01500 - Kompetensi Relatif dalam Hukum Islam Modern: Kewenangan Pengadilan Berdasarkan Wilayah Hukum dan Domisili Para Pihak

Abstract

This article examines the concept of relative competence (kompetensi relatif) in modern Islamic law, specifically regarding court authority determined by territorial jurisdiction and the domicile of the parties involved. Using a comparative normative approach, this study analyzes how relative competence operates within state Islamic court systems across several countries, including Indonesia, Malaysia, Nigeria, and the Philippines. The findings indicate that relative competence in the context of modern states functions primarily as a procedural instrument that organizes the authority of state Islamic courts — such as religious courts (pengadilan agama) and sharia courts — based on territorial boundaries and domicile-based connection points, including the location of immovable property and chosen domicile in contracts. This concept is inseparable from absolute competence and is shaped by the political and institutional dynamics of fiqh codification within the modern state. The study concludes that relative competence plays a critical role in ensuring legal certainty, reducing jurisdictional overlap, and supporting the standardization of Islamic law administration within contemporary state judicial systems.

Keywords: relative competence, Islamic law, territorial jurisdiction, domicile, religious court, sharia court

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep kompetensi relatif dalam hukum Islam modern, khususnya mengenai kewenangan pengadilan yang ditentukan oleh wilayah hukum dan domisili para pihak. Dengan menggunakan pendekatan normatif komparatif, kajian ini menganalisis bagaimana kompetensi relatif beroperasi dalam sistem peradilan Islam negara di berbagai negara, termasuk Indonesia, Malaysia, Nigeria, dan Filipina. Hasil kajian menunjukkan bahwa kompetensi relatif dalam konteks negara modern berfungsi terutama sebagai instrumen prosedural yang menata kewenangan pengadilan Islam negara — seperti pengadilan agama dan pengadilan syariah — berdasarkan batas-batas teritorial dan titik taut berbasis domisili, termasuk lokasi benda tidak bergerak dan domisili pilihan dalam kontrak. Konsep ini tidak dapat dilepaskan dari kompetensi absolut dan dibentuk oleh dinamika politik hukum serta kelembagaan kodifikasi fikih dalam negara modern. Kajian ini menyimpulkan bahwa kompetensi relatif berperan penting dalam memastikan kepastian hukum, mengurangi tumpang tindih yurisdiksi, dan menopang standardisasi administrasi hukum Islam dalam sistem peradilan negara kontemporer.

Kata Kunci: kompetensi relatif, hukum Islam, wilayah hukum, domisili, pengadilan agama, pengadilan syariah

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam diskursus hukum acara dan kelembagaan peradilan, kompetensi relatif lazim dipahami sebagai kewenangan pengadilan yang ditentukan oleh batas teritorial (wilayah hukum) — misalnya berdasarkan domisili para pihak atau titik taut lain yang menunjukkan pengadilan mana (di antara pengadilan yang setingkat) yang berwenang memeriksa perkara. Dalam literatur hukum Islam Indonesia, pembedaan ini biasanya diletakkan berdampingan dengan kompetensi absolut, yakni kewenangan pengadilan yang ditentukan oleh jenis perkara/materi hukum yang secara "mutlak" dialokasikan kepada suatu lingkungan peradilan dan tidak dapat diperiksa oleh peradilan lain (Barodi, 2021).

Kerangka ini ditegaskan, misalnya, ketika kompetensi pengadilan agama (peradilan Islam negara) dipahami memiliki dua sisi: (i) absolut, yakni ruang lingkup materi perkara yang ditangani; dan (ii) relatif, yakni penentuan pengadilan mana yang berwenang berdasarkan wilayah/domisili (Barodi, 2021; Eldin, 2000). Karena topik yang dimaksud berfokus pada "kewenangan pengadilan berdasarkan wilayah hukum atau domisili para pihak," maka pembahasan dalam artikel ini memusatkan perhatian pada kompetensi relatif — seraya tetap menempatkannya dalam ekosistem hukum Islam modern yang, di banyak negara, berjalan melalui institusi peradilan negara dan perangkat perundang-undangan (qanun/undang-undang) (Harahap et al., 2024; Moustafa, 2013).

________________________________________

2. Kerangka Konseptual: Syariah, Fikih, Qanun, dan Mengapa Kompetensi Relatif Menjadi Isu "Hukum Islam" Modern

Dalam kajian hukum Islam kontemporer, penting membedakan antara syariah dan fikih. Syariah kerap diposisikan sebagai hukum ilahi yang bersumber pada al-Qur'an dan Sunah, sedangkan fikih adalah aktivitas intelektual manusia untuk menurunkan kaidah dan aturan praktis dari sumber-sumber tersebut beserta korpus pendapat/putusan yang dihasilkannya (Harahap et al., 2024). Sejumlah studi tentang Malaysia menekankan bahwa fikih sebagai produk ijtihad bersifat plural dan tidak tunggal, sehingga keberagaman pendapat merupakan karakter inheren tradisi fikih, sementara negara modern cenderung mengubah sebagian "fragmen" fikih menjadi hukum negara yang terstandar (Abdulqadir & Folorunsho, 2016; Oraegbunam, 2016).

