01478 - Keputusan Tata Usaha Negara dalam Perspektif Hukum Islam

Abstract

State Administrative Decisions (Keputusan Tata Usaha Negara/KTUN) in Indonesian positive law are defined as written determinations issued by state administrative bodies or officials, concrete, individual, and final in nature, and producing legal consequences for individuals or private legal entities. This article examines KTUN through the evaluative lens of Islamic law, particularly fiqh siyasah and siyāsah syar'iyyah, without replacing its juridical definition. Using a normative-evaluative approach grounded in the principles of maṣlaḥah mursalah, maqāṣid al-syarī'ah, and good governance in the Islamic perspective, this article argues that a KTUN aligned with Islamic values must not only satisfy formal legal elements but also manifest amanah (trustworthiness), accountability, transparency, deliberation (musyawarah), justice, and public benefit (maṣlaḥah). Furthermore, the judicial review mechanism through the Administrative Court (PTUN) is functionally analogous to the Islamic tradition of wilāyat al-maẓālim as a corrective forum for citizens harmed by administrative decisions. The article concludes that Islamic law provides a substantive-ethical framework for evaluating KTUN beyond mere procedural compliance, directing administrative decisions toward the genuine realization of justice and public welfare.

Keywords: Keputusan Tata Usaha Negara, Islamic Law, Fiqh Siyasah, Maṣlaḥah, Good Governance

________________________________________

Abstrak

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dalam hukum positif Indonesia didefinisikan sebagai penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Artikel ini mengkaji KTUN melalui kerangka evaluatif hukum Islam, khususnya fiqh siyasah dan siyāsah syar'iyyah, tanpa menggantikan definisi yuridisnya. Dengan menggunakan pendekatan normatif-evaluatif yang berlandaskan prinsip maṣlaḥah mursalah, maqāṣid al-syarī'ah, dan good governance dalam perspektif Islam, artikel ini berargumen bahwa KTUN yang selaras dengan nilai Islam tidak cukup hanya memenuhi unsur formal, tetapi juga harus memanifestasikan amanah, akuntabilitas, transparansi, musyawarah, keadilan, dan kemaslahatan publik. Mekanisme pengujian melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) secara fungsional analog dengan tradisi wilāyat al-maẓālim sebagai forum koreksi bagi warga yang dirugikan keputusan administrasi. Artikel ini menyimpulkan bahwa hukum Islam menyediakan kerangka substantif-etis untuk mengevaluasi KTUN melampaui kepatuhan prosedural semata, mengarahkan keputusan administrasi pada perwujudan keadilan dan kemaslahatan nyata bagi warga.

Kata Kunci: Keputusan Tata Usaha Negara, Hukum Islam, Fiqh Siyasah, Maṣlaḥah, Good Governance

________________________________________

1. Pendahuluan: KTUN sebagai Tindakan Hukum Administrasi dan Relevansi Perspektif Hukum Islam

Dalam negara hukum, tindakan pemerintah—termasuk keputusan administrasi—dituntut berlandaskan hukum yang berlaku, karena tindakan pemegang kekuasaan harus didasarkan pada aturan hukum atau peraturan perundang-undangan (Hartati, 2020). Di Indonesia, KTUN merupakan bentuk tindakan hukum administrasi yang secara konseptual dirancang agar dapat diuji melalui mekanisme peradilan tata usaha negara (PTUN) sebagai sarana perlindungan hukum terhadap warga (pencari keadilan) melalui pengujian keabsahan keputusan administrasi, baik terhadap peraturan perundang-undangan maupun terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) (Warjiyati, 2018). Dengan demikian, KTUN bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen kekuasaan yang memproduksi akibat hukum, sehingga aspek legitimasi, prosedur, substansi, dan kontrol terhadap penyalahgunaan wewenang menjadi isu sentral (Warjiyati, 2018).

