01481 - Kesepakatan (Consensus) sebagai Syarat Subjektif Sahnya Perjanjian: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perjanjian Indonesia

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep kesepakatan (consensus) sebagai syarat subjektif sahnya perjanjian dalam perspektif hukum Islam dan hukum perjanjian Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan komparatif-normatif, kajian ini menelaah korespondensi konseptual antara sighat (ijab–qabul) dalam teori akad syariah dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, kesepakatan merupakan inti pembentukan akad yang mensyaratkan persesuaian ijab–qabul, kesatuan majelis, serta kerelaan (ridha) yang bebas dari paksaan, kekhilafan, dan penipuan. Dalam hukum perjanjian Indonesia, kesepakatan ditempatkan sebagai syarat subjektif pertama yang ketidakterpenuhannya berakibat perjanjian dapat dibatalkan, bahkan berimplikasi noneksistensi kontrak apabila kesepakatan tidak terbentuk sama sekali. Kajian ini juga menyoroti tantangan autentisitas konsensus dalam praktik kontrak elektronik dan urgensi dokumentasi sebagai penopang pembuktian.

Kata kunci: kesepakatan, consensus, akad, ijab–qabul, syarat subjektif, hukum perjanjian Indonesia, hukum Islam

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of consensus as a subjective condition for the validity of contracts from the perspectives of Islamic law and Indonesian contract law. Employing a comparative-normative approach, this study analyzes the conceptual correspondence between sighat (ijab–qabul) in Islamic contract theory and the provisions of Article 1320 of the Indonesian Civil Code. The findings indicate that in Islamic law, consensus constitutes the very core of contract formation, requiring conformity between offer and acceptance, unity of session (majlis), and free consent (ridha) untainted by duress, mistake, or fraud. Under Indonesian contract law, consensus is positioned as the first subjective condition whose absence renders the contract voidable, or in extreme cases leads to the non-existence of the contract altogether. This study also highlights challenges to authentic consensus in electronic contracting and underscores the importance of documentation as a means of evidentiary support.

Keywords: consensus, contract (akad), offer and acceptance, subjective condition, Indonesian contract law, Islamic law

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam hukum Islam, hubungan muamalah (termasuk transaksi bisnis) dibingkai oleh konsep akad (perjanjian/kontrak), sehingga lahirnya hak dan kewajiban para pihak ditautkan dengan terbentuknya akad yang sah dan mengikat (القريوتي & الهادي, 2023; عطية, 2019). Literatur hukum kontrak syariah menegaskan bahwa akad pada dasarnya berangkat dari kesepakatan para pihak (kerelaan/ridha), dan setelah kesepakatan tercapai, akad menimbulkan akibat hukum yang mengikat bagi para pihak (القريوتي & الهادي, 2023; عطية, 2019).

Prinsip pemenuhan akad/perjanjian juga dirujukkan pada perintah normatif agar memenuhi akad—misalnya penjelasan yang mengutip QS al-Mā'idah (5):1 "penuhilah akad-akad" sebagai dasar kewajiban moral-legal untuk menghormati perjanjian yang telah disepakati (القريوتي & الهادي, 2023; عطية, 2019). Dalam kerangka yang lebih luas, kajian tentang "perjanjian" sebagai sarana jaminan hukum juga menekankan bahwa perjanjian berfungsi sebagai rujukan ketika timbul sengketa, sehingga syarat-syarat sahnya perjanjian (termasuk kesepakatan) menjadi krusial untuk kepastian hubungan hukum (Al-Horani, 2023).

________________________________________

2. Konsepsi Consensus (Persesuaian Kehendak) dalam Hukum Islam: dari "Akad" menuju "Kesepakatan"

2.1 Akad sebagai Pertemuan Kehendak: Ijab–Qabul sebagai Bentuk Konsensus

Berbagai rujukan fikih muamalah kontemporer mendeskripsikan akad sebagai pertemuan atau keterkaitan ijab dan qabul (penawaran dan penerimaan) yang mencerminkan pernyataan kehendak para pihak dan menimbulkan akibat hukum pada objek akad (شبير, 1988; عطية, 2019; فارس & العريسي, 2024). Karena itu, consensus dalam hukum Islam tidak dipahami sekadar "niat batin", melainkan persesuaian kehendak yang terwujud melalui sighat akad (rumusan ijab–qabul) (شبير, 1988; عطية, 2019; فارس & العريسي, 2024).

