01496 - Kolusi: Persekongkolan Rahasia Antara Dua Pihak atau Lebih untuk Tujuan Melawan Hukum Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep kolusi sebagai persekongkolan rahasia antara dua pihak atau lebih yang diarahkan pada tujuan melawan hukum, ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Dengan menggunakan pendekatan konseptual-normatif, kajian ini memetakan definisi operasional kolusi, unsur-unsurnya, manifestasinya dalam berbagai bidang, serta kerangka pencegahan dan penanganannya. Hasil kajian menunjukkan bahwa kolusi dalam hukum positif Indonesia memperoleh bentuk yang jelas terutama pada persekongkolan tender dan praktik persaingan usaha tidak sehat, dengan problem implementasi norma yang dapat mengganggu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam perspektif hukum Islam, penilaian kolusi diletakkan pada metodologi penalaran hukum (ushul fiqh) dan tujuan-tujuan syariah (maqāṣid al-syarī'ah) yang menempatkan kemaslahatan, pencegahan kerusakan, serta kejujuran sebagai nilai fundamental. Karena kolusi lazimnya bersifat tersembunyi, prinsip verifikasi (tabayyun) dan disiplin kritik informasi menjadi penting agar penegakan antikolusi tidak bergeser menjadi tuduhan tanpa bukti. Upaya pencegahan dan penanganan kolusi menuntut integrasi antara kejelasan norma dan sanksi, penguatan budaya kepatuhan, serta pemanfaatan mekanisme penyelesaian sengketa seperti arbitrase syariah.

Kata kunci: kolusi; persekongkolan; maqāṣid al-syarī'ah; hukum persaingan usaha; tabayyun

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of collusion as a secret conspiracy between two or more parties directed toward unlawful purposes, reviewed from the perspectives of Indonesian positive law and Islamic law. Using a conceptual-normative approach, this study maps the operational definition of collusion, its elements, its manifestations across various fields, and frameworks for its prevention and handling. The findings indicate that collusion in Indonesian positive law takes a clear form particularly in bid-rigging and unfair business competition practices, with normative implementation problems that may obstruct justice, utility, and legal certainty. From the Islamic law perspective, the assessment of collusion is grounded in legal reasoning methodology (ushul fiqh) and the objectives of Islamic law (maqāṣid al-syarī'ah), which place public welfare, prevention of harm, and honesty as fundamental values. Because collusion is typically concealed, the principle of verification (tabayyun) and information-critical discipline are essential to prevent anti-collusion enforcement from devolving into unsubstantiated accusations. Prevention and handling of collusion require the integration of clear norms and sanctions, strengthening of compliance culture, and utilization of dispute resolution mechanisms such as Islamic arbitration.

Keywords: collusion; conspiracy; maqāṣid al-syarī'ah; competition law; tabayyun

________________________________________

I. Pendahuluan

Dalam konteks bahasa dan wacana hukum di Indonesia, istilah kolusi sering dipahami sebagai praktik "persekongkolan rahasia antara dua pihak atau lebih untuk tujuan melawan hukum", yakni adanya kesepakatan tersembunyi yang diarahkan pada tindakan yang merusak tatanan hukum dan keadilan. Literatur yang membahas istilah "konspirasi/persekongkolan" menunjukkan bahwa makna dasarnya memang berkisar pada kesepakatan khusus (agreement) yang direncanakan bersama, dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dan diarahkan pada tindakan bermuatan kejahatan atau permusuhan terhadap hukum, negara, atau pihak tertentu (Tedjokusumo, 2023). Dalam hukum persaingan usaha Indonesia, "persekongkolan atau konspirasi usaha" bahkan didefinisikan sebagai bentuk kerja sama antarpelaku usaha yang ditujukan untuk menguasai pasar bagi kepentingan pihak yang bersekongkol (Alimin, 2012).

