01483 - Keterangan Ahli dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer: Kajian Normatif dan Praktik Pembuktian di Lembaga Peradilan Syariah Indonesia

Abstract

Expert testimony in Islamic law is a form of technical opinion rendered by a person with specialized knowledge to assist adjudicators in clarifying disputed facts, particularly those of a scientific or technical nature beyond the comprehension of lay parties. This article examines the normative status and functional role of expert testimony within contemporary Islamic evidentiary law, with particular attention to its conceptual grounding in the categories of bayyinah and qarinah, as well as its procedural implementation in Indonesian Sharia dispute resolution institutions, namely the Religious Courts (Pengadilan Agama) and the National Sharia Arbitration Board (BASYARNAS). Through a normative-doctrinal approach drawing on comparative literature in Islamic procedural law, this study finds that classical fiqh does not explicitly codify the modern figure of the forensic expert; however, contemporary Islamic jurisprudence constructs the admissibility of expert testimony through the category of qarinah and the practical necessity arising from the technical limitations of judges. In institutional practice, both Pengadilan Agama and BASYARNAS have integrated mechanisms for examining expert witnesses—whether oral, written, or conducted via audio-visual technology—as instruments to verify, test, and corroborate other evidence, thereby supporting the adjudicator's conviction and advancing justice in accordance with Sharia principles. The study further affirms that expert testimony is assistive rather than binding in nature, and its evidentiary weight (vrij bewijskracht) remains subject to the critical evaluation of the judge or arbitrator.

Keywords: expert testimony, qarinah, Islamic evidentiary law, Pengadilan Agama, BASYARNAS, electronic evidence

________________________________________

Abstrak

Keterangan ahli dalam hukum Islam merupakan pendapat teknis yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus guna membantu pemutus perkara dalam membuat terang fakta yang dipersengketakan, khususnya yang bersifat saintifik atau teknis dan berada di luar jangkauan pengetahuan awam para pihak. Artikel ini mengkaji kedudukan normatif dan peran fungsional keterangan ahli dalam hukum pembuktian Islam kontemporer, dengan perhatian khusus pada landasannya secara konseptual dalam kategori bayyinah dan qarinah, serta implementasinya secara prosedural di lembaga penyelesaian sengketa syariah Indonesia, yaitu Pengadilan Agama dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Melalui pendekatan normatif-doktrinal yang mengacu pada literatur perbandingan hukum acara Islam, kajian ini menemukan bahwa fiqh klasik tidak merumuskan secara spesifik figur ahli forensik modern; namun, yurisprudensi Islam kontemporer mengonstruksi penerimaan keterangan ahli melalui kategori qarinah dan kebutuhan praktis yang muncul dari keterbatasan pengetahuan teknis hakim. Dalam praktik institusional, baik Pengadilan Agama maupun BASYARNAS telah mengintegrasikan mekanisme pemeriksaan saksi ahli—baik secara lisan, tertulis, maupun melalui teknologi audio-visual—sebagai instrumen untuk memverifikasi, menguji, dan menguatkan bukti lain, sehingga mendukung keyakinan pemutus dan menegakkan keadilan sesuai ketentuan syariah. Kajian ini juga menegaskan bahwa keterangan ahli bersifat membantu dan tidak mengikat secara otomatis, serta nilai pembuktiannya (vrij bewijskracht) tetap tunduk pada penilaian kritis hakim atau arbiter.

Kata kunci: keterangan ahli, qarinah, hukum pembuktian Islam, Pengadilan Agama, BASYARNAS, bukti elektronik

