01471 - Kejahatan Kerah Putih (White Collar Crime) dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Fiqh Jinayah Kontemporer

Abstrak

Kejahatan kerah putih (white collar crime) merupakan fenomena kejahatan kontemporer yang dilakukan oleh kalangan profesional atau korporasi melalui penyalahgunaan otoritas, jabatan, dan mekanisme ekonomi-bisnis yang kompleks. Artikel ini bertujuan mengkaji konstruksi hukum Islam terhadap kejahatan kerah putih, khususnya korupsi, penggelapan, penipuan bisnis, dan pencucian uang, dengan menggunakan pendekatan normatif berbasis fiqh jinayah dan maqashid al-syari'ah. Kajian ini menemukan bahwa kejahatan kerah putih paling produktif dipahami sebagai rumpun jarimah kontemporer yang mengancam perlindungan harta (hifz al-mal). Karena terminologi modern seperti korupsi dan pencucian uang tidak memiliki padanan tunggal dalam fikih klasik, konstruksi hukumnya ditempuh melalui pemetaan unsur pada konsep ghulul, risywah, khiyanah, dan sariqah, dengan kecenderungan kuat menempatkan sanksinya pada wilayah ta'zir. Kompleksitas pembuktian juga menjelaskan mengapa mekanisme pembalikan beban pembuktian terbatas dibenarkan sebagai kebijakan ta'zir oleh ulul amri, namun tetap harus dipagari prinsip keadilan prosedural. Strategi penanggulangan yang dapat disarikan menuntut integrasi pendekatan penal (ta'zir yang proporsional, perampasan aset, dan pemulihan kerugian) dan non-penal (good governance, kontrol sosial, pendidikan integritas, serta kepatuhan institusional) agar selaras dengan tujuan syariah dan kebutuhan tata kelola modern.

Kata kunci: kejahatan kerah putih; fiqh jinayah; ta'zir; korupsi; pencucian uang; hifz al-mal

________________________________________

Abstract

White collar crime is a contemporary criminal phenomenon committed by professionals or corporations through the abuse of authority, position, and complex economic-business mechanisms. This article aims to examine the construction of Islamic law regarding white collar crime, particularly corruption, embezzlement, business fraud, and money laundering, using a normative approach based on fiqh jinayah and maqashid al-shari'ah. This study finds that white collar crime is most productively understood as a cluster of contemporary jarimah that threatens the protection of property (hifz al-mal). Since modern terminology such as corruption and money laundering does not have a single equivalent in classical fiqh, its legal construction is pursued by mapping elements onto concepts such as ghulul, risywah, khiyanah, and sariqah, with a strong tendency to place its sanctions within the realm of ta'zir. The complexity of evidence also explains why a limited reversal of the burden of proof is justified as a ta'zir policy by ulul amri, yet must still be bounded by principles of procedural justice. The prevention strategy that can be derived demands an integration of penal approaches (proportional ta'zir, asset forfeiture, and loss recovery) and non-penal approaches (good governance, social control, integrity education, and institutional compliance) in order to align with the objectives of shari'ah and the needs of modern governance.

Keywords: white collar crime; fiqh jinayah; ta'zir; corruption; money laundering; hifz al-mal

________________________________________

A. Pendahuluan

Istilah white collar crime (kejahatan kerah putih) dalam diskursus kriminologi modern dipahami sebagai kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memiliki "respectability" dan status sosial tinggi dalam rangka aktivitas pekerjaannya, sehingga ia sering berkelindan dengan penyalahgunaan otoritas, jabatan, dan akses kelembagaan, baik publik maupun privat (Marzuki, 2018). Sejumlah literatur hukum di Indonesia juga memaknai white collar crime sebagai penyalahgunaan peran pekerjaan/okupasi yang sah (legitimate occupational role) yang diatur oleh hukum, dan karena itu wujudnya sering tampak dalam tindak pidana korupsi, penyuapan, dan kejahatan ekonomi yang melibatkan profesional maupun institusi (Hatta, 2021; Thoyibbah, 2016).

Dalam perluasan terminologi, kejahatan korporasi (corporate crime) kerap dipakai untuk menggambarkan ranah yang bertumpang tindih dengan white collar crime—misalnya ketika kejahatan dilakukan melalui organisasi atau kebijakan manajerial korporasi—meskipun konsepsi kejahatan korporasi memiliki perbedaan dengan kejahatan terhadap korporasi (Nurhidayati et al., 2023). Karena itu, membahas white collar crime menurut hukum Islam pada dasarnya berarti membahas bagaimana hukum Islam, terutama fiqh jinayah, menilai, mengklasifikasikan, dan memberi kerangka penanggulangan terhadap kejahatan-kejahatan modern yang dilakukan aktor profesional/korporasi melalui mekanisme administratif, transaksi bisnis, atau rekayasa keuangan yang kompleks (Marzuki, 2018; Nurhidayati et al., 2023).