Membaca KTUN "menurut hukum Islam" dalam konteks sumber yang tersedia tidak berarti mengganti definisi yuridis KTUN yang telah ditetapkan undang-undang, melainkan menambahkan horizon evaluatif: bagaimana keputusan administrasi itu (sebagai kebijakan/penetapan penguasa) dinilai sah dan baik menurut prinsip-prinsip normatif yang diturunkan melalui ushul fiqh dan fiqh siyasah untuk merespons problem pemerintahan modern, termasuk persoalan tata kelola, akuntabilitas, dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan (Komarudin et al., 2022; Rahman, 2021). Dalam literatur yang disediakan, pembahasan good governance dari perspektif hukum Islam justru dipahami sebagai proyek ijtihadi untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (good and clean governance) guna menegasikan penyalahgunaan kekuasaan (Rahman, 2021; Setyono, 2015), sekaligus sebagai upaya mendayagunakan metodologi ushul fiqh agar prinsip-prinsip hukum Islam dapat diformulasikan untuk merespons problem kontemporer pemerintahan dan birokrasi (Agustian, 2019; Komarudin et al., 2022; Rahman, 2021). Kerangka semacam ini membuka jalan untuk menilai KTUN bukan hanya "legal-formal" (sesuai unsur undang-undang), tetapi juga "syar'i-substantif" (sesuai nilai kemaslahatan, keadilan, dan amanah) (Muhrim, 2021; Rahman, 2021; Warjiyati, 2018).

________________________________________

2. Definisi KTUN dalam Hukum Positif dan Unsur-unsurnya sebagai Titik Tolak Analisis

Sumber yang disediakan menegaskan bahwa definisi normatif KTUN (dalam konteks Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) mencakup elemen: (a) penetapan tertulis; (b) dikeluarkan badan/pejabat tata usaha negara; (c) memuat tindakan hukum tata usaha negara/administrasi pemerintahan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (d) bersifat konkret, individual, dan final; serta (e) menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Warjiyati, 2018). Rumusan ini secara eksplisit dikutip dalam kajian tentang penerapan prinsip maṣlaḥah mursalah pada keputusan administrasi (Warjiyati, 2018), dan juga muncul dalam pembahasan sengketa PTUN terkait pemberhentian notaris serta pembuktian kerugian/potensi kerugian dalam gugatan terhadap KTUN. Dengan demikian, batasan definisional KTUN yang menjadi objek sengketa administratif telah ditegaskan secara konsisten oleh beberapa rujukan dalam korpus sumber yang sama (Warjiyati, 2018).

Di sisi lain, setelah hadirnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, makna/objek KTUN dalam sengketa TUN dipaparkan mengalami perluasan, tidak semata keputusan yang bersifat konkret, individual, dan final, tetapi juga mencakup objek tertulis dan/atau tindakan pejabat dalam konteks tertentu. Perluasan ini penting untuk analisis "menurut hukum Islam" karena memperluas spektrum perbuatan administrasi yang berdampak pada hak warga—bukan hanya penetapan tertulis klasik, melainkan juga tindakan pemerintahan yang dapat dipersoalkan—sehingga tuntutan etik dan prinsip kemaslahatan tidak bisa dibatasi pada dokumen keputusan semata, melainkan juga pada proses dan tindakan administrasi yang melahirkan akibat hukum (Warjiyati, 2018). Pada level tujuan, kajian maslahah untuk KTUN bahkan diarahkan agar keputusan administrasi "berbasis nilai-nilai yang baik", menghadirkan rasa keadilan, memprioritaskan kemanfaatan, dan menghindari kerusakan/kemudaratan (Warjiyati, 2018), suatu orientasi yang sejalan dengan cara literatur good governance Islam memaknai pemerintahan bersih dan baik sebagai efektif, efisien, transparan, jujur, dan bertanggung jawab (Rahman, 2021; Setyono, 2015).

