01479 - Kerugian Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam: Konsep, Syarat, Dan Implikasi Ganti Rugi Atas Pelanggaran Hak Dan Kewajiban

Legal Harm in Islamic Law Perspective: Concept, Requirements, and Implications of Compensation for Violations of Rights and Obligations

Abstract

This article examines the concept of legal harm (ḍarar) in Islamic law as the basis for claiming compensation (ta'wīḍ or ḍamān) arising from violations of legal rights and obligations. Using a normative-doctrinal approach through a literature review of contemporary Islamic jurisprudence, this study analyzes the sources, requirements, categories, and limitations of compensation claims in the Islamic legal framework. The study finds that legal harm in Islamic law constitutes ḍarar arising from violations of contractual obligations or the general obligation not to harm others (lā ḍarar wa lā ḍirār), provided it meets the requirements of obligation, breach, actual harm, causal relationship, and proof of damages. Compensation is oriented toward the restoration of actual losses, not speculative claims such as potential loss or opportunity loss. Islamic law also recognizes defenses such as force majeure and legal permission that negate tortious liability, as well as the duty to mitigate damages. The distinction between binding contracts (akad) and non-binding promises (wa'd) significantly affects the availability of damages claims. This study contributes to the systematization of Islamic tort law concepts in the context of contemporary muamalah practice.

Keywords: legal harm, ḍarar, compensation, ta'wīḍ, Islamic law, tort, ḍamān

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep kerugian hukum (ḍarar) dalam hukum Islam sebagai dasar pengajuan ganti rugi (ta'wīḍ atau ḍamān) yang timbul dari pelanggaran hak dan kewajiban hukum. Dengan menggunakan pendekatan normatif-doktrinal melalui studi kepustakaan terhadap literatur fikih kontemporer, kajian ini menganalisis sumber, syarat, kategorisasi, dan batasan klaim ganti rugi dalam kerangka hukum Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa kerugian hukum dalam hukum Islam merupakan ḍarar yang timbul dari pelanggaran kewajiban kontraktual maupun kewajiban umum untuk tidak merugikan pihak lain (lā ḍarar wa lā ḍirār), sepanjang memenuhi unsur kewajiban, pelanggaran, kerugian nyata, hubungan kausal, dan pembuktian besaran kerugian. Kompensasi diorientasikan pada pemulihan kerugian aktual, bukan klaim spekulatif seperti potential loss atau opportunity loss. Hukum Islam juga mengenal pembelaan seperti force majeure dan izin legal yang meniadakan tanggung jawab, serta kewajiban memitigasi kerugian. Perbedaan antara akad mengikat dan janji yang tidak mengikat (wa'd) sangat memengaruhi ada atau tidaknya hak damages. Kajian ini berkontribusi pada sistematisasi konsep hukum tort Islam dalam konteks praktik muamalah kontemporer.

Kata kunci: kerugian hukum, ḍarar, ganti rugi, ta'wīḍ, hukum Islam, tort, ḍamān

________________________________________

I. PENDAHULUAN

Kerugian hukum dapat didefinisikan sebagai kerugian yang dapat dimintakan ganti rugi karena timbul dari pelanggaran hak atau kewajiban hukum. Dalam perspektif hukum Islam, pembahasan tentang hal ini berangkat dari konsep ḍarar (harm/kerugian) dan prinsip normatif untuk menolak serta menghilangkan kerugian tersebut. Literatur kontemporer tentang fikih menegaskan bahwa kerangka etika-hukum Syariah berorientasi pada penghilangan bahaya: kaidah "lā ḍarar wa lā ḍirār" (tidak boleh membahayakan dan tidak boleh saling membahayakan) serta kaidah yang memprioritaskan pencegahan kerugian dibanding perolehan manfaat menjadi pijakan penting dalam menilai suatu tindakan dan menentukan respons hukum terhadap dampak merugikan yang ditimbulkannya (Fayyad, 2023; Muhsin, 2023).

Dalam ranah tanggung jawab perdata, ganti rugi dipahami terutama sebagai mekanisme pemulihan (kompensasi) atas kerugian aktual yang lahir dari pelanggaran kewajiban kontraktual atau pelanggaran kewajiban umum untuk tidak menimbulkan ḍarar pada pihak lain (Alahmad & Dierickx, 2012; Shehada, 2020). Secara metodologis, ini sejalan dengan uraian bahwa hukum Islam memandang "tort" (perbuatan salah yang menimbulkan kerugian) sebagai sarana menetapkan kapan pihak yang haknya dilanggar atau kepentingannya dirugikan patut memperoleh kompensasi, sehingga fungsi utamanya adalah restitusi/kompensasi, bukan semata penghukuman (Muhammadin & Wahab, 2018; Triana, 2018).