Di Indonesia, pengaitan white collar crime dengan korupsi juga berangkat dari karakter kejahatan yang cenderung "canggih", "rumit", dan sulit dibuktikan, sehingga memunculkan kebutuhan instrumen hukum yang dianggap "luar biasa", misalnya kebijakan pembuktian tertentu atau perampasan aset (Marzuki, 2018; Thoyibbah, 2016). Sejalan dengan itu, kajian kebijakan pembuktian dalam tindak pidana korupsi menekankan bahwa korupsi sering diposisikan sebagai white collar crime dan bahkan sebagai extra ordinary crime karena kompleksitas pembuktiannya dan modusnya yang terus berkembang (Siroj, 2017; Sukardi et al., 2023). Di ranah tindak pidana pencucian uang, kompleksitas itu bahkan bertambah karena pencucian uang dipahami sebagai tindakan menyamarkan asal-usul dana hasil kejahatan agar tampak sah, dan aktivitas ini kerap menjadi "saluran" penting bagi pelaku white collar crime untuk menikmati hasil kejahatan sambil menghindari penegakan hukum (Wibawa, 2018; Widjaja, 2021).

________________________________________

B. Kerangka Hukum Islam: Larangan Memperoleh Harta secara Batil dan Tujuan Perlindungan Harta (Hifz al-Mal)

Secara normatif, sejumlah tulisan menegaskan bahwa hukum Islam melarang segala bentuk perolehan harta (rizki) secara batil atau tidak sah, termasuk tindakan yang unsur-unsurnya dapat dikaitkan dengan pencurian, penggelapan, penipuan, dan pengkhianatan (Wibawa, 2018). Larangan tersebut juga dikaitkan dengan rujukan ayat Al-Qur'an yang sering dipakai dalam pembahasan korupsi dan kejahatan harta, misalnya Q.S. al-Baqarah (2): 188 yang dipahami sebagai dasar larangan memperoleh harta dengan cara yang tidak benar dan merugikan pihak lain (Yusuf, 2013; Zayyadi, 2018). Dalam kajian penggelapan dan korupsi, perlindungan harta diletakkan dalam horizon tujuan syariah, yakni menjaga harta (hifz al-mal) sebagai salah satu tujuan utama syariat untuk mencegah pelanggaran dan penyalahgunaan terhadap kepemilikan (Dedi et al., 2022; Lubis & Ramadi, 2023). Perspektif ini membuat white collar crime, misalnya korupsi, penggelapan, penipuan bisnis, dan pencucian uang, dapat dipahami sebagai ancaman terhadap tujuan perlindungan harta, karena ia beroperasi melalui penyalahgunaan amanah dan/atau penyamaran sumber kekayaan yang tidak sah (Lubis & Ramadi, 2023; Wibawa, 2018).

Dalam kajian tata kelola pemerintahan (good governance) perspektif hukum Islam kontemporer, berbagai bentuk kecurangan pejabat, yaitu korupsi, suap, manipulasi, penipuan, penggelapan, dan sejenisnya, dipandang sebagai indikator rapuhnya amanah dan mentalitas penyelenggara negara, sehingga penguatan nilai keadilan, kejujuran, kemaslahatan, dan amanah dianggap relevan untuk membangun pemerintahan bersih (Hidayah, 2020). Dengan demikian, kerangka normatif Islam dalam isu white collar crime bukan hanya soal "melarang" perbuatan, tetapi juga soal menegakkan prinsip amanah dan keadilan dalam penyelenggaraan otoritas publik maupun aktivitas ekonomi-bisnis (Hidayah, 2020; Ramli, 2022). Hal ini selaras dengan pendekatan yang melihat pemberantasan korupsi dan kejahatan kerah putih memerlukan bukan hanya perangkat pemidanaan, tetapi juga strategi non-penal seperti pencegahan, pembenahan sistem, dan pembentukan budaya integritas (Putri & Trisnaningsih, 2022; Safira, 2017).

________________________________________

C. Kesulitan Terminologis: "Korupsi" dan Kejahatan Modern dalam Fiqh Klasik

Berbagai kajian menekankan bahwa "korupsi" adalah istilah modern yang tidak ditemukan padanan sinonim yang tegas dalam literatur fikih klasik, sehingga perumusan hukumnya dalam fiqh jinayah kontemporer cenderung ditempuh melalui identifikasi unsur dan pengaitan dengan konsep-konsep yang mirip, misalnya sariqah/pencurian, risywah/suap, ghulul/penggelapan/pengkhianatan amanah, atau hirabah/perampokan (Farkhani et al., 2022; Safira, 2017). Karena itu, sebagian tulisan menyatakan bahwa meskipun korupsi dapat didekatkan dengan pencurian, tetap sulit mengkategorikan korupsi sebagai delik sariqah dalam konsepsi hukum Islam, misalnya karena perbedaan unsur, konteks amanah jabatan, dan karakter kerugian negara (Farkhani et al., 2022; Zikri, 2019). Pada titik inilah, sanksi korupsi dalam perspektif hukum Islam sering ditempatkan dalam ranah ta'zir, yakni ruang kebijakan hukuman yang ditetapkan penguasa/hakim berdasarkan kemaslahatan dan pertimbangan pembuktian (Alfitra, 2015; Yusuf, 2013; Zayyadi, 2018).

