01466 - KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Menurut Hukum Islam: Konsep, Bentuk, Larangan, Dan Mekanisme Perlindungan

ABSTRAK

Domestic violence (KDRT) in Islamic Law: Concepts, Forms, Prohibitions, and Protection Mechanisms

Domestic violence (KDRT) is a phenomenon that occurs in domestic spaces and can affect anyone within the household sphere, making it impossible to view merely as a "private matter" immune from ethical and legal assessment. This study aims to analyze the concept of domestic violence from the perspective of Islamic law through a normative-juridical approach with library research methods. The results show that although the term "KDRT" is not known as classical Islamic terminology, various studies confirm that Islam rejects acts of domestic violence because they contradict the purpose of marriage (sakinah family) and the principle of mu'āsyarah bi al-ma'rūf, as well as causing mafsadah that damages family welfare. Forms of KDRT include physical, psychological, sexual violence, and household neglect. At the level of fiqh jināyah, KDRT can be positioned as jarīmah; its sanctions are debated in the spectrum of qiṣāṣ-diyāt and ta'zīr. The maqāṣid al-syarī'ah framework is used to explain the obligation to protect victims of KDRT as part of Islam's mission as a mercy and guardian of maṣlaḥah. The issue of nusyūz and QS. al-Nisā' (4): 34 becomes a field prone to misinterpretation; therefore, many studies demand reinterpretation so that it does not become a legitimization of violence. KDRT prevention in the Islamic perspective assumes integration of sakinah family education, socialization of rights and obligations, counseling and trauma recovery, as well as strengthening service institutions and victim protection.

Keywords: Domestic Violence, Islamic Law, Maqāṣid al-Syarī'ah, Fiqh Jināyah, Victim Protection

________________________________________

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena yang terjadi di ruang domestik dan dapat menimpa siapa saja dalam lingkup rumah tangga, sehingga tidak dapat dipandang semata-mata sebagai "urusan privat" yang kebal dari penilaian etika dan hukum. Kajian ini bertujuan menganalisis konsep KDRT dari perspektif hukum Islam melalui pendekatan normatif-yuridis dengan metode penelitian kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun istilah "KDRT" tidak dikenal sebagai terminologi klasik Islam, berbagai kajian menegaskan bahwa Islam menolak tindakan kekerasan dalam rumah tangga karena bertentangan dengan tujuan perkawinan (keluarga sakinah) dan prinsip mu'āsyarah bi al-ma'rūf, serta menimbulkan mafsadah yang merusak kemaslahatan keluarga. Bentuk-bentuk KDRT meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Pada level fiqh jināyah, KDRT dapat diposisikan sebagai jarīmah; sanksinya diperdebatkan dalam spektrum qiṣāṣ-diyāt dan ta'zīr. Kerangka maqāṣid al-syarī'ah digunakan untuk menjelaskan kewajiban perlindungan terhadap korban KDRT sebagai bagian dari misi Islam sebagai rahmat dan penjaga kemaslahatan. Isu nusyūz dan QS. al-Nisā' (4): 34 menjadi medan yang rawan salah tafsir; karena itu, banyak kajian menuntut reinterpretasi agar tidak menjadi legitimasi kekerasan. Pencegahan KDRT dalam perspektif Islam mengandaikan integrasi pendidikan keluarga sakinah, sosialisasi hak-kewajiban, konseling dan pemulihan trauma, serta penguatan institusi layanan dan perlindungan korban.

Kata Kunci: Kekerasan dalam Rumah Tangga, Hukum Islam, Maqāṣid al-Syarī'ah, Fiqh Jināyah, Perlindungan Korban

________________________________________

A. PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada dasarnya merupakan fenomena yang dapat terjadi di ruang domestik dan dapat menimpa siapa saja yang berada dalam lingkup rumah tangga, sehingga persoalan ini tidak dapat dipahami semata-mata sebagai "urusan privat" yang kebal dari penilaian etika dan hukum (Wicaksono & Ashari, 2024; Yusuf, 2021). Dalam konteks Indonesia, definisi KDRT yang banyak dipakai dalam diskursus akademik dan praktik penegakan hukum merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang memaknai KDRT sebagai perbuatan terhadap seseorang—terutama perempuan—yang menimbulkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Abubakar & Haddade, 2023; Fikriana et al., 2023; Wicaksono & Ashari, 2024; Yusuf, 2021; Zikrin et al., 2022). Rumusan ini penting karena menegaskan sejak awal bahwa KDRT mencakup spektrum kekerasan yang luas (bukan hanya pemukulan), serta menempatkan "penelantaran" sebagai bagian integral dari kekerasan (Abubakar & Haddade, 2023; Asni, 2014; Zikrin et al., 2022).

Pada saat yang sama, sejumlah kajian juga menegaskan bahwa pelaku maupun korban KDRT tidak selalu tunggal (misalnya hanya suami sebagai pelaku), karena kekerasan dapat dilakukan oleh suami atau istri dan keduanya juga dapat berada pada posisi korban—sehingga pembacaan yang adil menuntut pengakuan adanya variasi relasi kuasa dan kerentanan di dalam rumah tangga (Abubakar & Haddade, 2023; Aziz, 2017; Firdaus, 2014).

Dari perspektif hukum Islam, beberapa penelitian menegaskan bahwa Islam tidak mengenal istilah "KDRT" sebagai terminologi khusus sebagaimana dalam hukum positif modern, tetapi Islam memiliki prinsip-prinsip normatif dan tujuan hukum (maqāṣid al-syarī'ah) yang menolak tindakan yang menimbulkan mafsadah/kemudaratan, termasuk tindakan kekerasan di ruang keluarga (Aziz, 2017; Ubaidillah, 2023). Dengan demikian, pembahasan "KDRT menurut hukum Islam" pada umumnya bergerak pada dua jalur analisis: (i) jalur normatif-etis (bagaimana ajaran Islam membangun rumah tangga dan melarang kezaliman), serta (ii) jalur fiqh-jināyah (bagaimana kekerasan dikonstruksi sebagai jarīmah dan bagaimana sanksi/pertanggungjawaban dapat diterapkan melalui konsep qiṣāṣ-diyāt atau ta'zīr) (Ajjahidi, 2022; Jamhuri & Rafiah, 2019; Santoso, 2019; Suartini & Hidayati, 2023).

Sejumlah artikel juga menekankan bahwa berkembangnya anggapan seolah Islam mentoleransi kekerasan rumah tangga sering bersumber dari kesalahpahaman pembacaan teks atau bias patriarki, sehingga diperlukan penjelasan metodologis agar norma Islam tidak direduksi menjadi pembenaran kekerasan (Elpipit, 2021; Fikriana et al., 2023; Ibrahim et al., 2021; Jamhuri & Rafiah, 2019; Zahid, 2017).