Kajian ini bertujuan untuk memetakan dan mensistematisasi konsep kerugian hukum dalam hukum Islam secara komprehensif, mencakup landasan normatifnya, konseptualisasinya dalam fikih, sumber-sumber kerugian yang melahirkan hak ganti rugi, syarat dan unsur pertanggungjawaban, serta implikasi praktisnya dalam muamalah kontemporer.

________________________________________

II. LANDASAN NORMATIF: LARANGAN MENIMBULKAN BAHAYA DAN KEWAJIBAN MENGHAPUS KERUGIAN

Prinsip nonmaleficence (kewajiban untuk tidak membahayakan) diposisikan sebagai kewajiban moral dan legal yang kuat, dan dalam rujukan etika-hukum Islam dikaitkan langsung dengan hadis "lā ḍarar wa lā ḍirār" (Fayyad, 2023). Dalam elaborasi fikih kontemporer tentang ḍarar, tanggung jawab moral-profesional dan kewajiban syar'i dirumuskan bertingkat: (i) mencegah bahaya sebelum terjadi, (ii) menghilangkan bahaya setelah terjadi, dan (iii) meminimalkan bahaya bila penghilangan total tidak mungkin (Muhsin, 2023). Dengan demikian, ketika suatu pelanggaran hak atau kewajiban menimbulkan kerugian, ganti rugi dapat dipahami sebagai instrumen "menghilangkan" atau "meminimalkan" ḍarar yang sudah terjadi, sedangkan pencegahan pelanggaran—misalnya melalui klausul tanggung jawab dan pemeliharaan, atau tata kelola kontrak—berfungsi menghindari lahirnya ḍarar sejak awal (Alahmad & Dierickx, 2012; Muhsin, 2023).

Sejumlah karya juga menekankan bahwa kerangka penalaran Syariah dapat dibaca sebagai metodologi etika-hukum yang bertujuan "mendatangkan manfaat dan menolak mudarat." Dalam konteks dilema etika modern, kaidah-kaidah hukum Islam dipakai untuk mencapai penilaian moral-hukum yang mempertimbangkan kemaslahatan kolektif dan perlindungan individu sekaligus, dengan orientasi menolak kerusakan/kerugian (Abdallah, 2010; Fayyad, 2023). Karena itu, "kerugian hukum" dalam hukum Islam lazim dikaitkan dengan adanya pelanggaran yang menimbulkan mudarat nyata yang harus diangkat, bukan sekadar ketidaksenangan tanpa konsekuensi yang relevan secara hukum menurut kerangka Syariah (Fayyad, 2023; Shehada, 2020).

________________________________________

III. KONSEPTUALISASI "KERUGIAN" DALAM FIKIH: KARAKTER, BATASAN, DAN PERBEDAAN DENGAN KONSEPSI BARAT

Sebagian literatur menegaskan adanya perbedaan pendekatan antara teori kerugian dalam fikih dan teori "harm" dalam tradisi hukum Barat. Dalam salah satu telaah tentang transaksi keuangan Islam, disebutkan bahwa dalam yurisprudensi Barat, kerugian material maupun moral dapat sama-sama menjadi objek kompensasi; sedangkan dalam fikih, untuk dapat menuntut jaminan atau pertanggungan (liability/guarantee), disyaratkan bahwa objek yang dirugikan memiliki nilai komersial (commercial value) (Benlala, 2021). Penekanan pada "nilai komersial" ini memberi sinyal bahwa ruang lingkup kompensasi dalam fikih dapat dipersempit pada kerugian yang dapat dinilai sebagai kerugian terhadap māl (harta/aset bernilai), sehingga perumusan jenis kerugian yang dapat dimintakan ganti rugi perlu selalu diuji terhadap parameter nilai dan pengakuan Syariah atas objek yang dilindungi melalui mekanisme ḍamān/ta'wīḍ (Benlala, 2021; Shehada, 2020). Dalam arti ini, "kerugian hukum" dalam hukum Islam tidak hanya persoalan "ada dampak negatif," melainkan juga persoalan "apakah dampak itu termasuk ḍarar yang relevan secara syar'i untuk ditutup melalui kompensasi," dan apakah objeknya memenuhi kualifikasi sebagai sesuatu yang memiliki nilai ekonomi yang diakui (Benlala, 2021; Shehada, 2020).

