01474 - Kekuatan Hukum Tetap dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Konseptual dan Komparatif

Abstract

This article examines the concept of kekuatan hukum tetap (final and binding legal force) in the perspective of Islamic law through a comparative and conceptual approach. The study focuses on the condition of a court decision that can no longer be challenged through ordinary legal remedies and has become executable. Drawing on comparative legal literature and studies of contemporary Sharia judicial institutions, this article analyzes the doctrine of res judicata as a universal principle of procedural law and its manifestation in Islamic legal systems, both classical and modern. The discussion covers the conclusive and preclusive effects of final decisions, formal criteria for achieving finality, the relationship between finality and enforceability, the role of extraordinary legal remedies, and institutional variations across Sharia courts, Islamic arbitration (tahkim), and non-state religious councils. The findings indicate that the concept of kekuatan hukum tetap in Islamic law is fundamentally compatible with the general doctrine of res judicata, while its practical application is significantly shaped by national institutional designs, state enforcement mechanisms, and the architecture of legal pluralism in contemporary jurisdictions.

Keywords: kekuatan hukum tetap, res judicata, Islamic law, Sharia court, finality, enforceability

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep kekuatan hukum tetap dalam perspektif hukum Islam melalui pendekatan komparatif dan konseptual. Kajian berfokus pada keadaan suatu putusan pengadilan yang tidak lagi dapat diajukan upaya hukum biasa dan telah dapat dilaksanakan. Dengan bertumpu pada literatur hukum komparatif dan studi institusi peradilan syariah kontemporer, artikel ini menganalisis doktrin res judicata sebagai prinsip universal hukum acara serta manifestasinya dalam sistem hukum Islam, baik klasik maupun modern. Pembahasan mencakup efek konklusif dan preklusif putusan final, kriteria formal tercapainya finalitas, relasi antara finalitas dan eksekutorialitas, peran upaya hukum luar biasa, serta variasi kelembagaan antara pengadilan syariah, arbitrase Islam (tahkim), dan dewan keagamaan non-negara. Temuan menunjukkan bahwa konsep kekuatan hukum tetap dalam hukum Islam secara fundamental sejalan dengan doktrin res judicata umum, sementara penerapannya secara praktis sangat dipengaruhi oleh desain kelembagaan nasional, mekanisme penegakan oleh negara, dan arsitektur pluralisme hukum di yurisdiksi kontemporer.

Kata kunci: kekuatan hukum tetap, res judicata, hukum Islam, pengadilan syariah, finalitas, eksekutorialitas

________________________________________

1. Pendahuluan: Makna "Kekuatan Hukum Tetap" sebagai Finalitas Putusan

Kekuatan hukum tetap pada dasarnya menunjuk pada keadaan ketika sebuah putusan telah mencapai res judicata (final dan mengikat), yakni ketika upaya hukum biasa (ordinary means of recourse) tidak tersedia atau tidak lagi tersedia, sehingga perkara yang sama tidak semestinya dibuka kembali melalui mekanisme biasa dan putusan berada dalam posisi yang pada prinsipnya dapat dilaksanakan (علام, 2019). Dalam kerangka ini, res judicata lazim dipahami memiliki dua dimensi utama: (i) efek konklusif, yaitu putusan bersifat final dan mengikat para pihak; dan (ii) efek preklusif, yaitu mencegah litigasi ulang atas perkara yang telah diputus (علام, 2019). Literatur perbandingan juga menegaskan bahwa res judicata secara fungsional berkaitan dengan penutupan sengketa "sekali untuk selamanya", sehingga sistem peradilan dapat menjaga ketertiban proses, mencegah putusan saling bertentangan, serta menstabilkan relasi hukum para pihak pascaputusan.