________________________________________

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan metode penelitian kepustakaan (library research). Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen hukum lainnya yang relevan dengan topik KDRT dalam perspektif hukum Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi, inventarisasi, dan klasifikasi bahan pustaka, yang kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai konsep, bentuk, larangan, dan mekanisme perlindungan terhadap KDRT menurut hukum Islam.

________________________________________

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Rumah Tangga dalam Islam dan Tujuan Perkawinan: Fondasi Anti-Kekerasan

Dalam kerangka hukum keluarga Islam, perkawinan diposisikan sebagai ikatan untuk mewujudkan ketenteraman dan kasih sayang; karena itu, tujuan ideal rumah tangga sering dirumuskan dengan istilah sakīnah, mawaddah, dan raḥmah (Abubakar & Haddade, 2023; Aziz, 2017; Hidayati, 2022). Literatur yang membahas KDRT dalam perspektif Islam menegaskan bahwa visi keluarga sakinah menuntut tanggung jawab suami-istri untuk menghadirkan kedamaian, ketenangan, dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangga; konsekuensinya, tindakan yang mencederai keselamatan fisik maupun mental pasangan dan anggota keluarga berlawanan dengan tujuan dasar perkawinan (Abubakar & Haddade, 2023; Aziz, 2017; Hidayati, 2022).

Dalam konteks perlindungan perempuan, kajian lain menegaskan bahwa relasi rumah tangga yang dikehendaki teks-teks Islam adalah relasi mu'āsyarah bi al-ma'rūf (pergaulan yang baik), yang meniscayakan perlakuan setara dan adil, bukan dominasi yang melahirkan kekerasan (Mokodompit et al., 2022; Nugraha et al., 2023; Zahid, 2017). Karena itu, kekerasan terhadap pasangan atau anggota keluarga dipandang sebagai penyimpangan dari fondasi normatif rumah tangga dalam Islam, bukan ekspresi legitim dari "kepemimpinan" salah satu pihak (Jamhuri & Rafiah, 2019; Nugraha et al., 2023; Zahid, 2017).

Sejalan dengan itu, beberapa penulis menekankan bahwa kekerasan dalam rumah tangga juga beririsan dengan isu martabat kemanusiaan dan perlindungan korban; bahkan ketika diskursus menggunakan rujukan UU PKDRT, sebagian kajian menilai spirit penghormatan martabat manusia tersebut selaras dengan nilai kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat (Elpipit, 2021; Fatakh, 2022). Dalam analisis maqāṣid, perlindungan atas jiwa, akal, keturunan, agama, dan harta menjadi kerangka yang menjelaskan mengapa kekerasan—baik fisik maupun non-fisik—ditolak, sebab kekerasan merusak prinsip-prinsip penjagaan tersebut (Amrullah & Dahliana, 2019; Fatakh, 2022; Kholid, 2022). Dengan demikian, fondasi anti-kekerasan dalam Islam tidak berhenti pada seruan moral, tetapi terkait langsung dengan arsitektur tujuan hukum Islam yang menempatkan kemaslahatan dan peniadaan kemudaratan sebagai prinsip sentral (Amrullah & Dahliana, 2019; Fatakh, 2022; Yaqinah, 2018).

2. Bentuk-Bentuk KDRT dan Relevansinya dalam Analisis Hukum Islam

Berdasarkan definisi dalam UU PKDRT yang banyak dikutip dalam penelitian-penelitian hukum keluarga Islam, bentuk KDRT mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga (Asni, 2014; Wicaksono & Ashari, 2024; Zikrin et al., 2022). Rumusan bentuk ini juga sering dipertegas dengan rujukan Pasal 5 UU PKDRT yang melarang kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga dalam lingkup rumah tangga (Asni, 2014; Ibrahim et al., 2021; Suartini & Hidayati, 2023).

Bagi kajian hukum Islam, kategorisasi ini berguna sebagai "peta fenomena" yang membantu menautkan ragam kekerasan dengan konsep mafsadah dan jarīmah dalam fiqh jināyah, sekaligus menegaskan bahwa pemahaman masyarakat yang menyempitkan KDRT menjadi "kekerasan fisik saja" adalah pemahaman yang tidak memadai (Abubakar & Haddade, 2023; Nofianggira et al., 2024; Zikrin et al., 2022). Dalam beberapa studi, kesempitan pemahaman ini dinilai ikut membuat banyak bentuk kekerasan non-fisik (seperti kekerasan psikis, kontrol ekonomi, dan pemaksaan seksual) kurang terlihat, padahal dampaknya sangat serius terhadap korban dan stabilitas keluarga (Muhajarah, 2018; Sugitanata & Karimullah, 2023; Zikrin et al., 2022).

a. Kekerasan Fisik

Dalam kerangka UU PKDRT, kekerasan fisik dipahami sebagai perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, dan secara konseptual ditempatkan sebagai salah satu bentuk KDRT yang terlarang (Asni, 2014; Ibrahim et al., 2021). Dalam perspektif hukum Islam, sejumlah kajian menegaskan bahwa kekerasan fisik suami terhadap istri (atau sebaliknya) adalah perbuatan yang dilarang syariat karena menimbulkan kemudaratan besar dan membahayakan keselamatan pasangan, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai jarīmah (perbuatan pidana) (Abubakar & Haddade, 2023; Santoso, 2019).

Kajian lain yang menyoroti kekerasan fisik juga menyimpulkan secara tegas bahwa Islam melarang segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, dan menilai norma-norma hukum Islam relevan dengan spirit non-kekerasan dalam konteks keluarga (Amin et al., 2022; Zahid, 2017). Dengan demikian, pada level prinsip, kekerasan fisik bukan sekadar "pelanggaran adab" tetapi dipahami sebagai pelanggaran serius yang merusak tujuan perkawinan dan dapat menuntut pertanggungjawaban hukum (Ajjahidi, 2022; Santoso, 2019).

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis dalam KDRT—misalnya penghinaan, perendahan martabat, dan tindakan yang menimbulkan ketakutan—diakui sebagai bentuk kekerasan yang berdampak pada mental dan harga diri korban, dan termasuk dalam cakupan KDRT menurut kerangka hukum positif yang sering dirujuk oleh penelitian-penelitian terkait (Asni, 2014; Zikrin et al., 2022). Kajian-kajian yang mengkaji realitas sosial KDRT menekankan bahwa kekerasan psikis sering kali tidak dipahami sebagai "kekerasan" karena tidak meninggalkan jejak luka fisik, padahal dapat melahirkan trauma dan gangguan psikologis jangka panjang (Wicaksono & Ashari, 2024; Zikrin et al., 2022).