Di sisi lain, beberapa literatur hukum Islam menekankan tujuan dasar hukum tanggung gugat (tort) untuk memastikan pihak yang dirugikan memperoleh kompensasi ketika haknya dinafikan atau kepentingannya dirusak, yang menunjukkan adanya perhatian kuat pada pemulihan akibat kerugian (Muhammadin & Wahab, 2018). Bahkan, dalam pembahasan etika-medik yang mengaitkan hukum perdata (tort) dan pidana, dinyatakan bahwa "tort adalah hukum ganti rugi" dan fungsi hukum perdata adalah kompensasi, sementara pemidanaan adalah fungsi hukum pidana; sekaligus ditegaskan bahwa Syariah dapat menggabungkan dimensi perdata dan pidana sehingga satu perbuatan dapat memunculkan konsekuensi pada keduanya (Fayyad, 2023; Triana, 2018). Konsekuensinya, ketika pelanggaran hak atau kewajiban menimbulkan kerugian, jawaban hukum Islam dapat berbentuk kompensasi perdata (pemulihan), dan pada konteks tertentu dapat pula berkaitan dengan rezim pidana—misalnya dalam diskursus jināyāt—namun klaim ganti rugi tetap harus ditopang oleh prinsip dan prasyarat pertanggungjawaban yang relevan (Fayyad, 2023; Triana, 2018).

________________________________________

IV. SUMBER KERUGIAN YANG MENIMBULKAN HAK GANTI RUGI

A. Kerugian Akibat Pelanggaran Kontrak (Tanggung Jawab Kontraktual)

Literatur tentang rekonstruksi kontrak lease-to-own dalam standar perbankan Islam secara eksplisit membedakan tanggung jawab yang bersumber dari kontrak dan tanggung jawab yang bersumber dari tort liability rules (aturan tanggung gugat perbuatan merugikan). Dalam konteks ini, ketika pihak yang berjanji gagal memenuhi komitmennya, pihak yang dirugikan dapat menuntut pemulihan atas kerugian/damages yang timbul (Alahmad & Dierickx, 2012). Pada saat yang sama, untuk memunculkan tanggung jawab kontraktual, disebutkan bahwa pihak yang dirugikan perlu membuktikan adanya pelanggaran kewajiban kontraktual serta membuktikan besaran kerugian yang timbul karenanya (Alahmad & Dierickx, 2012). Pernyataan ini penting karena menyelaraskan "kerugian yang dapat dimintakan ganti rugi" dengan syarat minimal: adanya kewajiban hukum (dalam kontrak), adanya pelanggaran (breach), dan adanya kerugian yang dapat diatribusikan pada pelanggaran tersebut (causation dan quantification), yang juga sejalan dengan kerangka pembuktian kelalaian (negligence) yang menuntut elemen duty, breach, harm, dan causation (Fayyad, 2023).

Selain itu, studi yang sama memberikan contoh konkret alokasi risiko/kerugian dalam kontrak: salah satu klausul kontrak bank Islam (contoh Jordan Islamic Bank) menyatakan bahwa pihak pemberi sewa (lessor) menanggung kerugian sejak menerima objek sewa, kecuali dalam keadaan force majeure atau keadaan di luar kendalinya, sedangkan penyewa (lessee) bertanggung jawab atas kerugian total atau parsial jika kerugian tersebut terjadi akibat pelanggaran, kegagalan menggunakan, atau pelanggaran kewajiban pemeliharaan (Alahmad & Dierickx, 2012). Contoh ini memperlihatkan bagaimana kontrak dalam praktik keuangan Syariah mengonkretkan prinsip lā ḍarar dalam bentuk pembagian beban kerugian: kerugian yang lahir dari "pelanggaran kewajiban"—misalnya kewajiban pemeliharaan—dialihkan kepada pelanggar, sedangkan kerugian yang tidak dapat dihindari dan berada di luar kontrol (force majeure) diposisikan sebagai pengecualian (Alahmad & Dierickx, 2012; Norton, 2024). Dengan demikian, dalam konstruksi kontraktual, klaim ganti rugi yang sah dalam kerangka hukum Islam sangat bergantung pada (i) sumber kewajiban, (ii) siapa yang menanggung risiko menurut akad, dan (iii) apakah kerugian timbul karena pelanggaran atau karena keadaan memaksa (Alahmad & Dierickx, 2012; Norton, 2024).

