01480 - Kesalahan Hukum (Schuld): Unsur Subjektif Tindak Pidana Berupa Kesengajaan (Dolus) dan Kelalaian (Culpa) dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Abstrak

Abstract: This article analyzes the concept of legal fault (schuld) as a subjective element of criminal acts in the perspective of Islamic criminal law (fiqh jināyah), with particular focus on the dichotomy of intentionality (dolus) and negligence (culpa) as its basic forms. Using a normative-comparative approach, this article synthesizes relevant literature to examine how Islamic criminal law conceptualizes the inner element of acts—namely niyyah (intention) and its categories: 'amd (intentional), khaṭā' (unintentional), and shibh al-'amd (quasi-intentional)—and how these concepts are analytically aligned with the dolus–culpa dichotomy known in positive criminal law literature. The results show that: (1) Islamic criminal law fully recognizes the concept of mens rea as a prerequisite for criminal liability; (2) the category of 'amd corresponds analytically to dolus, while khaṭā' corresponds to culpa; (3) the intermediate category shibh al-'amd demonstrates that the subjective element in Islamic law is not always reduced to two simple poles; and (4) the precondition of mukallaf (accountable subject) is a fundamental layer that must precede the assessment of any form of inner connection. This article also notes methodological tensions between sources regarding legal consequences of each category, as a reflection of the nature of fiqh as a product of ijtihad that may differ from one scholarly exposition to another.

Keywords: schuld, dolus, culpa, mens rea, Islamic criminal law, fiqh jināyah, 'amd, khaṭā', niyyah

________________________________________

Abstrak: Artikel ini menganalisis konsep kesalahan hukum (schuld) sebagai unsur subjektif tindak pidana dalam perspektif hukum pidana Islam (fiqh jināyah), dengan fokus khusus pada dikotomi kesengajaan (dolus) dan kelalaian (culpa) sebagai bentuk-bentuk dasarnya. Dengan menggunakan pendekatan normatif-komparatif, artikel ini mensintesiskan literatur yang relevan untuk mengkaji bagaimana hukum pidana Islam mengonseptualisasikan unsur batin perbuatan—yakni niyyah (niat) beserta kategori-kategorinya: 'amd (sengaja), khaṭā' (tidak sengaja), dan shibh al-'amd (kuasi-intensional)—serta bagaimana konsep-konsep tersebut dapat disejajarkan secara analitis dengan dikotomi dolus–culpa yang dikenal dalam literatur hukum pidana positif. Hasil kajian menunjukkan bahwa: (1) hukum pidana Islam mengakui sepenuhnya konsep mens rea sebagai prasyarat pertanggungjawaban pidana; (2) kategori 'amd berpadanan analitis dengan dolus, sementara khaṭā' berpadanan dengan culpa; (3) kategori antara shibh al-'amd memperlihatkan bahwa unsur subjektif dalam hukum Islam tidak selalu diperas menjadi dua kutub sederhana; dan (4) prasyarat mukallaf (subjek yang dapat bertanggung jawab) merupakan lapisan fundamental yang harus mendahului penilaian atas bentuk keterkaitan batin apa pun. Artikel ini juga mencatat adanya ketegangan metodologis antarsumber mengenai konsekuensi hukum dari masing-masing kategori, sebagai cerminan dari sifat fiqh sebagai produk ijtihad yang dapat berbeda dari satu uraian ilmiah ke uraian lainnya.

