01495 - Koherensi Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam: Kesesuaian Dan Keterpaduan Antarnorma Dalam Sistem Hukum

Legal Coherence in Islamic Law Perspective: Conformity and Integration of Norms in the Legal System

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji konsep koherensi hukum dalam perspektif hukum Islam, yang dipahami sebagai kesesuaian dan keterpaduan antarnorma dalam suatu sistem hukum. Koherensi hukum bukan sekadar kebutuhan logis-formal, melainkan juga kebutuhan metodologis dan praktis dalam konteks hukum Islam yang mencakup dimensi moral, ritual, dan legal dalam kesatuan makna syariah. Melalui metode kajian literatur normatif-analitik, artikel ini mengidentifikasi empat dimensi koherensi hukum Islam: (1) koherensi epistemologis yang mengintegrasikan nushush dan ra'y melalui metodologi ijtihad; (2) koherensi teleologis yang berorientasi pada maqasid al-syari'ah dan kemaslahatan; (3) koherensi institusional-formal yang menuntut sinkronisasi hierarki norma dalam transisi syariah–fiqh–qanun–qadha'; dan (4) koherensi sosiologis yang mengakui 'urf/living law yang difilter oleh nash. Dalam konteks Indonesia sebagai negara-bangsa plural, koherensi hukum Islam memerlukan strategi integrasi dan harmonisasi antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif nasional, sebagaimana terwujud dalam instrumen seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), serta yurisprudensi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Artikel ini menyimpulkan bahwa koherensi hukum Islam merupakan proyek berkelanjutan yang menuntut konsistensi, adaptabilitas, dan kebermaksudan norma dalam sistem yang hidup.

Kata kunci: koherensi hukum; hukum Islam; maqasid al-syari'ah; taqnin; pluralisme hukum

________________________________________

ABSTRACT

This article examines the concept of legal coherence in Islamic law perspective, understood as the conformity and integration of norms within a legal system. Legal coherence is not merely a logical-formal necessity, but also a methodological and practical requirement within Islamic law, which encompasses moral, ritual, and legal dimensions in a unified meaning of sharia. Through a normative-analytical literature review method, this article identifies four dimensions of Islamic legal coherence: (1) epistemological coherence that integrates nushush and ra'y through ijtihad methodology; (2) teleological coherence oriented toward maqasid al-shari'ah and public interest (maslahah); (3) institutional-formal coherence requiring synchronization of norm hierarchy in the sharia–fiqh–qanun–qadha' transition; and (4) sociological coherence that acknowledges 'urf/living law filtered by scriptural texts (nash). In the context of Indonesia as a plural nation-state, Islamic legal coherence requires integration and harmonization strategies among Islamic law, customary law, and national positive law, as manifested in instruments such as the Compilation of Islamic Law (KHI), the Compilation of Islamic Economic Law (KHES), and the jurisprudence of the Supreme Court and Constitutional Court. This article concludes that Islamic legal coherence constitutes an ongoing project requiring consistency, adaptability, and purposefulness of norms within a living legal system.

Keywords: legal coherence; Islamic law; maqasid al-shari'ah; taqnin; legal pluralism

________________________________________

1. PENDAHULUAN

Koherensi hukum—dalam pengertian kesesuaian dan keterpaduan antarnorma di dalam suatu sistem—dapat dibaca sebagai kebutuhan metodologis sekaligus kebutuhan praktis dalam hukum Islam, karena "hukum Islam" tidak semata kumpulan aturan positif, melainkan spektrum norma yang mencakup dimensi moral, ritual, dan legal dalam satu kesatuan makna syariah yang lebih luas daripada "hukum" dalam arti sempit (Fauzi, 2019; Junaidy, 2016; Muslimin, 2019). Dalam kerangka ini, koherensi bukan sekadar kerapian logis antarkaedah, tetapi juga keterpaduan antara sumber wahyu, hasil penalaran manusia (ijtihad), serta bentuk-bentuk pelembagaan norma (misalnya qanun/taqnīn dan putusan peradilan) agar norma-norma tersebut bekerja konsisten, adaptif, dan tetap berorientasi pada tujuan kemaslahatan (Muslimin, 2019; Nurcahyono, 2012; Yasin, 2015).

Kebutuhan akan koherensi menjadi semakin penting ketika hukum Islam dipraktikkan dalam konteks negara-bangsa modern yang plural, seperti Indonesia, di mana hukum Islam berinteraksi dengan hukum adat dan hukum Barat dalam bangunan hukum nasional, dan proses integrasi tersebut menuntut sinkronisasi dan harmonisasi antarnorma agar tidak memunculkan konflik norma maupun ketidakpastian hukum (Aseri, 2016; Ikhwan & Daudy, 2019; Wirdyaningsih, 2017).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan mengkaji secara sistematis bagaimana koherensi hukum dipahami, dibangun, dan diterapkan dalam perspektif hukum Islam, baik pada tataran konseptual-epistemologis maupun pada tataran institusional-praktis dalam konteks sistem hukum nasional Indonesia.

________________________________________

2. METODE

Artikel ini menggunakan pendekatan kajian literatur normatif-analitik (normative-analytical literature review) dengan menelaah berbagai sumber kepustakaan primer dan sekunder yang relevan, mencakup artikel jurnal ilmiah, buku, dan dokumen hukum positif. Analisis dilakukan secara sistematis terhadap konsep, teori, dan praktik koherensi hukum dalam perspektif hukum Islam, dengan memperhatikan konteks perkembangan hukum Islam di Indonesia. Sintesis dilakukan lintas sumber untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan terstruktur mengenai dimensi-dimensi koherensi hukum Islam.