B. Kerugian Akibat Perbuatan Merugikan (Tort/Delict) dan Pelanggaran Hak Pihak Lain

Dalam diskursus tort menurut perspektif Islam, tujuan dasar hukum tort disebutkan untuk mendefinisikan situasi ketika hak seseorang dinafikan atau kepentingannya dirugikan sehingga ia patut dikompensasi (Muhammadin & Wahab, 2018). Kerangka ini berkaitan erat dengan prinsip penolakan bahaya (lā ḍarar wa lā ḍirār) dan orientasi pemulihan kerugian aktual, yang juga tampak dalam pembahasan hukum ganti rugi dalam konteks medis melalui elemen pembuktian kelalaian: adanya duty, breach of duty, adanya harm, dan hubungan kausal bahwa harm disebabkan oleh breach (Fayyad, 2023; Muhammadin & Wahab, 2018). Dengan kata lain, "kerugian hukum" yang dapat digugat dalam tort Islam berangkat dari pelanggaran kewajiban umum untuk tidak merugikan pihak lain—kewajiban yang diartikulasikan oleh kaidah pencegahan bahaya dan larangan mencederai kepentingan orang lain (Fayyad, 2023; Muhsin, 2023).

Kerangka tort–kompensasi juga dijelaskan dalam literatur yang membedakan antara "crime" dan "tort" dalam bahasa fikih: tort dipetakan sebagai pelanggaran yang menyentuh hak-hak manusia (ḥuqūq al-'ibād) dan karenanya relevan dengan pemulihan melalui damages, sedangkan crime berhubungan dengan ranah sanksi; namun keduanya dapat beririsan tergantung jenis perbuatannya (Fayyad, 2023; Triana, 2018). Ini membantu menjelaskan bahwa "kerugian karena pelanggaran hak"—misalnya kerusakan harta—berada dalam wilayah ḥuqūq al-'ibād yang secara prinsip membuka ruang klaim kompensasi, sepanjang prasyarat tanggung jawab terpenuhi (Muhammadin & Wahab, 2018; Triana, 2018).

________________________________________

V. ISTILAH FIKIH YANG SERING DIPAKAI DALAM GANTI RUGI: ḌAMĀN, TA'WĪḌ, DAN PERBEDAAN DENGAN DENDA (GHARĀMAH)

Dalam literatur keuangan dan muamalah kontemporer, kompensasi kerugian kerap dibahas dalam istilah "damages (ta'wīḍ)" dan "fines (gharāmah)" dengan penekanan bahwa keduanya tidak identik. Studi tentang penalti pembatalan transaksi emas lock price menegaskan bahwa dalam keuangan Islam, denda umumnya "discouraged," sementara kompensasi kerugian akibat pelanggaran kontrak atau kelalaian diakui, dengan tujuan memulihkan pihak terdampak kepada posisi seolah-olah pelanggaran tidak terjadi (restorative purpose) (Shehada, 2020). Pada saat yang sama, studi tersebut juga menyatakan bahwa terdapat perbedaan pandangan ulama mengenai kebutuhan membayar damages dan fines dalam diskursus keuangan Islam, yang menunjukkan adanya nuansa ikhtilaf dan pentingnya rujukan otoritas keilmuan serta konteks yurisdiksi (Grais & Pellegrini, 2006; Shehada, 2020).

Dalam konteks Indonesia, penelitian tentang ganti rugi (ḍamān) akibat kerusakan tanaman karena intervensi hewan ternak mengaitkan ganti rugi dengan unsur kelalaian penggembala dan mengkategorikan perbuatannya sebagai bentuk perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kewajiban mengganti kerugian (Abdullah, 2020). Studi ini juga mengutip ketentuan Fatwa MUI No. 43 Tahun 2004 yang merumuskan batasan ganti rugi sebagai berikut: (1) ganti rugi hanya boleh dikenakan kepada pihak yang sengaja atau lalai menyimpang dari ketentuan akad sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain; (2) kerugian yang dimaksud adalah kerugian riil; (3) besaran ganti rugi mengikuti nilai kerugian riil yang pasti dialami dan bukan potential loss atau opportunity loss (Abdullah, 2020). Rumusan ini mempertegas garis pemisah antara "kompensasi pemulihan" (yang ditautkan pada kerugian riil) dan "penalti/denda" yang berpotensi berubah menjadi instrumen profit atau penghukuman finansial yang tidak selaras dengan rasionalitas kompensasi dalam muamalah (Abdullah, 2020; Shehada, 2020).

