01472 - Kejaksaan Dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Normatif-Institusional Terhadap Lembaga Penuntutan Negara Di Indonesia

Abstract

This article examines the position and function of the Prosecutor's Office (Kejaksaan) in the Indonesian legal system through a normative-institutional reading aligned with Islamic law principles. Using a normative juridical approach and drawing on existing literature, this article argues that reading the Prosecutor's Office "according to Islamic law" does not mean tracing the exact terminology of the institution in classical fiqh, but rather reading it normatively and institutionally: how the state prosecution institution can be understood in harmony with Sharia principles that demand justice, equality before the law, and orderly governance of authority. Two main anchors are identified. First, Islamic law (syariat) places great emphasis on the principle of equality before the law, as practiced by the Prophet Muhammad SAW and the caliphs after him, so that prosecution as a state instrument must be carried out fairly and non-discriminatorily. Second, fiqh siyasah is used to evaluate the governance of authority of modern law enforcement institutions—including the Prosecutor's Office—so that they do not overlap and are more collaborative, especially in corruption cases. This article also reviews dominus litis, prosecutorial discretion, the opportunity principle, restorative justice in the prosecution stage, and the institutional challenges of enforcing Sharia norms in Aceh. The conclusion is that the Prosecutor's Office, as an executor of state power in the field of prosecution, must be managed in an orderly, independent manner, and oriented toward justice—with Sharia principles on equality before the law as the ethical standard, and fiqh siyasah as a lens for evaluating authority design and institutional collaboration.

Keywords: Prosecutor's Office; Islamic Law; Equality Before the Law; Fiqh Siyasah; Prosecution; Dominus Litis

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji kedudukan dan fungsi Kejaksaan dalam sistem hukum Indonesia melalui pembacaan normatif-institusional yang diselaraskan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan bertumpu pada literatur yang tersedia, artikel ini berargumen bahwa membaca Kejaksaan "menurut hukum Islam" tidak berarti menelusuri terminologi persis lembaga tersebut dalam fikih klasik, melainkan membacanya secara normatif-institusional: bagaimana institusi penuntutan negara dapat dipahami selaras dengan prinsip syariat yang menuntut keadilan, persamaan di hadapan hukum, dan tata kelola kewenangan yang tertib. Dua jangkar utama diidentifikasi. Pertama, syariat memberi tekanan besar pada prinsip equality before the law sebagaimana dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dan para khalifah setelah beliau, sehingga penuntutan sebagai instrumen negara seharusnya dijalankan secara adil dan non-diskriminatif. Kedua, fikih siyasah dipakai untuk mengevaluasi tata kelola kewenangan lembaga penegak hukum modern—termasuk Kejaksaan—agar tidak tumpang tindih dan lebih kolaboratif, terutama dalam perkara korupsi. Artikel ini juga mengulas dominus litis, diskresi penuntutan, asas oportunitas, keadilan restoratif pada tahap penuntutan, serta tantangan kelembagaan penegakan norma syariah di Aceh. Kesimpulannya, Kejaksaan sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan perlu dikelola secara tertib, independen, dan berorientasi pada keadilan—dengan prinsip syariat tentang persamaan di hadapan hukum sebagai standar etik, dan fikih siyasah sebagai lensa evaluasi desain kewenangan serta kolaborasi kelembagaan.

Kata Kunci: Kejaksaan; Hukum Islam; Equality Before the Law; Fikih Siyasah; Penuntutan; Dominus Litis

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia secara yuridis dipahami sebagai "lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang" sebagaimana dirujuk oleh berbagai kajian yang mengutip ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) (Appludnopsanji & Pujiyono, 2020; Perbawa, 2014; Prawira et al., 2024; Tahya et al., 2024; Thanzani et al., 2022). Rumusan tersebut menegaskan dua hal yang menjadi titik berangkat pembahasan: pertama, penuntutan adalah domain kekuasaan negara yang dijalankan melalui institusi Kejaksaan; kedua, Kejaksaan tidak semata berfungsi "membawa perkara ke pengadilan", tetapi juga mempunyai kewenangan lain yang bersumber dari peraturan perundang-undangan (Appludnopsanji & Pujiyono, 2020; Perbawa, 2014; Tahya et al., 2024; Thanzani et al., 2022).

Jika tema ini didekati dari hukum Islam, maka rujukan yang tersedia dalam sumber-sumber yang diberikan terutama bergerak pada dua jalur: (i) prinsip-prinsip normatif syariat, misalnya equality before the law yang ditegaskan sebagai prinsip yang memperoleh penekanan besar dalam syariat serta dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dan para khalifah (Iswahyudi, 2018); dan (ii) fikih siyasah yang digunakan untuk meninjau desain kewenangan institusi penegak hukum modern (Polri, Kejaksaan, KPK) agar tidak tumpang tindih dan lebih kolaboratif dalam penanganan tindak pidana tertentu seperti korupsi (Saragih et al., 2019).

Dengan demikian, artikel ini membaca "Kejaksaan menurut hukum Islam" bukan sebagai penelusuran terminologi lembaga kejaksaan dalam fikih klasik—karena hal tersebut tidak disajikan oleh rujukan yang tersedia—melainkan sebagai pembacaan normatif-institusional: bagaimana institusi penuntutan negara dapat dipahami selaras dengan prinsip syariat yang menuntut keadilan, persamaan di hadapan hukum, dan tata kelola kewenangan yang tertib (Iswahyudi, 2018; Saragih et al., 2019).