________________________________________

3. Kerangka Konseptual "Hukum Islam" untuk Membaca Keputusan Administrasi: Syariah, Fiqh, dan Ijtihad Kebijakan

Dalam sumber yang tersedia, istilah "hukum Islam" dipaparkan memiliki kompleksitas makna: istilah tersebut disebut tidak ditemukan secara literal dalam Al-Qur'an, sementara yang ada adalah istilah seperti syari'ah, fiqh, hukm, dan derivatnya; "hukum Islam" dipahami sebagai terjemahan dari Islamic law dalam literatur Barat dan dalam penggunaan di Indonesia sering mencakup syariah sekaligus fiqh (Fauzan & Fata, 2018). Kerangka ini relevan untuk KTUN sebab keputusan administrasi negara bukan "wahyu", melainkan produk tindakan institusional manusia yang harus tunduk pada perangkat aturan negara (hukum positif), tetapi ketika dinilai dengan perspektif hukum Islam, ukuran normatifnya bergerak pada level fiqh/ijtihad, bukan pada klaim absolutitas syariah sebagai "divine law" yang tidak dapat direvisi (Fauzan & Fata, 2018). Dalam diskursus pembaruan hukum Islam, dikemukakan pula pembedaan konseptual bahwa syariah sering diposisikan sebagai aspek ilahiah, sementara fiqh adalah hasil kognisi/interpretasi manusia yang terderivasi dari syariah (Fauzan & Fata, 2018). Bahkan, kekhawatiran otoritarianisme dalam positivisasi hukum Islam juga dibahas dengan menekankan bahwa hukum Islam adalah hasil interpretasi manusia atas teks ilahi dan karenanya tidak boleh berwatak otoriter (Azwar, 2022). Konsekuensinya, pembacaan KTUN "menurut hukum Islam" secara metodologis lebih tepat ditempatkan sebagai evaluasi fiqh siyasah atas tindakan pemerintahan (produk ijtihad kebijakan), bukan sebagai klaim bahwa setiap KTUN identik dengan "hukum Tuhan" (Azwar, 2022; Fauzan & Fata, 2018).

Pada titik ini, literatur yang disediakan menekankan kelenturan ushul fiqh dalam merespons modernitas melalui karakter "continuity and change", yakni tetap memperhatikan realitas masyarakat (living law) agar lahir rumusan hukum yang humanis dan otoritatif (bukan otoritarian) (Agustian, 2019; Komarudin et al., 2022). Pendekatan semacam ini juga tampak ketika konsep good governance dibangun melalui metodologi ushul fiqh untuk menggali nilai-nilai pelayanan publik dan birokrasi bersih (Agustian, 2019; Komarudin et al., 2022). Dengan demikian, KTUN sebagai instrumen administrasi modern dapat dibaca sebagai objek "istinbath nilai" dalam fiqh siyasah—yakni bagaimana sebuah keputusan administrasi memenuhi standar kemaslahatan, keadilan, amanah, dan rule of law—tanpa harus menafikan fakta bahwa KTUN secara operasional berada dalam rezim hukum positif (ius constitutum) Indonesia (Komarudin et al., 2022; Rahman, 2021; Warjiyati, 2018).

________________________________________

4. KTUN dalam Horizon Fiqh Siyasah dan Siyāsah Syar'iyyah: Keputusan Administrasi sebagai Kebijakan Publik

Literatur yang tersedia memberi pijakan bahwa ruang lingkup politik/hukum tata kelola dalam Islam (fiqh siyasah) mencakup dimensi kebijakan administratif (siyāsah idāriyyah) di samping legislasi, peradilan, moneter, dan militer. Dengan pengertian ini, KTUN sebagai keputusan administrasi pemerintahan dapat dipahami sebagai bagian dari domain siyāsah idāriyyah yang beroperasi melalui tindakan pejabat/badan administrasi (Warjiyati, 2018). Selain itu, konsep "hukm" dalam kajian hukum Islam diuraikan sebagai "putusan" atau "ketetapan" atas suatu persoalan yang diputuskan/ditetapkan, sehingga secara terminologis "keputusan/penetapan" memiliki resonansi konseptual dalam tradisi hukum Islam ketika dibahas sebagai tindakan menetapkan sesuatu. Resonansi ini memungkinkan pembacaan KTUN sebagai "hukm administratif" (putusan/ketetapan pejabat) yang perlu diuji kesahannya bukan hanya dari unsur formal peraturan negara, tetapi juga dari dampak maslahah/mafsadah yang ditimbulkannya bagi warga (Rahman, 2021; Warjiyati, 2018).