Dalam bahasa hukum perjanjian—baik konvensional maupun syariah—kesepakatan juga dipahami sebagai persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang disampaikan para pihak, sehingga yang dilihat adalah "kehendak yang termanifestasi" melalui pernyataan yang dipahami dan diterima pihak lain (Omer, 2023; الشرف & التويس, 2022).

2.2 Rukun dan Syarat Akad: Kesepakatan sebagai Unsur Pembentuk yang Menentukan Ada/Tidaknya Akad

Sejumlah artikel yang membahas teori akad menyebutkan bahwa rukun pembentuk akad (dalam konstruksi kontemporer) meliputi: para pihak (al-'āqidān), pernyataan kehendak/kesepakatan (ṣīghat al-'aqd), objek akad (maḥall al-'aqd), dan tujuan akad (mauḍū' al-'aqd) (عطية, 2019; مناع, 2013). Pada rukun "pernyataan kehendak", ijab dan qabul diposisikan sebagai instrumen utama untuk membuktikan adanya konsensus; kesepakatan dinyatakan terjadi ketika ada pertemuan dua kehendak (penawaran dan penerimaan) dan terjadi persesuaian ijab dan qabul (شبير, 1988; عطية, 2019; فارس & العريسي, 2024).

Dengan demikian, consensus bukan pelengkap, melainkan inti terbentuknya akad, karena tanpa persesuaian ijab–qabul akad tidak terwujud sebagai tindakan hukum dua pihak (شبير, 1988; عطية, 2019; فارس & العريسي, 2024).

________________________________________

3. Syarat-Syarat Consensus dalam Hukum Islam: Kesesuaian Ijab–Qabul, Kesatuan Majelis, dan Kerelaan (Ridha)

3.1 Persesuaian Ijab dan Qabul: Tawāfuq sebagai Inti Konsensus

Kajian syarat in'iqād (syarat terbentuknya akad) menegaskan bahwa pada tingkat sighat, syarat paling pokok adalah terjadinya persesuaian antara ijab dan qabul sehingga "kata sepakat" terwujud (أبومهارة & اشليبطه, 2024; شبير, 1988). Literatur lain yang menguraikan prinsip akad juga menyatakan bahwa akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak "tidak terkait" satu sama lain, karena akad adalah keterkaitan kehendak dua pihak yang tercermin dalam ijab–qabul (الشرف & التويس, 2022; المصري & زاهاري, 2021).

Dengan kata lain, konsensus dalam hukum Islam menuntut adanya "pencocokan" kehendak: isi penerimaan harus sejalan dengan isi penawaran sebagai prasyarat lahirnya akad (أبومهارة & اشليبطه, 2024; شبير, 1988; عطية, 2019).

3.2 Kesatuan Majelis Akad: Unity of Session sebagai Pengikat Proses Konsensus

Selain persesuaian ijab–qabul, syarat sighat yang sering dikemukakan adalah kesatuan majelis akad (ijab dan qabul terjadi dalam satu majelis) (أبومهارة & اشليبطه, 2024; عطية, 2019; فارس & العريسي, 2024). Penelitian tentang praktik akad juga menegaskan bahwa syarat rukun pernyataan kehendak mencakup: (i) persesuaian ijab–qabul dan (ii) kesatuan majelis, sehingga konsensus dipahami bukan hanya "setuju", melainkan "setuju dalam kerangka proses yang dianggap satu rangkaian" (أبوزيد, 2026; فارس & العريسي, 2024).