Dalam konteks menurut hukum Islam, titik berangkat yang dapat dipertanggungjawabkan dari sumber yang disediakan adalah bahwa sistem hukum Islam juga mengenal gagasan bahwa putusan yang telah diputus secara sah memiliki daya ikat dan efek penutupan sengketa. Bahkan disebutkan bahwa dalam hukum Islam "secara umum disepakati" putusan yang telah dijatuhkan adalah mengikat dan tidak dapat ditantang, dan karena dianggap sangat jelas maka aspek ini relatif "tidak banyak dibahas" dalam teks-teks hukum Islam. Namun, sumber-sumber yang sama juga menunjukkan bahwa pada praktik modern di sejumlah yurisdiksi yang menerapkan atau mengakomodasi hukum Islam, terdapat struktur upaya hukum—misalnya banding—dan mekanisme peninjauan luar biasa yang dapat memengaruhi kapan tepatnya finalitas itu dianggap tercapai, serta bagaimana eksekusi dilakukan (Koumoutzis, 2023). Dengan demikian, pembahasan kekuatan hukum tetap dalam perspektif hukum Islam berdasarkan referensi yang tersedia perlu diletakkan sebagai sintesis antara: (a) doktrin umum finalitas/res judicata yang bersifat lintas sistem, dan (b) manifestasinya dalam institusi-institusi peradilan atau penyelesaian sengketa yang berlabel syariah atau menerapkan hukum Islam dalam praktik kontemporer (Koumoutzis, 2023).

________________________________________

2. Res Judicata/Finalitas sebagai Prinsip Universal dan Relevansinya bagi Hukum Islam

Salah satu tesis besar dalam kajian res judicata adalah bahwa ia bersifat hampir universal: setiap sistem hukum memerlukan suatu doktrin tentang akibat dari putusan, sekalipun variasinya berbeda-beda antarjurisdiksi. Dalam kerangka ini, res judicata berfungsi mencegah sengketa yang sama diperdebatkan kembali, dan secara konseptual melekat pada kebutuhan sistem peradilan untuk mengakhiri konflik secara institusional (علام, 2019). Di tingkat teori hukum acara, tujuan res judicata dipaparkan mencakup: mengakhiri litigasi, menghemat sumber daya peradilan dan biaya para pihak, serta mendorong reliabilitas sistem peradilan dengan menghindari putusan inkonsisten akibat pengulangan perkara. Dimensi "kepastian" ini juga berkaitan dengan gagasan finalitas sebagai bagian dari rule of law dan legal certainty, sebagaimana dipaparkan dalam diskusi tentang finality dan res judicata dalam konteks Eropa.

Di sisi lain, rujukan yang secara eksplisit menyebut Islamic legal systems memberikan pijakan minimal namun penting: terdapat indikasi bahwa sistem hukum Islam "tampak" memiliki doktrin claim preclusion, dan terdapat pernyataan bahwa "secara umum disepakati" putusan itu mengikat dan tidak dapat ditantang. Akan tetapi, sumber yang sama juga mengingatkan keterbatasan informasi rinci—khususnya dalam bahasa Inggris—untuk menyimpulkan generalisasi yang terlalu jauh tentang bentuk dan batas res judicata dalam pendekatan Islam. Karena itu, pendekatan yang paling aman secara evidensial adalah memahami kekuatan hukum tetap menurut hukum Islam sebagai: (i) pengakuan normatif terhadap daya ikat putusan dan larangan pengulangan sengketa; yang (ii) dalam praktik kontemporer dapat dimediasi oleh desain kelembagaan negara seperti banding, pengujian, dan eksekusi (Koumoutzis, 2023).

________________________________________

3. Kapan Putusan Menjadi "Berkekuatan Hukum Tetap": Kriteria Formal "Tidak Ada Upaya Hukum Biasa"

Sumber yang tersedia menegaskan kriteria formal yang sangat dekat dengan definisi yang dimaksud: putusan menjadi res judicata ketika upaya hukum biasa tidak ada atau tidak lagi tersedia. Kerangka ini juga kompatibel dengan pemahaman bahwa res judicata bertumpu pada finalitas formal, yaitu suatu perkara dianggap selesai untuk tujuan preklusi dan daya ikat setelah jalur biasa untuk menggugat putusan tidak dapat lagi digunakan (علام, 2019). Dalam diskursus finality di Eropa Timur, konsep yang sepadan dijelaskan melalui istilah legal effect, yaitu putusan memperoleh keabsahan atau efek hukum setelah berakhirnya tenggat banding bagi semua pihak—kecuali bila banding diajukan—atau setelah adanya putusan instansi banding yang mengakhiri proses tersebut. Ini memperlihatkan pola umum lintas sistem: finalitas formal lazim dihubungkan dengan "tertutupnya" akses upaya hukum biasa, meskipun terminologi dan desain proseduralnya dapat berbeda.