________________________________________

I. Pendahuluan

Makna "Keterangan Ahli" dan Urgensinya dalam Pembuktian

Dalam konteks persidangan, "keterangan ahli" dapat dipahami sebagai pendapat yang diberikan oleh orang yang memiliki keahlian khusus untuk membantu membuat terang suatu persoalan yang sedang diperiksa, terutama ketika isu tersebut bersifat teknis atau berada di luar pengetahuan awam pihak-pihak di persidangan (Mubarak & Rahmadani, 2022; Wandari, 2018). Literatur hukum acara pidana Indonesia menekankan bahwa keterangan ahli merupakan alat bukti yang sah dan berperan dalam membuat terang perkara, sementara kekuatan pembuktiannya bersifat "bebas" (tidak mengikat hakim) karena penilaiannya tetap bergantung pada keyakinan hakim (Wandari, 2018). Pada saat yang sama, literatur yang membandingkan praktik pembuktian menegaskan bahwa pembuktian—baik dalam hukum positif maupun dalam kerangka hukum Islam—diarahkan untuk memberi ruang bagi hakim mencapai kebenaran (kebenaran materiil) melalui perangkat pembuktian yang memadai, termasuk melalui bantuan keterangan ahli ketika diperlukan (Ilma & Maharani, 2024; Siti et al., 2019).

Dalam pembahasan hukum Islam, fokus "keterangan ahli" (sering juga dibahas sebagai pendapat pakar/ra'yu al-khabīr) menjadi penting karena mekanisme pembuktian dalam praktik peradilan Syariah modern (misalnya di Malaysia) maupun peradilan agama/forum penyelesaian sengketa syariah di Indonesia semakin berhadapan dengan bentuk-bentuk bukti saintifik dan elektronik yang memerlukan verifikasi teknis (Azma, 2018; Wibisono, 2022). Sejumlah kajian menegaskan bahwa perkembangan ini mendorong kebutuhan institusional dan prosedural: hakim/arbiter membutuhkan bantuan ahli untuk menilai akurasi bukti elektronik (misalnya risiko rekayasa/editing), atau untuk menginterpretasikan laporan forensik (misalnya DNA) dalam kategori-kategori pembuktian Syariah seperti bayyinah atau qarinah (Ilma & Maharani, 2024; Wibisono, 2022).

________________________________________

II. Konseptualisasi Keterangan Ahli dalam Hukum Islam: Bayyinah, Qarinah, dan Ra'yu al-Khabīr

Kajian perbandingan metode pembuktian menegaskan bahwa fiqh dan yurisprudensi Islam mengenal beberapa metode pembuktian yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, seperti ikrar (pengakuan) dan syahadah (kesaksian), serta menerima qarinah sebagai salah satu metode pembuktian yang penting untuk menegakkan keadilan, khususnya ketika pengakuan atau saksi langsung tidak tersedia. Dalam kerangka ini, keterangan ahli sering diposisikan sebagai bagian dari perangkat pembuktian berbasis indikasi/pengetahuan teknis yang memperkuat penilaian hakim terhadap fakta peristiwa (Harizona, 2018; Noprianti, 1970). Hal ini selaras dengan penjelasan penelitian tentang visum et repertum yang menempatkan qarinah sebagai "indikasi yang tampak" dan menegaskan, dengan mengutip Ibn Qayyim, bahwa al-bayyinah merupakan istilah bagi sesuatu yang dapat menjelaskan dan menampakkan kebenaran (Harizona, 2018). Dengan demikian, secara konseptual "keterangan ahli" dapat dipahami sebagai sarana untuk menjelaskan dan menampakkan kebenaran pada aspek-aspek teknis yang tidak dapat dijelaskan secara memadai oleh kesaksian biasa (Harizona, 2018; Noprianti, 1970).

Dalam kajian perundangan keterangan Mahkamah Syariah Malaysia, keterangan pendapat pakar dijelaskan sebagai ra'yu al-khabīr, yaitu metode pembuktian (khususnya pembuktian saintifik) melalui keterangan pakar dalam sesuatu bidang (Nur, 2020). Kajian tersebut juga menekankan bahwa undang-undang keterangan Mahkamah Syariah membuka ruang penerimaan bukti saintifik melalui peruntukan terkait keterangan dokumen awam dan pendapat pakar, serta menyatakan bahwa Hukum Syarak menerima dan mengamalkan pembuktian saintifik sebagai salah satu kaedah untuk mensabitkan atau menafikan dakwaan (Nur, 2020). Sejalan dengan itu, kajian admissibility DNA di Mahkamah Syariah menjelaskan bahwa pakar forensik dapat dijadikan saksi pakar di Mahkamah Syariah (berdasarkan peruntukan undang-undang keterangan Syariah) dan bahwa keterangan yang diberikan berada pada taraf qarinah (Wibisono, 2022).

