01477 - Kepastian Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Normatif, Metodologis, Dan Institusional

Legal Certainty in the Perspective of Islamic Law: A Normative, Methodological, and Institutional Study

________________________________________

Abstrak

Kepastian hukum merupakan prinsip fundamental yang menuntut agar norma hukum bersifat jelas, konsisten, dan dapat diterapkan secara pasti. Artikel ini mengkaji kepastian hukum dalam perspektif hukum Islam melalui pendekatan normatif, metodologis, dan institusional. Kajian ini menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam Islam bukan sekadar persoalan ada atau tidaknya dalil, melainkan bagaimana dalil, metodologi iṣtinbāṭ, dan institusionalisasi hukum bekerja secara sinergis menghasilkan aturan yang dapat dipahami, stabil, dan terapan. Pembedaan antara syariah dan fiqh menjadi titik tolak penting: syariah dipandang sebagai pedoman ilahiah yang bersifat definitif, sementara fiqh adalah produk ijtihād manusia yang bersifat ẓannī dan plural. Kepastian hukum dibangun melalui empat lapisan: (i) kejernihan dalil berbasis teks muḥkam dan mufassar; (ii) kaidah fiqhiyyah sebagai instrumen stabilitas metodologis; (iii) prinsip legalitas dan standar pembuktian dalam pidana Islam; serta (iv) institusionalisasi melalui kodifikasi, harmonisasi norma, dan pembatasan diskresi hakim. Pengalaman Indonesia memperlihatkan bahwa pluralitas produk hukum Islam—fiqh, fatwa, yurisprudensi, dan undang-undang—memerlukan mekanisme harmonisasi agar kepastian hukum tidak tereduksi oleh fragmentasi otoritas dan inkonsistensi penegakan.

Kata kunci: kepastian hukum, hukum Islam, fiqh, ijtihād, kodifikasi, kaidah fiqhiyyah, institusionalisasi

________________________________________

Abstract

Legal certainty is a fundamental principle requiring that legal norms be clear, consistent, and predictably applicable. This article examines legal certainty from the perspective of Islamic law through normative, methodological, and institutional approaches. The study demonstrates that legal certainty in Islam is not merely a matter of whether textual evidence exists, but rather how such evidence, the methodology of legal derivation (iṣtinbāṭ), and the institutionalization of law work synergistically to produce rules that are comprehensible, stable, and applicable. The distinction between sharīʿa and fiqh serves as a critical point of departure: sharīʿa is regarded as divine guidance of definitive character, whereas fiqh represents the product of human ijtihād that is probabilistic (ẓannī) and inherently plural. Legal certainty is constructed through four layers: (i) textual clarity grounded in muḥkam and mufassar categories; (ii) qawāʿid fiqhiyyah as instruments of methodological stability; (iii) the principle of legality and evidentiary standards in Islamic criminal law; and (iv) institutionalization through codification, normative harmonization, and the limitation of judicial discretion. The Indonesian experience reveals that the plurality of Islamic legal products—fiqh, fatwas, jurisprudence, and legislation—necessitates harmonization mechanisms to prevent legal certainty from being undermined by fragmented authority and inconsistent enforcement.

Keywords: legal certainty, Islamic law, fiqh, ijtihād, codification, legal maxims, institutionalization

1. PENDAHULUAN: KEPASTIAN HUKUM SEBAGAI SYARAT KEADILAN DALAM SYARIAH

Dalam diskursus hukum, kepastian hukum lazim dipahami sebagai tuntutan agar norma hukum jelas, konsisten, dapat diakses, dan dapat diprediksi penerapannya, sehingga subjek hukum terlindungi dari penggunaan kekuasaan yang sewenang-wenang dan dapat mengatur perilakunya secara terarah. Penekanan bahwa hukum yang adil harus intelligible, clear, predictable serta berfungsi melindungi pihak yang tunduk pada hukum dari kesewenang-wenangan negara dijelaskan secara eksplisit dalam kajian tentang prinsip legalitas dan diskresi peradilan di Iran, yang menegaskan bahwa kepastian dan kejelasan merupakan ciri mendasar hukum yang adil dan prasyarat akses atas keadilan (Khodadadi, 2024).

Rumusan "kepastian hukum" sebagai keberadaan aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diakses; diterapkan secara konsisten oleh otoritas; dipatuhi masyarakat; dan ditegakkan hakim yang independen secara konsisten juga dikemukakan dalam studi harmonisasi norma KHES–regulasi OJK–fatwa DSN-MUI, yang merujuk pada parameter kepastian hukum untuk menilai apakah suatu sistem normatif sungguh operasional dan dapat diprediksi (Tarmidzi et al., 2024). Kerangka unsur kepastian hukum yang serupa—mencakup aturan jelas dan tersedia, penerapan konsisten oleh aparatur, penerimaan warga, dan konsistensi putusan hakim—juga dipaparkan dalam pembahasan teori kepastian hukum bagi tata kelola sistem hukum keuangan syariah (Qonita, 2019).

Dengan demikian, ketika topik "kepastian hukum menurut hukum Islam" dibahas, titik beratnya tidak semata pada ada atau tidaknya dalil, melainkan pada bagaimana dalil, metodologi iṣtinbāṭ, dan institusionalisasi hukum bekerja menghasilkan aturan yang dapat dipahami, stabil, dan terapan tanpa menegasikan karakter epistemik fiqh yang bersifat ijtihādī dan plural (Khodadadi, 2024; Tarmidzi et al., 2024).

Di dalam tradisi hukum Islam sendiri, kebutuhan akan kepastian bukanlah gagasan asing. Dalam ranah pembuktian pidana—khususnya ḥudūd—kajian tentang hukum pembuktian syariah menegaskan bahwa putusan pemidanaan harus dibangun di atas keyakinan dan kepastian, bukan sekadar probabilitas, dan keraguan diselesaikan untuk kepentingan terdakwa. Bahkan terdapat kaidah yang dirujukkan pada hadis untuk "menghindarkan ḥudūd ketika ada syubhat (doubt)" (Korbatieh, 2020). Pada sisi lain, pengalaman negara-negara yang melakukan kodifikasi dan formalisasi menunjukkan bahwa kepastian hukum juga dipengaruhi oleh desain kelembagaan. Misalnya, penguasa dapat mengarahkan qāḍī mengikuti satu mazhab demi menciptakan kepastian yang lebih besar dalam praktik peradilan (Badar, 2011).