Sementara itu, diskursus hukum Islam (syariah/fiqh) menempatkan dimensi etika dan kemaslahatan sebagai orientasi penilaian hukum, sehingga praktik kolusi perlu dibaca bukan hanya sebagai "melanggar aturan", tetapi juga sebagai tindakan yang berpotensi menggerus kejujuran dan keadilan—dua nilai yang dalam beberapa kajian ekonomi Islam diidentikkan secara erat (ketidakjujuran dipandang sebagai ketidakadilan), serta berseberangan dengan orientasi kemaslahatan (maqāṣid al-syarī'ah) sebagai dasar pembentukan dan pengembangan norma hukum Islam (Maulana, 2020; Usman et al., 2021).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan mengkaji kolusi secara konseptual dan normatif dari perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam, memetakan manifestasinya dalam berbagai bidang kehidupan, serta merumuskan pendekatan pencegahan dan penanganannya secara integratif.

________________________________________

II. Definisi Operasional Kolusi/Persekongkolan: dari "Konspirasi" ke Praktik Melawan Hukum

Sejumlah rujukan menjelaskan "konspirasi" sebagai kesepakatan khusus untuk melakukan suatu kejahatan terhadap pemerintah/negara, atau perencanaan oleh dua orang atau lebih untuk mengambil alih atau merusak tatanan hukum sehingga menimbulkan ketidakamanan; selain itu, konspirasi juga dipahami sebagai tipu daya yang direncanakan secara sembunyi-sembunyi untuk melakukan perbuatan permusuhan terhadap hukum/negara/pribadi (Tedjokusumo, 2023). Pada ranah persaingan usaha, undang-undang Indonesia mendefinisikan "persekongkolan atau konspirasi usaha" sebagai kerja sama pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud menguasai pasar bagi kepentingan pihak yang bersekongkol (Alimin, 2012).

Dengan demikian, secara operasional, kolusi dapat dipahami sebagai: (i) adanya kerja sama/koordinasi antarpihak; (ii) diarahkan pada tujuan yang tidak sah atau merusak keadilan tatanan; dan (iii) lazimnya bersifat tersembunyi/rekayasa sehingga pihak luar sulit menilai tanpa mekanisme pembuktian (Alimin, 2012; Tedjokusumo, 2023).

Namun demikian, literatur tentang "teori konspirasi" mengingatkan perbedaan penting antara konspirasi sebagai peristiwa/aksi nyata dan "teori konspirasi" sebagai narasi yang dapat bertahan lama meskipun tanpa bukti yang menentukan, kerap bertumpu pada pola pikir yang tidak andal untuk melacak realitas, dan sering tidak ditopang bukti yang tahan uji. Karena itu, ketika membahas kolusi (persekongkolan nyata) dalam kacamata hukum Islam maupun hukum positif, kehati-hatian metodologis diperlukan agar penilaian "kolusi" tidak jatuh menjadi tuduhan yang tidak berbasis verifikasi, selaras dengan dorongan prinsip tabayyun dan larangan mengikuti dugaan/prasangka atau informasi yang tidak sahih dalam kajian Qur'ani tentang infodemi (Aji & Mukri, 2022).

________________________________________

III. Ilustrasi Bentuk Kolusi dalam Hukum Positif Indonesia

Dalam hukum persaingan usaha Indonesia, persekongkolan tender menjadi salah satu locus utama pembahasan. Pedoman penerapan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 (sebagaimana dibahas dalam kajian yuridis) mengenal bentuk persekongkolan horizontal (antarpelaku usaha), vertikal (antara pelaku usaha dan panitia tender/pemberi kerja), serta gabungan horizontal–vertikal (Alimin, 2012). Penelitian tentang praktik persekongkolan tender menekankan bahwa perkara persekongkolan tender termasuk yang banyak ditangani oleh KPPU dan memerlukan perhatian untuk meminimalkan praktiknya, dan kajian lain menyoroti bahwa tata cara penghentian praktik persekongkolan tender dapat menghadapi problem norma yang "tidak jelas dan tidak lengkap" (incompleted norm) sehingga berpotensi mengganggu realisasi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum pada tataran implementasi. Dengan kata lain, kolusi bukan semata "perilaku individu", melainkan dapat berkaitan dengan desain prosedur, ketegasan sanksi, dan tata kelola penegakan aturan (Alimin, 2012).

