01476 - Kepailitan Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam: Analisis Komparatif Status Debitur Pailit Dan Konsep Taflis

Bankruptcy in the Perspective of Indonesian Positive Law and Islamic Law: A Comparative Analysis of Bankrupt Debtor Status and the Concept of Taflis

Abstrak

Kepailitan merupakan pranata hukum yang memiliki dimensi kompleks, baik dalam hukum positif Indonesia maupun dalam tradisi fiqh Islam. Artikel ini menganalisis secara komparatif status hukum debitur yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) serta padanannya dalam konsep taflis dan status muflis dalam hukum Islam. Kajian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan komparatif dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam hukum positif, kepailitan mengakibatkan sita umum atas harta debitur dengan peralihan kewenangan pengurusan kepada kurator di bawah pengawasan hakim pengawas, tanpa menghapus kecakapan hukum debitur secara keseluruhan. Dalam fiqh, konsep taflis menempatkan muflis sebagai debitur yang dibatasi tindakan hukumnya atas harta berdasarkan putusan hakim (qadhi). Perbedaan krusial terletak pada syarat dan orientasi: UUK-PKPU dinilai tidak membedakan ketidakmampuan dan ketidakmauan membayar serta tidak mensyaratkan penilaian insolvabilitas secara memadai, sedangkan taflis dalam Islam lebih berorientasi pada kondisi substantif debitur. Dimensi sosial-ekonomi Islam melalui konsep gharimin dan instrumen zakat serta skema qardh hasan menambah perspektif pemulihan yang tidak inheren dalam rezim UUK-PKPU. Dalam konteks ekonomi syariah, konflik yurisdiksi antara Pengadilan Niaga dan Pengadilan Agama, serta kekosongan pedoman substantif syariah, mempersulit harmonisasi penyelesaian kepailitan yang selaras dengan prinsip syariah.

Kata Kunci: kepailitan; taflis; muflis; debitur pailit; hukum Islam; UUK-PKPU; gharimin

________________________________________

Abstract

Bankruptcy is a legal institution with complex dimensions, both in Indonesian positive law and in the Islamic jurisprudential tradition. This article comparatively analyzes the legal status of debtors declared bankrupt by the Commercial Court under Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (UUK-PKPU) and its equivalent in the concept of taflis and the status of muflis in Islamic law. This study employs a normative legal research method with comparative and conceptual approaches. The findings reveal that under positive law, bankruptcy results in a general seizure of the debtor's assets, with management authority transferred to a curator under the supervision of a supervisory judge, without entirely eliminating the debtor's legal capacity. In Islamic jurisprudence, the concept of taflis places the muflis as a debtor whose legal actions over assets are restricted by a judicial decree (qadhi). The crucial distinction lies in the requirements and orientation: UUK-PKPU is considered to fail to distinguish between inability and unwillingness to pay, and does not adequately require an insolvency assessment, whereas taflis in Islam is more oriented toward the substantive condition of the debtor. The socio-economic dimension of Islamic law through the concept of gharimin, the zakat instrument, and the qardh hasan scheme adds a rehabilitative perspective not inherent in the UUK-PKPU regime. In the context of the Islamic economy, jurisdictional conflicts between the Commercial Court and the Religious Court, along with the absence of explicit sharia substantive guidelines, complicate the harmonization of bankruptcy resolution in accordance with sharia principles.

Keywords: bankruptcy; taflis; muflis; bankrupt debtor; Islamic law; UUK-PKPU; gharimin

________________________________________

1. Pendahuluan: Kepailitan, Utang, dan Kebutuhan Perspektif Hukum Islam

Dalam praktik ekonomi modern—termasuk ekonomi syariah—hubungan utang-piutang dan pembiayaan dapat berujung pada kegagalan pembayaran (non-performing financing/bad loans) yang kemudian memicu mekanisme kepailitan untuk penyelesaian utang secara kolektif (Lumbanraja et al., 2021; Sirait et al., 2023). Literatur hukum kepailitan Indonesia juga menegaskan bahwa "utang" merupakan elemen kunci: tanpa adanya utang, kepailitan kehilangan esensinya sebagai pranata untuk melikuidasi (membereskan) harta debitur guna membayar tagihan para kreditur (Kartika & Harahap, 2023; Schihalejev, 2018).

