01467 - Kebiasaan Hukum (Custom) dalam Hukum Islam: Konsep, Kedudukan, dan Dinamikanya dalam Konteks Indonesia

Custom in Islamic Law: Concept, Position, and Its Dynamics in the Indonesian Context

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji kebiasaan hukum (custom) dalam perspektif hukum Islam melalui konsep 'urf dan 'ādah sebagai praktik sosial berulang yang memperoleh daya normatif dalam pembentukan fikih. Kajian ini menelaah definisi, kedudukan, syarat-syarat kesahan, pola penyelesaian konflik antara custom dan syariah, serta dinamika perubahan kebiasaan dalam penerapan hukum. Dengan menggunakan pendekatan konseptual-normatif berbasis literatur ushul fikih dan qawā'id fiqhiyyah, artikel ini menunjukkan bahwa custom diinstitusionalisasi melalui kaidah al-'ādah muḥakkamah dan kaidah penguatan kebiasaan, tetapi tetap berada dalam struktur prioritas yang menjamin supremasi nash al-Qur'an dan Sunnah. Dalam konteks Indonesia, custom dipahami sebagai norma empiris yang penting untuk membangun hukum Islam yang kontekstual dan pada fase tertentu dapat dipositifkan melalui proses legislasi atau kodifikasi, sebagaimana tampak dalam orientasi mazhab Indonesia dan pengalaman formalisasi seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kata kunci: kebiasaan hukum; 'urf; 'ādah; fikih; hukum Islam Indonesia

________________________________________

Abstract

This article examines legal custom in the perspective of Islamic law through the concepts of 'urf and 'ādah as repeated social practices that acquire normative force in the formation of fiqh. The study analyzes the definition, position, conditions of validity, conflict resolution patterns between custom and sharī'ah, and the dynamics of customary change in legal application. Employing a conceptual-normative approach grounded in uṣūl al-fiqh literature and qawā'id fiqhiyyah, this article demonstrates that custom is institutionalized through the maxim al-'ādah muḥakkamah and the principle of custom reinforcement, yet remains within a priority structure that guarantees the supremacy of the Qur'anic texts and Sunnah. In the Indonesian context, custom is understood as an important empirical norm for constructing contextual Islamic law and, at certain stages, may be positivized through legislative or codification processes, as reflected in the orientation of the Indonesian madhhab and formalization experiences such as the Compilation of Islamic Law (KHI).

Keywords: legal custom; 'urf; 'ādah; fiqh; Indonesian Islamic law

________________________________________

1. Pendahuluan: Kebiasaan Hukum dalam Horizon Hukum Islam

Dalam kajian hukum Islam, kebiasaan hukum (custom) lazim dibahas melalui konsep 'urf dan/atau 'ādah sebagai praktik sosial yang berulang, hidup dalam masyarakat, dan memperoleh daya normatif (dipandang patut diikuti) selama tidak bertentangan dengan sumber-sumber dasar Islam. Pembacaan semacam ini sejalan dengan karakter pembentukan fikih yang meniscayakan keterhubungan antara norma ideal syariah dan realitas sosial, termasuk kebiasaan komunitas, sehingga hukum Islam dapat responsif terhadap perbedaan tempat, waktu, dan habits dalam penerapannya tanpa memutus keterikatan pada al-Qur'an dan Sunnah (Purkon et al., 2022; Thalib, 2016).

Dalam konteks Indonesia, perhatian kepada 'urf bahkan ditekankan sebagai metode untuk membangun formulasi hukum Islam yang kontekstual sekaligus berorientasi formalisasi—misalnya ke peraturan perundang-undangan—dengan cara mendialogkan teks al-Qur'an dan Hadis dengan 'urf Indonesia (Purkon et al., 2022). Namun, literatur juga menegaskan bahwa kebiasaan masyarakat tidak selalu sejalan dengan nilai ideal syariah, sehingga penerimaan 'urf menuntut penyaringan normatif dan metodologis (Mokodenseho et al., 2024; Purkon et al., 2022).