Di sisi lain, kajian tentang program kepatuhan persaingan usaha (Business/Competition Compliance Program) menjelaskan adanya upaya preventif melalui pedoman kepatuhan berbasis UU No. 5 Tahun 1999 dan Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2022, tetapi juga menyimpulkan bahwa pelaksanaannya dinilai belum efektif dan memerlukan penguatan sosialisasi serta kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya persaingan sehat (Alfalmy et al., 2023). Dalam studi kasus dugaan kartel minyak goreng, KPPU disebut menemukan bukti persekongkolan berupa komunikasi/interaksi melalui rapat pelaku usaha dan asosiasi (dikategorikan sebagai indirect evidence dalam kajian tersebut) (Alfalmy et al., 2023). Rangkaian ini menunjukkan bahwa kolusi dapat bekerja melalui jejaring komunikasi dan koordinasi antarpihak serta berkelindan dengan problem pembuktian dan kepatuhan sistemik (Alfalmy et al., 2023).

________________________________________

IV. Kerangka Penilaian "Kolusi" Menurut Hukum Islam: Syariah, Fiqh, dan Orientasi Maqāṣid

Kajian filsafat syariah menegaskan pembedaan penting antara syariah sebagai sistem normatif ajaran Islam dan fiqh sebagai hasil intervensi nalar mujtahid (produk ijtihad) ketika mendialogkan teks (Al-Qur'an dan Sunnah) dengan realitas hidup. Artinya, penilaian hukum Islam atas kolusi tidak cukup berhenti pada label "haram/halal" secara simplistis, melainkan perlu diletakkan pada metodologi penalaran hukum (ushul fiqh) dan tujuan-tujuan syariah (maqāṣid al-syarī'ah) yang menjadi dasar pemaknaan kemaslahatan dan pencegahan kerusakan (Maulana, 2020).

Literatur maqāṣid syariah menekankan bahwa maqāṣid digunakan sebagai kriteria penting dalam ijtihad dan bahwa hukum Islam ditetapkan untuk kemaslahatan, bukan untuk tujuan "hukum itu sendiri" (Maulana, 2020). Dalam konteks kontemporer, kajian maqāṣid juga menegaskan kaidah umum bahwa kaidah fiqh diarahkan untuk menghasilkan kemaslahatan (output kemaslahatan) dan bahwa maslahah dapat berfungsi sebagai tujuan hukum sekaligus sumber pertimbangan hukum (Usman et al., 2021).

Pembahasan tentang vaksinasi dalam perspektif Al-Qur'an yang mengaitkannya dengan maqāṣid al-syarī'ah (dengan menyebut lima pijakan dasar yang dirumuskan asy-Syāṭibī) memperlihatkan bagaimana maqāṣid dipakai sebagai kerangka menilai kebijakan dan tindakan publik, terutama ketika berkaitan dengan perlindungan jiwa, akal, agama, keturunan, dan harta. Walaupun konteksnya kesehatan, kerangka maqāṣid yang sama relevan secara metodologis untuk membaca kolusi sebagai tindakan sosial-ekonomi-politik yang dapat merusak kepentingan publik—misalnya merusak keadilan distribusi, merugikan konsumen/masyarakat, atau mengacaukan tata kelola (Maulana, 2020; Usman et al., 2021).