Kesulitan terminologis ini juga tampak dalam pembahasan pencucian uang: sejumlah kajian menyatakan bahwa ketentuan pencucian uang secara langsung tidak ditemukan dalam sumber klasik, tetapi unsur perbuatannya dapat dipetakan ke larangan memperoleh dan menyembunyikan harta haram serta unsur penipuan/pengkhianatan terhadap hukum dan masyarakat (Alsouri & Saleh, 2019; Supriyadi, 2017). Karena itu, pencucian uang dalam banyak kajian hukum Islam diposisikan sebagai jarimah ta'zir yang sanksinya dapat ditentukan negara/hakim dengan merujuk prinsip umum syariah tentang pencegahan kemudaratan dan perlindungan harta (Alsouri & Saleh, 2019; Supriyadi, 2017).

________________________________________

D. Tipologi White Collar Crime dan Konstruksi Fiqh Jinayah

1. Korupsi, Penggelapan, dan Penipuan Bisnis

Korupsi dalam analisis fiqh sering dipetakan ke sejumlah istilah yang ditemukan dalam khazanah hukum Islam, seperti ghulul (penggelapan/penyelewengan harta amanah), risywah (suap), khiyanat (pengkhianatan amanah), sariqah (pencurian), dan kategori lain yang merepresentasikan perampasan atau pengambilan hak secara tidak sah (Effendi, 2022; Hamid, 2015; Safira, 2017). Kajian lain juga menambahkan bahwa bentuk-bentuk korupsi dapat dijumpai dalam literatur fikih Islam melalui istilah seperti aklu suht (memakan hasil/barang haram), yang menegaskan aspek keharaman hasil perbuatan (Effendi, 2022). Dalam perspektif hadis dan perundang-undangan, korupsi dipadankan dengan al-gulūl yang secara etimologis dapat bermakna al-khiyānah (penyelewengan) dan juga al-ikhfā' (penggelapan), dan modusnya dapat mencakup manipulasi anggaran, penyalahgunaan wewenang, penggelapan, gratifikasi, serta suap (Rajab, 2021).

Pengaitan subjek korupsi dengan aparatur negara juga tampak dalam pembahasan yang menyebut subjek hukum korupsi meliputi pegawai negeri/penyelenggara negara serta perseorangan termasuk korporasi, sehingga isu white collar crime tidak hanya melekat pada individu, tetapi juga entitas organisasi yang memperoleh manfaat dari penyalahgunaan kebijakan (Rajab, 2021; Saputra, 2018).

Dalam kerangka itu, penggelapan (embezzlement) sebagai bagian dari kejahatan harta diposisikan sebagai perbuatan yang dilarang dan diharamkan, karena mengganggu dan mengambil hak orang lain secara tidak sah, dan dalam konsepsi Islam penggelapan dapat dipilah ke beberapa konsep seperti ghulul, ghasab, sariqah, dan khianat, dengan penegasan bahwa yang paling dekat dengan penggelapan dalam konteks amanah adalah al-ghulul (Lubis & Ramadi, 2023). Kajian ini juga menegaskan bahwa karena tidak ada nash yang secara spesifik mengatur tindak pidana penggelapan modern, maka penentuan hukuman diletakkan pada ta'zir yang ditentukan penguasa dengan memperhatikan kemaslahatan dan merujuk nash yang umum (Lubis & Ramadi, 2023). Sementara itu, penipuan bisnis, termasuk manipulasi dan misrepresentasi, juga sering dipahami sebagai bagian dari praktik memperoleh harta secara batil, sehingga larangan terhadap penipuan, penggelapan, dan cara-cara kotor dalam mendapatkan harta dijadikan dasar normatif bahwa korupsi/kejahatan ekonomi adalah perbuatan haram (Ramli, 2022; Zayyadi, 2018).