________________________________________

2. Distingsi Syariah–Fikih dan Mengapa Custom Beroperasi pada Ranah Fikih

Kebiasaan hukum sebagai sumber pertimbangan normatif dalam hukum Islam perlu ditempatkan pada pembedaan konseptual antara syariah dan fikih. Syariah dipahami sebagai cakupan ajaran yang luas mencakup aspek akidah, akhlak, dan amaliah (norma Islam secara umum), sedangkan fikih diposisikan sebagai hukum Islam praktis yang dirumuskan dari dalil-dalil terperinci untuk mengatur bidang tertentu (Thalib, 2016). Karena itu, fikih dipahami bukan syariah itu sendiri, melainkan "terjemahan" atau interpretasi manusia atas syariah, sebagaimana ditegaskan dalam pembahasan metodologis fikih (Zaidah & Abdullah, 2024), serta penjelasan konseptual yang membedakan syariah sebagai divine law dan fikih sebagai aktivitas intelektual-juristik sekaligus korpus hasil penalaran itu (Najib, 2020).

Kerangka ini penting bagi pembahasan custom: kebiasaan tidak "mengubah" syariah sebagai norma ilahiah, tetapi dapat menjadi perangkat argumentatif dalam proses istinbāṭ (perumusan fikih) atau penerapan hukum pada persoalan yang tidak dijelaskan secara spesifik dalam nash, sepanjang tetap berada dalam kontrol kesetiaan kepada al-Qur'an dan Sunnah (Mokodenseho et al., 2024; Najib, 2020; Thalib, 2016).

________________________________________

3. Definisi Kebiasaan Hukum: 'Urf, 'Ādah, Repetisi, dan Daya Ikat Sosial

Secara konseptual, 'urf dijelaskan sebagai praktik yang berulang (repeated practice) dan dikenal masuk akal dalam komunitas, sedangkan customary dalam pengertian kebiasaan lebih luas daripada 'urf (Mokodenseho et al., 2024). Pada level operasional ushul fikih, 'urf juga diterangkan sebagai kebiasaan yang dikenal di masyarakat dalam bentuk perkataan atau perbuatan; dalam pemahaman sosial, kebiasaan itu dapat berfungsi "seolah-olah" seperti hukum tertulis karena terdapat sanksi sosial/konsekuensi bagi pelanggarnya (Iskandar, 2024).

Penjelasan ini berkorespondensi dengan kaidah fikih yang dikutip dalam diskursus qawā'id fiqhiyyah, yaitu "traditional customs are strengthened", dengan penekanan bahwa custom dimaksud adalah kebiasaan/'urf yang dapat diterima masyarakat dan dilakukan berulang; apabila tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an dan Sunnah, maka ia dapat dipraktikkan dan tidak dipersoalkan secara normatif (Thalib, 2016). Dengan demikian, "kebiasaan hukum" dalam horizon hukum Islam dapat dipahami sebagai praktik sosial berulang yang memperoleh pengakuan kolektif dan daya ikat—setidaknya dalam lalu lintas sosial—lalu dipertimbangkan dalam konstruksi fikih melalui perangkat metodologis yang sah (Iskandar, 2024; Mokodenseho et al., 2024; Thalib, 2016).

________________________________________

4. Kedudukan Custom sebagai Dasar Penetapan Hukum: Kaidah-Kaidah yang Menginstitusikannya

Dalam ushul fikih dan qawā'id fiqhiyyah, penerimaan kebiasaan dirumuskan dalam kaidah-kaidah yang memberi landasan normatif bagi pemakaian 'urf. Literatur menegaskan kaidah "al-'ādah muḥakkamah" (adat/kebiasaan dapat menjadi dasar penetapan hukum) sebagai kaidah yang dikenal luas dalam pembahasan relasi adat sebagai sumber hukum (Zein, 2018), dan pembahasan pembaruan epistemologi fikih juga merangkum prinsip-prinsip sejenis yang memformulasikan tradisi/norma kebiasaan sebagai basis pertimbangan hukum (Azani, 2021).