________________________________________

3. PEMBAHASAN

3.1 Distingsi Konseptual yang Menentukan Koherensi: Syariah, Fiqh, Qanun/Taqnīn, dan Qadha'

Koherensi hukum menurut hukum Islam perlu diawali dengan penataan konsep, karena istilah "hukum Islam" dalam literatur modern sering merujuk pada beberapa istilah Arab yang berbeda—syariah, fiqh, qanun, dan 'urf—yang masing-masing memiliki status epistemik dan fungsi normatif yang tidak identik (Djafri et al., 2022; Fauzi, 2019; Roselino & Ridwan, 2022).

Syariah dipahami sebagai jalan yang digariskan Tuhan bagi manusia dan bersumber pada wahyu Ilahi; karena itu ia ditempatkan sebagai basis normatif tertinggi dalam keyakinan umat Islam (Agustin et al., 2022; Nurcahyono, 2012). Namun, syariah juga tidak tepat disederhanakan sebagai "hukum positif" belaka, karena syariah mencakup norma-norma yang melampaui hukum dalam arti sempit; sekalipun "hukum" tetap dipandang sebagai bagian dari syariah dalam kesadaran muslim (Fauzi, 2019; Junaidy, 2016).

Fiqh, pada sisi lain, merupakan hasil pemahaman/kreasi ilmiah manusia (mujtahid) terhadap syariah dan karenanya memiliki karakter kognitif-interpretatif yang memungkinkan perubahan (al-tagayyur) dan pembaruan seiring dinamika sosial (Maulidi, 2018; Nurcahyono, 2012). Sementara itu, qanun/taqnīn merujuk pada norma yang dilembagakan melalui otoritas negara (kodifikasi/legislasi), yang dalam perkembangan modern dipahami sebagai pergeseran penting dari rezim ius naturale menuju ius positum, serta menjadi instrumen untuk "membumikan" fiqh agar kompatibel dengan tatanan hukum nasional (Santoso, 2023; Yulianto, 2019). Adapun qadha' (adjudication) menandai dimensi penerapan dan pengikatan norma melalui mekanisme peradilan; dalam konteks transisi normatif, qadha' berfungsi mengoperasikan aturan melalui institusi yang berwenang sehingga norma tidak berhenti sebagai moralitas doktrinal, melainkan menjadi tertib hukum yang dapat ditegakkan (Purkon et al., 2022; Yasin, 2015).

Distingsi ini menentukan "di mana" koherensi harus dibangun: koherensi pada level syariah menuntut konsistensi nilai dan tujuan; koherensi pada level fiqh menuntut konsistensi metodologis-argumentatif; koherensi pada level qanun dan qadha' menuntut konsistensi formal-hierarkis serta kepastian penerapan (Fauzi, 2019; Santoso, 2023; Yasin, 2015). Karena itu, pembahasan koherensi hukum dalam hukum Islam pada dasarnya adalah pembahasan tentang keterpaduan lintas-level norma: dari norma wahyu, norma hasil ijtihad, hingga norma yang dipositifkan dan diputuskan (Yasin, 2015; Yulianto, 2019).

3.2 Basis Epistemologis Koherensi: Integrasi Nushush (Teks) dan Ra'y (Nalar), serta Kebutuhan Dialektika Teks–Konteks

Sejarah awal teori hukum Islam menunjukkan bahwa sejak masa awal, pembentukan hukum Islam berjalan dinamis dan dialektis, dan formulasi teorinya secara lebih komprehensif berkembang sejak al-Syafi'i, dengan ciri penting berupa upaya mengintegrasikan teks otoritatif (nushush) dan peran nalar manusia (ra'y) (Junaidy, 2016). Dalam model integrasi klasik ini, nalar berfungsi subordinatif dan subsider dibanding teks wahyu, tetapi tetap diperlukan sebagai perangkat untuk membuat norma dapat menjawab problem sosial yang berubah (Junaidy, 2016).

Koherensi pada titik ini berarti: (i) teks tetap menjadi rujukan otoritatif, (ii) nalar bekerja dalam batas metodologis yang diakui, dan (iii) keluaran ijtihad tidak memutus hubungan dengan tujuan syariah (Junaidy, 2016; Warjiyati, 2018). Karena itu, pembacaan teks secara "univokal" (tunggal) cenderung melemahkan koherensi praktis ketika realitas sosial beragam; sebaliknya, pembacaan multivokal dan integratif membuka ruang agar norma tetap setia pada ruh syariah sekaligus relevan secara sosial (Maulidi, 2018; Siswanto & Islamy, 2022).

Perubahan paradigma pemikiran fiqh dari karakter "hitam-putih" menuju perspektif bernuansa dipahami sebagai konsekuensi logis dari fleksibilitas hukum Islam, sehingga aktivitas "penggalian, penemuan, kustomisasi, dan penyaringan" terhadap perubahan merupakan prasyarat koherensi hukum Islam di era kontemporer (Nurcahyono, 2012). Karena itulah sejumlah kajian menekankan kebutuhan pendekatan terpadu antara hukum Islam dan ilmu sosial untuk membaca realitas (law-in-action) tanpa kehilangan pijakan normatifnya (Muslimin, 2019b; Nurcahyono, 2012). Dengan kata lain, koherensi tidak identik dengan kekakuan; koherensi justru menuntut mekanisme epistemik agar norma yang berakar pada wahyu dapat berinteraksi dengan realitas melalui ijtihad yang bertanggung jawab (Muslimin, 2019b; Nurcahyono, 2012).