2. White Collar Crime oleh Korporasi: Subjek Hukum dan Pertanggungjawaban

Dalam perkembangan masyarakat industri, korporasi dipandang memiliki peran besar dalam pembangunan ekonomi, tetapi sekaligus membuka peluang kejahatan korporasi ketika pencarian keuntungan dilakukan melalui monopoli pasar, penipuan, penggelapan pajak, manipulasi, penyembunyian fakta, dan bentuk kecurangan lain (Saputra, 2018). Kajian tentang pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi menyatakan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana—baik korporasinya, pengurusnya, atau pengurus bersama korporasi—dan indikatornya diatur melalui kerangka perundang-undangan yang menilai apakah tindak pidana dilakukan oleh orang yang bertindak dalam korporasi berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain (Saputra, 2018). Pada tingkat konseptual, literatur reformulasi pertanggungjawaban pidana korporasi juga menunjukkan bahwa istilah kejahatan korporasi sering dipakai untuk menggambarkan konsep yang bersinggungan dengan white collar crime dan organizational crime, sehingga penegakan hukum terhadap korporasi menuntut konstruksi teoretik dan kebijakan pemidanaan yang sesuai dengan sifat kejahatan organisasi (Nurhidayati et al., 2023; Saputra, 2018).

Dalam perspektif hukum Islam, korupsi dan penyalahgunaan amanah yang melibatkan jabatan/korporasi dapat dipahami sebagai pelanggaran terhadap amanah dan prinsip perlindungan harta, sehingga kebutuhan respons hukum tidak berhenti pada pemidanaan badan, tetapi juga pengembalian kerugian dan pemulihan harta yang dirampas atau diselewengkan (Dedi et al., 2022; Lubis & Ramadi, 2023). Dengan demikian, white collar crime korporasi menegaskan urgensi instrumen yang menutup ruang menikmati hasil kejahatan, termasuk perampasan aset dan kebijakan pemulihan kerugian negara/korban yang dapat ditempatkan dalam kerangka kemaslahatan dan hifz al-mal (Dedi et al., 2022; Sutamaya et al., 2022).

________________________________________

E. Pencucian Uang sebagai White Collar Crime: Struktur Perbuatan dan Pemetaannya dalam Hukum Islam

Pencucian uang (money laundering) dipahami sebagai perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana hasil tindak pidana agar tampak berasal dari sumber yang sah, sehingga pelaku dapat menggunakan harta tersebut tanpa mudah terdeteksi penegak hukum (Wibawa, 2018; Widjaja, 2021). Dalam literatur, pencucian uang disebut menarik bagi pelaku white collar crime karena memungkinkan "penyamaran" asal-usul harta hasil kejahatan dan menghindari penegakan hukum, sementara dampaknya dinilai merugikan masyarakat, bangsa, dan negara (Wibawa, 2018). Kajian juga menjelaskan bahwa proses pencucian uang sering dipetakan dalam tahapan placement, layering, dan integration, dan perkembangannya dapat memanfaatkan ruang siber sehingga penanganannya semakin kompleks, memerlukan kompetensi khusus, serta berpotensi lintas negara karena isu yurisdiksi (Widjaja, 2021).

Dalam penilaian hukum Islam, sejumlah kajian menyatakan bahwa istilah pencucian uang tidak disebutkan secara eksplisit dalam sumber klasik, tetapi unsur perbuatannya dapat didekati dengan istilah yang memiliki kesamaan unsur seperti pencurian, penggelapan, penipuan, dan pengkhianatan (Alsouri & Saleh, 2019; Wibawa, 2018). Secara lebih spesifik, pencucian uang dipetakan sebagai serupa dengan sariqah karena menyembunyikan harta yang diambil tanpa amanat, juga diidentikkan dengan ghulul karena mengambil harta yang bukan haknya lalu menyembunyikannya dalam hartanya, dan dikaitkan dengan penipuan karena mengandung unsur menipu aparat penegak hukum melalui penyamaran asal-usul harta (Wibawa, 2018). Karena ketentuan sanksi yang spesifik tidak ditemukan dalam nash untuk bentuk kejahatan modern ini, pencucian uang dalam studi perbandingan hukum Islam dengan hukum positif diklasifikasikan sebagai ta'zir—yakni jenis tindak pidana diskresioner yang sanksinya dipilih hakim/penguasa berdasarkan prinsip umum syariah dan keadaan pelaku/perbuatan (Alsouri & Saleh, 2019; Supriyadi, 2017). Dengan demikian, secara konseptual pencucian uang dipahami sebagai "dosa dari dua sisi": sisi asal harta yang haram dan sisi proses penyamaran/penutupannya yang menambah kemudaratan sosial, sehingga ia diposisikan sebagai kejahatan yang harus ditanggulangi dalam kerangka perlindungan harta dan ketertiban umum (Supriyadi, 2017; Wibawa, 2018).