Dalam diskursus penerapan qawā'id fiqhiyyah, kaidah tentang penguatan kebiasaan ditempatkan sebagai salah satu kaidah dasar—dalam pengelompokan kaidah utama—yang membantu memastikan istinbat hukum tetap selaras dengan al-Qur'an dan Sunnah sekaligus dapat berfungsi dalam konteks kontemporer (Thalib, 2016). Konsekuensinya, custom tidak dipakai sebagai "pesaing" nash, melainkan sebagai perangkat penalaran untuk menilai praktik sosial dan, bila memenuhi syarat, menjadikannya relevan dalam keputusan hukum (Azani, 2021; Thalib, 2016; Zein, 2018).

________________________________________

5. Syarat dan Kriteria 'Urf sebagai Kebiasaan Hukum yang Sah (al-'Urf al-Ṣaḥīḥ)

Kriteria penerimaan kebiasaan secara normatif dalam hukum Islam ditegaskan melalui pembedaan 'urf ṣaḥīḥ dan 'urf fāsid. 'Urf dikelompokkan menjadi 'urf ṣaḥīḥ (kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam) dan 'urf fāsid (yang bertentangan), sehingga yang dapat dijadikan dasar penerapan adalah kebiasaan yang memenuhi kualifikasi ṣaḥīḥ (Mokodenseho et al., 2024). Kerangka "tidak bertentangan dengan nash" juga ditegaskan dalam kaidah penguatan kebiasaan: selama kebiasaan tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah, kebiasaan tersebut dapat dijalankan (Thalib, 2016).

Di tingkat ciri sosialnya, kebiasaan yang hendak dipakai sebagai sumber pertimbangan hukum harus nyata sebagai praktik berulang dalam waktu lama, menjadi keyakinan hukum komunitas, dan memiliki konsekuensi (legal consequences) bila dilanggar; kriteria ini dikemukakan dalam pembahasan habits sebagai sumber untuk mengadili perkara tertentu (Kesuma et al., 2024), selaras dengan deskripsi 'urf sebagai kebiasaan yang dikenal masyarakat dan "seperti hukum tertulis" karena adanya sanksi/konsekuensi sosial (Iskandar, 2024). Dengan demikian, validitas custom dalam hukum Islam bersifat bersyarat: ia memerlukan (i) keberulangan dan penerimaan sosial yang stabil, serta (ii) kompatibilitas dengan prinsip dan batasan nash (Iskandar, 2024; Kesuma et al., 2024; Mokodenseho et al., 2024; Thalib, 2016).

________________________________________

6. Custom Ketika Tidak Ada Teks Spesifik: 'Urf, Maslahah, dan Batasan Nash

Literatur yang membahas penerimaan 'urf menekankan peran custom terutama ketika suatu persoalan tidak memiliki penjelasan teks yang eksplisit. Disebutkan bahwa menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, penerimaan dan penjadikan 'urf sebagai dalil syariah diperlukan bila tidak ada teks yang menjelaskan hukum atas persoalan yang dihadapi; sikap menerima atau menolak kebiasaan bergantung pada pertimbangan maṣlaḥah dan mafsadah, yakni selama kebiasaan bermanfaat dan tidak menimbulkan mudarat, ia dapat tetap diterapkan (Mokodenseho et al., 2024).

Dalam formulasi lain, terdapat pernyataan kaidah bahwa bila dalam suatu peristiwa tidak ditemukan hukum dalam syariah, maka hukum yang berlaku adalah hukum kebiasaan; namun terdapat pengecualian, misalnya apabila kebiasaan tersebut telah ditinggalkan atau ternyata bertentangan dengan hukum syariah, maka kebiasaan tidak dapat dijadikan dasar dan harus ditinggalkan (Witro et al., 2021). Penjelasan ini koheren dengan penegasan bahwa kebiasaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dapat ditegakkan dan terus berlaku bagi komunitas terkait (Iskandar, 2024), sekaligus tetap menempatkan al-Qur'an dan Hadis sebagai rujukan prioritas ketika terjadi pertentangan (Bayla & Nasir, 2023).

