wīdh, Islamic law, indemnification, set-off

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam penggunaan bahasa Indonesia, istilah "ganti rugi" sering disepadankan dengan "kompensasi", dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kompensasi dipahami sebagai "pemberesan piutang dengan memberikan barang-barang yang seharga dengan utangnya", yakni terkait mekanisme pemberesan kewajiban utang (Fikri et al., 2022). Dalam diskursus hukum perikatan (KUHPerdata), "perjumpaan utang atau kompensasi" juga dikenal sebagai salah satu sebab hapusnya perikatan (Irfansyah, 2023).

Namun, dalam pembahasan hukum Islam (fiqh muamalah dan hukum ekonomi syariah), istilah yang paling lazim dipakai untuk "kompensasi" sebagai penggantian kerugian adalah ḍamān/dhamān (ganti rugi/penjaminan/pertanggungan), dan dalam konteks lembaga keuangan syariah sering dijelaskan pula melalui istilah ta'wīḍ/ta'widh (ganti rugi/kompensasi) sebagai mekanisme untuk menutup kerugian riil akibat pelanggaran atau kelalaian terhadap akad (Alfian et al., 2022; Nugroho, 2022). Karena itu, pembahasan "kompensasi menurut hukum Islam" dalam arti penggantian kerugian terutama akan bertumpu pada teori dhamān dan ta'widh, sementara makna "kompensasi" sebagai "perjumpaan utang" lebih jelas dijelaskan dalam rujukan KUHPerdata pada sumber yang tersedia, dan sumber yang sama tidak secara eksplisit memaparkan padanan konseptualnya dalam fiqh (Fikri et al., 2022; Irfansyah, 2023).

________________________________________

2. Terminologi Kunci dalam Hukum Islam: Dhamān dan Ta'wīḍ

Secara etimologis, dhamān dipaparkan memiliki ragam makna seperti menanggung, tanggung jawab, jaminan, penanggungan, garansi, dan ganti rugi (Claudia et al., 2024). Dalam terminologi fiqh, dhamān juga dipakai untuk menunjukkan keharusan mengganti barang yang rusak atau hilang dengan barang sejenis atau dengan nilai yang sepadan, sehingga fokusnya ialah pemulihan kerugian pihak yang dirugikan (Claudia et al., 2024).

Literatur lain pada sumber yang tersedia menjelaskan bahwa dhamān (ganti rugi) dalam fiqh kontemporer sering digandengkan dengan istilah al-mas'ūliyyah (tanggung jawab), sehingga dhamān menekankan aspek "penggantian kerugian", sedangkan mas'ūliyyah menekankan aspek "pertanggungjawaban" (Alfian et al., 2022). Pada konteks akad dan sengketa ekonomi syariah, istilah ta'widh disebut sebagai ganti rugi atau kompensasi untuk menutup kerugian akibat pelanggaran atau kekeliruan, dan kerugian (ḍarar) dapat mencakup fisik, harta, jasa, serta kerugian moral dan perasaan (ḍarar adabī) (Firmanda, 2018; Ingka et al., 2020).

Dalam praktik lembaga keuangan syariah (LKS) di Indonesia, istilah ta'widh memiliki rujukan normatif yang sering dikaitkan dengan Fatwa DSN-MUI tentang ganti rugi (ta'widh), yang menegaskan bahwa ta'widh hanya boleh dikenakan kepada pihak yang sengaja atau lalai menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain, serta dibatasi pada kerugian riil yang dapat diperhitungkan secara jelas (Asmuni, 2013; Nugroho, 2022; Zawawi, 2017). Dengan demikian, "kompensasi" dalam hukum Islam—dalam arti penggantian kerugian—secara konseptual mengandung unsur: (i) adanya kerugian (ḍarar), (ii) keterkaitan dengan kesalahan, pelanggaran, atau kelalaian, dan (iii) kewajiban pemulihan yang sepadan, yang secara terminologis dipayungi oleh dhamān dan dalam konteks tertentu oleh ta'widh (Alfian et al., 2022; Asmuni, 2013; Nugroho, 2022).