________________________________________

III. Status Normatif dan Posisi Pembuktian: "Diakui" tetapi Tidak Selalu "Dirumuskan Rinci" dalam Fiqh Klasik

Salah satu nuansa penting yang berulang dalam literatur ialah adanya jarak antara fiqh klasik dan kebutuhan pembuktian modern. Kajian tentang saksi ahli forensik menyatakan bahwa dalam konteks hukum Islam, keterangan saksi ahli forensik tidak dijelaskan dan tidak dibahas secara spesifik; namun, kedudukannya dapat dikategorikan ke dalam alat bukti qarinah dan dapat diterima apabila perkara memang membutuhkan peranan ahli untuk mengungkap kebenaran, mengingat hakim tidak mungkin menguasai seluruh bidang seiring kemajuan zaman (Noprianti, 1970). Dengan demikian, penerimaan keterangan ahli dalam perspektif hukum Islam modern sering ditempatkan sebagai bentuk adaptasi pembuktian (ijtihad operasional) yang memanfaatkan qarinah untuk mencapai keadilan dan kepastian (Harizona, 2018; Noprianti, 1970).

Nuansa lain ialah adanya perbedaan pendapat ulama terkait pemakaian qarinah pada perkara pidana tertentu. Kajian penggunaan rekaman CCTV dalam perspektif hukum pidana Islam menyebutkan bahwa ulama berbeda pendapat terkait penggunaan qarinah dalam bentuk rekaman video CCTV; disebutkan contoh bahwa ada pandangan yang menolak qarinah/CCTV sebagai alat bukti dalam kasus pidana tertentu (Azma, 2018). Namun kajian yang sama juga menegaskan—dengan merujuk pada Ibn Qayyim—bahwa mengabaikan qarinah sebagai alat bukti dapat melukai rasa keadilan dan merupakan kesalahan fatal, serta dalam praktik putusan yang diteliti rekaman CCTV digunakan sebagai bukti petunjuk/qarinah yang menguatkan bukti lain dan didukung keterangan saksi serta ahli (Azma, 2018). Dengan demikian, kedudukan keterangan ahli dalam hukum Islam kontemporer sering tampil sebagai perangkat penopang dalam ekosistem qarinah yang: (i) membantu autentikasi, (ii) menghubungkan indikasi dengan fakta, dan (iii) memperkuat keyakinan hakim/arbiter; namun tingkat penerimaannya dapat dipengaruhi perbedaan pandangan terkait qarinah pada jenis perkara tertentu (Azma, 2018; Noprianti, 1970).

________________________________________

IV. Fungsi Keterangan Ahli dalam Pembuktian Syariah: Membuat Terang Perkara dan Memandu Penilaian Qarinah

Dalam perspektif fungsional, keterangan ahli berfungsi untuk menjelaskan aspek non-hukum/teknis agar pokok sengketa menjadi terang. Hal ini tampak dalam beberapa kajian: (i) kajian bukti elektronik di Pengadilan Agama menyatakan bahwa jika bukti elektronik disangkal, hakim dapat mendalami dengan menghadirkan saksi ahli untuk memastikan akurasi dan memastikan tidak ada rekayasa/editing, serta menghubungkan bukti elektronik dengan keterangan saksi di persidangan (Ilma & Maharani, 2024); (ii) kajian penggunaan CCTV menegaskan bahwa karena rekaman dapat direkayasa, maka diperlukan keterangan ahli (Siti et al., 2019); dan (iii) kajian analisis CCTV dalam perkara pembunuhan berencana menyimpulkan bahwa penggunaan CCTV sebagai bukti petunjuk oleh hakim didukung kesaksian saksi dan pernyataan ahli yang disumpah untuk meyakinkan hakim terhadap kebenaran tindak pidana (Azma, 2018). Ketiga contoh ini secara konsisten menunjukkan pola: keterangan ahli bukan "pengganti" pembuktian, melainkan instrumen untuk menguji, menafsirkan, dan menguatkan bukti yang bersifat teknis sehingga dapat berfungsi sebagai qarinah yang reliabel (Azma, 2018; Ilma & Maharani, 2024).