Dalam diskursus harmonisasi hukum Islam dan hukum positif, bahkan muncul argumen tentang urgensi fatwa terkait kekerasan psikis domestik agar terdapat kejelasan norma yang dapat dipedomani umat Islam Indonesia, sekaligus menjembatani perbedaan interpretasi antara hukum positif dan pemahaman hukum Islam di masyarakat (Muhajarah, 2018; Nasyiah, 2024). Arah argumentasi ini menguatkan tesis bahwa kekerasan psikis merupakan persoalan normatif yang memerlukan penegasan keagamaan karena dampaknya nyata serta sering dinormalisasi sebagai "pertengkaran biasa" (Muhajarah, 2018; Zikrin et al., 2022).

c. Kekerasan Seksual (Termasuk Pemaksaan Hubungan Seksual/Marital Rape)

Kekerasan seksual juga ditempatkan sebagai bentuk KDRT dalam definisi UU PKDRT yang banyak dikutip di literatur (Elpipit, 2021; Guntur et al., 2020; Mokodompit et al., 2022; Quthny, 2018). Dalam kajian tentang marital rape, ditegaskan bahwa UU PKDRT mengkategorikan pemerkosaan dalam perkawinan sebagai bagian kekerasan seksual dan menempatkannya dalam ranah tindak pidana (Quthny, 2018; Syaifuddin, 2018).

Namun, beberapa penulis menilai literatur fikih munākahāt belum banyak mengelaborasi konsep marital rape secara tegas, sehingga dibutuhkan upaya penguatan kesadaran dan konseptualisasi agar isu ini tidak hanya bergantung pada hukum positif, melainkan juga memperoleh penegasan dalam wacana hukum Islam (Kholid, 2022; Quthny, 2018). Di sisi lain, pendekatan maqāṣid syarī'ah dalam kajian pemaksaan hubungan seksual suami-istri menegaskan bahwa pemaksaan hubungan seksual dipandang terlarang dan dapat dikenai sanksi ta'zīr, dengan penekanan relasi suami-istri yang sejajar dalam kerangka mu'āsyarah bi al-ma'rūf (Firiski, 2021; Mokodompit et al., 2022). Dengan demikian, ada titik temu penting: sekalipun diskursus fikih klasik dinilai belum sistematis membahas marital rape, sejumlah kajian kontemporer berusaha merumuskan larangan dan sanksinya melalui kerangka maqāṣid dan ta'zīr (Firiski, 2021; Quthny, 2018).

d. Penelantaran Rumah Tangga (Termasuk Penelantaran Ekonomi)

Dalam definisi KDRT menurut UU PKDRT yang sering dikutip, penelantaran rumah tangga termasuk bentuk kekerasan (Abubakar & Haddade, 2023; Chairah, 2019; Wicaksono & Ashari, 2024). Beberapa kajian menekankan bahwa penelantaran rumah tangga sering terkait dengan kewajiban memberi kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan, dan UU PKDRT juga memuat gagasan tentang ketergantungan ekonomi melalui pembatasan atau pelarangan bekerja yang layak sehingga korban berada di bawah kendali pelaku (Asni, 2014; Maryati & Usman, 2020).

Dalam pertautan dengan hukum keluarga Islam di Indonesia, penelantaran sering dianalisis dengan mengaitkan kewajiban suami memberi nafkah dan melindungi istri sebagaimana dibahas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum perkawinan, sehingga penelantaran dipahami bukan sekadar "kekurangan ekonomi" melainkan pelanggaran kewajiban yang menimbulkan penderitaan dan dapat menjadi dasar proses hukum (Chairah, 2019; Saddam, 2021). Dalam perspektif hukum Islam, walaupun terdapat kajian yang menyatakan bahwa penelantaran tidak diatur "spesifik" secara terminologis, mereka tetap menegaskan adanya gambaran umum tentang larangan dan kewajiban suami-istri yang mengimplikasikan penelantaran sebagai tindakan terlarang dan dapat dimintai pertanggungjawaban (Chairah, 2019; Habibi, 2022). Dengan demikian, penelantaran rumah tangga dapat dipahami sebagai kekerasan struktural-ekonomis yang merusak kemaslahatan keluarga dan bertentangan dengan tujuan rumah tangga Islam (Amrullah & Dahliana, 2019; Chairah, 2019).

3. KDRT sebagai Mafsadah dan Jarīmah dalam Fiqh Jināyah: Konsekuensi Hukum Islam

Sejumlah kajian hukum Islam menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat dipandang sebagai bentuk kriminalitas (jarīmah), terutama ketika kekerasan tersebut menimbulkan luka, penderitaan serius, atau pelanggaran hak yang nyata terhadap pasangan maupun anak (Jamhuri & Rafiah, 2019; Santoso, 2019). Dalam argumentasi yang lebih tegas, kekerasan fisik dalam rumah tangga dipahami sebagai bentuk kejahatan yang dilarang syariat karena menimbulkan kemudaratan dan merugikan keselamatan korban, sehingga masuk dalam kategori jarīmah (Abubakar & Haddade, 2023; Santoso, 2019). Sejalan dengan itu, kajian lain menekankan bahwa tindakan kekerasan—ketika dipahami sebagai tindakan yang melahirkan mafsadah—dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga logika pelarangannya bukan hanya sosial-moral tetapi juga legal-normatif (Aziz, 2017; Ubaidillah, 2023). Dengan kata lain, konsep fiqh jināyah menyediakan basis untuk memposisikan KDRT sebagai pelanggaran yang menuntut pertanggungjawaban, bukan sekadar "konflik rumah tangga yang wajar" (Jamhuri & Rafiah, 2019; Santoso, 2019).

Namun, literatur juga memperlihatkan nuansa penting: beberapa kajian menyatakan belum adanya ketentuan pidana yang ditetapkan secara tegas dan spesifik terkait KDRT dalam hukum pidana Islam, yang berpotensi melahirkan kerancuan atau ruang kesewenangan dalam praktik sosial jika norma dipahami secara serampangan (Aziz, 2017; Tasriani, 2010). Karena itu, sebagian penulis menekankan bahwa—karena tidak dirumuskan secara eksplisit dalam nas Al-Qur'an dan Hadis—sanksi pidana untuk KDRT sering diposisikan dalam wilayah ta'zīr, yaitu sanksi yang bentuknya ditentukan oleh ulil amri/pemerintah atau hakim (Risdianto, 2021; Saddam, 2021).