Selain itu, kajian yang mengusulkan pembangunan hukum persaingan usaha berbasis prinsip ekonomi Islam menegaskan bahwa prinsip kemaslahatan dan penghindaran kerusakan/buruk merupakan prinsip yang dibawa hukum Islam; bahkan keadilan dalam hukum Islam diartikulasikan erat dengan kejujuran, sehingga tindakan tidak jujur dipandang sebagai tindakan tidak adil dan bertentangan dengan rasa keadilan. Dengan kerangka ini, kolusi sebagai kesepakatan tersembunyi untuk tujuan melawan hukum secara konseptual dekat dengan pengkhianatan kejujuran dan perusakan keadilan—dua poros yang, menurut kajian tersebut, esensial bagi bangunan etika-hukum ekonomi Islam (Maulana, 2020).

________________________________________

V. Unsur Kolusi yang Relevan Menurut Penalaran Hukum Islam

Jika dirumuskan secara konseptual dari rujukan yang ada, kolusi dapat dipetakan melalui beberapa unsur yang relevan bagi penilaian hukum Islam.

Pertama, adanya "kesepakatan khusus" antarpihak yang secara sengaja direncanakan. Unsur ini selaras dengan definisi konspirasi sebagai kesepakatan khusus/perencanaan dua pihak atau lebih untuk melakukan kejahatan/permusuhan terhadap hukum atau pihak tertentu (Tedjokusumo, 2023), dan selaras pula dengan konsepsi "persekongkolan/konspirasi usaha" sebagai kerja sama antarpelaku usaha untuk tujuan dominasi pasar (Alimin, 2012).

Kedua, adanya tujuan yang merusak tatanan hukum/keadilan (melawan hukum atau melawan kepentingan umum). Hal ini tercermin dalam pengertian konspirasi dalam hukum kriminal yang diarahkan pada perusakan tatanan hukum/ketidakamanan negara (Tedjokusumo, 2023), serta dalam fokus Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yang mengatur persekongkolan tender dan dampaknya pada persaingan yang sehat (Alimin, 2012).

Ketiga, adanya dimensi ketidakjujuran/rekayasa dan dampak sosial. Unsur ini relevan karena kajian ekonomi Islam mengidentikkan keadilan dengan kejujuran sehingga perilaku tidak jujur dipahami sebagai tidak adil, dan karena maqāṣid menempatkan kemaslahatan dan penghindaran kerusakan sebagai tujuan dasar—sehingga tindakan yang memproduksi kerusakan sosial-ekonomi sukar dibenarkan (Maulana, 2020; Usman et al., 2021).

Keempat, dalam praktik, kolusi kerap bekerja lewat kerahasiaan, manipulasi informasi, dan jaringan komunikasi tertutup sehingga pembuktian menjadi krusial. Literatur tentang teori konspirasi menegaskan bahwa narasi konspirasi sering tidak ditopang bukti yang tahan uji tetapi tetap "mekar" dan persisten; sementara studi tentang klaim konspirasi global Covid-19 menekankan bahwa sebagian persepsi/argumen yang menyebut pandemi sebagai konspirasi tidak didukung dalil yang kuat dan berpotensi menimbulkan kerusakan tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat (Tedjokusumo, 2023). Dua rujukan ini memperkuat kebutuhan membedakan kolusi sebagai tindakan faktual (yang memerlukan pembuktian) dari sekadar tuduhan berbasis prasangka, sejalan dengan anjuran tabayyun dalam menghadapi banjir informasi palsu/menyesatkan (Aji & Mukri, 2022).