3.3 Koherensi sebagai Struktur Berjenjang: Hierarki Norma, "Norma Dasar", dan Transisi dari Moralitas ke Legalitas Formal

Koherensi antarnorma juga dapat dijelaskan melalui perspektif teori hierarki norma (stufenbau) yang menekankan sinkronisasi norma secara vertikal dan horizontal; dalam tradisi teori norma, titik tekan kajian hukum dapat diarahkan pada bagaimana norma diklasifikasikan dan disusun dalam hierarki dari norma dasar hingga norma turunan (Khair, 2019; Muslimin, 2019a). Dalam kerangka yang sejalan, pemikiran tentang norma dasar (grundnorm) dan relasi "norma lebih tinggi sebagai sumber norma lebih rendah" dipakai untuk membaca konsistensi dan validitas norma dalam suatu tatanan hukum (Helmi, 2011; Muntoha, 2007). Pada level metodologi penelitian hukum normatif, perhatian pada sinkronisasi vertikal dan horizontal juga dipahami sebagai bagian dari analisis sistem norma, sehingga koherensi diperlakukan sebagai indikator sistematik hukum (Prima & Rahman, 2019; Yasin, 2017).

Dalam konteks ekonomi syariah di Indonesia, dinamika yuridis dipetakan sebagai transisi bertahap melalui empat fase: syariah, fiqh, qanun, dan qadha', yang menunjukkan pergeseran dari karakter normatif-doktrinal menuju karakter legal-formal positif (Yasin, 2015). Transisi ini dapat dijelaskan dengan teori H.L.A. Hart tentang primary rules (aturan kewajiban yang merepresentasikan nilai moral yang dipeluk masyarakat) dan secondary rules (aturan pengakuan, perubahan, dan adjudikasi) yang membuat norma menjadi mengikat melalui otoritas negara (Yasin, 2015).

Pada titik ini, koherensi sistem hukum Islam dalam negara modern menuntut keterhubungan fungsional antarfase: nilai moral-doktrinal (syariah/fiqh) harus memiliki jembatan institusional (qanun/qadha') agar menjadi tertib hukum yang konsisten dan dapat ditegakkan (Yasin, 2015; Yulianto, 2019). Karena itu, koherensi tidak hanya persoalan "substansi benar", melainkan juga persoalan "aturan diakui, dapat diubah secara sah, dan dapat diadili" dalam sistem hukum (Purkon et al., 2022; Yasin, 2015).

3.4 Instrumen Internal Koherensi dalam Hukum Islam: Ushul Fiqh, Istinbaṭ, Maqasid–Maslahah, dan 'Urf

Secara metodologis, hukum Islam dipahami sebagai bagian dari ajaran agama yang norma-normanya bersumber pada agama; keyakinan bahwa syariah berbasis wahyu membentuk orientasi dasar bahwa koherensi harus selalu merujuk pada sumber wahyu dan perangkat metodologis ijtihad (Agustin et al., 2022; Nurcahyono, 2012). Dalam diskursus penemuan hukum, istilah istinbaṭ al-aḥkām dijelaskan sebagai proses konseptual yang mengombinasikan norma tekstual (fiqh al-nuṣūṣ), norma kontekstual (fiqh waqi'), dan pendekatan penerapan (fiqh al-tanzīl), sehingga koherensi dicapai melalui jalinan teks–konteks–implementasi, bukan hanya kepatuhan literal pada teks (Azhar, 2020). Arah metodologis ini juga selaras dengan gagasan pembaruan metode penemuan hukum Islam berbasis pendekatan terpadu hukum Islam dan ilmu sosial, yang menempatkan fleksibilitas (al-tagayyur) sebagai keniscayaan sekaligus menuntut upaya metodologis keterpaduan (Muslimin, 2019b; Nurcahyono, 2012).

Pada level tujuan, maqāṣid al-syarī'ah diposisikan sebagai pembahasan penting dalam hukum Islam—baik ditempatkan dalam ushul fiqh maupun dikembangkan sebagai materi tersendiri—dan memiliki keterkaitan erat dengan ijtihad karena menyangkut teori dan metodologi perumusan hukum (Miskari, 2019; Naim & Latif, 2023). Sejumlah kajian menegaskan bahwa kemaslahatan (maslahah) merupakan orientasi dasar yang dapat menjadi "ruh" dalam perundang-undangan, serta menjadi strategi integrasi nilai-nilai hukum Islam ke dalam hukum negara yang dinilai relatif lebih dapat diterima dibanding formalisasi simbolik (Asmawi, 2009; Zainuddin, 2019). Dalam konteks politik hukum, maqasid dan maslahah digambarkan bertemu dengan orientasi kemanfaatan bagi bangsa, negara, dan masyarakat, sehingga koherensi sistemik mengandaikan bahwa norma tidak berhenti pada "kesahihan formal", tetapi juga harus menuju tujuan kemaslahatan (Absori, 2018; Miskari, 2019).

Koherensi hukum Islam juga memerlukan pengakuan terhadap kebiasaan ('urf) sebagai salah satu dalil/sumber dalam metodologi hukum Islam, dengan syarat ia sejalan dengan nash (al-Qur'an dan Sunnah) (Muhammad et al., 2022). Dalam kerangka modern, taqnīn (pembentukan fiqh menjadi perundang-undangan) dipahami tidak lepas dari dialog fiqh dengan 'urf/adat; fiqh bergeser dari "ekspresi syariah" menjadi "ekspresi kognisi manusia terhadap syariah", sehingga koherensi menuntut keterbukaan epistemik untuk memasukkan realitas sosial tanpa mengklaimnya identik dengan wahyu (Khilmi, 2019; Santoso, 2023). Dengan demikian, 'urf berfungsi sebagai mekanisme koherensi sosial: norma yang dilembagakan tidak tercerabut dari praktik dan nilai yang hidup (living law), namun tetap difilter oleh batas-batas normatif nash (Muhammad et al., 2022; Warjiyati, 2018).