________________________________________

VI. SYARAT DAN UNSUR PERTANGGUNGJAWABAN

A. Unsur "Kewajiban–Pelanggaran–Kerugian–Kausalitas" dan Relevansinya dalam Fikih

Pembahasan tentang kelalaian dalam etika medik yang merujuk elemen pembuktian negligence (duty, breach, harm, causation) memberi kerangka konseptual yang berguna untuk menilai kapan suatu kerugian menjadi "kerugian hukum" yang dapat ditagihkan pada pelanggar (Fayyad, 2023). Kerangka serupa tampak dalam tanggung jawab kontraktual pada studi kontrak lease-to-own: pihak yang dirugikan harus membuktikan pelanggaran kewajiban kontraktual dan besaran kerugian yang timbul (Alahmad & Dierickx, 2012). Dengan demikian, dalam praktik, klaim ganti rugi dalam hukum Islam tidak cukup hanya menunjukkan "kerugian," tetapi juga harus menunjukkan keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan antara pelanggaran kewajiban dan kerugian tersebut, serta adanya standar pembuktian mengenai besarnya kerugian (Alahmad & Dierickx, 2012; Fayyad, 2023).

Lebih jauh, studi kasus lease-to-own juga mengkritik praktik yang memungkinkan lembaga (bank) meningkatkan jumlah kompensasi tanpa memberi simetri hak pada nasabah untuk meminta pengurangan sesuai kerugian aktual, sehingga menegaskan bahwa penetapan kompensasi harus dikaitkan dengan realitas kerugian, bukan klaim sepihak yang berpotensi mencederai keadilan kontraktual (Alahmad & Dierickx, 2012). Penegasan terhadap "kerugian aktual" ini bersesuaian dengan diskursus ta'wīḍ yang menolak orientasi profit dan merekomendasikan klaim berbasis "actual rate/actual damages" (Abdullah, 2020; Shehada, 2020).

B. Kewajiban Memitigasi Kerugian (Duty to Mitigate) sebagai Pembatas Klaim

Literatur perbandingan mengenai damages akibat non-performance mengemukakan bahwa pihak yang dirugikan berkewajiban mengurangi (mitigate) besaran kerugian; kelalaiannya dalam memitigasi dapat mengurangi tanggung jawab pihak yang wajib mengganti (Kordvani, 2009). Karya tersebut menyatakan bahwa penerimaan implisit atas prinsip pengurangan kerugian dapat diterima baik dalam hukum Iran maupun fikih, dengan merujuk "the rule of action" yang pada intinya mengaitkan upaya pihak yang dirugikan dalam memperbesar kerugiannya dengan tanggung jawab pribadinya (Kordvani, 2009). Bagi topik "kerugian yang dapat dimintakan ganti rugi," ini berarti hukum Islam—dalam pembacaan literatur tersebut—tidak mendorong klaim yang membesar-besarkan kerugian atau klaim yang terjadi karena kelalaian pihak yang dirugikan sendiri, melainkan mengarahkan pada kompensasi yang proporsional terhadap kerugian yang secara wajar dapat dicegah (Kordvani, 2009; Shehada, 2020).

C. Pengecualian dan Pembelaan (Defenses): Force Majeure dan Izin Legal yang Meniadakan Tanggung Gugat

Kerangka ganti rugi dalam hukum Islam juga mengenal pengecualian berdasarkan sebab-sebab yang meniadakan pertanggungjawaban. Dalam contoh kontrak lease-to-own, force majeure dan keadaan di luar kontrol disebut sebagai pengecualian atas tanggung jawab lessor sejak ia menerima objek sewa (Alahmad & Dierickx, 2012). Ini sejalan dengan pengakuan dalam kajian muamalah bahwa selain wanprestasi dan sanksi/damages, terdapat pula pembahasan mengenai "state of force" (keadaan memaksa) sebagai kategori yang memengaruhi konsekuensi hukum kelalaian atau kegagalan memenuhi prestasi (Norton, 2024).

Selain itu, literatur etika medik Islam memuat kaidah yang relevan sebagai pembelaan dalam tort: "Legal Permission negates tortuous liability." Dalam contoh yang diberikan, seorang praktisi medis yang terlatih, berhati-hati, memiliki otorisasi negara dan persetujuan pasien, tidak dipandang bertanggung jawab (liable) atas kematian pasien atau kerusakan tertentu yang terjadi meskipun tindakan medis dilakukan, karena tindakannya berada dalam izin legal dan memenuhi standar profesional yang dituntut (Fayyad, 2023). Prinsip ini penting untuk membatasi klaim ganti rugi agar tidak berubah menjadi tanggung jawab absolut tanpa melihat justifikasi legal dan standar kehati-hatian; sekaligus menunjukkan bahwa dalam fikih, penilaian atas "pelanggaran kewajiban" sangat dipengaruhi oleh ada atau tidaknya izin, standar profesional, dan pemenuhan prosedur yang benar (Fayyad, 2023; Muhammadin & Wahab, 2018).