Dalam kajian kontrak modern (termasuk kontrak elektronik), konsep "majelis" juga dibahas sebagai majelis "hakiki" atau "hukmi" (konstruksi yang menggantikan tatap muka), tetapi tetap diarahkan untuk memastikan adanya kesadaran dan kecocokan kehendak para pihak ketika persetujuan diberikan (Al-Borini & Al-Atoum, 2023).

3.3 Kerelaan (Ridha) dan Kebebasan Kehendak: Tidak Boleh Ada Paksaan, Kekhilafan, atau Penipuan

Dalam prinsip hukum perjanjian syariah, kesepakatan harus lahir dari kerelaan; syarat sah yang ditekankan adalah sama-sama ridha dan ada pilihan, serta kesepakatan tidak boleh terbentuk karena paksaan, kekhilafan, ataupun penipuan (الشعبي, 2023; المشوح, 2026). Sejalan dengan itu, pembahasan asas kebebasan berkontrak menurut hukum Islam menegaskan bahwa persetujuan para pihak harus merupakan kehendak bebas (tanpa pemaksaan dari pihak lain) agar perjanjian memiliki kekuatan mengikat (الشعبي, 2023; القريوتي & الهادي, 2023).

Dalam pembacaan yang menjembatani hukum Islam dan hukum positif, cacat kehendak klasik juga dijelaskan sebagai kekhilafan (dwaling), paksaan (dwang), dan penipuan (bedrog), yang merusak kemurnian persesuaian kehendak baik dalam KUHPerdata maupun dalam pembahasan hukum Islam yang dibandingkan (الصبري, 2017; المشوح, 2026).

________________________________________

4. Kesepakatan sebagai "Syarat Subjektif" Sahnya Perjanjian: Kerangka Hukum Positif Indonesia dan Relevansinya bagi Akad Syariah

4.1 Struktur Syarat Sah Perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata) dan Posisi Kesepakatan sebagai Syarat Subjektif

Dalam hukum perjanjian Indonesia, sejumlah tulisan menegaskan bahwa Pasal 1320 KUHPerdata mensyaratkan empat syarat sah perjanjian: (i) kesepakatan, (ii) kecakapan, (iii) hal tertentu, dan (iv) sebab yang halal (الأشقر, 1996; العضايله, 2024; العكيدي, 2024). Literatur juga menekankan pembagian konseptual: syarat pertama (kesepakatan) dan kedua (kecakapan) adalah syarat subjektif karena melekat pada subjek hukum; sedangkan syarat ketiga dan keempat adalah syarat objektif karena melekat pada objek perjanjian (العكيدي, 2024; المحبشي, 2014; عبد, 2021).

Dengan demikian, kesepakatan sebagai syarat subjektif dipahami sebagai condition sine qua non bagi lahirnya hubungan kontraktual yang sah, baik dalam kontrak konvensional maupun kontrak yang digunakan dalam praktik ekonomi syariah yang tetap harus memperhatikan ketentuan hukum positif (العكيدي, 2024; المجالي, 2026; عبد, 2021).

4.2 Konsekuensi Tidak Terpenuhinya Syarat Subjektif: "Dapat Dibatalkan" dan Isu "Noneksistensi" bila Kesepakatan Tidak Ada

Rujukan normatif menjelaskan bahwa pelanggaran syarat subjektif (kesepakatan atau kecakapan) lazimnya berkonsekuensi perjanjian dapat dibatalkan (vernietigbaar) (العكيدي, 2024; عبد, 2021). Namun, literatur yang membahas instrumen Pasal 1320 juga mengangkat nuansa lain: jika tidak ada kesepakatan, dapat dipandang sebagai noneksistensi (tidak ada kontrak), sedangkan cacat kehendak atau ketidakcakapan mengarah pada konsepsi "dapat dibatalkan" (العكيدي, 2024).

