01473 - Kekuasaan Kehakiman Menurut Hukum Islam: Landasan Normatif, Institusi, Dan Perkembangan Kontemporer

Judicial Power in Islamic Law: Normative Foundations, Institutions, and Contemporary Developments

ABSTRACT

Judicial power in Islamic law represents a complex and multidimensional system that has evolved over fourteen centuries. This article examines the concept of judicial power (al-qaḍā') in Islamic law, encompassing its normative foundations, institutional structures, jurisdictional scope, and contemporary challenges. Using a normative-juridical approach through literature review of classical and contemporary Islamic legal sources, this study finds that judicial power in Islam is rooted in divine authority drawn from the Qur'an and the Sunnah of the Prophet Muhammad, operationalized through fiqh and ijtihad, and implemented by the institution of qāḍī (judge) with strict qualification requirements. Various models of implementation have developed across Muslim-majority countries, ranging from full integration as in Saudi Arabia, legal pluralism as in Indonesia, to federal models as in Malaysia. Contemporary challenges, including gender issues in judicial power, interaction with secular legal systems, and the need for codification of Islamic law, continue to drive the development and adaptation of Islamic judicial systems. Nevertheless, the fundamental principles of Islamic judicial power—justice, judicial independence, and subordination to divine law—remain unchanged foundations wherever the system is applied.

Keywords: Judicial Power, Islamic Law, Qāḍī, Fiqh, Al-Qaḍā', Islamic Court

________________________________________

ABSTRAK

Kekuasaan kehakiman dalam hukum Islam merupakan sistem yang kompleks dan multidimensional yang telah berkembang selama lebih dari empat belas abad. Artikel ini mengkaji konsep kekuasaan kehakiman (al-qaḍā') dalam hukum Islam, mencakup landasan normatif, struktur kelembagaan, ruang lingkup yurisdiksi, serta tantangan-tantangan kontemporer yang dihadapinya. Dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis melalui telaah kepustakaan atas sumber-sumber hukum Islam klasik dan kontemporer, kajian ini menemukan bahwa kekuasaan kehakiman dalam Islam bersumber dari otoritas ilahi yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, dioperasionalkan melalui fiqh dan ijtihad, serta diimplementasikan oleh institusi qāḍī (hakim) dengan persyaratan kualifikasi yang ketat. Berbagai model implementasi telah berkembang di berbagai negara Muslim, mulai dari model integrasi penuh seperti di Arab Saudi, model pluralisme hukum seperti di Indonesia, hingga model federal seperti di Malaysia. Tantangan-tantangan kontemporer, termasuk isu gender dalam kekuasaan kehakiman, interaksi dengan sistem hukum sekuler, dan kebutuhan akan kodifikasi hukum Islam, terus mendorong perkembangan dan adaptasi sistem peradilan Islam. Meskipun demikian, prinsip-prinsip fundamental kekuasaan kehakiman Islam—keadilan, independensi peradilan, dan ketundukan pada hukum Allah—tetap menjadi landasan yang tidak berubah dalam sistem peradilan Islam di mana pun ia diterapkan.

Kata Kunci: Kekuasaan Kehakiman, Hukum Islam, Qāḍī, Fiqh, Al-Qaḍā', Pengadilan Islam

________________________________________

I. PENDAHULUAN

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam konteks hukum Islam, kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar fundamental dalam sistem pemerintahan Islam. Islam tidak hanya merupakan agama, tetapi juga merupakan sistem hukum yang komprehensif yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk sistem peradilan. Dalam tradisi Islam, hukum yang mengatur kehidupan sehari-hari disebut fiqh, yang merupakan produk intelektual manusia dalam menggali prinsip-prinsip hukum dari sumber-sumber wahyu, yakni Al-Qur'an dan Sunnah (Wahb, 2023). Sementara itu, syariah dalam pengertian yang lebih sempit merujuk pada hukum ilahi yang terkandung dalam Al-Qur'an dan tradisi kenabian (Hooker, 1970).

Sistem peradilan Islam (al-qaḍā') memiliki akar yang sangat dalam dalam sejarah Islam. Sejak masa Nabi Muhammad SAW, kekuasaan kehakiman telah menjadi bagian integral dari kepemimpinan Islam. Nabi sendiri memegang otoritas kehakiman di samping perannya sebagai pemimpin spiritual dan politik (Waheedi, 2021). Dalam konteks konstitusionalisme Islam, para ulama memandang praktik pemerintahan Nabi dari perspektif aktivitas pemerintahan yang terdiri dari pemberian fatwa (al-fatwā dan al-tablīgh), peradilan (al-qaḍā'), dan pemerintahan (al-imāmah) (Ruano, 2022).

