01497 - Komisi Yudisial dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Siyasah Dusturiyah terhadap Fungsi Pengawasan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

The Judicial Commission in the Perspective of Islamic Law: A Siyasah Dusturiyah Analysis of the Judicial Power Oversight Function in Indonesia

________________________________________

Abstrak

Komisi Yudisial (KY) merupakan lembaga negara yang memiliki mandat konstitusional untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan menjaga serta menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Artikel ini bertujuan menganalisis kedudukan dan fungsi KY dalam perspektif hukum Islam, khususnya melalui pendekatan siyasah dusturiyah. Metode yang digunakan adalah kajian normatif-konseptual dengan sintesis literatur yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan etik KY kompatibel dengan konsep Wilayatul Hisbah dalam siyasah dusturiyah, yang menegaskan bahwa tidak ada lembaga yang kebal dari pengawasan lembaga lain. Ketegangan kelembagaan yang muncul, terutama dalam relasi KY–MA dan KY–MK, bukan merupakan persoalan prinsipial tentang perlunya integritas peradilan, melainkan persoalan desain kewenangan dan efektivitas pelaksanaan. Dalam kerangka siyasah dusturiyah, penguatan KY dapat dimaknai sebagai penguatan hisbah modern, yakni pengawasan eksternal berbasis etik yang memastikan independensi kehakiman tetap berjalan dalam orbit akuntabilitas dan kemaslahatan tata kelola peradilan.

Kata kunci: Komisi Yudisial, siyasah dusturiyah, Wilayatul Hisbah, pengawasan hakim, independensi kehakiman

________________________________________

Abstract

The Judicial Commission (Komisi Yudisial/KY) is a state institution with a constitutional mandate to propose the appointment of Supreme Court Justices and to maintain and uphold the honor, dignity, and conduct of judges. This article aims to analyze the position and function of the KY from the perspective of Islamic law, particularly through the siyasah dusturiyah approach. The method employed is a normative-conceptual study with a synthesis of relevant literature. The findings indicate that the KY's ethical oversight function is compatible with the concept of Wilayatul Hisbah in siyasah dusturiyah, which affirms that no institution is immune from oversight by another. The institutional tensions that arise, particularly in the KY–Supreme Court and KY–Constitutional Court relations, are not principled disputes about the necessity of judicial integrity, but rather issues of authority design and implementation effectiveness. Within the siyasah dusturiyah framework, strengthening the KY can be understood as strengthening modern hisbah, namely ethics-based external oversight that ensures judicial independence continues to operate within the orbit of accountability and the public interest of judicial governance.

Keywords: Judicial Commission, siyasah dusturiyah, Wilayatul Hisbah, judicial oversight, judicial independence

________________________________________

1. Pendahuluan

Komisi Yudisial (KY) di Indonesia diposisikan sebagai lembaga negara yang berkaitan langsung dengan penjagaan integritas kekuasaan kehakiman melalui dua poros utama, yakni (i) pengusulan pengangkatan Hakim Agung dan (ii) kewenangan lain untuk menjaga serta menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim (Baehaqi, 2017; Mamulai, 2019; Sukrisno & Putra, 2024; Suntana & Alfaridah, 2022). Dalam literatur ketatanegaraan, KY dipahami sebagai organ konstitusional yang dimaksudkan memperkuat akuntabilitas kekuasaan kehakiman yang independen, sehingga independensi peradilan tidak dipahami sebagai kebebasan tanpa kontrol, melainkan kebebasan yang harus berjalan berdampingan dengan mekanisme pengawasan etik (Baehaqi, 2017; Mamulai, 2019; Yunita et al., 2021). Kerangka tersebut sejalan dengan argumen bahwa kekuasaan kehakiman yang "merdeka" tidak boleh dibiarkan tanpa kontrol karena berpotensi memunculkan penyalahgunaan kekuasaan, sehingga pengawasan modern—terutama pengawasan eksternal terhadap perilaku hakim—dipandang sebagai kebutuhan untuk menjaga marwah peradilan dan mencegah "mafia peradilan" (Baehaqi, 2017; Muttaqin et al., 2021).