Di sisi lain, kajian fiqh jināyah tentang perlindungan perempuan dan anak korban KDRT juga menegaskan kemungkinan penerapan qiṣāṣ ketika relevan, atau diyat sebagai pengganti ketika qiṣāṣ tidak dapat diterapkan, serta ta'zīr sebagai instrumen penjeraan (Arifah et al., 2023; Santoso, 2019). Perbedaan penekanan ini menunjukkan bahwa diskursus sanksi KDRT dalam hukum Islam bergerak pada spektrum: dari model yang menautkan KDRT (khususnya kekerasan fisik yang melukai) ke qiṣāṣ-diyāt, hingga model yang menggeneralisasi KDRT sebagai jarīmah ta'zīr karena ketiadaan perumusan spesifik dalam nas (Risdianto, 2021; Saddam, 2021; Santoso, 2019).

4. Maqāṣid al-Syarī'ah sebagai Kerangka Perlindungan Korban KDRT

Kerangka maqāṣid al-syarī'ah kerap digunakan untuk menjelaskan kewajiban perlindungan terhadap korban KDRT, terutama perempuan, sebagai bagian dari misi Islam sebagai rahmat dan penjaga kemaslahatan (Amrullah & Dahliana, 2019; Fatakh, 2022). Dalam kajian perlindungan Islam terhadap perempuan korban KDRT, ditegaskan bahwa perlindungan harus selaras dengan lima prinsip utama maqāṣid: penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang masing-masing dapat diterjemahkan menjadi kebijakan perlindungan dan mekanisme hukum (Amrullah & Dahliana, 2019).

Misalnya, dalam kerangka tersebut, menjaga jiwa dapat terkait penerapan hukuman qiṣāṣ atau ta'zīr untuk pelaku kekerasan, menjaga akal menekankan pemulihan mental melalui pelaporan dan dukungan, menjaga keturunan menggarisbawahi pentingnya lingkungan aman bagi anak, dan menjaga harta mengikat kewajiban nafkah serta memandang penelantaran atau pembatasan kerja sebagai kekerasan yang dapat dilaporkan (Amrullah & Dahliana, 2019; Maryati & Usman, 2020). Kerangka ini konsisten dengan artikel lain yang menilai bahwa UU PKDRT dan hukum Islam memiliki landasan dan tujuan yang sejalan untuk penghormatan martabat manusia dan pencegahan kekerasan, sehingga maqāṣid dapat menjadi jembatan argumentatif antara norma syariat dan regulasi negara (Elpipit, 2021; Handayani, 2012).

Pendekatan tafsir maqāṣidī dalam kajian kekerasan terhadap perempuan juga menekankan bahwa kekerasan dan penganiayaan dapat menghalangi terjaganya agama, mengancam keselamatan jiwa, dan mengganggu penjagaan keturunan, sehingga tujuan-tujuan tersebut diarahkan agar suami tidak bersikap sewenang-wenang dan keutuhan rumah tangga terjaga di hadapan Allah (Azizah & Istianah, 2022; Yaqinah, 2018). Sementara itu, kajian dampak sosiologis anak dalam tinjauan maqāṣid juga menegaskan bahwa KDRT harus ditangani dengan bertitik tolak pada nilai kemanusiaan, memuliakan sesama, dan menghilangkan kemudaratan; konsekuensinya, langkah meminimalisasi KDRT termasuk sosialisasi kepada masyarakat bahwa KDRT tidak dapat dibenarkan (Chaliddin & Nazaruddin, 2022; Kholid, 2022). Dengan demikian, maqāṣid berfungsi ganda: sebagai justifikasi normatif bahwa KDRT bertentangan dengan tujuan syariat, dan sebagai kerangka operasional bagi pencegahan, perlindungan, serta pemulihan korban (Amrullah & Dahliana, 2019; Chaliddin & Nazaruddin, 2022).

5. Nusyūz, QS. al-Nisā' (4): 34, dan Risiko Legitimasi Kekerasan: Nuansa dan Reinterpretasi

Salah satu titik paling sensitif dalam diskursus KDRT dan hukum Islam adalah pembacaan konsep nusyūz, terutama ketika QS. al-Nisā' (4): 34 dipahami sebagai legitimasi pemukulan istri (Fitriyani, 2022; Handayani, 2012). Sejumlah kajian menegaskan bahwa praktik "pemukulan" sebagai penyelesaian nusyūz dalam pemahaman fikih klasik perlu didiskusikan ulang dan direinterpretasi agar selaras dengan prinsip kesetaraan gender serta keberlakuan larangan KDRT dalam UU PKDRT (Elpipit, 2021; Handayani, 2012).

Dalam penelitian sosiologi hukum tentang putusan nusyūz akibat KDRT, ditegaskan bahwa pemahaman tentang superioritas suami atas istri dapat menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya KDRT, dan bahwa ayat tentang penyelesaian nusyūz dengan "memukul" memengaruhi persepsi publik sehingga memberi validitas sosial bagi pemukulan istri (Fikriana et al., 2023; Fitriyani, 2022). Ini menunjukkan bahwa problemnya sering bukan semata teks, melainkan cara teks dibaca dan dioperasionalisasikan dalam budaya relasi kuasa (Fikriana et al., 2023; Fitriyani, 2022).

Di sisi lain, sejumlah tulisan menekankan adanya batasan-batasan normatif: "memukul" (dalam konteks nusyūz) tidak dimaksudkan sebagai tindakan yang menyakiti, melainkan diletakkan sebagai tahap terakhir dengan syarat tidak melukai dan bersifat mendidik, serta tidak dilakukan secara sewenang-wenang (Andriansyah et al., 2023; Rahmidiani, 2018). Penelitian mengenai pendekatan spiritual-religius juga menekankan bahwa meskipun ada pembolehan memukul anak yang tidak salat atau istri nusyūz, Nabi mengajarkan penghormatan, kasih sayang, dan kelembutan; pemukulan tidak boleh dilakukan sembarangan dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu (Andriansyah et al., 2023; Ibrahim et al., 2021).

Dalam kajian peran WCC Bengkulu, ditegaskan pula bahwa suami tidak boleh "segera" menyakiti istri dengan pukulan yang menyakitkan, dan bahwa pemukulan (jika dibahas) harus ditempatkan dalam aturan yang tidak menyakiti serta berorientasi edukatif (Rahmidiani, 2018). Nuansa ini penting karena memperlihatkan adanya ketegangan internal dalam literatur: sebagian diskursus mengakui adanya pembahasan pemukulan dalam tahapan nusyūz, tetapi pada saat yang sama banyak kajian menolak kekerasan sebagai praktik yang melahirkan penderitaan dan menuntut perubahan cara pandang agar tidak menjadi legitimasi KDRT (Elpipit, 2021; Fitriyani, 2022).