Kekuasaan kehakiman dalam Islam bersumber dari otoritas ilahi. Sebagaimana dinyatakan dalam literatur hukum Islam, otoritasnya didasarkan pada teks-teks ilahi—Al-Qur'an dan Sunnah Nabi—yang berasal dari Allah, bukan dari manusia, yang memberikan syariah tingkat otoritas tertinggi. Dengan demikian, hakim dalam sistem Islam tidak sekadar menerapkan hukum positif buatan manusia, melainkan menjalankan mandat ilahi untuk menegakkan keadilan berdasarkan ketentuan syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif kekuasaan kehakiman menurut hukum Islam, meliputi landasan normatifnya, institusi dan struktur peradilannya, ruang lingkup yurisdiksinya, prinsip-prinsip administrasi keadilannya, serta perkembangan dan tantangan kontemporer yang dihadapinya.

________________________________________

II. LANDASAN NORMATIF KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM ISLAM

A. Al-Qur'an dan Sunnah sebagai Sumber Utama

Sumber utama kekuasaan kehakiman dalam Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam sistem hukum Arab Saudi, misalnya, Pasal 48 Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa "pengadilan harus menerapkan ajaran syariah Islam, sebagaimana diarahkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah," serta menerapkan undang-undang yang dikeluarkan oleh penguasa yang "tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah" (Sabil, 2024). Prinsip ini mencerminkan pandangan Islam bahwa hukum tertinggi adalah hukum Allah, dan kekuasaan kehakiman harus tunduk pada otoritas ilahi tersebut.

Dalam konteks yang lebih luas, syariah dipahami sebagai hukum ilahi yang abadi dan tidak dapat diubah, sementara fiqh merupakan aturan-aturan praktis yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman (Abdullah, 2012). Perbedaan antara syariah dan fiqh ini penting untuk dipahami: syariah bersifat sempurna dan tidak dapat dicabut, sedangkan konsep-konsep fiqh dapat berubah sesuai dengan keadaan (Azzahra & Shuaib, 2022).

B. Fiqh sebagai Instrumen Operasional Peradilan

Fiqh merupakan instrumen operasional utama dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman Islam. Sebagian besar buku-buku klasik yurisprudensi Islam (fiqh) memiliki bagian tentang praktik peradilan (al-'Aqḍiyyah), dengan aturan-aturan yang relevan tentang administrasi keadilan di bawah sistem syariah yang jauh melampaui aturan yang berlaku di bawah sistem hukum lain pada masa itu (Rezaei et al., 2024). Fiqh berfungsi sebagai jembatan antara prinsip-prinsip syariah yang bersifat umum dengan kasus-kasus konkret yang dihadapi oleh hakim dalam praktik peradilan.

Dalam konteks implementasi, fiqh merupakan konsep abstrak yang tidak terikat pada kasus tertentu dalam ruang dan waktu, sehingga bersifat universal. Melalui keputusan hukum, lembaga peradilan menerapkan fiqh pada salah satu kasus secara khusus. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi fiqh memerlukan instrumen hukum lain, seperti lembaga peradilan (Ruano, 2022). Dengan demikian, kekuasaan kehakiman merupakan syarat mutlak bagi berlakunya fiqh secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

C. Siyāsah Syar'iyyah dan Kekuasaan Kehakiman

Konsep siyāsah syar'iyyah (kebijakan pemerintahan yang sesuai syariah) memainkan peran penting dalam memahami kekuasaan kehakiman Islam. Siyāsah syar'iyyah didefinisikan oleh para fuqaha sebagai kemaslahatan umat (Ruano, 2022). Dalam kerangka ini, pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat peraturan guna mewujudkan kemaslahatan, dan kewenangan ini diungkapkan dalam Al-Qur'an sebagai alasan untuk meninggalkan pandangan ekstrem yang mendikotomikan fiqh dan siyāsah (Ruano, 2022).

Dalam sejarah Islam, hubungan antara syariah dan siyāsah syar'iyyah bersifat dinamis. Pada awal Islam, hubungan yang kompleks ini cenderung menguntungkan syariah, namun kemudian dalam beberapa yurisdiksi, terjadi dominasi siyāsah syar'iyyah yang digunakan sebagai alat untuk mengatur urusan publik, bahkan mampu menggantikan syariah murni dalam banyak aspek hukum, meskipun hukum Islam tetap menjadi sumber otoritas agama dan moral (Dutta, 2021).

________________________________________

III. INSTITUSI PERADILAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Qāḍī: Hakim dalam Sistem Peradilan Islam

Institusi qāḍī (hakim) merupakan inti dari sistem peradilan Islam. Seorang qāḍī adalah pejabat yang diangkat oleh penguasa untuk menjalankan fungsi peradilan berdasarkan hukum Islam. Keputusan seorang qāḍī bersifat mengikat secara agama "bukan karena sesuai dengan satu aturan hukum tertentu atau lainnya, tetapi karena imperium yang terkait dengan posisi institusionalnya" dalam sistem hukum (Caeiro, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa otoritas qāḍī bersumber dari posisi institusionalnya yang diakui oleh otoritas politik yang sah.

