01468 - Kebijakan Hukum (Legal Policy) Dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Normatif, Institusional, Dan Komparatif

Abstrak

Artikel ini mengkaji kebijakan hukum (legal policy) dalam perspektif hukum Islam melalui pendekatan normatif-institusional dan komparatif, dengan fokus pada konteks Indonesia dan Malaysia. Kajian ini menelaah bagaimana negara modern mengadopsi dan menginternalisasikan nilai-nilai Syariah ke dalam tata hukum positif melalui mekanisme siyāsah syar'iyyah, taqnīn, talfiq, harmonisasi, serta penguatan institusi peradilan, fatwa, dan regulasi sektor. Dengan menggunakan kerangka maqāṣid al-sharī'ah sebagai landasan normatif, artikel ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum Islam tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan responsif terhadap konteks sosial-politik, otonomi daerah, serta tekanan global. Temuan kajian memperlihatkan bahwa efektivitas kebijakan hukum Islam ditentukan oleh keseimbangan antara legitimasi normatif Syariah, kepastian hukum, desain institusi modern, dan pengelolaan pluralitas sosial dalam negara-bangsa kontemporer. Implikasi kebijakan mencakup perlunya koordinasi otoritas fatwa, penguatan yurisdiksi peradilan Syariah, dan strategi partisipasi publik dalam proses legislasi berbasis Syariah.

Kata kunci: kebijakan hukum, legal policy, hukum Islam, siyāsah syar'iyyah, maqāṣid al-sharī'ah, taqnīn, fatwa, harmonisasi hukum

________________________________________

Abstract

This article examines legal policy from the perspective of Islamic law through a normative-institutional and comparative approach, focusing on the contexts of Indonesia and Malaysia. The study analyzes how modern states adopt and internalize Sharia values into positive legal systems through mechanisms of siyāsah syar'iyyah, taqnīn, talfiq, harmonization, and the strengthening of judicial institutions, fatwas, and sectoral regulations. Employing the maqāṣid al-sharī'ah framework as a normative foundation, this article demonstrates that Islamic legal policy is not static but dynamic and responsive to socio-political contexts, regional autonomy, and global pressures. Findings indicate that the effectiveness of Islamic legal policy is determined by the balance between Sharia's normative legitimacy, legal certainty, modern institutional design, and the management of social plurality within contemporary nation-states. Policy implications include the need for fatwa authority coordination, strengthening of Sharia judicial jurisdiction, and public participation strategies in Sharia-based legislative processes.

Keywords: legal policy, Islamic law, siyāsah syar'iyyah, maqāṣid al-sharī'ah, taqnīn, fatwa, legal harmonization

________________________________________

A. PENDAHULUAN

Dalam kajian politik hukum, kebijakan hukum (legal policy) dipahami sebagai arah kebijakan pemerintah dalam membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan negara, sehingga pembahasan legal policy mencakup pilihan negara "melakukan atau tidak melakukan" tindakan regulatif tertentu, termasuk mengganti norma lama dengan norma baru sesuai kebutuhan masyarakat dan tujuan negara (Amir, 2019; Jamaludin & Buang, 2019). Kerangka ini menjadi penting ketika negara mengadopsi atau menginternalisasikan nilai Syariah ke dalam tata hukum modern, karena politik hukum tidak berdiri netral: ia selalu dipengaruhi konteks sosial-politik serta pertimbangan kemaslahatan publik, sekaligus dibatasi oleh struktur ketatanegaraan dan hierarki peraturan yang berlaku (Amir, 2019; Jamaludin & Buang, 2019).

Dalam literatur kebijakan hukum ekonomi Syariah di Indonesia, misalnya, regulasi diposisikan sebagai faktor fundamental untuk menyediakan kepastian hukum dan mendukung pertumbuhan institusi serta praktik ekonomi Syariah; hal ini memperlihatkan bagaimana pilihan kebijakan negara (legal policy) dapat memperkuat atau melemahkan ekosistem penerapan norma Syariah di ruang publik (Jamaludin & Buang, 2019; Khalil, 2022). Dengan demikian, pembahasan "kebijakan hukum menurut hukum Islam" meniscayakan dua dimensi sekaligus: (i) dimensi normatif (apa yang "seharusnya" menurut Syariah/maqāṣid), dan (ii) dimensi institusional-positif (bagaimana negara menata instrumen legislasi, peradilan, fatwa, dan penegakan) agar sejalan dengan tujuan kemaslahatan tanpa menimbulkan disharmoni dengan sistem hukum nasional (Jamaludin & Buang, 2019).

________________________________________

B. PEMBAHASAN

1. Syariah sebagai Dasar Nilai Kebijakan: Dinamis, Berorientasi Keadilan, dan Terkait Tujuan (Maqāṣid)

Sejumlah literatur menekankan bahwa Syariah tidak dipahami sekadar kumpulan aturan statis, melainkan memiliki prinsip dinamis yang relevan dengan konteks modern, sehingga reformasi dan rekonstruksi pemahaman Syariah diarahkan untuk menegakkan keadilan dalam implementasi hukum. Muhammad Asad, sebagaimana dianalisis dalam studi tentang pandangannya, menegaskan bahwa bentuk negara Islam tidak tunggal; umat pada setiap masa dapat menemukan bentuk institusi yang paling sesuai dengan kebutuhannya sepanjang tetap selaras dengan ketentuan Syariah yang eksplisit terkait kehidupan komunal, serta mengelola urusan publik melalui musyawarah (shūrā) di bawah prinsip kedaulatan Tuhan. Rumusan ini penting untuk legal policy, karena memberi legitimasi konseptual bahwa negara dapat merancang strategi kelembagaan modern—misalnya perangkat konstitusi, mekanisme perwakilan, atau mahkamah modern—selama tidak bertentangan dengan prinsip Syariah yang tegas dan selama orientasinya adalah keadilan sosial (Gazali, 2024).