Lebih spesifik, konsep siyāsah syar'iyyah dijelaskan sebagai mekanisme pentadbiran/pemerintahan bagi penetapan keputusan, prosedur, kebijakan kerajaan, atau ijtihad untuk menentukan hukum baru. Dalam konteks ini, KTUN dapat diposisikan sebagai salah satu produk "penetapan keputusan/prosedur" dalam ranah administrasi yang secara normatif idealnya mengikuti panduan siyāsah syar'iyyah agar kebijakan/keputusan itu adil dan bertepatan dengan syariah. Pedoman siyāsah syar'iyyah yang relevan dalam sumber yang tersedia meliputi pertimbangan realitas semasa (fiqh al-wāqi'), pertimbangan kemaslahatan dan kemafsadatan (fiqh al-muwāzanāt), serta pertimbangan prioritas (fiqh al-awlawiyyāt). Dengan demikian, pembentukan KTUN yang "islami" (dalam pengertian fiqh siyasah) bukan terutama soal label normatif, melainkan soal proses penalaran kebijakan yang mengaitkan keputusan administrasi dengan kebutuhan aktual masyarakat, keseimbangan manfaat-mudarat, dan prioritas perlindungan kepentingan umum.

________________________________________

5. Maṣlaḥah (termasuk Maṣlaḥah Mursalah) dan Maqāṣid al-Syarī'ah sebagai Tolok Ukur Substansi KTUN

Sumber yang secara langsung mengaitkan KTUN dengan maṣlaḥah adalah kajian mengenai penerapan prinsip maṣlaḥah mursalah pada keputusan tata usaha negara (Warjiyati, 2018). Dalam kajian tersebut, reformasi hukum administrasi negara diposisikan sebagai prasyarat bagi pembangunan konstitusional untuk mewujudkan good governance (Warjiyati, 2018). Prinsip maṣlaḥah mursalah dipaparkan sebagai salah satu upaya pendekatan hukum Islam yang memprioritaskan kemanfaatan umat dalam pembuatan kebijakan oleh pejabat tata usaha negara (Warjiyati, 2018). Tujuan adopsi prinsip ini adalah memberikan gambaran peran maṣlaḥah mursalah dalam mewujudkan KTUN berbasis nilai yang baik, menghadirkan rasa keadilan, memprioritaskan kemanfaatan, dan menghindari kemudaratan (Warjiyati, 2018). Artinya, dalam perspektif yang didukung sumber ini, KTUN yang baik tidak cukup hanya memenuhi unsur "konkret-individual-final" secara legalistik, tetapi juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara teleologis: apakah ia membawa maslahat dan mencegah mafsadah (Warjiyati, 2018).

Sejalan dengan itu, literatur good governance dari perspektif hukum Islam kontemporer menyatakan bahwa secara tekstual tidak ada rujukan spesifik dalam Al-Qur'an atau Hadis tentang good governance, sehingga metode ijtihad seperti maṣlaḥah mursalah dipertimbangkan untuk mengakomodasi kemaslahatan manusia karena Islam datang sebagai rahmat bagi alam semesta (Rahman, 2021). Dalam kerangka ini, KTUN sebagai produk tindakan administrasi modern dapat dinilai melalui logika yang sama: ketika tidak ada "nash spesifik" tentang prosedur keputusan administrasi modern, parameter yang digunakan adalah kemaslahatan publik dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan melalui tata kelola yang baik (Rahman, 2021; Warjiyati, 2018). Selain itu, pembacaan maqāṣid al-syarī'ah kontemporer terhadap good governance menekankan bahwa tata kelola yang baik membutuhkan pembangunan dan perlindungan hak (rights), termasuk keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, dan pembangunan hukum berkeadaban (Muhrim, 2021). Dengan demikian, maqāṣid menyediakan justifikasi normatif bahwa KTUN—yang menimbulkan akibat hukum bagi individu/badan hukum—harus dirancang dan diuji dengan orientasi perlindungan hak dan keadilan substantif, bukan semata kepatuhan prosedural (Muhrim, 2021; Warjiyati, 2018).