Kerangka ini juga digunakan untuk menjelaskan fenomena "Anglo-Muslim law" di Malaysia, yakni pengoperasian sebagian fikih dalam kerangka hukum negara yang bercorak common law/civil law, yang memunculkan ketegangan antara pluralisme fikih dan kecenderungan negara melakukan monopoli interpretasi melalui institusi peradilan (Moustafa, 2018; Yulianto & Farhani, 2021).

Peralihan dari fikih yang plural menuju hukum positif yang dibakukan (qanun/kode) memiliki konsekuensi langsung pada yurisdiksi dan kompetensi pengadilan, termasuk kompetensi relatif. Studi perbandingan tentang pengisian kekosongan legislasi (Maroko, Mesir, Indonesia) menunjukkan bahwa fikih dalam negara modern banyak berfungsi melalui hukum positif; dan ketika teks undang-undang "diam," hakim dapat merujuk pada fikih, namun dengan teknik penalaran dan kerangka institusional yang sudah berubah karena tuntutan kodifikasi, standardisasi, dan peran mahkamah puncak (precedents/digests) (Baamir & Bantekas, 2009; Moustafa, 2013).

Dalam konteks Indonesia, studi tentang "wajah publik syariah" menyatakan bahwa peradilan agama — meski disebut mengadministrasikan hukum Islam — secara kelembagaan merupakan bagian dari birokrasi negara dan cenderung bertumpu pada statuta serta Kompilasi Hukum Islam, dengan rujukan yang sangat minim pada ekspresi klasik fikih (Edres, 1970). Jika demikian, maka "kompetensi relatif menurut hukum Islam" dalam praktik negara modern terutama akan tampak sebagai aturan-aturan prosedural negara yang mengalokasikan perkara Islam (atau perkara Muslim) secara teritorial dan personal, sekaligus mengurangi tumpang tindih yurisdiksi yang pada masa-masa sebelumnya sering dipandang "chaotic" (Wahb, 2023).

________________________________________

3. Definisi Kompetensi Relatif dan Pembedaannya dengan Kompetensi Absolut dalam Peradilan Islam Negara (Fokus Indonesia)

Dalam literatur tentang kodifikasi hukum Islam di Indonesia, kompetensi relatif dijelaskan sebagai kewenangan pengadilan "dalam level dan kategori yang sama," yang membedakannya dari pengadilan lain bukan karena materi perkara, melainkan karena cakupan wilayah dari pengadilan tersebut. Sementara itu, kompetensi absolut dipahami sebagai kewenangan untuk memeriksa "jenis perkara tertentu" yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh peradilan lain, karena ditentukan oleh materi hukum (material law) (Alsharu, 2022). Pembedaan dua konsep ini juga digunakan dalam pembahasan kewenangan peradilan agama dalam kerangka perubahan Undang-Undang Peradilan Agama, yang menguraikan bahwa kewenangan peradilan agama terdiri dari kompetensi absolut dan kompetensi relatif (Barodi, 2021; Eldin, 2000).

Dalam penjelasan yang lebih operasional, salah satu studi tentang peradilan agama Indonesia menautkan kompetensi relatif dengan "jurisdiction of filing cases" (kewenangan tempat pengajuan perkara) dan "hak eksepsi" (right of exception) yang dapat diajukan para pihak ketika perkara didaftarkan di pengadilan yang dianggap tidak tepat secara teritorial (Eldin, 2000). Studi yang sama juga menegaskan bahwa pengadilan agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan wilayah hukumnya meliputi kabupaten/kota tersebut, sehingga sejak level paling dasar, desain kompetensi relatif dibangun atas pembagian administratif-teritorial (Eldin, 2000).

Dengan demikian, dalam konfigurasi Indonesia, kompetensi relatif adalah mekanisme prosedural yang memastikan perkara ditempatkan pada pengadilan agama yang tepat dalam satu jaringan pengadilan yang setingkat (misalnya sama-sama pengadilan agama tingkat pertama) (Eldin, 2000).