Namun, upaya formalisasi juga dapat menimbulkan ketidakpastian baru bila hukum dirumuskan dengan bahasa yang kabur atau memberi ruang diskresi berlebihan, sebagaimana ditunjukkan dalam kritik terhadap kriminalisasi "dosa" dengan bahasa yang tidak jelas yang pada akhirnya mengikat nasib terdakwa pada diskresi hakim alih-alih pada bunyi norma (Khodadadi, 2024). Maka, kepastian hukum dalam perspektif hukum Islam harus dipahami sebagai proyek normatif–metodologis–institusional: (i) bertumpu pada otoritas teks dan metodologi uṣūl al-fiqh; (ii) memanfaatkan kaidah-kaidah fiqh untuk stabilitas penerapan; dan (iii) mengelola pluralitas fiqh melalui perangkat institusional—fatwa, kodifikasi, qanun, undang-undang, dan yurisprudensi—agar aturan tidak berhenti pada "pendapat", melainkan menjadi pedoman sosial yang konsisten (Khodadadi, 2024; Korbatieh, 2020; Nasrullah, 2020; Furqan et al., 2019; Tarmidzi et al., 2024).

________________________________________

2. SYARIAH, FIQH, DAN KONSEKUENSI EPISTEMIK BAGI KEPASTIAN HUKUM

Fondasi awal kepastian hukum dalam Islam berkaitan dengan pembedaan konseptual antara syariah dan fiqh. Sejumlah studi menegaskan bahwa syariah dipandang sebagai pedoman ilahiah yang memiliki dimensi ketuhanan, sedangkan fiqh adalah produk pemahaman manusia (ijtihād) yang bersifat "probable" dan karenanya jarang mengklaim kepastian setara syariah (Ali, 2023). Pembahasan institusionalisasi hukum Islam di Indonesia juga menegaskan bahwa fiqh bukan syariah itu sendiri, melainkan interpretasi mujtahid yang menghasilkan pengetahuan bersifat ẓannī (konjektural kuat) dalam pencarian hukum Allah (Rokhmad, 2021).

Pembedaan ini juga dijelaskan dalam kajian kodifikasi hukum Islam, yang menempatkan syariah sebagai dimensi "eternal" (tidak berubah), sedangkan fiqh berada pada dimensi temporal (terikat konteks) (Afdal, 2017). Kerangka serupa muncul dalam pembahasan epistemologi fiqh dan sains yang menegaskan bahwa perbedaan syariah–fiqh mencakup aspek kepastian dan konsistensi: syariah dikonstruksikan definitif, sementara fiqh berubah sesuai situasi dan kondisi. Dalam perspektif ini, kepastian hukum paling kuat secara teoretik melekat pada aspek syariah yang bersandar pada dalil yang definitif, sedangkan pada ranah fiqh kepastian hukum harus dikelola melalui metodologi, kaidah, dan institusi yang mengarahkan pluralitas agar tetap dapat diterapkan secara stabil (Afdal, 2017; Ali, 2023; Rokhmad, 2021).

Pembedaan syariah–fiqh sekaligus menjelaskan mengapa kepastian hukum dalam Islam memiliki spektrum. Dalam kajian konsep syariah yang "direvisit", ditegaskan bahwa klaim kepastian sering disandarkan pada "ḥukm al-sharīʿa", tetapi fiqh sebagai kumpulan opini legal berkarakter duniawi-probabilistik sehingga tidak lekat dengan klaim kepastian yang sama (Ali, 2023). Pada saat yang sama, tradisi hukum Islam juga mengenal mekanisme epistemik untuk mengklasifikasikan teks dan tingkat kepastian makna, sebagaimana dipaparkan dalam kajian kepastian hukum manāsik haji melalui perangkat uṣūl al-fiqh (Nasrullah, 2020).

Karena itu, pembahasan kepastian hukum menurut hukum Islam tidak dapat disederhanakan menjadi "Islam pasti" versus "Islam tidak pasti". Yang lebih akurat adalah: kepastian bergantung pada (i) tipe dalil dan kejernihan makna; (ii) ruang ijtihād yang tersedia; dan (iii) strategi institusional yang dipilih untuk membuat aturan dapat dipedomani publik secara konsisten (Ali, 2023; Nasrullah, 2020; Rokhmad, 2021).

________________________________________

3. KEPASTIAN MAKNA TEKS (NAṢṢ) DALAM UṢŪL AL-FIQH: KEJELASAN SEBAGAI BASIS KEPASTIAN

Salah satu sumber kepastian hukum dalam Islam ialah perangkat uṣūl al-fiqh yang membahas kejernihan teks (dalīl). Studi tentang manāsik haji menegaskan bahwa dari aspek kejelasan teks terdapat empat kategori—ẓāhir, naṣṣ, mufassar, dan muḥkam—yang semuanya menunjuk pada teks bermakna presisi dan tidak ambigu (Nasrullah, 2020). Dalam kerangka tersebut, muḥkam dipahami sebagai teks yang menunjukkan makna secara "precisely clear" sehingga tidak mungkin diperlakukan melalui taʾwīl, dan ajarannya bersifat universal serta tidak dapat dinaskh (Nasrullah, 2020). Bahkan, mufassar dikaitkan dengan konsekuensi hukum yang bersifat qaṭʿī (absolut) selama tidak dinaskh (Nasrullah, 2020). Dengan demikian, kepastian hukum dalam hukum Islam pada level paling dasar bertumpu pada bagaimana teks dipahami sebagai dalil yang jelas dan bagaimana kategori-kategori kejernihan itu membatasi ruang perbedaan interpretasi (Lohlker, 2021; Nasrullah, 2020).