________________________________________

2. Kejaksaan sebagai Lembaga Pemerintah Pelaksana Kekuasaan Negara di Bidang Penuntutan

Sejumlah studi menekankan bahwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia terdapat sub-sistem penuntutan yang dijalankan oleh Kejaksaan (Tahya et al., 2024), dan secara eksplisit Kejaksaan ditempatkan sebagai institusi pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan (Appludnopsanji & Pujiyono, 2020; Perbawa, 2014; Prawira et al., 2024; Tahya et al., 2024). Penekanan "lembaga pemerintahan" ini penting karena menandai posisi Kejaksaan dalam arsitektur kekuasaan negara: ia menjalankan kekuasaan negara pada bidang penuntutan, namun pada saat yang sama kerap dipersoalkan dari sisi independensi karena posisinya yang tidak sepenuhnya "bernaung satu atap" di bawah kekuasaan yudikatif (Tahya et al., 2024).

Konstruksi demikian juga muncul dalam kajian yang menyatakan bahwa posisi Kejaksaan yang berada "di bawah dua kekuasaan" (eksekutif dan yudisial) dapat menyebabkan Kejaksaan dipandang tidak independen dan tidak bebas, sehingga memunculkan kebutuhan restrukturisasi budaya hukum Kejaksaan, termasuk melalui pendekatan religius (Tahya et al., 2024). Di sisi lain, kajian lain menegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan kewenangan, Kejaksaan dituntut mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum, seraya mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta menggali nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup di masyarakat (Athadia & Setiawan, 2023).

Tuntutan normatif ini menjadi jembatan konseptual yang relevan untuk mengaitkan institusi penuntutan negara dengan horizon nilai agama (termasuk Islam), tanpa perlu mengklaim adanya institusi "kejaksaan" dalam terminologi fikih klasik yang tidak dibuktikan oleh sumber yang tersedia (Athadia & Setiawan, 2023).

Dari sudut hukum acara pidana, beberapa rujukan mendefinisikan penuntutan sebagai tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Appludnopsanji & Pujiyono, 2020). Definisi ini menempatkan Kejaksaan pada simpul transisi utama: perkara berpindah dari tahap penyidikan menuju pemeriksaan pengadilan melalui tindakan penuntutan yang dilakukan Penuntut Umum (Appludnopsanji & Pujiyono, 2020; Qinvi & Alfitra, 2021).

Pada kerangka sistem peradilan pidana yang dipaparkan oleh kajian lain, proses perkara pidana secara umum dipetakan dalam tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan, serta pelaksanaan putusan pengadilan; dalam pemetaan ini, penuntutan merupakan tahap yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (Qinvi & Alfitra, 2021). Dengan demikian, secara institusional Kejaksaan menjalankan fungsi yang bukan hanya administratif, melainkan menentukan apakah suatu peristiwa pidana memasuki forum adjudikasi (pengadilan) atau tidak, sepanjang mekanisme hukum memperkenankannya (Appludnopsanji & Pujiyono, 2020; Qinvi & Alfitra, 2021).

________________________________________

3. Prinsip Syariat yang Relevan: Equality Before the Law sebagai Fondasi Etik Penuntutan

Dalam perspektif hukum Islam sebagaimana dirangkum oleh studi tentang kedudukan kejaksaan dan asas equality before the law, syariat memberi tekanan besar pada prinsip equality before the law, dan prinsip kesamaan ini tidak berhenti pada teori, melainkan dilaksanakan secara praktis oleh Rasulullah SAW dan para khalifah setelah beliau (Iswahyudi, 2018). Studi yang sama menegaskan bahwa dalam pandangan hukum Islam, semua manusia memiliki derajat yang sama meskipun berbeda bangsa dan golongan, serta memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang sama (Iswahyudi, 2018).

Klaim normatif tersebut menyediakan landasan etik untuk melihat institusi penuntutan: penuntutan yang dijalankan atas nama negara idealnya tidak boleh menjadi instrumen diskriminatif atau selektif tanpa dasar yang sah, karena prinsip syariat yang ditegaskan rujukan tersebut menghendaki persamaan substantif dalam pertanggungjawaban hukum (Iswahyudi, 2018).

Relevansi prinsip ini menjadi lebih konkret ketika dikaitkan dengan problem yang diangkat kajian tentang independensi Kejaksaan: terdapat kekhawatiran bahwa jika oknum eksekutif melakukan tindak pidana, jaksa yang melakukan penuntutan tidak diberi kekuasaan mutlak dalam menjalankan tugasnya, sehingga memengaruhi budaya hukum jaksa yang "tidak bebas" dan rentan penyimpangan, misalnya jual beli tuntutan atau penghentian perkara dengan dalil uang (Tahya et al., 2024).