________________________________________

4. Parameter Kompetensi Relatif Berbasis Domisili dan Wilayah: Rumusan yang Terekam dalam Literatur Indonesia

Literatur yang membahas kewenangan peradilan agama Indonesia menguraikan sejumlah parameter berbasis domisili dan titik taut teritorial untuk menentukan pengadilan yang berwenang. Dalam satu pemaparan yang mengaitkan kompetensi relatif peradilan agama dengan aturan tempat menggugat, dinyatakan beberapa prinsip berikut:

1. Jika terdapat lebih dari satu tergugat, gugatan diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal salah satu tergugat;

2. Jika tempat tinggal tergugat tidak diketahui, gugatan diajukan ke pengadilan tempat tinggal penggugat;

3. Jika gugatan menyangkut benda tidak bergerak, gugatan diajukan ke pengadilan di wilayah tempat benda berada; dan

4. Jika para pihak memilih tempat tinggal (domisili pilihan) melalui kontrak, maka gugatan dapat diajukan pada pengadilan di domisili pilihan tersebut (Barodi, 2021).

Rumusan ini memperlihatkan bahwa kompetensi relatif dalam praktik peradilan Islam negara dapat bertumpu pada: (i) domisili tergugat (atau salah satu tergugat); (ii) domisili penggugat bila domisili tergugat tidak diketahui; (iii) lex rei sitae untuk sengketa benda tidak bergerak; dan (iv) choice of domicile/choice of forum dalam batas tertentu (Barodi, 2021).

Pada saat yang sama, desain kelembagaan pengadilan agama sebagai pengadilan yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan memiliki wilayah hukum kabupaten/kota juga menegaskan bahwa kompetensi relatif adalah perangkat untuk mengaitkan perkara dengan unit teritorial administrasi negara (Eldin, 2000). Dalam kerangka ini, kompetensi relatif membantu membedakan "pengadilan mana yang berwenang" di antara pengadilan-pengadilan agama yang setingkat, sementara kompetensi absolut menjawab "jenis perkara apa" yang termasuk mandat peradilan agama (Alsharu, 2022; Eldin, 2000).

________________________________________

5. Dimensi "Hukum Islam" dalam Kompetensi Relatif: Mengapa Pengaturan Teritorial Dikaitkan dengan Syariah/Fikih dalam Negara Modern

Walaupun kompetensi relatif bersifat prosedural, ia menjadi bagian dari "hukum Islam" dalam negara modern karena pengadilan yang menerapkannya sering merupakan pengadilan yang diberi mandat untuk menangani perkara-perkara yang dikualifikasi sebagai perkara Islam/Muslim. Dalam konteks Indonesia, studi tentang peradilan agama menjelaskan bahwa pengadilan agama memeriksa dan memutus sengketa di antara orang-orang yang beragama Islam, dan otoritasnya dipahami meliputi dua sisi (absolut dan relatif) (Eldin, 2000).

Studi lain tentang posisi peradilan agama pascaUndang-Undang Peradilan Agama menekankan bahwa undang-undang tersebut memberi perubahan besar terhadap posisi peradilan agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman serta kewenangannya menyelesaikan perkara perdata bagi Muslim pada bidang-bidang tertentu, misalnya perkawinan, waris, wasiat, hibah, dan wakaf (Barodi, 2021). Karena itu, kompetensi relatif tidak berdiri sendiri, melainkan melekat pada pemetaan lembaga yang secara absolut telah ditugaskan menangani bidang-bidang hukum Islam tertentu (Barodi, 2021; Eldin, 2000).

Ketika fikih yang plural ditransformasikan menjadi hukum positif, negara perlu memastikan bahwa bukan hanya substansi yang distandardisasi, tetapi juga pengadilan mana yang berwenang memeriksa perkara. Kajian tentang pengisian kekosongan legislasi menegaskan bahwa proses merujuk fikih oleh hakim berlangsung dalam konteks hukum positif yang "terkodifikasi dan terstandar," dan cara rujukannya tidak lagi identik dengan metode klasik (Baamir & Bantekas, 2009; Moustafa, 2013).

Di Malaysia, studi tentang interpretasi kontrak Islam menyatakan bahwa logika institusional negara memprioritaskan "uniformity and certainty" dalam hukum, dan standard-setting Islam menjadi bagian dari proyek unifikasi/penyeragaman tersebut (Greeff, 2021). Dengan mengacu pada temuan ini, kompetensi relatif dapat ditempatkan sebagai salah satu instrumen prosedural untuk menopang kepastian dan penyeragaman dalam pengoperasian hukum Islam negara — tanpa harus menyatakan bahwa kompetensi relatif berasal dari dalil fikih klasik tertentu yang tidak ditunjukkan oleh sumber yang tersedia (Greeff, 2021; Moustafa, 2013).