Nuansa ini penting untuk dibaca berdampingan dengan teori akad: beberapa kajian syarat in'iqād menekankan bahwa bila syarat persesuaian ijab–qabul dan kesatuan majelis tidak terpenuhi, maka transaksi menjadi tidak sah dan tidak membentuk akad sesuai prinsip syariah (أبوزيد, 2026; أبومهارة & اشليبطه, 2024). Dengan demikian, baik dalam kerangka KUHPerdata maupun teori akad, consensus diposisikan sebagai penentu "ada/tidaknya" serta "mengikat/tidaknya" hubungan perjanjian, meskipun istilah dan kategorisasi akibat hukumnya dapat berbeda dalam pemaparan para penulis (أبومهارة & اشليبطه, 2024; العكيدي, 2024; المشوح, 2026).

4.3 Anatomi "Persesuaian Kehendak" (Consensus): dari Penawaran–Penerimaan ke Pembentukan Isi Perjanjian

Dalam teori perjanjian, kata sepakat dipahami sebagai hasil dari penawaran (offer/aanbod) dan penerimaan (acceptance/aanvaarding) yang mempertemukan kehendak para pihak (المالكي et al., 2025; المحبشي, 2014). Beberapa tulisan menegaskan bahwa kesepakatan berarti adanya persesuaian paham dan keinginan mengenai hal-hal pokok perjanjian, serta menuntut agar kehendak itu disampaikan dengan jelas dan dipahami pihak lain (Al-Horani, 2023; العضايله, 2024).

Bahkan, kajian tentang "kata sepakat" sebagai pencegahan wanprestasi menyarankan agar secara ideal para pihak tidak hanya sepakat secara formal, tetapi juga memahami kesepakatan secara substansial, serta memastikan kesepakatan bebas dari kekhilafan, paksaan, penipuan, dan—dalam perkembangan doktrin—penyalahgunaan keadaan (الشلالدة & صالح, 2026; المالكي et al., 2025). Dalam bahasa fikih muamalah, mekanisme ini berpadanan dengan tuntutan adanya ṣīghat (ijab–qabul) yang mencerminkan kerelaan dan keterpautan kehendak para pihak, sehingga pernyataan kehendak menjadi pusat pembuktian terbentuknya akad (أبومهارة & اشليبطه, 2024; شبير, 1988; عطية, 2019).

________________________________________

5. Cacat Konsensus: Batas-Batas "Kesepakatan yang Sah" dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perjanjian Indonesia

5.1 Kekhilafan, Paksaan, dan Penipuan sebagai Perusak Kemurnian Kesepakatan

Perbandingan hukum Islam dan hukum positif menunjukkan titik temu bahwa kehendak yang tidak murni (cacat) dapat muncul karena kekhilafan (dwaling), paksaan (dwang), dan penipuan (bedrog) (الصبري, 2017). Dalam perspektif syariah yang dipaparkan pada kajian implementasi prinsip keadilan, kesepakatan harus bebas dan sukarela; apabila kesepakatan mengandung paksaan, kekhilafan, atau penipuan, maka ia tidak memenuhi syarat yang dikehendaki untuk kesahan perjanjian secara syariah (الشعبي, 2023; المشوح, 2026).

Pada sisi hukum positif, tulisan tentang kontrak elektronik juga menegaskan bahwa kesepakatan sebagai unsur sah (Pasal 1320) tidak boleh terjadi karena paksaan, kekhilafan, dan penipuan, karena ketiganya mengganggu persesuaian kehendak yang bebas (العكيدي, 2024; عبد, 2021). Dengan demikian, baik dalam pembahasan fikih muamalah maupun dalam elaborasi KUHPerdata, kesepakatan yang sah menuntut voluntariness dan informed acceptance dalam batas-batas yang diuraikan para penulis (الصبري, 2017; المالكي et al., 2025; المشوح, 2026).

5.2 Penyalahgunaan Keadaan (Undue Influence/Abuse of Circumstances) sebagai Perkembangan Cacat Kehendak di Luar KUHPerdata

Di luar tiga cacat klasik, beberapa kajian menyoroti penyalahgunaan keadaan sebagai faktor yang membuat kesepakatan tidak lahir dari kehendak bebas, khususnya ketika posisi tawar para pihak tidak seimbang dan persetujuan diberikan tanpa keyakinan penuh (الخليفي, 2011; الشلالدة & صالح, 2026). Literatur ini menekankan relevansinya dengan asas konsensualisme: karena perjanjian lahir dari pertemuan kehendak, maka intervensi psikologis/ekonomis yang menekan kehendak dapat menjadikan kontrak dapat dibatalkan (الخليفي, 2011; الشلالدة & صالح, 2026).

