01482 - Kesusilaan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Perdata: Norma Moral Sebagai Batas Kontraktual Dalam Konteks Indonesia

Abstract

Morality (kesusilaan), understood as living moral norms within society, can be comprehended more precisely through the distinction between "morality" as a teaching/practice of life and "ethics" as a philosophical-theoretical reflection on the good and bad of human action (Akturk, 2024; Clarke, 2012; Malik & Maslahah, 2021). From the perspective of Islamic law (sharia), the relationship between law and morality is integral in nature, as sharia is understood as an ethico-legal system that does not separate the legal dimension from the moral dimension (Muslihun, 2018; S et al., 2024; Vlug, 2020). At the same time, within the domain of modern civil law (including the civil law tradition that has influenced Indonesia), freedom of contract does not stand "value-free," but is intertwined with the principle of good faith and moral/ethical considerations that function as substantive limits in contractual relations (Budiharto & Sismarwoto, 2020; Sugarda, 2017; Sulaiman et al., 2023). This article synthesizes both domains—morality in Islamic law and its function as a contractual boundary—by placing maqāṣid al-sharīʿah (the objectives of law) and jurisprudential maxims (al-qawāʿid al-fiqhiyyah) as a moral evaluation framework for contracts/agreements (akad), while simultaneously explaining the Indonesian context in which contracts (including Islamic contracts) interact with the Civil Code (KUH Perdata) and moral-religious values in the formation of positive law (Budiharto & Sismarwoto, 2020; Hamidah & Saputra, 2024; Muslihun, 2018).

Keywords: kesusilaan, morality, Islamic law, freedom of contract, maqāṣid al-sharīʿah, good faith

________________________________________

Abstrak

Kesusilaan, dalam pengertian norma moral yang hidup dalam masyarakat, dapat dipahami secara lebih presisi melalui pembedaan antara "moralitas" sebagai ajaran/praktik hidup dan "etika" sebagai refleksi filsafati-teoretis atas baik-buruk tindakan manusia (Akturk, 2024; Clarke, 2012; Malik & Maslahah, 2021). Dalam perspektif hukum Islam (syariah), relasi antara hukum dan kesusilaan bersifat integral karena syariah dipahami sebagai ethico-legal system yang tidak memisahkan dimensi legal dari dimensi moral (Muslihun, 2018; S et al., 2024; Vlug, 2020). Pada saat yang sama, dalam ranah hukum perdata modern (termasuk tradisi civil law yang memengaruhi Indonesia), kebebasan berkontrak tidak berdiri "bebas nilai", melainkan berkelindan dengan asas itikad baik dan pertimbangan moral/etik yang bekerja sebagai batas substantif dalam relasi perjanjian (Budiharto & Sismarwoto, 2020; Sugarda, 2017; Sulaiman et al., 2023). Artikel ini mensintesis kedua ranah tersebut—kesusilaan dalam hukum Islam dan fungsinya sebagai batas kontraktual—dengan menempatkan maqāṣid al-sharīʿah (tujuan-tujuan hukum) dan kaidah-kaidah fikih sebagai kerangka evaluasi moral atas perjanjian/akad, sekaligus menjelaskan konteks Indonesia di mana kontrak (termasuk akad syariah) berinteraksi dengan KUH Perdata dan nilai moral-keagamaan dalam pembentukan hukum positif (Budiharto & Sismarwoto, 2020; Hamidah & Saputra, 2024; Muslihun, 2018).

Kata Kunci: kesusilaan, moralitas, hukum Islam, kebebasan berkontrak, maqāṣid al-sharīʿah, itikad baik

________________________________________

1. Pendahuluan: Kesusilaan, Moralitas, dan Batas Normatif dalam Relasi Hukum

Kesusilaan sebagai "norma moral yang hidup" dapat dipahami melalui konsep moralitas dan etika: etika dipaparkan sebagai cabang filsafat yang mengkaji nilai serta sikap moral, termasuk penilaian baik-buruk tindakan manusia, sedangkan moralitas merujuk pada ajaran/praktik kebiasaan dan pedoman perilaku (Akturk, 2024; Clarke, 2012; Malik & Maslahah, 2021). Dalam filsafat hukum, fokus "baik-buruk" dan hubungan normatif antara norma hukum dan dunia nilai (norm–value relationship) dipandang menentukan daya ikat norma, karena kepatuhan pada norma tidak semata dihasilkan oleh sanksi material, tetapi juga oleh resonansi norma dengan nilai-nilai batiniah pelaku (Clarke, 2012; Kurban, 2018; Tampio, 2011). Dalam kerangka ini, hukum dipahami sebagai perangkat aturan yang mengatur relasi sosial dan, khususnya dalam tradisi hukum Islam, cakupannya menjangkau relasi manusia dengan Tuhan, alam, dan sesama manusia, sehingga muatan kesusilaan tidak berada "di luar" hukum, melainkan melekat pada struktur normatifnya (Kurban, 2018; S et al., 2024; Tampio, 2011).