Keterkaitan antara kepastian hukum dan dalil definitif juga tampil dalam pembahasan metodologi ijtihād di Indonesia yang mengaitkan kepastian dengan prinsip-prinsip komprehensif syariah (maqāṣid). Studi tentang induksi dalam metodologi empat mazhab menegaskan bahwa kepastian al-Syāṭibī terkait dengan prinsip komprehensif syariah atau maqāṣid, dan dari pembacaan itu kaidah-kaidah hukum (legal maxims) dipahami memiliki kualitas "certain" ketika diturunkan melalui mekanisme induktif dalam metodologi hukum Islam (Hidayat, 2024).

Namun, kajian lain tentang maqāṣid dalam ekonomi–keuangan Islam menekankan adanya kekhawatiran klasik bahwa ketidakpastian dalam penentuan maqāṣid dapat melahirkan instabilitas hukum dan bahkan menegasikan ketentuan syariah yang jelas-definitif, sehingga interpretasi teks harus mengikuti aturan ketat demi menjaga kepastian dan keamanan hukum (Güney, 2024). Dua arus ini menunjukkan nuansa penting: (i) kepastian dapat bersumber dari teks yang muḥkam/qaṭʿī; (ii) kepastian juga dapat dibangun pada tingkat prinsip umum (maqāṣid/kaidah), tetapi tetap menuntut disiplin metodologis agar tidak berubah menjadi justifikasi utilitarian yang tidak terkendali (Güney, 2024; Hidayat, 2024; Nasrullah, 2020).

________________________________________

4. KAIDAH FIQHIYYAH SEBAGAI INSTRUMEN STABILITAS: "KEPASTIAN TIDAK HILANG OLEH KERAGUAN"

Dalam praktik iṣtinbāṭ dan penerapan, kepastian hukum juga dipelihara melalui qawāʿid fiqhiyyah (kaidah-kaidah fiqh). Tinjauan teoretik maqāṣid dalam pembangunan ekonomi yang mengaitkan maqāṣid dengan kaidah fiqh menyebut secara eksplisit lima kaidah masyhur, termasuk kaidah "certainty not dispelled by doubt" (kepastian tidak hilang karena keraguan) (Kusnan et al., 2022). Kajian dinamika qawāʿid fiqhiyyah menegaskan bahwa kaidah-kaidah ini berfungsi sebagai alat bantu untuk menyelesaikan persoalan hukum yang kian kompleks. Bahkan dinyatakan bahwa qawāʿid fiqhiyyah dapat digunakan sebagai alat penyelesaian masalah ketika tidak terdapat ketentuan atau kepastian hukum (Alfauzi, 2020).

Dalam konteks Indonesia, kaidah-kaidah fiqhiyyah juga disebut dikompilasi dan dijadikan landasan pertimbangan dewan fatwa—misalnya DSN—dalam penemuan hukum pada problem muamalah kontemporer (Alfauzi, 2020). Dengan demikian, kaidah fiqhiyyah bekerja sebagai "mekanisme internal" tradisi fiqh untuk mengurangi ketidakpastian penerapan melalui rumusan abstrak yang menata kasus-kasus partikular (Alfauzi, 2020; Kusnan et al., 2022).

Fungsi stabilisasi kaidah fiqhiyyah ini juga dibahas dalam kajian tentang penggunaan legal maxims dalam fatwa dan ijtihād kontemporer. Analisis atas penggunaan kaidah fiqh dalam yurisprudensi dan fatwa Yūsuf al-Qaraḍāwī menjelaskan bahwa legal maxims lahir sebagai respons atas kebutuhan mengonsolidasikan korpus fiqh yang masif, sekaligus membantu mengontrol penggunaan maṣlaḥa agar tidak liar, terutama pada area yang minim panduan tekstual (Shaham, 2021). Pada titik ini, kepastian hukum dipahami bukan hanya sebagai "teks yang jelas", melainkan juga sebagai konsistensi penalaran: kaidah-kaidah berfungsi menertibkan penimbangan maslahat–mafsadat dalam isu yang rentan subjektivitas (Alfauzi, 2020; Shaham, 2021).

Namun, literatur maqāṣid modern mengingatkan bahwa perlu kehati-hatian karena pemaknaan maslahat/maqāṣid yang subjektif berpotensi menjadi alat untuk melegitimasi praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah atau bahkan menggeser ketentuan yang jelas (Güney, 2024). Maka, kaidah fiqhiyyah memperkuat kepastian hukum sejauh ia dipakai sebagai disiplin metodologis, bukan sebagai "pembenar" yang mengaburkan batas dalil qaṭʿī (Güney, 2024; Shaham, 2021).

________________________________________

5. KEPASTIAN HUKUM DALAM PIDANA ISLAM: PRINSIP LEGALITAS, STANDAR PEMBUKTIAN, DAN PENGHINDARAN ḤUDŪD SAAT SYUBHAT

Dalam hukum pidana Islam, kepastian hukum berkait erat dengan prinsip legalitas dan ketegasan rumusan sanksi. Kajian komparatif prinsip-prinsip pidana Islam dengan hukum pidana internasional menyatakan bahwa hukuman ḥudūd bersifat "precisely determined" dalam al-Qur'an atau Sunnah (Badar, 2011). Pada saat yang sama, studi tentang pembuktian ḥudūd menegaskan bahwa pemidanaan harus berdasarkan kepastian, dengan standar "tanpa reasonable doubt" dan kaidah bahwa keraguan diputus untuk kepentingan terdakwa. Prinsip ini dihubungkan dengan hadis yang menganjurkan menghindarkan ḥudūd ketika terdapat syubhat (Korbatieh, 2020). Dari sisi ini, kepastian hukum bukan berarti "mudah menghukum", melainkan memastikan bahwa pemidanaan hanya terjadi ketika syarat-syarat pembuktian terpenuhi secara meyakinkan dan konsisten (Badar, 2011; Korbatieh, 2020).