Pada saat yang sama, tradisi fiqh telah lama mengenal pembahasan kepailitan (taflis) dan status orang yang bangkrut (muflis), sehingga topik "status hukum debitur yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga karena tidak mampu membayar utang" dapat dianalisis secara komparatif: (i) bagaimana status debitur pailit menurut hukum positif Indonesia dan (ii) bagaimana konstruksi taflis/muflis dalam hukum Islam, termasuk implikasi normatifnya terhadap perlindungan pihak-pihak terkait (Lumbanraja et al., 2021; Sirait et al., 2023).

________________________________________

2. Kerangka Hukum Positif Indonesia: Kepailitan sebagai "Sita Umum" dan Mekanisme Kolektif Penyelesaian Utang

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (UUK-PKPU) dipahami dalam literatur sebagai rezim yang mendefinisikan kepailitan sebagai "sita umum" atas seluruh harta kekayaan debitur pailit, di mana pengurusan dan pemberesan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas (Kartika & Harahap, 2023; Rachmadayanti & Gunadi, 2023). Rumusan "sita umum" ini juga ditegaskan dalam berbagai karya yang membahas konsekuensi putusan pailit, yakni terjadinya penyitaan secara umum terhadap harta kekayaan debitur dan peralihan kewenangan pengurusan/pemberesan kepada kurator (Kartika & Harahap, 2023; Naibaho et al., 2022; Rachmadayanti & Gunadi, 2023).

Dengan demikian, kepailitan diposisikan sebagai mekanisme kolektif (bukan eksekusi individual) untuk menyelesaikan sengketa utang-piutang yang melibatkan banyak kreditur, sehingga aset debitur tidak "diperebutkan" melalui eksekusi terpisah, melainkan dikelola sebagai budel pailit untuk dibagi sesuai hak masing-masing kreditur (Dalimunthe, 2022; Rachmadayanti & Gunadi, 2023).

Dari sisi prasyarat, berbagai referensi mengutip dan menguraikan bahwa Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU mensyaratkan setidaknya: debitur memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih; kepailitan dinyatakan melalui putusan pengadilan (Pengadilan Niaga), baik atas permohonan debitur maupun satu atau lebih krediturnya (Kainur & Ariadin, 2024; Kartika & Harahap, 2023; Wijayanta, 2014). Literatur lain yang membandingkan kepailitan dengan wanprestasi juga menekankan bahwa kepailitan dirancang untuk situasi debitur dengan banyak kreditur, sementara aset/harta tidak mencukupi untuk membayar seluruh kewajiban—sehingga diperlukan forum khusus (Pengadilan Niaga) dan mekanisme pembagian hasil pemberesan (Kainur & Ariadin, 2024; Wijayanta, 2014).

Sejalan dengan itu, tujuan kepailitan kerap dijelaskan sebagai pembagian kekayaan debitur oleh kurator kepada semua kreditur dengan memperhatikan kedudukan/hak mereka, sehingga kepailitan berfungsi sebagai instrumen penyelesaian utang yang terstruktur (Dalimunthe, 2022; Kartika & Harahap, 2023; Mawwaddah, 2020).

________________________________________

3. Status Hukum Debitur Setelah Diputus Pailit oleh Pengadilan Niaga (Hukum Positif)

3.1. Peralihan Kewenangan Pengurusan dan Pemberesan Harta kepada Kurator (di Bawah Hakim Pengawas)

Sejumlah referensi menegaskan akibat utama putusan pailit: sejak putusan diucapkan, debitur "demi hukum" kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit; kewenangan pengurusan dan pemberesan beralih kepada kurator di bawah pengawasan hakim pengawas (Kartika & Harahap, 2023; Naibaho et al., 2022; Sahlan & Hermawan, 2024). Konsekuensi ini juga dijelaskan sebagai pembatasan kewenangan debitur dalam bidang hukum harta kekayaan (bukan penghapusan eksistensi subjek hukumnya), karena tindakan pengurusan/pengalihan atas boedel pailit pada prinsipnya tidak lagi dapat dilakukan debitur sendiri (Arimba, 2024; Naibaho et al., 2022; Sahlan & Hermawan, 2024).

Literatur tentang tugas hakim pengawas merinci bahwa dasar pengawasan hakim pengawas atas pengurusan dan pemberesan harta pailit dikaitkan dengan ketentuan UUK-PKPU, termasuk peran hakim pengawas dalam rapat verifikasi, menyetujui/menolak daftar tagihan, serta bentuk-bentuk pengawasan melalui penetapan, persetujuan, izin, usul, atau perintah (Arimba, 2024; Sahlan & Hermawan, 2024).