________________________________________

3. Dasar Tujuan Kompensasi: Menghilangkan Kerugian (Raf' al-Ḍarar)

Sumber-sumber yang tersedia menegaskan bahwa tujuan pokok ganti rugi (dhamān) adalah memberikan ganti rugi pada korban dan menghilangkan kerugian yang diderita (raf' al-ḍarar wa izālatuhu) (Abdullah, 2022; Alfian et al., 2022). Dalam studi kasus kerusakan tanaman akibat hewan ternak, argumentasi normatif kompensasi dirujukkan pada kaidah syariah bahwa "kerugian harus dihilangkan" (al-ḍarar yuzāl) dan kerugian tidak hilang kecuali dengan adanya kompensasi yang memulihkan kerugian tersebut (Claudia et al., 2024).

Uraian lain juga menegaskan bahwa dhamān bertujuan menyeimbangkan pemulihan kerugian dalam urusan dunia dan pertanggungjawaban (utang yang wajib ditunaikan) dalam urusan akhirat, sehingga kerugian yang nyata pada pihak lain tidak dibiarkan tanpa penyelesaian (Wahyudi et al., 2022). Pada titik ini, kompensasi dalam Islam tidak diarahkan untuk "menguntungkan" pihak penerima secara berlebihan, melainkan untuk mengembalikan keadaan dari "rugi" menuju "tidak rugi" sesuai kerugian yang sungguh terjadi (Abdullah, 2022; Wahyudi et al., 2022).

________________________________________

4. Sumber Kewajiban Dhamān: Pelanggaran Akad dan Perbuatan Melanggar (Ta'addī/'Udwān)

Sumber-sumber yang tersedia membedakan kemunculan dhamān dari dua sebab besar: (1) penyimpangan atau pelanggaran akad (dhamān al-'aqd/dhamān al-'aqdī), dan (2) pelanggaran atau agresi terhadap hak pihak lain (dhamān 'udwān) (Abdullah, 2022; Alfian et al., 2022). Dalam konteks sengketa utang-piutang, misalnya wanprestasi, sumber lain menyatakan dhamān al-'aqd sebagai bentuk tanggung jawab perdata berupa kesiapan ganti rugi karena ingkar akad; objek ganti rugi dipahami sebagai harta yang konkret, berharga, dan dibenarkan syariat, sementara penetapan kadar ganti rugi dapat diserahkan kepada otoritas (khalifah) atau qāḍī (hakim) (Mth, 2007).

Pada ranah pertanggungjawaban atas "kesalahan" dalam fiqh, sumber yang tersedia menegaskan bahwa untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai perbuatan wanprestasi dengan konsekuensi tanggung jawab atau ganti rugi, diperlukan unsur adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya kausalitas antara kesalahan dan kerugian (Firmanda, 2018). Pola ini menegaskan bahwa kompensasi (dhamān/ta'widh) dalam hukum Islam bertaut erat dengan pembuktian adanya ḍarar serta hubungan sebab akibat dengan tindakan melanggar atau lalai (Claudia et al., 2024; Firmanda, 2018; Mth, 2007).

________________________________________

5. Lingkup Kerugian yang Dapat Diganti: Fisik, Harta, Jasa, dan Moral

Literatur pada sumber yang tersedia menjelaskan bahwa ḍarar dapat terjadi pada aspek fisik, material atau harta, barang, jasa, serta pada aspek moral dan emosional (ḍarar adabī), termasuk pencemaran nama baik (Alfian et al., 2022; Firmanda, 2018). Karena itu, dhamān dipahami dapat diterapkan luas dalam bidang muamalah dan pertanggungjawaban, terutama terkait jaminan harta benda dan perlindungan atas kerugian yang dialami pihak lain (Abdullah, 2022; Alfian et al., 2022).

Klasifikasi tujuan dhamān juga dinyatakan mencakup dua ranah: (i) ganti rugi untuk kerugian yang berhubungan dengan jiwa, kehormatan, dan nama baik; serta (ii) ganti rugi untuk kerugian yang berkaitan dengan harta benda (Abdullah, 2022; Alfian et al., 2022). Dengan demikian, konsep kompensasi dalam hukum Islam pada sumber yang tersedia tidak semata bertumpu pada kerugian kebendaan, tetapi juga mengakui ranah kerugian yang menyentuh kehormatan, reputasi, dan aspek non-material lain, meskipun penilaiannya dapat menjadi problematis bila sulit dinominalkan (Abdullah, 2022; Alfian et al., 2022; Firmanda, 2018).