Walaupun rujukan tersebut tidak membingkai persoalan dalam terminologi fikih, konsekuensi normatifnya bersesuaian dengan tuntutan equality before the law: jika penuntutan dipengaruhi relasi kuasa, maka prinsip persamaan di hadapan hukum yang ditegaskan syariat menjadi sulit diwujudkan dalam praktik (Iswahyudi, 2018; Tahya et al., 2024). Oleh sebab itu, "Kejaksaan menurut hukum Islam" dapat dipahami sebagai dorongan untuk menjadikan institusi penuntutan konsisten dengan prinsip kesetaraan dan keadilan yang dijadikan tekanan normatif oleh syariat, sembari tetap berada dalam kerangka hukum positif Indonesia yang mendefinisikan Kejaksaan sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan (Appludnopsanji & Pujiyono, 2020; Iswahyudi, 2018; Tahya et al., 2024).

________________________________________

4. Fikih Siyasah sebagai Kerangka Menilai Tata Kelola Kewenangan Penuntutan Modern

Sumber yang paling eksplisit menggunakan perspektif fikih siyasah dalam konteks kewenangan penegakan hukum modern adalah kajian yang meninjau kewenangan Polri, Kejaksaan, dan KPK dalam penanganan tindak pidana korupsi (Saragih et al., 2019). Kajian tersebut menyatakan bahwa ketiga lembaga penegak hukum tersebut berwenang menangani tindak pidana korupsi, dengan rujukan kewenangan yang berbeda—KUHAP untuk konteks kepolisian, Pasal 30 UU Kejaksaan untuk Kejaksaan, dan ketentuan dalam UU KPK untuk KPK (Saragih et al., 2019).

Yang paling signifikan bagi pembacaan fikih siyasah adalah kesimpulannya bahwa terdapat aturan-aturan yang "belum saling mendukung satu sama lain" sehingga perlu pemerataan, kolaborasi, dan inovasi dalam menyusun aturan agar tidak tumpang tindih (Saragih et al., 2019). Dengan demikian, kontribusi fikih siyasah dalam rujukan yang tersedia tidak terletak pada penamaan institusi "kejaksaan" dalam sejarah Islam, melainkan pada evaluasi tata kelola kewenangan lembaga modern agar penegakan hukum berjalan efektif, tidak overlap, dan lebih selaras dalam desain kebijakan (Saragih et al., 2019).

Jika diletakkan pada fungsi penuntutan, implikasinya ialah: Kejaksaan sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan perlu ditempatkan dalam struktur kewenangan yang jelas, terutama ketika muncul lembaga lain yang juga memiliki kewenangan penuntutan pada rezim delik tertentu (misalnya korupsi oleh KPK) (Saragih et al., 2019). Nuansa ini juga sejalan dengan diskursus dominus litis dan monopoli penuntutan yang di satu sisi menempatkan jaksa sebagai pengendali perkara, tetapi di sisi lain dapat "diterobos" oleh desain kelembagaan tindak pidana khusus tertentu, sehingga memunculkan kebutuhan harmonisasi kewenangan (Mouri et al., 2023; Saragih et al., 2019).

Dengan kata lain, fikih siyasah—sebagaimana dipakai dalam rujukan—berfungsi sebagai lensa untuk menilai apakah pengaturan kewenangan penuntutan dan penanganan perkara sudah koheren atau justru memicu tumpang tindih yang mengganggu tujuan penegakan hukum (Saragih et al., 2019).

________________________________________

5. Kejaksaan sebagai Dominus Litis dan Pengendali Perkara: Makna Strategis Penuntutan

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, sejumlah kajian menegaskan kuatnya posisi jaksa sebagai pengendali perkara (dominus litis). Kajian tentang dominus litis menyimpulkan bahwa asas dominus litis dapat menguatkan jaksa sebagai penuntut umum karena hanya jaksa yang secara proporsional dan profesional dapat menentukan apakah perkara pidana diselesaikan atau tidak (Mouri et al., 2023). Kajian lain menegaskan bahwa dominus litis memposisikan Penuntut Umum sebagai pengendali perkara, sehingga dapat atau tidaknya suatu perkara dituntut dari hasil penyidikan merupakan wewenang mutlak Penuntut Umum (Ihsan, 2021).

Rumusan dominus litis ini juga didukung oleh kajian empiris tentang peran penegak hukum yang menyatakan Kejaksaan memiliki kedudukan sentral karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana (Kapitan, 2023). Sejalan dengan itu, kajian tentang proses penuntutan di Indonesia kembali menegaskan bahwa Kejaksaan merupakan lembaga tunggal dalam sistem penuntutan Indonesia (single prosecution system) dalam pengertian tidak ada "kejaksaan negara bagian" sebagaimana model negara lain, sehingga Kejaksaan menjadi representasi negara dalam penuntutan di dalam satu sistem (Mulya et al., 2022).

Namun, beberapa sumber juga memberikan batasan normatif atas dominus litis. Kajian mengenai kewenangan penghentian penuntutan menyatakan bahwa Penuntut Umum dapat menghentikan penuntutan apabila tujuan hukum menjadi tidak tercapai jika perkara dilimpahkan ke pengadilan, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 139 KUHAP dan Peraturan Kejaksaan terkait penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif (Nugraha, 2020). Kajian lain menunjukkan bahwa sejak awal KUHAP memberi kewenangan kepada Penuntut Umum untuk menentukan apakah berkas perkara memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke pengadilan atau tidak, sekaligus menegaskan keterkaitan dominus litis dengan monopoli penuntutan dalam diskursus hukum acara pidana (Bahri, 2020).