Kajian lain juga menyebutkan perlunya memastikan para pihak memahami kesepakatan secara material-substansial serta memastikan kesepakatan tidak diberikan karena penyalahgunaan keadaan, di samping bebas dari kekhilafan, paksaan, dan penipuan (المالكي et al., 2025). Walaupun pembahasan ini bertumpu pada perkembangan doktrin kontrak modern, ia beririsan dengan tuntutan syariah atas kerelaan dan keadilan kontraktual yang menolak kesepakatan yang lahir dari distorsi kehendak (الشعبي, 2023; المشوح, 2026).

5.3 Konsensus dan Kecakapan: Dua Pilar "Syarat Subjektif" yang Saling Melengkapi

Dalam kerangka Pasal 1320 KUHPerdata, kesepakatan dan kecakapan disebut sebagai syarat subjektif (العكيدي, 2024; المحبشي, 2014; عبد, 2021). Literatur yang membandingkan hukum Islam dan KUHPerdata menegaskan adanya kemiripan konseptual: dalam hukum Islam, subjek akad mensyaratkan tamyīz (kecakapan bertindak) dan adanya lebih dari satu pihak (berbilang), sementara dalam KUHPerdata ditekankan kecakapan hukum sebagai syarat sah perjanjian (أبوزيد, 2026; المجالي, 2026; عطية, 2019).

Kajian perbandingan syarat akad jual beli daring juga menyatakan bahwa kecakapan dalam KUHPerdata dipadankan dengan konsep tamyīz/mukallaf dalam pembahasan hukum Islam, walaupun detail batasannya dapat dipaparkan berbeda dalam sumber-sumber yang dibandingkan (المجالي, 2026; ميحي, 2017). Dalam konteks Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), artikel yang membandingkan KHES dan KUHPerdata juga menegaskan bahwa kesepakatan merupakan syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320, sementara dalam kerangka rukun akad kontemporer, "pernyataan kehendak/kesepakatan" termasuk rukun pembentuk akad (مناع, 2013; ميحي, 2017).

Dengan demikian, dari perspektif "syarat subjektif sahnya perjanjian", hukum Islam dan hukum positif sama-sama memerlukan dua aspek: (i) kesepakatan yang valid dan (ii) subjek yang cakap (أبوزيد, 2026; العكيدي, 2024; المجالي, 2026).

________________________________________

6. Konsensus dalam Praktik Modern: Lisan, Tulisan, Isyarat, dan Kontrak Elektronik (Click-Wrap), serta Problem Autentisitas "Setuju"

6.1 Ragam Bentuk Pernyataan Kehendak yang Diakui dalam Akad

Sejumlah tulisan menegaskan bahwa akad dapat dilakukan secara lisan, isyarat, maupun tulisan, sepanjang menjadi ekspresi yang memadai dari persetujuan para pihak dan memenuhi unsur sighat (شبير, 1988; عطية, 2019). Dalam konteks hukum perjanjian modern, persesuaian kehendak juga dapat dinyatakan melalui berbagai media komunikasi, tidak semata tatap muka, selama kehendak yang dinyatakan sampai dan dipahami serta diterima pihak lain (Omer, 2023; الخليفي, 2011). Kerangka ini relevan dengan tesis bahwa konsensus adalah persesuaian pernyataan kehendak, sehingga bentuk penyataannya dapat bervariasi selama fungsi komunikatifnya terpenuhi (الشرف & التويس, 2022; المالكي et al., 2025).