Di Indonesia—sebagai negara hukum yang dalam praktik legislasi menerima moralitas dan norma yang bersumber dari agama serta adat sebagai dasar pembentukan peraturan—hubungan hukum dan kesusilaan tidak dapat dipahami semata melalui positivisme murni yang memisahkan hukum dari moral (Hamidah & Saputra, 2024; Muslihun, 2018; Widjaja, 2024). Literatur tentang positivisasi hukum Islam di Indonesia menekankan bahwa sistem hukum Indonesia memang dipengaruhi legal positivism, tetapi sekaligus menerima moralitas (agama dan adat) sebagai landasan legislasi dan sumber keadilan, sehingga "nilai kesusilaan" masuk ke wilayah hukum positif melalui proses institusional (Hamidah & Saputra, 2024; Muslihun, 2018; Widjaja, 2024). Pada level kontrak, hal ini relevan karena perjanjian (termasuk akad syariah dalam praktik ekonomi) tidak hanya dinilai dari terpenuhinya syarat formal, melainkan juga dari kesesuaiannya dengan asas-asas moral/etik—baik yang bersumber dari syariah maupun yang bekerja dalam doktrin hukum perdata melalui asas itikad baik dan kepatutan (Hamidah & Saputra, 2024; Sugarda, 2017; Sulaiman et al., 2023).

________________________________________

2. Kesusilaan Menurut Hukum Islam: Etika Berlandas Dīn (Agama) dan Rasionalitas yang Terarah

Dalam perspektif pemikiran etika Islam kontemporer yang dirumuskan Syed Muhammad Naquib al-Attas, basis etika adalah agama (dīn) yang disetujui oleh akal sehat, pengetahuan, dan kebebasan kehendak; sementara etika yang "diislamkan" dipahami sebagai sikap dan tindakan yang menetap, terkait dimensi spiritual manusia dalam relasinya dengan diri, Tuhan, masyarakat, dan negara (Hidayatullah & Arif, 2022; Rakhmat, 2023). Penegasan bahwa etika berakar pada agama juga dijelaskan dalam pembacaan al-Attas tentang Islam sebagai "foundation of ethics and morality," yakni bahwa etika tak terelakkan berbasis agama dan agama yang dimaksud adalah Islam (Hidayatullah & Arif, 2022; Rakhmat, 2023). Dengan demikian, kesusilaan dalam kerangka hukum Islam bukan sekadar kesopanan sosial, melainkan perangkat nilai yang menautkan perilaku manusia pada horizon pertanggungjawaban religius dan tatanan sosial (Rakhmat, 2023; Rizk, 2008; S et al., 2024).

Dimensi "kontraktual" dalam kesusilaan Islam diperdalam melalui gagasan al-Attas tentang "individual contract" yang merefleksikan perjanjian primordial (covenant) jiwa manusia dengan Tuhan; gagasan ini dipakai untuk menjelaskan bagaimana seorang Muslim dapat hidup dalam tatanan sosial-politis seolah "kontrak sosial" berjalan, tetapi tetap berakar pada ikatan moral individual dengan Tuhan (Hazri, 2016; Rakhmat, 2023). Dalam pembacaan yang membandingkan al-Attas dan Taha Abderrahmane, keduanya sama-sama menegaskan ketergantungan akal pada agama dalam pengambilan keputusan etis, meskipun berbeda dalam kerangka konseptual: al-Attas cenderung membaca etika sebagai pemurnian karakter (melalui kebajikan), sedangkan Taha menekankan etika komprehensif berbasis pengalaman-praksis dengan corak sufistik (Rakhmat, 2023). Konsekuensinya, kesusilaan dalam hukum Islam berfungsi sebagai ukuran evaluatif bagi tindakan (termasuk transaksi) yang tidak berhenti pada legalitas formal, melainkan pada integritas moral pelaku dan orientasi kemaslahatan sosial (Rohmanu & Rofiah, 2023; Rakhmat, 2023).