________________________________________

VI. Manifestasi Kolusi dalam Problem Kontemporer: Beberapa Contoh Lintas Bidang

A. Sektor Pengadaan dan Tender

Kajian yuridis tentang persekongkolan tender menekankan urgensi penanganan karena perkara semacam itu banyak ditangani oleh KPPU, serta menggarisbawahi adanya problem ketidakjelasan norma prosedural penghentian praktik persekongkolan tender yang dapat mengganggu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kajian yang menafsirkan frasa "pihak lain" dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 juga menegaskan bahwa persekongkolan tender mencakup bentuk horizontal, vertikal, dan kombinasi keduanya, serta bahwa "pihak lain" dipahami sebagai subjek hukum yang terkait dengan tender (orang perorangan atau badan hukum) (Alimin, 2012). Dalam konteks ini, kolusi dapat dipahami sebagai kerja sama tersembunyi yang mendistorsi proses seleksi/kompetisi dan secara normatif diposisikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip persaingan sehat (Alimin, 2012).

B. Ranah Kartel dan Koordinasi Harga

Pada ranah kartel/koordinasi harga (misalnya dugaan kartel minyak goreng), kajian tentang program kepatuhan persaingan usaha menyebut bahwa KPPU menemukan bukti persekongkolan melalui komunikasi atau interaksi dalam rapat pelaku usaha dan asosiasi; meski dikategorikan sebagai indirect evidence, kajian tersebut menekankan bahwa dengan tambahan bukti lain hal itu dapat meyakinkan hakim untuk menyatakan adanya persekongkolan (Alfalmy et al., 2023). Kajian yang sama menempatkan program kepatuhan sebagai instrumen preventif, namun menyatakan implementasinya belum efektif sehingga KPPU perlu penguatan dan sosialisasi lebih masif (Alfalmy et al., 2023). Contoh ini memperlihatkan bagaimana kolusi dapat terjadi lewat koordinasi komunikasi kolektif yang—dalam perspektif etika hukum Islam—sulit dipertahankan bila menghasilkan mudarat sosial (misalnya distorsi pasar dan kerugian publik), mengingat maqāṣid berorientasi pada kemaslahatan dan penghindaran kerusakan (Maulana, 2020; Usman et al., 2021).

C. Keuangan dan Perbankan Syariah

Pada ranah keuangan/perbankan syariah, studi manajemen risiko kredit di Bank Muamalat Manado menyebut bahwa pembiayaan bermasalah dapat disebabkan adanya "pembiayaan konspirasi nasabah" atau pembiayaan fiktif, termasuk karena ketidakjujuran nasabah dalam memberikan data kepada bank (disebut sering terjadi pada produk pembiayaan KPR). Karena maqāṣid menempatkan perlindungan harta sebagai salah satu orientasi dasar (sebagaimana dirujuk dalam pembahasan maqāṣid asy-Syāṭibī), praktik ketidakjujuran dan rekayasa pembiayaan yang merusak kepercayaan dan menimbulkan kerugian dapat dibaca sebagai bertentangan dengan orientasi kemaslahatan dan perlindungan kepentingan ekonomi yang sah (Maulana, 2020).

Pada level tata kelola lembaga keuangan syariah, kajian sharia compliance menegaskan kepatuhan operasional pada fatwa DSN sebagai wujud penerapan prinsip syariah, yang mengeluarkan unsur-unsur terlarang seperti riba, gharar, maisir, serta aktivitas haram. Walaupun fokusnya bukan kolusi, kerangka kepatuhan syariah ini menunjukkan bahwa tata kelola ekonomi syariah menuntut disiplin normatif; kolusi yang memanipulasi proses bisnis/akad akan berhadapan dengan tuntutan kepatuhan tersebut (Maulana, 2020).

D. Hukum Keluarga

Pada ranah hukum keluarga, kajian fikih tentang verifikasi identitas biologis menjelang perkawinan menyebut bahwa pemalsuan identitas biologis dapat dilakukan secara sepihak maupun melalui konspirasi (persekongkolan) antarkedua mempelai dan/atau pihak lain; bahkan diangkat contoh adanya persekongkolan dengan oknum yang siap menjadi wali, dan indikasi konspirasi dengan oknum pegawai pencatat nikah (Kesuma, 2021). Contoh ini penting karena memperlihatkan bahwa kolusi tidak hanya terjadi di pasar/tender, melainkan juga dapat terjadi dalam administrasi keagamaan-sipil ketika ada pihak-pihak yang bekerja sama secara rahasia untuk menghasilkan dokumen/otoritas palsu (Kesuma, 2021). Pada tataran prinsip, tindakan demikian dekat dengan problem ketidakjujuran dan pelanggaran tatanan hukum—dua hal yang, dalam kerangka keadilan sebagai kejujuran dan orientasi maqāṣid, problematik secara moral-hukum (Kesuma, 2021; Maulana, 2020).