Mayoritas mazhab (madhāhib) mensyaratkan bahwa seorang qāḍī harus memiliki tingkat keilmuan yang tinggi dalam hukum Islam dan memenuhi kriteria berikut: seorang Muslim, diakui oleh otoritas politik yang berlaku, jujur dan berakhlak baik, serta kompeten secara fisik dan stabil secara mental (Caeiro, 2024). Persyaratan-persyaratan ini mencerminkan betapa seriusnya Islam memandang jabatan kehakiman sebagai amanah yang harus diemban oleh orang-orang yang memenuhi kualifikasi tertinggi.

Dalam sejarah Islam, hakim (qāḍī) memiliki peran yang sangat penting. Selama masa Khalifah Umar bin Khattab, misalnya, urusan peradilan merupakan bagian dari kewenangan Umar. Khalifah Umar mengangkat qāḍī dan membatasi kewenangannya. Qāḍī memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa harta benda (perkara perdata), sementara perkara jinayah (pidana) seperti hukum qishash/had berada di bawah kewenangan khalifah dan penguasa daerah. Pembagian kewenangan ini menunjukkan adanya diferensiasi fungsi dalam sistem peradilan Islam sejak masa awal.

B. Syarat-Syarat Menjadi Hakim dalam Islam

Para ulama fiqh klasik telah menetapkan persyaratan normatif yang sangat spesifik bagi hakim, seperti: Islam, kejantanan (laki-laki), kemerdekaan, mukallaf, "keadilan," kemampuan mendengar, kefasihan berbicara dan menulis, dan—yang paling utama—integritas moral dan otoritas atas syariah Islam (Alkharji, 2024). Persyaratan-persyaratan ini telah menjadi bahan perdebatan panjang dalam sejarah fiqh, terutama terkait dengan syarat kejantanan (laki-laki) bagi hakim.

Mengenai persoalan hakim perempuan, terdapat perbedaan pendapat yang signifikan di antara para ulama. Di antara ulama Sunni, hanya Ibn Jarir al-Tabari yang menerima kewenangan mutlak perempuan untuk memegang jabatan hakim (Jamaluddin et al., 2023). Mazhab Hanafi berpendapat bahwa perempuan dapat menjabat sebagai hakim, kecuali dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan pembalasan (qishash) (Jamaluddin et al., 2023). Sementara itu, pandangan dominan di kalangan ulama Sunni dan Imamiyah adalah bahwa perempuan tidak memenuhi syarat untuk menjadi hakim (Jamaluddin et al., 2023). Namun demikian, beberapa ulama Imamiyah meragukan adanya konsensus (ijma') mengenai hal ini dan tidak menganggap kualifikasi perempuan terbatas dalam kasus-kasus yang dapat dibuktikan melalui kesaksian mereka (Jamaluddin et al., 2023).

C. Hierarki dan Struktur Pengadilan Islam

Sistem peradilan Islam secara historis memiliki hierarki yang jelas. Dalam konteks Arab Saudi, misalnya, Undang-Undang tahun 1975 membagi pengadilan syariah yurisdiksi umum menjadi pengadilan tingkat pertama, Mahkamah Kasasi, dan Dewan Peradilan Tertinggi sebagai otoritas banding tertinggi (Sabil, 2024). Struktur hierarkis ini mencerminkan kebutuhan akan kepastian hukum dan konsistensi dalam penerapan hukum Islam.

Di Qatar, sebuah lembaga peradilan syariah yang kuat berkembang di bawah Protektorat Inggris dan mempertahankan otonominya hingga tahun 1990-an. Pengadilan Islam menjadi bagian dari aparatur hukum yang lebih luas yang mencakup Pengadilan Pidana Senior dan Junior, Pengadilan Perdata, dan Pengadilan Banding (Fogelson & Poldnikov, 2021). Perkembangan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan Islam mampu beradaptasi dengan kebutuhan modern sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip syariah.

Dalam konteks Kesultanan Aceh Darussalam, kekuasaan kehakiman tidak dipegang secara mutlak oleh Sultan, melainkan didelegasikan kepada mahkamah agung (Mahkamah Agung) yang dipegang oleh Qāḍi Mālik al-'Ādil (Ruano, 2022). Hal ini menunjukkan adanya prinsip pemisahan kekuasaan dalam sistem pemerintahan Islam tradisional, di mana kekuasaan kehakiman dipisahkan dari kekuasaan eksekutif.