________________________________________

6. Bentuk Kompensasi: Pengembalian Barang (In-Kind) atau Penggantian Nilai (Value)

Sumber-sumber yang tersedia menegaskan bahwa penggantian kerugian dalam fiqh dapat berupa mengganti barang dengan barang yang sama, atau mengganti dengan nilai yang sebanding (harga semisal) apabila barang yang sama tidak tersedia (Claudia et al., 2024). Dalam penjelasan lain yang merujuk pada pandangan Wahbah al-Zuḥaylī, ta'widh digambarkan sebagai upaya "mengembalikan benda yang dipecahkan menjadi utuh kembali"; jika sulit dilakukan maka wajib mengganti dengan benda sejenis atau dengan uang (Masyittah et al., 2021).

Selain model "jawābir 'ainiyyah" (mengembalikan barang itu sendiri atau mengganti dengan barang yang sama), sumber lain juga menyebutkan "jawābir naqdiyyah" (penggantian dengan mengembalikan nilai jual barang/alqīmah) sebagai bentuk pemulihan kerugian terkait harta (Sainul & Bahari, 2022; Wahyudi et al., 2022). Dengan demikian, pada kerangka yang disediakan sumber, bentuk kompensasi dalam hukum Islam dapat bersifat in-kind (barang sejenis) maupun value-based (nilai uang), dengan prinsip utama kesepadanan terhadap kerugian yang dialami (Claudia et al., 2024; Masyittah et al., 2021; Sainul & Bahari, 2022; Wahyudi et al., 2022).

Pada saat yang sama, perbandingan dengan hukum perdata Indonesia di sumber yang tersedia menunjukkan perbedaan penting: hakikat ganti rugi dalam KUHPerdata cenderung dijumlahkan dalam bentuk uang, sedangkan dalam hukum ekonomi syariah tidak dibatasi harus dengan uang—dapat pula dengan jasa—dan bahkan dianjurkan memberi maaf kepada pihak yang merugikan (Fikri et al., 2022). Uraian ini menegaskan bahwa, menurut sumber yang tersedia, hukum Islam membuka ruang bentuk pemulihan yang lebih beragam daripada sekadar pembayaran uang, walaupun prinsip kesepadanan tetap menjadi dasar (Claudia et al., 2024; Fikri et al., 2022; Masyittah et al., 2021).

________________________________________

7. Penentuan Kadar Kompensasi: Kesepakatan, Putusan Hakim, atau Ketetapan Normatif

Sumber-sumber yang tersedia memberikan model penentuan kadar ganti rugi (al-taqdīr) yang dapat mengacu pada: (1) perhitungan berdasarkan kesepakatan (al-taqdīr al-ittifāqī), (2) penentuan oleh hakim (al-taqdīr al-qaḍā'ī) yang bertumpu pada ijtihad, dan (3) penetapan oleh pembuat undang-undang atau ketentuan syar'i (al-taqdīr al-syar'ī) (Abdullah, 2022; Alfian et al., 2022). Prinsip umumnya ialah standar kualitas maupun kuantitas kompensasi harus sepadan dengan ḍarar yang diderita korban (Abdullah, 2022; Alfian et al., 2022). Namun, sumber yang sama juga mengakui bahwa dalam kasus tertentu dapat terjadi pelipatgandaan kompensasi sesuai kondisi korban atau pelaku, sehingga ada ruang diskresi dalam penetapan, terutama pada ranah yang tidak memiliki takaran nash yang tegas (Abdullah, 2022; Alfian et al., 2022).