Namun, kepastian hukum pidana dapat runtuh bila definisi tindak pidana atau batas norma tidak jelas. Kajian evolusi jarīmah ḥirābah mengutip kritik bahwa salah satu kelemahan mencolok hukum pidana klasik adalah ketidakpastian legal akibat ketiadaan definisi yang clear-cut tentang siapa yang termasuk muḥāribūn, sehingga ketidakjelasan definisi dapat memicu problem penerapan dan bahkan menyasar pihak yang tidak tepat (Khasan, 2021). Kajian tentang Iran juga menunjukkan bagaimana ketidakpastian bertambah ketika batas "kejahatan" dan "dosa" dikaburkan serta sejumlah perbuatan dikriminalisasi dengan bahasa yang tidak jelas. Mekanisme tersebut dinilai melanggar prinsip legalitas dan memperkuat ketidakpastian dengan menggantungkan nasib terdakwa pada diskresi hakim (Khodadadi, 2024). Dengan demikian, kepastian hukum pidana Islam menuntut dua lapis sekaligus: (i) ketegasan basis teks—legalitas dan rumusan sanksi; serta (ii) kejernihan definisi dan bahasa norma agar penerapan tidak berubah menjadi arbitrer (Badar, 2011; Khasan, 2021; Khodadadi, 2024).

Perkembangan teknologi modern memberi contoh lain tentang bagaimana kepastian dan pembatasan bekerja dalam pidana Islam. Studi tentang DNA dan teknologi modern menegaskan bahwa teknologi dapat diintegrasikan sebagai bukti circumstantial melalui ijtihād, tetapi ada pembatasan karena karakter unik ḥudūd dan objektif syariah, sehingga bukti semacam itu tidak dipakai untuk membuktikan ḥudūd seperti zina karena berpotensi bertentangan dengan tujuan ḥudūd dan prinsip privasi dalam syariah (Korbatieh, 2020). Dalam bahasa kepastian hukum, pembatasan ini memperlihatkan bahwa sistem pembuktian ḥudūd dirancang untuk menjaga standar kepastian yang sangat tinggi dan menghindari penghukuman ketika terdapat ruang keraguan, sekaligus menuntut konsistensi kebijakan agar tidak muncul paradoks antar-fatwa yang merusak prediktabilitas (Korbatieh, 2020). Pada titik inilah kebutuhan "konsisten dan dapat diprediksi" dalam sistem hukum—termasuk hukum Islam—menjadi relevan: integrasi teknologi bukan sekadar inovasi, tetapi harus diatur sehingga tidak menciptakan inkonsistensi normatif (Khodadadi, 2024; Korbatieh, 2020).

________________________________________

6. IJTIHĀD, MAQĀṢID, DAN KETEGANGAN ANTARA FLEKSIBILITAS–KEPASTIAN

Dalam teori hukum Islam, ijtihād adalah perangkat untuk merespons perubahan sosial, tetapi ia juga membawa tantangan terhadap kepastian karena membuka ruang pluralitas. Kajian manāsik haji menegaskan bahwa tidak ada argumen teoretik yang menolak dinamika keberlakuan hukum Islam, dan bahwa norma serta prinsip hukum Islam bersifat fleksibel. Karena itu, uṣūl al-fiqh diposisikan sebagai metodologi yang menghasilkan hukum, fatwa, dan regulasi (Nasrullah, 2020). Studi pembuktian syariah juga menegaskan bahwa tidak ada kontradiksi antara mempertahankan aspek syariah yang immutable dan memperbarui hukum serta prosedur lain yang terbuka bagi ijtihād, termasuk integrasi teknologi (Korbatieh, 2020). Pada level ini, fleksibilitas adalah mekanisme untuk menjaga relevansi hukum, bukan untuk menghapus kepastian (Korbatieh, 2020; Nasrullah, 2020).

Akan tetapi, literatur maqāṣid modern memberi peringatan bahwa perlu standar yang disiplin agar fleksibilitas tidak menghasilkan instabilitas. Analisis kritis maqāṣid dalam keuangan Islam menekankan adanya subjektivitas dalam kategorisasi maqāṣid dan ambiguitas dalam batasnya, serta menyoroti risiko ketika maṣlaḥa diprioritaskan di atas teks. Bahkan disebutkan adanya kekhawatiran bahwa ketidakpastian dalam penentuan maqāṣid dapat melahirkan instabilitas/chaos dan menegasikan ketentuan syariah yang jelas, sehingga legal formalism dan aturan interpretasi yang ketat dipakai untuk menjaga kepastian dan keamanan (Güney, 2024).

Dalam arah yang sejalan, studi legal maxims menunjukkan bahwa kaidah-kaidah fiqh dapat membantu mengontrol penggunaan maṣlaḥa dalam "fiqh realitas" (fiqh al-wāqiʿ) yang minim panduan skriptural agar pertimbangan utilitarian tidak menjadi undisciplined (Shaham, 2021). Dengan demikian, ketegangan fleksibilitas–kepastian dalam hukum Islam sebetulnya adalah soal tata kelola metodologis: ijtihād diperlukan untuk menghadapi kasus baru, tetapi harus ditempatkan dalam batasan dalil, kaidah, dan standar interpretasi agar menghasilkan aturan yang stabil dan dapat diprediksi (Güney, 2024; Nasrullah, 2020; Shaham, 2021).

________________________________________

7. KEPASTIAN MELALUI INSTITUSIONALISASI: MAZHAB, KODIFIKASI, QĀNŪN, DAN BATAS DISKRESI HAKIM

Sejarah dan praktik kenegaraan menunjukkan bahwa kepastian hukum sering dikelola melalui kebijakan institusional. Kajian tentang yurisdiksi ICC dan hukum pidana Islam mencatat bahwa untuk menciptakan kepastian hukum yang lebih besar, penguasa dapat memerintahkan qāḍī yang ditunjuknya untuk mengikuti satu mazhab tertentu. Praktik ini dikaitkan dengan sultan Ottoman, berbeda dengan Arab Saudi yang memberi kebebasan lebih besar pada qāḍī untuk memilih mazhab atau opini (Badar, 2011).