________________________________________

6. Prinsip Good Governance dalam Hukum Islam sebagai Standar Etik bagi KTUN: Amanah, Akuntabilitas, Transparansi, Musyawarah, dan Keadilan

Dalam sumber yang tersedia, good governance dalam perspektif hukum Islam dipahami sebagai tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (good and clean governance), yang ditujukan untuk memperbaiki realitas kebobrokan tata kelola dan mendorong pemerintahan profesional, bertanggung jawab, dan amanah (Agustian, 2019; Komarudin et al., 2022). Prinsip-prinsip yang disebut kompatibel dengan nilai hukum Islam meliputi kesetaraan, toleransi, keadilan, kemaslahatan, musyawarah (syura), kejujuran, dan objektivitas/komprehensivitas; prinsip-prinsip tersebut menjadi indikasi terbentuknya pemerintahan bersih dan baik (Agustian, 2019; Komarudin et al., 2022). Dalam literatur lain, pemerintahan bersih dipaparkan sebagai efektif, efisien, transparan, jujur, dan bertanggung jawab; good governance diletakkan sebagai proyek ijtihadi yang diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan (Rahman, 2021). Selain itu, pendekatan maqāṣid kontemporer menegaskan adanya prinsip-prinsip good governance yang berkesesuaian dengan Islam seperti akuntabilitas, transparansi, musyawarah, dan lainnya, serta menekankan perlunya komunikasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor usaha (Muhrim, 2021). Bahkan, satu kajian historis menempatkan prinsip good governance (an-nizām al-siyāsah) sebagai konsep Islam dalam implementasi tata kelola, memuat amanah, musyawarah, keadilan dan penegakan hukum, persamaan, hak asasi manusia, efektivitas-efisiensi, dan pengawasan sosial (Mubarok, 2020).

Jika prinsip-prinsip tersebut disintesis ke dalam pembahasan KTUN, maka KTUN yang selaras dengan nilai hukum Islam dapat dipahami sebagai keputusan administrasi yang memenuhi unsur formal (tertulis, dikeluarkan pejabat/badan berwenang, konkret, individual, final, berakibat hukum) (Warjiyati, 2018), sekaligus memenuhi etika tata kelola: dikeluarkan secara amanah, dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel), transparan, jujur, serta mencerminkan keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan (Agustian, 2019; Komarudin et al., 2022; Mubarok, 2020; Rahman, 2021). Penekanan "rule of law" dalam penyelenggaraan good governance juga hadir dalam kajian hukum Islam, yakni good governance menghendaki akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan rule of law (Komarudin et al., 2022). Kebutuhan untuk menegakkan kesetaraan kedudukan setiap orang di depan hukum juga diposisikan sebagai prinsip penting dalam bangunan negara hukum (supremasi hukum) dan pencegahan diskriminasi (Hartati, 2020). Dengan demikian, dalam pembacaan fiqh siyasah, KTUN yang memproduksi akibat hukum bagi warga harus diletakkan di bawah disiplin amanah dan penegakan hukum, agar tidak berubah menjadi instrumen rule by law (hukum sebagai alat kekuasaan), melainkan tetap berada dalam horizon rule of law yang melindungi warga (Hartati, 2020; Komarudin et al., 2022; Rahman, 2021).