Di Indonesia, kerangka fatwa DSN-MUI tentang ta'widh menegaskan pembatasan penting: ta'widh hanya boleh atas kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas (Asmuni, 2013; Nugroho, 2022; Zawawi, 2017). Bahkan, dijelaskan pula bahwa besar ta'widh harus sesuai nilai kerugian riil (real loss/fixed cost) yang pasti dialami, bukan kerugian yang diperkirakan terjadi (potential loss), termasuk bukan kerugian karena peluang yang hilang (opportunity loss) (Asmuni, 2013; Samudin & Ismail, 2018). Secara konseptual, pembatasan ini menunjukkan orientasi "pemulihan kerugian nyata" dan bukan "penggantian keuntungan yang diharapkan", sehingga kompensasi dijaga agar tidak bergeser menjadi instrumen yang menyerupai riba atau eksploitasi (Asmuni, 2013; Samudin & Ismail, 2018; Zawawi, 2017).

________________________________________

8. Ta'widh, Denda, dan Kontroversi Riba dalam Keuangan Syariah

Sumber-sumber yang tersedia menunjukkan adanya perdebatan kelembagaan atau ijtihad terkait klausul sanksi dan ganti rugi dalam akad, khususnya pada kasus keterlambatan pembayaran kewajiban kepada LKS. Dalam studi komparatif fatwa, dinyatakan adanya perbedaan signifikan antara fatwa International Islamic Fiqh Academy (Majma' Fiqh-OKI) dan DSN-MUI: Majma' Fiqh-OKI melarang klausul sanksi denda atas dasar kesepakatan bank-nasabah, sedangkan DSN-MUI membolehkannya (Samudin & Ismail, 2018). Sumber yang sama menjelaskan bahwa denda materi atas keterlambatan pembayaran dikenal sebagai al-gharamāt al-ta'khīriyyah atau juga disebut ta'widh (ganti rugi), dan terdapat pandangan bahwa kesepakatan penentuan jumlah denda sebagai ganti rugi atas kerugian riil sebaiknya dilakukan setelah kerugian terjadi, bukan saat akad berlangsung, agar tidak menyerupai riba (Samudin & Ismail, 2018). Di sisi lain, fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 menegaskan bahwa ta'widh hanya dikenakan atas pihak yang sengaja atau lalai menyimpang dari akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain, serta jumlahnya harus sesuai kerugian riil dan tidak dicantumkan besarnya dalam akad (Samudin & Ismail, 2018; Zawawi, 2017).

Nuansa penting muncul karena sumber lain yang juga mengkaji penerapan fatwa DSN-MUI dalam praktik perbankan syariah menyatakan perlunya klausul ganti rugi ditetapkan secara jelas dalam akad dan dipahami oleh nasabah, serta penetapan ganti rugi atas kerugian riil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah (Nugroho, 2022). Secara sintesis berbasis sumber, ini dapat dibaca sebagai ketegangan antara: (i) prinsip DSN yang melarang mencantumkan besaran ganti rugi dalam akad (Samudin & Ismail, 2018; Zawawi, 2017) dan (ii) kebutuhan praktik perbankan agar mekanisme atau klausul ganti rugi dipahami jelas oleh para pihak (Nugroho, 2022). Dengan kata lain, sumber-sumber tersebut sama-sama mengarah pada transparansi dan keadilan, tetapi berbeda tekanan: DSN menahan "pencantuman nominal" agar tidak menyerupai bunga atau riba, sementara kajian praktik menekankan "kejelasan klausul atau prosedur" agar tidak menimbulkan ketidakpastian dan sengketa (Nugroho, 2022; Samudin & Ismail, 2018; Zawawi, 2017).

Kontroversi penerapan ta'widh juga tercermin dalam pembahasan produk kartu syariah, yang menyebut adanya perbedaan pendapat ulama terkait kebolehan ta'widh; sebagian menolak denda atau bayaran tambahan karena dinilai serupa penerapan bunga, sementara sebagian lain membolehkan ta'widh dengan argumentasi "penolakan maḍarat atau kerugian" dan pembedaan konteks dari riba (Hamdan, 2020; Saputri et al., 2019). Perbedaan ini menunjukkan bahwa "kompensasi" dalam praktik keuangan syariah adalah area ijtihadi yang sensitif: ia dibutuhkan untuk menjaga disiplin dan menutup kerugian riil, tetapi juga harus dirancang agar tidak berubah menjadi mekanisme kelebihan atas utang yang dilarang (Hamdan, 2020; Samudin & Ismail, 2018).