________________________________________

7. Konflik antara Custom dan Syariah: Pola Penyelesaian dan Prinsip Prioritas

Relasi custom dan syariah tidak selalu harmonis; karena itu, literatur memberikan peta pola benturan sekaligus mekanisme prioritas. Kajian tentang teori adat dan perubahan hukum memetakan beberapa kemungkinan: ketika 'urf berbenturan dengan materi hukum syara', maka syariat didahulukan; ketika 'urf berhadapan dengan keumuman nash al-Qur'an, 'urf dapat berfungsi menguatkan—misalnya dalam fungsi takhṣīṣ terhadap keumuman nash; dan ketika 'urf berhadapan dengan qiyās, 'urf dapat didahulukan dalam konteks tertentu yang dijelaskan dalam pemetaan tersebut (Zein, 2018).

Pola "prioritas nash atas tradisi" juga ditegaskan dalam kajian tradisi perkawinan yang menunjukkan bahwa sikap syariah terhadap tradisi selalu memprioritaskan dalil al-Qur'an dan Hadis di atas tradisi, sekaligus membuka ruang negosiasi dan dialog agar tradisi dan Islam dapat hidup harmonis (Bayla & Nasir, 2023). Dalam kerangka metodologis mazhab Indonesia, dialektika ini dipahami sebagai proses dialog antara teks (al-Qur'an dan Hadis) dan 'urf Indonesia, yang menghasilkan fikih sebagai bentuk normatif yang dapat dipositifkan; tetapi sekaligus diingatkan bahwa norma kebiasaan tidak selalu sesuai dengan nilai ideal syariah sehingga perlu penyaringan fikih (Purkon et al., 2022).

________________________________________

8. Dinamika dan Perubahan: Ketika Kebiasaan Berubah, Pertimbangan Hukum Ikut Bergeser

Custom dalam hukum Islam juga terkait dengan dinamika sosial: perubahan kebiasaan dapat berdampak pada perubahan penerapan hukum yang semula bertumpu pada kebiasaan tersebut. Hal ini tercermin dalam kaidah yang dikutip dari literatur qawā'id fiqhiyyah: setiap hukum yang didasarkan pada 'urf atau kebiasaan menjadi tidak berlaku ketika kebiasaan itu hilang; karenanya, jika kebiasaan berubah, hukum yang bergantung pada kebiasaan itu berubah (Tahmid et al., 2019).

Pemahaman dinamis ini sejalan dengan penekanan bahwa penguasaan qawā'id fiqhiyyah diperlukan agar penerapan hukum Islam dapat menyesuaikan perbedaan tempat, waktu, dan kebiasaan tanpa keluar dari standar keselarasan dengan al-Qur'an dan Sunnah (Tahmid et al., 2019; Thalib, 2016). Dalam konteks Indonesia, dinamika tersebut juga dikaitkan dengan kebutuhan membentuk fikih yang menghubungkan norma ideal syariah (das sollen) dan kebiasaan nyata masyarakat (das sein), sehingga pembaruan hukum dapat lahir dari pengelolaan ketegangan antara keduanya (Purkon et al., 2022; Zein, 2018).

________________________________________

9. Custom dalam Praktik Indonesia: Dari Living Norms menuju Positifisasi

Dalam pengalaman Indonesia, custom sering hadir sebagai "norma empiris" yang hidup sehari-hari dan menjadi kebiasaan kolektif yang berlangsung lama, lalu bertransformasi menjadi norma kebiasaan yang berlaku dalam komunitas (Purkon et al., 2022). Pada saat yang sama, dokumentasi hukum adat—ketika kebiasaan yang sah ditulis dan ditransformasikan ke dalam aturan tertulis—dijelaskan akan mengubahnya menjadi hukum negara (positif) (Mokodenseho et al., 2024), selaras dengan agenda mazhab Indonesia yang berkarakter "kontekstual" (merumuskan sesuai konteks sosial Indonesia) dan "formal" (mendorong hasil rumusan menjadi peraturan perundang-undangan) (Purkon et al., 2022).