________________________________________

IV. YURISDIKSI KEKUASAAN KEHAKIMAN ISLAM

A. Yurisdiksi dalam Hukum Klasik

Dalam hukum Islam klasik, yurisdiksi pengadilan mencakup berbagai bidang hukum. Konsep hukum Islam tidak membedakan antara perkara perdata dan pidana. Penegakan hukum mencakup hukum materiil dan hukum formal. Hukum materiil bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, dan fiqh. Dengan demikian, pengadilan Islam secara tradisional memiliki yurisdiksi yang luas, mencakup perkara-perkara perdata, pidana, keluarga, dan warisan.

Dalam teori hukum Islam (furū' al-fiqh), kasus-kasus seperti perampokan dan kejahatan berat berada dalam yurisdiksi qāḍī. Namun dalam praktiknya, terdapat variasi yang signifikan antara berbagai wilayah dan periode sejarah. Di Khorezm, misalnya, kasus-kasus pencurian kuda biasanya ditangani oleh pengadilan kerajaan, bukan oleh qāḍī, yang menunjukkan bahwa qāḍī menempati posisi yang relatif rendah dalam hierarki peradilan Islam di bawah sistem administrasi Qonghrat.

B. Yurisdiksi dalam Konteks Modern

Dalam konteks modern, yurisdiksi pengadilan Islam umumnya telah dibatasi pada bidang hukum keluarga dan status personal. Sebagaimana dicatat dalam literatur hukum Islam, yurisdiksi hukum Islam ini umumnya terbatas pada status personal. Pembatasan ini merupakan hasil dari proses modernisasi dan sekularisasi yang terjadi di berbagai negara Muslim sejak abad ke-19.

Di Indonesia, misalnya, Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang: perkawinan, warisan, wasiat, dan hibah yang didasarkan pada hukum Islam, serta wakaf dan sedekah. Kewenangan ini kemudian diperluas dengan lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk penambahan kewenangan di bidang ekonomi syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Mathar et al., 2022).

Di Malaysia, meskipun Islam adalah agama Federasi, kewenangan terkait hukum Islam diberikan kepada masing-masing negara bagian untuk membuat peraturan perundang-undangan tentang agama (Mawardi & Riza, 2019). Pengadilan Syariah di Malaysia memiliki yurisdiksi yang hanya berlaku bagi umat Islam, dan dalam praktiknya, terjadi perluasan yurisdiksi pengadilan syariah dengan mengorbankan pengadilan sipil.

________________________________________

V. PRINSIP-PRINSIP ADMINISTRASI KEADILAN DALAM ISLAM

A. Independensi Peradilan

Salah satu prinsip fundamental dalam sistem peradilan Islam adalah independensi peradilan. Dalam sistem hukum Arab Saudi, Pasal 46 menyatakan bahwa "peradilan adalah kewenangan yang independen, dan hakim tidak tunduk pada kewenangan apapun kecuali pada syariah Islam" (Sabil, 2024). Prinsip independensi ini mencerminkan keyakinan Islam bahwa hakim harus bebas dari tekanan politik dan hanya tunduk pada hukum Allah.

Namun dalam praktik historis, independensi peradilan sering kali terbatas. Dalam sistem Ottoman, misalnya, kekuasaan imperial dapat dengan mudah mengabaikan atau menekan otoritas dan inisiatif qāḍī. Porte mengangkat dan memberhentikan mereka sesuka hati, menetapkan batas-batas distrik peradilan, dan memelihara korespondensi reguler. Ketegangan antara independensi peradilan yang ideal dan realitas politik ini merupakan tema yang berulang dalam sejarah peradilan Islam.

B. Keadilan sebagai Tujuan Utama

Keadilan merupakan tujuan utama dari sistem peradilan Islam. Islam memandang pengadilan sebagai hal yang esensial, karena secara substansial mengejar tujuan keadilan universal. Diharapkan bahwa hak asasi manusia yang mendasar dan prinsip-prinsip keadilan dapat ditegakkan dengan tepat menggunakan instrumen peradilan (Alkharji, 2024). Dalam administrasi peradilan Islam, terdapat ruang yang diperlukan untuk fleksibilitas guna memastikan terwujudnya keadilan substantif di bawah masing-masing sistem hukum, jika ada kemauan politik dan peradilan dari pihak otoritas yang berkuasa, lembaga peradilan, dan institusi-institusi administrasi keadilan yang relevan (Rezaei et al., 2024).