E. Filantropi dan Wakaf

Pada ranah filantropi-wakaf, kajian pembaruan hukum perwakafan menyebut bahwa penyimpangan pengelolaan wakaf dapat menimbulkan sengketa yang dipahami sebagai sengketa antara perbuatan pelanggaran hukum dengan "konspirasi penyelewengan" terhadap hak masyarakat (bahkan diposisikan sebagai terkait "hak Allah") (Siregar, 2012). Rujukan ini menunjukkan bahwa kolusi/konspirasi dapat hadir sebagai modus penyelewengan amanah sosial-keagamaan yang dampaknya bukan hanya kerugian materi tetapi juga kerusakan kepercayaan publik terhadap institusi ibadah-kesejahteraan (Siregar, 2012). Dalam kerangka maqāṣid yang menekankan kemaslahatan serta perlindungan harta dan kepentingan umum, penyelewengan wakaf melalui konspirasi dapat dipahami sebagai tindakan yang menggerus tujuan sosial wakaf (Maulana, 2020; Siregar, 2012).

________________________________________

VII. Pembuktian dan Etika Informasi dalam Perspektif Islam: Tabayyun, Qaulan Sadīdan, dan Kritik Hadis

Karena kolusi lazimnya bersifat tersembunyi, pembuktian menjadi elemen sentral agar penegakan hukum tidak bergeser menjadi fitnah atau "teori konspirasi" tanpa dasar. Kajian tentang tabayyun dan qaulan sadīdan menegaskan bahwa menyebarkan informasi palsu adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam karena menciptakan misinformation yang berujung pada kerancuan persepsi dan tindakan; rujukan tersebut mengaitkannya dengan pesan beberapa ayat Al-Qur'an agar tidak mudah mengikuti dugaan, prasangka, atau informasi yang tidak dapat diandalkan (Aji & Mukri, 2022).

Dalam konteks yang lebih "teknis", kajian tentang kritik hadis dan berita hoaks menyatakan bahwa metode kritik hadis dapat menjadi rujukan untuk memverifikasi informasi (misalnya mendeteksi tambahan, sisipan, pembalikan, atau pengurangan), dan secara kategorisasi juga membedakan "teori konspirasi" sebagai cerita yang menjelaskan peristiwa dengan konspirasi tanpa bukti. Dua rujukan ini memberi landasan metodologis bahwa penetapan "kolusi" sebagai tuduhan atau sebagai putusan harus mengikuti prinsip verifikasi yang ketat, bukan sekadar dorongan emosi atau prasangka (Aji & Mukri, 2022).

Literatur tentang pandemi juga memperlihatkan bagaimana tuduhan konspirasi tanpa basis kuat dapat merusak tatanan sosial. Studi yang menguji klaim "konspirasi global" Covid-19 menyimpulkan pandemi itu nyata, bukan isu konspirasi, dan menyatakan persepsi/argumen konspiratif yang lemah dalil berpotensi menimbulkan kerusakan tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat serta mengganggu ukhuwah/persatuan bila tidak diarahkan sesuai tuntunan Islam (Tedjokusumo, 2023). Sejalan dengan itu, kajian tentang "conspiracy theories" menegaskan teori konspirasi cenderung bertahan lama tanpa bukti menentukan dan biasanya tidak didukung bukti yang tahan uji meski tetap berkembang. Implikasi bagi pembahasan kolusi adalah: penegakan hukum atas kolusi membutuhkan pembuktian faktual; sementara pada level etika sosial, masyarakat diingatkan untuk menerapkan verifikasi (tabayyun) agar tidak memproduksi tuduhan liar yang justru menjadi kezaliman baru (Aji & Mukri, 2022; Tedjokusumo, 2023).