Pada bukti saintifik, kajian DNA di Mahkamah Syariah juga menggambarkan peran ahli dalam mengubah laporan analisis DNA menjadi keterangan yang dapat dinilai oleh Mahkamah. Kajian tersebut menjelaskan bahwa laporan analisa DNA adalah keterangan dokumentar (dokumen awam) menurut undang-undang keterangan Syariah, dan bila Mahkamah memanggil pakar forensik DNA untuk hadir memberi keterangan mengenai laporan itu, maka keterangannya dinilai sebagai keterangan saksi pakar; dalam konfigurasi tersebut, nilai pembuktiannya berada pada taraf qarinah (Wibisono, 2022). Namun kajian yang sama juga menekankan potensi kekeliruan: DNA kadang diposisikan sebagai keterangan dokumentar, kadang sebagai keterangan saksi pakar; dan kadang dinilai pada tahap bayyinah, kadang pada tahap qarinah, sehingga memerlukan penyelesaian isu-isu praktis dan normatif agar implementasinya efektif (Wibisono, 2022). Ini menegaskan bahwa fungsi keterangan ahli dalam hukum Islam modern tidak hanya teknis, tetapi juga "mengklasifikasi" bukti saintifik ke dalam kategori pembuktian Syariah yang tepat (Nur, 2020; Wibisono, 2022).

________________________________________

V. Kualifikasi dan Etika Peran Ahli: Keahlian Khusus, Netralitas, dan Batas Peran (Opini vs. Putusan)

Literatur hukum acara menekankan pembeda utama antara saksi dan ahli: saksi menyampaikan fakta berdasarkan apa yang ia lihat/dengar/alami, sedangkan ahli memberikan interpretasi/pendapat berdasarkan keahlian khususnya (Ilma & Maharani, 2024; Mubarak & Rahmadani, 2022). Kajian tentang ahli dalam KUHAP menekankan prinsip bahwa keterangan ahli adalah pendapat yang dibangun berdasarkan pengetahuan/pengalaman dan seharusnya netral/tidak memihak; ahli memberikan opini kepada pengadilan mengenai hal dalam bidang keahliannya dan tidak semestinya mengambil alih fungsi hakim untuk memberi kesimpulan akhir perkara (Mubarak & Rahmadani, 2022). Pada tataran penilaian pembuktian, kajian tentang imunitas ahli juga menegaskan bahwa keterangan ahli memiliki nilai pembuktian bebas (vrij bewijskracht), sehingga hakim tidak terikat pada keterangan ahli; namun—secara praktik—hakim tidak semestinya mengabaikan pendapat ahli begitu saja, terutama jika didukung pendapat ahli lain; jika diabaikan, hakim patut memberi alasan dalam pertimbangannya. Dengan demikian, secara prosedural dan etik, ahli berperan membantu pembuktian, sedangkan keputusan tetap berada pada otoritas hakim/arbiter (Mubarak & Rahmadani, 2022).

Dalam konteks peradilan/penyelesaian sengketa syariah di Indonesia, pola penilaian ini juga terlihat. Studi BASYARNAS (arbitrase syariah) menegaskan bahwa arbiter memeriksa alat bukti, mendengar keterangan saksi dan saksi ahli, memverifikasi secara teliti, dan membangun keyakinan arbiter sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara secara adil dan sesuai ketentuan syariah. Studi yang sama juga menyebut praktik menghadirkan lebih dari satu saksi ahli serta membandingkan dan mengkaji keterangan para ahli yang diundang. Ini memperlihatkan penerapan prinsip evaluasi kritis atas keterangan ahli dalam forum syariah: keterangan ahli digunakan untuk membuat terang perkara dan memperkuat keyakinan pemutus, tetapi tetap berada dalam kerangka penilaian (bukan pengikatan otomatis).