Dalam perspektif maqāṣid al-sharī'ah, Syariah dipahami sebagai sistem yang berorientasi pada kemaslahatan manusia, sehingga maqāṣid dirumuskan sebagai "tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh syariat demi kepentingan umat manusia." Literatur sejarah maqāṣid juga menegaskan bahwa Syariah dibangun di atas hikmah, kebaikan, dan keadilan bagi manusia, sehingga prinsip kemaslahatan dan pencegahan mafsadah menjadi landasan dalam menghadapi isu baru yang tidak memiliki nash yang bersifat qaṭ'ī. Pada level kebijakan pendidikan dan pengembangan studi Syariah di Malaysia, pendekatan maqāṣid dipromosikan sebagai kerangka holistik agar hukum Islam mampu menangani isu modern dalam arus globalisasi, termasuk dengan menyeimbangkan idealitas "law in books" dan realitas "law in action." Implikasi langsungnya terhadap legal policy adalah: strategi pembentukan hukum negara yang "berbasis Syariah" seharusnya tidak berhenti pada simbol formal, melainkan menuntut justifikasi maqāṣid dan evaluasi dampak sosial agar kebijakan tetap adil dan fungsional.

2. Siyāsah Syar'iyyah sebagai Konsep Inti Kebijakan Hukum dalam Islam: Ruang Diskresi dan Batasannya

Dalam literatur kontemporer, konsep yang paling dekat dengan "kebijakan hukum menurut hukum Islam" adalah siyāsah syar'iyyah, yang dipahami sebagai kaedah pentadbiran dan pemerintahan negara menurut perspektif Islam, yakni mekanisme penetapan keputusan, prosedur, dan kebijakan pemerintah (ijtihad pemerintahan) untuk merumuskan tindakan hukum baru sesuai kebutuhan semasa (Buang et al., 2022; Ramli et al., 2023). Studi tentang penerapan siyāsah syar'iyyah dalam isu perundangan jenayah semasa di Malaysia menyimpulkan bahwa pemerintah memiliki kuasa yang luas dalam menetapkan kebijakan dan undang-undang yang sesuai kebutuhan, khususnya dalam wilayah ta'zīr, namun diskresi tersebut harus tunduk pada panduan agar tindakan negara adil (siyāsah 'ādilah) dan selaras dengan Syariah (Buang et al., 2022). Di Malaysia, analisis tersebut menunjukkan bahwa proses peninjauan kebijakan pidana mempertimbangkan realitas semasa (fiqh al-wāqi'), menimbang maslahat dan mafsadah (fiqh al-muwāzanāt), serta menetapkan prioritas (fiqh al-awlawiyyāt)—yang diposisikan sebagai elemen penting dalam siyāsah syar'iyyah (Buang et al., 2022).

Kerangka konseptual yang memperinci otoritas dalam politik Islam juga membedakan antara otoritas penuh (wilāyah 'āmmah) yang berwenang menggubal dasar dan undang-undang negara, dan otoritas terbatas (wilāyah khāṣṣah) yang berperan sebagai pelaksana kebijakan (Ramli et al., 2023). Pembedaan ini relevan bagi legal policy karena membantu menata "siapa berwenang apa" dalam desain kelembagaan modern: misalnya, lembaga legislatif/eksekutif merumuskan kebijakan (wilāyah 'āmmah), sementara lembaga pelaksana—peradilan, regulator, penegak—menjalankan dan mengawasi kepatuhan (wilāyah khāṣṣah) (Gazali, 2024; Ramli et al., 2023). Dengan demikian, siyāsah syar'iyyah dapat dipahami sebagai "jembatan metodologis" yang memungkinkan negara mengekspresikan nilai Syariah melalui perangkat hukum positif dan administrasi modern, tanpa menyempitkannya pada satu model institusi tunggal (Buang et al., 2022; Ramli et al., 2023).

3. Arah Kebijakan Pembentukan Hukum: dari Nilai Syariah menuju Hukum Positif melalui Taqnīn, Kodifikasi, dan Harmonisasi

a. Taqnīn (Positivisasi) sebagai Strategi Utama Negara Modern

Di dalam negara hukum modern, strategi pembentukan hukum lazimnya berbasis legislasi yang menghasilkan norma tertulis dan mengikat. Literatur tentang taqnīn menegaskan bahwa gagasan legislasi/kodifikasi hukum Islam bertujuan memberi batasan hukum yang jelas agar mudah disosialisasikan dan membantu hakim merujuk hukum yang akan diterapkan tanpa harus selalu melakukan ijtihad kasus per kasus (Khair, 2019). Studi yang sama menunjukkan adanya perdebatan antara kelompok formalistik-normatif yang menghendaki taqnīn hukum Islam secara tekstual dan kelompok substantivistik-kultural yang menghendaki taqnīn sebatas transformasi nilai-nilai hukum Islam dalam produk hukum negara; dalam konteks Indonesia, perkembangan taqnīn dipandang cenderung lebih akomodatif terhadap kemajemukan (Khair, 2019). Oleh karena itu, arah legal policy yang koheren dengan siyāsah syar'iyyah dan maqāṣid umumnya menuntut "pemilihan bentuk positivisasi" yang paling mampu mencapai maslahat di masyarakat plural, baik melalui adopsi eksplisit norma Syariah maupun internalisasi nilai-nilainya dalam norma umum (Jamaludin & Buang, 2019; Khair, 2019).