________________________________________

7. AUPB, Kontrol Yudisial PTUN, dan Analogi Tradisi Wilāyat al-Maẓālim: Mekanisme Koreksi atas KTUN

Di Indonesia, fungsi PTUN dipaparkan sebagai pemberi perlindungan hukum bagi rakyat pencari keadilan melalui pengujian keabsahan KTUN yang dikeluarkan (atau tidak dikeluarkan) oleh pejabat/badan TUN terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalam konteks pembuktian kerugian/potensi kerugian, sumber yang sama menegaskan bahwa KTUN (sering kali berupa izin/perizinan dalam contoh perkara) menjadi objek sengketa dan PTUN diharapkan menjadi media penyelesaian ketika terdapat keputusan yang tidak sesuai. Dalam kajian lain, sengketa atas keputusan pemberhentian notaris menunjukkan bahwa pihak yang dirugikan dapat menempuh upaya hukum melalui PTUN untuk pembatalan keputusan karena penyelenggara pemerintah tidak menjalankan jabatan sesuai AUPB. Sementara itu, kajian tentang KTUN dan maṣlaḥah menyebut bahwa cakupan AUPB dielaborasi dalam berbagai peraturan (misalnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Peradilan TUN, Undang-Undang Pelayanan Publik, dan lainnya), sehingga AUPB menjadi bagian dari ekosistem normatif yang mengikat tindakan/keputusan administrasi (Warjiyati, 2018). Kombinasi temuan ini menegaskan bahwa kontrol terhadap KTUN dalam sistem Indonesia bertumpu pada dua basis: legalitas peraturan perundang-undangan dan kepatuhan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Warjiyati, 2018).

Dalam fiqh siyasah, mekanisme koreksi atas tindakan penguasa juga dikenal melalui konsep lembaga peradilan yang disebut wilāyat al-maẓālim (Juliansyahzen, 2018). Bahkan, studi tentang Arab Saudi memaparkan keberadaan Diwan al-Mazhalim dan menggambarkan proses keberatan administratif yang dapat berujung pada putusan yang bersifat final setelah ditandatangani Raja; selain itu disebut pula adanya panel audit dalam bidang hukum administrasi yang putusannya dapat menjadi preseden bagi Diwan al-Mazhalim. Walaupun konteks kelembagaannya berbeda, dua rujukan ini menunjukkan bahwa dalam tradisi ketatanegaraan Islam terdapat gagasan institusional mengenai "peradilan pengaduan/kezaliman" sebagai kanal koreksi atas tindakan administrasi atau penyelenggaraan kekuasaan (Juliansyahzen, 2018). Sintesisnya, PTUN dalam konteks Indonesia—sebagai mekanisme pengujian legalitas KTUN dan AUPB—dapat dibaca sejajar (secara fungsional, bukan identik) dengan spirit maẓālim: menyediakan forum koreksi bagi warga yang dirugikan oleh tindakan/keputusan pejabat (Juliansyahzen, 2018).

________________________________________

8. Pengawasan, Integritas, dan Amar Ma'ruf Nahi Munkar sebagai Dimensi Etis-Administratif

Sumber yang tersedia juga menempatkan pengawasan sebagai elemen penting dalam tata kelola menurut perspektif Islam. Studi tentang peran Komisi Yudisial dari perspektif siyāsah syar'iyyah menegaskan urgensi pengawasan untuk membangun kapasitas dan integritas hakim, serta menyebut bahwa dalam negara Islam Komisi Yudisial berfungsi sebagai lembaga pengawas hakim yang dipimpin Qāḍī al-Quḍāt; prinsip pengawasan ini dipahami selaras dengan prinsip Islam sebagai entitas yang mendorong kebaikan dan mencegah keburukan. Walaupun studi ini berfokus pada pengawasan hakim, argumen normatifnya mendukung ide umum bahwa administrasi negara (termasuk produksi keputusan yang berdampak hukum) memerlukan desain pengawasan agar amanah, integritas, dan pencegahan kemungkaran/penyimpangan dapat diinstitusionalisasikan (Mubarok, 2020). Di tingkat konseptual, prinsip good governance yang memuat pengawasan sosial dan penegakan hukum juga ditegaskan sebagai bagian dari nilai tata kelola Islam (Mubarok, 2020), serta dipahami kompatibel dengan kebutuhan akuntabilitas, transparansi, dan rule of law (Komarudin et al., 2022; Muhrim, 2021).