Karena itu, beberapa penulis menyimpulkan bahwa ketentuan nusyūz pada dasarnya tidak bertentangan dengan HAM dan larangan KDRT jika dipahami dengan benar; problem muncul ketika "tegas" disalahartikan sebagai "kasar," atau ketika tahapan penyelesaian konflik rumah tangga dilompati menjadi kekerasan (Idham et al., 2020; Saddam, 2021). Dengan demikian, pendekatan hukum Islam kontemporer yang berbasis maqāṣid cenderung mendorong pembacaan yang meminimalkan kekerasan, memprioritaskan nasihat, dialog, dan mekanisme damai, serta menolak tindakan yang menimbulkan mafsadah (Ladiku & Zaman, 2024; Yaqinah, 2018).

6. Perlindungan Korban dalam Hukum Islam: Jalur Hukum Keluarga dan Hukum Pidana

Dalam konteks hukum keluarga Islam, beberapa kajian menegaskan adanya mekanisme yang dapat ditempuh korban KDRT, termasuk perceraian sebagai jalan terakhir untuk memutus siklus kekerasan (Muhajarah, 2018; Musawwamah, 2013). Kajian tentang perlindungan Islam terhadap perempuan korban KDRT menegaskan bahwa istri dapat mengajukan khulu' sebagai salah satu bentuk perlindungan agar dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk dan keluar dari situasi kekerasan (Amrullah & Dahliana, 2019; Sari, 2022).

Dalam kerangka peradilan agama di Indonesia, penelitian juga menegaskan bahwa KDRT dapat menjadi alasan perceraian; alasan "kekejaman atau penganiayaan berat" dihubungkan dengan ketentuan hukum perkawinan nasional dan KHI, sehingga KDRT dipahami sebagai bagian dari kategori tersebut dan dapat diproses di Pengadilan Agama (Muhajarah, 2018; Putri et al., 2023). Kajian lain menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan agama, putusan perceraian akibat KDRT juga dapat dipertimbangkan melalui aspek kemaslahatan, meskipun ada catatan bahwa pertimbangan kemaslahatan kerap masih dirumuskan umum dan memerlukan analisis lebih mendalam melalui maqāṣid (Asni, 2014; Nurwanti & Zaelani, 2023).

Pada ranah fiqh jināyah, perlindungan korban juga berhubungan dengan pemidanaan pelaku. Beberapa kajian menegaskan bahwa pelaku KDRT dalam perspektif hukum Islam dapat dijatuhi qiṣāṣ-diyāt jika memungkinkan; jika tidak, maka ta'zīr diterapkan sesuai kebijakan pemerintah (Arifah et al., 2023; Firdaus, 2014). Kajian tentang sanksi pidana KDRT dalam hukum pidana Islam juga menegaskan bahwa karena nas tidak merinci secara eksplisit sanksi KDRT, maka sanksinya berada dalam domain ta'zīr yang ditetapkan penguasa (Risdianto, 2021; Saddam, 2021).

Dengan demikian, mekanisme perlindungan dalam perspektif Islam tidak tunggal: ia dapat berupa (i) jalan keluar melalui khulu'/perceraian dalam hukum keluarga, (ii) penjatuhan sanksi pidana melalui qiṣāṣ-diyāt atau ta'zīr dalam hukum pidana Islam, serta (iii) pemulihan korban melalui dukungan sosial-keagamaan dan institusi layanan (Amrullah & Dahliana, 2019; Arifah et al., 2023; Firdaus, 2014).

7. Penyelesaian Sengketa dan Prinsip Damai (Ṣulḥ) serta Restorative Justice dalam Perspektif Islam

Dalam hukum Islam, penyelesaian konflik melalui perdamaian (ṣulḥ) sering dinilai sebagai prinsip yang dianjurkan secara umum ketika terjadi konflik antarmanusia, dan mekanisme mediasi dapat dipakai sebagai upaya menghindari permusuhan (Ludfi et al., 2018; Nofianggira et al., 2024). Dalam penelitian tentang penyelesaian KDRT berbasis restorative justice pada kepolisian, dijelaskan bahwa pendekatan restorative justice dilakukan melalui tahap pelaporan, perlindungan korban, pemeriksaan, hingga mediasi; jika terjadi kesepakatan damai maka dibuat pernyataan untuk menjaga keutuhan keluarga dan penyidikan dapat dihentikan sebagai bagian dari upaya restorative justice, dengan klaim kesesuaiannya dengan konsep perdamaian dalam Islam (Nofianggira et al., 2024).

Dalam kajian mediasi penal, ditegaskan pula bahwa budaya musyawarah masyarakat Indonesia serta hidupnya hukum adat dan hukum Islam mendukung dan bahkan memprioritaskan mediasi dalam penyelesaian sengketa damai, termasuk perkara KDRT, meskipun terdapat kritik bahwa pemulihan korban masih sering diposisikan kurang partisipatif dalam sistem peradilan pidana (Ludfi et al., 2018; Syaifuddin, 2018). Nuansa penting di sini adalah bahwa anjuran damai tidak boleh dibaca sebagai normalisasi kekerasan; beberapa kajian justru menekankan perlunya perlindungan korban dan mekanisme yang mencegah kekerasan berulang, sehingga mediasi harus ditempatkan dalam koridor kemaslahatan dan keamanan korban (Ludfi et al., 2018; Nofianggira et al., 2024).

8. Pencegahan KDRT Menurut Islam: Pendidikan, Pembinaan Moral, dan Penguatan Institusi Sosial

Upaya pencegahan KDRT dalam perspektif Islam sering diletakkan pada pembentukan keluarga sakinah dan penguatan nilai-nilai agama dalam relasi suami-istri. Misalnya, penelitian tentang implementasi konsep keluarga sakinah menekankan pencegahan KDRT melalui komunikasi yang baik, ketaatan kepada Allah, tanggung jawab suami-istri memberi ketenteraman dan kasih sayang, serta pendidikan agama kepada anak agar terbentuk perilaku sosial yang baik (Abubakar & Haddade, 2023). Dalam kajian pencegahan KDRT melalui konsep hak dan kewajiban suami-istri dalam Islam, ditegaskan bahwa perbedaan pemahaman tentang hak dan kewajiban dapat memicu perselisihan yang berujung kekerasan, sehingga sosialisasi konsep hak-kewajiban menurut fikih dipandang penting sebagai strategi pencegahan (Muslim, 2019; Zein, 2017). Dalam corak yang lebih spiritual, kajian tentang nilai-nilai tasawuf mengusulkan internalisasi muhasabah, qana'ah, ridha, sabar, dan syukur sebagai upaya pencegahan pertikaian rumah tangga yang dapat memicu kekerasan (Karim, 2024; Mujiyati, 2021).