Kata kunci: schuld, dolus, culpa, mens rea, hukum pidana Islam, fiqh jināyah, 'amd, khaṭā', niyyah

________________________________________

1. Pendahuluan: "Kesalahan" (Schuld) sebagai Inti Unsur Subjektif dalam Hukum Pidana Islam

Dalam teori pertanggungjawaban pidana, "kesalahan" (schuld) dipahami sebagai unsur batin (unsur subjektif) yang menghubungkan pelaku dengan perbuatan terlarang dan/atau akibatnya, sehingga pelaku patut dicela dan dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam literatur hukum pidana yang hidup di Indonesia, unsur subjektif ini lazim dijelaskan melalui dikotomi kesengajaan (dolus) dan kelalaian/kealpaan (culpa) sebagai bentuk-bentuk dasar kesalahan (Singer, 2013; Stovba, 2022). Dalam perspektif Islam, keberadaan unsur batin tersebut juga dipandang fundamental: kajian tentang mens rea (niat/kehendak jahat) diakui dalam hukum Islam, bahkan ditegaskan dalam formulasi bahwa tidak ada "kejahatan" jika tidak ada "niat kriminal" (criminal intention) (Tumin & Faizuddin, 2017).

Pada saat yang sama, penting dicatat bahwa apa yang disebut "hukum Islam" dalam praktik akademik dan yuridis biasanya merujuk pada bangunan norma yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama, dengan dukungan metode dan sumber lain seperti ijmā' dan qiyās sebagai perangkat untuk memahami dan menurunkan kaidah (Yanev, 2018); karenanya, corak "hukum Islam" dapat tampil sebagai syariah (ketentuan ilahi yang bersifat umum) dan fiqh (hasil ijtihad dan penalaran manusia terhadap dalil syariah) (Jonas, 2021; Yanev, 2018). Distingsi ini penting karena konsep "kesalahan" dan kategorisasi "sengaja—lalai" dalam wacana pidana Islam kerap dikembangkan dalam fiqh (sebagai produk ijtihad), yang memungkinkan adanya nuansa dan perbedaan konseptual antara satu uraian ilmiah dan uraian lainnya (Jonas, 2021; Yanev, 2018). Dalam konteks fiqh jināyah (hukum pidana Islam), tindakan pidana (jarimah) dipahami sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam sanksi, yang dikenakan kepada subjek yang termasuk kategori mukallaf (orang yang dapat dibebani tanggung jawab) (Badar, 2009), sehingga unsur subjektif kesalahan menjadi salah satu simpul penting untuk menilai apakah seorang pelaku benar-benar dapat dimintai pertanggungjawaban (Badar, 2009; Tumin & Faizuddin, 2017).

________________________________________

2. Terminologi "Schuld", Dolus, dan Culpa: Titik Temu Bahasa Hukum Positif dengan Konseptualisasi Fiqh Jinayah

Istilah schuld dalam tradisi hukum pidana Eropa Kontinental sering dipakai untuk menunjuk "kesalahan" dalam arti yang luas, dan dalam literatur hukum Indonesia terdapat penjelasan bahwa "schlud/schuld" dipakai untuk menunjuk kelalaian atau culpa yang bermakna "kesalahan" (Singer, 2013). Dalam kerangka pertanggungjawaban pidana, kesalahan—sebagai syarat untuk pemidanaan—dijelaskan sebagai hadirnya bentuk batin tertentu: kesengajaan (dolus) atau kelalaian (culpa), disertai syarat kemampuan bertanggung jawab serta ketiadaan alasan pemaaf (Singer, 2013; Stovba, 2022). Istilah culpa sendiri didefinisikan sebagai kelalaian, kekeliruan penilaian, atau salah arah (misguidance), sedangkan dolus dipahami sebagai niat jahat (evil intent) yang dapat meliputi unsur kesengajaan dan tipu daya (fraud) (Piparo, 2023). Dengan demikian, pada level bahasa dogmatik, pasangan dolus–culpa menyediakan perangkat ringkas untuk membedakan intensionalitas (sengaja) dari ketidaksengajaan yang bersumber dari kurang hati-hati (lalai) (Piparo, 2023; Stovba, 2022).