3.5 Pendekatan Sistem (Jasser Auda) dan Koherensi Holistik: Keterbukaan, Kemenyeluruhan, dan Kebermaksudan

Kebutuhan koherensi antarnorma dalam hukum Islam kontemporer juga dijelaskan melalui pendekatan sistem yang memandang hukum Islam sebagai sistem terbuka dan tidak layak dibaca dengan paradigma oposisi biner, melainkan sebagai sistem yang memiliki tawaran beragam melalui instrumen ijtihad (Siswanto & Islamy, 2022). Dalam pendekatan sistem, terdapat penekanan pada watak kognitif (keterkaitan konsepsi dan realitas tanpa menuntut identitas penuh maupun pemutusan hubungan), kemenyeluruhan (holistik, tidak parsial sebab-akibat), dan kebermaksudan (purposefulness/maqasid) sebagai metodologi fundamental analisis (Khilmi, 2019; Siswanto & Islamy, 2022).

Ketika maqasid diposisikan sebagai prinsip mendasar dan metodologi analisis, maka koherensi hukum berarti kemampuan menyatukan norma tekstual, pertimbangan konteks budaya, dan tujuan kemaslahatan dalam satu bangunan yang integratif (Khilmi, 2019; Warjiyati, 2018). Pada titik ini, koherensi bukan sekadar "tidak kontradiktif", tetapi "terarah": norma harus bekerja sebagai sistem yang menyatukan moralitas, spiritualitas, dan pengaturan sosial untuk mencapai tujuan syariah (Khilmi, 2019; Warjiyati, 2018).

3.6 Koherensi dalam Konteks Negara-Bangsa Plural: Posisi Hukum Islam, Pluralisme Hukum, dan Kebutuhan Integrasi

Dalam konteks Indonesia, sistem hukum dipahami majemuk: hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat hidup berdampingan dan menjadi bahan baku hukum nasional (Aseri, 2016; Wirdyaningsih, 2017). Indonesia juga dipahami sebagai religious nation state: bukan negara agama dan bukan negara sekuler, namun menjadikan ajaran agama sebagai dasar moral sekaligus sumber hukum materil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Aseri, 2016; Munajat, 2019). Konsekuensinya, koherensi hukum tidak bisa dipaksakan melalui satu sumber normatif saja; ia harus dibangun melalui integrasi yang memperhitungkan pluralitas dan mekanisme politik hukum (Aseri, 2016; Itmam, 2013). Dalam pembacaan pluralisme, koherensi mensyaratkan strategi integrasi dan harmonisasi agar norma agama yang diakomodasi ke dalam hukum positif tidak menimbulkan ketegangan yang merusak kepastian, keadilan, dan integrasi sosial (Farkhani et al., 2022; Ikhwan & Daudy, 2019).

Positivisasi hukum Islam—yakni usaha menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif—disebut memiliki semangat metodologis searah dengan transformasi, kodifikasi/kompilasi, islamization of Muhammadan law, taqnin, dan siyasah (Masruhan, 2014; Yasin, 2015). Dalam kerangka ini, koherensi berarti memastikan bahwa transformasi dari fiqh ke qanun tidak memutus tujuan moralnya, tetapi juga tidak mengabaikan prasyarat legal-formal negara modern yang menuntut kepastian dan hierarki norma (Santoso, 2023; Yasin, 2015). Karena itu, beberapa kajian menegaskan bahwa integrasi hukum Islam dalam hukum nasional dapat ditempuh melalui penarikan asas-asas/prinsip dan menuangkannya sebanyak mungkin ke dalam hukum nasional sehingga pembudayaan hukum Islam meluas melampaui ranah perdata keluarga saja (Absori, 2018; Wirdyaningsih, 2017). Namun, integrasi tersebut tetap dibatasi oleh kerangka ideologi dan konstitusi; norma Islam dapat menjadi patokan pembentukan hukum nasional sepanjang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 (Aseri, 2016; Rozaq, 2018).

3.7 Taqnīn, Legislasi, dan Koherensi Norma dalam Pelembagaan Hukum Islam

Taqnīn dipahami sebagai peraturan yang dikeluarkan otoritas negara untuk diberlakukan sebagai norma positif; ia terjadi ketika hukum nasional mengadopsi hukum Islam karena diterima masyarakat dan karena memiliki tujuan yang sama dengan hukum nasional (berorientasi pada pembangunan) (Santoso, 2023; Yulianto, 2019). Dalam perkembangan modern, taqnīn dipandang mendorong perubahan hukum dan menghasilkan hukum yang lebih dinamis di tengah masyarakat majemuk serta lebih mampu mewujudkan kemaslahatan dan kemajuan (Santoso, 2023; Yulianto, 2019). Dengan demikian, koherensi dalam taqnīn mensyaratkan dua hal sekaligus: kesesuaian substansi dengan prinsip syariah (agar tidak kehilangan orientasi moral) dan kesesuaian formal dengan prosedur serta hierarki hukum nasional (agar tidak menimbulkan konflik norma) (Santoso, 2023; Yasin, 2015).

Dalam perspektif fiqh siyasah, fungsi legislasi (al-sulṭah al-tasyrī'iyyah) dipahami sebagai pembentukan hukum demi kemaslahatan, baik dengan menetapkan ketentuan yang sudah terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah maupun melakukan ijtihad terhadap masalah yang tidak dijelaskan secara eksplisit (Syamsuar, 2020). Karena itu, koherensi legislasi mensyaratkan kompetensi epistemik (ijtihad) dan orientasi maslahat; norma tidak cukup "tersurat dalam teks" tetapi juga harus "dapat difungsikan" untuk mengatur masyarakat secara adil dan bermanfaat (Miskari, 2019; Syamsuar, 2020). Dalam praktik Indonesia, dinamika politik hukum turut menentukan ruang integrasi; bahkan proses legislasi dipahami sebagai proses politik yang menuntut strategi dan argumentasi untuk menyinergikan tuntunan agama dan kebutuhan regulasi negara (Masduki, 2021; Rozaq, 2018).