Pencegahan juga dihubungkan dengan layanan konseling dan pendampingan. Studi tentang peran lembaga konsultasi bagi istri korban KDRT menekankan bahwa korban sering menutup diri karena menganggap KDRT sebagai aib, sehingga lembaga konsultasi penting untuk menggali informasi dan melakukan pendekatan komunikatif-persuasif; pada perspektif hukum Islam, pencegahan dapat berupa konseling dan penyuluhan agar tujuan pernikahan (samāwa) tercapai (Ikhsan, 2016; Tamrin et al., 1970). Kajian lain tentang konselor Islami dalam penanganan trauma menekankan pendekatan awal kepada korban, pendampingan keluarga, serta penguatan spiritualitas melalui ibadah sebagai bagian dari proses pemulihan dan rekonstruksi makna hidup korban (Haryati et al., 2022; Muzayanah, 2016). Karena itu, pencegahan dan pemulihan dalam perspektif Islam tidak dapat direduksi pada "nasihat moral" saja, tetapi memerlukan ekosistem layanan sosial, psikologis, dan hukum yang responsif (Haryati et al., 2022; Tamrin et al., 1970).

Selain itu, beberapa kajian menekankan peran lembaga layanan seperti P2TP2A dan lembaga advokasi perempuan. Studi di Aceh menekankan upaya P2TP2A meminimalkan KDRT melalui sosialisasi UU PKDRT agar masyarakat mengetahui ranah hukum terkait kekerasan terhadap perempuan (Fikriana et al., 2023; Jamhuri & Rafiah, 2019). Penelitian lain tentang P2TP2A di tingkat kota menegaskan peran lembaga ini dalam menerima laporan, melakukan mediasi untuk menjaga keharmonisan, dan dalam kasus tertentu melanjutkan ke pengadilan bila korban menghendaki jalur litigasi (Antasari, 2021; Hariyadi & Fida, 2022). Studi tentang peran WCC Bengkulu menekankan kerja sama jejaring penanganan kasus dengan bantuan hukum, medis, kepolisian, dan pengadilan, termasuk penyediaan rumah aman dan ruang konseling (Rahmidiani, 2018; Wizaldi et al., 2024). Dengan demikian, pencegahan dan penanganan KDRT yang selaras dengan nilai Islam pada praktiknya juga membutuhkan kelembagaan yang menjamin perlindungan korban dan akses ke layanan pemulihan (Hariyadi & Fida, 2022; Rahmidiani, 2018).

________________________________________

D. KESIMPULAN

Dalam sintesis literatur yang tersedia, KDRT dipahami sebagai setiap perbuatan kekerasan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran dalam lingkup rumah tangga sebagaimana definisi yang luas dalam UU PKDRT (Abubakar & Haddade, 2023; Asni, 2014; Wicaksono & Ashari, 2024). Dalam perspektif hukum Islam, walaupun istilah "KDRT" tidak dikenal sebagai terminologi klasik, berbagai kajian menegaskan bahwa Islam menolak tindakan kekerasan dalam rumah tangga karena bertentangan dengan tujuan perkawinan (keluarga sakinah) dan prinsip mu'āsyarah bi al-ma'rūf, serta menimbulkan mafsadah yang merusak kemaslahatan keluarga (Aziz, 2017; Nugraha et al., 2023; Zahid, 2017).

Pada level fiqh jināyah, KDRT dapat diposisikan sebagai jarīmah; sanksinya diperdebatkan dalam spektrum qiṣāṣ-diyāt (untuk kekerasan fisik tertentu) dan ta'zīr (sebagai domain diskresi ulil amri ketika nas tidak merinci), sehingga menegaskan pentingnya kebijakan hukum yang melindungi korban dan menjerakan pelaku (Firdaus, 2014; Saddam, 2021; Santoso, 2019). Isu nusyūz dan QS. al-Nisā' (4): 34 menjadi medan rawan salah tafsir; karena itu, banyak kajian menuntut reinterpretasi agar tidak menjadi legitimasi kekerasan, melainkan dibaca dalam kerangka keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan martabat manusia (Elpipit, 2021; Fitriyani, 2022; Saddam, 2021). Akhirnya, pencegahan KDRT dalam perspektif Islam mengandaikan integrasi pendidikan keluarga sakinah, sosialisasi hak-kewajiban, konseling dan pemulihan trauma, serta penguatan institusi layanan dan perlindungan korban yang bekerja melalui jejaring hukum, kesehatan, dan sosial (Abubakar & Haddade, 2023; Haryati et al., 2022; Muslim, 2019; Rahmidiani, 2018).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, A., & Haddade, H. (2023). Implementasi konsep keluarga sakinah dan sibaliparriq dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Qolamuna Jurnal Studi Islam, 8(2), 49–65. https://doi.org/10.55120/qolamuna.v8i2.736

Ajjahidi, M. H. (2022). Kombinasi hukum Islam dan negara menjadi pelindung korban dalam menyikapi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). El-Ahli Jurnal Hukum Keluarga Islam, 3(2), 211–226. https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i2.975

Amin, I., Razak, D. A., Efendi, F., & Sulastri, W. (2022). Kekerasan fisik dalam rumah tangga perspektif hukum Islam. Al-Qisthu Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, 20(1), 97–110. https://doi.org/10.32694/qst.v20i1.1688

Amrullah, A., & Dahliana, D. (2019). Perlindungan hukum terhadap suami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam. Legitimasi Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, 8(1), 60. https://doi.org/10.22373/legitimasi.v8i1.6440

Andriansyah, Y. J., Rofiq, A., & Suwandi, S. (2023). Bimbingan pra nikah secara daring pada masa pandemi Covid-19 dalam tinjauan Maqashid Al-Shari'ah. Al-Qanun Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, 26(1), 1–12. https://doi.org/10.15642/alqanun.2023.26.1.1-12

Antasari, R. R. (2021). Substantive policies dan procedural policy pada UU Nomor 23 Tahun 2004 sebagai suatu kebijakan publik. Sol Justicia, 4(1), 13–25. https://doi.org/10.54816/sj.v4i1.354

Arifah, I., Hannani, H., & Rusdi, A. (2023). Fiqhi Jinayah analysis on legal protection for women and children victims of domestic violence. Delictum Jurnal Hukum Pidana Islam, 1(2), 129–147. https://doi.org/10.35905/delictum.v1i2.3421