6.2 Kontrak Elektronik: Persetujuan melalui "Klik Setuju" dan Tuntutan Kejelasan Kehendak

Kajian kontrak elektronik dalam perspektif hukum Islam menyatakan bahwa kontrak elektronik dipandang sah dan diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat akad serta tidak mengandung unsur yang merusak seperti penipuan dan paksaan; kesahan kontrak elektronik dikaitkan dengan adanya pernyataan kehendak yang menunjukkan kerelaan (ridha) para pihak (Odhaib, 2020). Artikel lain yang mengulas keabsahan perjanjian elektronik juga menyatakan bahwa dalam e-contract, "kata sepakat" sering dipraktikkan melalui tindakan klik persetujuan (agreement) sebagai indikator penerimaan penawaran (حميد, 2026), dan analisis kontrak e-commerce menegaskan bahwa kontrak daring tetap tunduk pada Pasal 1320 (kesepakatan dan kecakapan sebagai syarat subjektif) dan bahwa kesepakatan tidak boleh terjadi karena paksaan, kekhilafan, atau penipuan (حمد, 2025; عبد, 2021).

Namun, kajian mengenai persetujuan elektronik dalam konteks klausula arbitrase menyoroti problem faktual: persetujuan dapat terjadi "dengan satu klik" tanpa pembacaan syarat, sehingga direkomendasikan agar persetujuan diberikan secara jelas dan pihak penyusun klausula melakukan upaya penjelasan yang memadai agar "ridha" tidak semu (Al-Borini & Al-Atoum, 2023). Sintesis dari literatur ini menunjukkan bahwa konsensus elektronik secara prinsip dapat diakui, tetapi problem utamanya adalah menjaga autentisitas kerelaan dan mencegah cacat kehendak dalam lingkungan digital (Al-Borini & Al-Atoum, 2023; Odhaib, 2020; عبد, 2021).

6.3 Konsensus, Pembuktian, dan Pencegahan Sengketa: Urgensi Dokumentasi dalam Tradisi Syariah

Walaupun syarat terbentuknya akad bertumpu pada konsensus, beberapa kajian syariah menekankan pentingnya pencatatan/penulisan transaksi tertentu (misalnya utang) karena membantu menjaga hak, mencegah perselisihan, dan mengurangi potensi kecurangan atau pengingkaran (عليان & العريس, 2025). Dengan demikian, dokumentasi tidak menggantikan konsensus, tetapi memperkuat aspek pembuktian bahwa persesuaian kehendak benar-benar terjadi dan apa saja yang disepakati. Argumen ini sejalan dengan penjelasan umum fungsi perjanjian sebagai bukti dan jaminan hukum para pihak, yang akan dirujuk saat terjadi sengketa (Al-Horani, 2023; المالكي et al., 2025).

Dalam ekosistem kontrak elektronik, isu pembuktian juga menjadi penting karena "kesepakatan" sering berbentuk tindakan digital; karena itu literatur menekankan perlunya memastikan kesepakatan dapat diverifikasi melalui mekanisme yang diakui sistem hukum (misalnya melalui bukti elektronik) agar kepastian hubungan kontraktual terjaga (Odhaib, 2020; عبد, 2021).

________________________________________

7. Kesimpulan

Kesepakatan (consensus) menurut hukum Islam merupakan inti pembentukan akad karena akad dipahami sebagai pertemuan kehendak para pihak yang terejawantah dalam ijab dan qabul, dan kesepakatan itu mensyaratkan persesuaian ijab–qabul, kesatuan majelis, serta kerelaan (ridha) tanpa paksaan, kekhilafan, dan penipuan (أبومهارة & اشليبطه, 2024; المشوح, 2026; عطية, 2019). Dalam hukum perjanjian Indonesia, kesepakatan ditempatkan sebagai syarat sah perjanjian pertama dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan tergolong syarat subjektif bersama kecakapan, dengan konsekuensi umum "dapat dibatalkan" ketika syarat subjektif terganggu, serta nuansa "noneksistensi" ketika kesepakatan tidak ada sama sekali (العكيدي, 2024; عبد, 2021).