Aplikasi prinsip tersebut di lingkungan peradilan syariah modern juga tampak dalam kajian tentang res judicata dan estoppel di pengadilan Syariah: res judicata diposisikan sebagai prinsip yang bekerja ketika suatu perkara telah diputus, putusan final telah dicatat, dan seluruh banding telah habis (all appeals are exhausted), sehingga putusan mengikat atas isu yang telah diputus. Dengan demikian, ukuran "tidak dapat diajukan upaya hukum biasa" bukan sekadar doktrin prosedural umum, melainkan juga merupakan parameter yang dapat ditemukan dalam pembahasan praktik pengadilan Syariah, selaras dengan konsepsi umum res judicata sebagai efek konklusif dan preklusif yang memerlukan finalitas formal (علام, 2019).

________________________________________

4. Efek "Mengikat" dan "Menutup Sengketa": Konklusif dan Preklusif dalam Perspektif Syariah

Dalam konsepsi res judicata, dua efek utama yang sering ditegaskan adalah: pertama, sesuatu yang telah menjadi res judicata bersifat definitif sehingga isu yang sama tidak boleh dipersengketakan lagi antara pihak yang sama; kedua, res judicata bersifat mengikat para pihak. Kerangka "definitif dan mengikat" ini paralel dengan klasifikasi yang menyatakan adanya efek konklusif—final dan binding—serta efek preklusif atau bar terhadap litigasi ulang (علام, 2019). Di pengadilan Syariah, dalam studi yang disediakan, res judicata dijelaskan sebagai doktrin yang menentukan akibat dari putusan terdahulu yang valid, yang dapat mengikat atau mencegah pihak yang sama mengajukan isu atau klaim yang sama dalam gugatan perdata berikutnya, dengan syarat-syarat tertentu terpenuhi.

Syarat-syarat penerapan res judicata yang dijabarkan dalam konteks perkara keluarga di pengadilan Syariah meliputi: identitas objek (identity of the thing), identitas dasar tuntutan (identity of the cause of action), dan identitas para pihak (identity of persons or parties). Syarat-syarat ini menunjukkan bahwa kekuatan hukum tetap bukan hanya soal berakhirnya banding, tetapi juga terkait dengan batasan kapan suatu perkara dianggap "sama" sehingga tidak boleh dibuka kembali, yakni ketika elemen-elemen identitas tertentu berulang dalam perkara berikutnya. Pada titik ini, pembahasan kekuatan hukum tetap menurut kerangka syariah—sejauh ditunjukkan sumber—dapat dipahami sebagai gabungan antara finalitas formal, yaitu tertutupnya upaya hukum biasa, dan finalitas material, yaitu larangan pengulangan sengketa yang identik, dengan struktur konseptual yang sejalan dengan pemetaan umum res judicata (konklusif–preklusif) (علام, 2019).

________________________________________

5. Putusan sebagai "Kebenaran Prosedural": Res Judicata Pro Veritate Habetur

Sumber tentang putusan pengadilan tinggi agama di Bengkulu memaparkan bahwa ketika putusan telah final, putusan itu memiliki daya ikat pada para pihak dan memunculkan perdebatan teori tentang dasar daya ikat tersebut. Salah satu rumusan yang dikutip adalah bahwa apa yang telah diputus harus dianggap benar (res judicata pro veritate habetur), sehingga pembuktian tandingan oleh lawan tidak dimungkinkan dalam kerangka daya ikat tersebut. Rumusan "putusan dianggap benar" ini juga tampil dalam pembahasan peninjauan kembali (judicial review) sebagai upaya hukum luar biasa: permohonan peninjauan kembali digambarkan sebagai hak prosedural khusus bagi pencari keadilan untuk memperjuangkan hak materiil yang dirasa dirugikan oleh adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan merujuk pada asas res judicata pro veritate habetur.

Kedua sumber ini—meski berada pada konteks yang berbeda—mendukung satu pemahaman penting: kekuatan hukum tetap tidak hanya berfungsi administratif-prosedural, melainkan juga memiliki konsekuensi epistemik dalam hukum acara, yakni mengunci hasil adjudikasi sebagai "kebenaran yang harus diterima" demi stabilitas relasi hukum pascaputusan. Pada saat yang sama, kerangka res judicata dalam literatur yang membahas finalitas menegaskan bahwa res judicata melayani fungsi konklusif dan preklusif untuk menutup konflik secara institusional (علام, 2019), sehingga "kebenaran prosedural" tersebut bekerja sebagai instrumen kepastian dan penutupan sengketa, bukan klaim metafisik tentang kebenaran faktual absolut (علام, 2019).