Dengan demikian, dominus litis tidak sekadar slogan institusional, melainkan terkait dengan kewenangan filterisasi perkara (screening) dan keputusan strategis untuk meneruskan atau tidak meneruskan perkara ke pengadilan menurut koridor hukum yang berlaku (Bahri, 2020; Nugraha, 2020).

________________________________________

6. Tahap Pra-Penuntutan dan Penelitian Berkas: Penuntutan sebagai Proses Penyaringan Keadilan

Kewenangan penuntutan dalam praktik tidak berdiri sendiri, melainkan didahului fase pra-penuntutan dan penelitian berkas. Studi tentang jaksa peneliti menegaskan bahwa Pasal 14 huruf b KUHAP memberi Penuntut Umum wewenang meneliti berkas perkara; jaksa peneliti memeriksa kelengkapan formal dan materiil berkas perkara untuk keberhasilan penuntutan, serta menjadi penyaring awal untuk menilai kelayakan berkas dari penyidik sebelum dinyatakan lengkap (P-21) (Badaru, 2023).

Pada titik ini, penelitian berkas menentukan apakah perkara layak masuk tahap penuntutan, sekaligus menjadi mekanisme kontrol kualitas terhadap hasil penyidikan (Badaru, 2023). Dalam kasus tindak pidana tertentu, kajian lain juga menunjukkan adanya persoalan "bolak-balik berkas" antara penyidik dan Penuntut Umum pada pra-penuntutan, yang mengindikasikan bahwa pemeriksaan tambahan oleh Kejaksaan pada tahap pra-penuntutan belum optimal terealisasi dalam praktik (Manurung et al., 2021).

Bahkan, kajian mengenai koordinasi antarlembaga dalam penanganan perkara menyebutkan bahwa kewenangan penuntutan oleh Kejaksaan sering menimbulkan persoalan dengan lembaga lain, misalnya koordinasi berkas perkara pada tahap pra-penuntutan dan isu pengalihan penahanan selama proses persidangan (Darmukit, 2020). Seluruh gambaran ini menunjukkan bahwa "kekuasaan negara di bidang penuntutan" bukan semata tindakan akhir (membacakan tuntutan), melainkan rangkaian proses yang bertumpu pada kelengkapan berkas dan kerja koordinatif dalam sistem peradilan pidana (Badaru, 2023; Darmukit, 2020).

Kesatuan kelembagaan juga membentuk corak penuntutan. Kajian tentang kebijakan tuntutan pidana menyatakan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi bertanggung jawab atas jalannya tugas penuntutan yang dilaksanakan para jaksa, dan prinsip "Kejaksaan adalah satu dan tidak dapat dipisah-pisahkan" menjadi dasar kesatuan kebijakan penuntutan (Musafir & Mendieta, 2024). Dalam konteks kewenangan Jaksa Agung, kajian tentang eksaminasi khusus juga menyebut Jaksa Agung sebagai penuntut umum utama yang memiliki kewenangan mendelegasikan sebagian kewenangan/"hak" penuntutan kepada penuntut umum sesuai mekanisme hukum positif ("Untitled," 2022).

Kesatuan dan hierarki ini menjelaskan mengapa dalam praktik penuntutan terdapat mekanisme internal seperti rencana tuntutan yang bergerak berjenjang dari Penuntut Umum hingga pimpinan, dan mekanisme itu dapat berdampak pada variasi penuntutan (Christianata, 2020), sekaligus menjelaskan mengapa pengawasan internal seperti eksaminasi umum/khusus diposisikan sebagai instrumen untuk menilai penanganan perkara di lingkungan Kejaksaan (Putra & Maharani, 2022; "Untitled," 2022).

________________________________________

7. Independensi Kejaksaan dan Tuntutan Keadilan: Resonansi dengan Etika Syariat

Problem independensi Kejaksaan muncul kuat dalam sejumlah kajian. Studi tentang restrukturisasi budaya hukum Kejaksaan menegaskan bahwa posisi Kejaksaan yang berada di bawah dua kekuasaan (eksekutif dan yudikatif) menyebabkan Kejaksaan tidak independen dan tidak bebas, bahkan dikaitkan dengan fenomena "mafia peradilan", sehingga diperlukan restrukturisasi independensi penuntutan yang juga dapat menggunakan pendekatan religius (Tahya et al., 2024).

Kajian tentang eksaminasi di lingkungan Kejaksaan juga menyatakan bahwa karena Kejaksaan masuk ranah eksekutif, kondisi tersebut dapat menyebabkan tugas utama penuntutan "disinyalir tidak akan bersifat independen" (Putra & Maharani, 2022). Sebaliknya, dalam kerangka normatif UU Kejaksaan, kajian tentang kewenangan Kejaksaan (termasuk pada penyidikan tindak pidana tertentu) mengutip ketentuan bahwa Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya harus merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya (dirujuk sebagai Pasal 2 ayat (2) UU 16/2004) (Januar, 2023).

Ketegangan antara tuntutan normatif "merdeka" dan problem faktual "ambiguitas posisi" inilah yang membuat tema independensi menjadi isu sentral dalam diskursus Kejaksaan (Januar, 2023; Putra & Maharani, 2022; Tahya et al., 2024).