Asni, A. (2014). Pertimbangan maslahat dalam putusan perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama. Ahkam Jurnal Ilmu Syariah, 14(1). https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.1247

Aziz, A. (2017). Islam dan kekerasan dalam rumah tangga. Kordinat Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam, 16(1), 177–196. https://doi.org/10.15408/kordinat.v16i1.6460

Azizah, L. N., & Istianah, I. (2022). Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga (dalam pendekatan tafsir maqhasidi). Ushuluna Jurnal Ilmu Ushuluddin, 8(2), 68–79. https://doi.org/10.15408/ushuluna.v8i2.25012

Chairah, D. (2019). Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Sidoarjo. Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam, 5(1), 153–175. https://doi.org/10.15642/aj.2019.5.1.153-175

Chaliddin, C., & Nazaruddin, N. (2022). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dampak sosiologis anak tinjauan maqasid syar'iyah. Syarah Jurnal Hukum Islam & Ekonomi, 11(1), 71–90. https://doi.org/10.47766/syarah.v11i1.476

Elpipit, E. (2021). Telaah maqashid syari'ah terhadap UU PKDRT No. 23 Tahun 2004. Jurnal Darussalam Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab, 1(2), 167–198. https://doi.org/10.59259/jd.v1i2.11

Fatakh, A. (2022). Kekerasan psikis oleh istri terhadap suami prespektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Mahkamah Jurnal Kajian Hukum Islam, 7(2), 195. https://doi.org/10.24235/mahkamah.v7i2.11084

Fikriana, A., Faissani, F., Kurniawan, R., & Jaswan, J. (2023). Tinjauan hukum Islam dan Indonesia tentang anak korban KDRT. Seikat Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Hukum, 2(6), 529–537. https://doi.org/10.55681/seikat.v2i6.1006

Firdaus, E. (2014). Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Batam. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 21(1), 139–154. https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss1.art8

Firiski, E. R. (2021). Forced sexual relationship husband wife in Islam: Maqāṣid sharī'ah perspective. Shakhsiyah Burhaniyah Jurnal Penelitian Hukum Islam, 6(1), 49–72. https://doi.org/10.33752/sbjphi.v6i1.1640

Fitriyani, F. (2022). Putusan perkara nusyūż akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT): Kajian sosiologi hukum. Al-Izzah Jurnal Hasil-Hasil Penelitian, 28. https://doi.org/10.31332/ai.v0i0.3849

Guntur, R. T. A., Ahmad, K., & Bima, M. R. (2020). Violence in household in Islamic law perspective. Meraja Journal, 3(2), 149–161. https://doi.org/10.33080/mrj.v3i2.109

Habibi, M. A. A. D. (2022). Analisis perkara kekerasan dalam rumah tangga nomor 269/PID.SUS/2021/PN SON dalam perspektif hukum Islam di Pengadilan Negeri Sorong Kelas IB Sorong. Muadalah Jurnal Hukum, 2(2), 147–160. https://doi.org/10.47945/muadalah.v2i2.760

Handayani, T. (2012). Eksistensi undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam aktualisasi konsep nusyuz fiqh madani. Jurisdictie Jurnal Hukum dan Syariah. https://doi.org/10.18860/j.v0i0.2173

Hariyadi, S., & Fida, I. A. (2022). Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam menangani kasus KDRT di Kota Probolinggo. Usrah Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2(2), 18–29. https://doi.org/10.46773/usrah.v2i2.342

Haryati, A., Herawati, N., Soneta, B., & Wardani, S. (2022). Upaya konselor Islami dalam penanganan spiritualitas pada korban trauma kekerasan dalam rumah tangga. Consilium Berkala Kajian Konseling dan Ilmu Keagamaan, 9(1), 1. https://doi.org/10.37064/consilium.v9i1.9579

Hidayati, A. (2022). Perlindungan hukum terhadap istri yang mengalami KDRT di Desa Tamberu Barat Kabupaten Sampang. Rechtenstudent, 3(1), 67–79. https://doi.org/10.35719/rch.v3i1.100

Ibrahim, A. L., Kusuma, A. C., & Rahmawati, P. (2021). Pendekatan spiritual religius tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak dan perempuan dalam rumah tangga. Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam, 7(2), 463–483. https://doi.org/10.15642/aj.2021.7.2.463-483

Idham, I., Sari, N. P., & Ayunah, S. (2020). Kekerasan dalam rumah tangga (analisis dalam perspektif hukum dan kebiasaan masyarakat desa). Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 1(1), 343–354. https://doi.org/10.24967/psn.v1i1.850

Ikhsan, A. (2016). Perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga perspektif hukum Islam. Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam, 2(2), 255–274. https://doi.org/10.15642/aj.2016.2.2.255-274

Jamhuri, J., & Rafiah, R. (2019). Upaya meminimalisir kasus KDRT di Aceh: Studi kasus P2TP2A Provinsi Aceh. Samarah Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 3(1), 89. https://doi.org/10.22373/sjhk.v3i1.4954

Karim, A. N. (2024). Antara problematika kehidupan bermasyarakat masa kini dengan kualitas pendidikan. Jurnal Cendekia Ihya, 2(1), 19–23. https://doi.org/10.62419/jci.v2i1.53

Kholid, I. (2022). Analisis yuridis poging pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga perspektif hukum pidana positif dan fikih jinayah. Sakina Journal of Family Studies, 6(3). https://doi.org/10.18860/jfs.v6i3.1827

Ladiku, H., & Zaman, A. R. B. (2024). Examining domestic violence from the lens of Islamic law: A maqasid analysis. Ulul Albab Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, 6(2), 152. https://doi.org/10.30659/jua.v6i2.35740

Ludfi, L., Jumiati, J., & Hidayati, F. (2018). Mediasi penal: Alternatif penyelesaian perkara KDRT. Hukum Islam, 18(1), 19. https://doi.org/10.24014/hi.v18i1.6168

Maryati, M., & Usman, U. (2020). Pertanggungjawaban pidana dan kaitannya dengan pertanggungjawaban perdata pelaku penelantaran rumah tangga. Wajah Hukum, 4(1), 67. https://doi.org/10.33087/wjh.v4i1.118

Mokodompit, A. A., Rajafi, A., & Suleman, F. (2022). Peran lembaga Swara Parangpuan Sulawesi Utara dalam meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga perspektif gender dan hukum Islam. Spectrum Journal of Gender and Children Studies, 1(2), 100–117. https://doi.org/10.30984/spectrum.v1i2.173

Muhajarah, K. (2018). Akibat hukum perceraian bagi anak dan istri yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga: Studi kasus di Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Sawwa Jurnal Studi Gender, 12(3), 337. https://doi.org/10.21580/sa.v12i3.2092