________________________________________

3. Syariah sebagai Sistem Etiko-Legal: Tidak Ada Dikotomi Tegas antara "Hukum" dan "Moral"

Literatur filsafat hukum Islam yang membahas positivisasi hukum Islam di Indonesia menegaskan karakter syariah sebagai ethical-legal system, yakni sistem yang "tidak membedakan" isu legal dan isu moral (Muslihun, 2018). Posisi ini selaras dengan kajian paradigma hukum dan etika yang menyatakan bahwa dalam filsafat Islam, hukum dan etika dipandang sebagai satu kesatuan yang merepresentasikan spirit ajaran Islam, dengan Al-Qur'an dipahami sebagai kodifikasi yang menautkan hukum dan etika sekaligus (S et al., 2024; Vlug, 2020). Dalam kritik terhadap "legal orientalism," juga ditegaskan bahwa pemisahan artifisial antara "law" dan "morality" mendistorsi syariah, karena dalam tradisi syariah moralitas dan hukum kerap berkonflasi, dan Al-Qur'an berfungsi sebagai "moral blueprint" yang menjadi substrat derivasi hukum (Vlug, 2020). Karena itu, kesusilaan (akhlak/adab) tidak berada di pinggir syariah, tetapi justru merupakan bagian dari rasionalitas normatifnya (Rohmanu & Rofiah, 2023; S et al., 2024; Vlug, 2020).

Keterjalinan etika dan hukum ini tampak pula dalam deskripsi etika kerja dan bisnis Islam: syariah dipahami sebagai "sum of duties" yang ditetapkan Tuhan, tidak hanya terkait hubungan manusia dengan Tuhan tetapi juga dengan sesama; Al-Qur'an dipaparkan memuat aturan bukan hanya untuk ibadah dan keluarga, tetapi juga untuk perdagangan, politik, utang-piutang, kontrak, dan wasiat (Kurban, 2018; Rizk, 2008). Di titik ini, kesusilaan Islam bekerja sebagai dasar evaluasi perilaku ekonomi (muamalah), di mana sekadar "patuh hukum" tidak dianggap cukup sebagai respons etis, karena etika melampaui kepatuhan legal semata (Kurban, 2018; Rizk, 2008). Perspektif norm–value juga menjelaskan bahwa sistem hukum mengikat bukan hanya lewat sanksi, tetapi lewat "dunia nilai" yang membentuk dimensi spiritual ketaatan; karena itu, integrasi norma dan nilai merupakan persoalan sentral dalam memahami daya kerja kesusilaan dalam sistem hukum, termasuk dalam Islam (Kurban, 2018; Tampio, 2011).

________________________________________

4. Maqāṣid Al-Sharīʿah, Kemaslahatan, dan "Titik-Titik Tetap" Moral sebagai Ukuran Kesusilaan

Dalam teori maqāṣid al-sharīʿah (tujuan-tujuan hukum), hukum Islam dipahami diatur untuk menciptakan dan melindungi kemaslahatan (social benefits) bagi manusia (March, 2011; Sanuri, 2015). Dalam diskursus filsafat hukum dan maqāṣid, kemaslahatan diposisikan sebagai orientasi fundamental hukum, sehingga validitas substansial tindakan dan kebijakan (termasuk transaksi) tidak cukup dinilai dari formalitas aturan, tetapi juga dari manfaat dan keadilannya (Mahdi & Sirajuddin, 2019; Sanuri, 2015). Dalam pengembangan "Complex Purposivism," penalaran etiko-legal berbasis maqāṣid memerlukan pengujian kontrak terhadap "fixed points of Islamic morality," termasuk persyaratan non-negosiabel untuk melindungi dan menjaga kehidupan, agama, harta, keturunan, dan akal (March, 2011b). Kerangka ini menunjukkan bahwa kesusilaan Islam bersifat teleologis-etis: ia menguji tindakan legal (akad/kontrak) berdasarkan tujuan moral dan perlindungan kepentingan dasar manusia (March, 2011b; Sanuri, 2015).

Pendekatan etis terhadap maqāṣid juga ditekankan dalam pemikiran Taha Abderrahmane. Dalam teorisasi "ethical maqāṣid," Taha menggeser rasionalisasi hukum dari kausalitas atributif menuju kausalitas kemaslahatan, dan menyatakan bahwa satu-satunya rasionalisasi hukum Islam adalah kemaslahatan yang bermakna etika (khuluq) (Rohmanu & Rofiah, 2023). Ia menolak pemisahan agama dan etika, serta menegaskan bahwa hukum Islam memuat aspek legal (al-wajh al-qanūnī) dan aspek moral (al-wajh al-akhlāqī) yang tidak terpisahkan (Rohmanu & Rofiah, 2023). Konsepsi ini menguatkan bahwa kesusilaan dalam hukum Islam bukan tambahan eksternal, tetapi struktur internal penilaian yang menyatukan nilai, niat, dan tindakan (Rakhmat, 2023; Rohmanu & Rofiah, 2023). Selaras dengan itu, kajian etika-ekonomi klasik menempatkan maṣlaḥah dan adab sebagai konsep yang saling bertaut: kemaslahatan dipahami sebagai perwujudan hukum syariah yang menginformasikan sistem moral, sementara adab memelihara dan meningkatkan perilaku ekonomi yang saleh (Rizk, 2008).