Di titik ini, prinsip syariat tentang equality before the law menyediakan standar etik yang relevan: syariat menekankan persamaan manusia dalam hak, kewajiban, dan tanggung jawab, tanpa membedakan bangsa dan golongan (Iswahyudi, 2018). Apabila independensi penuntutan terganggu oleh pengaruh kekuasaan, maka prinsip kesetaraan di hadapan hukum yang ditegaskan syariat berisiko tidak terwujud dalam praksis penuntutan, terutama dalam kasus-kasus yang menyangkut relasi kuasa (Iswahyudi, 2018; Tahya et al., 2024).

Karena itu, membaca Kejaksaan "menurut hukum Islam" (berdasarkan rujukan yang tersedia) dapat dipahami sebagai dorongan untuk menata institusi penuntutan agar operasionalisasinya tidak menyimpang dari prinsip persamaan di hadapan hukum yang ditegaskan syariat, dan sekaligus konsisten dengan tuntutan hukum positif agar Kejaksaan bekerja merdeka dari pengaruh kekuasaan lain (Iswahyudi, 2018; Januar, 2023).

________________________________________

8. Diskresi Penuntutan, Asas Oportunitas, dan Kepentingan Umum

Selain dominus litis, diskursus penting lain ialah diskresi dalam penuntutan. Kajian tentang dominus litis menegaskan adanya asas deponering yang memberi wewenang kepada Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, yang dirujuk terdapat dalam Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan 2004 (Ihsan, 2021). Kajian lain tentang asas oportunitas menempatkan asas ini sebagai prinsip yang mengatur pengabaian suatu perkara demi kepentingan umum dan menelusuri dinamika pengaturannya dari masa ke masa hingga Pasal 35 huruf c UU 16/2004 (Arifin et al., 2023).

Dalam kajian tersebut juga disebutkan kriteria kepentingan umum meliputi kepentingan negara, kepentingan masyarakat, dan kepentingan pribadi, namun interpretasi kriteria tersebut dinilai belum memberikan ukuran yang konkret sehingga memunculkan pemahaman berbeda antarkelompok (Arifin et al., 2023). Pada level kritik kebijakan, kajian lain menyatakan bahwa di Indonesia kewenangan untuk mengesampingkan perkara (opportunity principle) hanya menjadi kewenangan Jaksa Agung dan terbatas untuk alasan kepentingan umum; keterbatasan ini dapat mengakibatkan proses peradilan yang tidak selaras dengan due process of law karena perkara kecil tetap diproses ke pengadilan (Syafrudianto et al., 2021).

Dengan demikian, diskresi penuntutan—sepanjang dibolehkan hukum—dipahami sebagai mekanisme kebijakan yang seharusnya diarahkan pada keseimbangan tujuan hukum dan rasionalitas penegakan hukum, namun tetap membutuhkan batasan yang jelas agar tidak menjadi ruang penyalahgunaan (Arifin et al., 2023; Syafrudianto et al., 2021).

Dalam kerangka "Kejaksaan menurut hukum Islam", diskresi semacam ini dapat dibaca melalui lensa etika: karena syariat menekankan persamaan di hadapan hukum, diskresi penuntutan harus dijalankan dengan prinsip keadilan dan non-diskriminasi, bukan sekadar preferensi kekuasaan (Iswahyudi, 2018). Akan tetapi, perlu dicatat secara metodologis bahwa sumber yang disediakan tidak memformulasikan doktrin fikih spesifik mengenai diskresi penuntutan (misalnya padanan konseptual klasik); sumber yang tersedia justru menekankan kebutuhan harmonisasi dan kolaborasi kewenangan dalam desain penegakan hukum modern agar tidak tumpang tindih (Saragih et al., 2019).

Maka, kontribusi fikih siyasah dalam korpus rujukan yang tersedia lebih tepat ditempatkan pada pembacaan tata kelola kewenangan dan kehati-hatian dalam merumuskan norma diskresi agar tidak menimbulkan overlap dan ketidakpastian (Arifin et al., 2023; Saragih et al., 2019; Syafrudianto et al., 2021).

________________________________________

9. Penghentian Penuntutan dalam KUHAP dan SKP3: Legalitas, Kepastian, dan Kontrol

Penghentian penuntutan juga dikenal dalam sistem hukum positif. Sejumlah kajian merujuk KUHAP bahwa penghentian penuntutan dapat dilakukan karena tidak cukup bukti, peristiwa bukan tindak pidana, atau perkara ditutup demi hukum (Bahri, 2020; Kurniawan & Darma, 2023; Wibowo, 2021). Kajian tentang SKP3 menegaskan bahwa penuntut umum dapat menuangkan penghentian penuntutan dalam surat ketetapan, serta apabila kemudian hari ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan tuntutan kembali; kajian itu juga menekankan bahwa SKP3 idealnya mendasarkan pada kepentingan bangsa dan negara serta ketertiban umum, dan kedudukannya masih dapat diuji melalui praperadilan (Wibowo, 2021).

Kajian tentang "gugurnya hak menuntut" menunjukkan bahwa ketentuan gugurnya hak menuntut diatur dalam KUHP (misalnya ne bis in idem, meninggalnya pelaku, daluwarsa), dan ketentuan ini dipahami memberi kepastian hukum serta terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan berdasarkan UU 16/2004 (Perbawa, 2014; Wibowo, 2021). Dengan demikian, penghentian penuntutan bukanlah "peniadaan hukum", melainkan bagian dari mekanisme hukum acara pidana dan hukum pidana yang dibingkai untuk kepastian hukum dan tertib proses (Kurniawan & Darma, 2023; Perbawa, 2014; Wibowo, 2021).