________________________________________

F. Pembuktian dan Prosedur: Kesulitan Pembuktian White Collar Crime dan Responsnya dalam Hukum Islam

Literatur kebijakan pembuktian menegaskan bahwa korupsi dan pencucian uang, yang juga diklasifikasikan sebagai white collar crime, sering menimbulkan kesulitan pembuktian bagi penegak hukum, sehingga legislator memasukkan mekanisme pembalikan beban pembuktian secara terbatas dalam peraturan pemberantasan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (Siroj, 2017; Sukardi et al., 2023). Analisis perbandingan menyatakan bahwa pembalikan beban pembuktian pada kejahatan seperti korupsi dan pencucian uang dinilai tepat karena penegak hukum diperkirakan mengalami kesulitan membuktikan kesalahan pelaku ketika berhadapan dengan struktur kejahatan yang tertutup dan kompleks (Siroj, 2017). Dalam perspektif hukum Islam, penerapan pembuktian terbalik diposisikan dalam kategori ta'zir yang berbasis kebijakan ulul amri (pemerintah), dan disebut memiliki implikasi dalam Q.S. Yusuf ayat 26–29, serta dibenarkan melalui metode istihsan sebagai ijtihad atas problem sosial kontemporer (Siroj, 2017). Kajian lain juga menekankan bahwa korupsi dipandang membutuhkan instrumen luar biasa karena hambatan pembuktian dalam birokrasi yang koruptif, walaupun dalam tradisi hukum Islam hakim tidak boleh memutus perkara ketika tidak ada bukti (Farkhani et al., 2022).

Pada saat yang sama, kajian tentang penegakan hukum jinayah menegaskan prinsip prosedural bahwa sebelum dijatuhi hukuman, terdakwa harus terlebih dahulu dibuktikan bersalah, dan tindakan main hakim sendiri, misalnya pemukulan terhadap terduga pelaku jinayat sebelum proses pengadilan, dipandang melanggar prosedur hukum jinayah yang berlaku (Ismail et al., 2022). Kerangka ini relevan untuk white collar crime karena dorongan publik untuk "menghukum cepat" tidak boleh mengabaikan pembuktian, proses peradilan, dan prinsip bahwa cara mencapai tujuan hukum harus sesuai prosedur syar'i (Farkhani et al., 2022; Ismail et al., 2022). Dengan demikian, respons hukum Islam terhadap kesulitan pembuktian white collar crime berada dalam ketegangan produktif antara, pertama, kebutuhan kebijakan pembuktian tertentu sebagai ta'zir demi kemaslahatan penegakan hukum dan, kedua, tuntutan menjaga keadilan prosedural bahwa putusan tidak boleh dijatuhkan tanpa bukti yang memadai (Farkhani et al., 2022; Ismail et al., 2022; Siroj, 2017).

________________________________________

G. Sanksi dalam Hukum Islam: Dominasi Ta'zir, Relevansi Perampasan Aset, dan Nuansa Hudud

Banyak kajian menyimpulkan bahwa sanksi untuk korupsi dalam hukum Islam umumnya ditempatkan sebagai ta'zir, yakni sanksi yang diberikan oleh penguasa/hakim berdasarkan pemeriksaan, penyidikan, dan bukti-bukti yang ada, karena korupsi tidak disebut secara eksplisit sebagai jarimah dengan hadd tertentu (Alfitra, 2015; Yusuf, 2013). Penempatan ini juga ditegaskan oleh kajian yang menyatakan bahwa dalam fikih klasik, perilaku korupsi belum memperoleh porsi pembahasan memadai, sehingga implementasi pelarangannya bertumpu pada dalil naqli (Al-Qur'an dan Sunnah) serta dalil aqli (ijtihad) dan diorientasikan pada tujuan syariat (maqashid al-syari'ah) (Alfitra, 2015). Dalam konteks perumusan kebijakan sanksi, kajian lain menekankan bahwa fleksibilitas ta'zir memungkinkan negara/hakim menentukan hukuman yang dianggap mampu memberi efek pencegahan, tetapi juga menimbulkan tantangan disparitas putusan jika tidak diformulasikan secara lebih pasti, misalnya melalui qanun (Alfitra, 2015; Zayyadi, 2018).

Terkait pemulihan kerugian, literatur tentang "pemiskinan koruptor" menilai bahwa pemiskinan koruptor sebagai konsep hukuman tidak sepenuhnya sejalan dengan konsep 'uqūbah tertentu, namun tetap dapat dipandang feasible sebagai bentuk ta'zir berupa denda sejumlah uang yang dituntut jaksa kepada terpidana korupsi (Sutamaya et al., 2022). Kajian tentang perampasan aset hasil korupsi juga menegaskan bahwa perampasan aset adalah instrumen kunci pemberantasan korupsi, tetapi implementasinya dapat terhambat oleh norma yang kurang jelas dan lemahnya koordinasi antarlembaga penegak hukum; pada saat yang sama, korupsi ditegaskan sebagai pelanggaran syariah dan tujuan syariah mencakup perlindungan harta (hifz al-mal) dari penyalahgunaan (Dedi et al., 2022). Dalam konteks ini, perampasan aset dan pengembalian harta hasil korupsi dapat dipahami sebagai mekanisme yang koheren dengan orientasi perlindungan harta dan pencegahan menikmati hasil perbuatan batil (Dedi et al., 2022; Lubis & Ramadi, 2023; Sutamaya et al., 2022).