b. Talfiq sebagai Mekanisme Harmonisasi dalam Proses Kodifikasi

Dalam praktik pembaruan dan kodifikasi, beberapa literatur menunjukkan penggunaan talfiq sebagai salah satu metode penyelesaian hukum untuk menghadapi kompleksitas modern. Kajian tentang talfiq menerangkan bahwa sebagian fukaha muta'akhkhirīn menolak keras penerapannya karena risiko penyalahgunaan dan kecenderungan "mencari keringanan" (tatabbu' rukhaṣ), tetapi realitas semasa sering menghadirkan kebutuhan yang sulit dielakkan sehingga talfiq dipertimbangkan dengan syarat mengikuti ḍawābiṭ (rambu-rambu) yang benar (Amiruddin, 2018). Dalam konteks kontemporer, contoh aplikasi talfiq yang sering dikemukakan adalah pengkodifikasian undang-undang di negara-negara Islam untuk memudahkan harmonisasi antara perundangan Syariah dan perundangan sivil (Tarmizi et al., 2024), selaras dengan pengamatan bahwa negara-negara Muslim bergerak menuju bentuk perundangan Islam dalam bentuk statut (statute) yang diakui badan perundangan negara, bukan semata-mata bersandar pada pendapat ulama klasik (Amiruddin, 2018; Tarmizi et al., 2024). Dengan demikian, strategi legal policy yang menggunakan talfiq pada level legislasi seharusnya tidak dipahami sebagai relativisme bebas, melainkan sebagai teknik kebijakan untuk mencapai integrasi sistemik antara norma Syariah, kebutuhan regulasi modern, dan kepastian hukum (Amiruddin, 2018; Khair, 2019; Tarmizi et al., 2024).

c. Harmonisasi sebagai Kebutuhan Negara dengan Pluralitas Sistem Hukum

Perbandingan sistem hukum Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa pengaruh sistem hukum Barat kuat dalam sistem hukum nasional, sedangkan hukum Islam diimplementasikan secara terbatas dan sering kali diposisikan dalam kerangka legislasi Barat; namun pemerintah di kedua negara tetap melakukan legalisasi hukum Islam dalam legislasi nasional yang berlaku bagi Muslim dan menyediakan peradilan agama/syariah untuk penyelesaian sengketa terkait. Harmonisasi ini bukan sekadar pilihan teknis, melainkan konsekuensi dari struktur ketatanegaraan dan sejarah kolonial yang membentuk dualisme atau pluralitas sistem hukum (Suhendar et al., 2023). Di Malaysia, misalnya, kajian tentang pelaksanaan perundangan Islam menekankan bahwa undang-undang adalah sesuatu yang hidup dan berkembang sesuai kebutuhan masyarakat, serta kaidah fikih "hukum berubah dengan perubahan masa, keadaan, dan tempat" menjadi justifikasi konseptual bagi reformasi perundangan yang dilakukan secara bertahap (Suhendar et al., 2023). Artinya, arah kebijakan hukum Islam dalam negara modern sering kali berbentuk strategi "evolutif"—memperbaiki dan memperluas ruang penerapan Syariah melalui kodifikasi, pembaruan institusi, dan penyelarasan prosedur—alih-alih strategi revolusioner yang berisiko memperuncing konflik yurisdiksi dan legitimasi (Gazali, 2024; Sufian et al., 2017; Suhendar et al., 2023).

4. Arah Kebijakan Penerapan/Implementasi: Institusi Peradilan, Fatwa, Regulasi Sektor, dan Penegakan

a. Peradilan Syariah dan Problem Yurisdiksi dalam Negara Modern

Dalam konteks Malaysia, literatur menunjukkan adanya tiga bentuk mahkamah—Mahkamah Sivil, Mahkamah Syariah, dan di Malaysia Timur Mahkamah Anak Negeri—yang mencerminkan struktur peradilan plural dan pembagian bidang kuasa. Mahkamah Syariah di Malaysia secara umum memiliki yurisdiksi yang terbatas dan terkait perkara-perkara yang diperuntukkan dalam kerangka konstitusional, sementara beberapa ranah modern seperti perbankan Islam, takaful, dan sukuk dibawa ke Mahkamah Sivil dan isu Syariahnya dirujuk kepada Majlis Penasihat Syariah di bawah Bank Negara Malaysia. Sejalan dengan itu, tulisan tentang konflik bidang kuasa dan semakan kehakiman menegaskan bahwa meskipun kerangka konstitusional memberi dasar bagi bidang kuasa Mahkamah Syariah, Mahkamah Sivil masih dapat melakukan semakan (judicial review) khususnya ketika isu yang dikuatkuasakan di bawah undang-undang Syariah dipersoalkan atas dasar ketidakselarasan dengan Perlembagaan Persekutuan (Ibrahim, 2019). Hal ini mengindikasikan bahwa strategi penerapan hukum Islam oleh negara tidak cukup dengan pembentukan norma, melainkan juga harus memperhitungkan desain yurisdiksi, koordinasi antarforum, dan doktrin-doktrin peradilan yang berkembang (Ibrahim, 2019).