________________________________________

VIII. Pencegahan dan Penanganan Kolusi: Integrasi Tata Kelola, Kepatuhan, dan Penyelesaian Sengketa

Dari sisi kebijakan dan penegakan norma pada ranah persaingan usaha, penelitian tentang persekongkolan tender merekomendasikan agar pemerintah meninjau ulang PP No. 44 Tahun 2021 karena adanya konflik norma/ketidaklengkapan norma prosedural yang membuat implementasi belum mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum; studi itu juga mendorong efek jera serta menyarankan tambahan denda administratif oleh KPPU. Pada sisi preventif, kajian program kepatuhan persaingan usaha menekankan pentingnya pedoman kepatuhan (berbasis UU No. 5 Tahun 1999 dan Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2022), meskipun dinilai belum efektif sehingga perlu penguatan sosialisasi dan kesadaran pelaku usaha tentang persaingan sehat (Alfalmy et al., 2023). Rangkaian ini menunjukkan bahwa pencegahan kolusi tidak cukup hanya dengan larangan abstrak, tetapi memerlukan desain norma yang jelas, sanksi yang tegas, dan budaya kepatuhan yang dibangun melalui penguatan kelembagaan (Alfalmy et al., 2023).

Dari perspektif hukum Islam, upaya pencegahan dan penanganan kolusi dapat diletakkan pada orientasi maqāṣid (mewujudkan kemaslahatan, mencegah kerusakan) yang diposisikan sebagai basis holistik ijtihad dan pembentukan norma (Maulana, 2020; Usman et al., 2021), serta pada etika keadilan yang dipautkan dengan kejujuran sehingga agenda antikolusi pada intinya adalah agenda pemulihan kejujuran dan keadilan. Dalam ranah kelembagaan ekonomi syariah, kajian sharia compliance menekankan bahwa kepatuhan syariah secara operasional berarti kepatuhan pada fatwa DSN karena fatwa menjadi perwujudan prinsip yang harus dilaksanakan pada aktivitas keuangan syariah. Meskipun tidak secara spesifik membahas kolusi, kerangka kepatuhan ini memberi horizon normatif bahwa praktik ekonomi yang menipu atau bersekongkol secara tersembunyi akan bertabrakan dengan tuntutan integritas syariah dan kepatuhan pada standar normatif (Maulana, 2020).

Jika kolusi melahirkan sengketa, hukum Islam juga memiliki tradisi penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui tahkim (arbitrase). Kajian tentang BASYARNAS menegaskan bahwa lembaga arbitrase syariah di Indonesia memiliki landasan hukum kuat, baik dari hukum positif maupun dari hukum Islam, dan bahwa penyelesaian sengketa di masyarakat justru perlu didahulukan dengan rujukan Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' sebagai dasar normatif. Dalam konteks sengketa ekonomi syariah yang mungkin melibatkan dugaan kolusi, jalur tahkim/alternatif penyelesaian sengketa dapat dipahami sebagai instrumen untuk memulihkan hak, menegakkan keadilan, dan mencegah eskalasi konflik sosial—selaras dengan orientasi kemaslahatan yang menjadi roh maqāṣid (Maulana, 2020; Usman et al., 2021).