Permintaan "KY menurut hukum Islam" dalam konteks Indonesia umumnya didekati melalui perspektif siyasah dusturiyah (fiqh ketatanegaraan), yakni cabang pemikiran hukum Islam yang menilai desain kelembagaan negara dari prinsip pengaturan kekuasaan, relasi antarlembaga, dan mekanisme kontrol dalam rangka mewujudkan kemaslahatan serta mencegah kerusakan (mafsadah) (Asmara, 2014; Dharmawan et al., 2024). Dalam riset yang secara eksplisit menautkan KY dengan siyasah dusturiyah, pengawasan atas profesi hakim dipandang idealnya tidak boleh nihil; bahkan dikemukakan perlunya lembaga pengawas eksternal yang terkonsep dalam Wilayatul Hisbah agar tidak ada lembaga yang lepas dari pengawasan lembaga lain (Dharmawan et al., 2024). Dengan demikian, penjelasan "KY menurut hukum Islam" pada dasarnya bukan memindahkan institusi Indonesia menjadi institusi fiqh klasik, melainkan menilai fungsi KY (pengawasan etik dan penjagaan martabat hakim) sebagai instrumen kontrol kekuasaan kehakiman yang kompatibel dengan gagasan pengawasan dalam siyasah dusturiyah (Dharmawan et al., 2024; Mamulai, 2019).

________________________________________

2. Kedudukan KY dalam Hukum Tata Negara Indonesia sebagai Titik Berangkat Analisis

Secara konstitusional, KY dinyatakan "bersifat mandiri" dan memiliki kewenangan pokok mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, serta kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim (Baehaqi, 2017; Mamulai, 2019; Sukrisno & Putra, 2024). Literatur menegaskan bahwa dua kewenangan penting KY yang berhubungan langsung dengan kekuasaan kehakiman adalah (i) mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan (ii) menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim (Baehaqi, 2017; Sukrisno & Putra, 2024). Di ranah implementasi, KY dipahami terutama sebagai "lembaga penegak etik" dan pengawas eksternal, bukan lembaga penegak hukum; konsekuensinya, pelaksanaan rekomendasi atau sanksi etik atas hakim tidak selalu berada sepenuhnya di tangan KY (Muttaqin et al., 2021; Yunita et al., 2021).

Dalam dinamika kelembagaan pascareformasi, KY juga ditempatkan dalam kategori komisi/organ independen yang lahir sebagai "terobosan" sistem ketatanegaraan untuk memperkuat check and balances (Yunita et al., 2021). Sebagian literatur menguraikan bahwa pembentukan lembaga sejenis judicial council (seperti KY) didorong oleh kebutuhan "menginsulasi" fungsi pengangkatan, promosi, dan disiplin hakim dari proses politik partisan, namun tetap memastikan akuntabilitas tertentu dari lembaga peradilan (Yanuar, 2020). Dari sudut "penguatan kedudukan", ada pula konseptualisasi bahwa KY termasuk lembaga independen yang memiliki "constitutional importance" (derajat kelembagaan yang sejajar secara struktural untuk mendukung fungsi check and balances), sehingga keberadaannya dipahami bukan sekadar lembaga administratif, tetapi simpul kontrol etik dalam arsitektur kekuasaan kehakiman (Jibril et al., 2023).

________________________________________

3. Rasionalitas Pengawasan Perilaku Hakim: Independensi yang Berakuntabilitas

Gagasan dasar yang berulang dalam berbagai studi adalah bahwa independensi hakim merupakan prasyarat negara hukum, tetapi independensi memerlukan penyeimbang berupa tanggung jawab, akuntabilitas, dan transparansi (Baehaqi, 2017; Mamulai, 2019; Prakosa et al., 2019). KY—dengan mandat pengawasan etik—dirancang sebagai salah satu kanal agar kebebasan kehakiman tidak berkembang menjadi ruang yang kebal dari koreksi etik, terutama mengingat pengalaman pengawasan internal yang bertumpu pada Mahkamah Agung (MA) dapat memunculkan problem "lembaga mengawasi dirinya sendiri" (Suparto, 2020; Yunita et al., 2021). Dalam konteks ini, pengawasan eksternal dipahami sebagai mekanisme normal untuk mencegah kekuasaan hukum menyimpang atau disalahgunakan, bukan sebagai intervensi terhadap teknis yudisial pemeriksaan perkara (Mamulai, 2019; Suparto, 2020).