________________________________________

5. Kaidah Fikih, Anti-Ḍarar, dan Kewajiban Moral Memenuhi Perjanjian: "Kesusilaan" sebagai Standar Muamalah

Kaidah-kaidah fikih (al-qawāʿid al-fiqhiyyah) dipaparkan relevan bukan hanya pada wilayah ibadah, tetapi juga pada kontrak perdata, litigasi, dan transaksi ekonomi/keuangan; kaidah ini membantu memahami teori kontrak dari perspektif etika Islam sekaligus menyediakan "moral yardstick" untuk menilai hasrat kepemilikan agar selaras dengan prinsip ekonomi Islam (Mustafa et al., 2016). Dalam pembahasan kontrak, pemenuhan janji—baik tertulis maupun lisan—digambarkan sebagai kebutuhan etis (farḍ), dan tanggung jawab moral penjual/pelaku usaha muncul dari apa yang ia nyatakan ketika transaksi terjadi (Mustafa et al., 2016; Rizk, 2008). Dengan demikian, kesusilaan Islam bekerja dalam bentuk kewajiban moral untuk menjaga amanah, kepastian, dan keadilan pertukaran, bukan semata kesepakatan formal (Mustafa et al., 2016; Rizk, 2008).

Di sisi lain, prinsip menghindari bahaya/kerugian (ḍarar) dapat dipahami sebagai "komplemen legal" bagi relasi berbasis kelembutan (rifq) dan iḥsān dalam wacana fikih, sehingga relasi sosial-ekonomi tidak diserahkan pada kehendak bebas tanpa batas, melainkan dibatasi oleh larangan merugikan pihak lain (Kızılkaya, 2021; Mustafa et al., 2016). Dalam konteks kontrak modern, literatur hukum perbankan dan keuangan syariah menekankan bahwa syariah sangat memperhatikan kondisi-kondisi kontrak yang berfungsi mengendalikan transaksi sejak awal agar para pihak tidak "diwronged" setelah sepakat maupun dalam pelaksanaannya (Kadi, 2023; Mukhlishin et al., 2023). Oleh karena itu, kesusilaan dalam hukum Islam dapat dipahami sebagai kombinasi: (i) etika amanah dan pemenuhan janji, (ii) larangan menimbulkan kerugian/ketidakadilan, serta (iii) pengujian substansi kontrak terhadap prinsip moral yang melindungi kepentingan manusia (Kadi, 2023; Kızılkaya, 2021; Mustafa et al., 2016).

Prinsip transparansi juga muncul sebagai instrumen kesusilaan kontraktual: dalam pembahasan otonomi, disebutkan bahwa dalam Islam ketiadaan transparansi atau adanya kebohongan/penyembunyian fakta penting dapat membuat transaksi/kontrak tidak sah karena gharar (penipuan melalui ketidakjelasan) (Albar & Chamsi‐Pasha, 2015). Ini memperlihatkan bahwa "kesusilaan" di dalam muamalah tidak berhenti pada adab interpersonal, melainkan membentuk standar validitas kontraktual yang melarang manipulasi informasi dan menuntut keterbukaan demi mencegah ketidakadilan (Albar & Chamsi‐Pasha, 2015; Kadi, 2023).

________________________________________

6. Kebebasan Berkontrak dalam Islam: Kebolehan yang "Diadaptasi" dan Diuji oleh Moralitas Syariah

Dalam kerangka ekonomi Islam, kebebasan berkontrak tidak dipahami sebagai prinsip umum yang tanpa syarat; sebaliknya, Islam disebut tidak mengenal "general principle of freedom of contract," tetapi mengakui kebebasan yang diadaptasi—yakni kontrak komersial harus memenuhi persyaratan hukum kontrak Islam sebagaimana dirumuskan dalam fikih muamalah (Rahmani et al., 2022). Para fuqaha juga menghasilkan daftar kontrak yang dinilai shariah-compliant (nominate contracts) untuk memenuhi kebutuhan bisnis, dan inovasi kontrak tetap dimungkinkan sepanjang memenuhi parameter kebolehan hukum kontrak Islam (Mukhlishin et al., 2023; Rahmani et al., 2022). Penekanan ini menunjukkan bahwa kesusilaan (dalam arti kesesuaian dengan prinsip syariah dan etika) berfungsi sebagai "filter" yang menstrukturkan ruang kebebasan kehendak para pihak (Kadi, 2023; Rahmani et al., 2022).