3.2. Kepailitan Mengenai Harta (Budel Pailit), Bukan "Pribadi" Debitur

Walaupun debitur kehilangan kewenangan mengurus dan menguasai harta pailit, beberapa rujukan menekankan bahwa objek kepailitan adalah harta kekayaan debitur—kepailitan tidak serta merta menjadikan debitur berada di bawah pengampuan atau menghapus kecakapan debitur untuk melakukan perbuatan hukum yang tidak terkait pengurusan/pengalihan boedel pailit (Naibaho et al., 2022; Ratnasari et al., 2022; Sahlan & Hermawan, 2024). Dengan kata lain, debitur tetap merupakan subjek hukum, namun tindakan hukum yang menyangkut harta yang sudah masuk boedel pailit berada dalam rezim pembatasan kewenangan dan harus tunduk pada mekanisme kepailitan (melalui kurator) (Naibaho et al., 2022; Ratnasari et al., 2022; Sahlan & Hermawan, 2024).

Pemahaman bahwa kepailitan "semata-mata" mengenai harta pailit (bukan pribadi debitur) juga muncul dalam pembahasan kepailitan di berbagai konteks (misalnya kepailitan perusahaan oleh pekerja), sekaligus menegaskan bahwa harta pailit mencakup kekayaan debitur saat putusan pailit diucapkan serta yang diperoleh selama kepailitan (Kartika & Harahap, 2023; Naibaho et al., 2022).

3.3. Ruang Lingkup Harta Pailit dan Pengecualian Tertentu

Beberapa literatur merujuk pada konstruksi bahwa harta pailit meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pailit diucapkan dan segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan, selaras dengan pemahaman bahwa seluruh kekayaan debitur menjadi jaminan umum bagi pelunasan utang (Kainur & Ariadin, 2024; Kartika & Harahap, 2023). Namun terdapat juga uraian bahwa tidak semua benda milik debitur dapat disita dan dijadikan boedel pailit; misalnya disebutkan adanya kategori benda yang sangat dibutuhkan debitur sebagai mata pencarian atau peralatan tempat tidur (Mawwaddah, 2020). Ini menunjukkan bahwa sekalipun prinsipnya "sita umum" berlaku luas, literatur mengakui adanya pembahasan pengecualian tertentu pada jenis benda tertentu demi kebutuhan dasar debitur (Mawwaddah, 2020).

3.4. Potensi Pembatalan Perbuatan Hukum Debitur yang Merugikan Kreditur (Actio Pauliana)

Dalam hukum kepailitan Indonesia, perlindungan terhadap kreditur juga dikaitkan dengan actio pauliana: pengadilan dapat dimintai pembatalan atas perbuatan hukum debitur (sebelum putusan pailit) yang merugikan kepentingan kreditur (Kusumawati, 2021; Saifullah, 2022). Actio pauliana diposisikan sebagai upaya hukum yang diberikan undang-undang kepada kreditur untuk membatalkan perbuatan debitur yang merugikan kreditur, dan ia diatur dalam UUK-PKPU (Kusumawati, 2021; Saifullah, 2022). Dengan demikian, status "debitur pailit" tidak hanya berarti peralihan pengurusan aset kepada kurator, tetapi juga membuka ruang koreksi atas transaksi yang dianggap mengurangi boedel pailit secara tidak patut (dengan standar pembuktian tertentu sebagaimana dijelaskan dalam literatur actio pauliana) (Kusumawati, 2021; Saifullah, 2022).

3.5. Pencabutan Putusan Pailit jika Harta Pailit Tidak Cukup untuk Membayar Biaya Kepailitan (Nuansa Penting)

Sebagian literatur menjelaskan adanya mekanisme pencabutan putusan pailit ketika kurator menilai harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan: kurator dapat mengajukan permohonan pencabutan kepada hakim pengawas; berdasarkan usul hakim pengawas, Pengadilan Niaga dapat memutus pencabutan pernyataan pailit (Kautsar & Muhammad, 2020; Ratibulava, 2020). Referensi lain juga menegaskan bahwa Pengadilan Niaga (atas anjuran hakim pengawas) dapat mencabut kepailitan dengan memperhatikan keadaan harta pailit, yakni jika harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan (Ratibulava, 2020).