________________________________________

6. Dimensi "Dapat Dilaksanakan": Relasi antara Finalitas (Res Judicata) dan Eksekutorialitas

Kekuatan hukum tetap dimaknai sebagai keadaan putusan yang tidak dapat lagi diajukan upaya hukum biasa dan telah dapat dilaksanakan. Sumber-sumber yang tersedia memungkinkan pemisahan analitis yang penting: putusan yang res judicata pada prinsipnya bersifat dapat dieksekusi, tetapi "dapat dieksekusi" tidak selalu identik dengan res judicata dalam semua sistem. Dalam kajian tentang sistem eksekusi Albania, ditegaskan bahwa "setiap putusan yang res judicata selalu dapat dieksekusi", tetapi "tidak setiap putusan yang dapat dieksekusi adalah res judicata". Distingsi ini relevan untuk kehati-hatian konseptual: suatu sistem dapat memberi eksekutorialitas segera untuk jenis putusan tertentu tanpa menjadikannya final dalam arti preklusif penuh, sehingga kekuatan hukum tetap (res judicata) dan "segera dapat dilaksanakan" (immediate enforceability) bisa bertumpang tindih namun tidak selalu sama.

Dalam konteks penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia, disebutkan bahwa putusan Pengadilan Agama yang "memiliki kekuatan hukum" dapat dieksekusi, sedangkan putusan arbitrase yang tidak dilaksanakan secara sukarela dapat diajukan kepada pengadilan untuk dieksekusi atas permohonan salah satu pihak (Koumoutzis, 2023). Di sumber yang sama juga dinyatakan karakteristik putusan arbitrase sebagai final and binding dan memiliki kekuatan eksekutorial, tetapi eksekusi tetap dilakukan melalui perintah Ketua Pengadilan atas permintaan pihak yang berkepentingan ketika tidak dipenuhi secara sukarela (Koumoutzis, 2023). Rangkaian ini memperlihatkan bahwa "telah dapat dilaksanakan" dalam ekosistem syariah modern sering kali berkelindan dengan mekanisme peradilan negara (state enforcement) meskipun substansi sengketa atau forum awalnya berbasis syariah atau arbitrase syariah (Koumoutzis, 2023).

________________________________________

7. Finalitas dalam Praktik Yurisdiksi yang Mengakomodasi Hukum Islam: Banding, Pengujian, dan Exequatur

Sumber perbandingan tentang prosedur murafa'at di Arab Saudi menunjukkan adanya pengenalan institusi banding (isti'naf) dalam sistem peradilan syariah, sehingga putusan tingkat pertama dapat diajukan ke lembaga yang lebih tinggi. Ini menguatkan bahwa dalam praktik kontemporer, sekalipun terdapat pandangan umum bahwa putusan mengikat dan tidak dapat ditantang dalam hukum Islam, desain kelembagaan modern dapat menyediakan jalur koreksi melalui banding, yang berarti finalitas atau kekuatan hukum tetap secara operasional baru "terkunci" setelah mekanisme biasa tersebut tidak dapat lagi digunakan. Pada saat yang sama, sumber yang sama menegaskan keberadaan peninjauan kembali dalam murafa'at fiqh (i'adah al-nadzr/al-muhakamah) sebagai upaya hukum luar biasa terhadap putusan final, yang bertujuan memastikan keadilan dalam putusan. Dengan demikian, kekuatan hukum tetap bukanlah titik akhir absolut yang meniadakan semua kemungkinan koreksi, melainkan titik akhir dari upaya hukum biasa, dengan kemungkinan terbatas untuk mekanisme luar biasa sesuai desain sistem.

Dimensi negara dan pengakuan eksekutorial juga tampak jelas dalam studi tentang penerapan hukum keluarga Islam di Yunani, tepatnya Thrace Barat: keputusan mufti agar "menghasilkan akibat" harus menjalani judicial review dan dinyatakan enforceable oleh pengadilan sipil (exequatur) (Clermont, 2015). Studi tersebut juga menyatakan bahwa putusan hasil review pada tingkat tertentu bersifat final dan "tidak terbuka untuk upaya banding biasa maupun luar biasa" (Clermont, 2015). Namun, pengadilan sipil dalam skema itu tidak dimaksudkan sebagai pengadilan banding yang memeriksa ulang kebenaran penerapan hukum materiil/prosedural atau penilaian alat bukti oleh mufti, sehingga review diarahkan pada aspek-aspek tertentu seperti ruang lingkup yurisdiksi dan kompatibilitas dengan konstitusi serta instrumen HAM sebagaimana dirinci studi tersebut (Clermont, 2015). Ini menunjukkan model finalitas "berlapis": finalitas putusan keagamaan dapat bergantung pada pengesahan negara (exequatur), dan finalitas pengesahan itu sendiri bisa dibuat sangat ketat, tanpa banding, dalam desain hukum nasional tertentu (Clermont, 2015).