________________________________________

IX. Kesimpulan

Berdasarkan sintesis rujukan yang tersedia, kolusi (persekongkolan rahasia) dapat dipahami sebagai kesepakatan khusus antarpihak yang direncanakan secara tersembunyi dan diarahkan pada tindakan melawan hukum atau merusak tatanan keadilan, baik terhadap negara, pasar, maupun individu/komunitas (Alimin, 2012; Tedjokusumo, 2023). Dalam hukum positif Indonesia, kolusi memperoleh bentuk operasional yang jelas terutama pada persekongkolan tender dan praktik persaingan usaha tidak sehat, dengan klasifikasi horizontal–vertikal serta problem implementasi norma yang dapat mengganggu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (Alimin, 2012).

Dalam perspektif hukum Islam, penilaian atas kolusi secara metodologis diletakkan pada perbedaan syariah–fiqh dan pada maqāṣid al-syarī'ah yang menempatkan kemaslahatan dan pencegahan kerusakan sebagai tujuan, serta pada konsepsi keadilan yang dipautkan dengan kejujuran—sehingga kolusi yang bertumpu pada rekayasa dan ketidakjujuran sulit dipertahankan secara etika-hukum (Maulana, 2020). Karena kolusi lazimnya tersembunyi, prinsip verifikasi (tabayyun), qaulan sadīdan, dan disiplin kritik informasi menjadi penting agar penegakan antikolusi tidak berubah menjadi tuduhan "konspirasi" tanpa bukti, yang justru dilarang dan berpotensi menimbulkan kerusakan sosial (Aji & Mukri, 2022; Tedjokusumo, 2023).

Upaya pencegahan dan penanganannya menuntut integrasi antara kejelasan norma dan sanksi (sebagaimana direkomendasikan dalam kajian persekongkolan tender), penguatan budaya kepatuhan, pemenuhan standar kepatuhan syariah pada institusi ekonomi, serta pemanfaatan mekanisme penyelesaian sengketa seperti tahkim/arbitrase syariah untuk memulihkan keadilan dan kemaslahatan (Alfalmy et al., 2023; Maulana, 2020).

________________________________________

Daftar Pustaka

Aji, A. M., & Mukri, S. G. (2022). Implementasi Maqashid Syariah dan Aktualisasinya dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Islam. Salam Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i, 9(4), 1107–1116. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i4.27108

Alfalmy, J. M. H., Yuniarti, S. E., & Fachrezzi, F. T. A. (2023). Efektivitas Program Kepatuhan Persaingan Usaha Dalam Mencegah Praktik Monopoli Usaha (Studi Kasus Dugaan Kartel Minyak Goreng Masa Covid-19). Jurnal Studia Legalia, 4(01), 31–42. https://doi.org/10.61084/jsl.v4i01.63

Alimin, A. (2012). Verifikasi Identitas Biologis Menjelang Perkawinan dalam Perspektif Fikih. Ahkam Jurnal Ilmu Syariah, 12(2). https://doi.org/10.15408/ajis.v12i2.963

Kesuma, D. A. (2021). Analisis Metode Kritik Hadits dan Pandangan Hukum Indonesia terhadap Berita Hoax. Akselerasi Jurnal Ilmiah Nasional, 3(2), 56–65. https://doi.org/10.54783/jin.v3i2.409

Maulana, A. M. R. (2020). Pandemi dalam Worldview Islam; Dari Konsepsi ke Konspirasi. Tribakti Jurnal Pemikiran Keislaman, 31(2), 307–323. https://doi.org/10.33367/tribakti.v31i2.1232

Siregar, I. (2012). Pembaruan Hukum Perwakafan di Indonesia. Tsaqafah, 8(2), 273. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v8i2.25

Tedjokusumo, D. D. (2023). Praktik Persekongkolan Tender dalam Pengadaan Paket Pembangunan Revetment dan Pengurungan Lahan di Pelabuhan. Jurnal Ius Constituendum, 8(3), 343–358. https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.7193

Usman, M. H., Iskandar, A., & Aswar, A. (2021). COVID-19: Menguji Kebenaran Konspirasi Global. Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat, 16(2), 122–131. https://doi.org/10.23971/jsam.v16i2.2238