Nuansa ini penting untuk "status hukum" debitur karena menunjukkan bahwa status pailit dapat berakhir bukan semata karena utang lunas, tetapi juga karena alasan insufisiensi boedel untuk menutup biaya proses (yang pada gilirannya menimbulkan persoalan kepastian pembayaran bagi kreditur) (Kautsar & Muhammad, 2020).

3.6. Perdebatan tentang "Ketidakmampuan" vs. "Ketidakmauan" dalam Praktik Kepailitan

Sejumlah rujukan mengkritik bahwa UUK-PKPU dalam praktik dan rumusan syarat Pasal 2 ayat (1) cenderung menekankan fakta "tidak membayar", tanpa membedakan apakah debitur tidak membayar karena tidak mampu (unable/insolvent) atau tidak mau (unwilling) (Hasan & Suryono, 2020; Lumbanraja et al., 2021; Saragi, 2024). Kritik ini juga dikaitkan dengan risiko ketidakadilan karena debitur yang secara ekonomi masih "sehat/solven" bisa saja dipailitkan apabila syarat formal terpenuhi, mengingat hukum kepailitan tidak secara tegas mewajibkan insolvency test pada tahap permohonan pailit (Saragi, 2024; SUHADI, 2023).

Sebaliknya, ada pula literatur yang mengedepankan bahwa kepailitan seharusnya diposisikan sebagai ultimum remedium dan pengadilan tidak semestinya menjatuhkan pailit apabila debitur masih memiliki peluang bisnis dan beritikad baik untuk bekerja sama dengan kreditur, sehingga pelunasan dapat ditempuh tanpa putusan pailit (Aprita, 2022). Ketegangan antara "kemudahan syarat" dan "asas kelangsungan usaha/ultimum remedium" ini menunjukkan bahwa status debitur pailit dalam hukum positif tidak selalu identik dengan terbuktinya insolvensi secara ekonomi, melainkan sangat bergantung pada desain syarat yuridis dan penerapannya (Aprita, 2022; Hasan & Suryono, 2020; Hutabarat et al., 2022; Lumbanraja et al., 2021).

________________________________________

4. Kepailitan dalam Hukum Islam (Fiqh): Konsep At-Taflis dan Status Muflis

4.1. Terminologi dan Definisi: At-Taflis sebagai Kepailitan dalam Islam

Dalam konteks fiqh, kepailitan dikenal dengan istilah at-taflis, yang disebut berasal dari kata al-fals (jamak: fulus) (Lumbanraja et al., 2021; Sirait et al., 2023). Secara etimologis, at-taflis dijelaskan bermakna bangkrut atau jatuh miskin, sedangkan secara terminologis taflis dipahami sebagai putusan hakim terhadap debitur yang dinyatakan pailit yang melarang tindakan hukum terhadap harta kekayaannya (Sirait et al., 2023). Dengan definisi ini, status orang yang terkena taflis adalah muflis (debitur pailit), dan ciri utamanya adalah pembatasan tindakan hukum atas harta demi melindungi kepentingan pihak berpiutang (Sirait et al., 2023).

Literatur yang membahas hubungan taflis dengan praktik kontemporer menyatakan bahwa persoalan kepailitan dalam fiqh bukan hal baru; ulama terdahulu telah membahas bagaimana kasus kepailitan diselesaikan (Lumbanraja et al., 2021). Dengan demikian, "status hukum" muflis dalam Islam secara konseptual berangkat dari putusan otoritas kehakiman/hakim (qadhi/hakim) yang berimplikasi pada pembatasan transaksi atas harta untuk menjaga hak-hak pihak lain (Sirait et al., 2023).

4.2. Parameter "Sehat/Tidak Sehat" Debitur dan Perbedaan dengan UUK-PKPU

Salah satu titik yang sering disorot dalam literatur Indonesia adalah perbedaan orientasi: UUK-PKPU dinilai tidak mengadopsi prinsip kelangsungan usaha dan tidak memperhatikan apakah debitur solven atau insolven, selama syarat dua atau lebih kreditur dan satu utang jatuh tempo yang tidak dibayar terpenuhi (Lumbanraja et al., 2021). Literatur tersebut bahkan menyebut konstruksi ini kontradiktif dengan konsep kepailitan dalam Islam (Lumbanraja et al., 2021). Dalam kerangka taflis, istilah solven/insolven dipadankan dengan "sehat atau tidaknya debitur," yang dapat dipahami dari segi fisik maupun finansial (Lumbanraja et al., 2021).