Dalam jalur lain, sejarah taqnīn (legislasi aspek-aspek hukum Islam) di Indonesia juga dipaparkan sebagai proses yang mempertimbangkan konteks dan kultur Indonesia, dengan pengakuan bahwa sistem hukum Indonesia tidak berada dalam kevakuman karena selain hukum Islam juga ada adat dan warisan hukum kolonial; salah satu ilustrasi sosial-kultural yang disebut ialah pepatah Minangkabau "adat basandi syara' … syara' mengata, adat memakai", yang menunjukkan keterjalinan adat dan syariah pada level praksis komunitas (Shofi et al., 2022). Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahkan dipaparkan sebagai contoh implementasi syariah tanpa negara syariah, dan proses perumusannya disebut mengupayakan akomodasi "Indonesianness" melalui konsultasi dengan ulama berbagai daerah untuk mempertimbangkan tradisi lokal dan konsep syariah yang lebih umum (Muhlis & Syarif, 2023), sejalan dengan orientasi mazhab Indonesia yang menjadikan 'urf sebagai pertimbangan utama dalam penetapan hukum (Purkon et al., 2022).

________________________________________

10. Ilustrasi Kasus: Uji 'Urf Ṣaḥīḥ dan 'Urf Fāsid dalam Praktik Sosial

Beberapa studi kasus memperlihatkan bagaimana kategori 'urf ṣaḥīḥ dan 'urf fāsid bekerja sebagai mekanisme evaluasi normatif terhadap kebiasaan.

Pertama, dalam tradisi Banjar terkait ihdād (masa berkabung), disebutkan adanya pengaturan masa berkabung bagi suami—misalnya tidak menikah kembali dan tidak mengganggu urusan warisan selama masa berkabung—dan ditegaskan bahwa hukum adat yang tidak bertentangan dengan syariah serta memenuhi syarat pelaksanaan 'urf dapat diimplementasikan (Mokodenseho et al., 2024).

Kedua, studi tentang tradisi saro-saro dalam perkawinan komunitas Muslim Jailolo menunjukkan bahwa tradisi ritual dapat diklasifikasi mubāḥ untuk diterapkan, tetapi unsur simbolik tertentu—misalnya ketentuan yang bertentangan dengan kewajiban normatif Islam—dinilai bertentangan dengan hukum Islam; ketika bertentangan, diperlukan negosiasi dan dialog, dengan prinsip memprioritaskan ketentuan utama al-Qur'an dan Hadis di atas tradisi (Bayla & Nasir, 2023).

Ketiga, praktik "palang pintu" dalam perkawinan Betawi dipaparkan mengalami perkembangan; penilaiannya dibingkai melalui teori 'urf dan maṣlaḥah dengan penekanan bahwa statusnya dapat berbeda sesuai perubahan praktik, dan pembedaan 'urf ṣaḥīḥ versus 'urf fāsid dipakai untuk menilai apakah tradisi itu dapat dipraktikkan (Muhammadi et al., 2021), koheren dengan prinsip bahwa kebiasaan yang berubah dapat mengubah relevansi hukum yang sebelumnya bertumpu pada kebiasaan tersebut (Tahmid et al., 2019).

Keempat, larangan menikahi perempuan "sesuku dengan mantan istri" pada komunitas Minangkabau tertentu dinilai sebagai 'urf ṣaḥīḥ karena tujuan yang hendak dicapai menghasilkan maṣlaḥah (menjaga hubungan baik antar anggota suku) (Yusuf et al., 2023), dan sekaligus dihubungkan dengan filosofi Minangkabau yang menegaskan keterikatan adat pada syarak (syariah) (Yusuf et al., 2023), selaras dengan prinsip umum bahwa kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariah dapat diterapkan (Mokodenseho et al., 2024; Thalib, 2016).