Jika KTUN dipahami sebagai instrumen kekuasaan yang berpotensi mengubah status hukum warga (karena menimbulkan akibat hukum) (Warjiyati, 2018), maka prinsip pengawasan dan integritas tersebut dapat diproyeksikan sebagai standar etis-administratif: proses pembentukan KTUN harus terbuka pada koreksi, audit kepatuhan (terhadap hukum dan prinsip pemerintahan yang baik), serta mekanisme pengaduan yang efektif. Konstruksi ini konsisten dengan orientasi maslahah dalam pembuatan KTUN, yaitu memprioritaskan manfaat dan menghindari kerusakan (Warjiyati, 2018), serta konsisten dengan gagasan good governance sebagai cara mencegah penyalahgunaan kekuasaan (Rahman, 2021).

________________________________________

9. Nuansa Kritis: Positivisasi, Birokratisasi, dan Risiko Reduksi Substansi Syariah dalam Keputusan/Aturan

Literatur yang disediakan juga memuat nuansa kritis bahwa legalisasi/positivisasi syariah dalam sistem hukum nasional dapat berujung pada birokratisasi. Kajian tentang positivisasi syariah di Indonesia (dengan fokus undang-undang zakat, wakaf, dan haji) menyimpulkan bahwa meskipun keberadaan undang-undang tersebut mencerminkan penerimaan sistem hukum nasional terhadap pemberlakuan hukum Islam sebagai bagian integral hukum nasional, kelemahannya adalah kecenderungan menitikberatkan persoalan administratif dibanding mandatory, sehingga konsekuensinya dipandang sebagai birokratisasi-syariah. Nuansa serupa terlihat dalam studi wakaf uang: disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menekankan aspek prosedural administratif dan mensyaratkan mekanisme lembaga formal tertentu, sedangkan dalam hukum Islam wakaf tidak diwajibkan melalui mekanisme lembaga tertentu; perbedaan ini menunjukkan pergeseran penekanan dari substansi ke prosedur administratif (Ilhami, 2012). Bahkan, kritik konseptual terhadap praktik formalisasi/positifisasi hukum Islam juga menegaskan risiko kekakuan dan watak mengikat-absolut ketika produk interpretasi manusia diperlakukan otoritatif secara berlebihan (Azwar, 2022).

Implikasinya bagi KTUN adalah pentingnya membedakan dua lapis penilaian. Pada satu sisi, unsur formal KTUN menuntut bentuk "penetapan tertulis" dan sifat konkret-individual-final yang menimbulkan akibat hukum (Warjiyati, 2018). Namun pada sisi lain, perspektif hukum Islam (melalui maslahah dan good governance) menuntut agar formalisme administratif tidak menjadi tujuan pada dirinya sendiri. KTUN yang sepenuhnya "rapi secara administratif" tetapi mengabaikan keadilan, amanah, transparansi, dan kemaslahatan bertentangan dengan arah evaluatif yang ditekankan dalam sumber-sumber good governance Islam dan maṣlaḥah mursalah untuk kebijakan publik (Komarudin et al., 2022; Rahman, 2021; Warjiyati, 2018). Dengan kata lain, literatur yang disediakan mengarahkan pembacaan bahwa administrasi yang baik adalah instrumen untuk melindungi hak dan mewujudkan kemaslahatan, bukan sekadar prosedur yang membekukan substansi syariah dalam kerangka birokrasi (Muhrim, 2021; Ilhami, 2012).