Dalam studi mengenai dualisme hukum Ottoman, qānūn diposisikan sebagai perangkat yang "kritikal" untuk menghindari kekosongan aturan dan menciptakan kepastian—misalnya dalam regulasi kepemilikan tanah. Qānūn diterima sejauh efektif diterapkan dan tidak bertentangan dengan syariah. Kajian tentang Kanunname juga menjelaskan bahwa kanun dibuat untuk menjaga kemaslahatan umum dan privat selama tidak bertentangan dengan syariah, dengan basis siyāsa sharʿiyyah dan maqāṣid al-sharīʿa (Meirison & Muhammadi, 2019). Di sini, kepastian hukum dipahami sebagai kebutuhan praktis pemerintahan: ketika fiqh plural dan kasus sosial berkembang, negara cenderung melakukan standardisasi melalui qānūn/kodifikasi (Badar, 2011; Meirison & Muhammadi, 2019).

Kodifikasi, bagaimanapun, juga mengandung kontroversi karena tradisi fatwa pada dasarnya tidak mengikat dan dapat berbeda lintas mazhab serta berubah sesuai waktu-tempat. Kajian tentang kodifikasi "aḥkām" dari fatwa menegaskan bahwa fatwa adalah pemberitahuan hukum tanpa mengikat, dan hukum yang dideduksi dapat berbeda menurut mazhab atau bahkan dalam satu mazhab, serta dapat berubah menurut waktu-tempat dan spesifikasi kasus. Karena itu, kodifikasi aḥkām menjadi topik kontroversial antara pendukung dan penolak (Houcine & Abdelkader, 2022).

Dalam konteks modern, studi tentang Iran menunjukkan bahwa sekalipun prinsip legalitas dikodifikasi dan dimaksudkan membatasi kekuasaan hakim, mekanisme kriminalisasi dengan bahasa tidak jelas dan pengaburan batas dosa–kejahatan justru memperbesar ketidakpastian dan memperluas ruang diskresi hakim (Khodadadi, 2024). Maka, institusionalisasi untuk kepastian hukum harus memperhatikan kualitas perumusan norma—bahasa yang jelas—dan batas diskresi, bukan hanya "membuat undang-undang" (Houcine & Abdelkader, 2022; Khodadadi, 2024).

________________________________________

8. INDONESIA: PLURALITAS PRODUK HUKUM ISLAM DAN TANTANGAN KEPASTIAN

8.1 Fiqh, Fatwa, Yurisprudensi, dan Undang-Undang

Dalam konteks Indonesia, sejumlah studi menegaskan bahwa hukum Islam berkembang dan diformulasikan dalam empat produk pemikiran: fiqh, fatwa, putusan pengadilan (yurisprudensi), dan undang-undang (Khaera et al., 2022). Tipologi yang sama juga ditegaskan dalam kajian implementasi pemikiran hukum Islam di Indonesia, yang menyebut empat produk tersebut sebagai pedoman bagi umat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat (Mathar et al., 2022).

Studi tentang peradilan agama dan kontribusi yurisprudensi Mahkamah Agung menjelaskan bahwa Indonesia mengapresiasi hukum keluarga Islam melalui legislasi sebagai dasar dan kepastian hukum bagi Muslim, sementara yurisprudensi Mahkamah Agung menjadi rujukan bagi hakim peradilan agama. Dengan demikian, kepastian hukum dalam hukum Islam di Indonesia secara faktual tidak hanya bergantung pada fiqh sebagai literatur klasik, tetapi juga pada desain kelembagaan dan pengakuan negara atas produk-produk tertentu sebagai rujukan formal—misalnya Kompilasi Hukum Islam (KHI), KHES, dan regulasi sektoral (Black, 2024; Rokhmad, 2021).

8.2 Tantangan Disparitas dan Fragmentasi Otoritas

Namun, pluralitas otoritas ini dapat menciptakan ketidakpastian ketika sumber rujukan tidak seragam atau tidak mengikat. Studi tentang konsep walad dalam waris menegaskan bahwa karena tidak ada kewajiban bagi hakim peradilan agama untuk menggunakan KHI, sebagian hakim memilih menggunakan fiqh klasik. Hal ini tidak bertentangan dengan hukum acara Indonesia, tetapi berpotensi melahirkan disparitas putusan dan menggagalkan tujuan KHI sebagai kodifikasi yang menyatukan perbedaan pendapat fiqh demi menjamin kepastian dalam penyelesaian sengketa (Furqan et al., 2019).

Kajian lain tentang status yurisprudensi juga menekankan bahwa yurisprudensi tidak selalu mengikat karena Indonesia tidak menganut sistem preseden, sehingga yurisprudensi tidak dapat menjadi dasar yang definitif. Akibatnya, hakim tetap bebas memilih rujukan—yurisprudensi, fatwa, KUHPerdata, atau KHI—dan hal ini berdampak pada kepastian. Dalam bahasa kepastian hukum, problemnya adalah "forum of choice" normatif: subjek hukum sulit memprediksi standar apa yang akan dipakai ketika rujukan dan daya ikatnya plural (Furqan et al., 2019).

8.3 KHI sebagai Instrumen Standardisasi

Pada saat yang sama, studi tentang KHI menegaskan bahwa KHI disusun melalui tahapan yang melibatkan telaah kitab-kitab fiqh lintas mazhab, produk peradilan agama, serta perbandingan hukum keluarga negara lain, dan diposisikan untuk mengisi kekosongan hukum bagi Muslim terutama dalam penyelesaian sengketa di peradilan agama. KHI juga disebut memiliki konsistensi dengan peraturan yang lebih tinggi dan digunakan sebagai pedoman (Jannah & Firdaus, 2023).

Dari sudut pandang kepastian hukum, KHI dipahami sebagai instrumen standardisasi agar penerapan hukum keluarga Islam tidak bergantung sepenuhnya pada variasi fiqh dan praktik lokal, melainkan memiliki rujukan yang relatif seragam dalam peradilan (Black, 2024; Furqan et al., 2019; Jannah & Firdaus, 2023). Bahkan, kajian tentang pengadilan agama sebagai institusi nasional "satu atap" di bawah Mahkamah Agung menilai bahwa penggunaan kompilasi (KHI dan KHES) dan undang-undang nasional oleh peradilan agama menghasilkan kepastian dan konsistensi yurisprudensial yang lebih besar (Black, 2024). Jadi, pengalaman Indonesia memperlihatkan bahwa kepastian hukum memerlukan penyatuan rujukan sekaligus penguatan status normatif rujukan itu (Black, 2024; Furqan et al., 2019; Jannah & Firdaus, 2023).