________________________________________

10. Restorative Justice pada Tahap Penuntutan: Perwujudan "Nilai Agama" dalam Kebijakan Kejaksaan

Pada perkembangan terbaru, diskursus penghentian penuntutan banyak bergeser ke keadilan restoratif. Kajian mengenai penerapan restorative justice pada tahap penuntutan menyatakan bahwa Kejaksaan menerbitkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan dalam praktik ditemukan kesesuaian antara penghentian penuntutan oleh Penuntut Umum dengan ketentuan Peraturan tersebut dalam kasus tertentu (Rasyid & Setiawan, 2022). Kajian lain menegaskan bahwa restorative justice harus merujuk pada peraturan yang berlaku dan peran korban menentukan keberhasilan implementasinya (Rasyid & Setiawan, 2022).

Yang relevan untuk perspektif "hukum Islam" dalam batas rujukan yang tersedia adalah argumentasi bahwa konsep restorative justice dipandang sesuai dengan nilai-nilai agama, selain sesuai Pancasila dan nilai hukum adat, sehingga menjadi salah satu alasan lahirnya pengaturan penghentian penuntutan berbasis restorative justice (Purnomo, 2017). Artinya, dalam kerangka hukum positif Indonesia sendiri terdapat klaim normatif bahwa kebijakan penghentian penuntutan berbasis restorative justice tidak berada dalam ruang nilai yang hampa, tetapi dikaitkan dengan nilai agama—tanpa membatasi pada satu agama tertentu dalam rujukan tersebut (Purnomo, 2017).

Secara normatif, sejumlah kajian merinci syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, antara lain bahwa tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana diancam pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun, dan nilai barang bukti/kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (Gardjalay et al., 2022; Hersriavita et al., 2019). Kajian lain menambahkan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif juga mempertimbangkan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, serta asas cepat, sederhana, dan biaya ringan (Hersriavita et al., 2019).

Pada tataran implementasi, terdapat kajian empiris yang menyoroti adanya batas waktu 14 hari sejak berkas perkara dilimpahkan dari penyidik sebagai salah satu kendala dalam penerapan penghentian penuntutan berbasis restorative justice (Athadia & Setiawan, 2023; Gardjalay et al., 2022; Putri et al., 2023). Di sisi kritik normatif, kajian lain memperingatkan bahwa Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 berpotensi berkonflik dengan peraturan di atasnya (KUHAP dan UU Kejaksaan) dan menempatkan Peraturan tersebut dalam hierarki sebagai "peraturan perundang-undangan lainnya" menurut ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Rangkaian rujukan ini menunjukkan bahwa restorasi dalam penuntutan adalah inovasi kebijakan yang diargumentasikan berangkat dari kebutuhan keadilan substantif, tetapi sekaligus menimbulkan pekerjaan rumah harmonisasi norma dan penguatan dasar hukum agar tidak menimbulkan ketegangan hierarki (Purnomo, 2017).

Jika dikaitkan secara terbatas dengan prinsip syariat yang tersedia dalam rujukan, restorative justice dapat dibaca sebagai salah satu mekanisme yang berusaha mewujudkan keadilan substantif dengan melibatkan korban dan pemulihan—sementara syariat menegaskan prinsip equality before the law sebagai norma dasar dalam penegakan keadilan (Iswahyudi, 2018; Purnomo, 2017; Rasyid & Setiawan, 2022). Namun, sekali lagi harus ditegaskan bahwa sumber yang disediakan tidak menguraikan teori fikih mengenai restorative justice; sumber hanya menyatakan keterkaitannya dengan "nilai agama" secara umum dan menekankan syarat serta mekanisme normatif dalam Peraturan Kejaksaan (Gardjalay et al., 2022; Purnomo, 2017).

Oleh karena itu, hubungan "Kejaksaan menurut hukum Islam" dengan restorative justice dalam batas rujukan yang tersedia lebih tepat dipahami sebagai: kebijakan Kejaksaan mencoba menginternalisasi nilai agama dalam kebijakan penuntutan (sebagaimana diklaim rujukan), dan prinsip syariat tentang persamaan di hadapan hukum menyediakan standar etik agar mekanisme itu dijalankan adil serta tidak diskriminatif (Iswahyudi, 2018; Purnomo, 2017).

________________________________________

11. Penegakan Syariat di Aceh: Catatan Kelembagaan dan Pembiayaan

Konteks Indonesia juga menunjukkan bahwa Kejaksaan dapat berhadapan dengan kebutuhan penegakan norma berbasis syariat pada level daerah, sebagaimana dibahas dalam satu kajian yang menyebut tantangan terbesar Kejaksaan dalam penegakan syariah di Aceh terletak pada sumber pendanaan (APRIANI, 2023). Kajian tersebut menyatakan bahwa sebagai institusi vertikal, Kejaksaan memperoleh anggaran dari pemerintah pusat terkait penuntutan dan eksekusi tindak pidana dalam KUHP, tetapi untuk perkara syariah pembiayaannya dibebankan pada anggaran daerah (APBA), dan jika tidak dianggarkan memadai maka Kejaksaan sulit menjalankan fungsi dalam implementasi syariah, termasuk dalam eksekusi cambuk (APRIANI, 2023).