________________________________________

9. Ilustrasi Penerapan Dhamān dalam Kasus-Kasus Muamalah

Studi lapangan tentang kerusakan tanaman akibat intervensi hewan ternak menggambarkan pola klasik dhamān: kelalaian penggembala, misalnya tidak mengikat ternak dengan baik, menyebabkan kerusakan tanaman dan kerugian petani; tindakan ini dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam konteks penelitian tersebut, dan penggembala dikenakan kewajiban mengganti kerugian atas kerusakan tanaman (Claudia et al., 2024). Penelitian ini sekaligus menegaskan definisi dhamān dalam fiqh sebagai kewajiban mengganti barang dengan barang sejenis atau nilai sebanding, serta justifikasi normatif bahwa kerugian harus dihilangkan melalui kompensasi (Claudia et al., 2024). Dengan kata lain, dhamān bekerja sebagai instrumen keadilan korektif: kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan ḍarar memunculkan kewajiban pemulihan yang sepadan (Claudia et al., 2024; Firmanda, 2018).

Pada konteks layanan konsumen, penelitian tentang wanprestasi barang hilang pada perusahaan pengiriman menguraikan konsep ta'widh menurut Wahbah al-Zuḥaylī sebagai pengembalian keadaan barang yang rusak atau utuh kembali; jika tidak memungkinkan maka diganti dengan barang sejenis atau uang, dan studi tersebut mengkritik praktik ganti rugi yang hanya mengganti sebagian karena dianggap tidak selaras dengan konsep pemulihan kerugian (Masyittah et al., 2021). Studi lain terkait kelalaian usaha laundry menegaskan penggunaan kerangka fatwa DSN-MUI tentang ta'widh: jumlah ganti rugi harus sesuai kerugian riil, dan besarnya tidak boleh dicantumkan dalam akad (Fitrido et al., 2022; Zawawi, 2017). Pada kasus rekayasa dispensing pump SPBU, kajian normatif menyimpulkan bahwa kompensasi dalam hukum Islam ditetapkan karena unsur ḍarar atau kerugian pada korban telah terjadi, dan ukuran dhamān sepadan dengan kerugian, dengan rujukan pada teori dhamān yang menempatkan ḍarar sebagai unsur terpenting (Ingka et al., 2020; Ramadhanti, 2022). Berbagai ilustrasi ini konsisten dengan kerangka umum sumber-sumber: kompensasi muncul karena kerugian nyata (ḍarar) yang disebabkan pelanggaran atau kelalaian, dan harus dipulihkan secara sepadan (Alfian et al., 2022; Claudia et al., 2024; Firmanda, 2018; Masyittah et al., 2021; Ramadhanti, 2022).

________________________________________

10. Keadilan Restoratif dan Diyat sebagai Model Kompensasi pada Kerugian Fisik

Untuk kerugian fisik yang menyangkut jiwa atau anggota badan, sumber yang tersedia menyebut "jawābir al-ḍarar al-badaniyyah" yang oleh fuqahā' disebut diyāt (ganti rugi pembunuhan) dan kompensasi luka (ursy) yang telah ditetapkan dalam nash (Abdullah, 2022). Dalam konteks kecelakaan jalan raya, kajian tentang diat menjelaskan bahwa diyah memungkinkan para pihak menyelesaikan klaim ganti rugi dengan prosedur yang tidak selalu harus melalui sengketa di pengadilan sebagaimana lazim dalam sistem perdata, dan diyah mewajibkan pembayaran kompensasi bila kelalaian menyebabkan cedera atau kematian (Kurniawan, 2018). Sumber lain yang membandingkan restorative justice juga menegaskan bahwa dalam hukum qisas, keluarga korban dapat meminta "uang penggantian" (diat) yang ketentuannya sudah ditentukan dalam hukum Islam, berbeda dengan mekanisme ganti rugi dalam hukum pidana Indonesia yang umumnya bergantung pada negosiasi dan kesepakatan para pihak (Rivai, 2023). Dengan demikian, diyat atau diat dapat dipahami—berdasarkan sumber yang tersedia—sebagai bentuk kompensasi yang dilembagakan untuk kerugian fisik serius, dan memiliki relasi konseptual dengan gagasan pemulihan atau keadilan restoratif karena mengarahkan penyelesaian pada pemulihan korban dan penyeimbangan relasi pelaku-korban (Abdullah, 2022; Kurniawan, 2018; Rivai, 2023).