Artinya, status muflis dalam fiqh dibangun dengan asumsi adanya keadaan problematik debitur yang relevan secara substantif (kesehatan finansial), sementara dalam rezim UUK-PKPU (menurut kritik literatur) syarat formil dapat membuat kepailitan "terlalu mudah" dan berpotensi menciptakan ketidakadilan bagi debitur yang sebenarnya masih mampu (Hasan & Suryono, 2020; Hutabarat et al., 2022; Lumbanraja et al., 2021; SUHADI, 2023).

4.3. Dasar Normatif dalam Literatur Islam yang Dikutip

Terkait dasar hukum taflis, salah satu referensi menyebut adanya hadits yang diriwayatkan oleh Daruquthni dan al-Hakim yang dikaitkan dengan konteks orang yang terlilit utang, meskipun uraian rinci hadits tersebut dalam cuplikan sumber tidak sepenuhnya ditampilkan (Sirait et al., 2023). Dalam batas informasi yang tersedia di sumber, klaim yang dapat dipertahankan adalah: literatur tersebut mengafirmasi adanya rujukan hadits dalam pembahasan dasar hukum taflis (Sirait et al., 2023).

________________________________________

5. Sintesis: Memaknai Status Debitur yang Diputus Pailit oleh Pengadilan Niaga dari Perspektif Hukum Islam

5.1. Padanan Status: "Debitur Pailit" (Hukum Positif) dan "Muflis" (Fiqh)

Bila seorang debitur diputus pailit oleh Pengadilan Niaga, statusnya dalam hukum positif adalah "debitur pailit" yang berakibat pada peralihan kewenangan pengurusan dan pemberesan boedel pailit kepada kurator di bawah pengawasan hakim pengawas (Kartika & Harahap, 2023; Naibaho et al., 2022; Sahlan & Hermawan, 2024). Padanan konseptual dalam fiqh adalah muflis: seorang debitur yang berdasarkan putusan hakim mengalami pembatasan tindakan hukum atas harta kekayaannya (Sirait et al., 2023). Pada tingkat struktur dasar, terdapat kemiripan: baik rezim UUK-PKPU maupun taflis sama-sama menempatkan putusan hakim sebagai titik transisi status dan sama-sama menghasilkan pembatasan penguasaan/pengelolaan harta demi penyelesaian utang kepada pihak berpiutang (Kartika & Harahap, 2023; Naibaho et al., 2022; Sirait et al., 2023).

Namun, literatur yang menyoroti "kontradiksi" menekankan bahwa kemiripan ini tidak berarti identik, sebab UUK-PKPU dinilai dapat mempailitkan debitur tanpa penilaian sehat/tidak sehat (solven/insolven) yang memadai, sementara dalam konsep taflis perhatian terhadap kondisi debitur (kesehatan finansial) dianggap lebih inheren (Aprita, 2022; Hutabarat et al., 2022; Lumbanraja et al., 2021). Karena itu, status "debitur pailit" menurut Pengadilan Niaga belum tentu sepenuhnya merepresentasikan "muflis" dalam pengertian fiqh yang menekankan kondisi ketidakmampuan finansial sebagai realitas substantif, setidaknya menurut kritik yang berkembang di literatur (Lumbanraja et al., 2021; Saragi, 2024; SUHADI, 2023).

5.2. Implikasi Normatif: Keadilan, Kelangsungan Usaha, dan Ultimum Remedium

Literatur hukum Indonesia menampilkan dua arah penekanan yang harus dibaca dengan hati-hati. Di satu sisi, asas kepastian hukum dan mekanisme cepat melalui Pengadilan Niaga sering dikaitkan dengan pembuktian yang sederhana dan kepastian prosedural (Aprita, 2022). Di sisi lain, literatur juga menegaskan kepailitan semestinya merupakan ultimum remedium; pengadilan seharusnya tidak menjatuhkan pailit jika debitur masih punya peluang bisnis dan itikad baik untuk bekerja sama dengan kreditur (Aprita, 2022).

Perdebatan ini paralel dengan kritik bahwa UUK-PKPU kurang membedakan "ketidakmampuan" dan "ketidakmauan," sehingga memunculkan usulan untuk menambah ukuran objektif kemampuan bayar/insolvency test agar perlindungan bagi debitur lebih proporsional (Hutabarat et al., 2022; Saragi, 2024; SUHADI, 2023). Dalam sintesis perspektif Islam yang diusung sebagian literatur, fokus pada "kesehatan" debitur (sehat/tidak sehat) serta orientasi keadilan substantif dipandang lebih selaras dengan konsep taflis dibanding pemenuhan syarat formil semata (Lumbanraja et al., 2021; Sirait et al., 2023).