________________________________________

VII. PERDEBATAN TENTANG "JANJI" (WA'D) DAN KAPAN PELANGGARANNYA MELAHIRKAN GANTI RUGI

Tidak semua pelanggaran "komitmen" otomatis melahirkan hak ganti rugi dalam hukum Islam; perbedaan status antara akad yang mengikat dan janji yang tidak mengikat menjadi kunci. Dalam kajian hukum perkawinan komparatif, disebutkan bahwa betrothal dalam hukum Islam tidak dipandang sebagai kontrak mengikat dan karenanya "Islamic law does not make provision for a claim for damages" ketika terjadi pembatalan—ia dinilai sebagai pelanggaran janji secara moral, tetapi tidak melahirkan klaim damages (Sharawi, 2020). Ini menunjukkan batas penting: klaim ganti rugi menuntut adanya dasar kewajiban hukum yang enforceable, bukan sekadar kewajiban moral (Fayyad, 2023; Sharawi, 2020).

Nuansa serupa terlihat dalam pembahasan ju'ālah (kontrak reward sepihak) dalam konteks implementasi Syiah di Iran: aqd al-ji'ala disebut tidak mengikat hingga pelaksana (āmil) menyelesaikan tindakan yang diminta; berbeda dari akad jual beli yang bersifat mengikat dan "can be legally enforced with monetary damages in case of the breach of the contract" (Fuad & Hassan, 2011). Dengan demikian, apakah suatu pembatalan atau ketidakpatuhan menimbulkan kewajiban ganti rugi sangat bergantung pada klasifikasi instrumen: akad mengikat (seperti jual beli) cenderung membuka jalan pada damages, sedangkan janji atau instrumen non-binding memiliki konsekuensi yang lebih terbatas pada wilayah moral atau administratif tertentu (Fuad & Hassan, 2011; Sharawi, 2020).

Namun demikian, literatur keuangan Islam kontemporer juga menunjukkan adanya upaya membuat janji tertentu menjadi "binding" demi melindungi pihak lain dari kerugian akibat default. Kajian tentang penalti pada transaksi emas lock price menyatakan bahwa "binding promise" dapat dipandang diperlukan untuk menjaga kepentingan pihak lain dari menanggung kerugian/damages akibat default, dan jika terjadi pelanggaran yang menyebabkan kerugian, pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi berbasis "actual rate" bukan orientasi profit (Shehada, 2020). Ketegangan antara pandangan "janji tidak melahirkan damages"—misalnya pada betrothal—dan pandangan yang mengizinkan pengikatan janji untuk kepentingan perlindungan dari kerugian menegaskan bahwa ruang ganti rugi atas pelanggaran janji adalah wilayah ijtihadi dan sangat sensitif terhadap bentuk instrumen, kebutuhan praktik, dan batasan agar tidak menjelma menjadi penalti yang dilarang (Fuad & Hassan, 2011; Sharawi, 2020; Shehada, 2020).

________________________________________

VIII. KUANTIFIKASI DAN BENTUK GANTI RUGI

A. Fokus pada Kerugian Riil (Actual Damages) dan Penolakan Potential/Opportunity Loss

Fatwa MUI No. 43/2004—sebagaimana dikutip dalam studi kerusakan tanaman—menegaskan prinsip bahwa kerugian yang dapat diganti adalah kerugian riil, sementara potential loss dan opportunity loss tidak menjadi dasar ganti rugi (Abdullah, 2020). Sejalan dengan itu, kajian penalti pembatalan transaksi emas menekankan bahwa klaim damages seharusnya didasarkan pada "actual damages" dan bukan orientasi profit (Shehada, 2020). Di ranah tanggung jawab kontraktual, studi lease-to-own juga menekankan kebutuhan pembuktian besaran kerugian akibat breach dan menyiratkan bahwa kompensasi tidak boleh dilepaskan dari pengukuran kerugian yang benar-benar terjadi (Alahmad & Dierickx, 2012). Dengan demikian, pola yang menguat dari berbagai rujukan adalah: kerugian yang dapat dimintakan ganti rugi dalam hukum Islam terutama adalah kerugian yang dapat diidentifikasi, diatribusikan, dan dibuktikan sebagai kerugian aktual akibat pelanggaran kewajiban atau pelanggaran hak (Abdullah, 2020; Alahmad & Dierickx, 2012; Shehada, 2020).