________________________________________

6. Domisili sebagai Titik Taut Kompetensi Relatif: Catatan dari Sejarah Hukum dan Praktik Lintas Yurisdiksi

Penggunaan domisili sebagai dasar penentuan yurisdiksi/kompetensi juga muncul dalam studi sejarah hukum keluarga di luar Indonesia. Kajian tentang perceraian dan konversi dalam India kolonial menegaskan bahwa yurisdiksi perkawinan ditentukan secara bervariasi oleh domisili, kewarganegaraan, dan agama, sehingga menciptakan apa yang disebut "marital patchwork" dalam Asia Selatan kolonial (Ercanbrack & Ali, 2024). Pernyataan ini memperlihatkan bahwa domisili dapat berfungsi sebagai kriteria utama untuk mengaitkan sengketa keluarga dengan forum tertentu, terutama ketika rezim "personal law" dan "territorial law" bertemu (Ercanbrack & Ali, 2024).

Dalam kajian hukum perdata internasional mengenai sengketa perceraian dua warga Afrika Selatan yang tinggal di Dubai, domisili menjadi penentu penting kompetensi pengadilan. Studi tersebut merumuskan syarat domisili pilihan: seseorang harus (i) mengambil tempat tinggal di tempat yang dimaksud dan (ii) membentuk niat untuk tinggal secara permanen di tempat tersebut (Kunyuk, 2018). Walaupun kajian ini bukan teks fikih, ia mengilustrasikan bagaimana konsep domisili dipakai untuk mendefinisikan "keterkaitan teritorial" para pihak dengan suatu pengadilan.

Dalam konteks negara yang menerapkan unsur hukum Islam, misalnya Uni Emirat Arab yang dirujuk sebagai berbasis interpretasi Malikiyah, isu domisili berpotensi menentukan forum perceraian, dan konsekuensinya dapat memengaruhi hukum materiil yang digunakan dalam aspek-aspek tertentu (Kunyuk, 2018). Dengan demikian, domisili menjadi titik temu antara kompetensi relatif dan realitas mobilitas modern, termasuk dalam perkara keluarga yang sering diasosiasikan dengan hukum Islam negara (Ercanbrack & Ali, 2024; Kunyuk, 2018).

________________________________________

7. Teritorialitas dalam Sistem Peradilan Islam yang Terdesentralisasi: Contoh Malaysia

Malaysia sering dipakai sebagai contoh penting dalam studi yurisdiksi peradilan syariah karena terdapat pemisahan "sipil" dan "syariah" yang diperkuat secara konstitusional. Dalam pengantar tentang hukum Islam Asia Tenggara, disebut bahwa Malaysia memiliki ketentuan konstitusional (Pasal 121 ayat (1A)) yang menyatakan bahwa pengadilan sipil tidak memiliki yurisdiksi atas perkara yang berada dalam yurisdiksi pengadilan syariah; dan kesimpulan yang ditarik adalah pengadilan agama memiliki yurisdiksi eksklusif atas perkara-perkara yang disebut dalam Ninth Schedule konstitusi (Ruano, 2022).

Namun, sumber yang sama juga menekankan bahwa meskipun ketentuan ini menyelesaikan sebagian masalah yurisdiksi, definisi apa yang termasuk "religious/religion" tetap dapat menjadi urusan yang diputus oleh pengadilan sekuler (Ruano, 2022). Ini menunjukkan bahwa persoalan kompetensi — termasuk kompetensi relatif dan batas kewenangan — tidak hanya soal teknis teritorial, tetapi juga soal klasifikasi perkara "agama" versus "sipil" (Ruano, 2022).

Dalam studi lain mengenai Malaysia, dijelaskan bahwa Ninth Schedule, List II (State List) menentukan yurisdiksi pengadilan syariah, dan administrasi hukum Islam juga diatur melalui enactments tingkat negara bagian (Sonafist et al., 2020). Karena mandat peradilan syariah terkait State List, arsitektur yurisdiksi Malaysia memiliki dimensi teritorial-federal yang kuat: wilayah negara bagian dan perangkat enactment setempat menjadi konteks kelembagaan pengadilan syariah (Sonafist et al., 2020).

Pada saat yang sama, studi tentang konflik yurisdiksi — misalnya deklarasi kematian orang hilang untuk kepentingan waris Islam — berargumen bahwa isu tersebut berada dalam lingkup hukum Islam dan karenanya berada dalam kompetensi pengadilan syariah, meski praktiknya dapat memunculkan konflik dengan pengadilan sipil (Salman, 2023). Secara sintesis, Malaysia memperlihatkan bagaimana pemisahan yurisdiksi yang sering dikaitkan dengan identitas agama beririsan dengan desain teritorial (negara bagian) serta potensi konflik batas kewenangan (Ruano, 2022; Salman, 2023).