Dari sisi praktik kehakiman, studi terhadap penghakiman Mahkamah Syariah Malaysia menunjukkan bahwa hakim bersedia melakukan interpretasi yang lebih orisinal dalam hal prosedur, tetapi cenderung merujuk secara normatif kepada Syariah dalam perkara substantif; studi yang sama juga menyatakan bahwa Mahkamah Syariah merujuk keputusan terdahulu sehingga menguatkan posisi bahwa Mahkamah Syariah mempraktikkan prinsip binding precedent. Temuan ini penting bagi legal policy karena mengisyaratkan bahwa "penerapan" hukum Islam tidak hanya bergantung pada teks undang-undang, tetapi juga pada kultur kehakiman, pelaporan kes, dan konsistensi interpretasi yang membangun kepastian hukum.

b. Fatwa sebagai Instrumen Kebijakan: dari Otoritas Keagamaan menuju Daya Ikat melalui Legislasi

Dalam sistem modern, fatwa berfungsi sebagai pendapat hukum Syariah yang dapat menjadi rujukan normatif, tetapi kekuatan mengikatnya bergantung pada desain institusional negara. Dalam komparasi Indonesia–Malaysia tentang imposisi fatwa dalam regulasi perbankan Syariah, ditegaskan bahwa di Malaysia fatwa memiliki posisi penting karena berkaitan dengan struktur agama negara dan dapat mengikat ketika diwartakan (digazetkan), sedangkan di Indonesia fatwa pada umumnya mengikat ketika diserap ke dalam sistem hukum positif—misalnya melalui peraturan otoritas moneter (Puspitasari & Muhammad, 2019). Analisis tentang konflik fatwa di Malaysia menunjukkan bahwa otoritas fatwa kebangsaan dibentuk untuk menyelaras dan menyeragamkan keputusan, meskipun konflik tetap terjadi akibat perbedaan latar akademik dan metodologi, sehingga dapat menimbulkan kesan negatif pada masyarakat jika tidak ditangani melalui mekanisme penyelarasan yang efektif (Sa'diyah et al., 2021). Dari sudut legal policy, ini berarti negara perlu merancang strategi institusional untuk mengelola pluralitas ijtihad agar tidak menurunkan legitimasi hukum Islam di ruang publik (Sa'diyah et al., 2021; Santoso, 2023).

Dalam konteks Indonesia, studi tentang fatwa DSN-MUI dalam institusi keuangan Syariah menegaskan bahwa keberadaan fatwa DSN-MUI tidak terpisah dari politik hukum pembentukan regulasi ekonomi Syariah; fatwa DSN-MUI menjadi rujukan operasional karena terdapat regulasi yang memerintahkan lembaga keuangan Syariah menjalankan usaha sesuai fatwa DSN-MUI, serta karena inovasi produk menuntut norma dan pedoman operasional yang seragam (Amir, 2019). Studi lain menegaskan bahwa secara konseptual fatwa adalah opini hukum; daya ikatnya dalam keuangan Syariah muncul karena peraturan yang menyatakan fatwa DSN menjadi rujukan perbankan Syariah, dan konsekuensinya membuka perdebatan kemungkinan fatwa menjadi objek judicial review ketika ia menimbulkan akibat hukum dalam sistem regulasi. Dengan demikian, strategi negara dalam penerapan hukum Islam melalui fatwa lazimnya mengikuti pola: ijtihad kolektif → fatwa → penyerapan dalam peraturan negara → daya ikat terhadap pelaku usaha dan aparat (Amir, 2019).

Secara historis-institusional, DSN-MUI dibentuk oleh MUI—bukan oleh pemerintah/Bank Indonesia—dan didirikan pada tanggal 10 Februari 1999 menurut studi perbandingan lembaga fatwa ekonomi Syariah lintas negara (Amir, 2019). Literatur yang sama membandingkan bahwa beberapa negara membentuk lembaga fatwa ekonomi oleh negara/presiden sehingga lebih kuat secara institusional, sedangkan di Indonesia kekuatan mengikat fatwa DSN-MUI terutama ditopang oleh perintah legislasi yang menjadikannya rujukan (Amir, 2019). Nuansa ini menunjukkan perbedaan strategi legal policy: Malaysia cenderung menata otoritas Syariah lebih terintegrasi dengan regulator bank sentral melalui Majlis Penasihat Syariah, sedangkan Indonesia menempatkan otoritas fatwa pada lembaga ulama yang kemudian "dipositivisasi" melalui regulasi (Amir, 2019; Puspitasari & Muhammad, 2019).

c. Regulasi dan Tata Kelola Syariah di Sektor Keuangan: Contoh Kebijakan Hukum yang Sangat Institusional

Di Malaysia, penguatan penerapan Syariah pada sektor keuangan dibangun melalui kerangka regulasi komprehensif. Kajian tentang pematuhan Syariah dalam operasi takaful menegaskan bahwa penguatkuasaan Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 (IFSA/APKI) mengubah lanskap kerangka undang-undang yang mengawal selia industri kewangan Islam—termasuk takaful—di bawah penyeliaan Bank Negara Malaysia, dan tujuan utamanya adalah mendorong stabilitas keuangan serta pematuhan Syariah (Samudin & Chabidi, 2023). Kajian yang sama mencatat bahwa Bank Negara Malaysia mengeluarkan Shariah Governance Framework for Islamic Financial Institutions yang mula dikuatkuasakan pada 1 Januari 2011 sebagai pedoman tata kelola Syariah (Samudin & Chabidi, 2023). Literatur strategi pengukuhan perbankan Islam Malaysia juga menekankan bahwa IFSA 2013 menyediakan asas perundangan bagi rangka kerja pengawalseliaan yang komprehensif dan memberi fokus pada pembangunan piawaian Syariah dan operasi untuk kontrak-kontrak Syariah utama (Wicaksono et al., 2023). Konsekuensinya, strategi legal policy Malaysia di sektor ini cenderung bersifat "regulator-centric": bank sentral bukan hanya mengawasi stabilitas tetapi juga menjadi pusat standardisasi kepatuhan Syariah (Samudin & Chabidi, 2023; Wicaksono et al., 2023).