Dalam teori hukum Islam yang menimbang hidup dalam tatanan non-Muslim, argumen etiko-legal dapat bergerak melalui tahap-tahap: dimulai dari kebolehan kontrak untuk membentuk hak dan kewajiban, lalu menguji kontrak terhadap titik-titik tetap moral Islam (perlindungan kehidupan, agama, harta, keturunan, dan akal), dan kemudian mencari keseimbangan reflektif antara syarat kehidupan sosial dan tujuan moral Islam (March, 2011b). Kerangka ini menegaskan bahwa kebebasan membuat kontrak diterima sebagai mekanisme sosial, tetapi kesahannya secara substantif harus melewati uji kesusilaan syariah berbasis tujuan-tujuan moral hukum (March, 2011b; Rohmanu & Rofiah, 2023). Dalam praktik kelembagaan, literatur perbankan dan keuangan syariah juga menyebut investasi dan transaksi perlu "screening" agar tetap patuh pada prinsip syariah yang mencakup aspek hukum dan etika, menunjukkan institusionalisasi kesusilaan dalam tata kelola transaksi (Kadi, 2023; Kouzo & Falikhatun, 2023; Rahmani et al., 2022).

________________________________________

7. Kesusilaan sebagai Norma Sosial yang Hidup: Agama, Moral Publik, dan Konteks Indonesia

Relasi kesusilaan dan hukum tidak hanya bergerak pada tataran doktrin, tetapi juga pada tataran sosial: agama dipaparkan berperan membentuk nilai dan norma moral yang mendasari sistem hukum serta memberi kerangka nilai yang memandu masyarakat dalam memahami benar-salah (Hamidah & Saputra, 2024; Widjaja, 2024). Dalam konteks Indonesia, pengaruh agama—terutama Islam—dalam pembentukan hukum nasional juga dijelaskan melalui penggunaan sumber-sumber syariah dan fikih dalam interpretasi/pengembangan hukum, serta peran agama dalam membentuk norma moral yang melandasi hukum (Muslihun, 2018; Widjaja, 2024). Dengan demikian, kesusilaan sebagai "norma hidup" dapat dibaca sebagai hasil interaksi antara sumber normatif agama dan institusionalisasi nilai dalam hukum positif (Hamidah & Saputra, 2024; Muslihun, 2018; Widjaja, 2024).

Pada ranah etika publik, gagasan "civil religion" dipakai untuk menjelaskan etika publik yang melampaui sekat agama institusional dan berfungsi sebagai norma universal dalam masyarakat plural; dalam pembahasan ekonomi, disebutkan bahwa kontrak sebagai bagian dari hukum privat dapat mengalami kecenderungan "demoralisasi," sehingga diperlukan paradigma etika publik untuk menahan dominasi dan praktik anti-kemanusiaan (Septyanun & Yuliani, 2020). Sementara itu, dalam filsafat hukum Indonesia, nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan dipaparkan memengaruhi substansi dan struktur pengaturan hukum nasional, termasuk dalam pemaknaan kebebasan berkontrak sebagai dorongan moral agar perjanjian mencerminkan relasi yang adil dan beradab (Budiharto & Sismarwoto, 2020; Septyanun & Yuliani, 2020). Ini menunjukkan bahwa kesusilaan bekerja sebagai norma sosial sekaligus norma evaluatif yang "hidup" melalui etika publik dan asas-asas hukum yang menyerap nilai agama dan kebudayaan (Budiharto & Sismarwoto, 2020; Muslihun, 2018; Septyanun & Yuliani, 2020).

________________________________________

8. Kesusilaan dalam Hukum Perdata Perjanjian: Itikad Baik, Kepatutan, dan Batas atas Kebebasan Berkontrak

Dalam doktrin hukum kontrak, asas itikad baik dipaparkan sebagai asas fundamental yang mendasari asas-asas lainnya dan "tidak dapat dikesampingkan," sehingga ia berfungsi sebagai mekanisme internal pembatas kehendak bebas para pihak dalam perjanjian (Sugarda, 2017). Pada level ketentuan KUH Perdata, juga disebutkan bahwa "good faith must always be considered," dan siapa yang menuduh adanya itikad buruk harus membuktikannya, yang menunjukkan bahwa penilaian moral (itikad baik/buruk) dilekatkan pada posisi dan perilaku subjek dalam relasi perdata (Sulaiman et al., 2023). Walaupun literatur yang tersedia di sini tidak menguraikan secara eksplisit terminologi "kesusilaan" sebagai klausul pembatas kontrak, prinsip itikad baik dan kepatutan/kepantasan dapat dipahami sebagai kanal doktrinal di mana norma moral sosial masuk menjadi batas substantif perjanjian (Clarke, 2012; Sugarda, 2017; Sulaiman et al., 2023).