Namun, literatur juga memperlihatkan ketegangan: terdapat argumentasi bahwa pelibatan KY dalam beberapa ranah manajemen hakim dapat dianggap mengganggu independensi MA, misalnya dalam kontroversi rekrutmen hakim tingkat pertama yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan No. 43/PUU-XIII/2015, dengan salah satu pertimbangan bahwa keterlibatan KY dapat mengganggu independensi MA (Suparto, 2020). Sebaliknya, ada pula argumen tandingan bahwa independensi hakim justru terganggu apabila KY mengintervensi aspek teknis yudisial (pemeriksaan, persidangan, dan putusan), sedangkan pelibatan pada tahap seleksi tidak identik dengan intervensi teknis demikian (Suparto, 2020). Karena itu, perdebatan yang tampak adalah soal "batas": pengawasan etik dan tata kelola jabatan hakim dipandang perlu sebagai akuntabilitas, tetapi harus dirumuskan agar tidak merembet menjadi kontrol atas independensi memutus perkara (Mamulai, 2019; Suparto, 2020).

________________________________________

4. Wewenang Pengawasan Etik dan Penjagaan Martabat Hakim

Dalam kerangka undang-undang KY, mandat "menjaga" dan "menegakkan" kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dipahami memiliki dimensi preventif dan represif, yakni mencegah pelanggaran etika sekaligus menindak pelanggaran etika (Baehaqi, 2017; Muttaqin et al., 2021). Sejalan dengan itu, kajian tentang penguatan kewenangan KY menegaskan bahwa KY ditempatkan sebagai institusi etik sekaligus pengawas kekuasaan kehakiman, tetapi pada tataran praktik banyak kewenangannya tidak optimal karena kekurangan pengaturan dan perbedaan pemahaman teknis dengan MA (Muttaqin et al., 2021; Yunita et al., 2021). Salah satu indikator problem implementasi yang dilaporkan adalah bahwa pada tahun 2019, dari 130 sanksi yang direkomendasikan KY, hanya 10 sanksi yang ditegakkan oleh MA (Yunita et al., 2021). Data ini digunakan dalam studi tersebut untuk menegaskan bahwa desain pengawasan etik eksternal memerlukan penguatan regulasi agar tidak berhenti pada rekomendasi yang sulit dieksekusi (Yunita et al., 2021).

Dalam ruang lingkup "perlindungan martabat hakim", kajian lain menguraikan konsep Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim (PMKH) yang didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan KY Nomor 8 Tahun 2013, sebagai perbuatan orang perseorangan/kelompok/badan hukum yang mengganggu proses pengadilan atau hakim dalam memeriksa, mengadili, memutus perkara, termasuk mengancam keamanan hakim, menghina hakim dan pengadilan (Aziz et al., 2023). Studi yang sama membedakan PMKH dari contempt of court, dengan menekankan bahwa PMKH lebih fokus pada perlindungan martabat dan integritas individu hakim, sedangkan contempt of court ditujukan menjaga kewibawaan pengadilan dan kelancaran proses peradilan (Aziz et al., 2023). Perumusan ini relevan untuk menegaskan bahwa mandat KY "menjaga kehormatan dan martabat hakim" tidak hanya berorientasi pada disiplin internal profesi, tetapi juga pada perlindungan hakim dan wibawa peradilan dari gangguan eksternal (Aziz et al., 2023; Muttaqin et al., 2021).

________________________________________

5. Fungsi Pengusulan Pengangkatan Hakim Agung dan Dinamika Politik-Konstitusionalnya

Kewenangan KY mengusulkan pengangkatan Hakim Agung merupakan amanat konstitusi dan diimplementasikan melalui perangkat undang-undang serta peraturan internal KY mengenai seleksi calon Hakim Agung (Baehaqi, 2017; Suparto, 2020). Literatur menjelaskan bahwa proses pengangkatan Hakim Agung melibatkan relasi kelembagaan dengan DPR, dan putusan MK telah memperkuat posisi KY dengan menegaskan peran DPR sebatas menyetujui atau tidak menyetujui calon Hakim Agung usulan KY, bukan memilih dari beberapa calon; penguatan ini dimaksudkan agar independensi Hakim Agung tidak dipengaruhi kekuatan politik (Suntana & Alfaridah, 2022). Dengan demikian, dari sudut checks and balances, mekanisme ini mencerminkan upaya membatasi penetrasi politik dalam pemilihan hakim puncak sekaligus menjaga legitimasi prosedural melalui persetujuan DPR (Suntana & Alfaridah, 2022; Suparto, 2020).