________________________________________

VI. Bentuk dan Tata Cara Keterangan Ahli: Lisan, Tertulis, serta Kebutuhan Sumpah dan Keterbukaan Prosedural

Pada ranah prosedural, praktik penyelesaian sengketa syariah menunjukkan bahwa keterangan ahli dapat diberikan secara lisan maupun tertulis, tergantung aturan forum dan kebutuhan pemeriksaan. Dalam BASYARNAS, arbiter dapat memanggil saksi-saksi atau ahli-ahli untuk didengar keterangannya, dan keterangan saksi/ahli dapat diminta bersumpah terlebih dahulu bahwa mereka menjelaskan apa yang diketahui secara sungguh-sungguh (Ahmad et al., 2019). Studi kasus penyelesaian sengketa murabahah di BASYARNAS juga secara eksplisit menyebut tata cara pemberian keterangan saksi ahli secara tertulis, merujuk ketentuan prosedural yang mengatur pemeriksaan saksi ahli dan mekanisme keterangannya. Dengan demikian, dalam praktik arbitrase syariah Indonesia, keterangan ahli tidak hanya hadir sebagai "opini", tetapi juga sebagai bagian dari mekanisme pembuktian yang terlembagakan (pemanggilan, pembebanan biaya, kemungkinan sumpah, dan kemungkinan bentuk tertulis) (Ahmad et al., 2019).

Dalam peradilan agama Indonesia, kajian tentang problematika hukum formil sengketa ekonomi syariah menyebutkan bahwa alat bukti dalam perkara perdata di Pengadilan Agama merujuk pada perangkat HIR/RBg, termasuk saksi ahli (Pasal 154 HIR/Pasal 181 R.Bg.) sebagai salah satu instrumen pembuktian (Sulistyowati, 2015). Kajian yang sama juga menegaskan bahwa PERMA memberi ruang penggunaan sarana teknologi informasi dalam tahap pembuktian, termasuk ketika hakim meminta keterangan ahli dengan bantuan sarana teknologi informasi, meskipun hukum acara perdata klasik tidak mengenal mekanisme tersebut secara tradisional (Sulistyowati, 2015). Sejalan dengan itu, penelitian tentang telekonferensi di Pengadilan Agama menyatakan bahwa PERMA No. 1 Tahun 2019 memungkinkan pemeriksaan keterangan saksi dan/atau ahli secara jarak jauh melalui media audio-visual bila disepakati para pihak, dan praktik ini dipandang sebagai pemeriksaan langsung pada saat persidangan meskipun secara virtual (Saidurrahman, 2014). Dengan demikian, tata cara keterangan ahli dalam institusi peradilan agama dapat bertransformasi secara teknologis, tetapi tetap diposisikan sebagai bagian dari proses pembuktian "di persidangan" dan dinilai dalam kerangka hukum acara yang berlaku (Saidurrahman, 2014; Sulistyowati, 2015).

________________________________________

VII. Keterangan Ahli, Bukti Elektronik, dan Kebutuhan Verifikasi: Keterangan Ahli sebagai "Penjaga Reliabilitas Qarinah"

Perkembangan bukti elektronik menonjolkan peran keterangan ahli sebagai mekanisme kontrol reliabilitas. Penelitian tentang bukti elektronik (CCTV) menegaskan bahwa CCTV dapat membantu penyidik menemukan tersangka, tetapi CCTV bukan alat bukti yang berdiri sendiri; karena berpotensi direkayasa, maka diperlukan keterangan ahli dan penilaian hakim dengan ukuran yuridis, filosofis, dan sosiologis (Siti et al., 2019). Sejalan dengan itu, penelitian tentang kedudukan alat bukti elektronik di Pengadilan Agama menegaskan kewajiban verifikasi: bukti elektronik yang dibawa ke persidangan harus diverifikasi, dan ketika disangkal, hakim dapat menghadirkan ahli untuk memastikan keakuratan bukti dan ketiadaan rekayasa/editing (Ilma & Maharani, 2024). Dalam perspektif hukum Islam, kajian qarinah juga menegaskan bahwa qarinah berperan penting dalam persidangan untuk menegakkan keadilan, terutama bila tidak ada pengakuan atau keterangan saksi, dan kedua yurisdiksi yang dibandingkan (Terengganu dan Aceh) menerima qarinah sebagai metode pembuktian. Kombinasi ketiga kajian ini menguatkan tesis bahwa pada bukti elektronik, keterangan ahli bekerja sebagai "penjaga reliabilitas" qarinah: ia membantu menilai apakah indikasi elektronik layak dipercaya dan bagaimana ia berhubungan dengan bukti lain (Ilma & Maharani, 2024; Siti et al., 2019).