________________________________________

9. FATWA: PENTING BAGI KEPASTIAN PRAKTIS, TETAPI TIDAK SELALU MENGIKAT SECARA POSITIF

Dalam tradisi Islam, fatwa merupakan jawaban mufti/kelembagaan atas problem yang memerlukan penjelasan hukum. Studi tentang karakteristik fatwa ekonomi syariah di Indonesia menjelaskan bahwa fatwa adalah produk ijtihād mufti untuk menjawab peristiwa hukum tertentu dan pada esensinya dapat menjadi hukum negara bila ada pengakuan melalui institusi negara yang kompeten. Dalam konteks ekonomi syariah Indonesia, kajian DSN-MUI menegaskan bahwa lembaga fatwa dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap problem yang muncul. Dibedakan pula antara hukum yang qaṭʿī (membuktikan kepastian hukum) dan hukum ẓannī yang dinamis—di sinilah fatwa diperlukan.

Pembahasan fintech syariah juga menegaskan bahwa fatwa penting tetapi tidak mengikat dalam sistem hukum positif Indonesia. Agar mengikat dan memberi kepastian, fatwa harus diatur dalam peraturan perundang-undangan (Handayani et al., 2021). Dengan demikian, fatwa berfungsi sebagai sumber kepastian "normatif-keagamaan" dan pedoman praktik, tetapi kepastian "yuridis-positif" mensyaratkan pengakuan dan integrasi ke dalam norma negara (Handayani et al., 2021; Rokhmad, 2021).

Ketegangan antara kebutuhan fatwa dan kepastian hukum juga muncul dalam literatur yang menyoroti heterogenitas fatwa. Studi DNA dalam pembuktian syariah menyatakan bahwa fatwa-fatwa yang tampak paradoksal perlu direkonsiliasi demi konsistensi dan prediktabilitas yang esensial dalam sistem hukum (Korbatieh, 2020). Kajian tentang fatwa sebagai produk pemikiran hukum Islam di Indonesia menyebut adanya kemungkinan "legal discrepancy" karena fatwa kadang berorientasi pada kitab fiqh tertentu atau lahir secara individual sehingga tidak otomatis diterima publik (Mathar et al., 2022).

Analisis literatur tentang literasi keuangan syariah juga menekankan pentingnya penggunaan istilah kontrak yang jelas dan konsisten dalam teks fatwa DSN-MUI agar fatwa menjadi rujukan yang andal dan membangun kepercayaan pada sistem keuangan syariah (Soumena, 2024). Maka, fatwa dapat menopang kepastian hukum bila: (i) metodologinya jelas; (ii) terminologinya konsisten; dan (iii) posisinya dalam tata hukum negara diatur sehingga daya ikatnya tidak ambigu (Handayani et al., 2021; Korbatieh, 2020; Soumena, 2024).

________________________________________

10. HARMONISASI REGULASI EKONOMI SYARIAH: KEPASTIAN HUKUM SEBAGAI MASALAH KONSISTENSI ANTARNORMA

Bidang ekonomi syariah menyediakan contoh kuat bahwa kepastian hukum tidak hanya soal "ada dalil", melainkan juga koherensi antarinstrumen—undang-undang, kompilasi, fatwa, dan regulasi otoritas. Studi penyelesaian sengketa perbankan syariah di peradilan agama menyatakan bahwa sengketa terjadi sebagian karena masih ada celah hukum akibat sifat aturan yang umum sehingga menimbulkan banyak interpretasi. Studi tersebut menekankan kebutuhan memperkuat regulasi dengan aturan teknis yang lebih rinci agar kepastian hukum bagi para pihak meningkat.

Pada tingkat harmonisasi norma, kajian tentang integrasi KHES–regulasi OJK–fatwa DSN-MUI menemukan adanya perbedaan norma dan faktor disharmoni seperti istilah ambigu, adopsi definisi konvensional, kesalahan terjemahan, inkonsistensi konsep, serta otoritas yang tumpang tindih. Kajian itu menegaskan kepastian hukum sebagai elemen esensial norma tertulis dan mengaitkannya dengan prinsip aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diakses, serta penerapan yang konsisten oleh otoritas dan hakim (Tarmidzi et al., 2024). Dalam kerangka tersebut, kepastian hukum adalah output dari regulatory governance: tanpa harmonisasi, pluralitas instrumen berubah menjadi ketidakpastian bagi pelaku ekonomi syariah dan pencari keadilan (Tarmidzi et al., 2024).

Kebutuhan harmonisasi juga tampak dalam pembahasan politik hukum ekonomi syariah Indonesia yang menyatakan bahwa setelah adanya legitimasi regulasi perbankan syariah, otoritas norma syariah dalam konsep operasional ekonomi syariah memperoleh legitimasi dan kepastian hukum. Namun, kajian lain mengingatkan bahwa kepastian hukum harus dijaga melalui kepatuhan pada aturan syariah dan aturan positif sekaligus. Misalnya, dalam kontrak musyārakah mutanāqiṣah, disebutkan bahwa untuk menjaga legal certainty, aturan dan prinsip syariah serta hukum yang berlaku—UU Perbankan Syariah dan fatwa DSN—harus dipatuhi (Pratiwi & Hamid, 2024). Dengan demikian, kepastian hukum ekonomi syariah di Indonesia menuntut keterpaduan antara norma keagamaan (fatwa/fiqh), kompilasi (KHES), dan perangkat regulasi negara agar standar kepatuhan syariah dapat ditegakkan secara konsisten dan terukur (Pratiwi & Hamid, 2024; Tarmidzi et al., 2024).