Akan tetapi, studi tentang pola ideal rekrutmen Hakim Agung juga mencatat adanya problem praktik dan tafsir kuota, misalnya laporan bahwa dalam kegiatan seleksi calon Hakim Agung tahun 2018 KY tidak meluluskan Hakim Agung yang berasal dari hakim karier sehingga dinilai bertentangan dengan Putusan MK No. 53/PUU-XIV/2016 (Suparto, 2020). Kajian tersebut mengusulkan perlunya pola yang tetap profesional, independen, dan akuntabel, sekaligus menempatkan DPR secara pasif agar keterlibatan politik tidak mengganggu independensi Hakim Agung (Suparto, 2020). Dengan demikian, dinamika pengusulan Hakim Agung menunjukkan bahwa mandat KY bukan semata administratif, melainkan juga arena penyeimbangan antara kebutuhan kualitas hakim, desain akuntabilitas, dan pembatasan pengaruh politik (Suntana & Alfaridah, 2022; Suparto, 2020).

________________________________________

6. Problematika Relasi KY–MA dan KY–MK dalam Pengawasan: Isu "Tidak Ada yang Kebal Pengawasan"

Dalam praktik ketatanegaraan, salah satu simpul paling sensitif adalah cakupan pengawasan KY terhadap hakim di puncak kekuasaan kehakiman, khususnya hakim MK. Riset yang menilai hubungan kelembagaan KY dan MK menegaskan bahwa Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006 telah menghapus kewenangan KY untuk mengawasi hakim MK yang sebelumnya diatur dalam UU No. 22 Tahun 2004, sehingga pascaputusan itu KY tidak memiliki kewenangan dalam undang-undang untuk mengawasi hakim MK (Dharmawan et al., 2024). Riset lain menyatakan bahwa absennya pengawasan eksternal terhadap hakim MK sebagai check and balance berkaitan dengan Putusan MK No. 005/PUU-XII/2006 dan Putusan MK No. 1-2/PUU-XII/2014, sehingga untuk menempatkan KY sebagai pengawas eksternal hakim MK diperlukan perubahan eksplisit melalui amandemen UUD 1945 (Mamulai, 2019). Dengan kata lain, problemnya bukan sekadar teknis pelaksanaan, melainkan menyentuh desain konstitusional tentang siapa mengawasi "pengawas konstitusi" (Dharmawan et al., 2024; Mamulai, 2019).

Kebutuhan pengawasan eksternal terhadap hakim MK juga dikaitkan dengan persoalan prinsip imparsialitas dan potensi konflik kepentingan dalam mekanisme pengawasan internal. Studi mengenai sistem pengawasan hakim MK menilai bahwa mekanisme Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dapat menyimpangi asas nemo judex idoneus in propria causa ketika salah satu anggota MKMK merupakan hakim konstitusi, sehingga berimplikasi "mengadili perkaranya sendiri" (Prakosa et al., 2019). Karena itu, gagasan pengawasan eksternal (di samping pengawasan internal) dipandang penting untuk memastikan penegakan kode etik perilaku hakim konstitusi tanpa melanggar independensi dan imparsialitas, sebab pengawasan diarahkan pada etik perilaku, bukan pada substansi putusan (Mamulai, 2019; Prakosa et al., 2019). Argumen ini sejalan dengan pandangan bahwa pengawasan modern diperlukan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan untuk menjaga wibawa lembaga peradilan (Baehaqi, 2017; Mamulai, 2019).