Dalam konteks pembentukan hukum kontrak nasional, studi tentang posisi hukum adat menjelaskan adanya faktor idiil dan riil yang memengaruhi pembentukan hukum; prinsip rukun, kepatutan/kepantasan, dan harmoni disebut sebagai asas hukum adat yang relevan, sementara perkembangan asas itikad baik dipandang membuka peluang tampilnya asas-asas tersebut dalam hukum kontrak nasional melalui proses konkretisasi asas itikad baik (Sugarda, 2017). Ini menunjukkan bahwa "kesusilaan" sebagai norma sosial (kepatutan/kepantasan, harmoni) memiliki jalur operasional dalam hukum kontrak melalui doktrin itikad baik (Sugarda, 2017; Sulaiman et al., 2023). Perbandingan dengan Turki memperlihatkan pola yang sejalan: hubungan hukum dan moralitas dinyatakan lebih dominan dalam hukum Islam, dan sekalipun hukum modern memisahkan agama, etika, dan hukum, ketiganya tetap beririsan pada isu-isu perdata dan komersial, misalnya melalui regulasi "commercial morality/ethics" dalam hukum dagang yang menjadi bagian dari hukum perdata (Akturk, 2024; Septyanun & Yuliani, 2020).

________________________________________

9. Titik Temu: Kesusilaan Syariah sebagai Batas Substansial Akad, dan Harmonisasi dengan Hukum Perdata Indonesia

Pada praktik ekonomi dan kontrak di Indonesia, beberapa studi menegaskan bahwa akad syariah (misalnya dalam perbankan syariah) berjalan dalam lanskap plural sumber hukum: selain harus tunduk pada ketentuan syariah, ia juga harus mengikuti prinsip-prinsip KUH Perdata, sehingga diperlukan upaya harmonisasi nilai karena terdapat perbedaan karakter antara KUH Perdata dan hukum Islam (Budiharto & Sismarwoto, 2020; Hamidah & Saputra, 2024). Hal ini selaras dengan pandangan bahwa sistem hukum Indonesia menerima moralitas (agama dan adat) sebagai dasar legislasi, sehingga hukum positif tidak sepenuhnya memisahkan moral dari hukum; akibatnya, kontrak/akad menjadi arena perjumpaan antara nilai kesusilaan Islam dan asas-asas perdata seperti itikad baik (Hamidah & Saputra, 2024; Muslihun, 2018; Sugarda, 2017). Dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, juga ditegaskan bahwa ketika para pihak memasuki akad syariah, terbentuk "engagement," dan menurut hukum perdata perjanjian yang disepakati mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak; pada saat yang sama, budaya penyelesaian damai (ṣulḥ) yang dipengaruhi nilai Islam dan musyawarah menjadi preferensi karena lebih selaras dengan nilai harmoni sosial (Budiharto & Sismarwoto, 2020; Triana, 2017).

Dalam kerangka kesusilaan Islam, substansi akad dinilai melalui prinsip-prinsip yang mencegah ketidakadilan, gharar, dan praktik yang merugikan salah satu pihak; literatur tentang metode burhānī dalam hukum ekonomi Islam menyoroti bahwa unsur ketidakpastian (gharar) dan ketidakadilan dalam kontrak merupakan bentuk "falsehoods" yang harus dieliminasi, sejalan dengan kebutuhan memenuhi rukun/syarat akad (Albar & Chamsi‐Pasha, 2015; Mukhlishin et al., 2023). Karena itu, "batas kesusilaan" dalam hukum Islam dapat dipahami sebagai syarat material: kontrak harus menjaga keadilan dan kemaslahatan, serta tidak melanggar titik-titik tetap moral (perlindungan kepentingan dasar) (March, 2011b; Mukhlishin et al., 2023). Pada saat yang sama, dalam hukum perdata, asas itikad baik dan kepatutan menjadi mekanisme internal pembatas kebebasan berkontrak yang menuntut perjanjian dijalankan secara adil dan beradab (Budiharto & Sismarwoto, 2020; Sugarda, 2017; Sulaiman et al., 2023). Dengan demikian, titik temu keduanya terletak pada pengakuan bahwa kontrak bukan sekadar produk kehendak formal, melainkan institusi moral yang mengikat karena ia harus dipertanggungjawabkan terhadap standar etika—baik standar syariah maupun standar moral perdata (itikad baik/kepatutan) (Muslihun, 2018; Mustafa et al., 2016; Sugarda, 2017).