Catatan ini penting karena menunjukkan bahwa membahas "Kejaksaan menurut hukum Islam" dalam konteks Indonesia tidak cukup berhenti pada norma, tetapi juga menyangkut kapasitas kelembagaan dan dukungan administratif-fiskal agar pelaksanaan putusan berbasis syariat dapat berjalan efektif (APRIANI, 2023). Dengan demikian, aspek tata kelola (governance) yang ditekankan fikih siyasah—misalnya kebutuhan kolaborasi dan desain aturan yang tidak tumpang tindih—dapat diperluas secara institusional pada isu sumber daya dan dukungan anggaran dalam praktik penegakan norma syariah (APRIANI, 2023; Saragih et al., 2019).

________________________________________

12. Kesimpulan

Berdasarkan rujukan yang tersedia, Kejaksaan dalam hukum positif Indonesia secara konsisten dipahami sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, dengan penuntutan dimaknai sebagai tindakan Penuntut Umum melimpahkan perkara pidana ke pengadilan menurut KUHAP (Prawira et al., 2024; Tahya et al., 2024; Qinvi & Alfitra, 2021).

Dalam pembacaan "menurut hukum Islam" yang dapat dipertanggungjawabkan oleh sumber yang diberikan, terdapat dua jangkar utama: pertama, syariat menekankan equality before the law dan memandang semua manusia setara dalam hak, kewajiban, dan tanggung jawab, sehingga penuntutan sebagai instrumen negara seharusnya dijalankan secara adil dan non-diskriminatif (Iswahyudi, 2018); kedua, fikih siyasah dalam rujukan yang tersedia dipakai untuk mengevaluasi tata kelola kewenangan lembaga penegak hukum modern (termasuk Kejaksaan) agar tidak tumpang tindih dan lebih kolaboratif, terutama pada tindak pidana korupsi (Saragih et al., 2019).

Karena itu, "Kejaksaan menurut hukum Islam" (dalam batas evidensi rujukan) paling tepat dipahami sebagai konsepsi normatif-institusional: Kejaksaan adalah perangkat negara yang menjalankan penuntutan, yang harus dikelola secara tertib, independen, dan berorientasi pada keadilan—dengan prinsip syariat tentang persamaan di hadapan hukum sebagai standar etik, dan fikih siyasah sebagai lensa evaluasi desain kewenangan serta kolaborasi kelembagaan (Iswahyudi, 2018; Januar, 2023; Saragih et al., 2019; Tahya et al., 2024).

________________________________________

Daftar Pustaka

APRIANI, T. (2023). Penerapan eksaminasi terhadap kasus hukum di lingkungan Kejaksaan. Ganec Swara, 17(1), 64. https://doi.org/10.35327/gara.v17i1.370

Appludnopsanji, A., & Pujiyono, P. (2020). Restrukturisasi budaya hukum Kejaksaan dalam penuntutan sebagai independensi di sistem peradilan pidana Indonesia. Sasi, 26(4), 571–581. https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.359

Arifin, M. Z., Kusuma, T. C., & Alfitra, A. (2023). Penerapan keadilan restoratif tahap penuntutan dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian (Studi kasus putusan No: 28/PID.B/2022/PN LBB). Jurnal Ilmiah Publika, 11(1), 151–162. https://doi.org/10.33603/publika.v11i1.8215

Athadia, M. D., & Setiawan, V. P. (2023). Pelaksanaan penerapan restorative justice pada tahap penuntutan dalam perkara penganiayaan di Kejaksaan Negeri Surakarta. Verstek, 11(3), 408. https://doi.org/10.20961/jv.v11i3.73076

Badaru, B. (2023). Kepentingan umum dalam asas oportunitas pada sistem peradilan pidana. Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 5(2), 1737–1754. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3715

Bahri, N. C. D. S. D. S. (2020). Tinjauan yuridis atas gugurnya hak untuk menuntut pidana menurut undang-undang hukum. Legalitas, 5(1), 86. https://doi.org/10.31293/lg.v5i1.4743

Christianata, C. (2020). Pengenyampingan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Palangka Raya terhadap kasus kerugian uang negara di bawah Rp. 50.000.000,-. DIH: Jurnal Ilmu Hukum, 16(2), 201–211. https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3352

Darmukit, D. (2020). Upaya Kejaksaan dalam pengembalian aset negara sebagai hasil dari tindak pidana korupsi. Jurnal Hukum, 36(1), 35. https://doi.org/10.26532/jh.v36i1.11200

Gardjalay, B., Wadjo, H. Z., & Wessy, Y. (2022). Penerapan restoratif justice terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan anak. Lutur Law Journal, 3(1), 1–11. https://doi.org/10.30598/lutur.v3i1.10278

Hersriavita, S., Karjoko, L., & Novianto, W. T. (2019). Upaya pengembalian kerugian negara dari perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Sukoharjo. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, 7(1), 15. https://doi.org/10.20961/hpe.v7i1.29172

Ihsan, M. (2021). Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam proses penuntutan peradilan militer di Indonesia. Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains, 10(2), 283–292. https://doi.org/10.19109/intelektualita.v10i2.8907

Iswahyudi, F. (2018). Penuntutan requistoir bagi pelaku tindak pidana narkotika. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 17–28. https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3146