________________________________________

7. KY dalam Perspektif Hukum Islam (Siyasah Dusturiyah): Wilayatul Hisbah sebagai Padanan Konseptual

Kerangka yang paling eksplisit menghubungkan KY dengan hukum Islam dalam referensi yang tersedia adalah pendekatan siyasah dusturiyah. Dalam analisis siyasah dusturiyah atas relasi KY–MK, ditegaskan bahwa penghapusan kewenangan KY mengawasi hakim MK bertentangan dengan teori pengawasan dalam siyasah dusturiyah, karena dalam teori tersebut perlu ada lembaga yang memiliki kewenangan mengawasi profesi hakim sebagaimana terkonsep di dalam Wilayatul Hisbah; konsekuensinya, "tidak ada lembaga yang lepas dari pengawasan lembaga lain" (Dharmawan et al., 2024). Pernyataan ini memuat dua tesis penting untuk membaca KY "menurut hukum Islam": pertama, pengawasan hakim dipandang sebagai kebutuhan normatif tata kelola kekuasaan; kedua, modelnya adalah hisbah (pengawasan) yang dilembagakan sebagai kontrol eksternal agar otoritas kehakiman tidak menjadi kekuasaan yang tak tersentuh (Dharmawan et al., 2024; Mamulai, 2019).

Dalam bingkai itu, KY dapat dipahami sebagai institusi negara modern yang menjalankan fungsi hisbah dalam bentuk pengawasan etik dan penjagaan martabat hakim, terutama karena mandatnya berfokus pada kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim (bukan koreksi atas isi putusan) (Baehaqi, 2017; Dharmawan et al., 2024; Yunita et al., 2021). Bahkan, literatur yang menekankan urgensi pengawasan eksternal hakim MK menggarisbawahi bahwa pengawasan eksternal tidak melanggar prinsip kekuasaan kehakiman, independensi, maupun imparsialitas, selama ia bekerja pada ranah penegakan kode etik perilaku hakim konstitusi dan diarahkan untuk tujuan kekuasaan kehakiman menegakkan hukum dan keadilan (Mamulai, 2019). Dengan demikian, kompatibilitas dengan siyasah dusturiyah muncul pada titik temu antara (i) kebutuhan kontrol atas pejabat kehakiman dan (ii) pembatasan kontrol itu agar tidak menjadi intervensi substansi yudisial (Dharmawan et al., 2024; Mamulai, 2019).

________________________________________

8. Dimensi Etika dalam Perspektif Islam: Penguatan Etik sebagai Instrumen Preventif

Sejumlah literatur mengaitkan penguatan etika sebagai strategi pencegahan perilaku tidak etis dalam layanan publik, termasuk dengan merujuk pernyataan pada laman KY bahwa penguatan etika dapat menjadi salah satu solusi preventif untuk perilaku tidak etis (Sibarani & Hutahean, 2024). Dalam studi tentang reformasi kewenangan KY, pengawasan etik juga dipahami mencakup dimensi preventif dan represif dalam frasa "pelindung/pembela kehormatan" perilaku hakim, sehingga KY diposisikan sebagai pelindung (preventif) sekaligus penegak (represif) etik perilaku hakim (Muttaqin et al., 2021). Pada saat yang sama, studi tersebut menyoroti adanya praktik "mafia hukum", jual beli perkara, dan pesanan penetapan hakim; dan menilai lemahnya pengawasan KY sebagai salah satu faktor, misalnya karena KY tidak memiliki kewenangan penyadapan berdasarkan UU No. 22 Tahun 2004 dan UU No. 18 Tahun 2011 (Muttaqin et al., 2021). Walaupun usulan-usulan kebijakan dalam studi tersebut bersifat normatif-preskriptif, ia memperlihatkan kerangka pikir bahwa penguatan perangkat etik dan kemampuan investigatif tertentu dipandang sebagai cara memutus jejaring pelanggaran integritas (Muttaqin et al., 2021; Sibarani & Hutahean, 2024).

Perspektif hukum Islam yang lebih luas (dalam sumber yang tersedia) juga menekankan bahwa hakim menghadapi perkara yang tidak selalu lengkap pengaturannya, sehingga dimungkinkan menggunakan penemuan hukum/ijtihad; dalam konteks peradilan, hakim dipandang berperan sebagai mujtahid pada persoalan baru, dan ketika sanksi tidak ditentukan teks, hakim dapat memutus berdasarkan ijtihad yang disebut ta'zir (Arifia et al., 2023). Sekalipun kajian ta'zir dalam referensi tersebut dibahas dalam konteks contempt of court, prinsipnya menegaskan pentingnya otoritas yang mampu memastikan ketertiban, wibawa peradilan, dan perlindungan atas hakim melalui perangkat normatif yang memadai (Arifia et al., 2023; Aziz et al., 2023). Dengan menggabungkan kedua jalur argumentasi ini, mandat KY menjaga martabat hakim dan menegakkan etik dapat dibaca sebagai upaya institusional untuk memastikan ruang ijtihad dan independensi hakim tidak dirusak oleh tekanan, ancaman, atau perilaku yang merendahkan wibawa peradilan (Arifia et al., 2023; Aziz et al., 2023).