Sejalan dengan itu, beberapa kajian menegaskan bahwa pematuhan Syariah dalam kewangan Islam Malaysia dirujuk kepada resolusi Majlis Penasihat Syariah (SAC/MPS) Bank Negara Malaysia serta standar/piawaian dan arahan yang dikeluarkan regulator; kepatuhan kepada keputusan SAC diperlakukan sebagai kepatuhan kepada Syariah dalam kerangka tanggung jawab statutori institusi kewangan (Rani & Salleh, 2019). Namun, studi tentang rujukan kehakiman dalam pertikaian kewangan Islam di Mahkamah Sivil menunjukkan adanya tantangan implementasi: terdapat kes-kes di mana hakim memutus isu Syariah tanpa merujuk kepada MPS meskipun peruntukan seksyen dalam Akta Bank Negara Malaysia 2009 mengatur peranan MPS sebagai rujukan tertinggi dalam menentukan hukum syarak bagi perniagaan kewangan Islam. Nuansa ini penting untuk kebijakan hukum: sekalipun negara membangun institusi rujukan Syariah yang kuat, efektivitasnya bergantung pada kepatuhan forum peradilan, budaya rujukan, dan pelatihan aparat hukum.

Dalam perbandingan Indonesia–Malaysia mengenai kerangka tata kelola Syariah, ditemukan bahwa kedua negara sama-sama memiliki pengawasan dua tingkat—komite Syariah di tingkat institusi dan dewan/panel di tingkat tertinggi—tetapi proses dan fungsi di Malaysia dinilai lebih ketat dan komprehensif dibandingkan Indonesia (Hussin et al., 2023). Pada sisi Indonesia, evaluasi atas kemungkinan adopsi kerangka Shariah Governance Framework Malaysia menyimpulkan bahwa adopsi penuh dinilai kurang sesuai antara lain karena keterbatasan sumber daya insani dengan kompetensi ganda—Syariah dan keuangan—sehingga pemisahan unit audit/review/risiko Syariah sebagaimana model Malaysia belum mudah direplikasi (Rosele et al., 2017). Sementara itu, analisis kerangka regulasi shariah governance lembaga keuangan Syariah di Indonesia memetakan kebutuhan regulasi, struktur organisasi, proses, dan fungsi pengawasan Syariah dalam dokumen hukum—undang-undang, peraturan otoritas, surat edaran—memperlihatkan bagaimana implementasi prinsip Syariah membutuhkan orkestrasi regulasi yang berlapis (Darma, 2021; Rosele et al., 2017). Dengan demikian, arah dan strategi penerapan hukum Islam di sektor keuangan memperlihatkan "model kebijakan hukum yang institusional": bukan sekadar norma substantif, melainkan juga desain tata kelola, standardisasi, dan mekanisme kepatuhan (Hussin et al., 2023; Samudin & Chabidi, 2023).

d. Penegakan (Enforcement) dan Fungsi Hisbah: Integrasi Norma, Prosedur, dan Dakwah

Penerapan hukum Islam oleh negara tidak identik dengan sanksi semata, melainkan juga melibatkan strategi penegakan yang sesuai prinsip amar makruf nahi munkar dalam kerangka hisbah. Studi tentang integrasi hisbah dan dakwah dalam prosedur penguatkuasaan kesalahan maksiat dan khalwat di Malaysia menjelaskan bahwa kewenangan penegakan jenayah Syariah—khususnya khalwat—berada pada pegawai penguat kuasa jenayah syariah di Jabatan Agama Islam negeri-negeri, dan prosedur pencegahan/penguatkuasaan perlu memenuhi kriteria amar makruf nahi munkar dalam kerangka hisbah. Kajian ini mengusulkan pendekatan alternatif yang lebih efektif berupa integrasi hisbah dan dakwah dalam prosedur pencegahan dan penguatkuasaan, sehingga legal policy di bidang ini dipahami bukan hanya sebagai kriminalisasi, tetapi juga sebagai manajemen moral publik yang mempertimbangkan efektivitas sosial serta legitimasi agama.

Dalam kebijakan menjaga akidah, studi tentang dasar kerajaan negeri Sabah menangani ajaran sesat menunjukkan bahwa pemerintah negeri menggunakan mekanisme hukum melalui Enakmen Fatwa dan Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah untuk mengawal dan membendung penyebaran ajaran sesat, termasuk melalui pemantauan berterusan, penyampaian dakwah, dan penubuhan pusat pemulihan (Isamail et al., 2015). Kajian lain tentang pemeliharaan akidah dan pemikiran umat Islam di Malaysia menegaskan bahwa pembangunan undang-undang Islam merupakan proses perubahan berterusan yang bertujuan mengekalkan keamanan dan keharmonian, serta menanggapi ancaman domestik dan internasional seperti ajaran sesat, murtad, tuntutan hak asasi, dan ekstremisme yang berpotensi mengganggu keselamatan. Dua kajian ini memperlihatkan bahwa strategi penerapan hukum Islam oleh negara di bidang akidah dan ketertiban sosial menuntut kombinasi antara perangkat normatif (fatwa/enakmen), perangkat kelembagaan (jabatan agama/majlis), dan perangkat sosial (dakwah/rehabilitasi) (Isamail et al., 2015).

5. Kebijakan Hukum di Tingkat Daerah: Otonomi, Qanun/Perda Syariah, dan Tata Kelola Partisipasi

Legal policy dalam negara modern sering beroperasi pada multi-level governance, terutama ketika terdapat otonomi daerah. Penelitian tentang pembentukan peraturan daerah berbasis Syariah dalam era otonomi daerah di Indonesia menegaskan bahwa otonomi memberi kewenangan luas bagi daerah untuk mengatur dan mengurus sesuai karakteristik wilayah, dan kesempatan ini diinterpretasikan sebagian daerah melalui pembentukan berbagai peraturan daerah berbasis Syariah; proses pembentukannya disebut mengikuti tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan sebagaimana mandat peraturan yang berlaku. Kajian ini juga menegaskan bahwa peraturan daerah berbasis Syariah diposisikan sebagai bagian dari sistem hukum nasional Indonesia dalam lanskap plural yang memuat hukum adat, hukum Islam—termasuk perda Syariah—dan hukum Barat. Hal ini mengilustrasikan strategi negara-bangsa plural: memperluas penerapan nilai Syariah lewat kanal otonomi daerah sambil tetap menjaga keterikatan pada struktur hukum nasional.