3.8 Koherensi melalui Kompilasi dan Kodifikasi: KHI dan KHES sebagai Contoh "Penjembatanan Norma"

Koherensi hukum Islam dalam sistem nasional Indonesia sering diwujudkan melalui kompilasi/kodifikasi yang berfungsi sebagai "jembatan" antara literatur fiqh yang beragam dan kebutuhan format baku hukum positif (Mughits, 2008; Ridwan, 2018). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), misalnya, dipahami sebagai upaya positivisasi hukum ekonomi syariah ke dalam sistem hukum nasional yang merespons pertumbuhan praktik ekonomi syariah pada lembaga keuangan syariah; KHES juga dipahami sebagai ijtihad kolektif dengan pola eklektik dari sumber-sumber yang populer di mazhab-mazhab fiqh (Mughits, 2008; Ridwan, 2018). Namun, karena KHES adalah kompilasi hukum positif yang menuntut format baku, ia tetap memerlukan pembahasan kritis berkelanjutan untuk penyempurnaan agar penerapannya tidak menimbulkan masalah (Khair, 2019; Mughits, 2008). Di sinilah koherensi berperan sebagai agenda berulang (continuous improvement): menjaga agar norma yang dikompilasi tetap sinkron secara internal dan kompatibel dengan kebutuhan institusional penerapan (Mughits, 2008; Ridwan, 2018).

Pada ranah hukum keluarga, Kompilasi Hukum Islam (KHI) diposisikan sebagai refleksi integrasi visi keislaman, keindonesiaan, dan kemodernan, dengan perumusan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (Agustin et al., 2022). Dengan demikian, KHI dapat dibaca sebagai perangkat koherensi: ia menata norma fiqh yang beragam ke dalam rumusan yang lebih sistematis untuk kebutuhan peradilan dan administrasi hukum (Agustin et al., 2022; Muslimin, 2019b). Akan tetapi, kajian tentang hukum keluarga juga menekankan bahwa syariah harus terus berdialektika dengan realitas kemasyarakatan modern dan tidak boleh menjadi kerangka yang "memfosil", sehingga koherensi menuntut keterhubungan antara norma doktrinal dan studi empiris (Muslimin, 2019b; Nurcahyono, 2012).

3.9 Koherensi Norma dalam Adjudikasi: Peran Peradilan dan Yurisprudensi (MA dan MK)

Koherensi sistem hukum tidak hanya ditentukan legislasi, tetapi juga oleh cara norma dioperasikan dalam peradilan. Dalam bidang hukum keluarga Islam, putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan tetap diposisikan sebagai yurisprudensi yang menjadi rujukan bagi hakim di Pengadilan Agama, sehingga berfungsi membentuk arah perkembangan hukum keluarga Islam (Purkon et al., 2022). Yurisprudensi dipahami sebagai ijtihad hakim untuk menyelaraskan ajaran fiqh dengan perkembangan sosial, yang berarti koherensi dihasilkan bukan hanya dari teks undang-undang/kompilasi, tetapi juga dari praktik penalaran peradilan (Muslimin, 2019b; Purkon et al., 2022). Dalam konteks yang lebih luas, putusan Mahkamah Konstitusi juga dipahami berada dalam lingkup siyasah syar'iyyah dan dapat memanfaatkan konsep serta kosakata hukum Islam untuk membenarkan putusannya, sehingga tafsir resmi negara atas norma tertentu dapat membatasi atau mengarahkan bagaimana hukum Islam dipahami dalam sistem nasional (Alfitri, 2016; Wicaksono et al., 2022).

Dalam isu ekonomi syariah, Putusan MK terkait Pasal 55 UU Perbankan Syariah (Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012) disebut merepresentasikan politik hukum terkait pemosisian hukum Islam dalam sistem hukum nasional dan memunculkan kebutuhan harmonisasi norma, terutama pada ranah penyelesaian sengketa dan eksekusi (Rozaq, 2018; Yasin, 2017b). Kajian tentang eksekusi objek hak tanggungan pada perbankan syariah, misalnya, menyimpulkan perlunya harmonisasi atau rekonstruksi norma sengketa ekonomi syariah pra-putusan tersebut, yang menunjukkan bahwa koherensi memerlukan penataan ulang relasi antaraturan dan yurisdiksi peradilan (Sudirman, 2023; Yasin, 2017b). Pada titik ini, koherensi hukum berarti memastikan aturan-aturan yang mengatur ekonomi syariah tidak "berjalan sendiri-sendiri" dan tidak menimbulkan praktik yang dinilai "tidak sah" karena tidak patuh pada beberapa norma sekaligus (Sudirman, 2023; Yasin, 2017b).

3.10 Koherensi Normatif dalam Muamalah Modern: Harmonisasi Prinsip Syariah dengan Perangkat Hukum Positif

Dalam praktik perbankan dan pembiayaan, kebutuhan koherensi sering muncul sebagai persoalan "harmonisasi" antara prinsip syariah dan perangkat jaminan/kontrak dalam hukum positif. Kajian komparatif rahn tasjily menunjukkan bahwa konstruksi hukum jaminan syariah di Indonesia dan Malaysia sama-sama belum memiliki regulasi yang kuat, sehingga konstruksi dilakukan melalui harmonisasi dan integrasi antara prinsip syariah dan regulasi konvensional (civil) (Hidayati et al., 2018). Pada saat yang sama, konsistensi penerapan prinsip syariah (sharia compliance) ditegaskan sebagai perhatian penting dalam layanan perbankan Islam (Hidayati et al., 2018; Sudirman, 2023). Bahkan, studi tentang Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) menyebut adanya potensi konflik norma antara UU Perbankan Syariah dan UU Hak Tanggungan serta urgensi pembentukan lembaga jaminan syariah agar kepatuhan syariah dapat terlaksana; salah satu langkah ius constituendum yang ditawarkan adalah harmonisasi norma dengan menyelaraskan makna norma yang belum selaras dengan Putusan MK (Sudirman, 2023; Yasin, 2017b).