Literatur yang menjembatani kedua perspektif menunjukkan adanya korespondensi konseptual: "kesepakatan" (KUHPerdata) berpadanan dengan sighat (ijab–qabul) dalam akad, sedangkan "kecakapan" berpadanan dengan tamyīz/mukallaf, meskipun rincian batasannya dapat dipaparkan berbeda antarsumber (المجالي, 2026; ميحي, 2017). Dalam praktik modern—termasuk kontrak elektronik—konsensus dapat diekspresikan melalui media digital seperti "klik setuju", tetapi literatur menekankan kehati-hatian untuk memastikan kerelaan tidak semu, mengingat potensi cacat kehendak dan asimetri informasi pada kontrak baku digital (Al-Borini & Al-Atoum, 2023; Odhaib, 2020). Akhirnya, tradisi syariah juga menekankan dokumentasi sebagai penopang perlindungan hak dan pencegahan sengketa, sehingga konsensus yang menjadi syarat subjektif tidak hanya terbentuk, tetapi juga dapat dibuktikan secara memadai ketika terjadi perselisihan (Al-Horani, 2023; عليان & العريس, 2025).

________________________________________

Referensi

Al-Borini, A. F. M., & Al-Atoum, N. M. I. (2023). موافقة الولي في عقد الزواج في قانون الأحوال الشخصية الأردني 2019 واتفاقية سيداو(اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة): دراسة مقارنة. Dirasat Shari a and Law Sciences, 50(2), 133–147. https://doi.org/10.35516/law.v50i2.2154

Al-Horani, E. (2023). Smart Contracts: An Applied Jurisprudential Study. مجلة بيت المشورة, (20), 43–89. https://doi.org/10.33001/m0110202320/115

Odhaib, I. H. (2020). الحماية المدنية للأموال الالكترونية (دراسة مقارنة). Journal of College of Education, 2(39), 561–590. https://doi.org/10.31185/eduj.vol2.iss39.1425

Omer, I. A. (2023). الأساس القانوني للالتزام بالسرية في مرحلة المفاوضات (دراسة قانونية مقارنة). Academic Journal of Nawroz University, 12(4), 828–844. https://doi.org/10.25007/ajnu.v12n4a1979

أبوزيد, و. ر. خ. (2026). الحكم الشرعي للتعامل مع الذكاء الاصطناعي في العقود المعاصرة. Comprehensive Journal of Science, 11(41), 1016–1029. https://doi.org/10.65405/39099j03

أبومهارة, ط. أ. ع., & اشليبطه, أ. س. م. (2024). دور التحكيم في تنفيذ حرية الأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق. مجلة الحق للعلوم الشرعية والقانونية, 382–395. https://doi.org/10.58916/alhaq.vi.263

الأشقر, ع. س. (1996). الكفاءة في النكاح. مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية, 11(28). https://doi.org/10.34120/jsis.v11i28.1193

الخليفي, ر. م. (2011). شرط سقوط الحق في التعويض في التأمين التكافلي بين الشريعة والقانون الكويتي. مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية, 26(85). https://doi.org/10.34120/jsis.v26i85.1925

الشرف, ش. خ., & التويس, ب. ن. (2022). اتفاق التحكيم الدولي المبرم من خلال التطبيقات الإلكترونية. مجلة الحقوق, 46(4). https://doi.org/10.34120/jol.v46i4.2861

الشعبي, أ. ح. ن. غ. (2023). الخلاف الأصولي في تكليف السَّكْران وأثره في الأحكام الشَّرعية. مجلة العلوم التربوية و الدراسات الإنسانية, (35). https://doi.org/10.55074/hesj.vi35.915

الشلالدة, ف., & صالح, ج. (2026). التخارج وأحكامه في الشريعة الإسلامية. International Journal of Scientific Studies Publishing, 177–193. https://doi.org/10.62690/ijssp2911

الصبري, د. ع. م. ق. (2017). كتابة الدَّيْن بين الوجوب والندب. Queen Arwa University Journal, 18(18), 51–75. https://doi.org/10.58963/qausrj.v18i18.259