Namun, ketika memasuki ranah hukum pidana Islam, perangkat istilahnya tidak selalu identik (karena bertumpu pada kosa kata dan kategorisasi fiqh), meskipun secara substansi tetap menempatkan unsur batin (niat/ketidaksengajaan) sebagai kunci pertanggungjawaban (Badar, 2009; Tumin & Faizuddin, 2017). Perbedaan istilah ini membuat pendekatan yang hati-hati menjadi penting: dolus–culpa dapat dipakai sebagai padanan analitis untuk menjelaskan "unsur subjektif", tetapi kategorisasi fiqh tetap perlu dijelaskan dengan istilah dan struktur yang diakui dalam literatur hukum Islam itu sendiri (Jonas, 2021; Tumin & Faizuddin, 2017; Yanev, 2018).

________________________________________

3. Niyyah (Niat) dan Kaidah Orientasi Batin Perbuatan: Dasar Normatif untuk Menilai Kesalahan

Salah satu landasan etis-yuridis yang sering ditarik ke dalam pembahasan unsur subjektif dalam Islam adalah penekanan bahwa kualitas perbuatan berkaitan erat dengan niat (niyyah). Literatur yang mengkaji etika dan pendidikan Islam menegaskan prinsip bahwa setiap perbuatan berakar pada niat; bahkan dikutip sebuah hadis yang menyatakan bahwa ganjaran perbuatan bergantung pada niat, dan setiap orang memperoleh sesuai apa yang diniatkannya (Jung, 2006). Dalam kajian kaidah hukum dan perbandingan asas, niat dipandang memengaruhi konsekuensi hukum suatu tindakan; perubahan niat dapat mengubah akibat hukum yang dilekatkan pada perbuatan tersebut, sehingga niat menjadi parameter penting dalam menilai perbuatan dalam fiqh dan juga dalam pembahasan tindak pidana (AMIN, 2023).

Dengan cara pandang ini, "kesalahan" tidak dipahami semata-mata sebagai fakta psikologis abstrak, melainkan sebagai linkage (keterkaitan yang dapat dicela) antara batin pelaku dengan perbuatan yang dilarang, sehingga konsep mens rea dapat dibaca sebagai "keterkaitan batin yang bersifat culpable" dengan perilaku terlarang (Frände, 2014). Karena itu, ketika pembahasan beralih pada dikotomi dolus–culpa, yang sesungguhnya dituju bukan sekadar label terminologis, melainkan apakah terdapat keterhubungan batin yang cukup kuat (niat/kehendak atau kelalaian yang patut dicela) untuk menjustifikasi pertanggungjawaban (AMIN, 2023; Frände, 2014).

________________________________________

4. Kesalahan (Schuld) dalam Fiqh Jinayah: Mens Rea sebagai Niat Kriminal dan Kategorisasi Intensionalitas

Dalam uraian yang menekankan kompatibilitas konsep mens rea dengan hukum Islam, dinyatakan bahwa konsep "niat bersalah" (mens rea, guilty intention) diterima sepenuhnya dalam hukum Islam dan bahwa tidak ada kejahatan jika tidak ada niat kriminal (Tumin & Faizuddin, 2017). Pada tataran kategorisasi, tindakan kriminal dalam Islam—khususnya dalam konteks pembagian berdasarkan niat—dipilah ke dalam 'amd (intentional/sengaja) dan khaṭā' (unintentional/tidak sengaja), serta kategori ketiga yang bersifat khusus untuk kasus pembunuhan yakni shibh al-'amd (quasi-intentional) (Tumin & Faizuddin, 2017).