________________________________________

8. Teritorialitas dalam Sistem Peradilan Islam dan Penetapan "Wilayah Hukum": Contoh Nigeria

Dalam studi tentang pendidikan hukum syariah dan kebutuhan keahlian, dibahas bahwa di Nigeria terdapat perintah (order) pembentukan dan yurisdiksi teritorial pengadilan syariah yang dibuat oleh Grand Kadi, yang menetapkan yurisdiksi teritorial masing-masing pengadilan syariah, sementara yurisdiksi teritorial Upper Shari'ah Courts disebut menjadi tidak terbatas (Moustafa, 2013a). Keterangan ini menunjukkan bahwa, setidaknya dalam konfigurasi Nigeria yang dirujuk, "wilayah hukum" pengadilan syariah dipositifkan melalui instrumen kelembagaan yang menetapkan batas teritorial pengadilan — suatu manifestasi konkret kompetensi relatif berbasis teritori (Moustafa, 2013a).

Kajian sejarah kolonial Nigeria Utara juga menunjukkan bahwa reorganisasi kolonial membentuk gradasi pengadilan dan sistem banding, dengan pengadilan emir sebagai puncak dan yurisdiksi eksklusif atas perkara pembunuhan serta kewenangan menjatuhkan hukuman mati — dengan pelaksanaan tertentu tunduk pada persetujuan pejabat kolonial (Baharuddin et al., 2019). Studi yang sama menambahkan bahwa negara kolonial membatasi hukum Islam pada fikih Maliki (Baharuddin et al., 2019).

Walaupun fokusnya bukan kompetensi relatif dalam arti "domisili," kajian ini menegaskan bahwa desain yurisdiksi pengadilan Islam di Nigeria berkaitan erat dengan struktur kelembagaan, hierarki peradilan, dan pilihan mazhab yang diotorisasi negara — semuanya dapat memengaruhi bagaimana otoritas teritorial dan institusional dipahami (Baharuddin et al., 2019). Studi komparatif lain mengenai hukum keluarga Nigeria menegaskan bahwa pengadilan syariah Nigeria menerapkan fikih Maliki dan mengaitkan penerapan itu dengan konteks kelembagaan peradilan syariah berlapis (Mokodenseho et al., 2024).

Dengan demikian, Nigeria menawarkan contoh di mana kompetensi relatif berbasis wilayah hukum ditetapkan secara formal, dan beroperasi dalam sistem yang juga mengunci pilihan mazhab fikih tertentu pada lembaga peradilan (Mokodenseho et al., 2024; Moustafa, 2013a).

________________________________________

9. Pengadilan Syariah dalam Negara Sekuler dan Implikasinya bagi Kompetensi (Termasuk Relatif): Contoh Filipina

Di Filipina, pengakuan pengadilan syariah terjadi dalam kerangka negara sekuler, dan studi tentang profesi hukum syariah menegaskan bahwa hukum Islam yang diakui hanya diberi efek sepanjang konsisten dengan Konstitusi Filipina (Ayoub, 2022). Sumber yang sama menyatakan bahwa pengadilan syariah di Filipina tidak memiliki yurisdiksi pidana atas pelanggaran agama menurut hukum Islam (Ayoub, 2022).

Walaupun teks yang tersedia tidak merinci perangkat kompetensi relatif (venue) berbasis domisili, dua poin ini penting secara analitis: (i) yurisdiksi pengadilan syariah dapat dibatasi bukan hanya oleh teritori, tetapi juga oleh konstitusi negara; dan (ii) batas materi yurisdiksi (kompetensi absolut) memengaruhi ruang di mana kompetensi relatif dapat bekerja (Ayoub, 2022).

Ini memperlihatkan bahwa pembahasan kompetensi relatif "menurut hukum Islam" dalam konteks negara modern sering tidak dapat dipisahkan dari batas-batas yurisdiksi yang ditetapkan oleh hukum tata negara dan politik hukum setempat (Ayoub, 2022; Wahb, 2023).

________________________________________

10. Kompetensi Relatif dan Problem Tumpang Tindih Yurisdiksi: Pelajaran dari Mesir, Israel, Aceh, dan Malaysia

Salah satu alasan mengapa kompetensi — termasuk kompetensi relatif — menjadi isu sentral adalah upaya menghindari tumpang tindih yurisdiksi yang mengganggu kepastian hukum. Studi tentang Mahkamah Konstitusi Mesir menilai bahwa sebelum tahun 1955 terdapat situasi yurisdiksi yang "chaotic" dan "abnormal" karena tumpang tindih kewenangan antara pengadilan negara dan pengadilan konfesional. Kemudian pada tahun 1955, pemerintah mengesahkan undang-undang yang menghapus pengadilan syariah (Muslim religious courts) dan pengadilan konfesional lain, yang berlaku efektif per 1 Januari 1956 (Wahb, 2023).