Studi analisis CCTV dalam hukum pidana Islam juga memperlihatkan bagaimana keterangan ahli dipakai dalam praktik: bukti CCTV dalam putusan yang diteliti digunakan sebagai bukti petunjuk oleh hakim, didukung dengan keterangan saksi dan ahli yang disumpah, sehingga meyakinkan hakim terhadap kebenaran tindak pidana (Azma, 2018). Dengan demikian, keterangan ahli bukan sekadar aksesori teknis, melainkan perangkat yang memungkinkan bukti elektronik berfungsi dalam struktur pembuktian sebagai qarinah yang "terbaca" dan teruji (Azma, 2018; Ilma & Maharani, 2024).

________________________________________

VIII. Keterangan Ahli dalam Penyelesaian Sengketa Syariah di Indonesia: Pengadilan Agama dan BASYARNAS

Dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama, terdapat literatur yang memandang "penilaian ahli" sebagai upaya mempertemukan pihak berselisih melalui penilaian pokok sengketa oleh seseorang atau beberapa orang ahli di bidang terkait; penilaian ahli ini berupa keterangan tertulis hasil telaahan ilmiah berdasarkan keahlian untuk membuat terang pokok sengketa yang sedang berproses, dan dapat diperoleh dari ahli/tim ahli ad hoc (Herawan & Athoillah, 2023). Meskipun istilah "penilaian ahli" pada konteks ini lebih dekat dengan mekanisme penyelesaian sengketa/negosiasi substantif, substansi fungsinya tetap konsisten dengan ide keterangan ahli: menghadirkan pengetahuan khusus untuk memperjelas duduk persoalan sengketa (Herawan & Athoillah, 2023; Sulistyowati, 2015). Di sisi lain, kajian problematika hukum formil sengketa ekonomi syariah menegaskan bahwa karena Pengadilan Agama menggunakan hukum acara perdata (HIR/RBg) untuk pembuktian, instrumen seperti saksi ahli telah tersedia dalam kerangka hukum acara tersebut, meskipun instrumen hukum formil khusus ekonomi syariah masih menjadi problem tersendiri dan menimbulkan potensi perbedaan penerapan (Sulistyowati, 2015).

Dalam BASYARNAS, sejumlah studi menggambarkan mekanisme pembuktian yang secara eksplisit memasukkan saksi ahli. Kajian prosedur BASYARNAS menegaskan bahwa pihak bersengketa dipersilakan menjelaskan dalil dan mengajukan bukti surat/dokumen, dan bila perlu arbiter mendengarkan keterangan dengan mendatangkan saksi-saksi atau ahli-ahli; saksi/ahli dapat diminta bersumpah sebelum memberi keterangan, dan proses pemeriksaan bersifat tertutup. Kajian lain tentang BASYARNAS menegaskan bahwa arbiter dapat mendengar keterangan saksi termasuk saksi ahli, dan salinan dokumen yang disampaikan kepada arbiter harus diberikan kepada pihak lawan (Ahmad et al., 2019). Studi kasus murabahah di BASYARNAS juga menunjukkan penerapan pemeriksaan saksi ahli, tata cara keterangan saksi ahli secara tertulis, serta praktik membandingkan lebih dari satu saksi ahli untuk mengkaji keterangannya. Dengan demikian, dalam forum arbitrase syariah, keterangan ahli diposisikan sebagai bagian integral dari pembuktian yang membantu arbiter membangun keyakinan dan menegakkan keadilan sesuai ketentuan syariah (Ahmad et al., 2019).