C. Ijtihad Hakim

Salah satu aspek penting dalam sistem peradilan Islam adalah peran ijtihad (penalaran hukum independen) hakim. Dalam sistem hukum Syiah Iran, misalnya, kode prosedur pidana mengkodifikasi persyaratan pembuktian yang diambil dari fiqh Syiah untuk membuktikan kasus pidana, termasuk pengakuan (eqrar), kesaksian (shahadat), sumpah (qassameh), dan penalaran peradilan (elm-e qazi). Berkenaan dengan metode terakhir, fiqh Syiah mengizinkan hakim dalam "hukuman tetap dan hukuman mati melalui pembalasan untuk menjatuhkan hukuman berdasarkan pengetahuannya sendiri" (Wahyuni, 2023).

Dalam konteks yang lebih luas, ijtihad merupakan mekanisme utama untuk mengembangkan dan memperbarui hukum Islam. Hasil ijtihad dalam hukum Islam dapat berupa fatwa, yurisprudensi (keputusan qāḍī), doktrin (qaul fukaha), qanun, dan hasil penelitian. Dengan demikian, hakim dalam sistem Islam tidak sekadar menerapkan aturan yang sudah ada, tetapi juga berperan aktif dalam pengembangan hukum melalui ijtihad.

________________________________________

VI. FATWA DAN HUBUNGANNYA DENGAN KEKUASAAN KEHAKIMAN

A. Perbedaan antara Fatwa dan Keputusan Peradilan

Dalam sistem hukum Islam, terdapat perbedaan yang jelas antara fatwa dan keputusan peradilan. Fatwa adalah pendapat hukum yang diberikan oleh seorang mufti kepada individu yang meminta, sementara keputusan peradilan (qadha) adalah putusan yang dikeluarkan oleh hakim (qāḍī) yang bersifat mengikat secara hukum. Fatwa tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam arti yang sama dengan keputusan peradilan. Seorang qāḍī memiliki kewenangan untuk meminta fatwa dari mufti atau ulama yang terlatih dalam mazhab fiqh yang relevan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara (Sabil, 2024).

Dalam konteks peradilan modern, hakim memiliki hak diskresi untuk menggunakan fatwa agama ketika tidak ada teks hukum yang berkaitan dengan sengketa yang dihadapinya. Pasal pertama Undang-Undang Pembuktian Irak yang telah diamandemen memberikan peran kepada pengadilan dalam kasus-kasus yang tidak diatur dalam undang-undang, sehingga diserahkan kepada kebijaksanaan hakim (Osanloo, 2012). Dengan demikian, fatwa dapat berfungsi sebagai sumber hukum tambahan yang digunakan oleh hakim dalam proses pengambilan keputusan.

B. Peran Fatwa dalam Pengembangan Hukum Peradilan

Fatwa memainkan peran penting dalam pengembangan hukum peradilan Islam. Dalam sejarah awal perkembangan hukum Islam, hingga abad ke-9 M, bentuk hukum Islam adalah pendapat hukum Islam dari mujtahid dan pendapat hukum Islam yang tidak mengikat (fatwa) dari mufti independen, serta putusan pengadilan (qadha) oleh hakim Muslim. Ketiga elemen ini saling melengkapi dalam membentuk sistem hukum Islam yang komprehensif.

Dalam konteks Indonesia modern, empat produk pemikiran hukum Islam—fiqh, fatwa ulama, putusan pengadilan (yurisprudensi), dan undang-undang—berfungsi sebagai aturan bagi umat Islam dalam kehidupan nasional, kenegaraan, dan sosial. Interaksi antara keempat produk ini mencerminkan kompleksitas sistem hukum Islam dalam konteks negara modern.

________________________________________

VII. KEKUASAAN KEHAKIMAN ISLAM DALAM BERBAGAI KONTEKS NEGARA

A. Arab Saudi: Model Integrasi Penuh

Arab Saudi merupakan contoh negara yang paling konsisten dalam mengintegrasikan hukum Islam ke dalam sistem peradilannya. Undang-Undang Dasar Arab Saudi menyertakan ketentuan-ketentuan yang mengabadikan peran fundamental syariah dalam memandu legislasi, pemerintahan, dan peradilan (Sabil, 2024). Hakim diberdayakan untuk menahan diri dari menerapkan undang-undang apa pun yang mereka anggap bertentangan dengan syariah Islam (Sabil, 2024).

Sistem peradilan Arab Saudi terdiri dari pengadilan syariah yurisdiksi umum yang memiliki kewenangan yurisdiksi yang luas untuk memutus sebagian besar sengketa perdata, pidana, dan status personal (Sabil, 2024). Selain itu, terdapat Dewan Pengaduan (Board of Grievances) yang merupakan sistem peradilan tambahan yang menangani kasus-kasus yang melibatkan pemerintah. Struktur dual ini mencerminkan kebutuhan untuk mengakomodasi baik hukum syariah maupun kebutuhan administratif modern.