Kasus Aceh sering dijadikan rujukan karena penerapan Syariah di Aceh berlangsung dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Analisis tentang penerapan Syariah di sektor perbankan pasca pelaksanaan Syariah Islam di Aceh menegaskan bahwa Aceh memiliki keunikan karena bukan negara berdaulat; penerapan Syariah di Aceh harus mengikuti hukum, undang-undang, dan falsafah negara Indonesia, dan terdapat ketegangan ketika bentuk-bentuk hukuman tertentu dinilai bertentangan dengan hukum nasional dan internasional (Triyanta, 2014). Dalam konteks kelembagaan, kajian tentang Mahkamah Syariah Aceh dalam NKRI dan konteks HAM menyoroti problem struktural-instrumental: Mahkamah Syariah secara kelembagaan merupakan bagian dari Peradilan Agama tetapi memiliki lingkup kewenangan yang lebih luas; selain itu terdapat kekhawatiran bahwa daya ikat Syariah dapat "dipaksakan" pada selain Muslim, yang berpotensi mencederai prinsip NKRI dan perlindungan HAM. Kedua kajian ini menegaskan bahwa legal policy penerapan Syariah pada level daerah membutuhkan strategi mitigasi konflik norma: sinkronisasi dengan lex superior (hukum nasional/konstitusi), dan desain yurisdiksi yang tidak menimbulkan pelanggaran hak (Triyanta, 2014).

Dari sisi proses legislasi, studi tentang model partisipasi publik dalam penyediaan qanun Aceh berbasis Syariah menunjukkan bahwa penglibatan awam penting namun sering terfokus pada isu yang dapat menimbulkan perbedaan pendapat lintas agama; peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam penyediaan qanun disebut terbatas pada pemberian saran, dan pandangan ulama tersebut tidak mengikat gubernur maupun parlemen Aceh karena ia bukan berbentuk fatwa melainkan rekomendasi. Temuan ini penting dalam strategi kebijakan hukum Islam: legitimasi sosial qanun/perda Syariah sangat dipengaruhi oleh prosedur partisipasi dan posisi normatif ulama dalam proses legislasi, sehingga pilihan negara—apakah ulama diberi hak rekomendasi mengikat atau konsultatif—adalah bagian dari desain legal policy (Amir, 2019).

6. Tantangan dan Ketegangan Kebijakan Hukum Islam: Dualisme, Judicial Review, Konflik Otoritas, serta Tekanan Global dan Hak Asasi

Pertama, dualisme sistem hukum dan yurisdiksi menciptakan ketegangan implementasi. Literatur tentang semakan kehakiman di Malaysia menunjukkan bahwa Mahkamah Sivil masih dapat mengulas perkara kesalahan jenayah Syariah atas dasar ketidakselarasan dengan Perlembagaan, sehingga tujuan pemisahan yurisdiksi tidak selalu sepenuhnya tercapai (Ibrahim, 2019). Di sisi lain, sejarah dan perkembangan Mahkamah Syariah menunjukkan bahwa pembentukan mahkamah termasuk dalam bidang kuasa negeri, dan isu-isu Syariah dalam sektor ekonomi modern sering disalurkan ke mahkamah sivil dengan rujukan kepada otoritas Syariah khusus (SAC). Ini menegaskan bahwa strategi kebijakan hukum Islam perlu memperhitungkan "arsitektur forum" agar penerapan norma tidak menjadi inkonsisten atau kehilangan otoritas substantif (Ibrahim, 2019).

Kedua, konflik otoritas dan pluralitas fatwa dapat menurunkan kepastian hukum dan kepercayaan publik. Kajian konflik fatwa di Malaysia mengidentifikasi faktor perbedaan latar akademik dan metodologi sebagai punca konflik, serta menegaskan bahwa konflik menimbulkan implikasi negatif yang mengatasi positif apabila pertentangan pandangan tidak dapat dicerna masyarakat (Sa'diyah et al., 2021). Di sisi lain, kritik terhadap otoritas agama di Malaysia—misalnya yang disuarakan kelompok tertentu—menunjukkan adanya tuntutan agar pelaksanaan undang-undang Syariah selaras dengan Perlembagaan Persekutuan dan agar penafsiran teks Al-Qur'an dan Sunnah sebagai dasar pembentukan hukum ditinjau kembali dari segi metodologi (Santoso, 2023). Dua kajian ini menggambarkan bahwa strategi legal policy yang berkelanjutan membutuhkan: (i) mekanisme koordinasi otoritas fatwa, dan (ii) argumentasi metodologis yang meyakinkan publik tentang rasionalitas kebijakan dan kesesuaiannya dengan struktur konstitusional (Buang et al., 2022; Sa'diyah et al., 2021; Santoso, 2023).