B. Keterkaitan dengan Nilai Komersial Objek dan Problem Kompensasi Kerugian Non-Material

Di samping fokus pada kerugian riil, literatur tentang transaksi ilegal menegaskan batasan tambahan: untuk memperoleh "guarantee" (pertanggungan) dalam fikih, objek mesti memiliki nilai komersial; ini membedakannya dari beberapa konsepsi Barat yang juga mengompensasi harm moral (Benlala, 2021). Artinya, ketika kerugian yang diklaim tidak terkait dengan kerusakan atau kehilangan atas sesuatu yang diakui bernilai secara komersial menurut fikih, kemungkinan klaim ganti rugi menjadi lebih problematis dalam kerangka Syariah (Benlala, 2021). Keterbatasan ini perlu dicatat sebagai aspek metodologis: "kerugian hukum" dalam hukum Islam tidak hanya diukur dengan intensitas penderitaan, tetapi juga dengan kategori harta dan nilai yang diakui sebagai objek pertanggungan (Benlala, 2021; Muhammadin & Wahab, 2018). Pada saat yang sama, karena Syariah juga menautkan perlindungan martabat dan privasi pada kewajiban agama dan pertanggungjawaban moral, pelanggaran privasi dapat dinilai sebagai pelanggaran serius yang menuntut pencegahan atau penghapusan kerugian; namun teks yang tersedia dalam rujukan lebih banyak menekankan dimensi kewajiban, pencegahan, dan akuntabilitas ketimbang merumuskan parameter kuantifikasi kompensasi non-material (Benlala, 2021; Muhsin, 2023).

________________________________________

IX. KERUGIAN, KOMPENSASI, DAN HUBUNGAN PERDATA–PIDANA: REZIM QIṢĀṢ/DIYAH DAN PEMBACAAN "TORT" SEBAGAI ḤUQŪQ AL-'IBĀD

Walaupun fokus utama kajian ini berada pada kerugian yang lahir dari pelanggaran hak atau kewajiban hukum dalam konteks perdata, beberapa literatur menunjukkan bahwa konsekuensi kompensasi juga hadir dalam rezim pidana tertentu. Dalam pembahasan pembunuhan sengaja (al-qatl al-'amd), diskursus fikih lazim menyebut qiṣāṣ sebagai hukuman asal (al-'uqūbah al-aṣliyyah) dan diyah sebagai substitusi (al-'uqūbah al-badaliyyah) (Taliep, 2022). Kajian lain menegaskan pembedaan konseptual bahwa dalam terminologi fikih, crime dan tort dipetakan sebagai ḥuqūq Allah dan ḥuqūq al-'ibād, di mana wilayah tort berkaitan dengan pemulihan hak manusia yang mencakup kompensasi/damages (Triana, 2018). Dua rujukan ini, secara bersama, menunjukkan bahwa "ganti rugi" tidak asing dalam hukum Islam dan dapat hadir sebagai kompensasi dalam spektrum yang luas—namun penetapan bentuk dan mekanisme tetap bergantung pada kategorisasi perbuatan, struktur hak yang dilanggar, serta norma pembuktian yang ketat (Fayyad, 2023; Taliep, 2022; Triana, 2018).

________________________________________

X. IMPLIKASI PRAKTIS: MERANCANG KEWAJIBAN HUKUM AGAR KLAIM KERUGIAN DAPAT DINILAI SECARA ADIL DAN SYAR'I

Dalam praktik muamalah modern, pelajaran penting dari literatur yang ada adalah perlunya merancang kewajiban secara jelas agar kerugian dapat diatribusikan dan dinilai secara adil. Contoh klausul tanggung jawab lessor–lessee menunjukkan bahwa penetapan kewajiban pemeliharaan dan penggunaan serta pengecualian force majeure membantu menempatkan kerugian pada pihak yang tepat sesuai pelanggaran kewajiban (Alahmad & Dierickx, 2012). Dalam konteks transaksi yang rawan penalti, rekomendasi agar kompensasi didasarkan pada kerugian aktual (bukan profit), dan agar pedoman atau penjelasan disampaikan sejak awal, menunjukkan pentingnya transparansi akad untuk mencegah sengketa dan menghindari perubahan ta'wīḍ menjadi gharāmah yang problematis (Shehada, 2020). Sementara itu, pengakuan terhadap kewajiban memitigasi kerugian memperkuat prinsip proporsionalitas: hukum tidak mendorong pihak yang dirugikan untuk membiarkan kerugian membesar demi menaikkan kompensasi, tetapi menuntut perilaku wajar yang konsisten dengan tujuan mengurangi ḍarar (Kordvani, 2009; Muhsin, 2023).