________________________________________

11. Prinsip Keadilan Risiko-Manfaat: Al-Kharāj bi al-Ḍamān dan Amanah Tanpa Kelalaian

Sumber yang tersedia juga menunjukkan prinsip fiqh yang mengaitkan manfaat dengan tanggungan risiko: kaidah al-kharāj bi al-ḍamān dipaparkan bermakna bahwa "profit atau hasil" merupakan imbalan atas kesiapan menanggung potensi kerugian, sehingga praktik pengelolaan risiko menjadi bermasalah bila ada pihak yang menikmati manfaat namun menghindari porsi risiko yang seharusnya ia tanggung (Kusmayanti & Chairunissa, 2021). Dalam konteks wakālah, sumber tersebut menegaskan bahwa penerima amanah tidak dikenakan dhamān kecuali ada kelalaian (Kusmayanti & Chairunissa, 2021). Konsistensi gagasan "amanah tanpa kelalaian tidak memunculkan ganti rugi" juga tampak pada pembahasan 'āriyah (pinjam pakai) yang menyatakan tidak ada kewajiban ganti rugi bagi peminjam bila barang rusak tanpa sengaja dan tanpa tindakan sia-sia atau kelalaian, meskipun terdapat perbedaan pandangan mazhab pada jenis barang tertentu (Siahaan, 2024). Prinsip ini penting karena menunjukkan bahwa kompensasi (dhamān) bukan mekanisme otomatis atas setiap kerugian, melainkan sangat terkait dengan ada tidaknya kelalaian atau pelanggaran dalam pemanfaatan atau penjagaan objek amanah (Firmanda, 2018; Kusmayanti & Chairunissa, 2021; Siahaan, 2024).

________________________________________

12. Kompensasi sebagai Perjumpaan Utang: Catatan Batas Bukti pada Sumber yang Tersedia

Sesuai rumusan kajian, "kompensasi" juga dipahami sebagai "perjumpaan utang". Pada sumber yang tersedia, aspek ini lebih tegas muncul dalam ranah KUHPerdata: perjumpaan utang atau kompensasi disebut sebagai salah satu sebab hapusnya perikatan (Irfansyah, 2023). Selain itu, KBBI (dalam rujukan yang tersedia) juga menautkan kompensasi pada pemberesan piutang dengan pemberian barang seharga utang, yang secara konseptual dekat dengan mekanisme pemberesan kewajiban dalam relasi utang-piutang (Fikri et al., 2022).

Namun, sumber-sumber yang disediakan untuk hukum Islam dalam kajian ini lebih dominan membahas "kompensasi" dalam arti penggantian kerugian (dhamān/ta'widh) akibat pelanggaran atau kelalaian, serta pemindahan utang (hiwālah) sebagai instrumen pemindahan beban utang dari satu pihak kepada pihak lain (Firmansyah & Sitepu, 2024; Usanti & Thalib, 2017), bukan secara eksplisit membahas "perjumpaan utang" sebagai mekanisme set-off dalam fiqh (Firmansyah & Sitepu, 2024; Irfansyah, 2023; Usanti & Thalib, 2017). Karena itu, berdasarkan sumber yang tersedia, dapat ditegaskan bahwa makna "kompensasi" sebagai set-off jelas didokumentasikan dalam perspektif KUHPerdata, sedangkan elaborasi padanannya dalam fiqh tidak ditetapkan secara eksplisit oleh referensi yang disediakan; yang tersedia justru menekankan dhamān/ta'widh (kompensasi kerugian) dan hiwālah (pemindahan utang atau piutang) (Alfian et al., 2022; Firmansyah & Sitepu, 2024; Irfansyah, 2023; Usanti & Thalib, 2017).