العضايله, ح. ع. ا. س. (2024). أثر اتفاق التحكيم وامتداده لغير أطرافه في إطار مجموعة الشركات ومجموعة العقود. The Jordanian Journal of Law and Political Science, 16(3). https://doi.org/10.35682/jjlps.v16i3.934

العكيدي, ا. (2024). الجهالة في الرضاع المحرم وأثرها على عقد النكاح: (دراسة مقارنة في الشريعة والقانون العراقي). مجلة ابن خلدون للدراسات والأبحاث, 4(6). https://doi.org/10.56989/benkj.v4i6.948

القريوتي, ر., & الهادي, س. ع. (2023). التعارض بين المعاهدة والدستور. Ijhss, 1(2). https://doi.org/10.61856/ijhss.v1i2.51

المالكي, ع., مقدم, س. ح. ح., فرزانكان, م., & ابهري, ح. (2025). قابلية التعديل القضائي لمبلغ الالتزام غير المتعارف عليه في قوانين العراق وإيران. Kufa Journal of Arts, 1(64), 115–139. https://doi.org/10.36317/kja/2025/v1.i64.19107

المجالي, م. (2026). الأذن المسبق للجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية. مجلة العلوم القانونية, 41(1), 42–79. https://doi.org/10.35246/s6kgrs75

المحبشي, د. م. ع. (2014). The legal system of the divorce agreement in Yemeni law. Queen Arwa University Journal, 10(10), 24. https://doi.org/10.58963/qausrj.v1i10.75

المشوح, ز. خ. ح. (2026). الطبيعة القانونية لاتفاق التحكيم. مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية, 6(2), 265–279. https://doi.org/10.56961/mejljs.v6i2.1515

المصري, م. ف., & زاهاري, و. م. ذ. ا. و. (2021). توزيع مخاطر عقود صناعة البترول. International Review of Law, 9(2), 298–317. https://doi.org/10.29117/irl.2020.0113

حمد, ا. ن. (2025). الرشد الاقتصادي وأهميته في تحقيق التنمية المستدامة في ضوء الشريعة الإسلامية. مجلة العلوم الأساسـية, 19(30), 635–670. https://doi.org/10.31185/bsj.vol20.iss30.1229

حميد, ج. ك. (2026). التنظيم القانوني لتعدد الزوجات في قانون الأحوال الشخصية العراقي والمدونة الجعفرية. Journal of Babylon Center for Humanities Studies, 16(5), 515–550. https://doi.org/10.66026/p176xj78

شبير, م. ع. (1988). عقد بيع المزايدة بين الشريعة والقانون. مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية, 5(11). https://doi.org/10.34120/jsis.v5i11.1033

عبد, د. س. ح. (2021). دور التحكيم في تشجيع الاستثمار النفطي. Journal of Petroleum Research and Studies, 11(1), 65–81. https://doi.org/10.52716/jprs.v11i1.443

عطية, د. ع. م. (2019). نطاق استقلال اتفاق التحكيم. مجلة دراسات قانونية, (22). https://doi.org/10.37376/jols.vi22.971

عليان, ح. إ., & العريس, ا. ا. ه. (2025). الطبيعة القانونية لمبدأ عدم التمييز وعلاقته بغيره من المبادئ التي تحكم العقد. مجلة القرار للبحوث العلمية المحكّمة, 6(17), 257–279. https://doi.org/10.70758/elqarar/6.16.12

فارس, ل. ع., & العريسي, ه. (2024). سقوط العقد في القانون المدني العراقي. المجلة العربية للعلوم الإنسانية والاجتماعية, (25). https://doi.org/10.59735/arabjhs.vi25.417

مناع, ح. (2013). شرط المدة في معاهدة الهدنة. مجلة الشريعة والاقتصاد, 2(2), 241–269. https://doi.org/10.37138/jceco.v2i2.715

ميحي, ع. ا. (2017). الأصلية و أثرها على الجناية على النفس و ما دونها بين الشريعة الإسلامية و القانون الجزائري. Emirj, 31(1), 223–260. https://doi.org/10.37138/emirj.v31i1.1767