________________________________________

10. Penutup: Konstruksi "KTUN menurut Hukum Islam" dalam Batas Bukti Sumber yang Tersedia

Berdasarkan sintesis sumber-sumber yang tersedia, "Keputusan Tata Usaha Negara menurut hukum Islam" dapat dirumuskan sebagai pendekatan normatif-evaluatif terhadap KTUN (yang secara hukum positif adalah penetapan tertulis, konkret, individual, final, dan berakibat hukum) (Warjiyati, 2018), dengan menempatkan proses dan substansi KTUN dalam horizon fiqh siyasah/siyāsah syar'iyyah—yakni kebijakan/keputusan administrasi sebagai produk ijtihad pemerintahan yang harus mempertimbangkan realitas sosial (fiqh al-wāqi'), keseimbangan maslahat-mafsadah, dan prioritas kepentingan umum. Tolok ukur utamanya adalah prinsip maṣlaḥah (termasuk maṣlaḥah mursalah) dan maqāṣid al-syarī'ah yang menekankan perlindungan hak, keadilan sosial, dan pembangunan hukum berkeadaban (Muhrim, 2021; Rahman, 2021; Warjiyati, 2018). Pada tataran tata kelola, KTUN yang "selaras nilai Islam" harus memanifestasikan amanah, akuntabilitas, transparansi, musyawarah, keadilan, kesetaraan, penegakan hukum, efektivitas-efisiensi, dan pengawasan—nilai-nilai yang dalam literatur yang disediakan diposisikan sebagai prinsip good governance yang kompatibel dengan hukum Islam (Komarudin et al., 2022; Mubarok, 2020; Rahman, 2021). Akhirnya, mekanisme koreksi melalui PTUN (pengujian legalitas dan AUPB) serta spirit koreksi dalam tradisi maẓālim (Juliansyahzen, 2018) memperlihatkan bahwa kontrol terhadap keputusan administrasi bukan sekadar aspek teknis, melainkan bagian dari etika politik-hukum untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan keputusan administrasi benar-benar menghadirkan maslahat serta keadilan bagi warga (Rahman, 2021; Warjiyati, 2018).

________________________________________

Daftar Pustaka

Agustian, T. (2019). Formalisasi Hukum Islam Kedalam Tata Hukum Indonesia. El-Ghiroh, 16(01), 15–36. https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v16i01.72

Azwar, W. (2022). Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (UUP). Hukum Islam, 21(1), 133. https://doi.org/10.24014/jhi.v21i1.11616

Fauzan, P. I., & Fata, A. K. (2018). Positivisasi Syariah di Indonesia, Legalisasi atau Birokratisasi? Jurnal Konstitusi, 15(3), 592. https://doi.org/10.31078/jk1537

Hartati, S. (2020). Wakaf Uang Menurut Hukum Islam dan Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Syaksia Jurnal Hukum Perdata Islam, 20(2). https://doi.org/10.37035/syakhsia.v20i2.2360

Ilhami, H. (2012). Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah bagi Bank Syariah. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 21(3), 476. https://doi.org/10.22146/jmh.16274

Juliansyahzen, M. I. (2018). Good Governance Perspektif Maqaasid Asy-Syaari'ah Kontemporer. Akademika Jurnal Pemikiran Islam, 23(1), 57–86. https://doi.org/10.32332/akademika.v23i1.1195

Komarudin, M., Muchtar, A., & Hasan, R. (2022). Comprehensive Islamic Studies (Political Existence in Islam). Formosa Journal of Science and Technology, 1(8), 1059–1068. https://doi.org/10.55927/fjst.v1i8.1985

Mubarok, M. S. (2020). Membedah Anatomi Fiqh Siyasah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Presidential Threshold. Tafáqquh Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman, 8(2), 215–237. https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v8i2.332

Muhrim, N. F. (2021). Observing The Judicial Commission's Role In Enhancing Judicial Capacity And Integrity. Jurnal Al Tasyri'iyyah, 97–107. https://doi.org/10.24252/jat.vi.28624

Rahman, H. (2021). Ekonomi Kolaboratif: Relasi Ekonomi dan Hukum di Era Disruptif. Masyrif Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen, 2(1). https://doi.org/10.28944/masyrif.v2i1.494

Setyono, J. (2015). Good Governance dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Pertingkatan Norma). Muqtasid Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 6(1), 25. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.25-40

Warjiyati, S. (2018). Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Good Governance dalam Pelayanan Publik. Hukum Islam, 18(1), 119. https://doi.org/10.24014/hi.v18i1.5429

Zayyadi, A. (2018). Good Governance dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer (Tinjauan Usul Fikih dari Teori Pertingkatan Norma). Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 11(1), 13–34. https://doi.org/10.24090/mnh.v11i1.1265