Di sisi lain, terdapat nuansa dan perbedaan penekanan terkait kemungkinan analogi korupsi dengan pencurian yang berkonsekuensi hadd potong tangan; sebagian kajian menunjukkan adanya pandangan masyarakat yang mendukung analogi tersebut, tetapi juga menegaskan kesulitan konseptual untuk mengkategorikan korupsi sebagai delik sariqah dalam hukum Islam (Farkhani et al., 2022; Zikri, 2019). Bahkan kajian tentang pembuktian juga menyatakan secara eksplisit bahwa mengategorikan korupsi sebagai sariqah adalah sulit dalam konsepsi hukum Islam (Farkhani et al., 2022), sehingga arus utama argumentasi akademik yang tampak dalam rujukan-rujukan ini cenderung lebih stabil menempatkan korupsi pada ranah ta'zir ketimbang hudud (Alfitra, 2015; Yusuf, 2013; Zayyadi, 2018). Namun demikian, terdapat pula tulisan yang membahas gagasan hukuman mati bagi koruptor dalam perspektif hukum Islam dengan mengaitkan argumentasi pada Q.S. al-Mā'idah ayat 33 dan menekankan besarnya dampak kerusakan yang ditimbulkan korupsi (Sutamaya et al., 2022), yang menunjukkan bahwa diskursus sanksi korupsi dapat mencakup spektrum ijtihad yang lebih keras, walaupun tidak seluruhnya menjadi konsensus dalam kerangka fiqh jinayah yang menempatkan korupsi sebagai ta'zir (Alfitra, 2015; Sutamaya et al., 2022; Yusuf, 2013).

________________________________________

H. Pencegahan dan Pemberantasan: Integrasi Pendekatan Penal, Non-Penal, dan Tata Kelola

Kajian strategi pemberantasan korupsi dalam perspektif hukum Islam menekankan bahwa penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui jalur penal (penerapan hukum pidana) dan jalur non-penal (pencegahan tanpa pidana), sehingga pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada pemidanaan, melainkan juga pembentukan sistem sosial yang menutup peluang korupsi (Safira, 2017). Kajian lain yang memotret keterbatasan pendekatan penal juga menekankan bahwa korupsi sebagai white collar crime sering melibatkan pejabat publik tingkat tinggi dan disiapkan secara cerdas serta rumit, sehingga sulit diungkap; karena itu, perubahan sikap sosial melalui "pencelaan" masyarakat terhadap korupsi dipandang penting dan disebut mendapatkan legitimasi dari Islam, karena Islam mengajarkan kontrol terhadap penguasa dan mengutuk keras korupsi (Marzuki, 2018). Dalam konteks solusi yang lebih sistemik, studi yang membandingkan pemberantasan korupsi menekankan pentingnya pembentukan kesadaran hukum berbasis nilai agama, keteladanan kepemimpinan, kebijakan pengupahan yang layak, serta penerapan mekanisme pembuktian tertentu untuk mengatasi korupsi yang sistemik (Putri & Trisnaningsih, 2022).

Dalam kerangka good governance perspektif usul fikih, nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan diposisikan sebagai fondasi tata kelola birokrasi yang baik dan bersih, sehingga penguatan etika penyelenggaraan negara merupakan bagian dari pencegahan korupsi, suap, manipulasi, penipuan, dan penggelapan (Hidayah, 2020). Upaya pencegahan juga dapat diperkuat melalui pendidikan dan pembudayaan anti-korupsi sejak dini, karena kajian pendidikan Pancasila dan anti-korupsi menegaskan bahwa Islam secara normatif melarang korupsi dan menekankan prinsip kejujuran, amanah, dan keadilan dalam memperoleh penghasilan (Ramli, 2022). Dalam kebijakan kelembagaan, studi tentang KPK menunjukkan bahwa korupsi sebagai kejahatan luar biasa memerlukan langkah luar biasa, dan pencegahan dapat dilakukan melalui strategi pendekatan politik hukum, penegakan hukum, dan budaya hukum termasuk pendidikan anti-korupsi (Thoyibbah, 2016).

Pada sektor keuangan, pencegahan pencucian uang dalam perbankan syariah juga dibahas melalui prinsip mengenal nasabah (Know Your Customer/KYC) yang dipandang cukup efektif dalam mencegah transaksi terindikasi pencucian uang, sekaligus menjaga reputasi dan integritas perbankan syariah; analisis tersebut juga menegaskan bahwa pencucian uang dipandang diharamkan dalam Islam karena uang diperoleh melalui tindakan terlarang, misalnya penggelapan dan tindakan tidak jujur, serta proses pencuciannya berupaya merahasiakan uang hasil kemaksiatan sehingga menimbulkan kemudaratan lanjutan (Tanjung et al., 2023). Selaras dengan itu, kajian risiko money laundering/financing of terrorism dalam sistem perbankan syariah Indonesia menekankan bahwa bank syariah tetap wajib mematuhi kerangka AML/CFT nasional, dan secara prinsip syariah melarang aktivitas ilegal seperti pencurian, kejahatan terorganisir, penipuan, kartel, dan korupsi sebagai sumber "dirty money" yang dapat menjadi tindak pidana asal pencucian uang (Makmur & Minan, 2023). Dengan demikian, dalam perspektif hukum Islam, pencegahan white collar crime dan pencucian uang tidak hanya bergantung pada sanksi ta'zir, tetapi juga pada desain kepatuhan institusional dan etika bisnis syariah yang menolak penghasilan batil serta menutup jalur legitimasi semu atas harta haram (Makmur & Minan, 2023; Tanjung et al., 2023; Wibawa, 2018).