Ketiga, terdapat tekanan global dan diskursus hak asasi yang memengaruhi kebijakan pidana dan kebijakan Islam di negara. Kajian siyāsah syar'iyyah dalam menangani isu undang-undang jenayah semasa menegaskan bahwa perkembangan undang-undang internasional dapat mendorong seruan revisi undang-undang domestik; pemerintah perlu mengkaji isu tersebut secara teliti dengan mempertimbangkan konteks negara dan kemungkinan ketidakserasian dengan Syariah, serta menggunakan pertimbangan maslahat/mafsadah dan prioritas sebagai panduan kebijakan (Buang et al., 2022). Pada level regional, studi tentang Brunei dan Malaysia menyoroti paradoks normativitas: negara mendorong deklarasi HAM ASEAN namun pada saat yang sama menerapkan bentuk tata kelola hukum Islam tertentu yang dinilai bertentangan dengan deklarasi tersebut; kajian ini juga menekankan bahwa urusan Islam di Malaysia terorganisasi secara federal dan tiap negeri memiliki birokrasi serta legislasi Syariah sendiri (Revitalisasi Hukum Islam Sebagai Sumber Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Di Indonesia, 2023). Walaupun perspektif evaluatif kedua kajian berbeda—yang satu menawarkan kerangka siyāsah untuk penyaringan, yang lain menyoroti paradoks—keduanya sama-sama menunjukkan bahwa legal policy Syariah tidak dapat dilepaskan dari diplomasi norma dan kompleksitas pluralisme hukum dalam negara federal/bertingkat (Buang et al., 2022; Revitalisasi Hukum Islam Sebagai Sumber Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Di Indonesia, 2023).

7. Strategi Penguatan Legal Policy menurut Kerangka Syariah: Menuju Siyāsah 'Ādilah Berbasis Maqāṣid dan Tata Kelola Institusi

Literatur yang dibahas memberi landasan untuk mensintesis beberapa prinsip strategi kebijakan hukum sebagai berikut.

Pertama, orientasi kebijakan harus konsisten dengan maqāṣid al-sharī'ah yang menempatkan kemaslahatan manusia dan keadilan sebagai tujuan Syariah; kerangka pendidikan dan reformasi studi Syariah di Malaysia menekankan perlunya pendekatan holistik dan kemampuan hukum Islam menangani isu modern dalam konteks globalisasi.

Kedua, kebijakan negara membutuhkan mekanisme siyāsah syar'iyyah yang menimbang realitas semasa, maslahat/mafsadah, dan prioritas, terutama dalam ruang diskresi ta'zīr agar kebijakan tetap adil dan selaras Syariah (Buang et al., 2022; Ramli et al., 2023).

Ketiga, strategi pembentukan hukum modern dapat memanfaatkan taqnīn/kodifikasi untuk kepastian hukum, namun perdebatan formalistik–substantif menuntut kehati-hatian agar kodifikasi tidak mematikan dinamika Syariah; talfiq dapat berperan sebagai teknik harmonisasi bila dibatasi oleh ḍawābiṭ agar tidak menjadi tatabbu' rukhaṣ (Amiruddin, 2018; Khair, 2019; Tarmizi et al., 2024).

Keempat, implementasi memerlukan penguatan institusi—peradilan, otoritas fatwa, regulator, dan penegak—serta koordinasi yurisdiksi agar tidak terjadi konflik berkepanjangan antara mahkamah sivil dan Syariah, sebagaimana terlihat dalam isu judicial review dan rujukan isu Syariah di sektor keuangan (Ibrahim, 2019).

Kelima, pada level daerah (perda/qanun), strategi partisipasi dan penataan peran ulama dalam proses legislasi berpengaruh pada legitimasi dan keberterimaan sosial, seperti terlihat dalam dinamika Aceh dan pembentukan peraturan daerah berbasis Syariah (Triyanta, 2014).

________________________________________

C. PENUTUP

Kebijakan hukum menurut hukum Islam—dibaca sebagai kombinasi maqāṣid, siyāsah syar'iyyah, dan strategi taqnīn—pada hakikatnya adalah proyek tata kelola negara yang menuntut keseimbangan antara: (i) legitimasi normatif Syariah, (ii) kepastian hukum dan desain institusi modern, dan (iii) pengelolaan pluralitas sosial serta keterikatan konstitusional dalam negara-bangsa kontemporer (Buang et al., 2022; Khair, 2019). Ia tidak semata menanyakan "apa hukum Islamnya," tetapi juga "bagaimana negara membentuk, menegakkan, mengawasi, dan mempertanggungjawabkan hukum" agar siyāsah 'ādilah dan kemaslahatan publik benar-benar terwujud melalui mekanisme hukum positif (Buang et al., 2022; Samudin & Chabidi, 2023).

Kajian komparatif Indonesia dan Malaysia memperlihatkan bahwa tidak ada model tunggal dalam kebijakan hukum Islam; masing-masing negara mengembangkan strategi yang disesuaikan dengan konteks ketatanegaraan, sejarah hukum, dan dinamika sosial-politik yang berbeda. Namun demikian, keduanya menunjukkan kecenderungan serupa: menggunakan legislasi positif sebagai instrumen utama, memperkuat institusi fatwa dan peradilan Syariah, serta mengelola ketegangan antara norma Syariah dan sistem hukum nasional secara bertahap dan evolutif. Keberhasilan legal policy berbasis Syariah pada akhirnya ditentukan oleh kemampuan negara membangun legitimasi ganda: legitimasi Syariah di hadapan komunitas Muslim dan legitimasi konstitusional dalam kerangka negara hukum modern.