________________________________________

8. Variasi Lembaga dan "Derajat Daya Ikat": Pengadilan Syariah, Arbitrase Syariah, dan Dewan/Majelis Non-Negara

Pembahasan finalitas juga perlu membedakan lembaga negara dan non-negara. Dalam kajian tentang minoritas Muslim di negara non-Islam, disebutkan adanya dua pandangan fikih tentang boleh atau tidaknya berhukum kepada hukum asing yang tidak sejalan syariah, serta diajukan alternatif berupa arbitrase atau "badan syar'i" yang diberi kedudukan menyerupai hakim ketika peradilan tidak tersedia. Kajian itu juga mengaitkan fase eksekusi putusan—baik putusan pengadilan maupun putusan arbitrase asing—dengan kemungkinan pelaksanaan di negara Islam yang melakukan pengawasan kesesuaian putusan tersebut dengan prinsip syariah. Ini memperlihatkan bahwa kekuatan hukum tetap dalam praktik lintas batas dapat bergantung bukan hanya pada finalitas formal putusan asal, tetapi juga pada penerimaan atau penyaringan syariah ketika putusan hendak dieksekusi di lingkungan hukum yang menempatkan syariah sebagai rujukan utama legislasi.

Di sisi lain, studi tentang Sharia councils di Inggris dan Wales—dalam pembahasan tentang syariah di Eropa—menegaskan bahwa dewan-dewan tersebut "tidak memiliki status hukum dan tidak memiliki otoritas mengikat secara hukum" di bawah hukum sipil (Kurniawan, 2017). Pernyataan ini penting untuk menempatkan kekuatan hukum tetap secara presisi: suatu keputusan keagamaan dapat dipandang final secara sosial atau religius, tetapi tanpa pengakuan institusional dari negara, ia tidak otomatis memiliki daya mengikat yuridis dan eksekutorialitas sebagaimana putusan pengadilan (Kurniawan, 2017), yang berbeda dengan model Yunani yang mensyaratkan exequatur agar keputusan mufti berakibat hukum dan dapat dieksekusi (Clermont, 2015). Dengan demikian, kekuatan hukum tetap menurut hukum Islam dalam praktik modern sangat dipengaruhi oleh arsitektur pluralisme hukum: apakah forum syariah merupakan bagian dari sistem peradilan negara, atau berdiri sebagai mekanisme komunitas tanpa daya paksa negara (Clermont, 2015; Kurniawan, 2017).

________________________________________

9. Arbitrase/Tahkim dan Finalitas: "Final and Binding" sebagai Ideal dan Problem Eksekusi

Dalam sengketa ekonomi syariah di Indonesia, arbitrase—termasuk BASYARNAS—kerap dipresentasikan sebagai jalur non-litigasi yang final and binding, dengan konsekuensi tidak adanya banding dan kasasi, serta diidealkan sebagai mekanisme cepat dan efisien (Koumoutzis, 2023). Namun, sumber yang sama juga menegaskan bahwa ketika putusan arbitrase tidak dijalankan secara sukarela, eksekusinya tetap memerlukan perangkat peradilan, yaitu perintah Ketua Pengadilan, yang mirip dengan eksekusi putusan perdata pada umumnya (Koumoutzis, 2023). Hal ini selaras dengan pembahasan dalam studi tentang Konvensi New York yang menekankan bahwa konsep binding berkaitan dengan keadaan putusan arbitrase yang tidak lagi dapat diajukan banding atas pokok perkara di forum lain. Bahkan terdapat penjelasan historis bahwa istilah binding dipilih untuk menghindari kebutuhan double exequatur yang dianggap memberatkan (Azzis, 2021). Walaupun studi Konvensi New York tersebut tidak spesifik pada sengketa syariah, ia secara eksplisit menyebut bahwa isu serupa dapat timbul terkait arbitrase berbasis syariah dan menyinggung pengakuan Indonesia terhadap BASYARNAS untuk menangani penyelesaian ekonomi Islam (Azzis, 2021).