B. Indonesia: Model Pluralisme Hukum

Indonesia mewakili model yang berbeda, di mana sistem peradilan Islam beroperasi secara paralel dengan sistem peradilan umum. Pengadilan Agama di Indonesia merupakan salah satu implementasi kekuasaan kehakiman bagi masyarakat yang mencari keadilan bagi umat Islam mengenai hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang. Posisi Pengadilan Agama sebagai salah satu kekuasaan kehakiman menjadi lebih jelas dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dalam perkembangannya, kewenangan Pengadilan Agama di Indonesia terus diperluas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh pengadilan dalam lingkungan: a) peradilan umum, b) peradilan agama, c) peradilan militer, dan d) peradilan tata usaha negara (Kamali, 2017). Perluasan kewenangan ini mencerminkan pengakuan negara terhadap peran penting hukum Islam dalam kehidupan masyarakat Muslim Indonesia.

C. Malaysia: Model Federal dengan Variasi Negara Bagian

Malaysia menerapkan model federal di mana kewenangan terkait hukum Islam diberikan kepada masing-masing negara bagian. Konstitusi Federal Malaysia tahun 1957 menyatakan Islam sebagai "Agama Federasi," dan Jadwal Kesembilan, Daftar I, memberikan kewenangan kepada negara-negara bagian untuk membuat peraturan perundang-undangan tentang agama (Mawardi & Riza, 2019). Dalam praktiknya, terdapat perbedaan yang signifikan antara satu negara bagian dengan negara bagian lainnya dalam hal struktur dan yurisdiksi pengadilan syariah.

Dalam sejarahnya, meskipun pemimpin agama Muslim lainnya, seperti Mufti, kepala desa, dan Qāḍī, telah diberikan kewenangan otonomi yang signifikan untuk menjalankan kekuasaan kehakiman atas subjek-subjek mereka, kekuasaan nyata berada di tangan Sultan, yang berada di puncak hierarki peradilan. Warisan historis ini masih memengaruhi struktur peradilan Islam di Malaysia hingga saat ini.

D. Qatar: Model Otonomi Peradilan Syariah

Qatar mewakili kasus yang menarik di mana lembaga peradilan syariah yang kuat berkembang di bawah Protektorat Inggris dan mempertahankan otonominya. Para ulama syariah dan institusi-institusinya memperkuat supremasi hukum, berkontribusi pada minimalisasi peran norma-norma adat dalam masyarakat, menggantikan pengadilan komersial dan mode alternatif penyelesaian sengketa, dan membantu membangun ranah hukum yang otonom terpisah dari kekuasaan politik (Fogelson & Poldnikov, 2021). Pengalaman Qatar menunjukkan bahwa kekayaan minyak, birokrasi negara modern, dan tatanan hukum Inggris justru memperluas—bukan membatasi—ruang lingkup hukum syariah di Qatar sepanjang abad ke-20 (Fogelson & Poldnikov, 2021).

________________________________________

VIII. PERKEMBANGAN DAN TANTANGAN KONTEMPORER

A. Kodifikasi Hukum Islam

Salah satu perkembangan penting dalam sejarah peradilan Islam modern adalah kodifikasi hukum Islam. Kodifikasi merupakan fenomena yang relatif baru dalam sejarah hukum Islam, yang semakin intensif pada paruh kedua abad ke-20. Berbagai proyek kodifikasi berbasis Islam, termasuk Majalla yang ekstensif, mengkodifikasi topik-topik transaksi keuangan, wasiat dan warisan, serta bukti kesaksian (Caeiro, 2024).

Proses kodifikasi ini membawa implikasi penting bagi kekuasaan kehakiman Islam. Di satu sisi, kodifikasi memberikan kepastian hukum dan konsistensi dalam penerapan hukum Islam. Di sisi lain, kodifikasi dapat membatasi ruang ijtihad hakim dan mempersempit fleksibilitas yang merupakan salah satu kekuatan hukum Islam. Sebagaimana dicatat dalam literatur hukum Islam, hukum Islam yang diundangkan oleh otoritas negara yang memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan qanun akan cepat menjadi usang.

B. Interaksi antara Hukum Islam dan Hukum Sekuler

Dalam konteks modern, kekuasaan kehakiman Islam sering kali berinteraksi dengan sistem hukum sekuler. Bahkan di Arab Saudi, di mana Undang-Undang Dasar berkomitmen pada Islamisasi penuh sistem hukum, kebutuhan praktis dan kontemporer telah mendorong adopsi sistem hukum yang semakin hibrida (Yulianto & Farhani, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada satu model tunggal tentang bagaimana hukum Islam berinteraksi dengan hukum modern.

Di negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia, terdapat dualisme sistem peradilan di mana pengadilan agama beroperasi secara paralel dengan pengadilan umum. Dualisme ini menciptakan tantangan tersendiri, terutama terkait dengan konflik yurisdiksi antara pengadilan agama dan pengadilan sipil. Penyelesaian konflik yurisdiksi ini memerlukan kerangka hukum yang jelas dan mekanisme koordinasi yang efektif antara kedua sistem peradilan.