________________________________________

11. ACEH DAN QANUN SYARIAH: KEPASTIAN HUKUM SEBAGAI TUJUAN, TETAPI RENTAN OLEH DUALISME OTORITAS DAN INKONSISTENSI PENEGAKAN

Dalam konteks Aceh, qanun syariah sering diposisikan sebagai produk hukum untuk menciptakan kepastian dan keadilan. Studi partisipasi publik dalam penyusunan qanun Aceh menyatakan bahwa diharapkan qanun berbasis syariah dapat menghasilkan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Partisipasi publik dipandang penting agar produk hukum yang lahir dapat memberi kepastian, keadilan, dan kemanfaatan (Jalil et al., 2022). Kajian transformasi syariah ke hukum nasional juga menyebut bahwa dalam konsideran Qanun Jinayat Aceh ditegaskan pelaksanaan syariat dengan menjunjung keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (Syarif, 2019). Dengan demikian, secara normatif, qanun diproyeksikan sebagai instrumen kodifikasi yang menjawab kebutuhan kepastian melalui aturan tertulis yang spesifik di Aceh (Jalil et al., 2022; Syarif, 2019).

Namun, kepastian hukum qanun dapat terganggu oleh fragmentasi otoritas dan praktik penegakan. Studi tentang kontestasi otoritas dalam hukum perkawinan Aceh menemukan dualisme hukum perkawinan akibat kontestasi antara otoritas negara (undang-undang/KHI) dan otoritas ulama (fatwa), yang memicu ketidakpastian hukum, menurunkan kepercayaan pada institusi negara, dan mendorong maraknya perkawinan ilegal. Karena itu, disarankan pembentukan hukum melalui qanun dengan mengakomodasi fatwa ulama (Nasir et al., 2023).

Dari perspektif penegakan dan hak asasi, kajian tentang qanun Aceh menyoroti adanya inkonsistensi penegakan untuk kasus serupa dan kebutuhan kerangka hukum yang jelas dan seragam, terutama dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak (Aziz et al., 2023). Studi lain yang menilai dampak qanun terhadap kelompok rentan dan minoritas juga menunjukkan problem penegakan dan kebutuhan menyeimbangkan qanun dengan norma HAM melalui dialog yang konstruktif (Aziz et al., 2023). Dengan demikian, Aceh memperlihatkan paradoks kepastian: kodifikasi dapat dirancang untuk kepastian, tetapi ketidakseragaman otoritas dan inkonsistensi penegakan dapat membuat kepastian yang dijanjikan tidak tercapai (Aziz et al., 2023; Jalil et al., 2022; Nasir et al., 2023).

________________________________________

12. SIMPULAN: PRINSIP-PRINSIP KEPASTIAN HUKUM MENURUT HUKUM ISLAM

Berdasarkan sintesis sumber-sumber di atas, kepastian hukum menurut hukum Islam dapat dirumuskan sebagai prinsip berlapis yang menggabungkan (i) kepastian berbasis dalil yang jelas; (ii) kepastian metodologis melalui uṣūl al-fiqh dan kaidah; (iii) kepastian prosedural dalam pembuktian dan penegakan; serta (iv) kepastian institusional melalui kodifikasi, harmonisasi norma, dan pembatasan diskresi.

Pertama, kepastian paling kuat hadir ketika hukum bertumpu pada teks yang jelas (muḥkam/mufassar) dan kategori kejernihan dalil membatasi ambiguitas interpretasi (Nasrullah, 2020). Kedua, ketika memasuki wilayah ijtihād yang ẓannī, kepastian dipelihara melalui kaidah fiqhiyyah—termasuk kaidah "kepastian tidak hilang oleh keraguan"—dan melalui disiplin legal maxims untuk mengontrol penggunaan maṣlaḥa agar penerapan tidak liar (Alfauzi, 2020; Kusnan et al., 2022; Shaham, 2021). Ketiga, pada ranah pidana, kepastian hukum juga berarti pembatasan penghukuman: prinsip legalitas, standar pembuktian yang menuntut kepastian, dan kaidah menghindari ḥudūd ketika ada syubhat menjadi mekanisme untuk mencegah salah-hukum dan menjaga prediktabilitas penegakan (Badar, 2011; Korbatieh, 2020). Keempat, pada ranah negara modern, kepastian menuntut institusionalisasi: pemilihan mazhab untuk keseragaman putusan, kodifikasi/qānūn untuk menutup kekosongan hukum, serta harmonisasi antara kompilasi–regulasi–fatwa agar norma tidak saling bertentangan dan dapat diterapkan secara konsisten (Badar, 2011; Houcine & Abdelkader, 2022; Black, 2024; Tarmidzi et al., 2024).

Dalam seluruh lapisan ini, pelajaran pentingnya adalah: kepastian hukum dalam Islam bukan meniadakan pluralitas fiqh, melainkan mengelola pluralitas itu melalui metodologi dan institusi agar hukum tetap jelas, konsisten, dan terapan—seraya menjaga batas agar diskresi tidak berubah menjadi arbitrer (Furqan et al., 2019; Khodadadi, 2024; Qonita, 2019; Tarmidzi et al., 2024).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Afdal, W. (2017). Islamic Law Codification: The Friction on Authority of Islamic Law Establishment. Journal of Indonesian Legal Studies, 1(1), 35–46. https://doi.org/10.15294/jils.v1i01.16567

Alfauzi, R. (2020). The dynamics of qawaid fiqhiyyah: The construction and application in Islamic law. Al-Bayyinah, 4(2), 225–242. https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v4i2.815

Ali, A. A. R. (2023). The concept of Sharī'a revisited. Journal of Islamic Thought and Civilization, 13(2), 16–28. https://doi.org/10.32350/jitc.132.02

Aziz, D. A. N., Khanif, A., Hartono, M. D., & Marbun, A. A. Y. (2023). Examining Qanun in Aceh from a human rights perspective: Status, substance and impact on vulnerable groups and minorities. Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan, 23(1), 37–56. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v23i1.37-56