Akan tetapi, kajian tentang reformulasi fiqh tahkim di Indonesia menyoroti bahwa dominasi yurisdiksi pengadilan—dari penentuan arbiter sampai pelaksanaan putusan—dapat berakibat putusan arbitrase dianggap "belum berkekuatan hukum tetap", tidak mandiri, tidak eksekutorial, dan "belum final". Kajian tersebut juga mengkritik bahwa birokrasi yurisdiksi pengadilan dalam tahap eksekusi dapat menjadi hambatan praktis, padahal arbitrase dipilih untuk menghindari lamanya proses pengadilan. Sintesis dari dua sumber Indonesia ini menunjukkan adanya ketegangan antara ideal final and binding arbitrase syariah dan realitas kebutuhan intervensi pengadilan untuk eksekusi, yang dapat mengubah persepsi tentang kapan putusan benar-benar mencapai keadaan kekuatan hukum tetap dan efektif secara praktis (Koumoutzis, 2023), dengan konteks konseptual yang juga dibahas dalam literatur umum tentang binding dan finalitas putusan arbitrase (Azzis, 2021).

________________________________________

10. Finalitas dalam Perkara Keluarga Islam: Contoh Revocable/Irrevocable dan Struktur Banding

Walaupun fokus utama topik adalah putusan pengadilan, gambaran finalitas dalam hukum keluarga Islam dapat dilihat secara analogis dari uraian tentang perceraian: disebutkan bahwa dalam Islam perceraian dapat bersifat revocable—masih ada masa tunggu/idda sebelum menjadi final—atau irrevocable, yaitu dekre perceraian bersifat final. Rujukan ini tidak membahas "putusan berkekuatan hukum tetap" secara prosedural, tetapi menunjukkan bahwa gagasan "final" dalam konteks hukum Islam dapat pula dikaitkan dengan adanya fase transisional menuju status yang tidak dapat ditarik kembali. Analogi ini selaras dengan pemahaman prosedural finalitas putusan: putusan baru menjadi res judicata ketika prosedur biasa sudah tidak dapat digunakan lagi, sehingga status hukum bergerak dari "belum final" menuju "final" setelah syarat formal tertentu terpenuhi.

Struktur banding dalam peradilan Islam juga tampak pada studi mengenai praktik pengadilan Islam di Nigeria dalam distribusi waris: studi tersebut menggambarkan adanya proses banding berjenjang di beberapa perkara, termasuk pembalikan putusan di tingkat banding dan adanya further appeal hingga pengadilan yang lebih tinggi. Walaupun studi ini terutama memetakan praktik distribusi waris dan dinamika putusan antartingkat peradilan, ia tetap mendukung satu poin prosedural: selama mekanisme banding masih berjalan, status finalitas putusan dapat berubah, dan kekuatan hukum tetap secara fungsional berkaitan dengan berakhirnya kemungkinan koreksi melalui upaya hukum biasa. Dengan demikian, baik melalui contoh konseptual perceraian (revocable/irrevocable) maupun dinamika banding perkara waris, sumber-sumber tersebut menunjukkan bahwa finalitas dalam ekosistem hukum Islam modern dapat bersifat bertahap dan bergantung pada desain prosedural.

________________________________________

11. Pengecualian: Upaya Hukum Luar Biasa dan "Finalitas yang Tidak Absolut"

Sejumlah sumber menekankan bahwa res judicata/finalitas merupakan prinsip fundamental, tetapi bukan tanpa kemungkinan "pembukaan kembali" dalam kondisi tertentu melalui mekanisme luar biasa. Dalam pemaparan tentang res judicata, dikemukakan bahwa res judicata mencakup aspek konklusif dan preklusif dari putusan final, namun penentuan "apa yang telah diputus dengan daya ikat" dapat menimbulkan kompleksitas dan tidak selalu sederhana (علام, 2019). Dalam kajian lain, res judicata dipresentasikan sebagai core belief—misalnya dalam hukum internasional—dengan penegasan bahwa putusan pengadilan yang final and without appeal dipandang sebagai unsur kunci res judicata, tetapi pembahasan tersebut juga menunjukkan bahwa konstruksi finalitas dapat diperdebatkan dalam situasi tertentu. Di tingkat domestik, diskursus finality juga menyatakan bahwa finality/res judicata "tidak absolut" karena ada pertimbangan lain yang dapat memengaruhi status putusan.