________________________________________

13. Penutup

Berdasarkan sumber-sumber yang tersedia, kompensasi menurut hukum Islam dalam arti penggantian kerugian berporos pada konsep dhamān/ta'widh yang bertujuan menghilangkan kerugian (raf' al-ḍarar wa izālatuhu) dengan ukuran sepadan terhadap ḍarar yang nyata terjadi (Abdullah, 2022; Alfian et al., 2022; Claudia et al., 2024; Wahyudi et al., 2022). Kewajiban kompensasi lahir terutama dari pelanggaran akad (dhamān al-'aqd) atau pelanggaran terhadap hak pihak lain (dhamān 'udwān), dengan prasyarat adanya kesalahan atau kelalaian, adanya kerugian, dan adanya kausalitas (Abdullah, 2022; Alfian et al., 2022; Firmanda, 2018; Mth, 2007). Bentuk kompensasi dapat berupa pengembalian barang, penggantian barang sejenis, atau penggantian nilai (uang), dan dalam perspektif hukum ekonomi syariah tidak dibatasi harus uang semata (Claudia et al., 2024; Fikri et al., 2022; Masyittah et al., 2021; Wahyudi et al., 2022).

Dalam praktik LKS Indonesia, fatwa DSN-MUI menekankan ta'widh hanya atas kerugian riil yang terukur dan menahan penetapan nominal ta'widh sejak awal akad, sementara terdapat perbedaan pandangan kelembagaan atau ijtihad dengan Majma' Fiqh-OKI mengenai klausul denda atau ta'widh, menunjukkan area ini tetap sensitif dan memerlukan kehati-hatian agar tidak menyerupai riba (Asmuni, 2013; Nugroho, 2022; Samudin & Ismail, 2018; Zawawi, 2017). Adapun makna "kompensasi" sebagai perjumpaan utang lebih tegas dipaparkan dalam KUHPerdata pada sumber yang tersedia, sedangkan sumber fiqh yang diberikan tidak menetapkan secara eksplisit padanan konsep set-off tersebut, sehingga pembahasannya—berdasarkan evidensi yang tersedia—harus dibatasi pada penjelasan terminologis dan perbedaan ranah (Fikri et al., 2022; Irfansyah, 2023).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abdullah, T. (2022). The Responsibility for Defaults on Financing Agreements in Shari'a Financial Institutions. 241–249. https://doi.org/10.2991/978-2-494069-81-7_25

Alfian, F. D., Mubarok, M. I., & Brilliano, Y. (2022). Analisis konsep akad dan implementasinya pada kartu kredit syariah di Indonesia. Jurnal Manajemen Dakwah, 9(2), 213–239. https://doi.org/10.15408/jmd.v9i2.24949

Asmuni, A. (2013). Teori ganti rugi dalam perspektif hukum Islam. Jurnal Hukum dan Peradilan, 2(1), 45. https://doi.org/10.25216/jhp.2.1.2013.45-66

Claudia, M. Y., Siregar, M., Kaban, M., & Andriati, S. L. (2024). Komparasi penyelesaian sengketa wanprestasi perkreditan atau pembiayaan melalui pengadilan pada perbankan konvensional dan perbankan syariah. Locus Journal of Academic Literature Review, 3(1), 127–140. https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i1.281

Fikri, I., Yazid, M., Putra, R. P. T., Arianti, F., Rahmi, Z., Rahman, H. U., & Alharthi, M. (2022). Probematika ganti rugi/dhaman tanaman akibat intervensi pemeliharaan hewan ternak. Tamwil, 8(2), 73. https://doi.org/10.31958/jtm.v8i2.7853

Firmanda, H. (2018). Hakikat ganti rugi dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum perdata Indonesia. Jurnal Hukum Respublica, 16(2), 236–251. https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2.1438

Firmansyah, F., & Sitepu, R. (2024). Ganti rugi terhadap masyarakat atas kebakaran yang disebabkan oleh pencurian energi listrik perspektif Wahbah Al-Zuhaili: Studi kasus Desa Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues. As-Syar'i Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 6(2), 1704–1723. https://doi.org/10.47467/as.v6i2.6556

Fitrido, K., Yusefri, Y., & Hartini, H. (2022). Pengelolaan zakat di Daarut Tauhiid Kota Lubuklinggau dalam tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Berasan Journal of Islamic Civil Law, 1(2), 219. https://doi.org/10.29240/berasan.v1i2.5888