Literatur fiqh jinayah yang secara khusus mengaitkan culpa (kealpaan) dengan pasal kelalaian yang mengakibatkan kematian dalam KUHP juga menjelaskan adanya konsep pembunuhan karena kesalahan/ketidaksengajaan (fi qatl al-khaṭā'), yakni perbuatan yang dilakukan tidak sengaja tetapi berujung pada hilangnya nyawa orang lain (Ahadi, 2016). Pada titik ini terlihat kesesuaian struktur dasar: fiqh jinayah membedakan (i) perbuatan yang dipandu intensi ('amd) dari (ii) perbuatan yang tidak dimaksudkan akibatnya (khaṭā'), sementara diskursus hukum positif menyederhanakannya sebagai dolus dan culpa (Ahadi, 2016; Tumin & Faizuddin, 2017). Meski demikian, perlu kehati-hatian metodologis karena fiqh sebagai hasil ijtihad (produk penalaran) dapat memiliki perincian dan istilah yang beragam, berbeda dari bentuk-bentuk baku istilah hukum pidana Eropa Kontinental (Jonas, 2021; Yanev, 2018).

________________________________________

5. Kesengajaan (Dolus) dalam Perspektif Islam: Dari 'Amd hingga "Eventual Intent" (Dolus Eventualis) dalam Sebagian Literatur

Dalam terminologi fiqh yang dikutip dalam kajian hukum Islam dan psikiatri forensik, 'amd diposisikan sebagai kategori perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (intentional) (Tumin & Faizuddin, 2017). Jika kerangka dolus dipakai sebagai padanan analitis, maka 'amd dapat dibaca sebagai bentuk kesengajaan yang mencukupi untuk menghubungkan pelaku dengan perbuatan terlarang pada level unsur batin (Frände, 2014; Tumin & Faizuddin, 2017). Di sisi lain, terdapat pula literatur yang—dalam konteks pembahasan "komponen tanggung jawab" dalam yurisdiksi pidana Islam yang disejajarkan dengan konsep pertanggungjawaban pidana internasional—menegaskan bahwa unsur batin (fault) harus dibuktikan dalam proses yurisdiksi; bahkan disebutkan bahwa specific intent harus ditunjukkan yang mengarah pada hasil tertentu, atau dolus eventualis (eventual intent) yang juga menghasilkan akibat yang sama (Perova, 2016).

Pernyataan ini menunjukkan adanya upaya sebagian penulis untuk menggunakan kategori-kategori mens rea yang populer dalam tradisi hukum pidana modern (termasuk dolus eventualis) untuk menjelaskan ambang kesengajaan dalam kerangka "Islamic criminal jurisdiction" (Perova, 2016). Namun, ketika dibandingkan dengan kategorisasi yang menonjol dalam pembahasan fiqh klasik tentang pembunuhan—yakni 'amd, khaṭā', dan shibh al-'amd—terlihat bahwa "eventual intent" tidak selalu disebut sebagai kategori tersendiri; sebaliknya, ia dapat dipahami sebagai perangkat analitis tambahan yang dipinjam dari perbendaharaan konsep hukum pidana modern (Perova, 2016; Tumin & Faizuddin, 2017). Perbedaan gaya konseptual ini konsisten dengan pembedaan lebih umum antara syariah (sebagai sumber nilai dan ketentuan dasar) dan fiqh (sebagai produk penalaran), sehingga kosa kata dan pemetaan konsep dapat beragam sepanjang masih mengacu pada substansi dalil dan metodologi yang diterima (Jonas, 2021; Yanev, 2018).

________________________________________

6. Kelalaian/Kealpaan (Culpa) dalam Perspektif Islam: Khaṭā' sebagai Bentuk "Tidak Sengaja" dan Konsekuensi Pertanggungjawaban

Dalam pembagian niat kriminal di dalam hukum Islam, khaṭā' dipaparkan sebagai kategori tidak sengaja (unintentional) (Tumin & Faizuddin, 2017). Literatur fiqh jinayah yang mengkaji "delik culpa" menegaskan bahwa pembunuhan karena kesalahan (fi qatl al-khaṭā') adalah tindakan yang dilakukan tanpa sengaja, tetapi karena tindakan itu dapat berakibat hilangnya nyawa orang lain (Ahadi, 2016). Dalam perspektif yang menggunakan dikotomi dolus–culpa, bentuk khaṭā' ini dapat dipahami sebagai padanan substantif dari kelalaian/kealpaan (culpa): akibat yang dilarang tidak dikehendaki, namun tetap muncul karena kurang kehati-hatian yang dapat dipersalahkan (Ahadi, 2016; Stovba, 2022).