________________________________________

9. Implikasi Normatif: Penguatan KY sebagai Agenda Kemaslahatan Tata Kelola Peradilan

Dari sisi ketatanegaraan, berbagai studi menyimpulkan bahwa efektivitas KY kerap tersendat bukan karena ketiadaan mandat dasar, melainkan karena desain regulasi, pemahaman teknis antarlembaga, dan keterbatasan instrumen implementasi rekomendasi etik (Muttaqin et al., 2021; Yunita et al., 2021). Karena itu, terdapat usulan untuk menguatkan kewenangan KY agar dapat mengimposisikan sanksi etik terhadap hakim yang melanggar kode etik, dan memulihkan kewenangan tertentu yang sebelumnya pernah ada (misalnya seleksi hakim tingkat pertama) (Yunita et al., 2021). Namun, usulan ini berhadapan dengan pandangan yuridis-konstitusional lain yang menekankan sifat "limitatif" kewenangan KY berdasarkan rumusan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, yang dipahami hanya memberi kewenangan pengusulan Hakim Agung dan pengawasan etik, sehingga perlu kehati-hatian agar perluasan kewenangan tidak dipandang bertentangan dengan batas konstitusional (Sukrisno & Putra, 2024). Di titik ini, perdebatan penguatan KY adalah perdebatan tentang "cara" dan "batas" institusional untuk mencapai akuntabilitas, bukan perdebatan tentang perlunya integritas peradilan itu sendiri (Mamulai, 2019; Sukrisno & Putra, 2024; Yunita et al., 2021).

Dalam kacamata siyasah dusturiyah, kebutuhan penguatan itu memperoleh justifikasi tambahan: teori pengawasan yang dirujuk melalui konsep Wilayatul Hisbah menegaskan bahwa profesi hakim seharusnya berada dalam jangkauan pengawasan lembaga lain dan tidak ada institusi yang kebal kontrol (Dharmawan et al., 2024). Karena itu, problem pengawasan hakim MK yang terputus dari KY pascaputusan MK dipandang berlawanan dengan gagasan pengawasan dalam siyasah dusturiyah (Dharmawan et al., 2024), dan studi lain mengusulkan bahwa bila KY hendak diberi kewenangan eksplisit mengawasi hakim MK, maka perubahan itu perlu dituangkan melalui amandemen UUD 1945 agar tegas secara konstitusional (Mamulai, 2019). Dengan demikian, "penguatan KY menurut hukum Islam" (dalam batas rujukan yang tersedia) dapat disusun sebagai argumen bahwa hisbah modern perlu (i) dilekatkan pada desain hukum yang jelas dan (ii) diarahkan pada ranah etik-profesional, sehingga menjaga keseimbangan independensi dan akuntabilitas (Dharmawan et al., 2024; Mamulai, 2019).

________________________________________

10. Kesimpulan

Berdasarkan sintesis referensi yang tersedia, Komisi Yudisial (KY) dapat dipahami "menurut hukum Islam" terutama melalui pendekatan siyasah dusturiyah yang menekankan urgensi pengawasan kekuasaan, termasuk terhadap profesi hakim, dan memandang perlunya institusi pengawas sebagaimana konsep Wilayatul Hisbah agar tidak ada lembaga yang lepas dari pengawasan lembaga lain (Dharmawan et al., 2024). Dalam hukum positif Indonesia, mandat KY memang berpusat pada pengusulan pengangkatan Hakim Agung dan pengawasan etik untuk menjaga serta menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim (Baehaqi, 2017; Mamulai, 2019; Suntana & Alfaridah, 2022). Ketegangan yang muncul di Indonesia bukan pada "perlu atau tidaknya" integritas peradilan, melainkan pada desain kewenangan dan efektivitas pelaksanaan, termasuk relasi KY dengan MA dalam penegakan sanksi etik dan relasi KY dengan MK dalam pengawasan hakim konstitusi (Dharmawan et al., 2024; Mamulai, 2019; Yunita et al., 2021). Dalam kerangka tersebut, pembacaan Islam atas KY yang paling kuat (berdasarkan sumber yang disediakan) adalah menjadikannya instrumen hisbah modern: pengawasan eksternal berbasis etik untuk memastikan independensi kehakiman tetap berjalan dalam orbit akuntabilitas dan kemaslahatan tata kelola peradilan (Dharmawan et al., 2024; Mamulai, 2019; Muttaqin et al., 2021).