Mujiyati, L. (2021). Nilai-nilai ajaran tasawuf sebagai upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Kodifikasia, 15(2), 261–283. https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v15i2.2747

Musawwamah, S. (2013). Keterlibatan perempuan pada penyelesaian kasus KDRT di Pengadilan Agama. Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 7(1), 52–81. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v7i1.318

Muslim, M. (2019). Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui konsep hak dan kewajiban suami isteri dalam Islam. Gender Equality International Journal of Child and Gender Studies, 5(1), 117. https://doi.org/10.22373/equality.v5i1.5384

Muzayanah, U. (2016). Kekerasan dalam rumah tangga dan peran lembaga agama di Banyumas Jawa Tengah. Jurnal Smart (Studi Masyarakat Religi dan Tradisi), 2(2), 199. https://doi.org/10.18784/smart.v2i2.319

Nasyiah, I. (2024). Urgency of fatwa on domestic psychological violence in Indonesia as an effort to protect women's rights. De Jure Jurnal Hukum dan Syar'iah, 16(1), 118–140. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v16i1.26403

Nofianggira, R., Hamzah, H., & Nawawi, J. (2024). Penyelesaian KDRT berbasis restorative justice pada Kepolisian Resort Sinjai perspektif hukum Islam. Al-Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, 6(2), 146–169. https://doi.org/10.30863/as-hki.v6i2.7082

Nugraha, I. S., Rizki, M., Aulia, S. T., & Salsabila, S. S. (2023). Hiperseksualitas sebagai bentuk kekerasan seksual. Cessie Jurnal Ilmiah Hukum, 2(2), 62–76. https://doi.org/10.55904/cessie.v2i2.992

Nurwanti, Y. D., & Zaelani, M. A. (2023). Kekerasan dalam rumah tangga perspektif Islam. Jurnal Penelitian Serambi Hukum, 16(01), 116–127. https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.589

Putri, M. D., Herlambang, Utami, R. A., & Yanti, N. (2023). Kekerasan dalam rumah tangga pada perkawinan usia anak di wilayah Kota Bengkulu. Supremasi Hukum Jurnal Penelitian Hukum, 32(2), 147–160. https://doi.org/10.33369/jsh.31.2.147-160

Quthny, A. Y. A. (2018). Islam dan KDRT (tinjauan hukum Islam terhadap praktek kekerasan dalam rumah tangga). Asy-Syari'ah Jurnal Hukum Islam, 4(1), 1–18. https://doi.org/10.36835/assyariah.v4i1.98

Rahmidiani, E. (2018). Peranan Cahaya Perempuan Women's Crisis Centre (WCC) Bengkulu dalam menangani kasus KDRT perspektif hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT. Nuansa Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan, 11(2). https://doi.org/10.29300/nuansa.v11i2.1361

Risdianto, R. (2021). Hukuman terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam. Islamic Review Jurnal Riset dan Kajian Keislaman, 10(1), 59–76. https://doi.org/10.35878/islamicreview.v10i1.266

Saddam, M. (2021). Nusuz: Antara legalitas hak asasi manusia dan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS), 3(2), 46–59. https://doi.org/10.33474/jas.v3i2.11041

Santoso, A. B. (2019). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan: Perspektif pekerjaan sosial. Komunitas, 10(1), 39–57. https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072

Sari, D. S. (2022). Kajian yuridis marrital rape dalam perspektif sistem hukum nasional Indonesia dan hukum Islam. Jurnal Indonesia Sosial Sains, 3(2), 238–254. https://doi.org/10.36418/jiss.v3i2.518

Suartini, S., & Hidayati, M. N. (2023). Pendekatan restorative justice dalam rangka perlindungan hukum bagi perempuan dan anak sebagai korban KDRT. Binamulia Hukum, 12(1), 161–175. https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.598

Sugitanata, A., & Karimullah, S. S. (2023). Nalar kritis poligami sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Hunila Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan, 1(2), 63–76. https://doi.org/10.53491/hunila.v1i2.515

Syaifuddin, M. I. (2018). Konsepsi marital rape dalam fikih munakahat. Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 3(2), 171. https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v3i2.1399

Tamrin, T., Manullang, S. O., Widjaja, G., & Sijabat, H. H. (1970). Peran lembaga konsultasi dalam merubah sikap dan persepsi istri korban dampak kekerasan dalam rumah tangga di Sambas perspektif hukum Islam dan hukum positif. Intizar, 26(2), 73–80. https://doi.org/10.19109/intizar.v26i2.7471

Tasriani, T. (2010). Tindak kekerasan terhadap isteri dalam UU No 23 Tahun 2004 dan hukum Islam. Marwah Jurnal Perempuan Agama dan Jender, 9(1), 58. https://doi.org/10.24014/marwah.v9i1.472

Ubaidillah, A. (2023). Konsekuensi hukum kekerasan dalam rumah tangga terhadap tingkat perceraian: Perspektif hukum Islam dan positif. Qonuni Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam, 3(01), 21–29. https://doi.org/10.59833/qonuni.v3i01.1163

Wicaksono, A. B., & Ashari, W. S. (2024). Analisis perlindungan Islam terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam tinjauan maqashid syariah. Rayah Al-Islam, 8(3), 888–904. https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1027

Wizaldi, I., Kalsum, U., & Yusrizal, Y. (2024). Tinjauan yuridis perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga menurut undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 6(4). https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i4.13703

Yaqinah, S. N. (2018). Dakwah dan fenomena kekerasan dalam rumah tangga. Tasamuh, 15(2), 25–44. https://doi.org/10.20414/tasamuh.v15i2.210

Yusuf, H. (2021). Komparasi penyelesaian problematika KDRT melalui Pengadilan Agama di Indonesia. Qonuni Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam, 1(01), 13–28. https://doi.org/10.59833/qonuni.v1i01.181

Zahid, R. A. (2017). Menimbang perihal kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan kitab kuning. Tribakti Jurnal Pemikiran Keislaman, 27(2). https://doi.org/10.33367/tribakti.v27i2.266

Zein, F. (2017). Kekerasan dalam perkawinan dan nusyuz dalam hukum keluarga di Turki, Malaysia, Sudan, Yordan dan Indonesia. Salam Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, 4(1), 121–136. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i3.10290

Zikrin, Z., Hermanto, A., & Nurjannah, S. (2022). Implementasi perlindungan perempuan dan anak (PPA) Polres Kota Metro pada penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga perspektif hukum Islam. Qisthosia Jurnal Syariah dan Hukum, 3(2), 86–102. https://doi.org/10.46870/jhki.v3i2.330