Di dalam teori pertanggungjawaban yang juga lazim dipakai dalam literatur hukum pidana Indonesia, unsur kesalahan (schuld) dipahami meliputi kesengajaan (dolus) atau kelalaian (culpa), diikuti kemampuan bertanggung jawab, serta ketiadaan alasan pemaaf (Singer, 2013; Stovba, 2022). Dengan memakai struktur ini sebagai alat baca, kealpaan (culpa) dalam kerangka hukum positif dapat disandingkan secara analitis dengan khaṭā' sebagai kategori "tidak sengaja" dalam hukum Islam, meskipun istilah dan detail doktrinalnya berasal dari tradisi yang berbeda (Ahadi, 2016; Tumin & Faizuddin, 2017). Hal yang penting secara konseptual adalah bahwa baik dalam kerangka Islam maupun kerangka dolus–culpa, unsur batin tetap menentukan apakah sebuah perbuatan patut dibebani pertanggungjawaban pidana (Singer, 2013; Tumin & Faizuddin, 2017).

________________________________________

7. Wilayah antara Sengaja dan Lalai: Shibh al-'Amd (Quasi-Intentional) dan Problem "Zona Abu-Abu" Unsur Subjektif

Kajian mengenai pembagian perbuatan pidana berdasarkan niat dalam Islam juga memperkenalkan kategori shibh al-'amd sebagai "quasi-intentional homicide" dan ditegaskan sebagai kategori yang berlaku khusus pada kasus pembunuhan (Tumin & Faizuddin, 2017). Keberadaan kategori antara ini menandai bahwa unsur subjektif dalam hukum Islam tidak selalu diperas menjadi dua kutub sederhana (sengaja vs. lalai), melainkan dapat mengakui bentuk perantara yang tidak sepenuhnya sengaja tetapi juga tidak murni tidak sengaja (Tumin & Faizuddin, 2017). Secara metodologis, gagasan "zona perantara" ini sejalan dengan upaya konseptual yang memandang mens rea sebagai "keterkaitan batin yang dapat dicela" (culpable linkage) antara pikiran pelaku dan perbuatan terlarang, sehingga variasi bentuk keterkaitan batin dapat memunculkan kategori yang lebih halus (Frände, 2014).

Pada saat yang sama, literatur lain yang membahas pembuktian unsur batin dalam "Islamic criminal jurisdiction" menyebut kemungkinan pembuktian specific intent atau "eventual intent (dolus eventualis)" (Perova, 2016), yang—walaupun bukan terminologi shibh al-'amd—secara fungsi juga sering dipahami dalam tradisi hukum pidana modern sebagai kategori "antara" kesengajaan langsung dan kelalaian. Karena itu, dua corak pemetaan ini dapat dibaca sebagai dua strategi konseptual: (i) strategi fiqh dengan kategori shibh al-'amd dalam konteks pembunuhan (Tumin & Faizuddin, 2017), dan (ii) strategi konseptual-komparatif yang memakai istilah eventual intent (dolus eventualis) untuk menangkap bentuk risiko yang disadari (Perova, 2016). Perbedaan tersebut kembali memperlihatkan bahwa fiqh sebagai produk ijtihad dapat menampilkan variasi konseptual dan terminologis (Jonas, 2021; Yanev, 2018).