Januar, F. R. (2023). Konstruksi hukum pengembalian kerugian keuangan negara oleh Jaksa Pengacara Negara terhadap terdakwa tindak pidana korupsi yang dijatuhkan putusan bebas. Lex Lata, 4(3). https://doi.org/10.28946/lexl.v4i3.2219

Kapitan, R. V. F. (2023). Tanggung jawab penyidik dan penuntut umum atas putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum dalam tindak pidana korupsi. Iblam Law Review, 3(2), 160–169. https://doi.org/10.52249/ilr.v3i2.186

Kurniawan, I., & Darma, I. M. W. (2023). Terobosan hukum pidana melalui penghentian penuntutan perkara tindak pidana umum berdasarkan keadilan restoratif. Vyavahara Duta, 18(2), 50–59. https://doi.org/10.25078/vyavaharaduta.v18i2.2989

Manurung, A. C. S., Hartono, M. S., & Mangku, D. G. S. (2021). Implementasi tentang prinsip restorative justice dalam perkara tindak pidana pengrusakan (Studi kasus No. PDM-532/BLL/08/2020). Jurnal Komunitas Yustisia, 4(2), 542–553. https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38145

Mouri, V., Chandra, T. Y., & Paparang, S. T. (2023). Peran jaksa peneliti dalam penentuan lengkapnya suatu berkas perkara. Armada: Jurnal Penelitian Multidisiplin, 1(12), 1446–1456. https://doi.org/10.55681/armada.v1i12.1089

Mulya, B., Kencana, U., Cholidi, C., & Zuhdi, M. (2022). Asas dominus litis bagi Kejaksaan dalam penuntutan tindak pidana berdasarkan undang-undang. Wajah Hukum, 6(2), 367. https://doi.org/10.33087/wjh.v6i2.950

Musafir, M., & Mendieta, M. D. R. S. (2024). Tinjauan fikih siyasah kewenangan penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia (Analisis kewenangan Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi). Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam, 6(1), 1–13. https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v6i1.2452

Nugraha, Y. (2020). Optimalisasi asas oportunitas pada kewenangan jaksa guna meminimalisir dampak primum remedium dalam pemidanaan. Veritas et Justitia, 6(1), 213–236. https://doi.org/10.25123/vej.3882

Perbawa, G. (2014). Kebijakan hukum pidana terhadap eksistensi asas dominus litis dalam perspektif profesionalisme dan proporsionalisme jaksa penuntut umum. Arena Hukum, 7(3), 325–342. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2014.00703.2

Prawira, D. Y., Chandra, T. Y., & Ismed, M. (2024). Legalitas perubahan tuntutan pada jawaban penuntut umum atas pledooi terdakwa dari perspektif hukum acara pidana. Sentri: Jurnal Riset Ilmiah, 3(2), 633–643. https://doi.org/10.55681/sentri.v3i2.2303

Purnomo, A. (2017). Rekonstruksi tuntutan pidana yang responsif dalam sistem peradilan pidana. Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan, 5(3), 353. https://doi.org/10.29303/ius.v5i3.517

Putra, I. G. N. Y. M., & Maharani, I. G. A. S. R. (2022). Problematika kewenangan dwi fungsi jaksa menangani tindak pidana korupsi dalam perspektif sistem peradilan pidana. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 10(9), 2003. https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i09.p04

Putri, F. 'A. M., Hapsari, I. P., & Wardana, D. J. (2023). Tindak pidana pencurian ringan dan upaya hukumnya dalam proses tuntutan pemidanaan. Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 5(2), 1297–1308. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3211

Qinvi, N. U., & Alfitra, A. (2021). Studi perbandingan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dengan Kejaksaan Malaysia dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Journal of Legal Research, 2(2), 231–256. https://doi.org/10.15408/jlr.v2i2.13914

Rasyid, M., & Setiawan, I. (2022). Perbandingan penuntutan pada sistem peradilan hukum pidana di Indonesia dan Amerika Serikat. Jurnal Ilmiah Publika, 10(2), 425. https://doi.org/10.33603/publika.v10i2.7839

Saragih, B. L., Ediwarman, E., & Zul, M. (2019). Disparitas penuntutan pada perkara tindak pidana penganiayaan dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 1(1), 66–78. https://doi.org/10.31289/arbiter.v1i1.107

Syafrudianto, E., Ablizar, M., Yunara, E., & Mulyadi, M. (2021). Peran jaksa selaku penyidik dan penuntut umum dalam mempercepat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi (Studi pada Kejaksaan Negeri Medan). Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum. https://doi.org/10.55357/is.v2i2.117

Tahya, R. I., Toule, E. R. M., & Pattipawae, D. R. (2024). Eksaminasi khusus Kejaksaan Agung dalam perkara tindak pidana. Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 49. https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i1.2120

Thanzani, A., Yannassandi, M. N., & Maulana, P. W. (2022). Peran jaksa penuntut umum dalam penyelesaian kasus tindak pidana narkotika. Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen dan Mahasiswa, 5(2), 143–153. https://doi.org/10.30996/abdikarya.v5i2.7283

Untitled. (2022). Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 17(1). https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v17i1

Wibowo, R. H. (2021). Pendekatan keadilan restorative dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Jurnal Hukum Progresif, 9(2), 146–157. https://doi.org/10.14710/jhp.9.2.146-157