________________________________________

I. Kesimpulan

Kejahatan kerah putih menurut hukum Islam, sebagaimana tampak dari sintesis literatur yang tersedia, paling produktif dipahami sebagai rumpun jarimah kontemporer yang mengancam perlindungan harta (hifz al-mal) melalui penyalahgunaan amanah, otoritas, dan mekanisme ekonomi-bisnis yang kompleks—baik dilakukan individu profesional maupun korporasi (Dedi et al., 2022; Lubis & Ramadi, 2023; Saputra, 2018). Karena istilah modern seperti korupsi dan pencucian uang tidak selalu memiliki padanan tunggal dalam fikih klasik, konstruksi hukumnya ditempuh dengan memetakan unsur pada konsep seperti ghulul, risywah, khiyanah, ghisy, dan sariqah, dengan kecenderungan kuat menempatkan sanksinya pada wilayah ta'zir (diskresi penguasa/hakim) demi kemaslahatan dan efektivitas penegakan (Safira, 2017; Supriyadi, 2017; Wibawa, 2018; Yusuf, 2013).

Kompleksitas pembuktian yang melekat pada white collar crime juga menjelaskan mengapa mekanisme pembuktian tertentu, misalnya pembalikan beban pembuktian terbatas, diperdebatkan dan dibenarkan sebagai kebijakan ta'zir oleh ulul amri, namun tetap harus dipagari prinsip keadilan prosedural bahwa putusan tidak boleh dijatuhkan tanpa bukti (Farkhani et al., 2022; Ismail et al., 2022; Siroj, 2017). Akhirnya, strategi Islam yang dapat disarikan dari rujukan-rujukan ini menuntut integrasi pendekatan penal (ta'zir yang proporsional, perampasan aset, dan pemulihan kerugian) dan non-penal (good governance, kontrol sosial, pendidikan integritas, serta kepatuhan institusional seperti KYC/AML), agar pencegahan dan pemberantasan kejahatan kerah putih berjalan selaras dengan tujuan syariah dan kebutuhan tata kelola modern (Dedi et al., 2022; Hidayah, 2020; Marzuki, 2018; Tanjung et al., 2023).

________________________________________

Daftar Pustaka

Alfitra, A. (2015). Pemiskinan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 39(1). https://doi.org/10.30821/miqot.v39i1.41

Alsouri, K., & Saleh, I. M. (2019). Chastisement between Islamic Sharia and the Jordanian Penal Code. JLPG. https://doi.org/10.7176/jlpg/89-20

Dedi, Puadah, S. H., & Rusydi, I. (2022). Korupsi dan upaya pemberantasannya dalam perspektif hukum Islam. Justices: Journal of Law, 1(1), 35–45. https://doi.org/10.58355/justices.v1i1.4

Effendi, E. (2022). Penjatuhan pidana ganti rugi sebagai pidana pokok dalam kejahatan terhadap harta benda. Jurnal USM Law Review, 5(2), 618–632. https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5355

Farkhani, F., Elviandri, E., Dimyati, K., Absori, A., & Zuhri, M. (2022). Converging Islamic and religious norms in Indonesia's state life plurality. Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies, 12(2), 421–446. https://doi.org/10.18326/ijims.v12i2.421-446

Hamid, S. S. (2015). Influence of Western jurisprudence over Islamic jurisprudence: A comparative study. Northern University Journal of Law, 4, 13–26. https://doi.org/10.3329/nujl.v4i0.25938

Hatta, M. (2021). Ratio legis penerapan beban pembuktian terbalik di Indonesia. Istinbath: Jurnal Hukum, 18(1), 76–103. https://doi.org/10.32332/istinbath.v18i1.3288

Hidayah, Y. R. (2020). Sanksi tindak pidana korupsi oleh pegawai negeri dalam perspektif fiqih jinayah. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, 22(1), 48–71. https://doi.org/10.15642/alqanun.2019.22.1.48-71

Ismail, F. H., Sulong, J., Muzana, Z., Sabirin, & Kirin, A. B. (2022). Vigilantism among the community in Aceh against the accused of violating the Shariah Criminal Law. Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 17(2), 531–553. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v17i2.6751