________________________________________

8. Pembuktian Unsur Subjektif (Niat dan Kealpaan): Tuntutan Prosedural dan Problem Evidensial

Dalam uraian mengenai pertanggungjawaban pidana dalam konteks "Islamic criminal jurisdiction", dinyatakan secara eksplisit bahwa fault harus dibuktikan selama prosedur yurisdiksi; sepanjang bukti yang ada tidak membuktikan bahwa perilaku terdakwa bersifat kriminal, tanggung jawabnya tetap diperdebatkan (Perova, 2016). Penekanan pada pembuktian ini sejalan dengan pembahasan teori pembuktian niat dalam adjudikasi pidana secara umum: persoalan "membuktikan keadaan batin" terdakwa merupakan problem lama, karena terdakwa dapat menyangkal niat ("I didn't mean to do it"), dan pembuktian niat menuntut inferensi rasional dari fakta-fakta eksternal (Apriyani et al., 2024).

Dengan demikian, ketika unsur subjektif dalam Islam dipilah menjadi 'amd, khaṭā', dan shibh al-'amd (Tumin & Faizuddin, 2017), pembuktian di persidangan tetap harus mengonstruksi apakah fakta-fakta menunjukkan intensi, ketidaksengajaan, atau bentuk kuasi-intensional. Prinsip umum dalam literatur hukum pidana yang beredar di Indonesia juga menggambarkan struktur serupa: untuk menilai adanya kesalahan (schuld), penegak hukum memperhatikan hubungan batin pelaku dengan perbuatan yang dapat berupa kesengajaan (dolus) atau kelalaian (culpa), disertai ketiadaan alasan pemaaf (Singer, 2013; Stovba, 2022). Maka, baik dalam kerangka Islam yang menuntut pembuktian fault (Perova, 2016) maupun dalam kerangka dolus–culpa yang menuntut pembuktian bentuk kesalahan (Singer, 2013), problem evidensialnya bertemu pada satu titik: keadaan batin tidak "terlihat", sehingga harus disimpulkan melalui bukti dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan (Apriyani et al., 2024; Perova, 2016).

________________________________________

9. Kapasitas Bertanggung Jawab (Mukallaf) dan Pengecualian: Relasi Kesalahan dengan Kondisi Subjek Hukum

Dalam fiqh jināyah, jarimah dipahami sebagai perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang yang termasuk kategori mukallaf (dapat dimintai pertanggungjawaban) (Badar, 2009). Dengan kata lain, unsur subjektif (kesengajaan/kelalaian) beroperasi di atas prasyarat kapasitas subjek: seseorang harus terlebih dahulu berada dalam posisi "mampu bertanggung jawab" agar penilaian 'amd–khaṭā' benar-benar relevan untuk pemidanaan (Badar, 2009). Dalam pembahasan hukum Islam dan psikiatri forensik, selain 'amd dan khaṭā', juga disebut kategori yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana mirip dengan isu "insanity", yakni dahish (kebingungan mendadak/perplexity) dan 'atah (retardasi mental atau demensia) (Tumin & Faizuddin, 2017). Penjelasan ini menunjukkan bahwa hukum Islam mengenali kondisi-kondisi tertentu yang memengaruhi kemampuan batin subjek dalam membentuk niat kriminal, sehingga dapat berdampak pada atribusi kesalahan (Tumin & Faizuddin, 2017).

Struktur umum ini juga paralel dengan formulasi teori pertanggungjawaban dalam literatur hukum pidana yang menyatakan bahwa pemidanaan mensyaratkan: kemampuan bertanggung jawab, hubungan batin (dolus/culpa), dan ketiadaan alasan pemaaf (Singer, 2013; Stovba, 2022). Karena itu, dalam sintesis yang ketat, "kesalahan (schuld)" dalam arti pidana—baik dijelaskan melalui fiqh jināyah (mukallaf; 'amd/khaṭā') (Badar, 2009; Tumin & Faizuddin, 2017) maupun melalui dolus/culpa (Singer, 2013; Stovba, 2022)—selalu terkait dengan dua lapis pertanyaan: (i) apakah subjek memiliki kapasitas bertanggung jawab, dan (ii) bagaimana bentuk hubungan batin subjek dengan perbuatannya.