________________________________________

10. Kesimpulan

Kesusilaan menurut hukum Islam tidak dapat direduksi menjadi etiket sosial, melainkan merupakan struktur etiko-legal yang berakar pada dīn sebagai fondasi etika, menautkan akal pada agama, dan memandang manusia terikat oleh "kontrak individual" (covenant) dengan Tuhan yang memandu tanggung jawab moralnya dalam ruang sosial (Hazri, 2016; Hidayatullah & Arif, 2022; Rakhmat, 2023). Syariah sebagai ethico-legal system mengintegrasikan hukum dan moral, dengan Al-Qur'an berfungsi sebagai "moral blueprint" bagi derivasi norma, sehingga evaluasi atas akad/kontrak menuntut kesesuaian dengan maqāṣid, kemaslahatan, anti-ḍarar, transparansi, dan pencegahan gharar/ketidakadilan (Albar & Chamsi‐Pasha, 2015; Muslihun, 2018; Rohmanu & Rofiah, 2023; Vlug, 2020). Dalam hukum perdata (termasuk tradisi yang memengaruhi Indonesia), kebebasan berkontrak dibatasi secara inheren oleh asas itikad baik dan kepatutan yang tidak dapat dikesampingkan, sehingga norma moral sosial memperoleh bentuk operasional dalam doktrin kontrak (Sugarda, 2017; Sulaiman et al., 2023). Dalam konteks Indonesia, akad syariah beroperasi dalam lanskap harmonisasi antara syariah dan KUH Perdata, memperlihatkan bahwa kesusilaan—baik sebagai norma Islam maupun norma sosial-hukum—berfungsi sebagai batas substansial yang mencegah perjanjian menjadi instrumen yang menormalisasi ketidakadilan dan kerugian pihak lain (Budiharto & Sismarwoto, 2020; Hamidah & Saputra, 2024; Muslihun, 2018).

________________________________________

Daftar Referensi

Akturk, H. (2024). An evaluation of the place of morality and ethics in Islamic civil law and contemporary Turkish civil law. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 36(1), 83–110. https://doi.org/10.22146/mh.v36i1.12459

Albar, M. A., & Chamsi‐Pasha, H. (2015). Autonomy (pp. 107–118). https://doi.org/10.1007/978-3-319-18428-9_6

Budiharto, W., & Sismarwoto, E. (2020). Freedom of contracts and dispute settlement between conventional banking and sharia banking. International Journal of Economics and Business Administration, VIII(Issue 1), 285–291. https://doi.org/10.35808/ijeba/438

Clarke, M. (2012). The judge as tragic hero: Judicial ethics in Lebanon's shari'a courts. American Ethnologist, 39(1), 106–121. https://doi.org/10.1111/j.1548-1425.2011.01352.x

Hamidah, S., & Saputra, G. W. (2024). The obligation of the state to realize sharia-compliant certainty in Islamic banking financing. Batulis Civil Law Review, 5(1), 32–44. https://doi.org/10.47268/ballrev.v5i1.1897

Hazri, T. A. (2016). The rule of law in Islam: Between formalism and substantivism. ICR Journal, 7(1), 65–80. https://doi.org/10.52282/icr.v7i1.284

Hidayatullah, E. A., & Arif, S. (2022). Syed Muhammad Naquib al-Attas' exposition on the concept of ethics. Jurnal Akidah & Pemikiran Islam, 24(1), 409–446. https://doi.org/10.22452/afkar.vol24no1.12

Kadi, S. (2023). Shaping the future of Islamic banking and finance: A legal perspective. International Journal of Islamic Banking and Finance Research, 1–19. https://doi.org/10.46281/ijibfr.v11i2.2017

Kouzo, I., & Falikhatun, F. (2023). The importance of compliance with accounting ethics standards issued by AAOIFI in activating the governance of Islamic banks: An analytical study. Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 8(1), 1–21. https://doi.org/10.20473/baki.v8i1.41766

Kurban, Y. (2018). Norm-value relationship in Islamic and Western law. Journal of History Culture and Art Research, 7(5), 1. https://doi.org/10.7596/taksad.v7i5.1794

Kızılkaya, N. (2021). They are communities like you: The rationale for animal rights and welfare in Islamic civilization. Journal of Humanity and Society (Insan & Toplum), 11(2), 1–18. https://doi.org/10.12658/m0610