Sumber yang sama menambahkan bahwa dalam Mesir pra-modern, pengadilan menerapkan hukum Islam yang tidak terkodifikasi, dan pihak berperkara dapat memilih interpretasi guild fikih mana yang hendak diterapkan — sebelum kemudian kodifikasi, misalnya Code of Personal Status 1929, mengubah praktik dengan mengharuskan penerapan aturan Hanafi di banyak area hukum keluarga (Wahb, 2023). Dari sini tampak bahwa penataan yurisdiksi dan standardisasi — baik materiil maupun prosedural — adalah agenda institusional yang terkait dengan modernisasi negara dan problem konflik kewenangan (Wahb, 2023).

Dalam konteks Israel, studi tentang fiqh al-aqalliyyāt menyebut adanya sistem pengadilan syariah dengan yurisdiksi yang luas dan kadang eksklusif pada urusan status personal dan hukum keluarga. Namun, Amendment 5 (November 2001) terhadap Israeli Family Court Law menghapus eksklusivitas pengadilan syariah atas seluruh ranah hukum personal, kecuali nikah dan cerai, sehingga Muslim dapat memilih pengadilan keluarga sipil atau pengadilan syariah untuk perkara keluarga seperti hak asuh, nafkah, dan relasi harta suami-istri (Hooker & Lindsey, 1970). Sumber yang sama menambahkan bahwa qadi menghadapi tekanan dari aktor sosial, misalnya gerakan feminis dan asosiasi hak perempuan, yang menantang yurisdiksi pengadilan agama demi memperluas peran pengadilan sipil (Hooker & Lindsey, 1970).

Contoh Israel memperlihatkan bagaimana kompetensi — dan dalam praktiknya kompetensi relatif/choice of forum — menjadi arena kontestasi sosial-politik, karena pilihan forum dapat memengaruhi hasil dan legitimasi putusan (Hooker & Lindsey, 1970).

Di Indonesia, problem tumpang tindih yurisdiksi juga terlihat dalam studi tentang Aceh. Kajian mengenai pelanggaran khalwat di Aceh menyebut bahwa kewenangan yurisdiksi Aceh menampakkan kompleksitas dalam penetapan batas yurisdiksi di bawah kerangka regulasi nasional, termasuk tantangan membedakan yurisdiksi eksklusif pengadilan syariah (Mahkamah Syar'iyah) dan perkara yang berada di bawah rezim kekuasaan kehakiman nasional (Allehbi, 2025). Studi lain yang mengkritik putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh juga mencatat temuan penelitian sebelumnya bahwa yurisdiksi pengadilan negeri dan Mahkamah Syar'iyah masih tumpang tindih, termasuk dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak (Kutty, 2020).

Dalam konteks Aceh, isu ini menunjukkan bahwa sekalipun kompetensi relatif menata "di mana perkara diajukan," problem yang lebih mendasar dapat muncul ketika kompetensi absolut dan batas institusionalnya belum tegas — yang pada gilirannya memicu konflik yurisdiksi dan ketidakpastian tentang forum yang tepat (Allehbi, 2025; Kutty, 2020). Malaysia, sebagaimana disinggung sebelumnya, juga menunjukkan bahwa meskipun Pasal 121 ayat (1A) membatasi intervensi pengadilan sipil, definisi perkara "religious" dapat tetap menjadi ajang perdebatan, sehingga konflik yurisdiksi tidak sepenuhnya hilang (Ruano, 2022).

________________________________________

11. Implikasi Teoretis: Pluralisme Fikih, Kodifikasi, dan Fungsi Kompetensi Relatif bagi Kepastian Hukum

Sejumlah studi menegaskan bahwa fikih pada intinya plural: ada perbedaan pendapat yang diakui sebagai bagian dari tradisi, dan pembedaan syariah (ideal ilahi) dari fikih (produk penalaran manusia) menjadi kunci memahami dinamika perubahan (Abdulqadir & Folorunsho, 2016; Oraegbunam, 2016). Namun, studi Malaysia juga menekankan bahwa pengadilan syariah kontemporer sering menerapkan "state sanctioned version" — versi yang dimonopoli negara — dari hukum Islam, yang pada definisinya adalah seleksi dari korpus fikih yang luas (Abdulqadir & Folorunsho, 2016).