Dalam konteks hukum Saudi (murafa'at fiqh), peninjauan kembali (i'adah al-nadzr) dijelaskan sebagai upaya hukum luar biasa untuk menerima atau menolak putusan final, dan disebutkan adanya prinsip bahwa pengajuan peninjauan kembali pada dasarnya tidak menangguhkan eksekusi putusan, meskipun penulis penelitian tersebut mencatat aturan ini tidak dapat diterapkan secara universal. Dalam konteks Indonesia dalam perkara pidana, peninjauan kembali ditegaskan sebagai upaya hukum luar biasa yang hanya dapat diajukan terhadap putusan yang telah final, dan pembahasannya dikaitkan dengan prinsip res judicata pro veritate habetur. Sintesisnya: kekuatan hukum tetap adalah akhir dari upaya hukum biasa dan dasar daya ikat/eksekusi, tetapi sistem modern yang mengelola sengketa—termasuk yang mengakomodasi hukum Islam—dapat tetap menyediakan jalur koreksi yang sangat terbatas melalui upaya luar biasa yang secara konseptual justru mengafirmasi pentingnya finalitas, karena ia mensyaratkan putusan final terlebih dahulu.

________________________________________

12. Penutup: Rumusan Operasional "Kekuatan Hukum Tetap" menurut Kerangka Hukum Islam

Berdasarkan sumber-sumber yang disediakan, kekuatan hukum tetap dalam perspektif yang dapat dipertanggungjawabkan secara evidensial dapat dirumuskan sebagai keadaan putusan yang:

1. telah mencapai res judicata karena upaya hukum biasa tidak ada atau tidak lagi tersedia;

2. memiliki efek konklusif, yakni final dan mengikat para pihak, serta efek preklusif, yakni mencegah pengulangan sengketa identik (علام, 2019);

3. dalam horizon hukum Islam, secara umum dipahami bahwa putusan bersifat mengikat dan pada prinsipnya tidak semestinya ditantang kembali, meskipun rincian doktrinalnya bervariasi dan sulit digeneralisasi lintas yurisdiksi; serta

4. berelasi erat dengan eksekusi, tetapi harus dibedakan secara analitis dari "dapat dieksekusi segera", karena tidak semua putusan yang dapat dieksekusi otomatis res judicata dalam setiap sistem, dan eksekusi putusan atau putusan arbitrase syariah sering dimediasi oleh institusi negara seperti perintah pengadilan atau mekanisme exequatur (Azzis, 2021; Clermont, 2015; Koumoutzis, 2023).

Nuansa penting lainnya adalah bahwa finalitas atau kekuatan hukum tetap tetap dapat "ditembus" secara terbatas melalui upaya hukum luar biasa—misalnya i'adah al-nadzr/peninjauan kembali—yang justru mensyaratkan putusan final sebagai prasyaratnya. Dalam batasan bukti yang tersedia, inilah konstruksi komprehensif yang paling konsisten untuk menjelaskan "putusan yang tidak lagi dapat diajukan upaya hukum biasa dan telah dapat dilaksanakan" dalam kaitannya dengan hukum Islam dan institusi-institusi syariah kontemporer (Clermont, 2015; Koumoutzis, 2023).

________________________________________

Daftar Pustaka

Azzis, N. M. A. (2021). Application of principle of res judicata and estopple in family law cases in Syariah court. Linguistics and Culture Review, 5(S4), 2102–2111. https://doi.org/10.21744/lingcure.v5ns4.1928

Clermont, K. M. (2015). Res judicata as requisite for justice. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.2614433

Koumoutzis, N. (2023). Judicial review of mufti decisions applying Islamic family law in Greece. Laws, 12(3), 58. https://doi.org/10.3390/laws12030058

Kurniawan, F. (2017). An annulled award cannot be enforced under the New York Convention. Jurnal Dinamika Hukum, 17(2), 171. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2017.17.2.784

علام، ر. إ. ع. ا. م. (2019). النظام القانوني للأقليات المسلمة في البلاد غير الإسلامية: التحكيم والتحاكم. مجلة الدراسات الفقهية والقانونية، 4(4). https://doi.org/10.70299/hji.i4.4