Mahdi, I., & Sirajuddin, S. (2019). Philosophy of law in forming religious-based regional regulations. Madania Jurnal Kajian Keislaman, 23(1), 61. https://doi.org/10.29300/madania.v23i1.1964

Malik, M. S., & Maslahah, M. (2021). Revitalization of the concept of educational axiology: Perspectives of Islamic philosophy. Belajea Jurnal Pendidikan Islam, 6(2), 121. https://doi.org/10.29240/belajea.v6i2.2590

March, A. F. (2011a). The maqsad of hifz al-din: Is liberal religious freedom sufficient for the shari'ah? ICR Journal, 2(2), 358–378. https://doi.org/10.52282/icr.v2i2.653

March, A. F. (2011b). Theocrats living under secular law: An external engagement with Islamic legal theory. Journal of Political Philosophy, 19(1), 28–51. https://doi.org/10.1111/j.1467-9760.2010.00364.x

Mukhlishin, M., Wahyudi, A. T., & Ramadhan, J. (2023). Unveiling the power of Burhâni epistemology in reshaping Islamic economic law for a fair financial landscape. Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 8(2), 139–154. https://doi.org/10.22515/alahkam.v8i2.8482

Muslihun, M. (2018). Legal positivism, positive law, and the positivisation of Islamic law in Indonesia. Ulumuna, 22(1), 77–95. https://doi.org/10.20414/ujis.v22i1.305

Mustafa, D., Abdulsalam, H. A., & Yusuf, J. B. (2016). Islamic economics and the relevance of al-Qawā'id al-Fiqhiyyah. SAGE Open, 6(4). https://doi.org/10.1177/2158244016671374

Rahmani, A., Avdukić, A., & Manjoo, F. A. (2022). The infaq theory of Islamic pension. International Journal of Islamic Banking and Finance Research, 32–44. https://doi.org/10.46281/ijibfr.v9i1.1769

Rakhmat, A. (2023). Religion and reason in contemporary Islamic ethics: A comparative study of Syed Muhammad Naquib al-Attas and Taha Abderrahmane thought. Journal of Islamic Thought and Civilization, 13(2), 134–151. https://doi.org/10.32350/jitc.132.09

Rizk, R. R. (2008). Back to basics: An Islamic perspective on business and work ethics. Social Responsibility Journal, 4(1/2), 246–254. https://doi.org/10.1108/17471110810856992

Rohmanu, A., & Rofiah, K. (2023). Ṭāhā 'Abd al-Raḥmān's philosophical contribution to theorize ethical maqāṣid. Al-Ahkam, 33(2), 185–206. https://doi.org/10.21580/ahkam.2023.33.2.17527

S, C. W., Mukarramah, M., Iskandar, I., & Nawangsari, R. P. (2024). Law and ethical paradigms in the discourse on Western philosophy and Islamic philosophy. Kanz Philosophia: A Journal for Islamic Philosophy and Mysticism, 10(1). https://doi.org/10.20871/kpjipm.v10i1.338

Sanuri, S. (2015). Social justice under perspective of philosophy of law and maqâsid al-sharî'ah. Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam, 2(2), 407. https://doi.org/10.15642/teosofi.2012.2.2.407-431

Septyanun, N., & Yuliani, T. (2020). Pancasila and economy prophetic: The reconstruction efforts of Indonesian economic law. Journal of Transcendental Law, 2(1), 61–74. https://doi.org/10.23917/jtl.v2i1.11104

Sugarda, P. P. (2017). Posisi hukum adat dalam hukum kontrak nasional Indonesia. Yustisia Jurnal Hukum, 4(3). https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i3.8680

Sulaiman, S. A., Emirzon, J., & Hamzah, H. (2023). Development of the default concept against losses due to standard agreements for opening banking accounts. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, 17(4), 359–374. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v17no4.3015

Tampio, N. (2011). Constructing the space of testimony. Political Theory, 39(5), 600–629. https://doi.org/10.1177/0090591711413546

Triana, N. (2017). Reconstructing sharia economic dispute resolution based on Indonesian Muslim society culture. Ijtimāʿiyya: Journal of Muslim Society Research, 2(1), 107–128. https://doi.org/10.24090/ijtimaiyya.v2i1.1099

Vlug, J. (2020). The Islamic pursuit of human dignity: Revisiting fundamental rights theories in Islamic law and legal philosophy. Cross-Cultural Human Rights Review, 2(1), 23. https://doi.org/10.52854/cchrr.38

Widjaja, G. (2024). Religion and the making of national law: Literature review. International Journal of Religion, 5(5), 1–9. https://doi.org/10.61707/07tg4y56