________________________________________

IX. Keterangan Ahli dan "Pendapat Ahli" sebagai ADR: Pembedaan Konseptual yang Perlu Dijaga

Penting dibedakan antara: (i) keterangan ahli sebagai alat bantu pembuktian dalam persidangan/pemeriksaan perkara, dan (ii) "pendapat ahli" sebagai institusi alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Literatur tentang penyelesaian sengketa perjanjian syariah menegaskan bahwa UU No. 30 Tahun 1999 (AAPS) mengisyaratkan "pendapat ahli" sebagai salah satu institusi penyelesaian sengketa di luar pengadilan; namun undang-undang tersebut tidak memberikan pengertian dan mekanisme yang tegas dan jelas mengenai pendapat ahli (Nuriskandar, 2021). Literatur yang membahas penyelesaian sengketa wakaf juga mengutip definisi UU No. 30 Tahun 1999 bahwa APS mencakup konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli (Tehedi, 2023). Dengan demikian, "pendapat ahli" dalam ADR berfungsi sebagai masukan bagi para pihak (misalnya untuk interpretasi atau penjelasan perjanjian), sedangkan "keterangan ahli" dalam pembuktian berfungsi sebagai alat bantu pemutus perkara (hakim/arbiter) dalam menilai bukti dan fakta di forum persidangan (Nuriskandar, 2021). Pembedaan ini penting agar konsep "keterangan ahli" tidak direduksi menjadi sekadar nasihat privat, dan sebaliknya agar "pendapat ahli" ADR tidak disalahpahami sebagai alat bukti yang otomatis menentukan putusan (Nuriskandar, 2021).

________________________________________

X. Keterangan Ahli dalam Perspektif Ibn Qayyim dan Qarinah: Penguatan Peran Pembuktian Non-Tradisional

Beberapa literatur yang membahas Ibn Qayyim menonjolkan keterbukaannya terhadap pembuktian berbasis indikasi. Kajian penggunaan CCTV dalam perspektif hukum pidana Islam mengutip penegasan Ibn Qayyim bahwa mengabaikan qarinah sebagai alat bukti dapat melukai rasa keadilan dan merupakan kesalahan fatal (Azma, 2018). Kajian visum et repertum juga mengutip Ibn Qayyim mengenai al-bayyinah sebagai istilah bagi sesuatu yang menampakkan kebenaran, dan menempatkan visum et repertum sebagai qarinah yang membantu hakim memperoleh kebenaran dan keadilan (Harizona, 2018). Pada level teori putusan berbasis satu saksi, penelitian yang mengkaji perspektif Ibn Qayyim menyebutkan bahwa hakim boleh memberikan putusan berdasarkan satu orang saksi dalam perkara-perkara perdata tertentu, termasuk "keterangan saksi ahli" (meskipun studi tersebut juga memuat evaluasi kritis penelitinya terhadap kekuatan pandangan tersebut) (Haq, 2020). Ketiga rujukan ini, bila disintesis, mendukung pemahaman bahwa dalam tradisi pemikiran tertentu (sebagaimana dibahas dalam literatur), pembuktian dapat memanfaatkan perangkat di luar kesaksian biasa—termasuk qarinah dan keterangan ahli—untuk tujuan utama menampakkan kebenaran dan menegakkan keadilan, dengan catatan adanya perdebatan batas penerapannya terutama pada perkara pidana (Azma, 2018; Haq, 2020).

________________________________________

XI. Kesimpulan

Keterangan ahli dalam kerangka hukum Islam kontemporer dapat dipahami sebagai pendapat teknis/ilmiah dari pihak yang memiliki keahlian khusus untuk membuat terang perkara, dan dalam banyak pembahasan ia diposisikan sebagai bagian dari qarinah (indikasi) yang membantu hakim/arbiter menilai bukti, terutama bukti saintifik dan elektronik (Ilma & Maharani, 2024; Noprianti, 1970; Wibisono, 2022). Literatur menunjukkan adanya nuansa historis: fiqh klasik tidak merumuskan secara spesifik figur "ahli forensik" modern, tetapi penerimaan keterangan ahli dikonstruksikan melalui kategori qarinah dan kebutuhan praktis karena keterbatasan pengetahuan hakim di bidang teknis (Azma, 2018; Noprianti, 1970). Di tingkat praktik institusional, BASYARNAS dan Pengadilan Agama memanfaatkan mekanisme pemeriksaan saksi ahli (lisan/tertulis, dan kadang melalui teknologi audio-visual) untuk memverifikasi, menguji, serta menguatkan bukti lain dalam rangka membangun keyakinan pemutus dan mencapai keadilan sesuai ketentuan syariah (Saidurrahman, 2014). Pada saat yang sama, literatur menegaskan bahwa keterangan ahli bersifat membantu dan tidak mengikat secara otomatis, sehingga kualitas, relevansi, dan koherensinya dengan bukti lain tetap harus dinilai secara kritis oleh hakim/arbiter (Ilma & Maharani, 2024).