Dalam konteks ini, proses kodifikasi dan institusionalisasi hukum Islam dapat mempersempit ruang pluralisme fikih. Bahkan, studi tentang Malaysia menilai bahwa ketika fragmen fikih dikonstitusikan sebagai hukum negara, ruang untuk metodologi usul fikih yang menopang pluralisme tersebut menjadi menyempit (Abdulqadir & Folorunsho, 2016; Moustafa, 2018; Yulianto & Farhani, 2021).

Dalam lanskap demikian, kompetensi relatif berbasis domisili/teritori berperan sebagai perangkat prosedural yang membantu proyek negara terhadap kepastian, uniformitas, dan keteraturan kelembagaan. Studi tentang standard-setting kontrak Islam di Malaysia menyatakan bahwa logika institusional negara memprioritaskan uniformitas dan kepastian, serta membentuk "new jurisprudence" yang mengikuti penentuan validitas kontrak secara uniform dan purposif oleh negara (Greeff, 2021).

Sementara itu, studi tentang praktik peradilan kontemporer dalam mengisi kekosongan legislasi menunjukkan bahwa ketika hukum positif tidak lengkap, hakim merujuk fikih melalui mekanisme yang dibatasi oleh preseden mahkamah puncak dan template-template formal, sehingga epistemologi "hukum Islam" dalam peradilan modern bergerak dalam horizon standardisasi (Baamir & Bantekas, 2009; Moustafa, 2013b). Di Indonesia, gambaran ini sejalan dengan tesis bahwa putusan peradilan agama modern bertumpu pada statuta dan kompilasi, serta secara kelembagaan berfungsi sebagai bagian dari sistem peradilan negara (Edres, 1970).

Dengan demikian, kompetensi relatif — sekalipun teknis — menjadi penting untuk memastikan keteraturan arus perkara dan mengurangi risiko sengketa "forum" di tengah transformasi fikih menjadi hukum positif (Edres, 1970; Greeff, 2021; Moustafa, 2013b).

________________________________________

12. Penutup

Berdasarkan sumber-sumber yang tersedia, kompetensi relatif menurut "hukum Islam" dalam konteks negara modern paling tepat dipahami sebagai aturan prosedural yang menata kewenangan pengadilan Islam negara — misalnya pengadilan agama/pengadilan syariah — berdasarkan wilayah hukum dan/atau domisili para pihak, serta titik taut lain seperti lokasi benda tidak bergerak dan domisili pilihan dalam kontrak (Barodi, 2021; Eldin, 2000).

Dalam konteks Indonesia, konsep ini dibedakan tegas dari kompetensi absolut dan dioperasionalkan melalui desain pengadilan agama yang berwilayah kabupaten/kota serta kaidah-kaidah pengajuan gugatan berbasis domisili, objek, dan choice of domicile (Eldin, 2000). Secara komparatif, Malaysia dan Nigeria menunjukkan bahwa yurisdiksi peradilan syariah dibentuk melalui arsitektur konstitusional/legislasi dan penetapan wilayah hukum pengadilan, sedangkan Filipina memperlihatkan bagaimana pengadilan syariah dapat dibatasi secara konstitusional dalam negara sekuler (Ayoub, 2022; Moustafa, 2013a; Ruano, 2022).

Akhirnya, contoh Mesir, Israel, dan Aceh menegaskan bahwa kompetensi — termasuk penataan teritorial — kerap lahir dari kebutuhan mengatasi tumpang tindih yurisdiksi dan kontestasi kewenangan, yang merupakan bagian dari politik hukum institusionalisasi fikih dalam negara modern (Hooker & Lindsey, 1970; Kutty, 2020; Wahb, 2023).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abdulqadir, I. A., & Folorunsho, H. A. (2016). The Status of Shari'ah in the Nigerian Legal Education: An Appraisal of the Role of Madaris. Iium Law Journal. https://doi.org/10.31436/iiumlj.v24i2.239

Allehbi, M. (2025). The Formative and Classical Administration of Islamic Criminal Justice Revisited: A Historiographical Analysis. History Compass, 23(7–9). https://doi.org/10.1111/hic3.70016

Alsharu, A. (2022). Characteristics of the Sales Contract in E-commerce under Jordanian Legislation. Analytical Study. JLPG. https://doi.org/10.7176/jlpg/118-02

Ayoub, S. (2022). A Theory of a State? How Civil Law Ended Legal Pluralism in Modern Egypt. Journal of Law and Religion, 37(1), 133–152. https://doi.org/10.1017/jlr.2021.79

Baamir, A. Y., & Bantekas, I. (2009). Saudi Law as Lex Arbitri: Evaluation of Saudi Arbitration Law and Judicial Practice. Arbitration International, 25(2), 239–270. https://doi.org/10.1093/arbitration/25.2.239