________________________________________

6. Kepailitan pada Aktivitas Ekonomi Syariah: Persoalan Yurisdiksi dan Konsistensi Substansi Syariah

Dalam konteks ekonomi syariah, literatur menyoroti persoalan yurisdiksi: Pengadilan Agama dipandang sebagai institusi yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah berdasarkan rezim peradilan agama, namun praktik masih menunjukkan perkara kepailitan/PKPU lembaga syariah diajukan ke Pengadilan Niaga sehingga menimbulkan disharmoni regulasi dan ketidakpastian (Lumbanraja et al., 2021; Nadrina, 2020; Sosiawan, 2022). Sebuah kajian menyebut bahwa bila kepailitan perbankan syariah tetap diajukan di Pengadilan Niaga, dikhawatirkan terjadi "pemaksaan" substansi hukum ekonomi syariah menjadi konvensional, sehingga penyelesaian tidak selaras dengan akad dan konsep penyelesaian yang (menurut penulis kajian tersebut) menekankan aspek keberlanjutan bisnis dibanding semata kepastian formal (Lumbanraja et al., 2021).

Literatur lain juga mengkritik putusan kepailitan pada sengketa perbankan syariah yang tidak mempertimbangkan ketentuan hukum acara khusus dan kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana dibahas dalam studi kepailitan perbankan syariah (Nadrina, 2020). Dalam kerangka prinsip syariah di sektor perbankan, sebuah rujukan menegaskan definisi "Prinsip Syariah" dalam Peraturan Bank Indonesia yang merujuk pada fatwa DSN-MUI, dan menyatakan bahwa dalam memutus pailit, Pengadilan Niaga "harus mempertimbangkan" fatwa DSN-MUI terkait pembiayaan syariah; namun pada saat yang sama diakui bahwa fatwa DSN, KHES, dan KHAES tidak memberikan penjelasan khusus tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan subjek hukum yang dinyatakan pailit (Lumbanraja et al., 2021).

Ini memperlihatkan problem ganda: (i) ketidakselarasan kelembagaan (forum) dan (ii) kekosongan/ketidakjelasan instrumen substantif-prosedural syariah untuk kepailitan, yang mempersulit pemaknaan "status muflis" secara operasional dalam sistem hukum nasional (Lumbanraja et al., 2021; Nadrina, 2020; Sosiawan, 2022).

________________________________________

7. Dimensi Sosial Hukum Islam: Muflis sebagai Gharimin dan Relevansi Zakat

Salah satu kontribusi khas hukum Islam dalam literatur yang tersedia adalah pengaitan status muflis dengan kategori mustahik zakat, yaitu gharimin (orang berutang). Kajian tentang "muflis sebagai gharimin" menyatakan bahwa lembaga zakat di Indonesia belum menjadikan nasabah yang pailit sebagai gharimin yang berhak menerima zakat, dan menyimpulkan bahwa status debitur pailit dapat ditetapkan sebagai gharimin yang berhak menerima zakat, baik utangnya untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum (Sirait et al., 2023).

Kajian tersebut juga mengusulkan pola distribusi melalui skema qardh hasan, yaitu zakat diberikan bukan untuk dimiliki permanen melainkan untuk dikembalikan lagi, serta dapat digunakan tidak hanya untuk membayar utang tetapi juga sebagai modal awal agar debitur pailit dapat memulai kembali usaha (Sirait et al., 2023). Dengan demikian, dari perspektif status hukum dalam Islam, muflis tidak hanya dipahami sebagai subjek yang dibatasi pengelolaan hartanya, tetapi juga sebagai subjek yang secara sosial dapat ditempatkan dalam kerangka kesejahteraan/distribusi (zakat) untuk pemulihan ekonomi—sebuah dimensi yang tidak inheren dalam status "debitur pailit" versi UUK-PKPU (Kartika & Harahap, 2023; Naibaho et al., 2022; Sirait et al., 2023).

________________________________________

8. Catatan Khusus: Utang, Kepailitan, dan Kewarisan dalam Hukum Islam

Dalam konteks kewarisan, ada kajian yang menegaskan bahwa menurut Hukum Waris Islam, ahli waris memiliki kewajiban melunasi utang pewaris sebagaimana dirujuk dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan konsekuensi kepailitan ahli waris sebagai debitur (dalam konteks penjamin perseorangan) adalah tidak dapat dilakukan penyitaan atas harta ahli waris untuk membayar seluruh utang kepada kreditur secara tak terbatas; tanggung jawab ahli waris dibatasi pada harta warisan pewaris, bukan harta pribadi ahli waris di luar warisan (Fatahillah, 2023).