Dalam pengertian ini, koherensi hukum Islam pada ranah muamalah modern bukan berarti menolak instrumen hukum positif, melainkan menata relasi normatifnya agar tidak terjadi antinomi dan agar prinsip syariah tidak menjadi sekadar label, melainkan bekerja konsisten dalam struktur kontrak dan mekanisme penegakan (Hidayati et al., 2018; Sudirman, 2023). Hal ini juga sejalan dengan penekanan bahwa penataan regulasi ekonomi syariah diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin kepatuhan prinsip syariah (shariah compliance), sementara dinamika regulasi dapat bergerak melalui hierarki peraturan maupun melalui putusan pengadilan dan fatwa (Afrelian & Furqon, 2019; Khair, 2019).

3.11 Koherensi Substantif vs. Koherensi Formal: Ketegangan Positivisme, Keadilan, dan Maqasid

Koherensi juga memiliki dimensi aksialogis: keterpaduan norma harus berujung pada keadilan dan kemaslahatan. Dalam analisis putusan kasus Baiq Nuril, misalnya, ditegaskan bahwa putusan hakim seharusnya tidak sekadar berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, melainkan perlu menelaah substansi secara inklusif di luar hukum normatif; kegagalan menerapkan nilai keadilan disebut dapat memunculkan anomali dan menurunkan kepercayaan publik (Azhar, 2020). Di sini, koherensi yang hanya formal-positivistik dipandang tidak cukup; ia harus dipadukan dengan orientasi maqasid/keadilan sebagai "spirit" tatanan hukum (Azhar, 2020; Warjiyati, 2018). Dalam pembacaan lain, penegakan hukum tanpa moralitas dikhawatirkan berujung pada tirani dan kedzaliman, sementara moralitas tanpa ketentuan legal-formal dapat mengarah pada utopia; karena itu, koherensi menuntut simultanitas moralitas dan legalitas (Azhar, 2020; Yasid, 2010).

Ketegangan ini juga tampak pada kritik bahwa dominasi civil law warisan kolonial cenderung mendikotomikan hukum dari nilai agama, sehingga dibutuhkan transformasi nilai-nilai Islam ke dalam hukum positif nasional untuk membangun integrasi hukum dan agama sebagai satu kesatuan sistem (Baehaqi, 2017; Prasetyo, 2020). Namun, transformasi melalui legislasi juga dipahami sebagai proses yang "sekular" dalam arti mekanisme negara modern, sehingga nilai-nilai Islam yang masuk ke hukum negara bergerak dari otoritas hukum agama (divine law) menuju otoritas hukum negara (state law); karena itu, koherensi membutuhkan strategi objektivikasi/transformasi nilai agar dapat diterima lintas warga tanpa memaksakan formalisme yang menimbulkan resistensi (Asmawi, 2009; Zainuddin, 2019). Dengan demikian, koherensi substantif (maqasid/maslahah/keadilan) dan koherensi formal (hierarki/prosedur/pengakuan) harus dipadukan sebagai dua sisi sistem yang sama (Yasin, 2015; Zainuddin, 2019).

3.12 Koherensi dan Pluralisme Regional: Qanun Aceh dan Konvergensi Norma Agama

Koherensi dalam sistem hukum nasional yang plural juga tampak pada pengalaman Aceh, di mana pelembagaan hukum jinayat dipahami sebagai bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia yang melengkapi aturan umum nasional, dalam kerangka keistimewaan dan kekhususan Aceh yang diatur oleh hukum positif (Ikhwan & Daudy, 2019). Dalam studi tentang konvergensi norma agama, pembentukan Qanun Jinayat dipandang menarik karena meskipun pembentukannya melibatkan pemeluk Islam, qanun tersebut disebut mengakomodasi ajaran agama lain sehingga muncul kecenderungan "penundukan diri" secara sukarela oleh non-Muslim pada qanun tersebut dibanding KUHP (Farkhani et al., 2022). Pada level konseptual, temuan ini menegaskan bahwa koherensi dalam masyarakat plural dapat ditempuh melalui model konvergensi yang melibatkan harmonisasi, unifikasi, dan integrasi norma, sehingga norma agama dapat hadir tanpa memicu konflik antarkomunitas (Aseri, 2016; Farkhani et al., 2022).

________________________________________

4. KESIMPULAN

Berdasarkan sintesis literatur di atas, koherensi hukum menurut hukum Islam dapat dipahami sebagai keterpaduan antarnorma yang bekerja pada beberapa lapis sekaligus.

Pertama, koherensi epistemologis: integrasi nushush dan ra'y melalui metodologi ijtihad yang menjaga relasi teks–konteks–implementasi (fiqh al-nuṣūṣ, fiqh waqi', fiqh al-tanzīl) agar norma tidak terjebak pada tekstualisme sempit maupun relativisme tanpa batas (Azhar, 2020; Junaidy, 2016).

Kedua, koherensi teleologis: orientasi maqasid/maslahah sebagai "kebermaksudan" sistem, yang menjadikan keterpaduan norma bukan hanya konsisten secara logika, tetapi juga terarah pada kemaslahatan, keadilan, dan tata kelola yang baik (Khilmi, 2019; Zainuddin, 2019).

Ketiga, koherensi institusional-formal: transisi syariah–fiqh–qanun–qadha' yang menuntut sinkronisasi hierarki norma, mekanisme pengakuan-perubahan-adjudikasi, serta harmonisasi ketika terjadi konflik norma dalam praktik hukum negara modern (Prima & Rahman, 2019; Yasin, 2015).

Keempat, koherensi sosiologis: pengakuan terhadap 'urf/living law yang disaring oleh nash serta strategi integrasi dalam sistem hukum nasional yang plural, sehingga norma hukum Islam dapat berfungsi sebagai sumber moral dan sumber materil hukum tanpa kehilangan kompatibilitas konstitusional (Aseri, 2016; Muhammad et al., 2022).