Lubis, T. I. M., & Ramadi, B. (2023). Theoretical studies regarding corruption, corruption crimes, and perspective studies on Islamic criminal law theory (Fiqh Jinayah). Al-Arfa: Journal of Sharia Islamic Economics and Law, 1(2), 84–96. https://doi.org/10.61166/arfa.v1i2.38

Makmur, K. L., & Minan, A. (2023). Money laundering/financing of terrorism risks in the Indonesian Islamic banking system. https://doi.org/10.4108/eai.19-7-2022.2328202

Marzuki, I. (2018). Melumpuhkan tindak pidana pencucian uang dengan hukum pidana Islam. Wajah Hukum, 1(1), 1. https://doi.org/10.33087/wjh.v1i1.12

Nurhidayati, N., Nugraha, S., Siskawati, E., Reslawati, R., & Luhgiatno, L. (2023). Budaya korupsi dan kebijakan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (money laundering). Morality: Jurnal Ilmu Hukum, 9(1), 94. https://doi.org/10.52947/morality.v9i1.371

Putri, A. A. H., & Trisnaningsih, S. (2022). Audit forensik untuk pencegahan korupsi dengan menggunakan whistleblowing untuk deteksi suap. Jurnal Bina Akuntansi, 10(1), 95–109. https://doi.org/10.52859/jba.v10i1.233

Rajab, R. (2021). Modus operandi korupsi dan kaitannya dengan aparatur negara dalam hadis-hadis Nabi dan perundang-undangan di Indonesia. Al Quds: Jurnal Studi Alquran dan Hadis, 5(1), 99. https://doi.org/10.29240/alquds.v5i1.1936

Ramli, M. R. (2022). Embedience in the KUHP and Islamic law. Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 3(1), 47–59. https://doi.org/10.22373/iqtishadiah.v3i1.1760

Safira, M. E. (2017). Law is a tool of social engineering dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia ditinjau dari hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia. Kodifikasia, 11(1), 118. https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v11i1.1140

Saputra, R. (2018). Kewenangan penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada kasus tindak pidana pencucian uang. Jurnal Hukum Respublica, 16(1), 103–119. https://doi.org/10.31849/respublica.v16i1.1429

Siroj, M. (2017). Korupsi dalam perspektif hukum Islam dan strategi pemberantasannya. Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 11(2), 293–312. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v11i2.1038

Sukardi, D., Nugraha, F. B., Ubaidillah, U., Fatakh, A., Leliya, L., & Arrizky, M. F. (2023). Solving cyber crime in online buying and selling in Cirebon City in review of ITE Law and Islamic law. Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 8(2), 237. https://doi.org/10.24235/jm.v8i2.15349

Supriyadi, A. (2017). Transformasi pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan bagi generasi milenial untuk revitalisasi anti korupsi. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 4(1), 43–56. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i1.7868

Sutamaya, A. G., Kurniawan, Y., & Nurhasanah, N. (2022). Hukuman mati bagi koruptor dalam perspektif hukum Islam. Jurnal Dialektika Hukum, 4(1), 58–78. https://doi.org/10.36859/jdh.v4i1.858

Tanjung, R. N., Marliyah, M., & Kusmilawaty, K. (2023). Analisis pencegahan money laundering melalui Know Your Customer principles terhadap reputasi dan integritas perbankan syariah (pada Bank Aceh Syariah KCP. Sutomo). El-Amwal, 6(2), 176. https://doi.org/10.29103/el-amwal.v6i2.12907

Thoyibbah, I. (2016). Makna kejahatan struktural korupsi dalam perspektif teori strukturasi Anthony Giddens. Jurnal Filsafat, 25(1), 134. https://doi.org/10.22146/jf.12617

Wibawa, I. (2018). Cyber money laundering (salah satu bentuk white collar crime abad 21). Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 8(2), 240. https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i2.3238

Widjaja, B. Y. M. J. (2021). Konsep sanksi pidana yang memberikan keadilan bagi korban tindak pidana penipuan. Jurnal Yustitia, 22(1). https://doi.org/10.53712/yustitia.v22i1.1111

Yusuf, Y. S. (2013). Penerapan sistem pembuktian terbalik untuk kasus korupsi: Kajian antara hukum positif dan hukum Islam. Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman, 8(1). https://doi.org/10.21274/epis.2013.8.1.207-233

Zayyadi, A. (2018). Good governance dalam perspektif hukum Islam kontemporer (tinjauan usul fikih dari teori pertingkatan norma). Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 11(1), 13–34. https://doi.org/10.24090/mnh.v11i1.1265

Zikri, A. (2019). Fenomena korupsi di Indonesia: Perspektif hukum pidana Islam. Nusantara: Journal for Southeast Asian Islamic Studies, 15(1), 40. https://doi.org/10.24014/nusantara.v15i1.10612