Baharuddin, A. S., Ismail, W. A. F. W., Mutalib, L. A., Ahmad, M. H., Hashim, H., & Harun, M. A. W. (2019). Fiqh Forensics Module For Malaysia Shariah Officers: A Preliminary Analysis. 448–457. https://doi.org/10.15405/epsbs.2019.09.50

Barodi, N. B. S. S. (2021). The Shari'ah Legal Profession in the Philippines: The Status Quo and Cues of its Future. Iium Law Journal, 29(2), 331–362. https://doi.org/10.31436/iiumlj.v29i2.563

Edres, N. (1970). (d) "Fiqh al-aqalliyyāt" in Israel: "Wasaṭiyya" and the Use of the Past by Muslim Judges. Journal of Arabic and Islamic Studies, 17, 171–186. https://doi.org/10.5617/jais.6113

Eldin, M. E. I. A. (2000). Introduction. xi–xx. https://doi.org/10.1163/9789004479906_004

Ercanbrack, J., & Ali, A. (2024). The new legalities of Islamic contractual interpretation: institutional frameworks and the displacement of intention. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 17(6), 1196–1212. https://doi.org/10.1108/imefm-03-2024-0156

Greeff, W. (2021). Religious Law in the Service of Human Rights? Interdisciplinary Journal for Religion and Transformation in Contemporary Society, 7(1), 155–187. https://doi.org/10.30965/23642807-bja10010

Harahap, Z. A. A., Zulfan, & Ridwan, M. (2024). Analyzing the Offense of Juvinile Khalwat in Aceh: Evaluation of Qanun Number 14 of 2003 from an Islamic Legal Perspective. Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 79–94. https://doi.org/10.24090/mnh.v18i1.10648

Hooker, M. B., & Lindsey, T. (1970). Public Faces of Sharī'ah in Contemporary Indonesia: Towards a National Madhhab. Studia Islamika, 10(1). https://doi.org/10.15408/sdi.v10i1.637

Kunyuk, T. (2018). The need for a substantive fatwa institution in countering violent extremism in Kenya. 147–161. https://doi.org/10.18820/9781928314431/10

Kutty, F. (2020). "Islamic Law" in US Courts: Judicial Jihad or Constitutional Imperative? 132–150. https://doi.org/10.1017/9781108380768.010

Mokodenseho, S., Siregar, R., Muslim, S., Hasibuan, K., & Rahman, R. (2024). Analysis of the Influence of Fiqh and Maqasid al-Syariah in the Formation of Islamic Legal Policy in Indonesia. West Science Islamic Studies, 2(01), 30–37. https://doi.org/10.58812/wsiss.v2i01.590

Moustafa, T. (2013a). Islamic Law, Women's Rights, and Popular Legal Consciousness in Malaysia. Law & Social Inquiry, 38(01), 168–188. https://doi.org/10.1111/j.1747-4469.2012.01298.x

Moustafa, T. (2013b). Judging in God's Name: State Power, Secularism, and the Politics of Islamic Law in Malaysia. Oxford Journal of Law and Religion, 3(1), 152–167. https://doi.org/10.1093/ojlr/rwt035

Moustafa, T. (2018). Constituting Religion. https://doi.org/10.1017/9781108539296

Oraegbunam, I. K. E. (2016). Maliki Jurisprudence and Boko Haram Ideology versus Nigerian Nation Building: Need for Pluralism in Islamic Praxis. Ogirisi a New Journal of African Studies, 12(1), 25. https://doi.org/10.4314/og.v12i1.2

Ruano, D. S. (2022). Fiqh and Legislation in the Middle East and Africa. 105–139. https://doi.org/10.1142/9781800611689_0006

Salman, D. (2023). Boşanma Çerçevesinde Osmanlı Aile Hukuku (Hukuk-İ Aile Kararnamesi) İle Nijerya'daki İslam Aile Hukuku'nun Mukayesesi. Akdeniz Havzası Ve Afrika Medeniyetleri Dergisi, 5(1), 79–96. https://doi.org/10.54132/akaf.1207735

Sonafist, H. Y., Efyanti, Y., Ramlah, R., Hamzah, A., & Faizin, F. (2020). Ibn Al-Muqaffa's Proposal for Taqnīn and its Synchronization with Islamic Law Codification in Indonesia. Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, 4(2), 504. https://doi.org/10.22373/sjhk.v4i2.7864

Wahb, Y. A. (2023). Competing Authorities. American Journal of Islam and Society, 39(3–4), 87–111. https://doi.org/10.35632/ajis.v39i3-4.2993

Yulianto, A., & Farhani, A. (2021). Transfer of Party in The Agreement May Void the Agreement as A New Today of Law in Indonesia. Journal of Legal Research, 3(3), 365–382. https://doi.org/10.15408/jlr.v3i3.20930