Dalam isu "status hukum", rujukan ini penting karena menunjukkan bahwa dalam pembacaan hukum Islam atas beban utang, terdapat prinsip pembatasan pertanggungjawaban ahli waris pada harta peninggalan/warisan, yang dapat berbeda dari asumsi awam bahwa ahli waris selalu menanggung seluruh utang tanpa batas (Fatahillah, 2023).

________________________________________

9. Kesimpulan

Status hukum debitur yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga dalam hukum positif Indonesia terutama bermakna: terjadi sita umum atas harta, debitur kehilangan kewenangan mengurus dan menguasai boedel pailit, dan pengurusan serta pemberesan dialihkan kepada kurator di bawah pengawasan hakim pengawas (Kartika & Harahap, 2023; Naibaho et al., 2022; Sahlan & Hermawan, 2024). Walaupun demikian, literatur juga menegaskan kepailitan pada dasarnya mengenai harta pailit dan tidak menghapus kecakapan debitur untuk perbuatan hukum yang tidak terkait pengurusan/pengalihan boedel pailit (Naibaho et al., 2022; Ratnasari et al., 2022; Sahlan & Hermawan, 2024). Dalam fiqh, konsep yang paling dekat adalah taflis dan status muflis, yang dalam definisi literatur dipahami sebagai putusan hakim yang membatasi tindakan hukum debitur atas hartanya (Sirait et al., 2023).

Perbedaan paling krusial terletak pada syarat dan orientasi: sebagian literatur menilai UUK-PKPU tidak membedakan "tidak membayar" karena tidak mampu vs. tidak mau, dan tidak mensyaratkan penilaian sehat/tidak sehat (solven/insolven) secara memadai, sehingga berpotensi bertentangan dengan orientasi taflis yang dipahami lebih substantif terkait kondisi debitur (Lumbanraja et al., 2021; Saragi, 2024; SUHADI, 2023). Dalam konteks ekonomi syariah, problem ini berlapis karena ditambah konflik yurisdiksi serta kekosongan pedoman substantif syariah yang eksplisit, yang memunculkan kebutuhan harmonisasi regulasi agar penyelesaian kepailitan selaras dengan prinsip syariah dan desain peradilan yang berwenang (Lumbanraja et al., 2021; Nadrina, 2020; Sosiawan, 2022).

Pada akhirnya, pembacaan hukum Islam melalui konsep gharimin dan instrumen zakat memperkaya perspektif tentang "status muflis" sebagai subjek yang tidak hanya dibatasi dalam pengelolaan harta untuk kepentingan kreditur, tetapi juga dapat dipulihkan secara sosial-ekonomi melalui skema distribusi yang diakui dalam hukum Islam (Sirait et al., 2023).

________________________________________

Daftar Pustaka

Aprita, S. (2022). Meluruskan logika pemerintah soal kegentingan moratorium UU Kepailitan dan PKPU. Adalah, 6(6), 11–27. https://doi.org/10.15408/adalah.v6i6.27582

Arimba, C. I. (2024). Tanggung jawab hakim pengawas terhadap harta pailit. Begawan Abioso, 14(2), 71–86. https://doi.org/10.37893/abioso.v14i2.708

Dalimunthe, N. (2022). Hukum pengajuan kepailitan terhadap pengusaha oleh pekerja karena hak pekerja yang tidak dibayar. Risâlah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, 7(2), 401–421. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v7i2.220

Fatahillah, F. (2023). Perbandingan konsep hukum kepailitan Amerika (Chapter 11) dan hukum kepailitan Indonesia. Jurnal USM Law Review, 6(3), 1262–1278. https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7906

Hasan, N. A. P., & Suryono, A. (2020). Pengaruh likuiditas perusahaan dan pembatalan perjanjian perdamaian terhadap kepailitan perusahaan. Jurnal Privat Law, 8(2), 210. https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48411

Hutabarat, I. R., Marsella, M., & Hidayani, S. (2022). Analisis yuridis permohonan pailit PT. Bina Karya Sarana oleh kreditur (Studi Putusan No. 6/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Medan). Arbiter Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 4(1), 79–90. https://doi.org/10.31289/arbiter.v4i1.1206