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Amir, A. N. (2019). Pandangan Muhammad Asad tentang Shariah. Tafáqquh Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman, 7(1), 13–30. https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v7i1.176

Amiruddin, M. M. (2018). Imposisi fatwa terhadap regulasi perbankan Syariah. Bilancia Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum, 12(1), 49–78. https://doi.org/10.24239/blc.v12i1.334

Buang, A. H., Hussin, M. N. M., & Daud, M. Z. (2022). Penghakiman Mahkamah Syariah Malaysia: Analisis kes-kes terpilih. Jurnal Syariah, 29(3), 509–534. https://doi.org/10.22452/syariah.vol29no3.7

Darma, S. (2021). Implementasi perbankan Syariah di Malaysia dan Indonesia. Journal Economy and Currency Study (JECS), 3(2), 111–121. https://doi.org/10.51178/jecs.v3i2.354

Gazali, G. (2024). Pembentukan peraturan daerah berbasis Syariah perspektif otonomi daerah dan hukum nasional Indonesia. Mu'amalat Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, 16(1), 69–84. https://doi.org/10.20414/mu.v16i1.10611

Hussin, M. N. M., Daud, M. Z., Noor, R. M., & Omar, A. A. (2023). Kajian isu-isu berkaitan pemeliharaan akidah dan pemikiran umat Islam di Malaysia. Malaysian Journal of Syariah and Law, 11(2), 366–380. https://doi.org/10.33102/mjsl.vol11no2.454

Ibrahim, M. Y. (2019). Maqasid al-Shariah: The history of the development and contribution of the scholars of usul al-fiqh awalin and muta'akhirin. International Research Journal of Shariah Muamalat and Islam, 1(2), 18–30. https://doi.org/10.35631/irjsmi.12003

Isamail, M. Z., Rosland, A., Mohamad, M. T., & Ahmad, N. H. (2015). Perbankan Islam di Malaysia: Tinjauan strategi pengukuhannya. Labuan E-Journal of Muamalat and Society (LJMS), 9, 48–56. https://doi.org/10.51200/ljms.v9i.2987

Jamaludin, M. H., & Buang, A. H. (2019). Talfīq sebagai salah satu metod penyelesaian hukum di institusi-institusi kewangan Islam di Malaysia: Suatu ulasan literatur. Jurnal Syariah, 27(1), 77–112. https://doi.org/10.22452/js.vol27no1.4

Khair, A. (2019). Dinamika penataan regulasi ekonomi Syariah. El-Mashlahah, 8(1). https://doi.org/10.23971/el-mas.v8i2.1322

Khalil, S. A. (2022). Pendekatan siyāsah syar'iyyah dalam menangani isu perundangan jenayah semasa di Malaysia. Jurnal Fiqh, 19(2), 157–188. https://doi.org/10.22452/fiqh.vol19no2.2

Puspitasari, L. L., & Muhammad, R. (2019). Perumusan konsep shariah governance di Indonesia: Evaluasi model pengawasan Syariah di sektor perbankan. Muqtasid Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 10(1), 1–16. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v10i1.1-16

Ramli, N. N. N. N., Hammed, L. B. M., Suhaimi, A., & Furqani, H. (2023). Perbandingan kerangka tadbir urus perbankan Islam di antara Indonesia dan Malaysia. Journal of Management and Muamalah, 13(1), 44–55. https://doi.org/10.53840/jmm.v13i1.140

Rani, M. A. H. C., & Salleh, A. D. (2019). Analisis Syariah terhadap kedudukan Bitcoin sebagai alat pembayaran. Journal of Contemporary Islamic Law, 1(2). https://doi.org/10.26475/jcil.2019.4.2.05

Revitalisasi hukum Islam sebagai sumber hukum dalam pembangunan sistem hukum di Indonesia. (2023). Jurnal Media Hukum, 11(2), 64–73. https://doi.org/10.59414/jmh.v11i2.563

Rosele, M. I., Abdullah, L. H., Ismail, P. H., & Ramli, M. A. (2017). Konflik fatwa di Malaysia: Satu kajian awal. Jurnal Fiqh, 10(1), 31–56. https://doi.org/10.22452/fiqh.vol10no1.2

Samudin, S. A. B., & Chabidi, A. M. (2023). Kajian isu keluar Islam di Malaysia: Kebebasan beragama atau jenayah Syariah. JPI, 16(2), 33–56. https://doi.org/10.53840/jpi.v16i2.243

Santoso, L. (2023). Eksistensi taqnīn dalam negara hukum modern dan relevansinya dalam dinamika legislasi di Indonesia. El-Dusturie, 2(1). https://doi.org/10.21154/el-dusturie.v2i1.6746

Sa'diyah, H. T., Hasanah, S. L., Thabrani, A. M., & Hariyanto, E. (2021). Sejarah dan kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia. Al-Huquq Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 3(1), 96–118. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i1.3460

Sufian, N. M., Rahman, N. A., & Wahab, M. A. (2017). Semakan kehakiman kesalahan jenayah Syariah di Malaysia: Ulasan literatur. Journal of Shariah Law Research, 2(2), 171–188. https://doi.org/10.22452/jslr.vol2no2.3

Suhendar, H., Mukhlas, O. S., & Hakim, A. A. (2023). Legal politics of the existence of fatwa in Islamic financial institutions: Evidence from Indonesia. Jurnal Hukum Islam, 21(2), 279–308. https://doi.org/10.28918/jhi_v21i2_03

Tarmizi, M. N. M., Buang, A. H., & Daud, M. Z. (2024). Keperluan Syariah pratakrif dalam sistem teras perbankan: Suatu kajian kualitatif terhadap kontrak muḍārabah dan mushārakah. Malaysian Journal of Syariah and Law, 12(1), 43–61. https://doi.org/10.33102/mjsl.vol12no1.474

Triyanta, A. (2014). Fatwa dalam keuangan Syariah: Kekuatan mengikat dan kemungkinannya untuk digugat melalui judicial review. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 21(1), 1–23. https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss1.art1

Wicaksono, S., Al-Asy'ari, M. K. H., El-Adibah, E. D. N., & Iffahasanah, I. (2023). Maqashid Sharia progressive: Anatomical and transformational of halal institutions in UIN KHAS Jember. El-Mashlahah, 13(2), 107–132. https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v13i2.7370