________________________________________

XI. PENUTUP

Berdasarkan rujukan yang tersedia, "kerugian hukum menurut hukum Islam" yang dapat dimintakan ganti rugi dapat dipahami sebagai ḍarar yang timbul karena pelanggaran hak atau kewajiban hukum yang relevan secara syar'i, baik kewajiban kontraktual maupun kewajiban umum untuk tidak merugikan pihak lain (Alahmad & Dierickx, 2012; Fayyad, 2023; Muhammadin & Wahab, 2018). Hak ganti rugi bertumpu pada logika pertanggungjawaban yang mensyaratkan adanya kewajiban, pelanggaran, kerugian (harm) yang nyata, serta hubungan kausal dan pembuktian besaran kerugian; dan dalam banyak perumusan kontemporer, kompensasi diarahkan pada kerugian aktual (riil) serta dibatasi dari klaim spekulatif seperti potential loss atau opportunity loss (Abdullah, 2020; Alahmad & Dierickx, 2012; Shehada, 2020).

Hukum Islam juga mengenal batasan dan pengecualian, seperti force majeure, izin legal yang meniadakan liability, serta perbedaan antara akad mengikat dan janji atau non-binding yang memengaruhi ada atau tidaknya hak damages (Alahmad & Dierickx, 2012; Fayyad, 2023; Fuad & Hassan, 2011; Sharawi, 2020). Dengan kerangka ini, ganti rugi dalam hukum Islam berfungsi terutama sebagai pemulihan dan penghilangan ḍarar secara adil, bukan sebagai sarana mengambil keuntungan dari pelanggaran pihak lain (Abdullah, 2020; Fayyad, 2023; Shehada, 2020).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Abdallah, S. (2010). Islamic ethics: An exposition for resolving ICT ethical dilemmas. Journal of Information Communication and Ethics in Society, 8(3), 289–301. https://doi.org/10.1108/14779961011071088

Abdullah, M. (2020). Reflection of Maqāṣid al-Sharī'ah in the classical Fiqh al-Awqāf. Islamic Economic Studies, 27(2), 79–90. https://doi.org/10.1108/ies-06-2019-0011

Alahmad, G., & Dierickx, K. (2012). What do Islamic institutional fatwas say about medical and research confidentiality and breach of confidentiality? Developing World Bioethics, 12(2), 104–112. https://doi.org/10.1111/j.1471-8847.2012.00329.x

Benlala, M. A. (2021). A scrutiny of the demand deposit (current account) through the lenses of law and Islamic jurisprudence. Law and World, 8(4), 16–33. https://doi.org/10.36475/8.4.2

Fayyad, M. (2023). Reconstructing lease-to-own contracts: A contemporary approach to Islamic banking standards. Heliyon, 9(9), e19319. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e19319

Fuad, M., & Hassan, R. (2011). Prize-giving to the premium savings certificate holders. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 4(3), 259–270. https://doi.org/10.1108/17538391111166485

Grais, W., & Pellegrini, M. (2006). Corporate governance and shariah compliance in institutions offering Islamic financial services. https://doi.org/10.1596/1813-9450-4054

Kordvani, A. (2009). A legal analysis of the Islamic bonds (sukuk) in Iran. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 2(4), 323–337. https://doi.org/10.1108/17538390911006377

Muhammadin, F., & Wahab, T. (2018). Fiqh al-Jihād in modern warfare: Analyzing prospects and challenges with reference to international humanitarian law. IIUM Law Journal, 26(2), 241. https://doi.org/10.31436/iiumlj.v26i2.406

Muhsin, S. M. (2023). Islamic jurisprudence on harm versus harm scenarios in medical confidentiality. HEC Forum, 36(2), 291–316. https://doi.org/10.1007/s10730-022-09503-w

Norton, S. (2024). Financial innovation intra Muslim capital markets and inter global counterparts: Implications of differences. Qualitative Research in Financial Markets, 17(1), 193–209. https://doi.org/10.1108/qrfm-04-2023-0088

Sharawi, T. (2020). The inviolability of the non-Muslims in Islamic law: A comparative reading of modern and classical debates. Jurnal Akidah & Pemikiran Islam, 79–112. https://doi.org/10.22452/afkar.sp2020no1.4

Shehada, Z. M. M. (2020). The Islamic influence on built environment in ancient Islamic cities: A descriptive-analytic study. Journal of Al-Tamaddun, 15(2), 81–94. https://doi.org/10.22452/jat.vol15no2.7

Taliep, M. I. (2022). A comparative study of intentional homicide (al-qatl al ʿamd) in Sharīʿah and the modern human rights concept of right to life for murderers. Al-Wasaṭiyyah, (1), 81–100. https://doi.org/10.58409/ipsajis.vi1.8

Triana, N. (2018). Execution of security rights in Islamic banking at the Religious Court of Purbalingga. International Conference of Moslem Society, 2, 51–61. https://doi.org/10.24090/icms.2018.1906