Dengan empat dimensi tersebut, koherensi hukum dalam perspektif hukum Islam dapat dipahami sebagai proyek berkelanjutan untuk menjaga konsistensi, adaptabilitas, dan kebermaksudan norma dalam satu sistem yang hidup—baik sebagai etika sosial, sebagai fiqh hasil ijtihad, maupun sebagai hukum positif dan praktik peradilan (Nurcahyono, 2012; Yasin, 2015).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Absori, A. (2018). Pembangunan Hukum di Indonesia (Studi Politik Hukum Islam di Indonesia Dalam Kerangka Al-Masalih). Al-Risalah Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan, 15(02), 285–295. https://doi.org/10.30631/alrisalah.v15i02.369

Afrelian, M. I., & Furqon, I. K. (2019). Legalitas dan otoritas fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam operasional lembaga keuangan syariah. Jurnal Ilmiah Mizani Wacana Hukum Ekonomi Dan Keagamaan, 6(1), 1. https://doi.org/10.29300/mzn.v6i1.2195

Agustin, F., Hasuri, H., & Najmudin, N. (2022). Kedudukan hukum Islam dalam pelaksanaan waris di Indonesia. Mizan Journal of Islamic Law, 6(1), 109. https://doi.org/10.32507/mizan.v6i1.1211

Alfitri, A. (2016). Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai tafsiran resmi hukum Islam di Indonesia. Jurnal Konstitusi, 11(2), 296. https://doi.org/10.31078/jk1125

Aseri, M. (2016). Hukum Islam dalam konteks nation-state Indonesia. Ittihad, 14(26). https://doi.org/10.18592/ittihad.v14i26.873

Asmawi, A. (2009). Relevansi teori maslahat dengan UU pemberantasan korupsi. De Jure Jurnal Hukum Dan Syari'ah, 1(2). https://doi.org/10.18860/j-fsh.v1i2.330

Azhar, H. (2020). Menakar keadilan putusan hakim terhadap kasus Baiq Nuril perspektif maqāṣid asy-syari'ah. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr, 9(1), 38–56. https://doi.org/10.24090/jimrf.v9i1.4132

Baehaqi, J. (2017). Pengaruh Islam dan budaya dalam pembentukan hukum di Indonesia. Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 11(2), 219–246. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v11i2.928

Djafri, M. T., Kurniati, K., & Misbahuddin, M. (2022). Pertimbangan sosiologis penegakan dan pengamalan hukum Islam di Indonesia. Bustanul Fuqaha Jurnal Bidang Hukum Islam, 3(3), 339–349. https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i3.666

Farkhani, F., Elviandri, E., Dimyati, K., Absori, A., & Zuhri, M. (2022). Converging Islamic and religious norms in Indonesia's state life plurality. Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies, 12(2), 421–446. https://doi.org/10.18326/ijims.v12i2.421-446

Fauzi, N. A. F. (2019). Muhammadiyah's new fiqh reasoning: Constructing a holistic Islamic law paradigm. Afkaruna Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies, 15(1). https://doi.org/10.18196/aiijis.2019.0094.32-54

Helmi, H. (2011). Membangun sistem perizinan terpadu bidang lingkungan hidup di Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum, 11(1). https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.1.86

Hidayati, T., Syarifuddin, S., Pelu, I. E. A., Syaikhu, S., Hussain, M. A., Nor, M. Z. M., & Azhar, A. (2018). Mekanisme penggunaan jaminan kebendaan (rahn tasjily) dalam pembiayan bank syariah di Indonesia dan Malaysia. Nurani Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat, 18(1), 163–182. https://doi.org/10.19109/nurani.v18i1.2458

Ikhwan, M., & Daudy, M. H. (2019). Pelembagaan hukum jinayat di Aceh sebagai bagian sistem hukum pidana Indonesia. Islam Universalia International Journal of Islamic Studies and Social Sciences, 1(2), 180–212. https://doi.org/10.56613/islam-universalia.v1i2.119

Itmam, M. S. (2013). Hukum Islam dalam pergumulan politik hukum nasional era reformasi. Al-Tahrir Jurnal Pemikiran Islam, 13(2), 273. https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v13i2.17

Junaidy, A. B. (2016). Dialektika hukum Islam pada masa awal Islam. Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam, 2(2), 420–439. https://doi.org/10.15642/aj.2016.2.2.420-439

Khair, A. (2019). Dinamika penataan regulasi ekonomi syariah. El-Mashlahah, 8(1). https://doi.org/10.23971/el-mas.v8i2.1322

Khilmi, E. F. (2019). Peran maqasid syariah dalam pembentukan peraturan daerah (studi pendekatan sistem Jasser Auda). Jurnal Justiciabelen, 1(2), 219. https://doi.org/10.30587/justiciabelen.v1i2.829

Masduki, M. (2021). Studi pemikiran Prof. Yusril Ihza Mahendra tentang transformasi syari'at Islam ke dalam hukum nasional. Negara Dan Keadilan, 10(2), 134. https://doi.org/10.33474/hukum.v10i2.11282

Masruhan, M. (2014). Positivisasi hukum Islam di Indonesia era reformasi. Islamica Jurnal Studi Keislaman, 6(1), 119. https://doi.org/10.15642/islamica.2011.6.1.119-133

Maulidi, M. (2018). Menggagas fikih responsif: Upaya progresif modernisasi fikih. Al-Adalah, 14(2), 507. https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2677

Miskari, M. (2019). Politik hukum Islam dan maqasid al-syariah. Al Imarah Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam, 4(1), 57. https://doi.org/10.29300/imr.v4i1.2168

Mughits, A. (2008). Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dalam tinjauan hukum Islam. Al-Mawarid, 18. https://doi.org/10.20885/almawarid.vol18.art1