Hamdan, A. (2020). Analisis penghapusan hutang atas pembiayaan syariah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Al-Falah Berkah Sejahtera Cirebon. Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam), 5(1), 79. https://doi.org/10.24235/inklusif.v5i2.5269

Ingka, H., Mansyur, F., & Mustika, M. (2020). Fatwa DSN MUI klausul denda dan ganti rugi pada skim KPR syariah. Laa Maisyir Jurnal Ekonomi Islam, 7(2), 261. https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v7i2.17560

Irfansyah, G. A. (2023). Penyelesaian sengketa pasar modal dalam memberikan referensi perencanaan investasi saham sebagai bagian dari perlindungan terhadap investor dalam perspektif hukum Indonesia melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa (LAPS) sektor jasa keuangan. Cerdika Jurnal Ilmiah Indonesia, 3(12), 1224–1240. https://doi.org/10.59141/cerdika.v3i12.715

Kurniawan, P. (2018). Analisis kontrak ijarah. Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial, 4(2), 201–213. https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v4i2.2388

Kusmayanti, H., & Chairunissa, R. (2021). Praktik rekayasa dispensing pump SPBU perspektif perundang-undangan dan hukum Islam. Asy-Syari'ah, 22(2), 237–258. https://doi.org/10.15575/as.v22i2.10228

Masyittah, D., Abbas, S., & Yuhermansyah, E. (2021). Sistem garansi barang elektronik dalam fiqih muamalah dan undang-undang perlindungan konsumen. Al-Iqtishadiah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 1(2), 91–108. https://doi.org/10.22373/iqtishadiah.v1i2.1400

Mth, A. (2007). Teori ganti rugi (dhaman) perspektif hukum Islam. Millah Journal of Religious Studies, 6(2), 97–120. https://doi.org/10.20885/millah.vol6.iss2.art7

Nugroho, E. R. (2022). Characteristics of distinguishing elements in the case of default and fraud in contracts. Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial, 24(1), 1. https://doi.org/10.22373/jms.v24i1.11050

Ramadhanti, S. N. (2022). Konsep restorative justice dalam perbandingan hukum pidana di Indonesia dengan hukum Islam. Peshum: Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora, 1(4), 417–423. https://doi.org/10.56799/peshum.v1i4.533

Rivai, M. (2023). Manajemen risiko pada penerbitan sukuk usaha kecil menengah (UMKM): Perspektif kaidah fikih. Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam, 165–184. https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v5i2.107

Sainul, & Bahari, R. (2022). Studi komparatif antara gadai konvensional dan gadai syariah (rahn). Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 1(2), 53. https://doi.org/10.32332/muamalah.v1i2.5102

Samudin, S. A., & Ismail, S. Z. (2018). Pembelaan hak mangsa kemalangan jalan raya berasaskan insurans dan diat. Jurnal Syariah, 26(2), 167–200. https://doi.org/10.22452/js.vol26no2.1

Saputri, E. M., Waspiah, W., & Arifin, R. (2019). Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam hal pengembang (developer) apartemen dinyatakan pailit. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 2(2), 151. https://doi.org/10.30996/jhbbc.v2i2.1936

Siahaan, A. N. R. A. (2024). Perlindungan hukum terhadap konsumen akibat kelalaian usaha laundry menurut hukum ekonomi syariah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Ability Journal of Education and Social Analysis, 10–29. https://doi.org/10.51178/jesa.v4i4.1732

Usanti, T. P., & Thalib, P. (2017). Asas ikhityati pada akad pembiayaan mudharabah di lingkungan perbankan syariah. Yuridika, 31(2), 297. https://doi.org/10.20473/ydk.v31i2.5190

Wahyudi, S. I., Sadiani, S., & Angraeni, N. (2022). Tinjauan yuridis wanprestasi utang piutang antara nelayan Lenggana Jaya Bersatu dengan pengepul di Kota Sampit. Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (Jisyaku), 1(1), 84–99. https://doi.org/10.23971/jisyaku.v1i1.4109

Zawawi, Z. (2017). Fatwa klausul sanksi dalam akad: Studi komparatif fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Majma' Fiqh Organisasi Konferensi Islam (OKI). Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 16(2), 237. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v16i2.237-255