Kainur, E. A. Q., & Ariadin. (2024). Kedudukan badan hukum dalam perkara kepailitan. Jurnal Global Futuristik, 2(2), 98–104. https://doi.org/10.59996/globalistik.v2i2.568

Kartika, S., & Harahap, M. Y. (2023). Kewenangan mengadili dalam penyelesaian perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang perbankan syariah. Al-Manhaj Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 5(1), 101–112. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2195

Kautsar, I. A., & Muhammad, D. W. (2020). Urgensi pembaharuan asas-asas hukum pada Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 berdasarkan teori keadilan distributif. Jurnal Panorama Hukum, 5(2), 182–192. https://doi.org/10.21067/jph.v5i2.4529

Kusumawati, S. H. (2021). Perlindungan hukum bagi pihak debitor dan pihak kreditor dalam kasus kepailitan PT. Nyonya Meneer Indonesia. Magistra Law Review, 2(02), 103. https://doi.org/10.35973/malrev.v2i02.2311

Lumbanraja, B. Y., Badriyah, S. M., & Cahyaningtyas, I. (2021). Analisis yuridis kepailitan harta yang ditinggalkan. Notarius, 14(1), 147–161. https://doi.org/10.14710/nts.v14i1.38840

Mawwaddah, L. (2020). Ketidakmampuan membayar utang dalam permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh mantan pilot Lion Air. El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, 2(2), 1. https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i2.13817

Nadrina, L. (2020). Sosialisasi penyelesaian sengketa bisnis melalui kepailitan dan restrukturisasi utang pada masa pandemi Covid-19. Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 1(1), 391–398. https://doi.org/10.24967/psn.v1i1.856

Naibaho, M. Y., Yuhelson, & Tondy, C. J. (2022). The existence of marriage joint property in the bankruptcy estate due to act of actio pauliana by curator. Jurnal Gagasan Hukum, 4(2), 80–89. https://doi.org/10.31849/jgh.v4i2.12147

Rachmadayanti, R., & Gunadi, A. (2023). Mekanisme penyelesaian sengketa bisnis utang piutang: Menurut konsep kepailitan dan wanprestasi. Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia, 8(6), 4086–4095. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i6.12555

Ratibulava, R. (2020). Perlindungan hukum debitor pailit atas berlarut-larut pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator. Jurist-Diction, 3(5), 1883. https://doi.org/10.20473/jd.v3i5.21984

Ratnasari, D., Fasa, M. I., & Ja'far, A. K. (2022). Pandangan hukum Islam terhadap status muflis (debitur pailit) sebagai gharimin (mustahik zakat). Reslaj Religion Education Social Laa Roiba Journal, 4(3), 528–544. https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i3.807

Sahlan, S., & Hermawan, H. (2024). Analisis putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 23/PUU-XIX/2021 terhadap Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atas dibenarkannya mengajukan upaya kasasi yang sebelumnya tidak dibenarkan. Blantika Multidisciplinary Journal, 2(6), 586–593. https://doi.org/10.57096/blantika.v2i6.156

Saifullah, A. (2022). Dampak pandemi Covid-19 dalam rangka pengajuan permohonan pailit (Studi Kasus PT. Cowel Development). Jurist-Diction, 5(6), 2069–2084. https://doi.org/10.20473/jd.v5i6.40067

Saragi, N. E. E. R. (2024). Penentuan harta pailit terkait putusan actio pauliana Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian, 3(2), 228–240. https://doi.org/10.58344/locus.v3i2.2494

Schihalejev, M. (2018). [Untitled]. International Comparative Jurisprudence. https://doi.org/10.13165/j.icj.2018.06.006

Sirait, P., Junaidi, M., Sudarmanto, K., & Sofyan, S. (2023). Pencabutan putusan pailit dalam hal harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan. Jurnal USM Law Review, 6(3), 1279–1294. https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7911

Sosiawan, M. A. (2022). Eksistensi hak mendahului negara atas hutang pajak debitor dalam proses kepailitan. Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial, 1(3), 227–239. https://doi.org/10.58540/jipsi.v1i3.36

SUHADI, E. (2023). Akibat kepailitan terhadap perusahaan asuransi. Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan, 10(1), 1–16. https://doi.org/10.59635/jihk.v10i1.259

Wijayanta, T. (2014). Kajian tentang pengaturan syarat kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 26(1), 1. https://doi.org/10.22146/jmh.16063