C. Isu Gender dalam Kekuasaan Kehakiman Islam

Isu gender dalam kekuasaan kehakiman Islam merupakan salah satu perdebatan kontemporer yang paling signifikan. Pandangan dominan di kalangan ulama fiqh adalah bahwa perempuan tidak memenuhi syarat untuk menjadi hakim, dengan mengacu pada ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, dan klaim konsensus (ijma') (Jamaluddin et al., 2023). Namun demikian, beberapa ulama kontemporer mempertanyakan validitas konsensus ini dan mendukung kewenangan perempuan untuk memegang jabatan hakim.

Dalam konteks hukum Afghanistan, misalnya, undang-undang yurisdiksi pengadilan tidak menyebutkan syarat laki-laki sebagai salah satu syarat menjadi hakim, sehingga perempuan dapat mengemban tanggung jawab ini seperti halnya laki-laki (Jamaluddin et al., 2023). Namun setelah jatuhnya republik dan berkuasanya Emirat Islam, perempuan dilarang menjalankan tugas hingga pemberitahuan lebih lanjut (Jamaluddin et al., 2023). Perbedaan antara ketentuan hukum formal dan realitas politik ini mencerminkan kompleksitas implementasi kekuasaan kehakiman Islam dalam konteks kontemporer.

Di India, terdapat pengadilan syariah non-negara yang dijalankan oleh qāḍī perempuan, yang mencerminkan perkembangan baru dalam praktik peradilan Islam. Meskipun qāḍī perempuan tidak selalu secara langsung menghadapi qāḍī laki-laki, mereka secara bertahap menegaskan kekuasaan peradilan mereka selama momen-momen kerja sama sehari-hari dengan qāḍī laki-laki. Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik peradilan Islam terus berkembang dan beradaptasi dengan konteks sosial yang berubah.

________________________________________

IX. PRINSIP-PRINSIP MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH DALAM KEKUASAAN KEHAKIMAN

Maqāṣid al-syarī'ah (tujuan-tujuan tertinggi syariah) memainkan peran penting dalam memandu kekuasaan kehakiman Islam. Tujuan-tujuan tertinggi syariah ini diidentifikasi dalam Al-Qur'an atau hadis baik secara langsung maupun melalui isyarat. Al-Ghazali merumuskan lima tujuan atau objektif tertinggi hukum Islam (Maqāṣid al-Syarī'ah) yang disepakati oleh sebagian besar ulama, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dalam konteks kekuasaan kehakiman, maqāṣid al-syarī'ah berfungsi sebagai panduan bagi hakim dalam menafsirkan dan menerapkan hukum Islam. Setiap aturan, regulasi, atau hukum dalam Islam dimaksudkan untuk memenuhi tujuan-tujuan ini. Dengan demikian, hakim dalam sistem Islam tidak hanya menerapkan aturan secara mekanis, tetapi juga mempertimbangkan tujuan-tujuan yang lebih luas dari syariah dalam setiap keputusan yang diambilnya.

________________________________________

X. PENUTUP

Kekuasaan kehakiman menurut hukum Islam merupakan sistem yang kompleks dan multidimensional yang telah berkembang selama lebih dari empat belas abad. Sistem ini bersumber dari otoritas ilahi Al-Qur'an dan Sunnah, dioperasionalkan melalui fiqh dan ijtihad, dan diimplementasikan oleh institusi qāḍī yang memiliki persyaratan kualifikasi yang ketat (Caeiro, 2024; Rezaei et al., 2024; Sabil, 2024).

Dalam perkembangannya, kekuasaan kehakiman Islam telah mengalami berbagai transformasi, dari sistem peradilan yang terintegrasi penuh dengan kekuasaan politik pada masa awal Islam, hingga sistem peradilan yang semakin terspesialisasi dan terkodifikasi dalam konteks negara-bangsa modern (Buskens & Dupret, 2015). Berbagai model implementasi telah berkembang di berbagai negara Muslim, mulai dari model integrasi penuh seperti di Arab Saudi, model pluralisme hukum seperti di Indonesia, hingga model federal seperti di Malaysia (Sabil, 2024).