________________________________________

11. Custom dalam Konstruksi Hukum Islam Kontemporer: Contoh pada Fatwa Ekonomi Syariah

Kebiasaan sebagai perangkat penalaran tidak hanya hadir dalam ranah keluarga dan ritual sosial, tetapi juga dalam konstruksi hukum kontemporer, termasuk ekonomi syariah. Kajian tentang fatwa perbankan syariah DSN-MUI menunjukkan secara kuantitatif bahwa dari tahun 2000 sampai 2018 DSN-MUI menerbitkan 90 fatwa terkait perbankan syariah, dan 87 di antaranya menggunakan kaidah fikih sebagai salah satu landasan hukum; total kaidah yang digunakan disebut 39 kaidah dengan frekuensi penggunaan 266 kali, dan analisis tersebut menyebut munculnya "customary theory" di antara generalisasi teori yang dihasilkan dari kaidah-kaidah tersebut (Witro et al., 2021).

Pada level konseptual, literatur yang sama juga menegaskan prinsip bahwa custom dapat memperoleh legitimasi dari hukum Islam melalui kaidah pemakaian kebiasaan ketika tidak ditemukan ketentuan spesifik, dengan tetap memberi batasan bahwa kebiasaan tidak boleh bertentangan dengan syariah dan dapat gugur bila ditinggalkan (Witro et al., 2021); garis batas ini konsisten dengan kaidah penguatan kebiasaan yang mensyaratkan tidak bertentangan dengan nash (Thalib, 2016), serta kerangka maṣlaḥah/mafsadah yang menentukan penerimaan kebiasaan (Mokodenseho et al., 2024).

________________________________________

12. Kesimpulan

Kebiasaan hukum (custom) dalam hukum Islam—yang terutama dibahas melalui 'urf dan 'ādah—dapat dipahami sebagai praktik sosial berulang yang diakui dan hidup dalam masyarakat, lalu memperoleh daya normatif untuk dipertimbangkan dalam penetapan fikih selama memenuhi syarat-syarat tertentu. Literatur menegaskan institusionalisasi custom melalui kaidah-kaidah fikih—misalnya penguatan kebiasaan dan "al-'ādah muḥakkamah"—tetapi juga menempatkannya dalam struktur prioritas yang menjamin supremasi nash al-Qur'an dan Sunnah ketika terjadi pertentangan (Bayla & Nasir, 2023; Thalib, 2016; Zein, 2018).

Karena fikih adalah hasil interpretasi manusia atas syariah, penerimaan custom bekerja pada ranah metodologis istinbāṭ dan penerapan hukum, termasuk untuk persoalan yang tidak memiliki teks spesifik, dengan pertimbangan maṣlaḥah dan pembedaan 'urf ṣaḥīḥ versus 'urf fāsid sebagai instrumen penyaringan (Mokodenseho et al., 2024; Najib, 2020; Zaidah & Abdullah, 2024). Dalam konteks Indonesia, custom dipahami sebagai norma empiris yang penting untuk membangun hukum Islam yang kontekstual dan—pada fase tertentu—dapat dipositifkan melalui proses legislasi atau kodifikasi, sebagaimana tampak dalam orientasi mazhab Indonesia dan pengalaman formalisasi seperti KHI (Mokodenseho et al., 2024; Muhlis & Syarif, 2023; Purkon et al., 2022).