________________________________________

10. Implikasi Normatif: Perbedaan Konsekuensi Hukum antara Sengaja, Tidak Sengaja, dan Kuasi-Intensional (serta Adanya Variasi Pandangan)

Penilaian atas unsur subjektif bukan sekadar klasifikasi teoretik, melainkan berdampak pada konsekuensi hukum. Kajian yang membahas peran niat dalam kaidah hukum menegaskan bahwa niat memengaruhi akibat hukum tindakan; perubahan niat dapat mengubah hasil hukum yang dilekatkan pada suatu perbuatan (AMIN, 2023). Dalam kajian fiqh jinayah tentang delik culpa, dijelaskan bahwa pembunuhan karena kesalahan (fi qatl al-khaṭā') dikenai sanksi berupa diyat dan kafarat, dengan bentuk pengganti berupa ta'zir dan puasa, serta ada pula tambahan konsekuensi seperti pencabutan hak waris dan pencabutan hak menerima wasiat (Ahadi, 2016).

Namun, terdapat nuansa/ketegangan antarsumber yang perlu dicatat secara eksplisit: kajian lain yang membagi tindakan pembunuhan dalam 'amd, khaṭā', dan shibh al-'amd juga memuat pernyataan bahwa "all homicidal acts are punishable by death" (Tumin & Faizuddin, 2017), sementara uraian fiqh jinayah tentang qatl al-khaṭā' menekankan konfigurasi diyat–kafarat–ta'zir (bukan pemidanaan mati sebagai satu-satunya bentuk) (Ahadi, 2016). Perbedaan penekanan ini mengingatkan bahwa pemaparan mengenai sanksi dan implikasi niat dapat berbeda antarkajian, sejalan dengan kenyataan bahwa fiqh adalah hasil ijtihad dan produk pemahaman yang bisa beragam, sedangkan syariah dipahami sebagai kerangka nilai/dalil yang lebih umum (Jonas, 2021; Yanev, 2018). Karena itu, artikel ini tidak menutup perbedaan tersebut, melainkan menempatkannya sebagai catatan metodologis: analisis kesalahan (schuld) dalam hukum Islam harus memperhatikan konteks literatur, kerangka fiqh yang dipakai, dan cara masing-masing penulis memetakan intensionalitas pada konsekuensi hukum (Jonas, 2021; Tumin & Faizuddin, 2017; Yanev, 2018).

________________________________________

11. Kesimpulan

Kesalahan hukum (schuld) dalam perspektif hukum Islam, jika disintesiskan secara ketat dari sumber-sumber yang tersedia, dapat dipahami sebagai penilaian atas "keterkaitan batin" pelaku dengan perbuatan terlarang yang menentukan dapat-tidaknya pertanggungjawaban pidana, dan hal ini berpadanan analitis dengan unsur subjektif "kesengajaan (dolus) atau kelalaian (culpa)" dalam literatur hukum pidana Indonesia (Frände, 2014; Singer, 2013; Stovba, 2022). Pada level kategorisasi, hukum Islam mengenal pembagian penting terkait niat dalam tindak pidana—khususnya pada pembunuhan—yakni 'amd (sengaja), khaṭā' (tidak sengaja), dan shibh al-'amd (kuasi-intensional) (Tumin & Faizuddin, 2017), sementara kajian fiqh jinayah juga menjelaskan konsekuensi pertanggungjawaban untuk pembunuhan karena kesalahan (fi qatl al-khaṭā') melalui skema sanksi seperti diyat dan kafarat serta konsekuensi tambahan tertentu (Ahadi, 2016).