________________________________________

Daftar Pustaka

Arifia, M. U., Gultom, B. M., & Markoni, M. (2023). Upaya meminimalisir disparitas putusan hakim. Jurnal Syntax Transformation, 4(1), 15–31. https://doi.org/10.46799/jst.v4i1.677

Asmara, T. (2014). Psiko-ekonomik pragmatis dalam penanganan kasus Yaya di Pengadilan Tipikor Bandung. Yustisia Jurnal Hukum, 3(1). https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i1.10108

Aziz, M., Purba, N., Yeltriana, Y., Batubara, I., Monica, E. S., & Kiswanto, D. (2023). Politik reformasi kewenangan Komisi Yudisial sebagai penguatan pengawasan terhadap Mahkamah Agung. Jurnal Ius Constituendum, 8(3), 395–405. https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.6128

Baehaqi, J. (2017). Paradoks fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia dalam regulasi hukum perbankan syariah. Al-Ahkam, 27(1), 1. https://doi.org/10.21580/ahkam.2017.27.1.1330

Dharmawan, M. A., Faziya, A. D., Salsabillah, S. K., Sadrianoor, S., & Apriyani, R. (2024). Perbedaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dengan contempt of court dalam sistem peradilan Indonesia. Nomos Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, 5(1), 14–19. https://doi.org/10.56393/nomos.v5i1.2512

Jibril, M., Inggarwati, M. P., Pratama, I. W. B. E., Legowo, A. P. S., & Jordi, M. J. (2023). Jurisprudence as a source of law in Indonesia: Lessons from the common law. Jurnal Jurisprudence, 130–146. https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v13i1.1967

Mamulai, M. (2019). Eksistensi Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam menciptakan Hakim Agung yang berkualitas dan berintegritas. Kalabbirang Law Journal, 1(2), 22–34. https://doi.org/10.35877/454ri.kalabbirang15

Muttaqin, D. Z., Ahsan, M. Z. A., & Anto, Moh. R. (2021). Hukuman bagi sekretaris desa yang menyalahgunakan wewenang dalam menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Ma'mal Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum, 2(6), 572–595. https://doi.org/10.15642/mal.v2i6.113

Prakosa, A., Alanda, P. P., Istianah, N., & Rohman, L. (2019). Contradictory impartiality principle in the supervisory system of constitutional court judges. Jurnal Cakrawala Hukum, 10(2). https://doi.org/10.26905/idjch.v10i2.3470

Sibarani, M. R. L., & Hutahean, A. (2024). Urgensi pengawasan eksternal hakim Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang berdasarkan kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI 1945. Honeste Vivere, 34(1). https://doi.org/10.55809/hv.v34i1.308

Sukrisno, & Putra, M. D. (2024). Kemendesakan pengaturan pengawasan eksternal perilaku hakim konstitusi. Syntax Idea, 6(3), 1435–1451. https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i3.3135

Suntana, I., & Alfaridah, D. I. (2022). Hubungan kelembagaan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Konstitusi: Analisis siyasah dusturiyah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara (Japhtn-Han), 1(2). https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i2.29

Suparto, S. (2020). Kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi membatalkan kewenangan Komisi Yudisial melakukan rekrutmen terhadap hakim. Sasi, 26(2), 266–279. https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.252

Yanuar, M. (2020). Institutional importance in the Indonesian rigidity system. Constitutionale, 1(1), 39–46. https://doi.org/10.25041/constitutionale.v1i1.2013

Yunita, F. T., Umami, A. B., Ananda, A. A. S., & Anggraeni, R. P. (2021). Penguatan kewenangan Komisi Yudisial di Indonesia: Perspektif konstitusional dan kontekstual. Jurnal Kajian Konstitusi, 1(1), 1. https://doi.org/10.19184/jkk.v1i1.23822