Tantangan-tantangan kontemporer, termasuk isu gender dalam kekuasaan kehakiman, interaksi dengan sistem hukum sekuler, dan kebutuhan akan kodifikasi hukum Islam, terus mendorong perkembangan dan adaptasi sistem peradilan Islam (Jamaluddin et al., 2023; Yulianto & Farhani, 2021). Meskipun demikian, prinsip-prinsip fundamental kekuasaan kehakiman Islam—keadilan, independensi peradilan, dan ketundukan pada hukum Allah—tetap menjadi landasan yang tidak berubah dalam sistem peradilan Islam di mana pun ia diterapkan (Alkharji, 2024; Rezaei et al., 2024).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M. A. (2012). The applicability of the uṣûl al-fiqh principle "istiṣhūb" to the presumption of death of a missing person in Islamic law of succession and Malaysian law. Iium Law Journal, 18(2). https://doi.org/10.31436/iiumlj.v18i2.27

Alkharji, A. A. S. (2024). Understanding Islamic Sharia and the KSA legal system. JLPG. https://doi.org/10.7176/jlpg/138-07

Azzahra, R., & Shuaib, F. S. (2022). Religious courts in Indonesia and Malaysia: History, structure, and jurisdiction. Indonesian Comparative Law Review, 4(2), 115–130. https://doi.org/10.18196/iclr.v4i2.15911

Buskens, L., & Dupret, B. (2015). The invention of Islamic law: A history of western studies of Islamic normativity and their spread in the Orient (hal. 31–47). https://doi.org/10.1163/9789004282537_004

Caeiro, A. (2024). Islamic law, oil wealth, and the modern state in the Gulf: The scope of the sharia in twentieth-century Qatar. Die Welt Des Islams, 65(2–3), 214–249. https://doi.org/10.1163/15700607-20240015

Dutta, S. (2021). Competing allies: Legal pluralism, and gendered agency in Mumbai's sharia courts. Law & Social Inquiry, 47(2), 514–534. https://doi.org/10.1017/lsi.2021.39

Fogelson, Y., & Poldnikov, D. (2021). The social history of law as a factor of the rule of law. Osteuropa Recht, 67(2), 172–201. https://doi.org/10.5771/0030-6444-2021-2-172

Hooker, M. B. (1970). Introduction: Islamic law in South-East Asia. Studia Islamika, 10(1). https://doi.org/10.15408/sdi.v10i1.636

Jamaluddin, S., Djakat, M., Hidayatussalam, H., Samin, S., & Misbahuddin, M. (2023). Opportunities and challenges of the implementation of Islamic law in Indonesia. International Journal of Social Science, 2(5), 2177–2186. https://doi.org/10.53625/ijss.v2i5.4930

Kamali, M. H. (2017). Actualisation (taf'il) of the higher purposes (maqasid) of shari'ah. ICR Journal, 8(3), 295–321. https://doi.org/10.52282/icr.v8i3.177

Mathar, A., Hardianti, H., Misbahuddin, M., & Kurniati, K. (2022). Islamic legal thought implementation in Indonesia. Journal of Social Science, 3(4), 898–905. https://doi.org/10.46799/jss.v3i4.386

Mawardi, A. I., & Riza, A. K. (2019). Why did kompilasi hukum Islam succeed while its counter legal draft failed? A political context and legal arguments of the codification of Islamic law for religious courts in Indonesia. Journal of Indonesian Islam, 13(2), 421. https://doi.org/10.15642/jiis.2019.13.2.421-453

Osanloo, A. (2012). When blood has spilled: Gender, honor, and compensation in Iranian criminal sanctioning. PoLAR: Political and Legal Anthropology Review, 35(2), 308–326. https://doi.org/10.1111/j.1555-2934.2012.01205.x

Rezaei, I., Mousavi, S. A. H., & Qasemi, A. K. (2024). An investigation of women's judgment in jurisprudence and Afghanistan law. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 11(5), 391. https://doi.org/10.18415/ijmmu.v11i5.5709

Ruano, D. S. (2022). Fiqh and legislation in the Middle East and Africa (hal. 105–139). https://doi.org/10.1142/9781800611689_0006

Sabil, J. (2024). Fiqh and siyasa model of integration: A study of the constitution of the Sultanate of Aceh Darussalam. Legitimasi Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, 13(1), 16–30. https://doi.org/10.22373/legitimasi.v13i1.23379

Wahb, Y. A. (2023). Competing authorities. American Journal of Islam and Society, 39(3–4), 87–111. https://doi.org/10.35632/ajis.v39i3-4.2993

Waheedi, S. (2021). Islamic sharia in the legal orders of Saudi Arabia and Kuwait (hal. 307–328). https://doi.org/10.5771/9783748912019-307

Wahyuni, S. (2023). Islamic law in Indonesia (history and prospects). Batulis Civil Law Review, 4(1), 6–19. https://doi.org/10.47268/ballrev.v4i1.1146

Yulianto, A., & Farhani, A. (2021). Transfer of party in the agreement may void the agreement as a new today of law in Indonesia. Journal of Legal Research, 3(3), 365–382. https://doi.org/10.15408/jlr.v3i3.20930