________________________________________

Daftar Referensi

Azani, M. (2021). The Development of Islamic Law in Indonesia Through Traditional Theory and Legal Changes. Jurnal Mahkamah Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam, 6(2), 113–128. https://doi.org/10.25217/jm.v6i2.1626

Bayla, Y., & Nasir, M. (2023). Engagement in marriage according to the Reusam of Kampung Tanjung Keramat Number 1 of 2018 in the review of maqashid sharia. International Journal of Sharia Studies, 1(1). https://doi.org/10.61810/ijss.v1i1.3

Iskandar, I. (2024). The Dynamics of Politics in the Development of Sharia Economic Law in Indonesia. https://doi.org/10.4108/eai.21-10-2023.2343513

Kesuma, A. S., Janah, I. N., & Nila, T. (2024). Siyasah Syar'iyah Analysis of the Alcohol Beverage Bill and its Relevance to Mui Fatwa No. 11 Of 2009 Concerning the Alcohol Law. Kne Social Sciences. https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.14976

Mokodenseho, S., Siregar, R., Muslim, S., Hasibuan, K., & Rahman, R. (2024). Analysis of the Influence of Fiqh and Maqasid al-Syariah in the Formation of Islamic Legal Policy in Indonesia. West Science Islamic Studies, 2(01), 30–37. https://doi.org/10.58812/wsiss.v2i01.590

Muhammadi, F., Razif, N. F. M., & Rahim, R. A. bin A. (2021). Al-Rahn in Malaysia and Indonesia: Legal History and Upcoming Trajectory. Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum, 55(1), 153. https://doi.org/10.14421/ajish.v55i1.1019

Muhlis, & Syarif, M. F. (2023). Islamic Law for Business and its Legal Bases in Indonesia. Milkiyah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(1), 11–21. https://doi.org/10.46870/milkiyah.v2i1.255

Najib, A. Moh. (2020). Reestablishing Indonesian Madhhab: 'Urf and the Contribution of Intellectualism. Al-Jami'ah Journal of Islamic Studies, 58(1), 171–208. https://doi.org/10.14421/ajis.2020.581.171-208

Purkon, A., Buang, A. H., & Jamaludin, M. H. (2022). The Role of Supreme Court Jurisprudence in Development of Islamic Family Law in Indonesia. Al-Qadha Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan, 9(2), 362–376. https://doi.org/10.32505/qadha.v9i2.4111

Shofi, M. A., Hidayatullah, S., & Hamid, A. (2022). Multidimensional Paradigm of Maqasid Sharia in the Book of "Nahwa Taf'ili Maqashid Sharia" by Jamaluddin Athiyyah. Jurnal Lektur Keagamaan, 20(2), 501–534. https://doi.org/10.31291/jlka.v20i2.1085

Tahmid, K., Zaki, M., & Haryanto, H. (2019). Implementation of DSN-MUI Fatwa In Handling of Sharia Economic Problems (A Case In Syariah Bank of Bandar Lampung). Al-Adalah, 16(2), 263–286. https://doi.org/10.24042/adalah.v16i2.3520

Thalib, P. (2016). Pengaplikasian Qowaid Fiqhiyyah dalam Hukum Islam Kontemporer. Yuridika, 31(1), 54. https://doi.org/10.20473/ydk.v31i1.1958

Witro, D., Hakim, A. A., & Komaruddin, K. (2021). Characteristics and Essence of Fatwas on Islamic Economic Law in Indonesia. Ahkam Jurnal Hukum Islam, 9(1), 155–174. https://doi.org/10.21274/ahkam.2021.9.1.155-174

Yusuf, M., Hasanudin, H., Azhari, F., Abduh, M. R., & Farhanah, S. A. (2023). Islamic Banks: Analysis of the Rules of Fiqh on the Fatwa of the National Sharia Board-Indonesian Ulama Council. International Journal of Law Environment and Natural Resources, 3(1), 21–37. https://doi.org/10.51749/injurlens.v3i1.44

Zaidah, Y., & Abdullah, R. (2024). The Relevance of Ihdad Regulations as a Sign of Mourning and Human Rights Restriction. Journal of Human Rights Culture and Legal System, 4(2), 422–448. https://doi.org/10.53955/jhcls.v4i2.229

Zein, F. (2018). Legislation Fatwa National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI) In the State Economic Policy. Jurnal Cita Hukum, 6(1), 71–94. https://doi.org/10.15408/jch.v6i1.8267