Niat (niyyah) diposisikan sangat menentukan dalam penilaian akibat hukum tindakan, baik dalam kerangka etis (hadis tentang perbuatan bergantung pada niat) maupun dalam kerangka kaidah hukum yang menegaskan perubahan niat dapat mengubah konsekuensi hukum (AMIN, 2023; Jung, 2006). Pada tataran proses, unsur batin (fault) ditegaskan harus dibuktikan dalam prosedur yurisdiksi (Perova, 2016), dan secara evidensial pembuktian niat merupakan problem klasik karena keadaan batin harus disimpulkan dari fakta-fakta eksternal (Apriyani et al., 2024). Akhirnya, prasyarat subjek yang bertanggung jawab—dalam istilah fiqh, mukallaf—serta pengakuan atas kondisi-kondisi yang memengaruhi kapasitas batin (misalnya dahish dan 'atah) menunjukkan bahwa kesalahan dalam Islam selalu terkait dengan kapasitas dan keadaan subjek, tidak hanya dengan akibat perbuatan semata (Badar, 2009; Tumin & Faizuddin, 2017).

________________________________________

Daftar Pustaka

AMIN, R. P. Z. (2023). The effect of intention in criminal cases: A comparative study in the context of Broom's legal maxims and jurisprudence rules. Russian Law Journal, 11(3). https://doi.org/10.52783/rlj.v11i3.2186

Ahadi, F. (2016). Re-formulating the observable inadequacy of the prevalent approaches followed by Islamic jurisprudence and statute law in dealing with mens rea. The Journal of Criminal Law, 80(4), 254–263. https://doi.org/10.1177/0022018316658172

Apriyani, R., Susanti, E., Erwinta, P., Sanata, K., & Edwarni, Muh. S. (2024). Criminal liability arising from medical malpractice on patients: A review from the perspective of positive law and Islamic law. Krtha Bhayangkara, 18(1), 85–106. https://doi.org/10.31599/krtha.v18i1.1615

Badar, M. (2009). Dolus eventualis and the Rome Statute without it? New Criminal Law Review, 12(3), 433–467. https://doi.org/10.1525/nclr.2009.12.3.433

Frände, D. (2014). The Nordic criminal law doctrine in a European setting – challenges and potential. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice, 2(1), 100. https://doi.org/10.15845/bjclcj.v2i1.618

Jonas, L. A. (2021). Culpability in international criminal law with regard to aiding and abetting (pp. 51–128). https://doi.org/10.1163/9789004470934_005

Jung, A. M. (2006). Actus non facit reum, nisi mens sit rea: An investigation into the treatment of mens rea in the quest to hold individuals accountable for genocide. The Eagle Feather. https://doi.org/10.12794/tef.2006.211

Perova, N. (2016). Stretching the joint criminal enterprise doctrine to the extreme: When culpability and liability do not match. International Criminal Law Review, 16(5), 761–795. https://doi.org/10.1163/15718123-01605003

Piparo, C. (2023). Criminal liability models and criminal participation in the digital environment: A modern challenge in the perspective of Italian constitutionalism. Zbornik Radova Pravnog Fakulteta Novi Sad, 57(4), 1357–1378. https://doi.org/10.5937/zrpfns57-47113

Singer, I. M. (2013). Reductio ad absurdum: The Kapo trial judgements' contribution to international criminal law jurisprudence and customary international law. Criminal Law Forum, 24(2), 235–258. https://doi.org/10.1007/s10609-013-9200-1

Stovba, O. (2022). The measure of public and private law (on material of Ukrainian legislation). Teisė, 124, 213–218. https://doi.org/10.15388/teise.2022.124.19

Tumin, T., & Faizuddin, A. (2017). Education and character building: Ethical aspects of learning from Al-Zarnūjī's Ta'līm Al-Muta'allim. Ulumuna, 21(1), 109–128. https://doi.org/10.20414/ujis.v21i1.1180

Yanev, L. (2018). On common plans and excess crimes: Fragmenting the notion of co-perpetration in international criminal law. Leiden Journal of International Law, 31(3), 693–718. https://doi.org/10.1017/s0922156518000201