________________________________________

Daftar Pustaka

Ahmad, M. H., Razak, R., Saharudin, N. S., Nasir, B. M., & Baharuddin, A. S. (2019). Analisis awal terhadap isu-isu kebolehterimaan asid deoksiribonukleik DNA sebagai bahan bukti di Mahkamah Syariah. Umran – Journal of Islamic and Civilizational Studies, 6(2–2). https://doi.org/10.11113/umran2019.6n2-2.392

Azma, U. (2018). Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bekasi. Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat, 17(2), 219–234. https://doi.org/10.19109/nurani.v17i2.1845

Haq, I. (2020). Al-Qasamah: Alternatif pembuktian tindak pidana pembunuhan dalam hukum positif. Istinbath: Jurnal Hukum, 17(1), 25–49. https://doi.org/10.32332/istinbath.v17i1.1988

Harizona, D. (2018). Kekuatan bukti elektronik sebagai bukti di pengadilan menurut hukum acara pidana dan hukum Islam (penggunaan rekaman gambar closed circuit television). Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains, 7(1), 81–98. https://doi.org/10.19109/intelektualita.v7i1.2342

Herawan, J., & Athoillah, M. A. (2023). Penyelesaian sengketa perjanjian syariah pada lembaga keuangan syariah. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 6(1), 219–235. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.3587

Ilma, H. A., & Maharani, N. (2024). Analisis pemberian keringanan hukuman terhadap justice collaborator perspektif fiqh jinayah. Tarunalaw: Journal of Law and Syariah, 2(01), 69–83. https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v2i01.176

Mubarak, H., & Rahmadani, S. (2022). Dasar pertimbangan hakim terhadap kesaksian saksi istifadah dalam perkara itsbat nikah. El-Hadhanah: Indonesian Journal of Family Law and Islamic Law, 2(1), 17–35. https://doi.org/10.22373/hadhanah.v2i1.1581

Noprianti, Y. R. (1970). Implementasi literasi informasi bagi pemustaka di Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains, 7(1), 99–120. https://doi.org/10.19109/intelektualita.v7i1.2343

Nur, M. (2020). Analisis penyelesaian sengketa akad murabahah (jual-beli) antara Bank Syariah X dengan PT AS di Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS-MUI). Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal, 6(2), 149–158. https://doi.org/10.37905/aksara.6.2.149-158.2020

Nuriskandar, L. H. (2021). Perbandingan metode pembuktian secara qarinah di Terengganu (Malaysia) dan Aceh (Indonesia). Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab, 1(2), 150–166. https://doi.org/10.59259/jd.v1i2.10

Saidurrahman, S. (2014). Perjanjian syariah pada lembaga keuangan syariah. Islamica: Jurnal Studi Keislaman, 6(2), 344–360. https://doi.org/10.15642/islamica.2012.6.2.344-360

Siti, S., Hamdani, H., & Yulia, Y. (2019). Penerapan saksi testimonium de auditu dalam perkara itsbat nikah di Mahkamah Syar'iyah Bireuen. Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 7(1), 1–28. https://doi.org/10.29103/sjp.v7i1.1979

Sulistyowati, S. (2015). Penyelesaian sengketa antara bank syariah dengan nasabah bermasalah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menurut UU No. 30 Tahun 1999. Islamica: Jurnal Studi Keislaman, 9(1), 193–222. https://doi.org/10.15642/islamica.2014.9.1.193-222

Tehedi, T. (2023). Model penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Badan Arbitrase Syariah Nasional. Borneo Journal of Islamic Studies, 3(1), 48–61. https://doi.org/10.37567/borneo.v3i1.1299

Wandari, V. A. (2018). Keterangan ahli warga negara asing dalam peradilan pidana di Indonesia. Lentera Hukum, 5(1), 89–107. https://doi.org/10.19184/ejlh.v5i1.6743

Wibisono, Y. (2022). Kedudukan alat bukti elektronik dalam perkara di Pengadilan Agama. Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial, 16(2), 219–231. https://doi.org/10.56997/almabsut.v16i2.687