Badar, M. (2011). Islamic law (Shari'a) and the jurisdiction of the International Criminal Court. Leiden Journal of International Law, 24(2), 411–433. https://doi.org/10.1017/s0922156511000082

Black, A. (2024). Religious rights: Testing the limits of tolerance (pp. 145–172). https://doi.org/10.1163/9789004691698_007

Furqan, A. A., Alfitri, A., & Haries, A. (2019). The difference of a child (walad) concept in Islamic inheritance law and its implications on the decisions of the religious courts in Indonesia. Mazahib, 119–145. https://doi.org/10.21093/mj.v17i2.1212

Güney, N. (2024). Maqāsid al-Sharī'a in Islamic finance: A critical analysis of modern discourses. Religions, 15(1), 114. https://doi.org/10.3390/rel15010114

Handayani, O., Sulistiyono, A., & Muryanto, Y. T. (2021). The urgency of regulating fintech peer to peer lending sharia in Indonesia. https://doi.org/10.2991/assehr.k.211014.036

Hidayat, E. (2024). Induction and its relevance to the transformation of sharia economic law in Indonesia: A study of four madhhabs. Ulul Albab Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam, 7(1), 71. https://doi.org/10.30659/jua.v7i1.28692

Houcine, A., & Abdelkader, D. (2022). "Aḥkām el-buniān" and the stakes of their codification. 34(4). https://doi.org/10.33948/jap-ksu-34-4-5

Jalil, H., Yani, T. A., & Kurniawan, A. (2022). Public participation model in the preparation of sharia-based Aceh qanun: Special focus on the role of the ulama. IIUM Law Journal, 30(2), 280–307. https://doi.org/10.31436/iiumlj.v30i2.672

Jannah, S., & Firdaus, D. H. (2023). Reformulation of the concept of iddah in the Compilation of Islamic Law perspective of negotiative hermeneutics. De Jure Jurnal Hukum Dan Syar'iah, 15(2), 286–300. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v15i2.21065

Khaera, N., Rahman, A., & Kurniati, K. (2022). The paradigm of Islamic legal products in Indonesia. Mazahibuna. https://doi.org/10.24252/mh.vi.26364

Khasan, M. (2021). From textuality to universality: The evolution of ḥirābah crimes in Islamic jurisprudence. Al-Jami'ah Journal of Islamic Studies, 59(1), 1–32. https://doi.org/10.14421/ajis.2021.591.1-32

Khodadadi, B. (2024). "Nowhere but everywhere": The principle of legality and the complexities of judicial discretion in Iran. Iranian Studies, 57(4), 651–670. https://doi.org/10.1017/irn.2024.23

Korbatieh, S. (2020). Evidence laws in sharia and the impact of modern technology and DNA testing. Australian Journal of Islamic Studies, 5(3), 4–29. https://doi.org/10.55831/ajis.v5i3.303

Kusnan, Osman, M. D. H. bin, & Khalilurrahman. (2022). Maqashid al shariah in economic development: Theoretical review of Muhammad Umer Chapra's thoughts. Millah Journal of Religious Studies, 583–612. https://doi.org/10.20885/millah.vol21.iss2.art10

Lohlker, R. (2021). Fiqh reconsidered: Indigenization and universalization of Islamic law in Indonesia. Interdisciplinary Journal for Religion and Transformation in Contemporary Society, 7(1), 188–208. https://doi.org/10.30965/23642807-bja10011

Mathar, A., Hardianti, H., Misbahuddin, M., & Kurniati, K. (2022). Islamic legal thought implementation in Indonesia. Journal of Social Science, 3(4), 898–905. https://doi.org/10.46799/jss.v3i4.386

Meirison, M., & Muhammadi, Q. (2019). Islamic sharia and non-Muslim citizens in Kanunname during Sultan Abdul Hamid II of the Ottoman Empire. Walisongo Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 27(1), 37–68. https://doi.org/10.21580/ws.27.1.3543

Nasir, M., Aniza, A., Muzakkir, M., & Roni, M. (2023). The contestation of authority in Islamic marriage law Indonesia. Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam, 8(2), 369. https://doi.org/10.29240/jhi.v8i2.7896

Nasrullah, N. (2020). The manasik of hajj in Indonesia: Looking for legal certainty through the reasonings of usul al-fiqh. Al-Risalah Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan, 20(1), 31–46. https://doi.org/10.30631/alrisalah.v20i1.500

Pratiwi, N., & Hamid, M. A. (2024). The position of the underlying asset system in musyarakah mutanaqisah (MMq) contract in Islamic banking. International Journal of Religion, 5(11), 5209–5217. https://doi.org/10.61707/wx53zh90

Qonita, N. (2019). Positioning Islamic legal theory in the development of Islamic finance. Jurisdictie Jurnal Hukum Dan Syariah, 10(1), 18. https://doi.org/10.18860/j.v10i1.7034

Rokhmad, A. (2021). Institutions and contributions to Islamic law in Indonesia's legal system. Walisongo Law Review (Walrev), 3(1), 21–44. https://doi.org/10.21580/walrev.2021.3.1.7282

Shaham, R. (2021). Legal maxims (qawāʿid fiqhiyya) in Yūsuf al-Qaraḍāwī's jurisprudence and fatwas. Journal of the American Oriental Society, 140(2). https://doi.org/10.7817/jameroriesoci.140.2.0435

Soumena, F. Y. (2024). A critical review of the Indonesian Council of Ulama (MUI) fatwa towards increasing sharia financial literacy (systematic literature review). Journal of Economics Research and Social Sciences, 8(1), 133–151. https://doi.org/10.18196/jerss.v8i1.21498

Syarif, N. (2019). Transformation of Islamic law into national law: Model, problem and alternative solution of practicing sharia in Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum, 19(2), 407. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2019.19.2.2373

Tarmidzi, T., Khasanah, K., Arwani, A., Said, K., & Ramadhan, M. U. C. (2024). The pursuit of legal harmony in the integration of sharia economic law compilation, OJK regulations, and DSN-MUI fatwas. Hikmatuna Journal for Integrative Islamic Studies, 10(1), 121–139. https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v10i1.7342