Muhammad, F., Umar, H., & Harun, H. (2022). Eksistensi kebiasaan ('urf) sebagai sumber hukum perdagangan internasional. Islamika Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 21(02), 133–143. https://doi.org/10.32939/islamika.v21i02.890

Munajat, M. (2019). Transformasi hukum pidana Islam dalam tata hukum Indonesia. Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 13(1), 1–13. https://doi.org/10.24090/mnh.v0i1.2124

Muntoha, M. (2007). Otonomi daerah dan perkembangan "peraturan-peraturan daerah bernuansa syari'ah." Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 15(2), 260–280. https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss2.art2

Muslimin, J. (2019a). Dogmatika, filsafat hukum Islam dan hak asasi manusia: Sketsa agenda rekonstruksi dan penafsiran hukum Islam. Journal of Qur'an and Hadith Studies, 5(2), 151–176. https://doi.org/10.15408/quhas.v5i2.13421

Muslimin, J. (2019b). Hukum keluarga Islam dalam potret interrelasi sosial. Ahkam Jurnal Ilmu Syariah, 15(1). https://doi.org/10.15408/ajis.v15i1.2846

Naim, A. H., & Latif, M. A. (2023). Pembayaran BPHTB terhadap jual beli tanah perspektif maqashid syariah di Kabupaten Sorong. Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, 14(2), 277. https://doi.org/10.21043/yudisia.v14i2.23012

Nurcahyono, M. L. (2012). Pembaruan metode penemuan hukum Islam: Pendekatan terpadu hukum Islam dan sosial. Ulumuna, 16(1), 21–40. https://doi.org/10.20414/ujis.v16i1.188

Prasetyo, Y. (2020). Transformasi nilai-nilai Islam dalam hukum positif. Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum, 5(1), 91–106. https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v5i1.1943

Prima, S., & Rahman, H. (2019). Regulasi pengelolaan zakat di Indonesia. Jurnal Yuridis, 6(1), 132. https://doi.org/10.35586/jyur.v6i1.873

Purkon, A., Buang, A. H., & Jamaludin, M. H. (2022). The role of Supreme Court jurisprudence in development of Islamic family law in Indonesia. Al-Qadha Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan, 9(2), 362–376. https://doi.org/10.32505/qadha.v9i2.4111

Ridwan, R. (2018). Legislasi hukum ekonomi syariah dalam bingkai hukum nasional Indonesia. Al-Risalah Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan, 16(01), 95–111. https://doi.org/10.30631/alrisalah.v16i01.338

Roselino, V., & Ridwan, M. (2022). Hukum Islam dalam ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin, 2(2), 113–122. https://doi.org/10.58707/jipm.v2i2.204

Rozaq, J. A. (2018). Menyisipkan politik hukum dalam sosialisasi norma Islam ke dalam sistem hukum nasional. Al-Daulah Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, 7(2), 302–321. https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.2.302-321

Santoso, L. (2023). Eksistensi taqnin dalam negara hukum modern dan relevansinya dalam dinamika legislasi di Indonesia. El-Dusturie, 2(1). https://doi.org/10.21154/el-dusturie.v2i1.6746

Siswanto, E., & Islamy, A. (2022). Fikih moderasi beragama dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Al-Adalah Jurnal Hukum Dan Politik Islam, 7(2), 198–217. https://doi.org/10.35673/ajmpi.v7i2.2802

Sudirman, S. (2023). Harmonisasi akad pembiayaan syariah terhadap jaminan hak tanggungan. Media Iuris, 6(1), 151–174. https://doi.org/10.20473/mi.v6i1.40113

Syamsuar. (2020). Legislative functionalization in fiqh siyasah perspective. Islam Universalia International Journal of Islamic Studies and Social Sciences, 2(2). https://doi.org/10.56613/islam-universalia.v2i2.167

Warjiyati, S. (2018). Tinjauan hukum Islam terhadap penerapan good governance dalam pelayanan publik. Hukum Islam, 18(1), 119. https://doi.org/10.24014/hi.v18i1.5429

Wicaksono, D. A., Rahman, F., & Umam, K. (2022). Pemetaan pola permohonan dan putusan dalam pengujian undang-undang dengan substansi hukum Islam. Jurnal Konstitusi, 18(3), 504. https://doi.org/10.31078/jk1832

Wirdyaningsih, N. (2017). Hukum Islam dan pelaksanaannya di Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan, 31(4), 366. https://doi.org/10.21143/jhp.vol31.no4.1295

Yasid, A. (2010). Paradigma tradisionalisme dan rasionalisme hukum dalam perspektif filsafat ilmu. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 17(4), 589–614. https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss4.art5

Yasin, M. N. (2015). Dinamika epistemologi yuridis ekonomi syariah di Indonesia perspektif transisi hukum H.L.A. Hart. Ulumuna, 19(1), 181–204. https://doi.org/10.20414/ujis.v19i1.1257

Yasin, M. N. (2017a). Politik hukum pemberlakuan gelar "Sarjana Hukum" untuk alumni jurusan hukum ekonomi dan bisnis syariah. Jurisdictie Jurnal Hukum Dan Syariah, 7(2), 168. https://doi.org/10.18860/j.v7i2.3856

Yasin, M. N. (2017b). Pragmatisme perbankan syariah dalam penyelesaian eksekusi objek hak tanggungan: Studi putusan Nomor 116/Pdt.Plw/2015/PN.Kpn. Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 12(1), 42. https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v12i1.1144

Yulianto, R. A. (2019). Kebijakan penanganan pengungsi di Indonesia perspektif maqasid al-syari'ah. Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 13(2), 169–186. https://doi.org/10.24090/mnh.v13i2.2460

Zainuddin, Z. (2019). Argumentasi teori maslahat sebagai ruh perundang-undangan. Al Amin Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam, 2(1), 1–22. https://doi.org/10.36670/alamin.v2i1.13